Tag: Imron Rosyadi

  • 4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya…
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        21 Februari 2025

    4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya… Bandung 21 Februari 2025

    4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya…
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sebanyak empat kepala daerah dari PDI-P di Jawa Barat menunda untuk mengikuti kegiatan retreat atau pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. 
    Keempat kepala daerah itu tidak bergabung dalam rombongan Gubernur Dedi Mulyadi dan sejumlah bupati serta wali kota lainnya yang menuju Magelang, pada Jumat (21/2/2025).
    Keputusan ini diambil karena mereka masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, terkait partisipasi dalam acara retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Keempat kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami; Bupati Cirebon, Imron Rosyadi; Bupati Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono; dan Wali Kota Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
    Ketua DPD PDI-P Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan bahwa hingga siang hari ini belum ada kejelasan soal izin partisipasi mereka dalam acara tersebut.
    Ono menjelaskan bahwa keputusan ini muncul karena kegiatan retreat tersebut tidak memiliki dasar regulasi yang jelas dalam perundang-undangan.
    “Tentunya, terkait surat itu menjadi konsekuensi bagi kader partai. Mau tidak mau harus dilaksanakan. (Retreat) itu tidak ada aturan perundang-undangannya. Jika ada aturannya, mungkin PDI-P juga tidak akan mengeluarkan surat tersebut,” jelasnya.
     
    “Surat yang diterima menyatakan agar mereka menunggu instruksi lebih lanjut dari Ketua Umum dan tetap dalam posisi siaga,” ujar Ono di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.
    Apabila izin dari Megawati akhirnya diberikan, keempat kepala daerah tersebut berencana untuk bergabung menggunakan dana pribadi dan melanjutkan fokus pada penyelesaian permasalahan daerah masing-masing.

    Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan agar seluruh kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan mereka dalam retreat tersebut.
    Instruksi tersebut tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025) malam.
    Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga meminta kepala daerah PDI-P yang telah terlanjur berangkat agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari partai.
    (Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Wajibkan Seluruh Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret Magelang

    Dedi Mulyadi Wajibkan Seluruh Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret Magelang

    Bisnis.com, BANDUNG–Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, semua kepala daerah yang telah dilantik wajib mengikuti retret yang sudah diagendakan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Retret dijadwalkan akan dilaksanakan mulai 21 – 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. 

    Menurut Dedi, tidak ada alasan bagi kepala daerah di wilayah kabupaten/kota di Jabar untuk membatalkan keikutsertaannya dalam retret. 

    “Kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita adalah pada sistem yang ada di dalam pemerintahan,” ujar Dedi Mulyadi usai sertijab di DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025). 

    “Kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah baik pusat atau di daerah. Sampai hari ini, (kepala daerah) se-Jabar semuanya ikut,” tegasnya. 

    Dedi juga angkat bicara terkait larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan semua kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. 

    “Itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas, kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat sampai daerah,” katanya.

    Di Jabar sendiri, ada dua kepala daerah yang berasal PDIP yakni Bupati Pangandaran Citra Pitriani dan Bupati Cirebon Imron Rosyadi.

    “Sampai hari ini ya ikut semuanya, dan kemudian juga sudah teralokasikan dan sudah terserap kan, enggak mungkin dibatalin,” katanya. 

    Agenda retret akan dimulai dengan berolahraga pada pagi hari, dilanjutkan dengan mengikuti berbagai materi pada siang hingga malam hari. 

    Ada sejumlah materi yang akan diberikan kepada para kepala daerah, di antaranya soal visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pencegahan korupsi hingga mengenai tugas dan fungsi kepala daerah.

  • Hargai Keputusan Gus Miftah Mundur dari Kabinet Prabowo, PBNU: Kurangi Beban Istana Hadapi Polemik – Halaman all

    Hargai Keputusan Gus Miftah Mundur dari Kabinet Prabowo, PBNU: Kurangi Beban Istana Hadapi Polemik – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) angkat suara soal polemik pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang mengejek pedagang es teh hingga viral di media sosial.

    Bahkan, buntut dari aksinya tersebut, Gus Miftah mengumumkan mengundurkan diri dari Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi menghargai keputusan Gus Miftah yang memutuskan mundur dari jabatannya tersebut. Meski begitu, dia menganggap apa yang dilakukan Gus Miftah bukan bentuk kesengajaan.

