Tag: Imron Rosyadi

  • Prof M Nuh Resmi Jadi Katib Aam PBNU, Gantikan KH Asrori

    Prof M Nuh Resmi Jadi Katib Aam PBNU, Gantikan KH Asrori

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat harian gabungan Syuriah dan Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menunjuk Prof Dr Mohammad Nuh sebagai katib aam PBNU. Prof Nuh menggantikan KH Akhmad Said Asrori dan sebelumnya menjabat sebagai rais syuriah PBNU.

    Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang digelar di Gedung PBNU lantai 4, Jakarta Pusat, Sabtu (13/12/2025). Rapat dihadiri Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir, serta Pejabat Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa.

    Turut hadir dalam rapat tersebut Prof Mohammad Nuh, Ketua PBNU Chaerul Saleh Rasyid, Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Imron Rosyadi Hamid, serta sejumlah pengurus lainnya.

    “Di antara hasil yang disepakati adalah reposisi katib aam. Sejak hari ini, katib aam PBNU yang ditetapkan melalui rapat gabungan adalah Prof Dr H Mohammad Nuh,” ujar Wakil Ketua Umum PBNU Prof Mohammad Mukri.

    Menurut Prof Mukri, rotasi kepengurusan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi, menyusul penunjukan KH Zulfa Mustofa sebagai pejabat ketua umum PBNU dalam rapat pleno sebelumnya.

    Selain reposisi katib aam, rapat juga menyepakati adanya penataan ulang sejumlah posisi pengurus lainnya. Namun, rincian reposisi tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh tim khusus yang diketuai langsung rais aam PBNU bersama pejabat ketua umum.

    “Detail reposisi akan diserahkan kepada tim yang diketuai rais aam dan pj ketua umum PBNU,” jelas Prof Mukri.

    Rapat juga memutuskan pembentukan panitia musyawarah nasional (Munas) PBNU serta peringatan hari lahir (Harlah) 1 Abad Nahdlatul Ulama versi Masehi. Salah satu agenda utama munas nantinya adalah persiapan pelaksanaan Muktamar NU.

    “Terkait waktu dan tempat memang belum ditentukan, tetapi fokus kita menyiapkan muktamar NU yang akan datang,” katanya.

    Sementara itu, sejak hari pertama menjabat sebagai Pejabat Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa langsung melakukan konsolidasi organisasi. Konsolidasi dilakukan dengan pengurus pusat, wilayah, cabang, hingga Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU, baik secara daring maupun melalui pertemuan langsung di berbagai daerah.

    Langkah konsolidasi tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut rekomendasi rapat pleno PBNU, termasuk persiapan menuju muktamar NU mendatang.

  • Wasekjen PBNU Tepis Gus Yahya: Pleno Pilih Pj Ketum Tetap Digelar 9 Desember
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        6 Desember 2025

    Wasekjen PBNU Tepis Gus Yahya: Pleno Pilih Pj Ketum Tetap Digelar 9 Desember Nasional 6 Desember 2025

