Xcloud.id

Tag: Ipuk Fiestiandani

  • 66 PPPK di Banyuwangi Resmi Terima SK, Bupati Ipuk Ingatkan Kinerja Harus Inovatif

    66 PPPK di Banyuwangi Resmi Terima SK, Bupati Ipuk Ingatkan Kinerja Harus Inovatif

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sebanyak 66 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuwangi resmi menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Mereka terdiri dari tenaga kesehatan dan teknis yang lolos seleksi PPPK tahap II tahun 2024.

    “Seluruh PPPK harus punya peran besar terhadap pembangunan daerah. Setelah resmi jadi ASN, kinerja harus semakin ditingkatkan,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat (19/9/2025).

    Kepada para penerima SK, Ipuk menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam menjalankan tugas. Ia mendorong agar setiap pegawai mampu mendukung percepatan program pembangunan daerah.

    “PPPK harus inovatif. Semuanya harus bekerja sesuai prioritas,” pesan Ipuk.

    Ia juga meminta seluruh pegawai tidak berhenti meningkatkan kompetensi di era digital. “Tingkatkan terus kompetensi dan kualitas diri kalian. Manfaatkan digitalisasi untuk mengakselerasi kinerja,” tambahnya.

    Bupati Ipuk menyebut, selain 66 PPPK yang telah diangkat, Banyuwangi juga tengah memproses pengangkatan ribuan tenaga honorer. “Ada 4.909 honorer yang kita usulkan menjadi PPPK paruh waktu. Saat ini mereka tengah melakukan pemberkasan untuk pengusulan penetapan Nomor Induk ke BKN,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, merinci bahwa 66 PPPK yang mendapatkan SK terdiri atas 55 tenaga kesehatan dan 11 tenaga teknis. Mereka adalah peserta yang lolos pada seleksi penerimaan PPPK periode kedua formasi tahun 2024.

    “Untuk tahap dua ini tidak ada formasi guru. Karena formasi guru sudah terpenuhi pada tahap I lalu,” ungkap Ilzam.

    Adapun total pendaftar pada seleksi PPPK tahap II lalu mencapai 2.179 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 66 peserta yang dinyatakan lolos dan resmi menerima SK pengangkatan sebagai ASN PPPK. [tar/ian]

  • World Cleanup Day, Bupati Ipuk Bersama Ratusan Warga Bersihkan Sampah di Pantai Seranite

    World Cleanup Day, Bupati Ipuk Bersama Ratusan Warga Bersihkan Sampah di Pantai Seranite

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Momentum hari bersih-bersih sedunia atau World Cleanup Day, Pemkab Banyuwangi bersama ratusan warga melakukan gerakan aksi bersih lingkungan di Pantai Seranite, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Jumat pagi (19/9/2025).

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani tampak ikut membaur bersama relawan membersihkan sampah di sepanjang garis pantai kawasan tersebut.

    Gerakan ini merupakan aksi gotong royong diikuti jajaran TNI-Polri, nelayan, pelajar, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga belasan relawan lingkungan. Di antaranya dari Emfitrust, yayasan Rijig Pradana Wetan, Eco Enzyme Nusantara, Osoji Club, termasuk Sungai Watch organisasi yang berfokus pada pelestarian lingkungan, khususnya ekosistem sungai.

    Para peserta tampak bersemangat menyisir setiap sudut pantai membersihkan sampah-sampah yang tercecer. Mereka juga membawa kantong plastik besar untuk menampung sampah yang dipungut lalu dikumpulkan jadi satu.

    “Gerakan bersih pantai ini bukan sekedar seremonial hari ini saja, tapi harus berkelanjutan dan menjadi budaya bagi kita semua agar membuang sampah pada tempatnya,” kata Ipuk.

    Ipuk menyebut, Pantai Seranite merupakan area destinasi wisata yang cukup ramai dikunjungi wisatawan. Dengan menjaga kebersihan pantai bisa membuat para wisatawan nyaman dan betah berlama-lama. Sehingga otomatis ekonomi warga sekitar ikut terangkat.

    “Melalui gerakan ini kami berharap masyarakat semakin sadar menjaga lingkungan di wilayah masing-masing,” ujarnya.

    Ditambahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi, Dwi Handayani, gerakan bersih lingkungan ini sudah dimulai sejak 15 September dan akan terus berlanjut hingga 15 Oktober. Sementara aksi hari ini dilakukan serentak di Banyuwangi.

    Khusus aksi bersih-bersih di Pantai Seranite, mereka menghasilkan 327 kilogram sampah yang didominasi sampah anorganik yakni plastik. Sampah-sampah tersebut akan diangkut ke tempat pengelolaan sampah di TPS 3R Balak, Kecamatan Songgon untuk didaur ulang.

    “Kami banyak menemukan sampah jenis styrofoam yang tidak bisa diolah sama sekali. Sampah jenis ini merupakan limbah residu yang sulit terurai. Jadi kami harap masyarakat lebih bijak lagi memilih kemasan makanan yang mungkin lebih bisa terurai dengan cepat,” ucap Yani.

    Prasetyo Ibnu Toat perwakilan Banyuwangi Hijau yang menjadi inisiator gerakan ini mengatakan jika ada sekitar 15-20 relawan yang dilibatkan. Selama kurang lebih sebulan pelaksanaan kegiatan ini, pihaknya menargetkan Banyuwangi bisa bersih dari sampah.

    “Untuk mencapai target tersebut, keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan. Bukan hanya kami relawan persampahan. Karena setiap orang menghasilkan sampah, maka setiap orang harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan,” kata Deputi Program Manager Banyuwangi Hijau itu. [tar/ian]

  • Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Pendaftaran Cepat dan Sederhana

    Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Bupati Ipuk: Pendaftaran Cepat dan Sederhana

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bansos nasional. Uji coba pendaftaran telah dimulai sejak Kamis (18/9/2025), di dua desa/kelurahan, yakni Desa Kemiren, Kecamatan Glagah dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi.

    Proses pendaftaran cepat dan lebih sederhana melalui smartphone untuk satu orang sangat singkat, tak sampai 5 menit langsung selesai.

    Untuk warga yang tidak punya handphone atau tidak familiar dengan teknologi, bisa mendaftarkan diri dengan bantuan operator desa/kelurahan. Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) juga telah terjun membantu warga yang tak memiliki telepon genggam untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima program.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani datang langsung meninjau proses uji coba di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

    “Alhamdulillah tidak ada kendala berarti dan berjalan dengan lancar. Pendaftaran cepat dan lebih sederhana. Masyarakat juga sangat antusias dengan pendaftaran digitalisasi bansos ini,” kata Ipuk,

    Uji coba digitalisasi bansos di Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi.

    Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi juga akan terus mengedukasi masyarakat terkait pendaftaran digitalisasi bansos, sehingga masyarakat paham mereka yang nantinya terpilih sebagai penerima bansos merupakan hasil dari verifikasi pemerintah pusat dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.

    “Kami bersyukur program ini dimulai di Banyuwangi. Ini bagian dari perubahan perilaku di masyarakat, perubahan perilaku juga dalam birokrasi tentunya, menggunakan digital untuk lebih tepat sasaran, dan tepat manfaat,” lanjutnya.

    Hadir dalam ujicoba awal di Banyuwangi tersebut antara lain Dirjen Kependudukan dan Capil, Kemendagri Teguh Setyabudi; Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono; Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas dari Dewan Ekonomi Nasional Tubagus Nugraha. Juga hadir Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto; Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari; Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PAN RB, Adi Nugroho.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, berharap agar masyarakat yang membutuhkan bansos bisa segera mendaftar. “Baik warga yang memang membutuhkan bansos, baik mereka yang sudah pernah mendapat bansos, atau yang belum pernah mendapatkan bansos,” kata Joko.

    Joko mengatakan proses pendaftaran cepat dan mudah.

    Hal ini juga dirasakan Agen Perlinsos yang juga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kemiren, Ratna Purnamadewi, mengatakan, proses pendaftaran digitalisasi tak sulit.

    Tata cara yang sederhana membuat agen bisa maksimal untuk mendaftarkan sebanyak mungkin warga yang merasa membutuhkan bansos.

    “Saya mulai dengan mendaftarkan warga yang selama ini menerima bantuan. Setelah itu, dilanjutkan ke warga-warga lain,” kata Ratna.

