Xcloud.id

Tag: Indah Amperawati

  • Pemkab Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 90 Hari Akibat Tanggul Penahan Lahar Semeru Rusak

    Pemkab Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 90 Hari Akibat Tanggul Penahan Lahar Semeru Rusak

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, resmi menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul rusaknya tanggul penahan banjir lahar Gunung Semeru di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/195/KEP/427.12/2025.

    Masa tanggap darurat bencana ditetapkan berlaku selama 90 hari, terhitung sejak 11 Mei hingga 8 Agustus 2025. Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan darurat, khususnya pada infrastruktur penahan lahar di wilayah aliran Sungai Rejali yang saat ini mengalami kerusakan parah.

    “Telah ditetapkan status tanggap darurat bencana selama 90 hari sejak tanggal 11 Mei sampai dengan 8 Agustus 2025,” kata Bupati Lumajang Indah Amperawati dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (13/5/2025).

    Tanggul yang dimaksud mengalami kerusakan hingga sepanjang 500 meter. Kerusakan ini memicu kekhawatiran serius di kalangan warga, terutama mereka yang tinggal di Dusun Kebondeli Selatan, Desa Sumberwuluh.

    Sekretaris Desa Sumberwuluh, Samsul Arifin, mengungkapkan bahwa tanggul tersebut merupakan penahan utama banjir lahar dari Gunung Semeru. Jika tanggul sampai jebol, maka ancaman bencana terhadap warga akan sangat besar.

    “Ini kalau tanggul sampai jebol ada 246 jiwa warga di Dusun Kebondeli Selatan yang bisa terdampak terjangan banjir lahar. Jadi ini harus segera dilakukan antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

    Dusun Kebondeli Selatan dihuni oleh 82 kepala keluarga atau sekitar 246 jiwa. Warga di wilayah ini berada dalam posisi rawan karena secara geografis dekat dengan jalur aliran lahar Gunung Semeru.

    Kondisi ini menuntut adanya langkah cepat dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat setempat untuk melakukan antisipasi sebelum potensi bencana benar-benar terjadi.

    Penetapan masa tanggap darurat bencana memberikan kewenangan kepada Pemkab Lumajang untuk memobilisasi sumber daya, logistik, serta personel guna mempercepat perbaikan tanggul dan evakuasi jika situasi memburuk.

    Warga diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang guna memastikan keselamatan bersama. [has/suf]

  • Asal-usul Barang Terutang Senilai Rp 175 Juta di Ruang Bupati Lumajang Surabaya 5 Maret 2025

    Asal-usul Barang Terutang Senilai Rp 175 Juta di Ruang Bupati Lumajang Surabaya 5 Maret 2025