    Wasekjen PBNU Tepis Gus Yahya: Pleno Pilih Pj Ketum Tetap Digelar 9 Desember
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Imron Rosyadi Hamid atau Gus Imron, menilai surat Penegasan Rapat Pleno PBNU yang ditandatangani Yahya Cholil Staquf dan Amin Said Husni pada 3 Desember 2025, tidak memiliki kekuatan hukum.
    Menurut
    Gus Imron
    , surat bernomor 4799/PB.03/A.I.01.01/99/12/2025 tertanggal 3 Desember 2025 yang ditandatangani Yahya Cholil itu mengandung
    cacat moral
    karena bertentangan dengan kultur dan tata nilai Nahdlatul Ulama (NU).
    “Dalam tradisi NU, tidak pernah ada pengurus Tanfidziyah mengatur atau bahkan mengingatkan Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi jam’iyyah,” ujar Imron dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Gus Imron menjelaskan, berdasarkan Anggaran Dasar NU, Tanfidziyah adalah pelaksana kebijakan Syuriyah, bukan sebaliknya.
    Ia juga menilai surat tersebut memiliki cacat material karena ditandatangani dua orang yang tidak memiliki otoritas lagi untuk menerbitkan surat atas nama lembaga.
    Sebab,
    Gus Yahya
    telah diberhentikan dari posisi Ketum PBNU sesuai Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.
    “Berdasarkan keputusan Rapat Syuriyah PBNU, Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Sementara Amin Said Husni belum sah menjadi Sekjen karena belum memiliki SK,” tegasnya.
    Imron pun heran lantaran Amin Said Husni yang tidak memiliki SK, tapi bisa leluasa menandatangani surat dalam jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, dengan bantuan dan otorisasi dari Super Admin Digdaya Persuratan.
    Padahal, sejak tanggal 29 November 2025, Rais Aam PBNU telah memerintahkan untuk menangguhkan penggunaan aplikasi Digdaya Persuratan pada tingkat PBNU.
    “Di sini kelihatan sekali bahwa ormas Islam terbesar di dunia ini telah dibajak oleh pengembang aplikasi yang seharusnya berada pada level pelayanan administrasi,” tandasnya.
    Sementara itu, Imron juga menegaskan Surat Undangan Pelaksanaan
    Rapat Pleno PBNU
    yang ditandatangani Rais Aam Miftachul Akhyar dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir, adalah dokumen yang sah sesuai aturan organisasi.
    Adapun surat yang ditandatangani Rais Aam itu terkait Rapat Pleno PBNU untuk menetapkan penjabat (pj) ketua umum, yang akan digelar pada 9-10 Desember di Jakarta.
    “Surat itu sepenuhnya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU. Pimpinan tertinggi NU adalah Syuriyah,” tegas dia.
    Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Perkumpulan NU Nomor 10/2025 tentang Rapat, diatur bahwa “rapat pleno dipimpin oleh Rais Aam atau Rais pada tingkat kepengurusan masing-masing”.
    “Karena itu, tidak ada persoalan terkait Rapat Pleno PBNU yang akan digelar pada 9–10 Desember di Jakarta. Semua persiapan sudah dimatangkan. Secara legal-formal, tidak ada persoalan sama sekali,” tambahnya.
    Dia juga membantah klaim Gus Yahya yang menyebut bahwa Surat Undangan Pleno baru sah jika ditandatangani Ketua Umum.
    Menurutnya, dalam Perkum NU Nomor 16/2025 tentang Pedoman Administrasi, Pasal 4 ayat (1) sudah memberi kewenangan kepada Rais Aam dan Katib untuk menandatangani surat biasa, termasuk undangan Rapat Pleno.
    “Jadi jelas, seluruh proses persiapan penyelenggaraan Rapat Pleno PBNU tanggal 9-10 Desember 2025 telah sesuai regulasi yang berlaku. Peserta pleno tidak perlu ragu,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Gen Z Pontang-Panting Cari Kerja saat Minim Lowongan

    Kala Gen Z Pontang-Panting Cari Kerja saat Minim Lowongan

    Bbisnis.com, CIREBON- Langit Plumbon di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa (11/11/2025) pagi belum sepenuhnya terang. Di halaman balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah daerah, deretan wajah muda menatap penuh harap ke arah pintu masuk gedung berwarna krem kusam itu. 

    Ada yang datang berkelompok, ada pula yang sendirian, menenteng map biru berisi fotokopi ijazah dan daftar riwayat hidup. Mereka berdiri berdesakan sejak pukul enam pagi, jauh sebelum panitia membuka pendaftaran job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon.

    “Katanya ada lowongan di pabrik baru,” ujar Rizal (25), sarjana ekonomi lulusan 2021 yang sejak wisuda belum juga mendapatkan pekerjaan tetap kepada Bisnis.

    Dari pantauan Bisnis di lokasi, antrean calon pelamar mengular hingga ke luar pagar BLK. Sebagian duduk di trotoar, sebagian lagi berteduh di bawah spanduk bertuliskan “Job Fair Hybrid Inklusi Disnaker 2025, Satu Langkah Menentukan Karirmu”. 

    Ironis, karena bagi sebagian besar dari mereka, kegiatan seperti ini lebih sering menjadi ajang harapan yang cepat pula dipatahkan.

    Di halaman BLK yang tidak terlalu luas, puluhan stan perusahaan berdiri berjejer. Mulai dari sektor ritel, pabrik garmen, lembaga keuangan mikro, hingga penyedia lapangan kerja luar negeri.

    Namun, sebagian besar lowongan yang dibuka hanya untuk posisi operator produksi, sales freelance, dan marketing lapangan. Upahnya? Sekitar Rp1,8 hingga Rp2,2 juta per bulan, di bawah upah minimum Kabupaten Cirebon tahun 2025 yang mencapai Rp2,3 juta.

    “Yang penting kerja dulu, urusan gaji belakangan. Sudah tiga kali ia datang ke job fair. Saya sudah bosan nganggur. Orang tua di rumah juga bingung, tiap hari nanya kapan kerja?” kata Dini (23), lulusan SMK administrasi perkantoran.

    Dini sempat bekerja sebagai kasir di minimarket, tapi hanya bertahan tiga bulan. Kontraknya tidak diperpanjang lantaran perusahaan tengah efisiensi. 