    Dalam beberapa hari ke depan, Ratna akan memaksimalkan waktu untuk menemui kelompok warga, terutama warga yang memang layak dapat bantuan namun belum tersentuh bantuan.

    “Jika tak ada hambatan, ia yakin proses pendataan bisa rampung dalam sekitar sepekan,” kata Ratna.

    Kepala Desa Kemiren M Arifin membenarkan, pendaftaran digitalisasi bansos di desanya berjalan lancar. Warga antusias untuk mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

    Menurutnya, pendaftaran digitalisasi bansos juga tak ribet. Warga bisa mendaftar langsung melalui handphone. Sementara yang tak punya handphone, tinggal menyiapkan nomor NIK dan akan dibantu pendamping PKH, TKSK, dan operator desa.

    “Tadi mulai jam 10 pendataftaran di balai desa. Jam 12 siang sudah banyak sekali yang sudah terdaftar,” imbuhnya.

    Arifin menyebut, desanya memiliki 1.147 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 400 kepala keluarga merupakan penerima bantuan sosial dengan metode pendataan konfensional.

    “Dengan adanya digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan digitalisasi, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” pungkasnya. [alr/but]

     

  • Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Berjalan di Banyuwangi, Sistem Baru Dinilai Lebih Efektif

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional digitalisasi bantuan sosial (bansos), sebuah program mandat Presiden Prabowo untuk memastikan ketepatsasaran penerima. Warga Banyuwangi menyambut antusias uji coba ini karena optimis sistem baru lebih mudah diakses dan adil bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama Pemkab Banyuwangi memulai uji coba pendaftaran di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi. Kepala Desa Kemiren, M Arifin, menyebut warganya bersemangat mendaftarkan diri dengan berbagai metode yang tersedia.

    “Dengan adanya sistem digitalisasi bansos, siapapun warga yang merasa membutuhkan, bisa mendaftarkan diri. Semoga dengan program ini, mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan,” kata Arifin yang menyebut desanya memiliki 1.147 kepala keluarga, dengan 400 di antaranya penerima bansos.

    Kepala Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Joko Mukhlis, menambahkan program ini akan mempermudah kerja desa sekaligus membantu masyarakat. “Dengan program ini, akan lebih tepat sasaran dan lebih fleksibel. Karena selama ini ada warga yang sudah tidak kami ajukan dari daftar penerima, tapi tetap saja dapat bantuan. Saya optimis dengan program ini, mereka yang telah meningkat taraf hidupnya pasti akan tercoret dari daftar,” ujarnya.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir dalam uji coba menyampaikan optimisme serupa. “Alhamdulillah semua berjalan lancar. Warga terlihat antusias mencoba, ada yang mendaftar mandiri juga ada yang dibantu oleh agen perlinsos. Kita semua berharap cara baru ini akan lebih tepat sasaran, semua warga bisa daftar sehingga tidak ada warga yang tertinggal untuk bisa didaftarkan,” kata Ipuk.

    Dukungan juga datang dari Ketua Badan Musyawarah Keagamaan (Bamag), Pendeta Anang. Menurutnya, digitalisasi akan mengurangi penyimpangan dan kesalahan pendataan. “Kami sangat mengapresiasi karena dengan digitalisasi ini akan menghindari penyimpangan dan kesalahan pendataan. Semoga bisa segera membenahi sehingga penyalurannya tidak meleset,” ungkapnya.

    Maryati (60), buruh tani asal Desa Kemiren, mengaku baru pertama kali berkesempatan mendaftar. “Saya ini kan buruh tani, anak saya juga buruh tani tapi tidak pernah dapat bantuan. Tidak tahu kenapa. Semoga dengan langsung didaftarkan ke pemerintah, saya bisa dapat bansos,” harapnya.

    Dalam uji coba awal ini hadir Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, Kepala Pusdatin Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Yessi Arnaz Ferari, dan Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital PANRB Adi Nugroho.

    Masyarakat bisa mendaftar bansos dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) dengan syarat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui agen perlinsos yang telah dilatih, berjumlah sekitar 500 orang di Banyuwangi, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), serta operator desa dan kelurahan.

    Tubagus Nugraha, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional, menjelaskan pendaftaran digitalisasi bansos di Banyuwangi secara menyeluruh akan dimulai Oktober 2025. Data hasil digitalisasi ini akan dipakai dalam penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2026.

