Tag: Imron

  • Petugas gabungan tertibkan lapak pemancingan liar di Kembangan Jakbar

    Petugas gabungan tertibkan lapak pemancingan liar di Kembangan Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan petugas gabungan dari Pemerintah Kota Jakarta Barat menertibkan sejumlah lapak pemancingan liar di lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Jalan Putri Bungsu Kavling DKI, Blok 140/11, RT 005 RW 06, Meruya Selatan, Kembangan, Kamis.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setko Jakarta Barat, Imron Sjahrin mengatakan bahwa penertiban itu mengacu pada Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2016 tentang Pengamanan Aset Milik Pemprov DKI Jakarta.

    “Kami menertibkan bangunan lapak disertai pengurukan kolam pemancingan itu karena berada di lahan milik Pemprov DKI Jakarta seluas kurang lebih 3.141 meter persegi. Kami tertibkan untuk pengamanan aset,” ujar dia.

    Sekitar 150 petugas gabungan yang terdiri sejumlah Suku Dinas dikerahkan dalam penertiban itu.

    Sebelum penertiban dilakukan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat telah melakukan serangkaian prosedur hukum, seperti sosialisasi serta pemberian surat peringatan.

    Pihaknya sudah memberikan prosedur hukum sebelum penertiban, seperti surat peringatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar bangunannya secara mandiri sebelum ditertibkan petugas.

    “Kami sudah layangkan Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3,” kata dia.

    Usai penertiban, pihaknya sementara mengamankan aset lahan tersebut dengan meratakan dan menguruk empat kolam pemancingan.

    “Sudah dipagar, rencananya dimanfaatkan untuk masyarakat. Terpenting, kita ratakan dulu areal tersebut,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Intip Garasi Wakil DPRD Banten yang Dicopot Gegara Kasus Titip Siswa

    Intip Garasi Wakil DPRD Banten yang Dicopot Gegara Kasus Titip Siswa

    Jakarta

    Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo dicopot terkait kasus memo titip siswa pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri di Kota Cilegon. Ini isi garasi Budi Prajogo.

    Dikutip dari detikNews, Budi Prajogo dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Banten usai ramai soal memo titip siswa pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA di Kota Cilegon. DPW PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Banten menyampaikan permintaan maaf atas kasus tersebut.

    “Terkait kondisi yang sudah, maka Fraksi PKS, DPRD Provinsi Banten, memutuskan untuk me-rolling jabatan pimpinan DPRD, dan yang semula Pak Budi Prajogo digantikan oleh Bapak Imron Rosadi sebagai Wakil Ketua DPRD,” ucap Ketua DPW PKS Banten Gembong R Sumedi, Selasa (1/7).

    “DPW PKS 2019 mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat yang mungkin terasa terganggu, terasa tersinggung dengan hal yang dilakukan salah satu anggota dewan, yang berasal dari PKS, yaitu Pak Budi,” sambungnya.

    Mengutip laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Budi memiliki total harta kekayaan Rp 6.219.586.315. Harta itu dilaporkan pada periode 21 Maret 2025/Periodik – 2024 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD III Provinsi Banten.

    Dari total harta kekayaan itu, sebesar Rp 5.903.000.000 berbentuk tanah dan bangunan. Kemudian harta bergerak lainnya Rp 43.000.000, lalu kas dan setara kas senilai Rp 126.586.315.

    Sementara untuk harta berupa alat transportasi dan mesin nilainya adalah Rp 147.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

    1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp 5.000.000
    2. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp 125.000.000
    3. MOTOR, KAWASAKI B3175A Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp 17.000.000.

    Budi Pragojo Minta Maaf

    Sebelumnya Budi sudah memberikan klarifikasi terkait memo viral itu. Dia menyebut memo itu dibuat oleh salah satu staf di DPRD Banten dan diminta untuk ditandatangani. Ia menyebut staf tersebut menceritakan bahwa siswa yang akan dibantu berasal dari keluarga tidak mampu.

    “Staf datang ke saya minta tanda tangan saja, sementara stempel dan foto itu staf yang lakuin. Saya tidak tahu soal stempel itu, dan saya juga tidak kenal dengan siswa maupun keluarganya, hanya dengar dari staf saja,” kata Budi, Sabtu (28/6/2025).

    Ia mengaku membantu ala kadarnya tanpa intervensi maupun komunikasi dengan pihak sekolah di Kota Serang tersebut.