    Asal-usul Barang Terutang Senilai Rp 176 Juta di Ruang Bupati Lumajang
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    –
    Bupati Lumajang
    Indah Amperawati dikejutkan dengan adanya barang-barang di ruang kerjanya yang ternyata masih belum terbayar oleh Pemkab.
    Setidaknya, ada 19 item di ruang kerja bupati dan ruang tunggu dengan nilai mencapai Rp 176.579.460 yang statusnya masih utang.
    Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
    Agus Triyono
    mengatakan, adanya barang-barang yang belum terbayarkan itu berawal dari perbedaan pemahaman pada saat proses
    pengadaan barang
    di tahun 2019 atau pada masa pemerintahan Thoriq-Indah.
    Menurutnya, kala itu pemerintah sudah menyiapkan rencana anggaran biaya (RAB) untuk merenovasi ruang kerja bupati. Namun, dalam pelaksanaannya, ada beberapa item yang tertera di RAB tidak cocok dengan keinginan bupati dan minta ditukar.
    Proses penukaran ini, kata Agus, dianggap bupati saat itu sebagai proses
    return
    atau tukar barang.
    Sedangkan, bagi penyedia, hal ini dianggap penganggaran baru.
    “Barang-barang itu dulu kita beli dengan penganggaran, ada RAB-nya juga, tapi dalam pelaksanaannya barang ini tidak cocok dan minta ditukar,” kata Agus di Lumajang, Rabu (5/3/2025).
    “Bagi Pak Bupati (Bupati Thoriq) ini dianggap
    return
    atau tukar, tapi bagi penyedia barang ini dianggap beli lagi, jadi yang baru harus dibeli juga, jadi ini karena perbedaan pemahaman,” tambahnya.
    Agus mengaku baru mengetahui ada barang yang belum dibayar ini pada awal 2024. Kala itu, Thoriq dan Indah baru saja purna tugas sebagai bupati dan wakil
    bupati Lumajang
    .
    “Pengadaan tahun 2019, tahun pertama Pak Bupati dan Wakil Bupati. Pihak ketiga ini baru menanyakan ke saya di tahun 2023 akhir atau 2024 awal waktu pemerintahan Bu Pj (penjabat bupati), jadi selama pemerintahan Pak Thoriq dan Bunda Indah tidak pernah menanyakan tentang kekurangan pembayaran ini,” ujarnya.
    Agus menjelaskan bahwa pemerintah sudah pernah memberikan solusi kepada pihak ketiga yang menyediakan barang tersebut.
    Solusinya adalah pihak ketiga diberikan pekerjaan baru oleh pemerintah yang keuntungannya nanti bisa digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran.
    Namun, solusi itu ditolak oleh pihak ketiga hingga melaporkan Pemkab Lumajang ke aparat penegak hukum (APH).
    “Solusi yang pertama dulu sudah pernah kita sampaikan, silakan ini saya beri pekerjaan, nanti keuntungannya untuk mengganti ini, dia tidak mau. Karena tidak mau ya silakan diambil, tapi yang bersangkutan tidak pernah mengambil, bahkan sampai melaporkan kami ke APH,” jelasnya.
    Agus menegaskan bahwa barang-barang yang kini sudah dibongkar dari ruang kerja bupati ini sudah tidak bisa lagi dibayar oleh Pemkab Lumajang.
    Sehingga, pemerintah meminta penyedia barang untuk segera mengambil barangnya dari Kantor Pemkab Lumajang.
    “Kalau ini sudah tidak bisa kita bayar, jadi ya dikembalikan, dinilai sekarang ada penyusutan, dulu total dengan pemeliharaan sampai 200 juta,” pungkasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Lumajang jalankan pemerintahan bersih tanpa balik modal politik

    Bupati Lumajang jalankan pemerintahan bersih tanpa balik modal politik

    Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) – Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa praktik balik modal politik saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

    “Kami tidak akan pernah mengembalikan dana cost politik meskipun jumlahnya besar. Saya bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma tidak akan pernah berpikir untuk melakukan korupsi demi kesejahteraan masyarakat,” katanya saat apel besar ASN di Alun-Alun Kabupaten Lumajang, Senin.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan pernah berpikir untuk mengembalikan dana modal politik dengan cara yang tidak benar, sehingga dapat dipastikan bahwa pemerintahan berjalan bersih dan fokus pada kesejahteraan masyarakat.

    Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu mengatakan bahwa ASN di Kabupaten Lumajang diwajibkan menerapkan tiga dimensi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yakni dimensi ketuhanan, kepemimpinan, dan kedisiplinan.

    Dalam arahannya, pihaknya memastikan bahwa dimensi ketuhanan tersebut merupakan pondasi moral yang harus dimiliki oleh setiap ASN di lingkungan Pemkab Lumajang.

    “Setiap tugas yang kami emban harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Itu menjadi komitmen bagi kami semua untuk bekerja dengan kejujuran dan integritas,” ujarnya.

    Kemudian dimensi kepemimpinan menuntut ASN untuk memiliki jiwa kepemimpinan dalam melayani masyarakat, sehingga ASN bukan sekadar pelaksana, tetapi juga harus menjadi pemimpin yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat.

    “Kepemimpinan yang baik adalah kunci dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan dimensi terakhir yakni kedisiplinan, menjadi aspek krusial dalam menjalankan tugas pemerintahan, sehingga perlu ditekankan pentingnya kedisiplinan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.

    Melalui penerapan tiga dimensi itu diharapkan ASN Kabupaten Lumajang dapat semakin profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

    Sementara Wakil Bupati Lumajang Yudha Adji Kusuma mengatakan bahwa integritas dan transparansi adalah kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Tidak ada ruang bagi praktik korupsi dalam pemerintahan kami. Setiap kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” katanya.