    Fenomena seperti Dini dan Rizal bukan kasus tunggal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon 2025 mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kalangan usia muda 18–30 tahun mencapai 84.490, sementara jumlah angkatan kerja mencapai 1.261.780.

    Sebagian besar dari mereka adalah lulusan SMA dan SMK, tetapi tidak sedikit pula lulusan diploma dan sarjana yang masih menganggur. Mereka disebut “generasi terjebak”—terdidik, tapi tidak terserap.

    “Masalah utama bukan hanya kurangnya lapangan kerja, tapi juga ketidaksesuaian antara keterampilan anak muda dan kebutuhan industri,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto saat ditemui di sela acara.

    Novi mengakui agenda job fair seperti ini hanya bisa menjangkau sebagian kecil pencari kerja.

    “Kami menargetkan 2.189 pelamar, tapi yang datang lebih dari 8.000. Banyak industri di sini masih padat karya dengan skill dasar, sementara anak muda sekarang maunya kerja di sektor kreatif, digital, atau startup. Tapi sektor itu belum kuat di Cirebon,” kata Novi.

    1762843323_f4e7315d-8f91-4a36-8583-6bff0ec0ea97.

     
    Pintu Ekonomi Setengah Terbuka

    Kabupaten Cirebon sering disebut sebagai kawasan penyangga pertumbuhan ekonomi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).

    Namun, geliat industrialisasi tidak secepat yang dijanjikan. Kawasan industri Cirebon Timur yang sempat digadang-gadang menjadi pusat pabrik baru, hingga kini masih setengah hidup. Sebagian lahan kosong, sebagian lagi disewakan untuk gudang logistik.

    “Pemerintah sering bicara soal investasi masuk, tapi yang kami lihat justru pabrik tutup atau pindah ke daerah lain,” kata Yayan (29), mantan operator mesin di pabrik tekstil yang gulung tikar dua tahun lalu.

    Kini ia bekerja serabutan, membantu ayahnya memperbaiki motor di bengkel kecil di rumah. Yayan datang ke job fair dengan harapan bisa kembali ke dunia industri.

    “Saya sudah biasa kerja keras. Tapi makin ke sini, lowongan makin sedikit, saingan makin banyak. Kadang merasa nggak ada masa depan di sini,” katanya lirih.

    Bagi banyak anak muda Cirebon, kerja apa pun kini dianggap keberuntungan. Bahkan pekerjaan tanpa kontrak, tanpa BPJS, dan tanpa jaminan masa depan pun tetap diburu.

    Setiap pagi, di sepanjang Jalan Tuparev hingga Kawasa Sumber, tampak ratusan anak muda berdiri di pinggir jalan menunggu panggilan kerja harian dari toko, kafe, atau proyek bangunan. 

    Upahnya antara Rp70.000 hingga Rp100.000 per hari. Tidak ada kepastian apakah besok mereka akan dipanggil lagi.

    Sementara itu, banyak anak muda perempuan memilih menjadi kasir, penjaga warung kopi, atau admin online shop dengan gaji di bawah UMR. “Sekarang semua serba kontrak pendek. Kalau sebulan performanya dianggap kurang, langsung diganti orang baru,” ujar Dini.

    Ironisnya, di atas penderitaan generasi muda ini, pembangunan ekonomi Cirebon terus dipromosikan dalam berbagai forum resmi. Pemerintah Kabupaten Cirebon menampilkan data optimistis: nilai investasi naik, proyek pariwisata tumbuh, dan infrastruktur diperbaiki. 

    Namun, di lapangan, kesejahteraan anak muda seperti berjalan di tempat.

    Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan jika kondisi ini terus berlanjut, Kabupaten Cirebon berpotensi kehilangan bonus demografi. 

    “Banyak anak muda akhirnya memilih merantau ke Bekasi, Karawang, atau Jakarta. Mereka pergi karena tidak merasa punya masa depan di tanah sendiri,” tutur Imron.

    Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mulai mengarahkan program pelatihan BLK untuk sektor kreatif digital, bukan hanya industri manufaktur. 

    Saat ini, Disnaker Kabupaten Cirebon sedang mengubah murikulum pelatihan agar sesuai dengan tren ekonomi baru. “Anak muda Cirebon harus disiapkan bukan hanya jadi pencari kerja, tapi juga pencipta kerja,” lanjut Novi.

    Menjelang siang, satu per satu peserta job fair meninggalkan lokasi. Spanduk besar bertuliskan “Job Fair Hybrid Inklusi Disnaker 2025, Satu Langkah Menentukan Karirmu” mulai dilepas oleh panitia. 

    Di sudut aula BLK, beberapa pencari masih duduk memegang map birunya.

