Xcloud.id

Tag: Indah Amperawati

  • 163 Koperasi Desa Merah Putih Terbentuk di Lumajang

    163 Koperasi Desa Merah Putih Terbentuk di Lumajang

    Lumajang (beritajatim.com) – Capaian pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terus menunjukkan progres signifikan. Hingga Rabu (11/6/2025), sebanyak 163 unit koperasi telah resmi menandatangani minuta akta pendirian, sebagai bagian dari proses legalisasi.

    Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Dinkop-UKMPP) Kabupaten Lumajang sebelumnya menargetkan pembentukan 205 unit Kopdes yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan, dengan peluncuran resmi dijadwalkan pada peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas), 12 Juli 2025.

    Plt Kabid Koperasi Dinkop-UKMPP Lumajang, Shohib Ghufron, menyatakan bahwa penandatanganan minuta akta pendirian merupakan tahapan awal dalam proses legalisasi koperasi yang telah dibentuk melalui Musyawarah Desa (Musdes).

    “Untuk penandatanganan minuta jadi tahap awal legalisasi koperasi yang sudah terbentuk lewat Musdes. Tentu ini bukan hanya kegiatan administratif, tetapi bagian dari pergerakan besar membangun ekonomi desa berbasis koperasi,” ujar Shohib, Kamis (12/6/2025).

    Setelah tahap minuta ditandatangani, dokumen tersebut segera diajukan ke notaris untuk penerbitan akta pendirian koperasi. Menurut Shohib, tahapan ini menjadi fondasi hukum yang sah agar koperasi dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara profesional dan akuntabel.

    “Tentu Pemkab Lumajang akan mengawal proses ini hingga tuntas, mulai dari pendirian, legalisasi, hingga nanti pelatihan pengurus dan pengawas koperasi. Untuk launching resminya akan dilaksanakan pada 12 Juli 2025,” tambahnya.

    Bupati Lumajang, Indah Amperawati, juga menegaskan bahwa seluruh proses Musdes untuk pembentukan Kopdes dari 205 desa dan kelurahan telah rampung. Saat ini, fokus pemerintah daerah adalah mempercepat proses legalisasi agar seluruh Kopdes segera berbadan hukum.

    “Ini untuk percepatan semua berkas sudah masuk ke notaris, saya pastikan akhir Juni semua sudah berbadan hukum (Kopdes, Red) dan kita serahkan bersama-sama serentak,” kata Indah. [has/beq]

  • Bupati Lumajang Tegaskan Tidak Ada Ampun bagi Guru Pelaku Asusila

    Bupati Lumajang Tegaskan Tidak Ada Ampun bagi Guru Pelaku Asusila

    Lumajang (beritajatim.com) – Maraknya kasus asusila yang melibatkan oknum guru terhadap siswa di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menjadi sorotan serius Pemerintah Kabupaten Lumajang. Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan sikap tegasnya terhadap setiap bentuk pelanggaran tidak bermoral yang mencoreng dunia pendidikan.

    Peringatan keras itu disampaikan langsung oleh Bupati Indah Amperawati—akrab disapa Bunda Indah—saat menghadiri acara Sistem Penanggulangan Bencana Inklusif (Si Pena Lusi) di Gedung PKK Lumajang, Kamis (12/6/2025). Ia menegaskan, tidak akan ada toleransi terhadap guru yang melakukan tindakan asusila terhadap anak didiknya, baik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun honorer.

    “Ini tidak akan ada ampun bagi guru yang melakukan tindakan asusila kepada muridnya, baik itu yang statusnya PNS maupun honorer, akan kami tindak tegas,” ujar Bunda Indah.

    Ia menyadari bahwa guru memiliki peran vital dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Pisang, sebutan lain untuk Kabupaten Lumajang. Namun, jika perilaku guru justru mencederai kepercayaan masyarakat dengan tindakan tidak bermoral, maka tak ada alasan untuk memberi kelonggaran.