    Apel besar ASN ini menjadi momentum bagi seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Lumajang untuk semakin memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan semangat anti-korupsi yang kuat, diharapkan pemerintahan yang bersih dapat terus terwujud demi kesejahteraan masyarakat Lumajang.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indah Bongkar Barang yang Belum Dibayar di Ruang Kerja Bupati Lumajang Surabaya 3 Maret 2025

    Indah Bongkar Barang yang Belum Dibayar di Ruang Kerja Bupati Lumajang Surabaya 3 Maret 2025

    Indah Bongkar Barang yang Belum Dibayar di Ruang Kerja Bupati Lumajang
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Bupati Kabupaten Lumajang, Jawa Timur,
    Indah Amperawati
    , mulai masuk kerja hari ini, Senin (3/3/2025).
    Usai memimpin apel besar dengan para pegawai dan ASN Pemkab Lumajang, serta rapat dengan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Indah langsung menuju ruang kerjanya untuk pertama kali.
    Baru selangkah memasuki
    ruang kerja
    , mata Indah langsung tertuju ke beberapa barang yang ada di dalamnya, seperti gorden, karpet, bantal kursi, hingga vas bunga.
    Ternyata, barang-barang itu belum dibayar oleh Pemerintah Kabupaten kepada pihak ketiga yang menyediakan barang tersebut.
    Indah mengatakan, setelah dirinya dilantik sebagai
    Bupati Lumajang
    , ia dihubungi seseorang yang mengaku ada barang-barang milik orang tersebut di ruang kerja bupati yang belum terbayarkan.
    “Jadi beberapa waktu yang lalu saya dihubungi seseorang yang mengaku bahwa ada barang-barang yang belum terbayar dan dia yang mengerjakan,” kata Indah.
    Selain empat barang yang sudah disebutkan, ternyata masih ada barang lain yang disebut-sebut belum terbayarkan, seperti meja sekretaris pribadi di ruang tunggu dan pigura besar.
    Indah menuturkan, begitu mendapat pesan itu, ia langsung menghubungi Sekda Lumajang, Agus Triyono, untuk mengonfirmasi informasi yang disampaikan pihak ketiga tentang barang-barang yang ada di ruang kerja bupati.
    “Saya tanya ke Pak Sekda, dan ternyata kata Pak Sekda itu benar,” tutur dia.
    “Karena benar, saya juga tidak nyaman bekerja dengan aset yang itu bukan asetnya Pemerintah,” lanjut dia.
    Indah lalu memerintahkan bagian umum untuk membongkar barang-barang yang belum terbayarkan itu dan mengeluarkannya dari ruangannya.
    Indah juga meminta agar barang itu dikembalikan kepada pemiliknya.
    “Jadi tadi saya perintahkan agar dibongkar pelan-pelan agar barang tersebut tidak rusak, dan menyampaikan kepada pihak ketiga untuk mengambilnya,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Atap Sekolah Ambruk di Lumajang Akan Dibangun Pakai Dana Jasmas DPRD

    Atap Sekolah Ambruk di Lumajang Akan Dibangun Pakai Dana Jasmas DPRD

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

    TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG – Atap bangunan sekolah PAUD dan TK Dharma Wanita di Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ambruk pada Minggu (23/2/2025).

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Aji Kusuma menerangkan bangunan sekolah akan dibangun kembali dengan menggunakan dana hibah jaring aspirasi masyarakat atau Jasmas.

    Yudha menuturkan estimasi biaya pembangunan kembali bangunan sekolah yang ambruk masih dibahas. Dirinya mengaku telah menginstruksikan sejumlah organisasi perangkat daerah dan juga legislatif untuk membahas rencana pembangunan tersebut.

    “Kami akan berkoordinasi dengan BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah) dan berkonsultasi dengan DPRD terkait kemungkinan penggunaan dana jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) Dewan,” ungkap Yudha dikutip pada Selasa (25/2/2025).

    Kata Yudha, dirinya telah mengunjungi lokasi ambruknya bangunan sekolah setelah mendapat instruksi dari Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar yang kini tengah mengikuti retreat.

    “Sesuai arahan Ibu Bupati, kami datang langsung ke sini untuk melihat kondisi bangunan dan mencarikan solusi terbaik agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan,” beber politisi PDIP itu.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Nugraha Yudha Mudiarto berjanji akan melakukan tindakan cepat untuk mengembalikan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.

    Nugraha menampik struktur bangunan yang ada tidak layak sehingga bisa roboh. Diduga kuat ambruknya bagian atap sekolah lantaran faktor alam.