    “Itu hak beliau (mundur dari Utusan Khusus Presiden) dan kita hormati sebagai sikap ksatria yang bertanggung jawab. Meskipun sesungguhnya itu satu ke-khilafan yg tidak disengaja, tapi beliau berbesar hati mengundurkan diri secara terhormat, menurut saya itu sikap mulia dan ksatria,” kata Fahrur saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (8/12/2024).

    Fahrur mengatakan sejatinya dalam berdakwah, setiap orang harus mengutamakan kelembutan dan adab seperti Nabi Muhammad SAW.

    “Semoga beliau terus diberi kekuatan lahir bathin untuk tetap eksis berdakwah dan mengajarkan kebaikan kepada masyarakat,” ucapnya.

    Sementara itu, Wasekjen PBNU, Imron Rosyadi Hamid berpendapat keputusan pengunduran diri Gus Miftah ini sudah keputusan yang tepat untuk menjaga nama baik kabinet Prabowo Subianto.

    “Pengunduran diri Gus Miftah sebagai utusan khusus presiden tentu akan mengurangi beban istana menghadapi polemik yang mendapat perhatian luas publik ini,” jelasnya.

    Imron mengatakan belajar dari kasus Gus Miftah ini, pelajaran yang diambil yakni selalu bisa berhati-hati dan menjaga nilai-nilai etika berkomunikasi dalam interaksi di ruang publik 

    “Sebagai pejabat publik, Gus Miftah atau siapapun yang diberi amanah membantu Presiden Prabowo Subianto sekarang tidak lagi bisa sebebas dulu ketika menjadi orang biasa,” tuturnya.

    “Dengan kemajuan teknologi, kita semua berada dalam ruang-ruang tanpa sekat. Satu peristiwa atau tindakan, besar atau kecil, di desa atau di kota, akan langsung disaksikan orang dimanapun berada karena mereka menggunakan gadgetnya untuk menyampaikan ke keluarga atau temannya,” sambungnya.

    Sebelumnya, Miftah mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di tengah kasus penghinaan terhadap penjual es.

    “Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah dalam konferensi pers  di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12/2024) siang.

    Gus Miftah yang dikenal sebagai pendakwah ini mengatakan keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapa pun, bukan karena permintaan siapa pun termasuk dari presiden Prabowo.

    “Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” ujar Miftah.

    Gus Miftah mengatakan keputusan ini dia ambil bukanlah sebuah akhir atau langkah mundur.

    “Melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi pada bangsa dan negara dengan cara lebih luas dan beragam,” ujarnya.

    Gus Miftah mengatakan seorang berjiwa besar pernah berkata kalau jabatan itu adalah titipan sementara, itu adalah sarana untuk berbuat kebaikan.

    “Oleh karena itu sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian pada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas saat menjabat dan memiliki kedudukan semata tapi mencakup seluruh ruang dimana saya bisa berikan manfaat,” ujar Gus Miftah.

  • Profil Cagub dan Cawagub Bengkulu 2024, Berikut Partai Pengusungnya

    Profil Cagub dan Cawagub Bengkulu 2024, Berikut Partai Pengusungnya

    Melansir dari KPU paslon Helmi-Mian memiliki visi “Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Pasangan ini diusung oleh 7 partai politik yaitu PAN, PDI Perjuangan, Partai Gelora Indonesia, Partai Demokrat, NasDem, PKB, dan Gerindra.

    Profil Helmi Hasan

    Helmi Hasan lahir pada 29 November 1979 di Lampung dan sebelumnya pernah berkarier sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Helmi juga pernah jadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu pada 2009.

    Dia juga dikenal sebagai Wali Kota Bengkulu pada 2012 dan mengikuti kembali pemilihan berikutnya pada 2018 dan terpilih. Namun, pada 2020 Helmi mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Gubernur Bengkulu namun gagal.

    Riwayat Pendidikan Helmi Hasan

    SDN Klender 22 Jati Negara Jakarta Timur (1988-1991).
    SMPN 255 Duren Sawit Jakarta Timur (1991-1994).
    SMUN 100 Jati Negara Jakarta Timur (1994-1997).
    S1 – Universitas Bengkulu (1997-2001).

    Profil Mian

    Mian merupakan kelahiran 4 Agustus 1964 di Kisaran dan dikenal oleh publik setelah menjadi anggota DPRD pada 2010. Kemudian maju dalam pemilihan Bupati Bengkulu Utara mendampingi Imron Rosyadi sebagai wakil.