    “Adapun diterima tidaknya, saya serahkan semua kepada pihak sekolah tanpa ada intervensi apa pun,” katanya.

    Diketahui, nama siswa yang berada di memo Budi ini tidak masuk dalam SPMB 2025/2026 di sekolah yang dituju. Siswa itu tergeser oleh siswa lainnya pada mekanisme jalur domisili pada SPMB yang memperhatikan nilai rapor.

    Meski begitu, Budi mengakui bahwa tindakannya yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Ia menyesal, dan akan menjadikan kegaduhan ini sebagai bahan pembelajaran.

    “Saya meminta maaf kepada seluruh pihak atas kegaduhan ini,” ucapnya.

    “Saya tidak kenal anak maupun orang tua. Dan saya tidak pernah menghubungi kepala sekolah untuk memberikan tekanan,” tukasnya.

    (lua/rgr)

  • Intip Garasi Wakil DPRD Banten yang Dicopot Gegara Kasus Titip Siswa

    Hilang Jabatan Wakil Ketua DPRD Banten Buntut Memo Titip Siswa SPMB

    Jakarta

    Ulah Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo terkait kasus memo titip siswa pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri di Kota Cilegon berbuntut panjang. Budi Prajogo kini dicopot dari jabatannya tersebut.

    Memo tersebut viral di media sosial (medsos). Dalam unggahan viral, terlihat dalam lembar SPMB online terdapat tulisan ‘Memo mohon dibantu dan ditindaklanjuti’.

    Selain itu, tertulis jabatan, nama lengkap, tanda tangan dari Budi Prajogo. Tak hanya itu, terdapat cap resmi DPRD Provinsi Banten. Dilampirkan juga kartu nama dari Budi yang berasal dari Fraksi PKS tersebut.

    Budi Pragojo Minta Maaf

    Budi Prajogo sendiri sudah memberikan klarifikasi terkait memo viral itu. Dia menyebut memo tersebut dibuat oleh salah satu staf di DPRD Banten dan diminta untuk ditandatangani. Ia menyebut staf tersebut menceritakan bahwa siswa yang akan dibantu berasal dari keluarga tidak mampu.

    “Staf datang ke saya minta tanda tangan saja, sementara stempel dan foto itu staf yang lakuin. Saya tidak tahu soal stempel itu, dan saya juga tidak kenal dengan siswa maupun keluarganya, hanya dengar dari staf saja,” kata Budi, Sabtu (28/6/2025).

    Ia mengaku membantu ala kadarnya tanpa intervensi maupun komunikasi dengan pihak sekolah di Kota Serang tersebut.

    “Adapun diterima tidaknya, saya serahkan semua kepada pihak sekolah tanpa ada intervensi apa pun,” katanya.

    Diketahui, nama siswa yang berada di memo Budi ini tidak masuk dalam SPMB 2025/2026 di sekolah yang dituju. Siswa itu tergeser oleh siswa lainnya pada mekanisme jalur domisili pada SPMB yang memperhatikan nilai rapor.

    Meski begitu, Budi mengakui bahwa tindakannya yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Ia menyesal, dan akan menjadikan kegaduhan ini sebagai bahan pembelajaran.

    “Saya meminta maaf kepada seluruh pihak atas kegaduhan ini,” ucapnya.

    “Saya tidak kenal anak maupun orang tua. Dan saya tidak pernah menghubungi kepala sekolah untuk memberikan tekanan,” ucapnya.

    Wakil Ketua DPRD Banten Dicopot

    Foto: Tangkapan layar viral

    Budi Prajogo dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD usai ramai soal memo titip siswa pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA di Kota Cilegon. DPW PKS Banten menyampaikan permintaan maaf atas kasus tersebut.

    “Terkait dengan kondisi yang sudah, maka Fraksi PKS, DPRD Provinsi Banten, memutuskan untuk me-rolling jabatan pimpinan DPRD, dan yang semula Pak Budi Prajogo digantikan oleh Bapak Imron Rosadi sebagai Wakil Ketua DPRD,” ucap Ketua DPW PKS Banten Gembong R Sumedi, Selasa (1/7).

    “DPW PKS 2019 mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat yang mungkin terasa terganggu, terasa tersinggung dengan hal yang dilakukan salah satu anggota dewan, yang berasal dari PKS, yaitu Pak Budi,” sambungnya.

