Xcloud.id

Tag: Ipuk Fiestiandani

  • Banyuwangi Kembangkan Beras Bernutrisi Biofortifikasi

    Banyuwangi Kembangkan Beras Bernutrisi Biofortifikasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional dengan surplus beras lebih dari 300 ton setiap tahun, Banyuwangi kini melangkah lebih jauh dengan mengembangkan beras bernutrisi melalui teknologi biofortifikasi. Langkah ini menjadi terobosan penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

    Beras biofortifikasi merupakan beras yang dihasilkan dari tanaman padi yang dimodifikasi secara genetik untuk meningkatkan kandungan gizinya. Beras ini mengandung berbagai vitamin dan mineral esensial seperti Vitamin A, B1, B3, B9 (asam folat), B12, zat besi, dan zinc, yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak dalam masa pertumbuhan.

    “Upaya ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Selain mendukung ketahanan pangan, pengembangan beras bernutrisi juga memperkuat pembangunan SDM. Harapannya kualitas gizi masyarakat semakin meningkat. Selain itu juga bisa menekan bahkan mencegah stunting,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Program pengembangan beras biofortifikasi ini dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama produsen pertanian ramah lingkungan Pandawa Agri Indonesia, Danone Indonesia, dan Bulog Banyuwangi.

    CEO Pandawa Agri Indonesia, Kukuh Roxa Putra, menjelaskan bahwa saat ini pengembangan dilakukan di lahan seluas 60 hektare yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain Blimbingsari, Licin, Glagah, Singojuruh, dan Sempu. Puluhan petani dilibatkan dalam program ini.

    “Tahun 2026 akan kami perluas hingga 500 hektare dengan melibatkan 100-an petani,” ungkap Kukuh.

    Kukuh menambahkan bahwa pihaknya memberikan pendampingan intensif kepada petani dari hulu ke hilir, mulai dari penyiapan benih, pengolahan lahan, proses budidaya, hingga perlakuan pasca panen. Hasilnya, produktivitas tanaman padi meningkat hingga 15 persen.

    Tak hanya fokus pada gizi, Kukuh juga menegaskan bahwa proses budidaya dilakukan dengan prinsip pertanian ramah lingkungan. Di antaranya adalah pemupukan berimbang dan rasional, pemanfaatan decomposer jerami untuk meningkatkan bahan organik tanah, serta sistem pengairan basah kering untuk menekan emisi gas rumah kaca.

    “Selain hemat biaya, teknik pertanian ini juga lebih ramah lingkungan,” tambahnya. [alr/beq]

  • Kemensos dan Kemen PU Tinjau Sekolah Rakyat Banyuwangi, Siap Dimulai Juli 2025

    Kemensos dan Kemen PU Tinjau Sekolah Rakyat Banyuwangi, Siap Dimulai Juli 2025

    Liputan6.com, Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi terus mematangkan persiapan Sekolah Rakyat. Program pendidikan berbasis asrama bagi anak-anak dari keluarga miskin tersebut, dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026, Juli mendatang. 

    Tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), telah meninjau langsung lokasi Sekolah Rakyat, di gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin. 

    Dua kementerian tersebut melihat langsung sarana dan prasarana Sekolah Rakyat yang saat ini dalam proses renovasi, mulai infsrastruktur gedung, sarana penginapan, ruang kelas, jaringan internet, dan fasilitas pendukung lainnya.

    “Tim dari Kemensos dan Kemen PU telah datang langsung dan meninjau sarana dan prasana di Sekolah Rakyat. Alhamdulilah, Banyuwangi dinyatakan siap untuk menggelar Sekolah Rakyat di tahun ajaran baru ini,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu 31/5/2025). 

    Ipuk mengatakan selama ini Balai Diklat Banyuwangi secara fungsi dan fasilitas sudah cukup mendekati kebutuhan lembaga pendidikan berasrama. Saat ini Balai Diklat dalam proses renovasi oleh Kemen PU. 

    “Kami memilih Balai Diklat karena fungsinya mirip dengan Sekolah. Fasilitasnya cukup memadai. Ini akan menjadi lokasi sementara,” tambah Ipuk.

    Selain menyiapkan gedung dan sarana pendukung, Pemkab Banyuwangi juga sedang memfinalisasi tenaga pengajar. Guru-guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat berasal dari kalangan PNS dan PPPK daerah dengan pengalaman yang mumpuni.

