Semeru Luncurkan Awan Panas, Bupati Lumajang: Masyarakat Tahu Harus Berbuat Apa
Tim Redaksi
LUMAJANG, KOMPAS.com
– Bupati Lumajang Indah Amperawati mengaku tak terlalu khawatir saat Gunung Semeru kembali meluncurkan awan panas sejauh 5 kilometer pada Jumat (9/1/2026).
Selain jaraknya masih pada radius aman, masyarakat
Lumajang
yang tinggal di lereng
Gunung Semeru
sudah tahu harus berbuat apa saat erupsi berupa luncuran awan panas menerjang.
Indah menyebut, erupsi pada 19 November 2025, sudah membuktikan bagaimana kesiapan warga dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Semeru.
Saat itu, awan panas meluncur sejauh 14 kilometer dari puncak dan tidak ada satu warga pun yang menjadi korban.
“Masyarakat di sana (lereng Semeru) sudah tahu harus berbuat apa karena mereka
feeling
-nya sudah peka tentang kebencanaan,” kata Indah di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Jumat.
Indah berharap, pasca-erupsi tidak terjadi hujan dengan intensitas tinggi di sekitar lereng Gunung Semeru agar tidak memicu terjadinya banjir lahar.
“Semoga hujannya tidak besar ya jadi kalau ada banjir lahar masih bisa dikendalikan,” harapnya.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang Yudhi Cahyono memastikan, saat ini kawasan rawan bencana (KRB) III atau zona merah seperti di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, sudah dikosongkan dari aktivitas warga.
Pihaknya juga telah menyiagakan tim reaksi cepat (TRC) BPBD Lumajang untuk mengantisipasi adanya awan panas susulan maupun banjir lahar hujan Gunung Semeru.
“Blok Kamar A yang di zona merah sudah kita kosongkan, tim dari TRC juga sudah bersiaga di lokasi untuk antisipasi adanya awan panas susulan maupun banjir lahar,” kata Yudhi.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Indah Amperawati
-
/data/photo/2026/01/09/696105a962de6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Semeru Luncurkan Awan Panas, Bupati Lumajang: Masyarakat Tahu Harus Berbuat Apa
Surabaya
9 Januari 2026")
Semeru Luncurkan Awan Panas, Bupati Lumajang: Masyarakat Tahu Harus Berbuat Apa Surabaya 9 Januari 2026
-
Gunung Semeru Erupsi Awan Panas 5 Kilometer, Bupati Lumajang Pastikan Masih Dalam Radius Aman
Lumajang (beritajatim.com) – Bupati Lumajang Indah Amperawati memastikan jarak luncur erupsi awan panas yang dikeluarkan Gunung Semeru masih berada dalam radius aman dan jauh dari pemukiman penduduk.
Sebelumnya, Gunung Semeru dilaporkan mengalami erupsi berupa luncuran awan panas dengan jarak luncur terakhir sejauh 5 kilometer.
Pos Pengamatan Gunung Api Semeru melaporkan erupsi awan panas ini memiliki amplitudo maksimal (Amak) 22 milimeter.
Awan panas ini mulai terekam sekitar pukul 15.13 WIB dengan jarak awal 4 kilometer dan berakhir pada pukul 16.01 WIB dengan jarak 5 kilometer.
Menurut Indah, luncuran awan panas Gunung Semeru masih jauh dari kawasan pemukiman penduduk.
Sehingga, warga diimbau agar tetap tenang sembari terus memantau perkembangan informasi dari Pos Pantau Gunung Api Semeru.
“Jadi, awan panas keluar sampai jarak luncur 4-5 kilometer dan mudah-mudahan ini terkendali. Tapi jaraknya masih dalam radius aman,” terang Indah di Lumajang, Jumat (9/1/2026).
Indah menyebutkan, masyarakat di sekitaran kaki Gunung Semeru sebenarnya sudah sangat paham dengan tindakan apa yang harus dilakukan saat terjadi erupsi maupun banjir lahar.
Hal ini membuat masyarakat juga sudah memiliki pengetahuan tentang kebencanaan di sekitar tempat mereka tinggal.
Meski begitu, Indah tetap meminta agar masyarakat tetap selalu waspada dengan semua potensi bencana yang ada.
“Untuk masyarakat ini ya mereka sudah tau, jadi sudah punya pengetahuan dan feling yang bagus. Jadi semakin peka tentang kebencanaan, tapi tentu tetap harus waspada dengan imbauan yang ada,” ungkapnya. (has/ted)
-
Pemkab Lumajang Izinkan ASN Pakai Mobil Dinas untuk Libur Nataru, BBM Wajib Tanggung Pribadi
Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan mobil dinas berpelat merah untuk keperluan berlibur selama momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Kebijakan tersebut berlaku selama ASN masih berada dalam masa cuti bersama.
