Xcloud.id

Tag: Imron

  • Megawati tiba di Beijing untuk hadiri forum internasional

    Megawati tiba di Beijing untuk hadiri forum internasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tiba di Beijing, China, Selasa malam waktu setempat untuk menghadiri agenda forum internasional.

    Ketibaan Megawati di Bandara Internasional Ibu Kota Beijing disambut oleh Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun. “Selamat datang di Beijing, Bu,” kata Dubes Djauhari, sebagaimana siaran pers diterima di Jakarta.

    “Maaf saya sedang sedikit flu,” balas Megawati yang menggunakan masker dan berbusana batik motif kawung berwarna merah.

    Selain itu, tokoh lainnya yang ikut menyambut Megawati antara lain mantan Dubes Indonesia untuk China Imron Cotan, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala, dan Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey.

    Kemudian, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah serta Wakil Direktur Jenderal Biro Asia Tenggara dan Asia Selatan pada Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis China (IDCPC) Xu Min.

    Megawati tersenyum dan menyalami mereka satu per satu.

    Di ruang transit, Megawati berbincang akrab dengan Xu Min, Djauhari, dan Imron Cotan.

    Megawati mengenang terakhir kali dia ke Beijing, yakni sekitar awal Juli 2019. “Saya sudah lama tidak berkunjung ke Beijing,” tuturnya.

    Usai penerbangan panjang dari Jakarta, Megawati dan rombongan menuju Wisma Tamu Negara Diaoyutai yang terletak di sisi barat Beijing.

    Adapun Megawati diagendakan menghadiri dan berbicara pada forum Dialog Peradaban Global. Bersama sejumlah mantan pimpinan negara lainnya, Megawati akan menyampaikan pidato di acara tersebut. Dia dijadwalkan menjadi pembicara pertama.

    Selain Megawati, akan hadir juga Presiden keempat Namibia Nangolo Mbumba, mantan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama, mantan Perdana Menteri Belgia Yves Leterme, mantan Perdana Menteri Nepal Jhala Nath Khanal, hingga mantan Perdana Menteri Mesir Essam Sharaf.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kabar Terbaru Wacana Pemekaran Provinsi Sunda Caruban, Begini Respons Pimpinan Daerah

    Kabar Terbaru Wacana Pemekaran Provinsi Sunda Caruban, Begini Respons Pimpinan Daerah

    Bupati Cirebon Imron menyatakan bahwa pemekaran wilayah provinsi merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah akan mengikuti apapun keputusan yang ditetapkan di tingkat nasional.

    “Kalau pemekaran itu sistemnya dari pusat, kami di daerah hanya mengikuti saja,” ujar Imron, Selasa (1/7/2025).

    Imron mengaku, pihaknya belum membahas secara khusus terkait wacana pemekaran Provinsi Sunda Caruban. Ia menegaskan, fokus pemerintah kabupaten saat ini masih tertuju pada proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cirebon Timur.

    “Kami di sini sekarang sedang memproses Cirebon Timur dulu,” ucapnya.

    Meski belum ada kepastian waktu, Imron memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung pemekaran Cirebon Timur sudah disiapkan dan diserahkan sesuai ketentuan.

    Namun demikian, jika ke depan pemerintah pusat menyetujui pemekaran provinsi termasuk wilayah Kabupaten Cirebon, Imron menegaskan kesiapannya untuk mengikuti dan menjalankan kebijakan tersebut.

    “Kalau dari pusat memutuskan pemekaran provinsi atau kabupaten, ya kami siap saja. Kami akan mengikuti apa pun kebijakan dari pusat,” katanya.

    Terpisah Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani (HSG) mengatakan, pembentukan provinsi baru merupakan hal yang masuk akal secara historis maupun infrastruktur.

    Ia menegaskan, dorongan agar Cirebon menjadi provinsi sendiri bukan sesuatu yang baru. Wilayah Ciayumajakuning sejak lama menggagas ide tersebut demi kemajuan daerah.