    Saat ini, Imron menjabat anggota Komisi V DPRD Banten. Imron juga menjabat Ketua Dewan Syariah Wilayah Banten.

    PKS Banten menekankan konsisten dan berkomitmen mendukung program-program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.

    “Termasuk dalam program sekolah gratis, jadi PKS sebagai partai pendukung utama Andra Soni dan Dimyati tetap konsisten dan komitmen untuk mendukung dan menyukseskan program Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujarnya.

    Menurut Gembong, Budi siap menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Gembong mengucap terima kasih kepada masyarakat yang telah memberi perhatian.

    “Kami ingin berterima kasih juga atas perhatian dari masyarakat yang begitu memberikan perhatian,” ujarnya.

    Kemendikdasmen Tegaskan Tak Ada Jalur Rekomendasi

    Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng

    Wakil Menteri Dikdasmen Fajar Riza Ul Haq menanggapi viral memo titip siswa dalam seleksi SPMB salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon, Banten oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo. Fajar menegaskan SPMB tidak ada jalur rekomendasi.

    “Ya memang peraturannya begitu (tidak boleh mengirim surat rekomendasi). Jalurnya hanya 4, domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Tidak ada jalur rekomendasi,” kata Fajar kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).

    Fajar mengatakan mengikuti pemberitaan tersebut. Dia menekankan SPMB hanya ada empat jalur yaitu domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi.

    “Saya mengikuti pemberitaan tersebut, kan beliau juga sudah minta maaf ya. Jadi secara umum kalau kita lihat evaluasi, per hari ini itu tidak ada masalah yang serius sebenarnya,” ucapnya.

    Dia juga mendengar isu jual beli kursi SPMB di Bandung. Namun setelah dilakukan pengecekan hal itu tidak benar.

    “Mungkin rumor itu berkembang sebagai tanda pengingat supaya orang lebih aware, lebih waspada tidak melakukan tindakan itu. Dan saya sudah ngecek ke beberapa daerah, alhamdulillah sih tidak ada kendala yang berarti dan banyak sekolah yang sudah selesai mengumumkan SPMB-nya tinggal masalah daftar ulang,” terangnya.

    Halaman 2 dari 3

    (wnv/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PKS copot Budi Prajogo dari pimpinan DPRD Banten terkait titip siswa

    PKS copot Budi Prajogo dari pimpinan DPRD Banten terkait titip siswa

    Serang (ANTARA) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencopot Budi Prajogo dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Banten, menyusul polemik dugaan titipan siswa dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon yang menyeret nama politisi tersebut.

    Keputusan ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Banten Gembong R. Sumedi sebagai bentuk sikap partai terhadap kasus yang mencuat ke publik.

    “Beliau sudah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi dari kejadian ini,” ujar Gembong di Kota Serang, Selasa.

    Ia menegaskan bahwa pencopotan dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik partai, terutama dalam isu-isu yang menyentuh sektor publik seperti pendidikan.

    “Ini langkah penegakan etik. Tidak boleh ada kompromi terhadap tindakan yang berpotensi mencederai keadilan dan kepercayaan publik, khususnya dalam sektor pendidikan,” ujar Gembong tegas.

    Sebagai pengganti, PKS menunjuk Imron Rosadi, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi V DPRD Banten. Imron akan mengisi posisi strategis tersebut dengan mandat membawa semangat pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Meskipun diwarnai pergantian kepemimpinan internal, Gembong memastikan bahwa partainya tetap solid mendukung program-program Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah.

    “PKS tetap komitmen menyukseskan program-program Andra-Dimyati,” ujarnya.

    Sementara, Gubernur Banten Andra Soni menghormati keputusan internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengganti Budi Prajogo dengan Imron Rosadi sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Menurutnya, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan partai politik.

    “Saya tak ikut wilayah partai. Karena itu kedaulatan partai politik,” ujar Andra Soni saat dimintai tanggapan.

    Ia menegaskan, pergantian unsur pimpinan legislatif adalah hal yang lazim dalam dinamika politik dan merupakan hak prerogatif partai pengusung.