Sebagai informasi, libur panjang Natal bagi ASN Pemkab Lumajang berlangsung selama empat hari, dimulai pada Kamis (25/12/2025). Meski demikian, Pemkab Lumajang memastikan tidak menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA).
Dengan demikian, seluruh ASN tetap wajib masuk kantor seperti hari normal pada Senin (29/12/2025) setelah cuti bersama berakhir.
Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, penggunaan mobil dinas untuk liburan diperbolehkan selama ASN masih berada dalam masa cuti bersama dan tidak melanggar ketentuan penggunaan fasilitas negara.
“Ini pembawaan mobil dinas juga bebas dilakukan kapan saja selama masih dalam masa cuti bersama,” terang Indah, Rabu (24/12/2025).
Menurut Indah, ASN yang menggunakan mobil dinas tidak diwajibkan mengganti pelat nomor merah menjadi pelat hitam. Mobil dinas tersebut tetap menjadi tanggung jawab pribadi pejabat atau pegawai yang menerima fasilitas.
Ia menilai, membawa mobil dinas saat liburan justru lebih aman dibandingkan ditinggal tanpa pengawasan, sekaligus memastikan kendaraan tetap terawat.
“Mobil dinas itu tanggung jawab pejabat yang menerima. Kalau dirasa tidak aman ditinggal, silakan dibawa,” jelasnya.
Selain aspek keamanan, kebijakan ini juga dimaksudkan agar kendaraan dinas tetap mendapatkan perawatan rutin dari masing-masing pengguna selama masa cuti.
“Selama ada tempat penyimpanan silakan disimpan. Kalau merasa kurang aman ya silakan dibawa (berlibur),” tambah Indah.
Meski memberi kelonggaran penggunaan, Indah menegaskan seluruh biaya operasional selama liburan tidak boleh dibebankan ke APBD. Biaya bahan bakar minyak (BBM), perawatan, maupun kebutuhan lain wajib ditanggung secara pribadi oleh ASN yang bersangkutan.
“Catatannya, seluruh kebutuhan operasional, BBM, dan lain-lain harus ditanggung pribadi,” tegasnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi ASN Pemkab Lumajang dalam memanfaatkan fasilitas dinas secara bertanggung jawab, sekaligus tetap menjaga akuntabilitas penggunaan aset negara selama libur Nataru. [has/beq]
-
Bupati Lumajang Prihatin Nasionalisme Generasi Muda Rendah
Lumajang (beritajatim.com) – Bupati Lumajang Indah Amperawati cukup prihatin dengan rendahnya sikap nasionalisme yang ditunjukan generasi muda di wilayahnya.
Keprihatinan ini disampaikannya, saat melakukan pertemuan bersama awak media dengan agenda Muhasabah Akhir Tahun di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Selasa (23/12/2025) malam.
Menurutnya, ada suatu waktu ia menghadiri sebuah acara yang terdapat banyak generasi muda hadir di dalamnya.
Saat itu, Indah melihat sikap acuh para pemuda yang enggan untuk berdiri memberi penghormatan saat prosesi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Di sisi lain pada waktu yang sama, tibalah waktunya tampil hiburan musik dari group band genre rock di acara tersebut.
Indah menyaksikan langsung para pemuda-pemudi justru sangat antusias menyambut iring-iringan musik sembari berdiri.
“Padahal waktu itu musiknya pun belum berbunyi, tapi para pemuda ini justru sudah berdiri dan sangat antusias,” terang Indah menyampaikan keprihatinannya, Selasa (23/12/2025) malam.
Fenomena serupa tindakan tidak patriotik terhadap bangsa itu sering Indah temukan.
Tidak hanya terjadi pada generasi muda, bahkan dari para orang tua yang harusnya menjadi contoh sekalipun masih sering menunjukan rendahnya sikap nasionalisme terhadap bangsa.
Atas hal ini, Indah bahkan menyebutnya sebagai persoalan yang menjadi akar bobroknya mental anak bangsa.
“Ini satu persoalan yang sangat parah, karena kurangnya nilai cinta tanah air di generasi muda kita,” ucapnya.
Menyikapi masalah tersebut, Indah berencana untuk segera mengumpulkan semua kepala sekolah dari setiap jenjang.
Tujuannya, agar ada pemberian pendidikan patriotisme yang ditekankan kepada generasi muda selama menempuh jenjang.
Selain itu, Indah juga berharap agar peran dari awak media bisa ikut menggugah nilai patriotik anak bangsa melalui karya-karyan tulisannya.