    “Ya menanggapi wacana Cirebon jadi provinsi Sunda Caruban, Cirebon itu kan memang secara history kita ke Kacirebonan,” ujar HSG saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

    Terkait nama yang diusulkan, seperti Sunda Caruban, HSG menyerahkan pembahasannya kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya dari daerah pemilihan Jabar 12.

    “Apakah Sunda Caruban, supaya mengakomodir teman-teman di Majalengka dan Kuningan yang juga bagian dari Sunda Barat,” jelas dia.

    Secara pribadi, HSG menilai nama Sunda Caruban sangat cocok. Sebab, nama tersebut mencerminkan keberagaman etnis yang hidup berdampingan di Cirebon.

    Meski mendukung, HSG mengakui, bahwa pembahasan mengenai pemekaran wilayah di tingkat legislatif dan eksekutif Kota Cirebon belum dilakukan.

    “Kalau bicara Caruban, itu cocok banget. Kita di Cirebon ini isinya campur-campur. Ada Sunda, Jawa, Arab, Cina dan lain-lain. Jadi memang Caruban itu tepat. Kalau soal memungkinkan atau tidak, ya sangat memungkinkan dong,” ujar politikus Partai NasDem itu.

    Ia juga menyebutkan, secara infrastruktur, wilayah Ciayumajakuning telah siap menjadi provinsi mandiri. Seperti Bandara Kertajati, Pelabuhan, hingga fasilitas transportasi lain yang ada di wilayah Ciayumajakuning.

    Namun, katanya, yang paling penting adalah memperkuat hubungan antarwilayah di Ciayumajakuning agar solid mendorong terbentuknya provinsi baru.

    “Bahkan soal pendidikan seperti SMA, akan lebih mudah dikelola kalau kita punya provinsi sendiri. Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka harus bisa bersama-sama,” jelas dia.