    Kasus dugaan titipan siswa dalam penerimaan peserta didik baru ini sebelumnya menuai sorotan luas di kalangan masyarakat, mengingat pentingnya asas keadilan dan transparansi dalam dunia pendidikan. Langkah PKS ini disebut sebagai upaya menjaga akuntabilitas politik di tengah tekanan opini publik.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ribuan Sapi Perah Impor Tiba di Indonesia, Harapan Baru untuk Peternak Lokal

    Ribuan Sapi Perah Impor Tiba di Indonesia, Harapan Baru untuk Peternak Lokal

    JAKARTA – Sebanyak 1.573 ekor sapi perah bunting asal Australia tiba di Indonesia dalam dua hari terakhir. Kehadiran ribuan sapi tersebut menjadi angin segar bagi peternak lokal sekaligus langkah strategis untuk memperkuat produksi susu nasional.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Suganda, menyampaikan bahwa kedatangan sapi impor ini merupakan bagian dari upaya percepatan peningkatan populasi sapi perah dalam negeri.

    “Dalam dua hari, 1.573 ekor sapi perah bunting didatangkan dari Australia untuk memperkuat populasi dan mendukung produktivitas peternak lokal secara berkelanjutan,” kata Agung saat dikonfirmasi di Jakarta, Antara, Minggu, 29 Juni.

    Dari total sapi yang masuk, sebanyak 1.088 ekor tiba di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo, pada Sabtu kemarin, difasilitasi oleh PT Santosa Agrindo Lestari (Santori), anak perusahaan JAPFA. 

    Proses ini juga melibatkan sejumlah perusahaan lain seperti PT Greenfields Dairy Indonesia, PT Karya Suci Pratama, PT Irfai Berkah Sejahtera, PT Arla Food, serta Koperasi Suka Makmur.

    Sementara itu, sehari sebelumnya, Jumat (27/6), sebanyak 485 ekor sapi perah telah lebih dulu masuk melalui Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, oleh PT Kironggo Joyo.

    “Ini bagian dari Program Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN), yang menargetkan peningkatan populasi sapi perah hingga 1 juta ekor pada 2029,” ujar Agung.

    Langkah ini, lanjut Agung, juga mendukung program prioritas pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis, yang membutuhkan suplai susu dalam jumlah besar.

    Saat ini, produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) baru mampu memenuhi sekitar 21 persen dari kebutuhan nasional sebesar 4,6 juta ton per tahun.

    “Kehadiran sapi impor ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peternak lokal dan mendorong kemandirian produksi susu dalam negeri,” tambahnya.

    Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Imron Suandy, menegaskan bahwa seluruh sapi telah melalui pemeriksaan ketat sejak sebelum diberangkatkan dari Australia hingga tiba di Indonesia.

    “Kami bekerja sama dengan Badan Karantina Indonesia untuk melakukan tindakan karantina dan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Ini bagian dari komitmen menjaga kesehatan hewan dan menjamin keamanan pangan,” kata Imron.

    Ia menambahkan, pengawasan akan tetap dilakukan selama proses distribusi sapi ke para perusahaan joint shipment dan peternak mitra, khususnya di wilayah Jawa Timur. 

  • RI Datangkan Lebih dari 1.500 Sapi Perah dari Australia buat Geber Produksi Susu

    RI Datangkan Lebih dari 1.500 Sapi Perah dari Australia buat Geber Produksi Susu

    Jakarta

    Lebih dari 1.500 ekor sapi perah bunting asal Australia tiba di Indonesia. Langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat populasi sapi perah dan mendukung produktivitas peternak lokal guna mempercepat peningkatan produksi susu dalam negeri.

    Sebanyak 1.088 ekor sapi perah tiba di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo, pada Sabtu (28/6/2025). Pemasukan ini difasilitasi oleh PT Santosa Agrindo Lestari (Santori), anak perusahaan JAPFA, bekerja sama dengan PT Greenfields Dairy Indonesia, PT Karya Suci Pratama, PT Irfai Berkah Sejahtera, PT Arla Food, serta Koperasi Suka Makmur.

    Sehari sebelumnya, 485 ekor sapi perah juga telah masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, oleh PT Kironggo Joyo. Total, dalam waktu dua hari, jumlah sapi perah impor yang masuk mencapai 1.573 ekor.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan bahwa langkah ini selaras dengan program pemerintah dalam mempercepat peningkatan populasi dan produksi susu nasional, khususnya melalui Program Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN).