“Tentu ini harus menjadi sebuah perhatian ya, saya berharap dari para awak media yang pandai dalam merangkai kata agar bisa menggugah generasi muda untuk cinta tanah air,” ungkapnya. (has/ted)
-
Pemkab Lumajang Pastikan ASN Tetap WFO, Tidak Berlakukan WFA Selama Libur Nataru 2025
Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur memastikan tidak akan memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Seluruh ASN Pemkab Lumajang tetap diwajibkan bekerja dari kantor seperti hari kerja normal.
Kepastian tersebut disampaikan menyusul diterbitkannya kebijakan WFA bagi ASN oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang berlaku pada 29 hingga 31 Desember 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB Nomor B/531/M.KT.02/2025 tentang pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan ASN selama libur Nataru.
Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Kemenpan-RB terkait opsi penerapan WFA bagi ASN selama libur Nataru. Namun demikian, Pemkab Lumajang memilih untuk tidak menerapkan pola kerja adaptif tersebut.
“Dari surat sudah saya terima terkait bisa melakukan WFA, tapi saya berkebijakan tidak ada WFA,” ujar Indah saat dikonfirmasi, Selasa (23/12/2025).
Menurutnya, seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemkab Lumajang tetap diwajibkan masuk kerja dan melaksanakan tugas kedinasan dari kantor seperti biasa. Kebijakan ini diambil untuk memastikan pelayanan publik serta pekerjaan pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa hambatan.
Indah juga memastikan akan melakukan pemantauan terhadap tingkat kehadiran ASN sejak hari pertama kerja setelah penetapan jadwal libur Nataru. Pengawasan absensi akan dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin pegawai.
Selain itu, Pemkab Lumajang menegaskan akan memberlakukan sanksi bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jadi semua berkantor, tidak ada WFA. Tentunya sanksi pasti diberlakukan bagi yang melanggar,” tegas Indah.
Kebijakan meniadakan WFA selama libur Nataru ini diambil sebagai langkah antisipatif agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan serta untuk memastikan seluruh program dan layanan Pemerintah Kabupaten Lumajang tetap berjalan sesuai jadwal. [has/beq]
-
Ribuan Pegawai Honorer Pemkab Lumajang Barusaja Diangkat, 43 Orang Mundur
Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur memastikan bahwa tidak ada lagi pegawai di lembaganya yang masih berstatus honorer.
Hal ini lantaran penyerahan surat keputusan (SK) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu baru saja diberikan kepada 4.230 pegawai, Senin (22/12/2025).
Meski begitu, sebelumnya jumlah tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Lumajang pernah tercatat mencapai 4.273 orang pada bulan Juli 2025.
Sehingga, ada pengurangan sebanyak 43 orang tenaga honorer yang statusnya tidak diangkat menjadi PPPK paruh waktu karena dianggap mengundurkan diri.
Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi (P2I) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang Ahadi Apriyanto mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan adanya pengurangan jumlah tenaga honorer dari jumlah awal.
Namun, penyebab utama adalah karena mereka tidak melakukan pengisian daftar riwayat hidup (DRH) pada akun masing-masing.
Untuk diketahui DRH merupakan formulir elektronik yang wajib diisi oleh setiap peserta PPPK paruh waktu yang dinyatakan lolos seleksi.
“Jadi, banyak faktor yang membuat pengurangan itu, bisa dia mengundurkan diri, atau mungkin tidak dapat restu keluarga. Tapi ini biasanya karena tidak melakukan pengisian DRH sesuai ketentuan,” terang Ahadi, Senin (22/12/2025).
Menurutnya, adanya pengurangan jumlah tenaga honorer yang diangkat PPPK paruh waktu murni berasal dari masing-masing individu peserta.
“Faktornya dari diri sendiri, bukan karena mereka tidak diangkat. Sebenarnya mereka sudah diusulkan, tapi ketika sudah diusulkan, untuk dapat NIP harus ngisi DRH. Nah ketika tidak maka kita anggap sudah tidak mau melanjutkan,” tambah Ahadi.
Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati menjelaskan, sudah tidak ada lagi pegawai honorer di Pemkab Lumajang.
Seluruhnya, sudah diangkat menjadi PPPK paruh waktu dengan jumlah 4.230 pegawai. Adapun rinciannya, 901 merupakan tenaga pendidikan, 289 tenaga kesehatan, dan 3.040 tenaga teknis.