    “Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima disertai sejumlah alasan. Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan,” jelas Tubagus. [alr/beq]

  • Pemkab Banyuwangi Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Melalui Program Berikut

    Pemkab Banyuwangi Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Melalui Program Berikut

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan terus digeber Pemkab Banyuwangi. Bahkan jangkauannya menyasar hingga ke desa-desa.

    Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, seperti operasi pasar yang digelar di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi yang disambut antusiasme. Para warga datang berbondong-bondong datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

    “Pemkab bekerjasama dengan Bulog, Bank Indonesia (BI) Jember, dan pelaku usaha di Banyuwangi rutin menggelar operasi pasar. Hal ini agar menjaga harga bahan-bahan pokok di masyarakat. Lokasinya kita gilir di tiap kecamatan atau desa,” kata Bupati Ipuk.

    Operasi pasar murah itu diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop UMP) Banyuwangi bersama Perum Bulog, Bank Indonesia (BI) Jember, dan pelaku usaha lainnya. Operasi pasar ini digelar tiga hari, mulai 15-17 September di Balai Desa Gintangan.

    Kepala Diskop UMP Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, menyampaikan operasi pasar rutin dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan. “Kami ingin harga tetap stabil, semoga upaya ini juga memberikan dampak bagi warga” ujarnya.

    Nanin menguatakan, kegiatan ini berlangsung dengan dua pola. Operasi pasar mandiri bekerja sama dengan Bulog digelar setiap hari, sementara operasi gabungan bersama Bank Indonesia Jember dilakukan bulanan antara 3-4 hari.

    Beragam bahan pokok disediakan, mulai telur dengan pasokan harian 450 kilogram selama tiga hari hingga beras medium sebanyak tiga ton per hari seharga 67.500 tiap 5 kilogram.

    Komoditas lain juga dijual, termasuk beras premium dengan pasokan 500 kilogram selama tiga hari dijual seharga Rp74.000 per 5 kilogram, serta beras SPHP yang mencapai 990 kilogram, dengan harga Rp 57.500 tiap lima kilogramnya.

    Selain itu, tersedia minyak goreng sebanyak 272 liter, 45 dos mi instan, tepung 40 kilogram, gula pasir hingga 80 kilogram, serta gas elpiji 3 kg selama tiga hari. “Masyarakat bisa membeli kebutuhan dengan harga lebih terjangkau lewat operasi pasar yang kami gelar ini,” jelas Nanin. [kun]

  • Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional, Uji Coba Dimulai Hari Ini

    Banyuwangi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional, Uji Coba Dimulai Hari Ini

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) program digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Uji coba pendaftaran program terbaru dari pemerintah pusat ini dimulai pada Kamis (18/9/2025) di dua lokasi, yakni Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

    Masyarakat dapat mendaftar dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial) yang terhubung dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui agen perlinsos yang sudah dilatih sebelumnya.

    Saat ini terdapat sekitar 500 agen perlinsos di Banyuwangi yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan operator desa/kelurahan.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa para agen sudah mendapatkan pelatihan khusus untuk mendampingi warga yang mengalami kendala pendaftaran mandiri.

    “Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, misalkan tidak punya gadget atau kendala lainnya, bisa melalui pendamping PKH, TKSK. Mereka yang akan menyisir warga tak mampu di daerahnya yang sekiranya tidak bisa melakukan pendaftaran mandiri,” ujar Ipuk.

    Selain melalui agen, warga juga dapat datang ke desa/kelurahan untuk dibantu operator SIKS-NG yang bertugas menginput dan memvalidasi data kemiskinan. Ipuk menambahkan, Pemkab Banyuwangi akan melibatkan kader dasa wisma sebagai agen perlinsos tambahan. “Jika hal tersebut terealisasi, jumlah agen perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai sekitar 2.000 orang,” imbuhnya.

    Menurut Ipuk, Banyuwangi siap mendukung penuh uji coba ini. “Kita bersama-sama dengan tim dari lintas kementerian dan lembaga akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan penyempurnaan program ini,” jelasnya.