  • Sarjana-sarjana yang Nyemplung Got demi Jadi PPSU… Megapolitan 7 Juli 2025

    Sarjana-sarjana yang Nyemplung Got demi Jadi PPSU… Megapolitan 7 Juli 2025

    Sarjana-sarjana yang Nyemplung Got demi Jadi PPSU…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di balik sempitnya peluang kerja dan mahalnya harga kebutuhan hidup, Musarotun (29) menaruh harap pada sepasang sepatu boot dan sebongkah tekad.
    Ia bukan siapa-siapa, bukan pula tokoh besar. Namun langkahnya menyusuri selokan di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pekan lalu, adalah potret kecil tentang seorang ibu, seorang sarjana, yang menolak tunduk pada keadaan.
    Musarotun adalah satu dari ribuan pelamar yang mendaftar menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
    Di hari uji praktik, ia tak ragu mencemplungkan diri ke dalam selokan penuh lumpur dan sampah.
    Bukan karena tidak tahu jijik, tapi karena tahu persis, ada harga hidup yang harus dibayar, dan itu tidak murah.
    Ia seorang sarjana akuntansi, lulusan perguruan tinggi di Jakarta. Namun ijazah itu telah lama terlipat rapi, tertindih oleh kenyataan bahwa mencari pekerjaan bukan lagi soal nilai, tapi soal kesempatan yang kian langka.
    Untuk memenuhi kebutuhan hidup, apa pun akan ia kerjakan asal halal. Termasuk menyapu jalan, memanjat pohon, mencangkul, dan kini membersihkan selokan dengan tangan telanjang, tanpa sarung tangan seperti rekan-rekan lain.
    Ibu dua anak ini mengikuti tahapan demi tahapan uji praktik lapangan
    rekrutmen PPSU
    dengan kesungguhan.
    Dengan karung putih di tangan, ia memunguti sampah satu per satu dari dalam got.
    Bahkan saat harus naik kembali ke atas, ia sempat kesulitan, tertahan oleh sepatu boot yang tenggelam di dasar selokan.
    “Alhamdulillah dari tadi tesnya seru. Nyebur ke sekolahan juga enggak jijik,” ucapnya sambil tertawa, dikutip dari
    Wartakotalive
    . Senin (7/7/2025),
    Musarotun datang dengan modal nekat. Ia tahu, hanya ada enam kursi yang tersedia di kelurahan itu, dan ratusan pelamar yang menginginkannya.
    Tapi ia percaya, mungkin, hanya mungkin, kali ini gilirannya untuk diterima.
    “Sebelumnya saya ibu rumah tangga, ngurus-ngurus rumah. Daftar PPSU harapannya untuk kemajuan ekonomi keluarga,” katanya.
    Bukan hanya Musarotun yang datang dengan gelar sarjana. Di Kelurahan Serdang, Kemayoran, dua perempuan lainnya, Nabila (27) dan Febrina Nuranisa (32), juga hadir dalam seleksi PPSU.
    Nabila dan Febriana pun lulusan S1 Akuntansi. Tapi gelar tak selalu menjamin lapangan kerja.
    “Alasan yang pertama ingin cari kerja, yang kedua memang sudah terbiasa beberes rumah, dan sekarang ini kan memang lagi susah mencari pekerjaan, selagi ada peluang di depan mata ambil aja dulu,” kata Nabila dan Febrina.
    Sekretaris Lurah (Sekkel) Serdang, M Imron Sumadi, mengatakan bahwa dari 127 pelamar, tujuh orang melamar dengan ijazah S1.
    “Yang hadir enam orang,” ujarnya.
    Menurut Imron, tidak ada syarat khusus untuk bisa diterima.
    Terpenting, pelamar harus sanggup membersihkan, mencangkul, dan menjaga lingkungan.
    “Pada prinsipnya apa yang dibutuhkan dapat dilakukan,” kata dia.
    Gaji sebagai PPSU memang bukan mimpi besar, tapi cukup untuk menjaga dapur tetap mengepul.
    Berdasarkan Pergub yang berlaku, gaji PPSU disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, yakni sekitar Rp 5,3 juta per bulan.
    Belum termasuk jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan tunjangan hari raya (THR).
    Pekerjaan ini juga menjanjikan kejelasan status dan perlindungan sosial, dua hal yang semakin langka di tengah pasar kerja yang tak ramah pada pencari kerja berijazah tinggi namun tak berpengalaman.
    Di Jakarta, ada puluhan ribu petugas PPSU yang tersebar di 267 kelurahan. Di antara mereka, mungkin ada lebih banyak Musarotun, Nabila, atau Febrina.
    Para sarjana yang turun ke selokan, memegang cangkul, menyapu jalan, bukan karena menyerah pada nasib, melainkan karena mereka memilih untuk tetap berjuang.
    Dan di antara lumpur dan sampah yang mereka bersihkan, ada sesuatu yang tak terlihat, harga diri mereka dan harapan yang diusung, agar anak-anak mereka tak harus menempuh jalan yang sama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kesaksian Penumpang Selamat KMP Tunu Pratama Jaya: Tak Ada Peringatan Bahaya, Menyelamatkan Diri Sendiri Denpasar 4 Juli 2025

    Kesaksian Penumpang Selamat KMP Tunu Pratama Jaya: Tak Ada Peringatan Bahaya, Menyelamatkan Diri Sendiri Denpasar 4 Juli 2025