    “Kami segera melakukan pendataan kerusakan secara detail dan mencari solusi sementara agar anak-anak tetap bisa belajar dengan nyaman,” ungkapnya.

  • Usai Dilantik, Wabup Lumajang Yudha Adji Kusuma Gelar Langsung Kunjungi OPD

    Usai Dilantik, Wabup Lumajang Yudha Adji Kusuma Gelar Langsung Kunjungi OPD

    Lumajang (beritajatim.com) – Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, memulai hari kerja pertamanya dengan melakukan kunjungan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Senin (24/2/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran kinerja aparatur serta menyelaraskan visi dan misi pemerintahan daerah.

    Yudha Adji Kusuma, yang baru saja dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (20/2/2025), langsung tancap gas dengan mengunjungi delapan kantor bagian, dua badan, dan satu dinas di lingkungan pemerintah daerah. Kedatangannya disambut hangat oleh para pegawai, yang juga mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama.

    Dalam keterangannya, Yudha Adji menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan amanat dari Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang saat ini sedang menjalani retret di Magelang. Ia menekankan pentingnya kesatuan visi dan misi antar-OPD untuk memastikan jalannya program pemerintahan secara optimal.

    “Kami ingin memastikan bahwa kinerja OPD berjalan dengan baik serta menyelaraskan visi-misi yang telah dirancang. Bupati Lumajang berpesan agar seluruh OPD dapat memaksimalkan pelayanan publik dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yudha Adji mengungkapkan bahwa pada tahun pertama kepemimpinannya bersama Indah Amperawati, Pemkab Lumajang akan fokus pada peningkatan layanan kesehatan gratis dan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan yang masih banyak mengalami kerusakan.

    Meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran, ia optimistis bahwa program-program tersebut dapat direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat.

    “Kita semua harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, bukan hanya kepada pimpinan daerah, tetapi yang paling utama adalah kepada masyarakat Lumajang,” tegasnya.

    Menutup rangkaian kunjungannya, Yudha Adji berpesan kepada seluruh pegawai agar terus meningkatkan kinerja dan bekerja sama dalam menghadapi setiap tantangan.

    “Tidak ada masalah yang terlalu sulit jika kita memiliki tekad kuat. Saya berharap ke depan, Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat terus maju dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

    Kunjungan perdana Yudha Adji Kusuma ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-OPD dan mempercepat realisasi program-program pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Lumajang. [vid/ian]

  • Yudha Adji Kusuma, Wakil Bupati Lumajang yang Dikenal Tak Banyak Bicara Surabaya 17 Februari 2025

    Yudha Adji Kusuma, Wakil Bupati Lumajang yang Dikenal Tak Banyak Bicara Surabaya 17 Februari 2025