    “Kami siapkan SDM terbaik, baik guru maupun tenaga kependidikan. Semua berasal dari aparatur daerah dan sudah berpengalaman. Nama-namanya juga sudah kami usulkan ke pusat, sesuai arahan dari kementerian,” jelas Ipuk.

  • Bupati Banyuwangi Sambangi Jemaah Haji Kelompok Terbang 42-44 di Mekkah

    Bupati Banyuwangi Sambangi Jemaah Haji Kelompok Terbang 42-44 di Mekkah

    Mekkah (beritajatim.com) – Di tengah rangkaian ibadah haji, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyempatkan diri menyapa jemaah haji asal Banyuwangi yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 42, 43, dan 44. Pertemuan berlangsung di Alzaayir Blaza Hotel, kawasan Misfalah, Mekkah, Minggu (1/6).

    Acara tersebut dihadiri jajaran Petugas Haji Daerah (PHD), tim kesehatan, pembimbing ibadah haji, serta para ketua rombongan (Karom), ketua regu (Karu), dan kyai pendamping. Kehadiran Bupati Ipuk disambut hangat oleh seluruh jemaah.

    Dalam kesempatan itu, Ipuk mengingatkan agar para jemaah selalu menjaga stamina dan fokus menjalankan ibadah dengan khusyuk. “Jaga kesehatan, karena haji adalah ibadah yang memerlukan kesiapan fisik dan mental. Mohon doanya juga untuk Banyuwangi agar terus diberi keberkahan dan kedamaian,” ujarnya.

    Bupati juga memastikan bahwa seluruh jemaah merasa nyaman dan terlayani dengan baik selama menjalankan ibadah. Ia mengimbau jika ada kendala agar segera melapor kepada petugas haji. “Saya sampaikan terima kasih kepada petugas haji yang telah sabar melayani jemaah. Semoga ini menjadi ladang ibadah bagi bapak dan ibu semua,” kata Ipuk.

    Di antara jemaah, hadir pula para pengasuh pesantren dari Banyuwangi. KH. Hasyim Syafaat, Pengasuh Ponpes Darussalam Blokagung, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Pemkab Banyuwangi yang terus memantau kondisi jemaah haji.

    “Tentu jemaah merasa bahagia ketika didatangi pemimpinnya,” ujarnya.

    Sementara itu, KH. Masruchin Aba Hidayat, Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalabah, Setail, Genteng, mengapresiasi dukungan Pemkab sejak tahap keberangkatan, termasuk penyediaan transportasi dan pendampingan.

    “Sebelum berangkat ke Tanah Suci, pemkab memfasilitasi bus dan kendaraan pengangkut barang. Ini sangat membantu dan memberi rasa aman bagi jemaah,” jelasnya.

    Ketua Kloter 42, Fakhurrozi, menilai kunjungan Bupati Ipuk sebagai sinergi positif antara Pemkab Banyuwangi dan Kementerian Agama. “Kunjungan ini sangat berarti bagi kami. Memberikan semangat dan moril yang luar biasa bagi jemaah,” tutupnya. [alr/beq]

  • Libur Panjang, Pemkab Banyuwangi Tambah Fasilitas Pendukung di Gunung Ijen

    Libur Panjang, Pemkab Banyuwangi Tambah Fasilitas Pendukung di Gunung Ijen

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Ijen, yang menjadi bagian dari Unesco Global Geopark (UGG), terus menjadi magnet wisatawan saat libur panjang. Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, Pemkab Banyuwangi menambah fasilitas pendukung di kawasan favorit tersebut.

    “Gunung Ijen menjadi salah satu destinasi favorit baik wisatawan mancanegara maupun domestik, terutama saat libur panjang seperti saat ini. Karena itu untuk menambah kenyamanan wisatawan, fasilitas pendukung terus kita lengkapi,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Sabtu (31/5).

    Pemkab menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder di kawasan Paltuding, Kecamatan Licin, untuk membahas peningkatan sarana dan prasarana. Rapat ini dihadiri Pj Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo, Legal Head Perhutani Banyuwangi Barat Eko Hadi, Kepala Seksi V BKSDA Banyuwangi Dwi Sugiarto, serta jajaran OPD terkait.

    Salah satu fokus utama adalah perluasan area parkir, mengingat saat libur panjang kendaraan sering meluber hingga kawasan Gunung Ranti yang berdekatan dengan Paltuding. Selain itu, penyediaan air bersih juga menjadi prioritas menyusul lonjakan pengunjung.