    “Pemerintah menargetkan peningkatan populasi sapi perah sebanyak satu juta ekor hingga tahun 2029. Ini adalah bagian penting dari strategi mencapai ketahanan pangan dan mendukung program Makan Bergizi Gratis,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Minggu (29/6/2025)

    Saat ini, produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) baru mampu memenuhi sekitar 21% dari kebutuhan nasional yang mencapai 4,6 juta ton per tahun. Kehadiran sapi impor ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peternak lokal dan mendorong kemandirian produksi susu di dalam negeri.

    Menurut JAPFA, sapi yang diimpor merupakan sapi perah persilangan antara Holstein dan Jersey yang memiliki keunggulan genetik berupa produktivitas susu tinggi, masa laktasi panjang, interval kelahiran yang singkat, serta lebih adaptif terhadap iklim tropis Indonesia. Selain itu, ukuran tubuh yang lebih kecil dinilai lebih sesuai untuk dikelola oleh peternak skala kecil dan menengah.

    Direktur Kesehatan Hewan, Imron Suandy, menegaskan bahwa seluruh sapi impor telah melalui protokol kesehatan hewan yang ketat sejak sebelum pengiriman hingga tiba di Indonesia. Pemerintah memastikan hewan yang masuk dalam kondisi sehat, bebas penyakit hewan menular strategis, dan telah disertai dokumen lengkap sesuai standar internasional.

    “Bersama dengan Badan Karantina Indonesia, tindakan karantina dan pemeriksaan kesehatan hewan akan kami lakukan secara menyeluruh. Ini bagian dari komitmen kami menjaga kesehatan hewan sekaligus menjamin keamanan pangan asal hewan,” ujar Imron.

    Ia menambahkan, pengawasan juga akan terus dilakukan selama proses distribusi sapi ke para perusahaan joint shipment dan peternak mitra Greenfields di Jawa Timur.

    CEO Greenfields, Akhil Chandra, menjelaskan bahwa sapi-sapi tersebut akan didistribusikan kepada 120 peternak mitra yang tersebar di Kabupaten Malang, Blitar, Pasuruan, dan Kota Batu, Jawa Timur.

    “Kami juga akan menyerap seluruh hasil susu dari peternak mitra dan memberikan dukungan teknis berkelanjutan agar para peternak dapat meningkatkan produktivitas secara optimal,” ujarnya.

    (acd/acd)

  • Jalan Sekitar Pasar Senen Macet Parah, PKL dan Parkir Liar Jadi Biang Kerok
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        18 Juni 2025

    Jalan Sekitar Pasar Senen Macet Parah, PKL dan Parkir Liar Jadi Biang Kerok Megapolitan 18 Juni 2025

    Jalan Sekitar Pasar Senen Macet Parah, PKL dan Parkir Liar Jadi Biang Kerok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Lalu lintas di sekitar Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat, mengalami kemacetan parah pada Rabu (18/6/2025) sore.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi pada pukul 17.00-18.00 WIB, kepadatan kendaraan tak terhindarkan. Kondisi ini dipicu oleh aktivitas pedagang kaki lima (
    PKL
    ) yang meluber hingga ke badan jalan.
    Para pedagang tidak hanya berjualan di area pasar, tetapi juga memenuhi trotoar dan bahkan sebagian ruas jalan. Jenis dagangan yang ditawarkan pun beragam, mulai dari pakaian, makanan siap saji, hingga kebutuhan dapur berupa sayuran dan bumbu masak.
    Situasi semakin diperparah oleh deretan sepeda motor yang diparkir sembarangan, mempersempit ruang gerak kendaraan. Suara klakson bersahutan dari ojek
    online
    (ojol), angkutan kota (angkot), hingga kendaraan pribadi yang saling berebut jalur.
    Tenda-tenda pedagang berdiri berdempetan, sebagian menggunakan gerobak besar yang memakan ruang jalan.
    Di sisi kiri jalan, sejumlah lapak sayur-mayur menggunakan wadah plastik besar yang diletakkan tepat di badan jalan. Sementara di sisi kanan, pedagang pakaian dan makanan aktif menarik perhatian pembeli.
    Kemacetan di kawasan Pasar Senen ini sebelumnya juga menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang memperlihatkan kondisi tersebut diunggah ulang oleh akun Instagram
    @
    jakarta.terkini dari akun @agustinuscodhot.
    Dalam video tersebut tertulis, ”
    Warga mengeluhkan jalan Pasar Senen yang macet, kanan proyek, kiri pedagang kaki lima.