    Kesaksian Penumpang Selamat KMP Tunu Pratama Jaya: Tak Ada Peringatan Bahaya, Menyelamatkan Diri Sendiri
    Tim Redaksi
    JEMBRANA, KOMPAS.com
    – Seorang penumpang KMP Tunu Pratama Jaya, Febriani (27), memberikan kesaksian detik-detik kapal yang ia tumpangi tenggelam di Selat
    Bali
    pada Rabu (2/7/2025) menjelang tengah malam.
    Menurut Febriani, tidak ada peringatan bahaya atau panduan keselamatan dari awak kapal.
    “Kami semua menyelamatkan diri sendiri, ambil pelampung sendiri,” katanya, Kamis (3/7/2025) di Posko Pelabuhan Gilimanuk,
    Jembrana
    , Bali.
    Saat itu, kata dia, posisi kapal sudah miring. Para penumpang yang ada di kapal panik dan berlarian mencari pelampung.
    Mereka berusaha menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, lampu dan mesin kapal mati atau
    blackout
    .
    Pria asal Rogojampi,
    Banyuwangi
    , Jawa Timur, ini lantas memutuskan untuk melompat ke laut sebelum kapal tenggelam.
    Ia melompat bersama istrinya, Cahyani (30). Namun, gelombang besar yang muncul setelah kapal terbalik dan tenggelam, memisahkan mereka.
    Dalam peristiwa itu, Febriani akhirnya selamat setelah ditarik penumpang lain ke perahu karet. Namun, istrinya, Cahyani ditemukan meninggal dunia.
    Penumpang selamat lainnya, Imron (48), juga menuturkan tidak ada tanda peringatan apa pun dari petugas sebelum kapal tenggelam.
    Ia hanya melihat kru kapal berlari dalam keadaan panik. Saat itu, kapal bergoyang hebat ke kanan, lalu ke kiri dengan gerakan yang tidak normal.
    “Saya lihat ada kru kapal melihat ke belakang, lalu mereka lari. Penumpang mulai panik dan keluar mengambil rompi pelampung,” tuturnya.
    Karena tak ada tanda peringatan, Imron bahkan tidak sempat mengambil pelampung. Saat itu air laut mulai masuk ke dalam kapal. Ia pun berusaha menyelamatkan diri.
    “Saya sempat ditendang orang yang juga panik. Saya merayap keluar dari dalam air, dan lihat pelampung sekitar empat meter dari saya. Saya kejar pelampung itu,” ujarnya bercerita.
    “Saya baru bisa pakai pelampung setelah berani menyelam sebentar. Saya ikat sendiri pelampungnya, lalu bersandar, istirahat. Saya benar-benar pasrah waktu itu,” kata dia.
    Setelah memakai pelampung, Imron mendekati perahu karet penyelamat yang saat itu belum sepenuhnya mengembang. Ia memegang sisi perahu dan tidak sengaja tertarik hingga berada di atas permukaannya.
    “Di situ saya mulai merasa ada harapan. Ada sekitar 16 orang di perahu karet itu, satu perempuan, sisanya laki-laki. Kami bertahan di atas perahu sampai pagi,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Penumpang yang Tewas Akibat Kapal Tenggelam di Selat Bali Diserahkan ke Keluarga – Page 3

    6 Penumpang yang Tewas Akibat Kapal Tenggelam di Selat Bali Diserahkan ke Keluarga – Page 3

    Kabid Pelayanan Medik RSU Negara, Gusti Ngurah Putu Adnyana, menyebutkan RS Jembrana menerima 8 korban, di antaranya 2 orang selamat yang telah dipulangkan ke Pos Gilimanuk setelah mendapat perawatan.

    “Korban yang selamat sangat baik dan sudah dikembalikan ke Pos Gilimanuk. Barusan sudah dievakuasi ke sana karena kondisi sudah baik-baik saja,” kata Gusti Ngurah.

    Sedangkan enam korban lainnya dinyatakan meninggal dunia, dan jenazahnya disemayamkan di kamar jenazah RS Jembrana. Keenam jenazah tersebut terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Salah seorang jenazah merupakan balita laki-laki berusia 3 tahun.