    “Tahun ini pemkab akan membangun dua fasilitas penunjang, yakni fasilitas air bersih dan perluasan lahan parkir yang terletak di kawasan Gunung Ranti. Pembangunannya tetap memperhatikan kawasan ini sebagai lahan konservasi,” jelas Guntur.

    Untuk air bersih, pemkab akan membangun tandon dan memperbesar saluran air agar dapat mencukupi kebutuhan wisatawan dan pelaku UMKM sekitar.

    “Saluran air yang eksisting saat ini masih menggunakan pipa kecil. Maka, kita akan bangun saluran yang baru yang lebih besar, dan kita sediakan tandon agar suplai air bersih di Paltuding terus terjaga,” imbuhnya.

    Kepala Seksi V BKSDA Banyuwangi, Dwi Sugiarto, melaporkan peningkatan drastis jumlah pengunjung selama libur panjang. Dalam tiga hari, 29–30 Mei 2025, tercatat 3.166 wisatawan telah mengunjungi Gunung Ijen.

    “Pada hari Sabtu saja, tercatat 1.314 orang yang naik ke kawah Ijen, 35 persennya adalah turis mancanegara. Namun kami tetap melakukan pembatasan pengunjung setiap harinya sesuai dengan kapasitas maksimal yakni 2.000 orang per hari,” tandas Dwi. [alr/beq]

  • Kemensos dan Kemen PU Tinjau Kesiapan Sekolah Rakyat Banyuwangi

    Kemensos dan Kemen PU Tinjau Kesiapan Sekolah Rakyat Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) meninjau langsung kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Banyuwangi, Sabtu (31/5/2025). Sekolah berbasis asrama untuk anak-anak dari keluarga miskin ini dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025/2026, Juli mendatang.

    Lokasi Sekolah Rakyat berada di gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, yang kini tengah direnovasi. Tim dari dua kementerian tersebut mengecek kondisi sarana dan prasarana, mulai dari infrastruktur bangunan, ruang kelas, penginapan, jaringan internet, hingga fasilitas pendukung lainnya.

    “Banyuwangi merupakan salah satu daerah siap memulai pelaksanaan tahun ajaran baru 2025/2026. Kami sudah meninjau proses renovasinya,” ujar Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Jawa Timur Kementerian PU, I Gusti Agung Ari Wibawa.

    Tim Kemensos juga turut memantau kesiapan gedung serta sarana penunjang proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Banyuwangi. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap inisiatif daerah dalam menghadirkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut, secara fungsi dan fasilitas, Balai Diklat sudah cukup memenuhi kebutuhan pendidikan berasrama. Renovasi dilakukan agar bangunan bisa mendukung kegiatan belajar-mengajar dengan optimal.

    “Tim dari Kemensos dan Kemen PU telah datang langsung dan meninjau sarana dan prasarana di Sekolah Rakyat. Alhamdulilah, Banyuwangi dinyatakan siap untuk menggelar Sekolah Rakyat di tahun ajaran baru ini,” kata Ipuk.

    Pemkab Banyuwangi juga menyiapkan tenaga pengajar terbaik dari kalangan PNS dan PPPK daerah. Para guru tersebut sudah diusulkan ke pemerintah pusat sesuai arahan dari kementerian.

    “Kami siapkan SDM terbaik, baik guru maupun tenaga kependidikan. Semua berasal dari aparatur daerah dan sudah berpengalaman,” jelas Ipuk.

    Kuota siswa untuk jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Sedangkan pendaftaran untuk jenjang SD masih dibuka.

    Kunjungan Kemensos dan Kemen PU ini menjadi bagian dari tahapan finalisasi peluncuran Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Banyuwangi. [alr/beq]

  • Pemkab Banyuwangi Uji Coba Pompa Air Tenaga Surya

    Pemkab Banyuwangi Uji Coba Pompa Air Tenaga Surya

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serius mengembangkan pertanian berbasis teknologi modern yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan melakukan uji coba pemanfaatan pompa air tenaga surya. Teknologi ini digunakan untuk mengairi lahan pertanian tanpa bergantung pada Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun listrik konvensional.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa pemanfaatan pompa tenaga surya ini merupakan bagian dari strategi mendukung program swasembada pangan sekaligus mengadopsi teknologi ramah lingkungan kepada petani.

    “Kita dorong petani untuk mulai memanfaatkan sumber energi yang bersih, hemat, dan terbarukan. Pompa tenaga surya ini salah satu contohnya. Ini menjadi bagian dari mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selain efisiensi energi, pompa surya juga dinilai ramah lingkungan dan berumur panjang,” ujarnya.

    Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi Ilham Juanda menerangkan uji coba pompa tenaga surya dilakukan pada lahan milik Kelompok Tani Katelas di Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, bekerja sama dengan produsen pompa air tenaga surya.

    “Kalau ini berhasil, kita akan ajukan usulan perluasan ke kelompok tani lain di Wongsorejo, bahkan ke kecamatan lain,” tambahnya.

    Teknologi pompa tenaga surya memberikan opsi baru bagi petani untuk bertani secara mandiri, terutama di musim kemarau yang selama ini sulit karena keterbatasan air. Ilham berharap uji coba ini dapat meningkatkan indeks pertanaman dari tiga kali menjadi empat hingga lima kali tanam per tahun dengan sistem pengairan yang lebih mudah.

    “Ini diharapkan dapat menambah indeks pertanaman dan meningkatkan pendapatan petani,” katanya.

    Pompa tenaga surya dipasang secara permanen di lahan kelompok tani dan telah diuji coba selama beberapa pekan. Air dipompa dari sumur dangkal kemudian dialirkan ke petak sawah menggunakan sistem irigasi sederhana. Penyuluh pertanian juga dilibatkan dalam sosialisasi penggunaan dan perawatan alat agar dapat beroperasi optimal dan berkelanjutan.

    Para anggota Kelompok Tani Katelas menyambut antusias teknologi ini, terutama di musim kemarau. Salah satu petani, Susanto, menyatakan bahwa pompa tenaga surya sangat membantu efisiensi pengairan.

    “Biasanya kami harus menyalakan pompa diesel yang boros bahan bakar. Untuk tanaman jagung membutuhkan biaya sekitar 4 juta atau setara 600 liter. Tapi sekarang cukup dengan energi matahari, air bisa naik ke lahan. Biaya operasional jadi turun drastis,” ujarnya. [alr/beq]

  • Kuota SMP dan SMA Terpenuhi, Sekolah Rakyat Banyuwangi Siap Dibuka

    Kuota SMP dan SMA Terpenuhi, Sekolah Rakyat Banyuwangi Siap Dibuka

    Liputan6.com, Banyuwangi – Program pendidikan gratis berbasis asrama untuk keluarga miskin yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat siap dibuka di Banyuwangi. Saat ini, kuota siswa untuk rombongan belajar tingkat SMP dan SMA sudah terpenuhi, tinggal tingkat SD yang masih dibuka pendaftaran.  

    “Alhamdulillah kuota siswa untuk tingkat SMP dan SMA sudah terpenuhi. Mereka akan memulai sekolah secara resmi pada tahun ajaran 2025/2026,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Selasa (27/5/2025)

    Para siswa tingkat SMP dan SMA yang diterima telah dibuatkan SK Bupati. Kuota Sekolah Rakyat Banyuwangi untuk tingkat SD sebanyak satu rombel, serta tingkat SMP dan SMA masing-masing sebanyak dua rombel. Tiap rombel diisi oleh 25 siswa.

    Untuk kuota rombel tingkat SMP dan SMA saat sudah terpenuhi, sementara tingkat SD masih dibuka pendaftaran. Salah satu upayanya dilakukan melalui penjaringan oleh koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan.

    “Karena ini sekolah dengan konsep asrama, bisa dimaklumi jika orangtua mungkin belum tega melepas anak-anaknya ke asrama sejak usia awal SD. Kami juga berkoordinasi dengan Kemensos agar untuk tingkat SD bisa dimulai dari kelas empat atau lima, tidak harus dari kelas satu,” jelas Ipuk.

    Ditambahkan Kepala Dinas Sosial Henik Setyorini, siswa berasal dari keluarga miskin yang berasal dari desil satu dan dua Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Program ini diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Bagi yang akan mendaftar silakan menghubungi pendamping keluarga harapan (PKH) di wilayah masing-masing. Jika tidak tahu siapa pendampingnya, bisa melapor ke desa/kelurahan, nanti akan dihubungkan,” terang Henik.

    Untuk pendaftar tingkat SD, lanjut Henik, kuota 25 orang siswa dengan rentang usia sembilan sampai sebelas tahun.

    Untuk proses pembelajarannya, kata Henik, akan dilaksanakan di Gedung Diklat PNS di Kecamatan Licin. Saat ini gedung tersebut masih dalam tahap renovasi.

    “Targetnya renovasi bisa selesai bulan Juni dan bisa difungsikan saat ajaran baru dimulai pada bulan Juli,” tambah Henik.