    Sementara itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika, menjelaskan bahwa uji coba tahap awal hanya berlaku untuk warga Banyuwangi. “Setelah proses uji coba di Kemiren dan Lateng berjalan, pendaftaran digitalisasi perlinsos secara keseluruhan di Banyuwangi akan dimulai pada Oktober mendatang,” terangnya.

    Andika menambahkan, setiap warga dapat mendaftarkan diri, namun wajib memberikan izin akses data pribadi untuk keperluan verifikasi. “Dari proses verifikasi dan formulasi nantinya diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi lanjutan terkait sistem seleksi penargetan ini. Jika sudah ada hasil yang lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima dengan sejumlah alasan. Apabila tidak puas, warga bisa menyanggah data hasil verifikasi melalui kolom Sanggahan di portal,” jelasnya.

    Hasil digitalisasi perlinsos ini akan digunakan untuk penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun mendatang. Sementara penyaluran bansos tahun ini masih memakai data dan mekanisme lama. “Pemerintah berharap digitalisasi perlinsos bisa meminimalisir program bantuan tak tepat sasaran,” pungkas Andika. [alr/beq]

  • Pisah Sambut Dandim 0825 Banyuwangi, Bupati Ipuk Ucapkam Terima Kasih Serta Terus Ajak Perkuat Sinergi Bangun Daerah

    Pisah Sambut Dandim 0825 Banyuwangi, Bupati Ipuk Ucapkam Terima Kasih Serta Terus Ajak Perkuat Sinergi Bangun Daerah

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Komando Distrik Militer (Kodim) 0825 Banyuwangi resmi berganti pucuk pimpinan dari Letkol (Arh) Joko Sukoyo kepada Letkol (Arm) Triyadi Indrawijaya. Acara pisah sambut berlangsung di Pendopo Sabha Swagata Blambangan dan dihadiri berbagai tokoh penting daerah.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk menjaga sinergi dalam membangun daerah.

    “Selamat datang kepada bapak Letkol Triyadi Indrawijaya. Semoga kedepan kita bisa melanjutkan program baik yang selama ini sudah kami jalankan bersama bapak Letkol (Arh) Joko Sukoyo,” kata Ipuk.

    Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus berkolaborasi demi memberikan pelayanan publik terbaik.

    “Kami pemerintah daerah siap untuk berkolaborasi, bersinergi, dan mari bersama-sama membangun Banyuwangi agar tetap aman, nyaman, dan terus memberikan pelayan publik yang lebih baik untuk masyarakat,” imbuhnya.

    Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Plh Sekda Guntur Priambodo, Ketua DPRD I Made Cahyana Negara, Kapolresta Kombes Pol Rama Samtama Putra, Danlanal Letkol Laut (P) Muhamad Puji Santoso, Anggota DPR RI Sonny Tri Danaparamita, serta tokoh agama dan masyarakat.

    Bupati Ipuk juga memberikan apresiasi khusus kepada Letkol (Arh) Joko Sukoyo atas dedikasinya menjaga kondusifitas daerah.

    “Semoga bapak Letkol Joko Sukoyo beserta keluarga selalu diberi kesehatan, kesuksesan, serta tetap membawa hal-hal baik dari Banyuwangi meski bertugas di tempat yang baru,” ujarnya.

    Selama 1,4 tahun bertugas, Joko Sukoyo berhasil menciptakan dua buku yang terinspirasi dari Banyuwangi.

    “Selama bertugas di sini, Alhamdulillah saya bisa menuntaskan dua buku yang lahir dari pengalaman di Banyuwangi. Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Bupati, Forkopimda beserta jajaran, dan seluruh mitra kami Banyuwangi atas kebersamaan serta dukungan selama saya bertugas di sini,” jelas Joko.

    Sementara itu, Letkol (Arm) Triyadi Indrawijaya yang sebelumnya menjabat sebagai Danyon Armed 8 Uddhata Yudha Jember menyatakan siap melanjutkan sinergi yang sudah terjalin.

    “Banyuwangi kini sudah menjadi rumah saya. InsyaAllah kami siap berkarya dan bersinergi bersama Ibu Bupati, pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh stakeholder demi Banyuwangi yang aman, maju, dan sejahtera,” jelasnya.