    “Untuk guru ini sebenarnya saya prioritaskan, tapi kalau melakukan asusila ya bakal saya tindak tegas,” katanya.

    Pemerintah Kabupaten Lumajang pun telah melibatkan Inspektorat untuk menangani secara langsung setiap laporan terkait tindakan asusila oleh tenaga pendidik. Bunda Indah menyatakan bahwa mekanisme pelaporan akan diproses dengan cepat, termasuk tindakan pemberhentian dari jabatan guru.

    “Jadi untuk mencegah masalah ini saya sudah ngomong ke Inspektorat, meskipun itu guru honorer atau PNS harus diberhentikan dan disuruh kerja di luar saja. Tidak usah jadi guru kalau kelakuannya tidak mendidik sama sekali,” tegasnya.

    Pernyataan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Pemkab Lumajang dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bermartabat, serta memastikan para pendidik benar-benar memiliki integritas moral dalam menjalankan tugasnya. [has/beq]

  • Jual Pupuk Subsidi di Atas HET, Kios di Lumajang Langsung Ditutup

    Jual Pupuk Subsidi di Atas HET, Kios di Lumajang Langsung Ditutup

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan kecurangan pelaku usaha yang menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini ditemukan saat melakukan kunjungan kerja ke kebun tebu P240T di wilayah Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (10/6).

    Temuan ini berdasarkan informasi yang diterima Amran dari Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Menanggapi hal tersebut, Amran menekankan, penjualan pupuk di atas HET tidak dapat ditoleransi. Ia memerintahkan agar izin distributor yang melakukan pelanggaran tersebut segera dicabut.

    “Penjual pupuk di atas HET, dicabut izinnya,” tegas Amran, dikutip dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025).

    Lebih lanjut, ia juga meminta dukungan dari aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang menjual pupuk melebihi harga ketentuan. “Saya minta Kapolres Lumajang untuk mendampingi dan agar distributor yang menjual pupuk di atas HET dicabut izinnya,” kata Amran.

    Kios Penjual Pupuk Ditutup

    Sebagai tindaklanjut, PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Polres Lumajang melakukan pemeriksaan di lapangan. Hasilnya, pelaku usaha itu merupakan kios pupuk Berkah Abadi yang berasal dari Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

    Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, pemilik kios mengakui telah menjual pupuk NPK subsidi sebesar Rp 150.000 per sak atau di atas HET. Biasanya satu sak berisi 50 kilogram (kg) pupuk.

    Padahal, HET pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 telah diatur oleh Kementerian Pertanian, yaitu untuk pupuk Urea sebesar Rp 2.250/kg atau Rp 112.500/50 kg, pupuk NPK Phonska Rp 2.300/kg (Rp 115.000/50 kg), pupuk NPK untuk Kakao Rp 3.300/kg (Rp 165.000/50kg, dan pupuk Organik Rp 800/kg (Rp 40.000/50 kg).

    Kemudian, Senior Manager (SM) Regional 3A Pupuk Indonesia, Saroyo Utomo, mengatakan sebagai tindaklanjut dari pemeriksaan tersebut, kios Berkah Abadi di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur resmi ditutup.

    “Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada di surat perjanjian jual-beli antara distributor dan kios, atas pelanggaran ketentuan menjual di atas HET, maka Kios Berkah Abadi secara resmi ditutup atau diputus kontraknya pada hari ini pada tanggal 10 Juni 2025,” ujarnya.

    Pihaknya memastikan bahwa mulai hari ini operasional Kios Berkah Abadi dihentikan baik secara sistem, aplikasi penebusan pupuk subsidi atau i-Pubers, yang biasanya digunakan oleh kios. Jadi mulai 10 Juni 2025 tidak ada lagi transaksi dengan Kios Berkah Abadi.

    Pupuk Indonesia meyakini penutupan kios ini tidak akan mengganggu proses penyaluran pupuk ke petani. Stok pupuk subsidi NPK sebanyak 8 ton yang ada di kios Berkah Abadi akan dialihkan secara fisik kepada kios UD Madani yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Pupuk Indonesia.