     

  • Banyuwangi Raih Penghargaan Nasional atas Komitmen Revitalisasi Bahasa Using

    Banyuwangi Raih Penghargaan Nasional atas Komitmen Revitalisasi Bahasa Using

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FBIN) 2025 yang digelar di Jakarta pada Senin (26/5/2025), Banyuwangi dianugerahi penghargaan bergengsi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi Banyuwangi dalam merevitalisasi bahasa daerah, khususnya bahasa Using. Ini menjadi kali kedua Banyuwangi meraih penghargaan serupa, membuktikan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menjaga kekayaan budaya lokal.

    Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dikdasmen Atip Latipulhayat dan disaksikan oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti. Dalam keterangannya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Using.

    “Bahasa Using merupakan salah satu identitas Banyuwangi yang terus kami jaga. Penghargaan ini, sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi untuk terus mengembangkannya,” kata Ipuk Fiestiandani.

    Ipuk juga menegaskan bahwa upaya pelestarian bahasa daerah sejalan dengan visi pembangunan kebudayaan yang telah lama dijalankan di Banyuwangi. Melalui Peta Jalan Kebudayaan, Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh.

    “Kami melakukan perencanaan, penganggaran hingga mengimplementasikannya dalam berbagai kebijakan,” terang Ipuk.

    Penghargaan serupa tahun ini juga diberikan kepada 44 kepala daerah lainnya di Indonesia. Program revitalisasi bahasa daerah yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen ini menargetkan pemulihan 114 bahasa dan dialek daerah di 38 provinsi sepanjang tahun 2025.

    Mewakili Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno hadir menerima penghargaan. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan Banyuwangi tak lepas dari rekomendasi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. “Banyuwangi memenuhi tiga indikator utama penilaian yang telah ditentukan,” ujar Suratno.

    Tiga indikator utama tersebut meliputi regulasi, penganggaran, dan penerapan program. Selain menyusun Peta Jalan Pemajuan Kebudayaan, Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2003 yang mewajibkan muatan lokal Bahasa Osing di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).

    “Para guru di Banyuwangi juga dilatih dengan kegiatan master trainer bahasa Using. Beberapa festival juga diselenggarakan untuk mendukung. Seperti Festival Literasi Bahasa Using, Festival Padang Ulanan, Festival Gendhing Using dan lain sebagainya,” pungkas Suratno.

    Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Banyuwangi sebagai daerah yang tidak hanya menjaga eksistensi bahasa Using, tetapi juga menjadi teladan nasional dalam pelestarian bahasa daerah dan warisan budaya. [alr/suf]

  • 625 ASN Baru Terima SK Pengangkatan, Bupati Banyuwangi Dorong Optimalisasi Teknologi untuk Akselerasi Kinerja

    625 ASN Baru Terima SK Pengangkatan, Bupati Banyuwangi Dorong Optimalisasi Teknologi untuk Akselerasi Kinerja

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sebanyak 625 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Penyerahan SK dilakukan pada Jumat (23/5/2025) untuk memperkuat jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

    Dalam arahannya, Bupati Ipuk menekankan pentingnya peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung peningkatan kinerja ASN di era digital. Ia menginginkan ASN yang mampu bekerja keras dan tidak mudah mengeluh dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah.

    “Banyuwangi butuh ASN yang pekerja keras dan tidak banyak mengeluh untuk membantu menuntaskan masalah pembangunan. Saya minta ASN tidak hanya bekerja biasa-biasa saja. Semuanya harus bekerja sesuai prioritas. Manfaatkan digitalisasi untuk mengakselerasi kinerja,” tegas Ipuk di hadapan ratusan ASN baru.

    Ipuk juga mengajak para ASN untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan budaya organisasi yang telah berjalan di Pemkab Banyuwangi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai kunci percepatan pelayanan publik.

    “Jadilah ASN yang adaptif dan inovatif, bisa cepat menyesuaikan budaya kerja yang sudah berjalan di Pemkab Banyuwangi. ASN juga harus bisa bekerja lintas batas. Semua harus bisa berkolaborasi tanpa sekat-sekat antar OPD,” tambahnya.

    Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, merinci bahwa dari total 625 ASN baru tersebut, 544 orang merupakan tenaga PPPK dan 81 orang adalah CPNS. Mereka adalah peserta yang berhasil lolos pada seleksi CPNS dan PPPK periode pertama formasi tahun 2024.