“Iya ini sudah semua diangkat jadi PPPK paruh waktu, tidak tersisa (tenaga honorer, Red),” ungkap Indah. [has/aje]
-
300 Kendaraan Bermotor Uji Emisi, Ada Mobil Dinas Pemkab Lumajang Tak Lulus
Lumajang (beritajatim.com) – Mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur ada yang tidak memenuhi persyaratan untuk lulus uji emisi.
Hal ini terungkap saat pelaksanaan uji emisi untuk menekan potensi polusi udara yang dilaksanakan Pemkab Lumajang di kawasan terminal Mobil Penumpang Umum (MPU), Kamis (18/12/2025).
Sedikitnya, ada 300 kendaraan bermotor termasuk mobil dinas pemerintah yang diikutkan untuk menjalani uji emisi.
Pantauan langsung di lokasi saat pelaksanaan uji emisi, mobil dinas yang tak lulus uji emisi itu berjenis Isuzu Turbo dengan Nopol N 9066 YP tahun 2016.
Mobil dinas itu dinyatakan tidak lulus oleh tim penguji emisi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Lumajang karena kadar polutan yang diukur dari ketebalan asap kendaraan telah mencapai 60 persen.
Kepala Dishub Lumajang Rasmin mengatakan, kriteria bagi kendaraan untuk bisa lulus uji emisi akan berbeda-beda.
Sebab, harus menyesuaikan usia kendaraan, berat, hingga bahan bakar yang dipakai.
Jika sebuah kendaraan dinyatakan tidak lulus, pihaknya akan kembali merekomendasikan agar dilakukan perbaikan untuk kemudian diuji emisi kembali.
“Jadi, kalau ada kendaraan yang tidak lulus uji emisi, maka sertifikat atau bukti lulus uji tidak akan diterbitkan. Ini berlaku untuk semua kendaraan,” terangnya di lokasi uji emisi terminal MPU Lumajang, Kamis (18/12/2025).
Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan, agar ada pemberian teguran terhadap kendaraan yang tidak lulus uji emisi.
Sebab, tingginya kadar polutan yang dihasilkan kendaraan tersebut bisa menjadi salah satu pemicu pencemaran udara.
“Ini DLH kasih teguran, salah satu yang berkontribusi pencemaran udara,” kata Indah saat mengikuti proses uji emisi.
Menurutnya, kendaraan dinas milik pemerintah yang beroperasi haruslah menjadi contoh bagi masyarakat.
Untuk itu, Indah meminta agar semua kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Lumajang agar bisa segera dilakukan uji emisi terlebih dahulu.
“Saya minta seluruh kendaraan dinas dilakukan uji emisi. Kita harus memberi contoh kepada masyarakat sebelum kendaraan itu dipakai operasional,” ungkap Indah. (has/ted)
-
33 Dapur Umum MBG Lumajang Resmi Beroperasi, Siapkan 66 Ribu Porsi Setiap Hari
Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memperkuat akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengoperasikan 33 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum. Fasilitas ini tersebar di berbagai titik strategis untuk memastikan distribusi layanan gizi bagi masyarakat berjalan merata dan tepat sasaran.
Berdasarkan data operasional, setiap unit SPPG di Lumajang memiliki kapasitas produksi yang signifikan, yakni berkisar antara 2.000 hingga 3.700 porsi makanan bergizi setiap harinya.
Jika dikalkulasi dari batas minimum produksi, sedikitnya terdapat 66.000 penerima manfaat yang terlayani setiap hari. Sasaran program ini mencakup berbagai klaster, mulai dari siswa sekolah, balita, hingga kelompok rentan seperti ibu menyusui dan ibu hamil.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menjelaskan bahwa pengoperasian puluhan unit SPPG ini dilakukan secara bertahap. Hal ini bertujuan untuk menjaga standar kualitas menu dan efektivitas distribusi seiring dengan meluasnya jangkauan program di wilayah Lumajang.
“Capaian ini menunjukkan bahwa layanan gizi dapat berjalan dengan baik ketika disiapkan secara terencana. Terpenting, masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara berkelanjutan,” terang Indah, Rabu (17/12/2025).
Indah menegaskan bahwa kehadiran 33 unit SPPG aktif tersebut menjadi fondasi kuat bagi Pemkab Lumajang untuk terus menambah jumlah dapur umum MBG di masa depan. Namun, penambahan unit baru akan selalu didahului dengan evaluasi berkala terhadap standar operasional yang ada saat ini.
Selain fokus pada kesehatan masyarakat, pengoperasian SPPG ini memberikan dampak turunan (multiplier effect) terhadap penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Lumajang.
“Tentu selain aspek layanan, operasional SPPG turut mendorong penguatan ekonomi lokal. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar disuplai melalui mitra lokal. Sehingga program ini berkontribusi pada perputaran ekonomi daerah,” ungkap Indah.