    Video tersebut memperlihatkan arus kendaraan yang tersendat parah, sementara lapak-lapak PKL semakin menjorok ke tengah jalan.
    “Makin lama makin ke tengah jualannya,” tulis pemilik video dalam keterangannya.
    Sejumlah warga yang melintasi jalan tersebut mengeluhkan kondisi lalu lintas yang semakin semrawut.
    Mereka menyebut kombinasi proyek pembangunan, lapak PKL, serta
    parkir liar
    sebagai penyebab utama kemacetan yang berkepanjangan.
    “Sudah bertahun-tahun seperti ini, tapi makin hari makin parah. Sulit buat lewat, apalagi sore hari pas orang pulang kerja,” ujar Yuni (31) warga Cempaka Putih kepada
    Kompas.com
    saat ditemui di lokasi.
    Keluhan serupa disampaikan oleh Imron (38), pengemudi ojek
    online
    yang tengah melintasi lokasi.
    “Biasanya juga macet, tapi ini lebih padat banget. Mobil sama motor sampai harus saling tunggu biar bisa lewat,” kata dia.
    Di sisi lain, para pedagang mengaku sudah lama berjualan di lokasi tersebut tanpa pernah mendapat teguran dari pihak keamanan.
    “Saya jualan di sini udah lama, dari sebelum pandemi. Biasanya juga macet sih, tapi enggak pernah ada Satpol PP atau satpam yang suruh pindah,” ujar Jafar (52), salah satu pedagang sayur di dekat pintu masuk parkir Blok 5.
    Hingga pukul 18.00 WIB, kemacetan masih terlihat di kawasan Pasar Senen meski tidak terlalu padat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiga Besar Calon Sekda Bondowoso 2025 Diumumkan, Siapa Saja?

    Tiga Besar Calon Sekda Bondowoso 2025 Diumumkan, Siapa Saja?

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) secara resmi mengumumkan tiga besar peserta yang lolos seleksi terbuka tahun 2025. Pengumuman tersebut tertuang dalam surat bernomor 12/PANSEL-JPTP-SEKDA/VI/2025, yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi, Prof. Dr. Abdul Halim Soebahar, MA., pada 18 Juni 2025.

    Ketiga nama yang dinyatakan lolos seleksi akhir yaitu:

    Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
    Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo; serta
    Taufan Restuanto, S.Pd., M.Si., Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Setda Bondowoso.

    “Tiga nama ini merupakan peserta terbaik berdasarkan penilaian dari seluruh tahapan seleksi, mulai dari administrasi, penulisan makalah, hingga wawancara akhir,” terang Prof. Halim saat dikonfirmasi.

    Ia menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan berlandaskan prinsip meritokrasi, serta telah mengantongi surat rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 10 Juni 2025. Dalam pengumuman tersebut juga dijelaskan bahwa urutan nama tidak menunjukkan peringkat, melainkan disusun secara alfabetis.

    Selanjutnya, ketiga nama ini akan diserahkan kepada Bupati Bondowoso untuk dipilih satu orang yang akan diangkat sebagai Sekretaris Daerah definitif.

    Sebelumnya, delapan peserta dinyatakan mengikuti seluruh tahapan seleksi, antara lain:

    Drs. Agung Tri Handono, S.H., M.M. (Kadis Dukcapil Bondowoso)
    Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I (Kadis PMD Probolinggo)
    Dr. Hari Cahyono, S.T., M.M. (Asisten Administrasi Umum Setda Bondowoso)
    Hendri Widotono, S.Pt., M.P. (Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso)
    Dr. Mohammad Imron, M.M.Kes. (Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM Setda Bondowoso)
    Sholikin, S.Pd., S.H., M.Si. (Sekretaris DPRD Bondowoso)
    Drs. Sigit Purnomo, M.M. (Kepala BPBD Bondowoso)
    Taufan Restuanto, S.Pd., M.Si. (Staf Ahli Bidang Perekonomian Setda Bondowoso)

    Proses seleksi ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan pemerintahan. [awi/beq]

  • Usai Tragedi Longsor Maut, Tambang Gunung Kuda Cirebon Resmi Ditutup untuk Umum – Page 3

    Usai Tragedi Longsor Maut, Tambang Gunung Kuda Cirebon Resmi Ditutup untuk Umum – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon resmi menutup kawasan tambang galian C di Gunung Kuda untuk umum usai peristiwa longsor maut yang menewaskan 21 orang dan menyisakan empat korban yang belum ditemukan.