    “Saya titip lamaran di tiga stan.“Mudah-mudahan ada yang telepon. Kalau nggak, ya balik jualan online lagi,” kata Dini.

  • Jelang Tutup Tahun, Dewan Gresik Turba ke Masyarakat Desa dan Nelayan Serap Aspirasi

    Jelang Tutup Tahun, Dewan Gresik Turba ke Masyarakat Desa dan Nelayan Serap Aspirasi

    Gresik (beritajatim.com) – Menjelang tutup tahun 2025, anggota DPRD Gresik sibuk turun ke bawah (Turba) ke masyarakat desa, dan komunitas nelayan. Wakil rakyat ini jemput bola bagian dari fungsi pengawasan sekaligus penyusunan program prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

    Anggota Komisi III Ahmad Kusrianto mengatakan, dirinya sengaja turba ke masyarakat desa untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat mengenai masih banyaknya Government Ground (GG), atau tanah negara yang dimiliki oleh perorangan. Serta aset desa yang belum terarsip dengan lengkap.

    “Seluruh hasil monitoring keluhan yang disampaikan masyarakat maupun perangkat desa segera disampaikan ke dinas terkait,” katanya, Jumat (14/11/2025).

    Di Desa Balongpanggang, Kecamatan Balongpanggang. Anton sapaan akrabnya menyatakan melalui serap aspirasi ini. Pemuktahiran data aset desa terus dilakukan. Pasalnya, jika dikelola dengan baik bisa menjadi pendapatan yang hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Kami ingin memastikan seluruh usulan dapat ditampung, dan diperjuangkan dalam rapat pembahasan anggaran. Yang pasti endingnya adalah masyarakatnya akan lebih maju,” tuturnya.

    Sementara itu, Plt Camat Balongpanggang Nursalim menuturkan, dari aspirasi ini keluhan warganya mengenai status GG desa bisa lebih jelas lagi.

    “Permasalahan itu sampai sekarang masih menjadi kendala di sejumlah desa di tempat kami. Mohon segera dituntaskan supaya statusnya jelas,” urainnya.

    Hal senada juga dilakukan oleh Imron Rosyadi yang juga anggota komisi III. Dirinya mendatangi komunitas nelayan di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah.

    Di sentra pengelolaan dan budidaya ikan tersebut, Imron mendengarkan serta mencatat keluhan perwakilan tiga kelompok mulai dari petani tambak, nelayan dan perempuan pesisir.

    “Kita tidak bisa menyelesaikan masalah nelayan tanpa melihat ekosistemnya, termasuk petani tambak dan peran besar perempuan pesisir dalam menopang ekonomi keluarga,” urainya.

    Anggota dewan muda ini berkomitmen seluruh masukan dikawal dan diperjuangkan di parlemen supaya bisa mendapatkan skala prioritas anggaran.

    Munawar salah satu petani tambak budidaya ikan mengaku dirinya lega bisa menyampaikan uneg-unegnya ke anggota dewan. Sebab, selama ini dirinya kesulitan mendapat pupuk karena aturannya sudah dicabut oleh pemerintah.

    “Kalau bisa subsidi pupuk buat petani tambak direalisasikan lagi karena dampaknya sangat membantu dan meringankan beban biaya bagi budidaya ikan,” pungkasnya. [dny/ian]

  • Wapres Gibran: Presiden Prabowo setuju bentuk Ditjen Pesantren

    Wapres Gibran: Presiden Prabowo setuju bentuk Ditjen Pesantren

    Ditjen Pesantren ini dibentuk sebagai bukti bahwa pemerintah hadir, hadir langsung dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengatakan bahwa pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, Kementerian Agama, telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendukung pengembangan pesantren di seluruh Indonesia.

    Hal itu disampaikan Wapres dalam Silaturahmi Nasional Alumni Buntet Pesantren, di Lapangan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MANU) Putra Buntet Pesantren, Kabupaten Cirebon, Kamis (23/10).

    “Ini sebenarnya ada kabar gembira sekaligus kado istimewa dari Bapak Presiden. Jadi, Bapak Presiden sudah memberikan persetujuan untuk pembentukan Ditjen Pesantren di Kementerian Agama,” katanya melalui Sekretariat Wakil Presiden, di Jakarta, Jumat.

    Wapres mengatakan, pembentukan Ditjen Pesantren bukan sekadar langkah administratif, tetapi merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran pesantren dalam tiga bidang utama, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

    “Ditjen Pesantren ini dibentuk sebagai bukti bahwa pemerintah hadir, hadir langsung dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

    Dalam agenda menyongsong tiga abad berdirinya pesantren tertua di Cirebon tersebut, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada para kiai, nyai, dan santri yang telah menjaga nilai-nilai Islam moderat dan memperkokoh karakter kebangsaan.