    Saroyo mengingatkan kepada seluruh mitra kios bahwa pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi memiliki sanksi tegas. Apabila terbukti maka kios akan mendapatkan sanksi mulai dari peringatan hingga pemecatan.

    Selanjutnya, Pupuk Indonesia mewajibkan seluruh mitra kios untuk memasang spanduk yang berisi informasi mengenai nomor telepon yang dapat dihubungi apabila petani menemukan kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET. Perusahaan juga mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi.

    Pelaporan dapat dilakukan melalui tim lapangan Pupuk Indonesia atau menghubungi pusat layanan resmi perusahaan. Adapun layanan pelanggan yang bisa diakses oleh seluruh petani dengan kontak bebas pulsa di nomor 0800 100 8001 atau WhatsApp di nomor 0811 9918001.

    “Masyarakat juga dapat berpartisipasi mengawasi peredaran pupuk bersubsidi. Jika terdapat hal mencurigakan, jangan segan untuk melapor kepada aparat penegak hukum,” tutupnya.

    Tonton juga Video: Pupuk Bersubsidi Bisa Ditebus Mulai 1 Januari 2025, Petani Bisa Diwakilkan!

    (acd/acd)

  • Kasus Dugaan Pengeroyokan Pedagang Es Krim oleh Oknum Satpol PP Lumajang Berakhir Damai

    Kasus Dugaan Pengeroyokan Pedagang Es Krim oleh Oknum Satpol PP Lumajang Berakhir Damai

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meminta maaf terkait kasus dugaan pengeroyokan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan es krim oleh oknum petugas Satpol PP.

    Kasus dugaan pengeroyokan terhadap pedagang es krim bernama Misrat (50) warga Desa Tegal Ciut, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur itupun berakhir damai.

    Sebelumnya Misrat melaporkan oknum Satpol PP ke Polres Lumajang karena telah melakukan pengeroyokan terhadapnya. Sebelumnya aa mengaku telah dikeroyok oleh lima orang oknum petugas saat sedang berjualan di kawasan Alun-alun Lumajang pada Minggu (11/5/2025).

    Akibat pengeroyokan itu, Misrat mengalami luka lebam di bagian wajah dan mengalami robek di pipi sebelah kiri.

    Sementara, pihak kepolisian sebelumnya sempat mengungkap rekaman kamera CCTV di sekitar Alun-alun Lumajang yang menunjukkan tidak adanya aksi pemukulan oleh oknum Satpol PP terhadap Misrat.

    Selanjutnya kasus itu dilaporkan telah berakhir dengan damai, Misrat diketahui telah mencabut laporan yang dibuatnya ke polisi.

    Dalam berita acara mediasi yang diterima di Lumajang, lima oknum anggota Satpol PP yang diduga melakukan pengeroyokan ikut bertanda tangan dalam kesepakatan damai.

    Informasinya, kelima orang tersebut masih berstatus sebagai pegawai kontrak di Satpol PP Lumajang.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, kasus dugaan pengeroyokan tersebut sudah diselesaikan dengan damai, Selasa (3/6/2025).

    “Soal pengeroyokan sudah diselesaikan dengan damai, Satpol PP juga sudah ketemu dengan pak Misrat dan meminta maaf. Yang bersangkutan menerima untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan mencabut laporan,” katanya, Kamis (5/6/2025).

    Terkait kasus itu, Bunda Indah, sapaan akrab Bupati Lumajang menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Misrat yang merasa sudah diperlakukan tidak adil oleh petugas Satpol PP.