    Berikut identitas korban meninggal dunia:

    1. Anang Suryono (35) asal Banyuwangi

    2. Eko Sastriyo (51) asal Banyuwangi

    3. Afnan Agil Mustafa (3) asal Banyuwangi

    4. Elok Rumantini (36) asal Banyuwangi

    5. Cahyani (45) asal Banyuwangi

    6. Fitri April Lestari (33) asal Banyuwangi

    Korban selamat yakni Sandi, Romi Alfa Hidayat, Saroji, Mansun, Wajihi, Ansori, Riko Krafsanjani, Sinyo, Ely, Wan yudi, Saiful Munir, Supardi, Abu Khoiri, Farid, Erick Imbawani, Nurdin Yuswanto, Ahmad Suyipno, Banrul, Eka Toniansyah, M. Triwahyudi, M. Farid Wajdi, Samsul Hidayat, M. Kholil, Bejo Santoso, Deni Hermanto, Ahmad Lukan, Febriani, Ibnul Vawait, Imron, Nanda Sinta dan Riki Prayuda.

  • Menhub Instruksikan Percepatan Pencarian Korban Kapal Tenggelam di Selat Bali – Page 3

    Menhub Instruksikan Percepatan Pencarian Korban Kapal Tenggelam di Selat Bali – Page 3

    Kabid Pelayanan Medik RSU Negara, Gusti Ngurah Putu Adnyana, menyebutkan RS Jembrana menerima 8 korban, di antaranya 2 orang selamat yang telah dipulangkan ke Pos Gilimanuk setelah mendapat perawatan.

    “Korban yang selamat sangat baik dan sudah dikembalikan ke Pos Gilimanuk. Barusan sudah dievakuasi ke sana karena kondisi sudah baik-baik saja,” kata Gusti Ngurah.

    Sedangkan enam korban lainnya dinyatakan meninggal dunia, dan jenazahnya disemayamkan di kamar jenazah RS Jembrana. Keenam jenazah tersebut terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Salah seorang jenazah merupakan balita laki-laki berusia 3 tahun.

    Berikut identitas korban meninggal dunia:

    1. Anang Suryono (35) asal Banyuwangi

    2. Eko Sastriyo (51) asal Banyuwangi

    3. Afnan Agil Mustafa (3) asal Banyuwangi

    4. Elok Rumantini (36) asal Banyuwangi

    5. Cahyani (45) asal Banyuwangi

    6. Fitri April Lestari (33) asal Banyuwangi

    Korban selamat yakni Sandi, Romi Alfa Hidayat, Saroji, Mansun, Wajihi, Ansori, Riko Krafsanjani, Sinyo, Ely, Wan yudi, Saiful Munir, Supardi, Abu Khoiri, Farid, Erick Imbawani, Nurdin Yuswanto, Ahmad Suyipno, Banrul, Eka Toniansyah, M. Triwahyudi, M. Farid Wajdi, Samsul Hidayat, M. Kholil, Bejo Santoso, Deni Hermanto, Ahmad Lukan, Febriani, Ibnul Vawait, Imron, Nanda Sinta dan Riki Prayuda.

     

    Reporter: Nur Habibie

    Sumber: Merdeka.com

  • Petugas gabungan tertibkan lapak pemancingan liar di Kembangan Jakbar

    Petugas gabungan tertibkan lapak pemancingan liar di Kembangan Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan petugas gabungan dari Pemerintah Kota Jakarta Barat menertibkan sejumlah lapak pemancingan liar di lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Jalan Putri Bungsu Kavling DKI, Blok 140/11, RT 005 RW 06, Meruya Selatan, Kembangan, Kamis.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setko Jakarta Barat, Imron Sjahrin mengatakan bahwa penertiban itu mengacu pada Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2016 tentang Pengamanan Aset Milik Pemprov DKI Jakarta.

    “Kami menertibkan bangunan lapak disertai pengurukan kolam pemancingan itu karena berada di lahan milik Pemprov DKI Jakarta seluas kurang lebih 3.141 meter persegi. Kami tertibkan untuk pengamanan aset,” ujar dia.

    Sekitar 150 petugas gabungan yang terdiri sejumlah Suku Dinas dikerahkan dalam penertiban itu.

    Sebelum penertiban dilakukan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat telah melakukan serangkaian prosedur hukum, seperti sosialisasi serta pemberian surat peringatan.