    Melalui pemilihan tersebut Mian terpilih jadi Wakil Bupati Bengkulu Utara periode 2011-2016. Kemudian terpilih jadi Bupati Bengkulu Utara selama dua periode yaitu tahun 2016-2021 dan 2021-2024.

    Riwayat Pendidikan Mian

    SDN 010183 Ujung Kubu, Asahan, Sumut (1976-1979).
    SMPN 7 Medan (1979-1982).
    SMA Swasta Kesatria, Medan (1982-1985).
    S1 – Universitas Bengkulu (1985-1989).

  • Kursi Ketua Dewan Gresik Segera Diumumkan, Ini Bocoran Pembagiannya

    Kursi Ketua Dewan Gresik Segera Diumumkan, Ini Bocoran Pembagiannya

    Gresik (beritajatim.com) – Kursi Ketua Dewan Gresik segera diumumkan. Dari sejumlah partai politik (Parpol) yang mengikuti kontestan pesta demokrasi. Parpol PKB yang mendapat 14 kursi berhak atas ketua dewan. Disusul Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua atas raihan 10 kursi.

    Kepastian Calon Ketua DPRD Gresik akan diumumkan pada Agustus 2024 mendatang. Terkait dengan itu, DPC PKB Gresik telah mengusulkan 5 kandidat kepada DPP PKB Pusat. Sesuai hasil rapat pleno DPC PKB pada 31 Maret lalu.

    “Mereka wajib mengikuti uji kelayakan dan kompetensi (UKK) yang diselenggarakan langsung oleh DPP Pusat,” ujar Ketua DPC Gresik, M. Abdul Qodir, Sabtu (4/4/2024).

    Para kandidat yang diusulkan yakni Sekretaris DPC PKB Gresik Imron Rosyadi, Ketua F-PKB DPRD Gresik M Syahrul Munir, Bendahara DPC PKB Gresik Mochammad, Bendahara DKC Garda Bangsa Gresik M. Rizaldi Saputra, dan Ketua DPAC PKB Menganti Abdullah Hamdi.

    “Sesuai juknis, pengurus DPC hanya memiliki wewenang mengusulkan, selanjutnya DPP yang akan menguji. Mekanisme tersebut juga berlaku bagi daerah dan wilayah lainnya,” ujar Abdul Qodir.

    Pelaksanaan UKK akan digelar pada awal Agustus 2024. Setelah tahapan itu selesai, pihaknya akan segera mengumumkan sosok Ketua DPRD Gresik sebelum masa periodisasi anggota legislatif 2019-2024 berakhir.

    “Pertimbangan politis juga menjadi salah satu indikator. Khususnya, bagi sosok yang memiliki kemampuan dalam menggerakkan massa hingga menggalang dukungan mengahadapi Pilkada 2024,” ungkap Abdul Qodir.

    Untuk posisi Wakil Ketua DPRD yang akan diisi kader Gerindra. Partai berlambang kepala Garuda itu akan menyerahkan sepenuhnya pada rekomendasi DPP Gerindra Pusat.

    “Seluruhnya memiliki peluang, silahkan melakukan komunikasi politik bersama pimpinan pusat. Namun, tetap berfokus pada visi misi partai untuk menyejahterakan masyarakat,” pungkas Ketua DPC Gerindra Gresik Asluchul Alif. [dny/ian]

  • Ada 1.198 Bidang Tanah Wakaf, Kemenag Tuban Lakukan Percepatan Sertifikat

    Ada 1.198 Bidang Tanah Wakaf, Kemenag Tuban Lakukan Percepatan Sertifikat

    Tuban (beritajatim.com) – Kementerian Agama (Kemenag) Tuban bersama tim Monev melaksanakan Monev Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf di kabupaten Tuban. Selasa (02/04/2024).

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Penais (Penerangan Agama Islam) dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kemenag Jawa Timur Mufi Imron Rosyadi bersama tim Monev Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf di Aula Kemenag Tuban pada senin sore.

    Menurutnya, Jawa Timur pada tahun lalu menjadi tertinggi di tingkat nasional dengan jumlah sekitar 11 ribu bidang tanah wakaf. Sehingga, harapannya pada tahun 2024 pihaknya bisa mempertahankan jumlah sekian.