    “Kami pemerintah daerah memohon maaf khususnya kepada pak Misrat dan warga Lumajang secara umum atas kejadian ini, semoga kejadian serupa tidak terulang kembali,” ungkapnya. [has/aje]

  • Bupati Lumajang Tegaskan Tak Ada Istilah 100 Hari Kerja, Fokus Layani Rakyat

    Bupati Lumajang Tegaskan Tak Ada Istilah 100 Hari Kerja, Fokus Layani Rakyat

    Lumajang (beritajatim.com) – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma tidak mengenal istilah “100 hari kerja” setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.

    Indah menyampaikan bahwa masa kerja pemerintahan Kabupaten Lumajang sudah berjalan lebih dari 100 hari, dan sejak awal difokuskan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Intinya kita fokus kerja saja, gak ada istilah 100 hari, istilah darimana itu, tapi kalau masyarakat mau menilai monggo,” ujar Bupati yang akrab disapa Bunda Indah saat ditemui pada Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja pejabat dan perangkat daerah tetap dilakukan secara berkala setiap enam bulan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar pemberian penghargaan maupun sanksi sesuai kinerja masing-masing ASN.

    “Ini setiap enam bulan kita akan lakukan evaluasi kinerja, tentu ada reward dan punishment, jadi yang tidak bisa bekerja dengan baik ya siap-siap untuk dirotasi,” tegasnya.

    Salah satu fokus evaluasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah validasi data penerima bantuan kesejahteraan sosial. Bunda Indah menekankan pentingnya memastikan bahwa bantuan hanya diterima oleh warga yang benar-benar berhak.

    “Akan kita evaluasi terutama soal pendataan, jangan sampai ada orang kaya nerima bantuan sosial. Ini harus diperiksa satu-satu ke desa-desa dengan koordinasi bersama Dinas Sosial,” tambahnya.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan program-program kesejahteraan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. [has/beq]

  • Vonis MK Gratiskan Biaya SD dan SMP, Bupati Lumajang Akan Ikuti Sesuai Instruksi Presiden

    Vonis MK Gratiskan Biaya SD dan SMP, Bupati Lumajang Akan Ikuti Sesuai Instruksi Presiden

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih menunggu Intruksi Presiden (Inpres) terkait kelanjutan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan agar pendidikan gratis bagi siswa di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib dijamin.

    Sebelumnya MK telah memutuskan perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

    Dalam perkara itu, MK memberikan vonis agar pendidikan dasar 9 tahun bagi sekolah negeri maupun swasta harus digratiskan.

    Adapun pendidikan dasar yang dimaksud terdiri dari SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau pendidikan lain yang sederajat. Kemudian mencakup juga SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk pendidikan yang sederajat.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, pemerintah daerah masih harus menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pusat tentang penerapan pendidikan gratis di Lumajang yang sesuai dengan amanat MK tersebut.

    “Tentu ini harus menunggu instruksi presiden dulu ya. Ini kalau instruksi harus gratis ya pasti daerah juga akan menggratiskan,” terangnya, Minggu (1/6/2025).

    Selain Inpres yang belum turun, sumber pendanaan yang akan dipakai bagi program pendidikan gratis di Lumajang itu diakui belum diketahui. Meski begitu, keberadaan program pendidikan gratis tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bersekolah.

    Terlebih, putusan terbaru dari MK itu dapat meringankan beban para orang tua agar tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah untuk anak.

    “Jadi, harapannya ini tentu akan bisa meningkatkan animo para orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Utamanya bagi mereka yang secara finansial masih tergolong kurang,” ungkap Bupati Lumajang yang memiliki sapaan akrab Bunda Indah itu. (has/ted)

  • Bansos murni digantikan jadi pemberdayaan sosial masyarakat

    Bansos murni digantikan jadi pemberdayaan sosial masyarakat

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan pemaparan pemberdayaan dalam agenda acara dialog bersama dengan 294 pilar sosial di Pendopo Aria Wiraraja, Lumajang, Jawa Timur, Jumat (30/5/2025) ANTARA/HO-Kemensos

    Mensos: Bansos murni digantikan jadi pemberdayaan sosial masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 30 Mei 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com -Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah mulai mengubah paradigma upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial (bansos) murni dengan skema pengembangan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat memanfaatkan potensi lokal.