    “Untuk CPNS terdiri atas tenaga teknis dan kesehatan. Sementara PPPK terdiri atas tenaga kesehatan, pendidikan, dan teknis,” jelas Ilzam.

    Ilzam menyebutkan, kekurangan tenaga ASN di Banyuwangi masih cukup tinggi, mencapai sekitar 6.000 orang. Setiap tahun, rata-rata 700 ASN pensiun, dengan sekitar 70 persen berasal dari tenaga pendidik. Oleh sebab itu, Pemkab Banyuwangi akan terus membuka formasi baru, terutama untuk tenaga guru dan kesehatan.

    “Jumlah pensiun kita rata-rata 700-an orang per tahun, dimana 70 persennya dari tenaga guru. Maka, untuk pengadaan CPNS ke depan kita akan prioritaskan untuk formasi guru dan tenaga kesehatan,” ujarnya.

    Guna menyiasati kekurangan ASN, Ilzam menjelaskan bahwa saat ini Pemkab menerapkan sistem squad, di mana antar OPD saling mendukung dan berbagi tugas dalam menjalankan program prioritas pemerintah daerah.

    “Sementara ini, untuk menutup kekurangan tenaga, kita sikapi dengan sistem squad. Yakni antar OPD saling mensupport, sehingga semua program kita keroyok bareng-bareng,” pungkasnya. [alr/suf]

  • Pemkab Banyuwangi Luncurkan Akses Layanan Publik Anti Ribet

    Pemkab Banyuwangi Luncurkan Akses Layanan Publik Anti Ribet

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meluncurkan Banyuwangi One ID (Banyuwangi One/Single Identity). Sebuah sistem integrasi dimana warga mengakses pelayanan publik hanya cukup dengan memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) lewat aplikasi Smart Kampung. Program ini dimasukan guna memudahkan urusan pelayanan publik bagi warga.

    Banyuwangi One ID memudahkan warga untuk mengurus layanan publik seperti adminduk dan kesehatan dengan sangat mudah. Lewat aplikasi Smart Kampung, warga yang akan mengurus seperti KTP hilang atau surat kematian bisa langsung mengurusnya tanpa mengupload berkas apapun, cukup dengan memasukkan NIK.

    “Ini bagian dari komitmen pemerintah daerah agar warga menikmati akses pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat,” kata Ipuk saat peluncuran Banyuwangi One IDE di Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi, Jumat (23/5/2025).

    Menurut Ipuk sistem integrasi ini bagian dari penguatan tata kelola berdasarkan data yang tepat. Dengan data yang baik dan presisi akan mewujudkan tata kelola yang tepat dan pelayanan akan semakin cepat.

    “Data adalah masa depan. Data yang semrawut dan tak akurat hanya akan menghasilkan masalah. Bantuan yang tak tepat sasaran, pelayanan yang tak efisien dan beragam problem lainnya. Nah, dengan menggunakan single ID ini secara tidak langsung memacu kami untuk terus melakukan tata kelola data yang baik,” kata Ipuk.

    Dengan Banyuwangi One ID, proses bisnis layanan menjadi lebih pendek. Contohnya penerbitan KTP baru atau KTP hilang yang semula membutuhkan 7 berkas, sekarang cukup 1 berkas; pencatatatan kematian warga dari 9 berkas menjadi 2 berkas saja.

    Banyuwangi One ID tidak hanya melayani masalah adminduk, namun juga layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan kepegawaian untuk ASN.

    “Warga tidak lagi repot-repot dengan urusan berkas yang banyak. Bertahap, kami akan perluas ke layanan lainnya. Ini adalah ikhtiar kami menjadikan semua urusan menjadi mudah,” kata Ipuk.

    Peluncuran tersebut juga dihadiri secara online oleh Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemetrian PAN RB Cahyono Tri Birowo yang mengapresiasi Banyuwangi yang terus melakukan trasnformasi digital dalam pelayanan publik.

    Menurutnya, Banyuwangi tidak hanya melakukan perubahan proses bisnisnya tapi juga telah membangun mindset SDM birokrasinya untuk melakukan pondasi tata kelola yang baik.

    “Banyuwangi tidak hanya sekedar mendigitalisasi layanan, namun juga proses bisnis yang dilakukan ini tujuannya untuk mempermudah pelayanan kepada warga. Perubahan mindset semacam inilah yang bisa kita sebut transformasi digital,” kata Cahyono.

    “Kami mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Banyuwangi. Ini akan menjadi pola yang akan kita kaji untuk dibawa ke tingkat nasional,” imbuhnya. [alr/but]