    Ia menilai, selama berabad-abad pesantren telah menjadi pilar utama pembentukan jati diri bangsa yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing.

    Sebagai pesantren tertua di Cirebon, Buntet Pesantren dinilai memiliki kontribusi besar dalam membangun fondasi keislaman dan kebangsaan.

    Wapres pun mengucapkan terima kasih kepada para pengasuh, alumni, dan santri yang terus melestarikan tradisi keilmuan serta pengabdian untuk umat.

    “300 tahun bukan waktu yang singkat. Ini adalah bukti kiprah Buntet yang besar dalam membangun fondasi bangsa,” ujarnya.

    Menutup sambutannya, Wapres mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo agar program pembangunan nasional dapat berjalan optimal hingga ke daerah.

    “Saya ingin nanti ke depan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa lebih bersinergi melibatkan santri-santri, melibatkan Pondok, melibatkan alumni Pondok,” pesan Wapres.

    Ia juga berharap berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

    “Dan saya ingin program-program visi-misi dari Bapak Presiden bisa tereksekusi baik di daerah, [seperti] MBG, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan minggu ini ada pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai). Saya mohon agar dapat terdistribusi dengan baik dan bisa tepat sasaran,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menilai bahwa tiga abad perjalanan Buntet merupakan bukti bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga institusi peradaban.

    Menurutnya, Buntet telah melahirkan generasi penerus bangsa yang berakidah kuat, bermoral, dan bersemangat kebangsaan.

    Sebelum menghadiri acara utama, Wapres terlebih dahulu berziarah ke makam KH Abbas Buntet, salah satu ulama besar Pesantren Buntet. Dalam ziarah tersebut, Wapres mendoakan almarhum atas jasa besar dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan di Indonesia.

    Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Aminuddin Ma’ruf.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Agen Travel Minta Pemprov Jatim Bangun Jalur Penyelamatan di Gunung Bromo
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        19 September 2025

    Agen Travel Minta Pemprov Jatim Bangun Jalur Penyelamatan di Gunung Bromo Surabaya 19 September 2025

    Agen Travel Minta Pemprov Jatim Bangun Jalur Penyelamatan di Gunung Bromo
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Astana Pariwisata Tapal Kuda (Asparta) mendukung usulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengenai pembuatan jalur penyelamatan menuju Bromo.
    Bagi banyak agen travel atau perjalanan terutama sopir-sopir bus pariwisata, jalur penyelamatan itu sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat sehingga bisa mengantisipasi banyak korban kecelakaan.
    Ketua Asparta Ahmad Imron Rosyadi berharap Pemerintah Provinsi Jatim terus mengawal hal tersebut.
    Bila menjadi wewenang pemerintah pusat, tambahnya, gagasan itu diharapkan bisa segere terealisasi.
    “Jalur penyelamatan darurat di Bromo sangat dibutuhkan,” kata Imron usai melakukan tahlilan di rumahnya di Kelurahan Kebon Agung Kecamatan Kaliwates, Jember, Jumat (19/8/2025).
    Ahmad menyebut, Dieng di Wonosobo telah memiliki jalur alternatif tersebut.
    “Kenapa di Bromo tidak ada?,” tanyanya.
    Namun, pihaknya berharap tak hanya di jalur Bromo nantinya yang dibangun jalan alternatif untuk penyelamatan.
    Tapi juga jalur-jalur lain terutama daerah wisata yang sangat ekstrem dan curam.
    Seperti jalur Kawah Ijen di Bondowoso dan Banyuwangi, Piket Nol Lumajang, hingga Arak-arak Situbondo.
    Di Jember, tambahnya, destinasi wisata yang perlu dibangun jalur penyelamatan ialah Tanjung Papuma dan Rembangan.
    Menurutnya, jalur alternatif itu sangat membantu para pengguna jalan tak hanya bus pariwisata, tetapi juga truk dan mobil pribadi.
    “Kami hampir tahu persis di lapangan, ini sangat penting. Mohon pemerintah turun mewujudkan betul jalur alternatif,” tegasnya.
    Pemilik agen perjalanan di Jember itu menyampaikan duka cita mendalamnya atas kecelakaan bus di jalur Bromo yang menewaskan 9 orang pada Minggu (14/9/2025) lalu.
    Ahmad bersama belasan anggota Asparta menggelar tahlilan dan do’a bersama untuk para korban kecelakaan maut itu.
    “Kami sangat peduli sebagai sesama pelaku pariwisata, semoga korban yang meninggal diterima oleh Allah, yang sakit disembuhkan, serta keluarga yang ditinggalkan bersabar,” katanya.
    Acara tahlil itu diikuti oleh perwakilan agen perjalanan wisata, PO bus, dan tour leader dari Jember, Banyuwangi, hingga Bondowoso, Jawa Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Janji Bupati Fawait Meleset Lagi, Warga Gelar Can-Macanan Kadduk di Bandara Jember