    Pihaknya sudah memberikan prosedur hukum sebelum penertiban, seperti surat peringatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar bangunannya secara mandiri sebelum ditertibkan petugas.

    “Kami sudah layangkan Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3,” kata dia.

    Usai penertiban, pihaknya sementara mengamankan aset lahan tersebut dengan meratakan dan menguruk empat kolam pemancingan.

    “Sudah dipagar, rencananya dimanfaatkan untuk masyarakat. Terpenting, kita ratakan dulu areal tersebut,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Intip Garasi Wakil DPRD Banten yang Dicopot Gegara Kasus Titip Siswa

    Intip Garasi Wakil DPRD Banten yang Dicopot Gegara Kasus Titip Siswa

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo dicopot terkait kasus memo titip siswa pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri di Kota Cilegon. Ini isi garasi Budi Prajogo.

    Dikutip dari detikNews, Budi Prajogo dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Banten usai ramai soal memo titip siswa pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA di Kota Cilegon. DPW PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Banten menyampaikan permintaan maaf atas kasus tersebut.

    “Terkait kondisi yang sudah, maka Fraksi PKS, DPRD Provinsi Banten, memutuskan untuk me-rolling jabatan pimpinan DPRD, dan yang semula Pak Budi Prajogo digantikan oleh Bapak Imron Rosadi sebagai Wakil Ketua DPRD,” ucap Ketua DPW PKS Banten Gembong R Sumedi, Selasa (1/7).

    “DPW PKS 2019 mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat yang mungkin terasa terganggu, terasa tersinggung dengan hal yang dilakukan salah satu anggota dewan, yang berasal dari PKS, yaitu Pak Budi,” sambungnya.

    Mengutip laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Budi memiliki total harta kekayaan Rp 6.219.586.315. Harta itu dilaporkan pada periode 21 Maret 2025/Periodik – 2024 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD III Provinsi Banten.

    Dari total harta kekayaan itu, sebesar Rp 5.903.000.000 berbentuk tanah dan bangunan. Kemudian harta bergerak lainnya Rp 43.000.000, lalu kas dan setara kas senilai Rp 126.586.315.

    Sementara untuk harta berupa alat transportasi dan mesin nilainya adalah Rp 147.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

    1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp 5.000.000
    2. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp 125.000.000
    3. MOTOR, KAWASAKI B3175A Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp 17.000.000.

    Budi Pragojo Minta Maaf

    Sebelumnya Budi sudah memberikan klarifikasi terkait memo viral itu. Dia menyebut memo itu dibuat oleh salah satu staf di DPRD Banten dan diminta untuk ditandatangani. Ia menyebut staf tersebut menceritakan bahwa siswa yang akan dibantu berasal dari keluarga tidak mampu.

    “Staf datang ke saya minta tanda tangan saja, sementara stempel dan foto itu staf yang lakuin. Saya tidak tahu soal stempel itu, dan saya juga tidak kenal dengan siswa maupun keluarganya, hanya dengar dari staf saja,” kata Budi, Sabtu (28/6/2025).

    Ia mengaku membantu ala kadarnya tanpa intervensi maupun komunikasi dengan pihak sekolah di Kota Serang tersebut.

    “Adapun diterima tidaknya, saya serahkan semua kepada pihak sekolah tanpa ada intervensi apa pun,” katanya.

    Diketahui, nama siswa yang berada di memo Budi ini tidak masuk dalam SPMB 2025/2026 di sekolah yang dituju. Siswa itu tergeser oleh siswa lainnya pada mekanisme jalur domisili pada SPMB yang memperhatikan nilai rapor.

    Meski begitu, Budi mengakui bahwa tindakannya yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Ia menyesal, dan akan menjadikan kegaduhan ini sebagai bahan pembelajaran.

    “Saya meminta maaf kepada seluruh pihak atas kegaduhan ini,” ucapnya.

    “Saya tidak kenal anak maupun orang tua. Dan saya tidak pernah menghubungi kepala sekolah untuk memberikan tekanan,” tukasnya.