    Penegasan atas perubahan skema ini ditandai dengan gencarnya dukungan dari Kementerian Sosial untuk melaksanakan program pemberdayaan berbasis potensi lokal di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

    “Bansos itu sifatnya sementara, tetapi pemberdayaan itu bekal jangka panjang. Maka arah kebijakan sosial sekarang adalah mengurangi ketergantungan dan memperkuat kemandirian,” kata Saifullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (30/05).

    Dalam agenda acara dialog bersama dengan 294 pilar sosial di Pendopo Aria Wiraraja, Lumajang, Jawa Timur, Saifullah menyebutkan bahwa paradigma baru ini menjadi dasar pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat oleh Presiden Prabowo. Tujuannya untuk menyeimbangkan antara perlindungan sosial dan pengembangan kapasitas ekonomi warga miskin.

    “Keluarga Penerima Manfaat terus menerus menerima bansos tetapi tanpa semangat untuk bangkit. Pemberdayaan adalah solusi agar mereka bisa naik kelas dan mandiri,” ujarnya.

    Dalam pertemuan itu, Menteri Sosial memperkenalkan program pemanfaatan potensi lokal seperti pengolahan pelepah pisang menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang bisa diterapkan di Kabupaten Lumajang.

    Berdasarkan data dari Bupati di Kabupaten Lumajang ada seluas 6.000 hektare lahan pisang di sejumlah wilayah di antaranya seperti Senduro, Pasirian, Tempursari, yang siap untuk dimanfaatkan.

    Kementerian Sosial akan melatih warga dari dua desa, yakni Desa Ranuyoso di Kecamatan Ranuyoso dan Desa Klanting di Kecamatan Sukodono untuk mengolah pelepah pisang menjadi produk yang bernilai jual.

    Adapun pelatihan mencakup keterampilan produksi hingga akses pasar yang disiapkan langsung oleh Kementerian Sosial sebagai upaya konkret pemberdayaan masyarakat di Lumajang

    “Tetapi semua intervensi harus berbasis DTSEN. Jangan hanya berdasarkan katanya camat atau kepala desa. Kalau datanya belum tepat, perbaiki. Jangan abaikan DTSEN. Ini tolong betul-betul dijaga. Bupati dan Sekda adalah penentu akurasi data di daerah,” ujarnya mengingatkan

    Bupati Lumajang Indah Amperawati menyambut baik inisiatif dukungan pemberdayaan masyarakat dari kementerian sosial tersebut, yang bukan hanya sekadar memberikan harapan, tetapi juga membekali masyarakat dengan alat dan melatih keterampilan untuk mengembangkan usaha mereka.

    “Mudah-mudahan makin banyak keluarga penerima manfaat di Lumajang digraduasi dan tidak lagi bergantung pada bansos karena sudah mandiri,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Si Gemoy, Sapi Kurban Presiden Prabowo Asal Lumajang Berbobot 900 Kg

    Si Gemoy, Sapi Kurban Presiden Prabowo Asal Lumajang Berbobot 900 Kg

    Lumajang (beritajatim.com) – Presiden Indonesia Prabowo Subianto memilih seekor sapi jumbo asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai hewan kurban pada perayaan Hari Raya Iduladha 2025. Sapi jenis Simental yang diberi nama “Si Gemoy” tersebut memiliki bobot mencapai 900 kilogram dan berasal dari peternakan Farel Jaya Farm milik Andi Rohman di Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono.

    “Ini Alhamdulillah, sapi saya dipercaya untuk menjadi hewan kurban Presiden. Tentu ini juga menjadi kebanggaan bagi kami untuk memberikan perawatan terbaik untuk sapi lainnya,” ujar Andi, Senin (26/5/2025).