    Adapun Letkol (Arh) Joko Sukoyo kini dipercaya menjabat sebagai Pabandya-2/PNB dan BLU Spaban V/Lakgar Srenaad di Markas Besar TNI AD (Mabesad) Jakarta. [tar/ian]

  • Bupati Ipuk Angkat 4.909 Honorer Banyuwangi Jadi PPPK Paruh Waktu

    Bupati Ipuk Angkat 4.909 Honorer Banyuwangi Jadi PPPK Paruh Waktu

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengangkat 4.909 honorer di lingkungan Pemkab Banyuwangi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Mereka terdiri atas guru, tenaga kesehatan dan teknis.

    Dengan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, ribuan honorer tersebut akan menyandang status kepegawaian sebagai Aparatur Sipil Negara.

    “Ada 4 ribu honorer yang akan kami angkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mendukung pembangunan daerah. Kami berharap, dengan kebijakan ini kinerja mereka ini terus meningkat dalam melayani publik,” kata Bupati Ipuk, Senin (15/9/2025).

    PPPK paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

    Ditambahkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, Ilzam Nuzuli bahwa kebijakan pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

    Mereka yang akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu merupakan pegawai non-ASN yang pernah mengikuti seleksi PPPK tahap I dan II namun tidak lulus tes.

    “Bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki cukup anggaran, mungkin saja hanya mengambil separuh, atau menyesuaikan kemampuan anggaran mereka. Alhamdulillah Bupati Ipuk mengambil kebijakan bagi honorer yang tidak lulus seleksi PPPK tahap I dan II diangkat menjadi PPPK Paruh waktu,” jelas Ilzam.

    Ditambahkan Ilzam, di Banyuwangi terdapat 4.953 honorer yang tidak lulus pada seleksi PPPK tahap I dan II. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.909 orang diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.

    “Sisanya sebanyak 44 orang dikeluarkan dari database karena meninggal dunia, tidak aktif bekerja, ataupun juga mereka yang saat ini telah memasuki usia pensiun,” urai Ilzam.

    Sebanyak 4.909 honorer tersebut, saat ini tengah melaksanakan pemberkasan untuk pengusulan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK paruh waktu. Mereka terdiri atas 1.541 guru, 259 tenaga kesehatan, dan 3.109 tenaga teknis lainnya.

    Para honorer tersebut wajib melakukan pengisian daftar riwayat hidup (DRH) secara elektronik melalui laman http://sscasn.bkn.go.id , dimulai pada 12-22 September 2025.

    Saat mengisi DRH, mereka wajib mengunggah sejumlah dokumen pendukung. Seperti pas foto terbaru, ijazah dan transkrip nilai asli, surat pernyataan bermaterai, surat keterangan sehat, serta surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

    “Semua berkas tersebut harus di-scan dari dokumen ASLI berwarna, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas,” kata Ilzam.

    Setelah proses pemberkasan selesai, mereka tinggal menunggu penetapan NIPPPK paruh waktu dari BKN, untuk selanjutnya dilakukan pelantikan oleh bupati.

    “Penetapan NIPPPK paruh waktu dari BKN diperkirakan tidak sampai Oktober. Setelah dari BKN keluar, daerah akan menetapkan SK Bupati. Penempatannya, sementara sesuai dengan formasi yang dipilih saat mendaftar seleksi PPPK,” terang Ilzam. [alr/aje]

  • Bupati Ipuk Lepas 34 Kafilah Banyuwangi ke MTQ Jatim

    Bupati Ipuk Lepas 34 Kafilah Banyuwangi ke MTQ Jatim

    Banyuwangi (beritajatim.com)-Sebanyak 34 kafilah Kabupaten Banyuwangi siap mengikuti MTQ ke-31 Provinsi Jawa Timur yang bakal digelar di Jember. Kegiatan MTQ ke 31 akan berlangsung pada 11-20 September 2025.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melepas langsung keberangkatan mereka bersama Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Chaironi Hidayat, di Kantor Pemkab Banyuwangi, Jumat (12/9/2025).

    Pada MTQ kali ini, kafilah Banyuwangi mengikuti total 25 cabang lomba. Dimana 15 cabang diikuti oleh kafilah putra dan 10 cabang lomba diikuti oleh kafilah putri. Cabang lomba tersebut di antaranya Tartil Al’quran, Tilawah Al-qur’an, Qiraat Murattal, Qiraat Mujawad, MHQ 1 Juz, MHQ 5 Juz dan MHQ 30 Juz.