Dengan sinergi antara pemenuhan gizi dan pemberdayaan mitra pangan lokal, program MBG di Lumajang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan. [has/beq]
-
Dusun Sumberlangsep Tertimbun Banjir Lahar Semeru, Bupati Lumajang Beri Opsi ke Warga: Relokasi atau Tanggung Risiko Sendiri
Lumajang (beritajatim.com) – Bencana banjir lahar dingin Gunung Semeru yang menerjang Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, memaksa Pemerintah Kabupaten Lumajang mengambil langkah taktis. Bupati Lumajang, Indah Amperawati, langsung memberikan opsi tegas kepada warga terdampak: bersedia direlokasi atau menanggung sendiri risiko keselamatan di kemudian hari.
Kerusakan parah akibat terjangan material vulkanik di kawasan ini tak terelakkan. Sebanyak 19 rumah warga dan satu bangunan masjid dilaporkan rusak berat hingga tertimbun material lahar yang terbawa arus banjir. Kondisi ini membuat kawasan tersebut dinilai sudah tidak layak dan sangat berbahaya untuk ditinggali kembali.
Menyikapi hal ini, Bupati Indah menegaskan akan segera menawarkan skema relokasi ke zona yang lebih aman. Ia menekankan bahwa keselamatan nyawa warga adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.
Namun, bagi warga yang bersikeras menolak direlokasi dan memilih tetap tinggal di zona merah, pemerintah daerah memberlakukan syarat administrasi yang ketat berupa penandatanganan surat pernyataan risiko.
“Saya akan tawarkan (relokasi), bagi yang tidak mau terpaksa kami minta tanda tangan berita acara pernyataan bahwa mereka tidak mau. Karena ini tanggung jawab pemerintah ya. Apabila mereka tidak mau maka risiko ditanggung sendiri,” tegas Indah, Senin (15/12/2025).
Saat ini, Pemkab Lumajang tengah mematangkan koordinasi untuk menentukan lokasi relokasi terbaik. Salah satu opsi utama adalah menempatkan warga di Hunian Tetap (Huntap) kawasan Bumi Semeru Damai (BSD) di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro.
“Kami sudah berupaya membawa mereka ke relokasi, kalau mau di Huntap di Sumbermujur kita masih bisa menampung, atau nanti kita koordinasikan lagi dengan kepala desa,” pungkasnya [has/beq]
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5443316/original/082166600_1765679268-Nanik.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bupati Adalah Conductor dan Arranger Program MBG di Daerah")
Bupati Adalah Conductor dan Arranger Program MBG di Daerah
Liputan6.com, Jakarta – Selama ini Kepala Daerah seolah-olah hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun setelah Keputusan Presiden (Keppres) nomor 28 tahun 2025 tentang Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk Pengelolaan Program MBG diberlakukan, Kepala Daerah justru memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan program unggulan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini.
“Sekarang BGN tidak lagi jalan sendiri. Di daerah, yang menjadi conductornya, yang menjadi arangernya adalah Ibu Bupati di Lumajang ini,” kata Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG, Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG, di Ballroom Aston Inn, Lumajang, Sabtu 13 Desember 2025.
“Jadi Ibu bisa menghentikan dapur, dengan memberitahu ke kanan kiri, merekomendasikan ini harus diberhentikan karena tidak nurut, karena SLHS belum ada, IPAL nggak ada, dapurmya jelek, berantem mulu antara SPPG dengan mitra, silakan. Karena saya tim investigasi beritahu saya, tembuskan ke saya, dan anda punya hak untuk itu,” sambung dia.
Nanik menjelaskan, hal itu di depan Bupati Lumajang Indah Amperawati yang selama ini merasa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Program MBG. Padahal, dia menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan program MBG.
Karena itu, kata dia, sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai Bupati, ia lalu membuka saluran Whatsapp untuk pengaduan kasus MBG yang terjadi di Lumajang.
“Saya bebaskan kepada semua siswa penerimakah, guru kah, boleh langsung WA ke saya. Boleh WA langsung ke Wakil Bupati. Boleh, agar kami tahu. Akhirnya sejak itu ada yang ngirim makanan di ompreng, ulernya jalan, Lalu saya WA yayasannya, mitranya,… Saya bilang, ini kalau tidak saya tahan-tahan ini bisa viral ke mana-mana,” papar Bupati Lumajang itu.
Setahun berjalan program makan bergizi gratis tak selancar jalan tol. Muncul kasus keracunan usai para pelajar menyantap makan bergizi gratis. Menteri Kesehatan mengusulkan pengawasan dini melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) bisa menjadi solusi menc…