    Sebelum dibeli dengan harga Rp65 juta, bobot awal Si Gemoy tercatat 880 kilogram. Setelah menjalani perawatan intensif sejak tahun 2023, bobotnya kini mencapai 900 kilogram. Perawatan harian dilakukan dengan pemberian pakan hijauan dan campuran konsentrat secara rutin setiap pagi dan sore.

    “Untuk harganya ini dibeli Rp65 juta, dulu awalnya ditelpon terus ada tim yang datang ke sini untuk pemeriksaan, barulah sampai akhirnya deal,” tambah Andi.

    Si Gemoy telah melewati proses seleksi ketat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang. Saat ini, sapi tersebut masih dalam masa perawatan di kandang sebelum dikurbankan.

    Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengonfirmasi bahwa penyembelihan Si Gemoy akan dilakukan di Masjid Agung KH Anas Mahfud, Alun-alun Lumajang pada Hari Raya Iduladha mendatang.

    “Jadi Pak Presiden minta sapi yang paling berat, akhirnya kita cari bersama Dinas Pertanian dan kita temukan Si Gemoy ini,” ungkap Bupati Indah. [has/beq]

  • Banjir Lahar Dingin Semeru, Khofifah Target Perbaikan Tanggul Rampung Tiga Bulan

    Banjir Lahar Dingin Semeru, Khofifah Target Perbaikan Tanggul Rampung Tiga Bulan

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau perbaikan tanggul di Dusun Kebondeli Selatan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, yang rusak akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru.

    Tanggul sepanjang 2 kilometer itu rusak parah sekitar 300 meter akibat terjangan lahar dingin pada April 2025, mengancam keselamatan 272 kepala keluarga dengan 1.027 jiwa dan lahan pertanian seluas 165 hektare.

    Pemprov Jatim berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan Pemkab Lumajang memperbaiki tanggul sepanjang 280 meter dan membangun tanggul pengarah arus (krib) 166 meter.

    “Total anggaran perbaikan mencapai Rp10,5 miliar,” ujar Khofifah seusai meninjau lokasi, Minggu (25/5/2025).

    Pengerjaan ditargetkan rampung dalam tiga bulan dengan melibatkan 5 excavator dan 6 dump truck yang berasal dari Pemprov Jatim dan BBWS Brantas. Rinciannya, 3 excavator dan 6 dump truck dari Pemprov Jatim, serta 2 excavator tambahan dari BBWS Brantas.

    Kemudian di lokasi juga terdapat material sebanyak 3.750 bronjong dari Pemprov Jatim, dan tambahan 200 bronjong dari BBWS Brantas dan akan ditambah sesuai kebutuhan. Serta pemasangan pipa galvanis juga turut dilakukan untuk memperkuat struktur tanggul.

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya percepatan penanganan untuk menghindari dampak berlapis seperti area persawahan yang rawan terkena banjir lahar dingin serta kawasan permukiman warga.

    “Kalau tanggul ini tidak segera dibangun, sawah juga pasti akan terdampak. Rumah warga pun menjadi rawan terhadap kemungkinan terjadinya luberan lahar susulan. Maka dampaknya sangat luas, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

    Langkah teknis lainnya meliputi pembuatan kisdam tanggul dan tebing krib di sisi hulu sebagai antisipasi longsor, pengalihan aliran sungai untuk mengurangi tekanan terhadap tanggul, serta pembangunan krib darurat dari batu bolder dan pemasangan bronjong untuk memperbaiki bangunan tanggul yang rusak.

    Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penanganan ini harus dijalankan meski kondisi cuaca belum sepenuhnya ideal. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan material sedimentasi secara bijak.

    “Kalau kita menunggu pengerjaan dimulai pada musim kemarau, masyarakat akan terus merasa tidak aman dan tidak nyaman. Maka saya minta kepada Kadis PU SDA, mana yang bisa dikerjakan segera, kita kerjakan. Semoga cuaca bisa beradaptasi dengan kebutuhan kita,” ungkapnya.