    Bupati Ipuk menyampaikan, apresiasi sekaligus motivasi kepada para peserta. “Saya pribadi, dan tentu atas nama Pemkab Banyuwangi menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh kafilah MTQ,” katanya.

    Ia juga berterima kasih kepada semua pihak, termasuk LPTQ, pembina, pendamping, dan panitia, termasuk orang tua yang telah mempersiapkan kafilah hingga siap bertanding.

    Ipuk menambahkan agar peserta tidak menjadikan perjuangan sebagai beban, melainkan menanamkan rasa cinta kepada Al-Qur’an sebagai pegangan hidup.

    “Ini juga bagian syiar untuk terus memotivasi anak-anak Banyuwangi semakin tergerak untuk mencintai Al-Quran,” kata Ipuk.

    Sementara itu Kepala Kemenag Banyuwangi Chaironi Hidayat mengatakan kafilah peserta MTQ Banyuwangi yang berangkat ke sebanyak 34 orang.

    “Peserta terdiri mulai anak-anak, remaja, dewasa baik putra dan putri. Para peserta juga didampingi sejumlah pendamping dan panitia. Kami berharap hasil yang terbaik untuk semua kafilah dari Banyuwangi,” pungkas Choironi. (als/ted)

  • Bupati Banyuwangi Ajak ASN Naik Transportasi Umum Tiap Jumat untuk Dongkrak Pendapatan Sopir

    Bupati Banyuwangi Ajak ASN Naik Transportasi Umum Tiap Jumat untuk Dongkrak Pendapatan Sopir

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemandangan berbeda terlihat di jalanan Banyuwangi pada Jumat pagi (12/9/2025). Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Wakil Bupati Mujiono dan para karyawan Pemkab kompak menggunakan transportasi umum dan ojek online (ojol) saat berangkat kerja.

    Langkah ini merupakan bagian dari gerakan rutin setiap Jumat yang diinisiasi Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan pendapatan para sopir angkutan umum. Bupati Ipuk sendiri tampak memesan transportasi online dari rumah menuju Kantor Pemkab.

    “Hari ini saya ke kantor naik ojol. Ini adalah gerakan yang akan kita rutinkan mulai Jumat ini dan seterusnya. Seluruh karyawan pemkab akan berangkat dan pulang kerja menggunakan moda transportasi publik, baik kendaraan umum maupun ojek online, termasuk layanan pesan antar,” kata Ipuk.

    Menurut Ipuk, gerakan ini diharapkan mampu membantu menambah penghasilan para sopir angkot maupun driver ojol yang saat ini menghadapi penurunan jumlah orderan. “Kami berharap dengan masifnya para karyawan memanfaatkan transportasi umum akan berdampak pada peningkatan pendapatan mereka,” ujarnya.

    Dalam perjalanannya, Ipuk juga menyempatkan berbincang dengan Trisilawati, driver ojol yang mengantarnya. “Sudah enam tahun saya kerja ngojek Bu. Saya ndak malu melakoninya, yang penting halal dan bisa menghidupi lima anak saya,” kata Trisilawati.

    Gerakan ini disambut antusias para sopir angkutan. Siti, driver ojol yang baru empat bulan menjalani profesinya, mengaku sangat terbantu. “Di tengah banyak turunnya orderan akhir-akhir ini, program ini sangat membantu kami, bisa untuk menambah pendapatan. Orderan makin banyak kalau tiap Jumat dirutinkan kegiatan ini,” ungkapnya.

    Hal senada juga disampaikan Ian, driver ojol lain yang berterima kasih atas inisiatif Pemkab Banyuwangi. “Terima kasih Bu Ipuk karena memperhatikan kami. Semoga gerakan ini berlangsung rutin sehingga menambah orderan kami,” katanya.

    Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi juga telah melaksanakan program angkutan sekolah gratis dengan melibatkan puluhan sopir angkot untuk mengangkut pelajar setiap hari. Program ini disebut Ipuk terbukti menambah pendapatan para sopir angkot.

    “Alhamdulillah, program ini terbukti mampu menambah pendapatan para mereka,” kata Ipuk. [alr/beq]