    Janji Bupati Fawait Meleset Lagi, Warga Gelar Can-Macanan Kadduk di Bandara Jember

    Jember (beritajatim.com) – Warga menggelar pertunjukan can macanan kadduk di halaman Bandara Notohadinegoro Kabupaten Jember, Jawa Timur, setelah janji Bupati Muhammad Fawait soal jadwal penerbangan komersial perdana meleset lagi, Kamis (18/9/2025).

    Can-macanan kadduk adalah seni tradisi khas Jember, yang menampilkan pertunjukan harimau gadungan dari karung goni dengan iringan saronen, sebuah musik khas Madura. Dalam bahasa Madura, can-macanan berarti harimau gadungan dan kadduk berarti karung,

    Pemrakarsa pertunjukan ini adalah Jumantoro, seorang tokoh petani dan warga Kecamatan Arjasa. Dia tak hanya mengajak kelompok seni tradisi Satria Muda, namun juga membawa dua buah tumpeng.

    Jumantoro sebenarnya berharap kehadiran pertunjukan kesenian can-macanan kadduk ini bisa menghibur calon penumpang pesawat. “Kami urunan demi rasa bangga terhadap bandara yang katanya ada penerbangan pada 18 September 2025,” katanya.

    Namun Jumantoro menelan kekecewaan. “Ternyata zonk. Hari ini tidak ada penerbangan. Kami atas nama masyarakat Jember yang tergabung dalam Forum Peduli Jember merasa sangat kecewa,” katanya.

    Bukan sekali ini saja Jumantoro menggelar aksi. Delapan hari sebelumnya, Rabu (10/9/2025), dia datang ke Bandara Notohadinegoro untuk menerbangkan tiga ekor burung merpati sebagai simbol rasa syukur. Namun simbol rasa syukur berubah menjadi simbol kekecewaan setelah jadwal penerbangan perdana ditunda dengan alasan situasi nasional.

    Di sejumlah media massa, Bupati Muhammad Fawait memang menyampaikan bahwa penerbangan komersial perdana akan digelar pada 10 September 2025. Dia kemudian merevisi jadwal itu menjadi 18 September 2025.

    “Enggak usah khawatir. Gus Fawait enggak akan bohong. Jadi tanggal 18 kami akan memulai penerbangan reguler. Awas ya, yang ngomong bohong nggak ikut terbang bareng saya,” kata Fawait, Minggu (14/9/2025).

    Namun lagi-lagi janji itu meleset. Jadwal penerbangan perdana maskapai Fly Jaya dengan rute Bandara Notohadinegoro Jember-Bandara Halim Perdanakusuma berubah menjadi 23 September 2025.

    “Kami Pemkab Jember menyampaikan permohonan maaf atas penyesuaian jadwal. Penyesuaian dilakukan demi keamanan, kenyamanan, dan kebanggaan Jember,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Regar Jeane Dealen Nangka yang didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono, Rabu (17/9/2025) malam.

    Achmad Imron Rosyadi, Ketua Astana Pariwisata Tapal Kuda (Asparta) Jember, juga melontarkan kekecewaannya saat diwawancarai di Bandara Notohadinegoro. “Sangat kecewa, seharusnya informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak ada perubahan,” katanya.

    “Saya datang ke sini pertama sangat bangga, karena kata Kepala Dinas Perhubungan, ada launching penerbangan pesawat Jember-Jakarta pada 18 September. Namun informasi terbaru yang kami dapat, ada perubahan pada 23 September 2025,” katanya.

    Achmad berharap jadwal penerbangan perdana pada 23 September 2025 tak meleset lagi. “Kami dari Asparta siap mendukung program-program pariwisata di Jember,” katanya. [wir]

  • Dukung Peningkatan SDM, Bupati Cirebon Sambut Baik Program Telkom untuk Guru Digital – Page 3

    Dukung Peningkatan SDM, Bupati Cirebon Sambut Baik Program Telkom untuk Guru Digital – Page 3

    Liputan6.com, Cirebon Program Indonesia Digital Learning (IDL) 2025 yang diselenggarakan oleh PTTelkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui Telkom Regional II, memperoleh dukungan dari BupatiCirebon Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memperkuat transformasi digital di sektor pendidikan.