    Pemprov Jatim juga merancang langkah strategis jangka panjang untuk memperkuat tanggul secara permanen sebagai bagian dari mitigasi bencana berkelanjutan.

    “Kami tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga berkomitmen menyiapkan infrastruktur tangguh untuk masa depan. Keselamatan warga adalah prioritas utama kami,” katanya.

    Di akhir kunjungannya, Gubernur Khofifah juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi bencana

    “Solidaritas masyarakat Sumberwuluh sangat luar biasa. Semangat kebersamaan dan saling membantu inilah kekuatan utama kita dalam menghadapi segala tantangan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengapresiasi respons cepat Ibu Gubernur Khofifah menunjukkan kepedulian dengan mengeluarkan kebijakan penanganan darurat dalam penanganan tanggul yang jebol di wilayah kerjanya.

    “Kami berterima kasih atas respons cepat Ibu Gubernur yang langsung menginstruksikan Dinas PU SDA Provinsi untuk menangani kondisi kritis ini. Semoga semuanya segera selesai dan warga menjadi tenang,” tandasnya.

    Sekadar diketahui, peristiwa jebolnya tanggul yang terjadi pada 11 April 2025 akibat banjir lahar dingin selama dua hari berturut-turut sempat menimbulkan kepanikan warga dan mengakibatkan evakuasi. Pemerintah Kabupaten Lumajang pun menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 90 hari, terhitung mulai 11 Mei hingga 8 Agustus 2025, sebagai ruang waktu optimal untuk penanganan dan pemulihan.  [tok/aje]

  • Pemkab Lumajang Siapkan Tiga Langkah Darurat Antisipasi Banjir Lahar Gunung Semeru

    Pemkab Lumajang Siapkan Tiga Langkah Darurat Antisipasi Banjir Lahar Gunung Semeru

    Lumajang (beritajatim.com) – Untuk mengantisipasi banjir lahar Gunung Semeru yang dapat menerjang kawasan Dusun Kebondeli Selatan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mulai menyiapkan sejumlah langkah darurat.

    Satu tanggul penahan banjir di kawasan blok Kampung Renteng sebelumnya dilaporkan rusak sepanjang 500 meter. Informasinya, total panjang keseluruhan tanggul mencapai dua kilometer untuk menghalau aliran lahar dari daerah aliran sungai (DAS) Gunung Semeru.

    Jika tanggul sampai jebol, sebanyak 82 kepala keluarga (KK) atau 246 jiwa warga Dusun Kebondeli Selatan yang bermukim dibalik tanggul dikhawatirkan akan terdampak. Sehingga, dibutuhkan penanganan untuk mengantisipasi munculnya dampak bencana tersebut.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, sejumlah langkah darurat sudah disiapkan untuk mencegah kerusakan tanggul semakin parah.

    Salah satu langkah yang dilakukan dengan memasang beronjong dari tumpukan batu untuk menutup lubang pada tanggul rusak.

    “Ini akan kita pasang beronjong untuk menutup tanggul yang terkikis itu, langkah ini sudah mulai pengerjaan,” terangnya, Rabu (14/5/2025).

    Upaya lain yang dilakukan adalah dengan pengalihan arus sungai ke sisi yang menjauhi tanggul. Sehingga, saat banjir terjadi tidak secara langsung menabrak tanggul yang sudah rusak karena terkikis.

    “Jadi, arus sungainya juga akan dialihkan ke sisi selatan agar tidak mendekat langsung ke tanggul,” tambah Bupati Lumajang dengan sapaan akrab Bunda Indah itu.

    Metode antisipasi lain yang akan dilakukan Pemkab Lumajang adalah dengan memasang krip atau penghalang arus sepanjang 100 meter untuk menghalau terjangan banjir agar menjauh dari tanggul.

    “Tentu juga akan kita pasang krip untuk mengarahkan arus, nanti panjangnya sekitar 100 meter. Ini agar tidak langsung mengarah ke tanggul,” ungkapnya. [has/aje]