    (lua/rgr)

  • Intip Garasi Wakil DPRD Banten yang Dicopot Gegara Kasus Titip Siswa

    Hilang Jabatan Wakil Ketua DPRD Banten Buntut Memo Titip Siswa SPMB

    Jakarta –

    Ulah Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo terkait kasus memo titip siswa pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri di Kota Cilegon berbuntut panjang. Budi Prajogo kini dicopot dari jabatannya tersebut.

    Memo tersebut viral di media sosial (medsos). Dalam unggahan viral, terlihat dalam lembar SPMB online terdapat tulisan ‘Memo mohon dibantu dan ditindaklanjuti’.

    Selain itu, tertulis jabatan, nama lengkap, tanda tangan dari Budi Prajogo. Tak hanya itu, terdapat cap resmi DPRD Provinsi Banten. Dilampirkan juga kartu nama dari Budi yang berasal dari Fraksi PKS tersebut.

    Budi Pragojo Minta Maaf

    Budi Prajogo sendiri sudah memberikan klarifikasi terkait memo viral itu. Dia menyebut memo tersebut dibuat oleh salah satu staf di DPRD Banten dan diminta untuk ditandatangani. Ia menyebut staf tersebut menceritakan bahwa siswa yang akan dibantu berasal dari keluarga tidak mampu.

    “Staf datang ke saya minta tanda tangan saja, sementara stempel dan foto itu staf yang lakuin. Saya tidak tahu soal stempel itu, dan saya juga tidak kenal dengan siswa maupun keluarganya, hanya dengar dari staf saja,” kata Budi, Sabtu (28/6/2025).

    Ia mengaku membantu ala kadarnya tanpa intervensi maupun komunikasi dengan pihak sekolah di Kota Serang tersebut.

    “Adapun diterima tidaknya, saya serahkan semua kepada pihak sekolah tanpa ada intervensi apa pun,” katanya.

    Diketahui, nama siswa yang berada di memo Budi ini tidak masuk dalam SPMB 2025/2026 di sekolah yang dituju. Siswa itu tergeser oleh siswa lainnya pada mekanisme jalur domisili pada SPMB yang memperhatikan nilai rapor.

    Meski begitu, Budi mengakui bahwa tindakannya yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Ia menyesal, dan akan menjadikan kegaduhan ini sebagai bahan pembelajaran.

    “Saya meminta maaf kepada seluruh pihak atas kegaduhan ini,” ucapnya.

    “Saya tidak kenal anak maupun orang tua. Dan saya tidak pernah menghubungi kepala sekolah untuk memberikan tekanan,” ucapnya.

    Wakil Ketua DPRD Banten Dicopot

    Foto: Tangkapan layar viral

    Budi Prajogo dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD usai ramai soal memo titip siswa pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA di Kota Cilegon. DPW PKS Banten menyampaikan permintaan maaf atas kasus tersebut.

    “Terkait dengan kondisi yang sudah, maka Fraksi PKS, DPRD Provinsi Banten, memutuskan untuk me-rolling jabatan pimpinan DPRD, dan yang semula Pak Budi Prajogo digantikan oleh Bapak Imron Rosadi sebagai Wakil Ketua DPRD,” ucap Ketua DPW PKS Banten Gembong R Sumedi, Selasa (1/7).

    “DPW PKS 2019 mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat yang mungkin terasa terganggu, terasa tersinggung dengan hal yang dilakukan salah satu anggota dewan, yang berasal dari PKS, yaitu Pak Budi,” sambungnya.

    Saat ini, Imron menjabat anggota Komisi V DPRD Banten. Imron juga menjabat Ketua Dewan Syariah Wilayah Banten.

    PKS Banten menekankan konsisten dan berkomitmen mendukung program-program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.

    “Termasuk dalam program sekolah gratis, jadi PKS sebagai partai pendukung utama Andra Soni dan Dimyati tetap konsisten dan komitmen untuk mendukung dan menyukseskan program Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujarnya.