    Mengusung tema ‘Guru Jabar Jago Digital’, pelatihan ini diikuti oleh 100 guru dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Kegiatan berfokus pada pelatihan Digital Deep Learning & Creative Teachingdengan pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis digital.

    Perbesar

    Sonya Soraya dan Nugroho Setio Budi dari Telkom menyerahkan cinderamata kepada Bupati Cirebon Imron Rosyadi. (Foto: Dok. Telkom Indonesia)… Selengkapnya

    Dalam sambutannya, General Manager Telkom Priangan Timur Nugroho Setio Budi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Telkom dalam mendukung digitalisasi pendidikan dan pengembangan talenta digital. “Pelatihan ini diharapkan dapat memicu kreativitas guru dalam menciptakan pembelajaran inovatif yang relevan dengan kebutuhan generasi masa depan,” ujarnya.

    Perbesar

    (Kiri ke kanan) Perwakilan Telkom, Bupati Cirebon, dan Kadisdik Jabar hadir dalam acara Indonesia Digital Learning (IDL) 2025…. Selengkapnya

    IDL 2025 juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh sertifikasi BNSP bertema teknologi digital, sejalan dengan program prioritas Kementerian Pendidikan untuk meningkatkankualifikasi dan kesejahteraan guru.

    Kehadiran Bupati Cirebon bersama jajaran Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan industri dalam mendorong transformasi pendidikan yang inklusif dan berdaya saing.

  • 376 Jamaah Haji Kloter 11 Asal Sidoarjo Dilepas Bupati Subandi

    376 Jamaah Haji Kloter 11 Asal Sidoarjo Dilepas Bupati Subandi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sebanyak 376 jamaah haji asal Kabupaten Sidoarjo yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 11 secara resmi dilepas keberangkatannya oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi pada Minggu (4/5/2025). Prosesi pelepasan berlangsung di Pendopo Delta Wibawa dan menjadi momen penuh haru sekaligus semangat spiritual bagi para calon tamu Allah.

    Pemkab Sidoarjo menyiapkan 8 unit bus untuk mengantar jamaah menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Selain itu, 2 unit ambulans juga disiagakan guna melayani jamaah lansia dan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Kloter 11 ini merupakan kelompok pertama dari total 9 Kloter asal Sidoarjo yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci tahun ini.

    Kepedulian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya tampak dari fasilitas transportasi, namun juga dari penyediaan seragam batik khas Sidoarjo yang diberikan kepada seluruh jamaah. Seragam ini menjadi bentuk identitas sekaligus kebanggaan tersendiri bagi jamaah yang membawa nama daerahnya dalam ibadah haji.

    Dalam sambutannya, Bupati Subandi memberikan pesan agar para jamaah menjaga kondisi fisik selama menjalankan ibadah. “Jaga kesehatan, jangan lupa membawa obat-obatan dan jangan minum es,” pesannya.

    Ia menekankan pentingnya menjaga stamina dengan konsumsi vitamin, makanan bergizi, serta segera melapor ke petugas jika merasa tidak sehat.

    Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar para jamaah disiplin mengikuti arahan pembimbing haji serta tidak terpisah dari rombongan. Ia berharap semua jamaah haji asal Sidoarjo dapat kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji mabrur.

    “Semoga keberangkatan haji tahun ini berjalan baik dan lancar. Pulang ke tanah air menjadi haji mabrur,” tuturnya penuh harap.

    Selain mendoakan keselamatan jamaah, Bupati Subandi juga menitipkan doa untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Ia berharap para jamaah mendoakan daerahnya agar menjadi Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan para pemimpinnya diberi kemudahan dalam menjalankan tugas.

    “Kepada para jamaah haji kami memohon doanya untuk Kabupaten Sidoarjo. Pimpinan daerah, semua OPD diparingi kemudahan, kelancaran dalam menjalankan tugasnya sampai selesai,” ucapnya.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi

    Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Mufi Imron Rosyadi, dalam keterangannya mengatakan bahwa Kloter 11 merupakan kloter pertama yang berangkat tahun ini. Dari total 2.449 jamaah haji asal Sidoarjo, mereka terbagi dalam 9 Kloter yaitu Kloter 11, 20, 22, 52, 56, 57, 58, 93, dan 97.

    “Jamaah haji kita di Kloter 11 yang tertua berusia 88 tahun atas nama Pak Parimo dari KBIH Al Ikhlas, sedangkan yang termuda di Kloter 11 ini usianya 21 tahun atas nama ibu Widia Nur Ardina,” urainya.

    Ia juga menambahkan bahwa kloter ini terdiri atas 170 jamaah laki-laki dan 204 jamaah perempuan, dengan pendampingan dari lima KBIH, yaitu Al Ikhlas, Al Amanah, Arafah, Al Mubarokah, dan Al Wahyu, serta beberapa jamaah mandiri.