    Bupati Cirebon, Imron, menyatakan bahwa keputusan penutupan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon, sekaligus tindak lanjut dari pencabutan status tanggap darurat.

    “Setelah pencarian korban dihentikan, area tersebut ditutup. Tidak boleh ada aktivitas maupun warga yang memasuki area tersebut,” katanya, dikutip dari Antara, Sabtu (7/6/2025).

    Ia mengatakan keputusan tersebut juga sudah ditindaklanjuti oleh unsur TNI dan Polri guna mencegah aktivitas warga di lokasi yang kini berstatus rawan, serta masih dalam proses penyelidikan hukum.

    Imron mengimbau warga untuk tidak melakukan pencarian empat korban yang masih tertimbun material longsor, karena hal tersebut sangat berbahaya dan bisa menambah jumlah korban.

    “Demi keselamatan bersama, jangan ada aktivitas di area tersebut,” katanya.

     

  • Iduladha di Kota Bandung: 2.075 Titik Salat, 13.321 Ekor Hewan Kurban

    Iduladha di Kota Bandung: 2.075 Titik Salat, 13.321 Ekor Hewan Kurban

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan 2.075 lokasi pelaksanaan salat Iduladha 1446 Hijriah yang akan digelar pada Jumat, 6 Juni 2025. Rangkaian ibadah tahunan ini akan dipusatkan di Masjid Agung Al Ukhuwah, Jalan Wastukancana, Kota Bandung.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan dijadwalkan melaksanakan salat Iduladha di masjid tersebut bersama Wakil Wali Kota, Erwin dan Sekretaris Daerah, Iskandar Zulkarnain. 

    Usai salat, Wali Kota juga akan menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi. Selain itu, Masjid Al Ukhuwah juga akan menjadi lokasi penyembelihan satu ekor sapi kurban bantuan dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Sapi tersebut jenis limousine dengan bobot 1.180 kg dan sudah lulus uji klinis di Balai Klinis Peternakan Lembang.

    “Pelaksanaan Salat Iduladha tingkat kota akan terpusat di Masjid Al Ukhuwah. Wali kota dan jajaran akan melaksanakan salat di sana. Kurban dari beliau dan Presiden juga akan disembelih di masjid tersebut,” ujar Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Bandung, Momon Ahmad Imron Sutisna, dalam siaran pers, Kamis 5 Juni 2025.

    Salat iduladha di Masjid Ukhuwah akan dipimpin oleh Imam KH. Muhammad Rif’at Al Banna M.Ag (Juara MHQ internasional, di Teheran Iran) dan Khatib oleh Prof Dr KH Miftah Faridh.

    Berdasarkan data rekapitulasi Bagian Kesra, dari 2.075 lokasi salat Iduladha tersebut, sebanyak 1.616 titik akan dilaksanakan di masjid, dan 459 titik di lapangan. Jumlah ini sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat mencapai 2.317 titik.

    Selain itu, jumlah hewan kurban di Kota Bandung tahun ini tercatat sebanyak 13.321 ekor, terdiri dari 7.165 ekor sapi dan 6.156 ekor domba/kambing. 

    Kecamatan dengan jumlah hewan kurban terbanyak di antaranya Sukajadi dengan 852 ekor, Mandalajati dengan 677 ekor, dan Cibiru dengan 577 ekor. Sedangkan lokasi salat terbanyak berada di Bojongloa Kaler (111 titik), Bandung Kulon (116 titik), dan Sukajadi (114 titik).

    Pemkot Bandung juga telah menyiapkan ribuan petugas kebersihan untuk memastikan pelaksanaan salat dan penyembelihan hewan kurban berjalan tertib, bersih, dan nyaman.

    “Kami mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan selama Iduladha, terutama di area penyembelihan hewan kurban,” tambah Momon.

    Selain itu, Pemkot juga akan menugaskan petugas pemeriksa postmortem atau pemeriksaan setelah pemotongan hewan akan mulai bertugas dari Hari Raya Iduladha hingga berakhirnya hari tasyrik. Jumlahnya mencapai sekitar 172 orang.