    Yudha Adji Kusuma, Wakil Bupati Lumajang yang Dikenal Tak Banyak Bicara
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    –
    Yudha Adji Kusuma
    resmi ditetapkan sebagai Wakil Bupati terpilih Lumajang periode 2025-2030.
    Penetapan Yudha sebagai Wakil Bupati terpilih Lumajang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang, Kamis (9/1/2025) lalu.
    Yudha bersama pasangannya,
    Indah Amperawati
    , meraih 51,1 persen atau 320.942 suara, mengungguli lawannya, pasangan Thoriqul Haq dan Lucita Izza Rafika, yang hanya meraup 48,9 persen atau 306.738 suara.
    Yudha Adji Kusuma lahir pada 28 Agustus 1990. Ia merupakan seorang sarjana ilmu hukum di Universitas Islam Balitar dan lulus pada tahun 2013.
    Begitu lulus, Yudha fokus mengelola dan mengembangkan bisnis perkebunan kelapa sawit di luar Pulau Jawa.
    Ia juga memiliki usaha perkebunan tebu di tanah kelahirannya, yakni Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang.
    Karir politik Yudha dimulai pada tahun 2019. Mengikuti jejak ayahnya, Agus Wicaksono, Yudha mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDI-P.
    Pada pencalonan pertamanya, Yudha langsung terpilih dan duduk sebagai anggota DPRD Lumajang periode 2019-2024.
    Bahkan, Yudha yang merupakan pendatang baru meraup suara terbanyak kala itu.
    Sehingga, partai berlogo kepala banteng ini memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin fraksi PDI-P di parlemen.
    Pada Pileg 2024, Yudha sebenarnya terpilih kembali sebagai anggota dewan. Bahkan, ia sempat dilantik pada 21 Agustus 2024.
    Namun, pria yang akrab disapa Mas Yudha ini memilih mundur dari anggota DPRD Lumajang dan maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Indah Amperawati.
    Keputusan politik Yudha itu terbilang tepat. Di usianya yang baru 34 tahun, ia sudah jadi orang nomor dua di Kabupaten Lumajang.
    Berbeda dengan politisi pada umumnya yang banyak bicara dan mengumbar janji, Yudha lebih dikenal sebagai sosok yang pendiam.
    Yudha mengatakan, sejak kecil ia banyak diajarkan untuk banyak berbuat sesuatu dibanding banyak bicara oleh sang ayah.
    “Masyarakat Lumajang tercinta, mohon maaf saya tidak bisa beretorika, karena saya diajarkan banyak bekerja. Saya tidak pernah berjanji, tapi saya harus menepati apa yang saya ucapkan,” kata Yudha, Senin (17/2/2025).
    Karakter pendiam yang dimiliki Yudha malah membuat Indah Amperawati kepincut dan menggandengnya sebagai wakil bupati.
    Bahkan, Indah sudah memberikan tugas khusus kepada Yudha setelah dilantik untuk lebih banyak turun ke lapangan mengawasi kerja-kerja pemerintahan yang tidak maksimal.
    Program unggulan Yudha bersama pasangannya, Indah Amperawati, adalah memberikan dana dusun sebesar Rp 100 juta- Rp300 juta setahun.
    Harapannya, pembangunan Lumajang bisa dimulai dari lingkup terkecil, yakni dusun. Sehingga, perlu sokongan dana yang kuat agar dusun di Lumajang bisa mengembangkan pembangunan dan kegiatan yang bermanfaat untuk warga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peringati Hari Pers Nasional 2025, PWI Lumajang Gelar Baksos Hingga Tanam Pohon

    Peringati Hari Pers Nasional 2025, PWI Lumajang Gelar Baksos Hingga Tanam Pohon

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

    TRIBUNJATIM.COM,, LUMAJANG – Sejumlah kegiatan akan digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lumajang guna memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025.

    Ketua PWI Kabupaten Lumajang, M Choir mengatakan rentetan kegiatan dimulai dengan tasyakuran HPN 2025 di Sekretariat PWI Lumajang pada 9 Februari 2025.

    Lalu dilanjutkan bakti sosial dengan memberikan santunan kepada warga kurang mampu dan anak yatim piatu. Lokasi bakti sosial akan digelar di 2 lokasi, yakni Kecamatan Lumajang dan Kecamatan Senduro.

    “Selang beberapa hari, PWI Lumajang akan menanam ratusan pohon di Kecamatan Senduro, Pronojiwo, dan Yosowilangun,” ujar Choir ketika dikonfirmasi, Jumat (7/2/2025).

    Puncak Peringatan HPN 2025 akan digelar di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang dengan menyesuaikan jadwal Bupati Lumajang terpilih Indah Amperawati.

    “Wartawan harus memiliki komitmen untuk menyampaikan berita berdasarkan kebenaran. Apalagi di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan utama bagi wartawan saat ini adalah tetap teguh dalam menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab,” beber Choir.

  • Putusan Sela MK 4-5 Februari, 22 Kada di Jatim Non Sengketa Batal Dilantik 6 Februari

    Putusan Sela MK 4-5 Februari, 22 Kada di Jatim Non Sengketa Batal Dilantik 6 Februari

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengatakan, jadwal pelantikan kepala daerah non sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan mundur dari jadwal semula, 6 Februari.

    Tito mengatakan, pelantikan kepala daerah nonsengketa akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK.

    “Yang 6 Februari karena disatukan dengan non sengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan, kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025) hari ini.

    Namun, Tito belum bisa memastikan kapan tepatnya pelantikan akan digelar. Dia mengatakan pemerintah akan rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (3/2/2025).

    Tito mengatakan mundurnya jadwal itu lantaran adanya putusan dismissal yang dipercepat oleh MK. Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelantikan digelar secara efisien.

    “Beliau berprinsip kalau jaraknya nggak jauh, untuk efisiensi sebaiknya satukan saja, yang non sengketa dan dismissal, untuk efisiensi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, awalnya pelantikan kepala daerah akan digelar 6 Februari 2025. Sementara itu, MK akan membacakan putusan dismissal pada 4-5 Februari 2025. Pembacaan putusan dismissal juga dipercepat dari jadwal sebelumnya, yakni 11-13 Februari 2025.

    Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono saat dikonfirmasi terkait pemberitahuan resmi atas penundaan pelantikan 22 kepala daerah di Jatim pada 6 Februari, belum mendengarnya. “Belum (dengar), baru dari pemberitaan media saja,” kata Adhy singkat beritajatim.com, Jumat (31/1/2025) petang.

    Berikut daftar 22 kepala daerah terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU dan tidak bersengketa di MK yang batal dilantik 6 Februari 2025:

    1. Pacitan: Indrata Nur Bayuaji dan Gagarin Sumrambah

    2. Trenggalek: Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara

    3. Kabupaten Blitar: Rijanto-Bekky Hardiansyah

    4. Kabupaten Kediri: Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa

    5. Lumajang: Indah Amperawati-Yudha Adji Kusuma

    6. Jember: Gus Fawait-Djoko Santoso

    7. Situbondo: Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiah

    8. Kabupaten Probolinggo: Gus Muhammad Haris-Ra Fahmi AHZ

    9. Kabupaten Pasuruan: Rusdi Sutejo-M Shohib Asrori

    10. Sidoarjo: Subandi-Mimik Idayana

    11. Kabupaten Mojokerto: Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian

    12. Jombang: Warsubi-KH Salmanudin Yazid

    13. Kabupaten Madiun: Hari Wuryanto-Purnomo Hadi

    14. Ngawi: Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko

    15. Bojonegoro: Setyo Wahono-Nurul Azizah

    16. Tuban: Aditya Halindra Faridzky-Joko Sarwono

    17. Kota Kediri: Vinanda Prameswati-KH Qowimmudin Thoha

    18. Kota Pasuruan: Adi Wibowo-M Nawawi

    19. Kota Mojokerto: Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi

    20. Kota Madiun: Maidi-Bagus Panuntun

    21. Kota Surabaya: Eri Cahyadi-Armuji

    22. Kota Batu: Nurrochman-Heli Suyanto

    [tok/beq]

  • PPDI ujung tombak suksesnya program hilirisasi dalam pelayanan masyarakat 

    PPDI ujung tombak suksesnya program hilirisasi dalam pelayanan masyarakat 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    PPDI ujung tombak suksesnya program hilirisasi dalam pelayanan masyarakat 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 28 Januari 2025 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Pengukuhan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Kabupaten Lumajang Jawa Timur dalam masa jabatan 2025-2030 sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan AD/ART dan penyegaran kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Masa kepengurusan jabatan PPDI baru  yang di lantik hari Rabu (22/01/2025) di pendopo Arya Wiraraja 

    PPDI merupakan ujung tombak kesuksesan jalannya roda pemerintahan di jajaran pemerintah paling bawah yakni desa, keberadaannya kepanjangan tangan dari Kepala Desa untuk memberikan pelayanan maksimum.

    Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota PPDI Desa Ledok Tempuro Kecamatan Randuagung Nifan kepada Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Minggu (26/01/2025).

    Ditegaskan Nifan, susui dengan fungsi wewenang hak dan kewajiban PPDI Kabupaten Lumajang berkewajiban semua amanah anggota yang tertuang dalam program kerja AD/ART dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan anggota PPDI.

    Momentum kepengurusan baru tak lain untuk meningkatkan kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan publik yang prima, serta mendukung program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.

    “Tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga diperlukan kolaborasi yang solid antara semua pihak, termasuk perangkat desa sebagai motor penggerak pembangunan di tingkat akar rumput,” kata Nifan.

    Sementara itu Kepala Desa Ledok Tempuro H. Mulyadi membenarkan apa yang disampaikan oleh perangkat desanya, program hilirisasi dari pusat sampai daerah akan berjalan lancar bila semua struktur pemerintahan desa bekerja maksimal sesuai dengan bidang masing-masing selain ada kontrol baik dari BPD maupun inspektorat. 

    “Dalam era kepemimpinan Prabowo Subianto juga kepemimpinan Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawangsa dan Bupati Lumajang terpilih Indah Amperawati tentunya banyak memerlukan kerja keras dari seluruh elemen perangkat desa sebagai indikator dan ujung tombak suksesnya program tersebut,” pungkas H. Mulyadi.

    Sumber : Radio Elshinta