    “Dengan adanya pertemuan ini diharapkan ada sinkronisasi data secara valid dari semua KUA,” ucap Mufi Imron Rosyadi.

    Ia juga menyampaikan, perlu adanya pendataan tanah wakaf yang belum ber AIW dan yang sudah ber AIW. Sedangkan, yang sudah ber AIW tapi belum bersertifikat wakaf dan yang sudah bersertifikat wakaf sehingga untuk penuntasan sertifikat tanah bisa lebih mudah dan jelas datanya.

    “Maka dari itu, perlu sinkronisasi antara KUA, Kemenag, BPN dan BWI,” tegasnya.

    Pihaknya juga berpesan agar Kemenag bisa mengoptimalkan operator simkah untuk menghidupkan kembali aplikasi wakaf. “Semoga segera ada aplikasi bersama yang bisa dioptimalkan antara BWI, KUA dan pertanahan,” terang pria asli Bojonegoro itu.

    Ditempat yang sama, Kepala Kemenag Tuban Umi Kulsum dengan didampingi Plt. Penyelenggara Zakat Wakaf mengucapkan terimakasih kepada Kabid beserta tim untuk pencerahannya.

    “Monev ini yang sangat kami butuhkan, terimakasih juga kepada KUA yang sudah berpartisipasi aktif semoga upaya menyelamatkan aset Allah ini mendapatkan kemudahan,” kata Umi Kulsum.

    Adapun data tanah wakaf kabupaten Tuban per 1 April 2024 ada 2.751 bidang tanah wakaf. Sedangkan, hasil monitoring dan evaluasi, untuk kabupaten Tuban yang sudah bersertifikat 1.553 bidang dan yang belum bersertifikat ada 1.198 bidang yang menyebar di seluruh 20 kecamatan yang ada di Tuban. [ayu/aje]

  • DPC PKB Usulkan 5 Kandidat Calon Ketua Dewan Gresik

    DPC PKB Usulkan 5 Kandidat Calon Ketua Dewan Gresik

    Gresik (beritajatim.com)- Perhelatan pemilihan legislatif (pileg) 2024 sudah usai. Kini sejumlah parpol mulai mengusulkan sejumlah nama yang akan duduk sebagai ketua maupun wakil ketua dewan periode 2024-2029. Salah satu parpol yang akan menetapkan Ketua DPRD Gresik adalah PKB. Sebagai partai pemenang di pileg , DPC PKB menetapkan 5 kandidatnya yang diusulan ke DPP.

    Berdasarkan hasil rapat pleno serta sarasehan antar kader. Partai berlogo bintang sembilan itu menetapkan lima kandidatnya diantaranya
    Sekretaris DPC PKB Gresik Imron Rosyadi, Wakil Sekretaris DPC PKB Gresik yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik M Syahrul Munir, Bendahara DPC PKB Gresik yang juga Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mochammad.

    Selanjutnya ada nama Wakil Bendahara DPC PKB Gresik M. Rizaldi Saputra, dan Sekretaris Fraksi PKB DPRD Gresik yang juga Wakil Bendahara DPC PKB Gresik Abdullah Hamdi.

    “Semua nama itu sesuai rapat pleno diikuti seluruh jajaran pengurus baik Syuro maupun Tanfidz,” ujar Sekretaris DPC PKB Gresik Imron Rosyadi, Minggu (31/03/2024).

    Dipilihnya lima kandidat itu lanjut dia, juga berdasarkan hasil penilaian sesuai juknis dari DPP. Misalnya, Wakil Bendahara DPC PKB Gresik M. Rizaldi Saputra masuk kandidat karena meraih suara terbanyak di pileg 2024.

    Selain ada nama M.Rizal Saputra kata Imron, juga ada nama Abdullah Hamdi. Pasalnya, anggota dewan terpilih itu di dapilnya Menganti-Kedamean mampu meraup tiga kursi.

    Ia menambahkan, nantinya kelima kandidat ini diusulkan ke DPP. Sesuai juknis pengiriman nama kandidat calon Ketua DPRD dibatasi hingga 4 April 2024.

    “Ada batasan menyerahkan dokumen ke DPP. Makanya kami berusaha agar tidak melewati batas yang ditetapkan,” imbuhnya.

    Setelah diusulkan kelima kandidat itu akan mengikuti sejumlah tes di DPP. Mulai dari uji kelayakan dan kepatutan dan lain-lain. [dny/aje]