    Seluruh jamaah Kloter 11 dijadwalkan masuk Asrama Haji pukul 07.00 WIB dan akan terbang menuju Arab Saudi pada pukul 01.00 WIB dini hari, termasuk dalam gelombang pertama yang akan langsung mendarat di Madinah. [isa/suf]

  • RUPST CIMB Niaga Finance setujui pembagian dividen Rp232,17 miliar 

    RUPST CIMB Niaga Finance setujui pembagian dividen Rp232,17 miliar 

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance/CNAF), Jumat (11/4) menyetujui pembagian dividen tunai Rp232,17 miliar atau 50 persen dari laba bersih CNAF tahun buku 2024.

    “Adapun sisa laba bersih setelah dikurangi pembayaran dividen tunai ditetapkan sebagai laba ditahan,” kata Presiden Direktur CIMB Niaga Finance Ristiawan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Laba sebelum pajak CIMB Niaga Finance tahun 2024 tumbuh 9,63 persen dari Rp520,44 miliar menjadi Rp570,54 miliar. Sedangkan untuk laba bersih tumbuh 7,45 persen menjadi Rp464,35 miliar sepanjang 2024 dari Rp432,14 miliar pada 2023.

    RUPST CIMB Niaga Finance yang diselenggarakan di Kantor Pusat Perseroan, Tangerang Selatan.l, juga menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas kinerja Direksi selama tahun buku 2024.

    CIMB Niaga Finance mencatatkan pertumbuhan jumlah aset pada 2024 tercatat Rp10,81 triliun, naik 29,03 persen dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2023 sebesar Rp8,38 triliun.

    “Kami mencatatkan kinerja yang positif pada 2024. Kinerja menggembirakan ini mencerminkan konsistensi perseroan dalam menjaga kinerja bisnis dan fokus kami yang berorientasi pada nasabah. Kami berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah yang maksimal dengan fokus pada pertumbuhan bisnis yang profitable dan berkelanjutan,” ujar Ristiawan.

    Total aset kelolaan akhir tahun 2024 juga naik 16,67 persen dari Rp11,26 triliun menjadi Rp13,14 triliun.

    Ristiawan menuturkan hingga akhir 2024, CNAF mencatatkan realisasi kredit mencapai Rp9,96 triliun, meningkat 11,43 persen ketimbang 2023 yang sebesar Rp8,94 triliun.

    Peningkatan tersebut sebagai salah satu penopang melesat pendapatan perseroan 23,28 persen dari Rp1,66 triliun menjadi Rp2,04 triliun pada 2024.

    “Ke depan, kami akan tetap menyediakan solusi keuangan terbaik yang relevan guna menjawab kebutuhan nasabah yang beragam dan terus berkembang, tentunya dengan mengedepankan proses yang sederhana, mudah dan cepat,” tuturnya.

    RUPST juga menyepakati penunjukan kembali Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan pertimbangan bahwa Kantor Akuntan Publik ini memiliki pengalaman dan track record yang baik serta juga merupakan kantor akuntan publik yang digunakan oleh induk perusahaan.

    Selain itu, RUPST juga memutuskan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sesuai laporannya tanggal 7 Maret 2025 dengan pendapat “Laporan Keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”, posisi keuangan PT CIMB Niaga Auto Finance pada 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia.

    Selanjutnya, dalam RUPST juga menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan dengan mengangkat Iris Savitri sebagai anggota Direksi Perseroan, berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya yang diselenggarakan setelah pengangkatannya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

    Perseroan juga mengumumkan pengangkatan kembali Lani Darmawan dan Koei Hwei Lien masing-masing sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya yang diselenggarakan setelah pengangkatannya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

    Guna memperkuat fungsi pengawasan, RUPST menyambut Bapak Jeffrey Kairupan sebagai Komisaris Independen Perseroan yang efektif sejak 24 Maret 2025 berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor KEP-55/PL.02/2025.

    Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

    Direksi

    Presiden Direktur : Ristiawan

    Direktur : M Imron Rosyadi Nur, ST

    Direktur : Antonius Herdaru Danurdoro

    Direktur : Michael Angga

    Direktur : Iris Savitri

    Dewan Komisaris

    Presiden Komisaris : Lani Darmawan

    Komisaris : Koei Hwei Lien

    Komisaris : Noviady Wahyudi

    Komisaris Independen : Serena Karlita Ferdinandus

    Komisaris Independen : Hidayat Dardjat Prawiradilaga

    Komisaris Independen : Jeffrey Kairupan

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025