    Menurut Gembong, Budi siap menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Gembong mengucap terima kasih kepada masyarakat yang telah memberi perhatian.

    “Kami ingin berterima kasih juga atas perhatian dari masyarakat yang begitu memberikan perhatian,” ujarnya.

    Kemendikdasmen Tegaskan Tak Ada Jalur Rekomendasi

    Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng

    Wakil Menteri Dikdasmen Fajar Riza Ul Haq menanggapi viral memo titip siswa dalam seleksi SPMB salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon, Banten oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo. Fajar menegaskan SPMB tidak ada jalur rekomendasi.

    “Ya memang peraturannya begitu (tidak boleh mengirim surat rekomendasi). Jalurnya hanya 4, domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Tidak ada jalur rekomendasi,” kata Fajar kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).

    Fajar mengatakan mengikuti pemberitaan tersebut. Dia menekankan SPMB hanya ada empat jalur yaitu domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi.

    “Saya mengikuti pemberitaan tersebut, kan beliau juga sudah minta maaf ya. Jadi secara umum kalau kita lihat evaluasi, per hari ini itu tidak ada masalah yang serius sebenarnya,” ucapnya.

    Dia juga mendengar isu jual beli kursi SPMB di Bandung. Namun setelah dilakukan pengecekan hal itu tidak benar.

    “Mungkin rumor itu berkembang sebagai tanda pengingat supaya orang lebih aware, lebih waspada tidak melakukan tindakan itu. Dan saya sudah ngecek ke beberapa daerah, alhamdulillah sih tidak ada kendala yang berarti dan banyak sekolah yang sudah selesai mengumumkan SPMB-nya tinggal masalah daftar ulang,” terangnya.

    Halaman 2 dari 3

    (wnv/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PKS copot Budi Prajogo dari pimpinan DPRD Banten terkait titip siswa

    PKS copot Budi Prajogo dari pimpinan DPRD Banten terkait titip siswa

    Serang (ANTARA) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencopot Budi Prajogo dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Banten, menyusul polemik dugaan titipan siswa dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon yang menyeret nama politisi tersebut.

    Keputusan ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Banten Gembong R. Sumedi sebagai bentuk sikap partai terhadap kasus yang mencuat ke publik.

    “Beliau sudah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi dari kejadian ini,” ujar Gembong di Kota Serang, Selasa.

    Ia menegaskan bahwa pencopotan dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik partai, terutama dalam isu-isu yang menyentuh sektor publik seperti pendidikan.

    “Ini langkah penegakan etik. Tidak boleh ada kompromi terhadap tindakan yang berpotensi mencederai keadilan dan kepercayaan publik, khususnya dalam sektor pendidikan,” ujar Gembong tegas.

    Sebagai pengganti, PKS menunjuk Imron Rosadi, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi V DPRD Banten. Imron akan mengisi posisi strategis tersebut dengan mandat membawa semangat pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Meskipun diwarnai pergantian kepemimpinan internal, Gembong memastikan bahwa partainya tetap solid mendukung program-program Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah.

    “PKS tetap komitmen menyukseskan program-program Andra-Dimyati,” ujarnya.

    Sementara, Gubernur Banten Andra Soni menghormati keputusan internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengganti Budi Prajogo dengan Imron Rosadi sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Menurutnya, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan partai politik.

    “Saya tak ikut wilayah partai. Karena itu kedaulatan partai politik,” ujar Andra Soni saat dimintai tanggapan.

    Ia menegaskan, pergantian unsur pimpinan legislatif adalah hal yang lazim dalam dinamika politik dan merupakan hak prerogatif partai pengusung.

    Kasus dugaan titipan siswa dalam penerimaan peserta didik baru ini sebelumnya menuai sorotan luas di kalangan masyarakat, mengingat pentingnya asas keadilan dan transparansi dalam dunia pendidikan. Langkah PKS ini disebut sebagai upaya menjaga akuntabilitas politik di tengah tekanan opini publik.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.