Xcloud.id

Tag: Immanuel Ebenezer

  • Wamenaker Bakal Sambangi Lagi Sritex Pekan Depan, Ini Agendanya

    Wamenaker Bakal Sambangi Lagi Sritex Pekan Depan, Ini Agendanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengaku akan kembali mendatangi PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex pada Rabu (8/1/2025) mendatang. 

    Wamenaker Immanuel menjelaskan dirinya akan kembali mendatangi Sritex untuk memastikan situasi dan status pekerja agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    “Tanggal 8 nanti akan datang ke Sritex, agendanya ingin menanyakan situasi Stritex dan kawan-kawan buruh masih ada PHK [atau tidak],” kata Immanuel kepada Bisnis, Minggu (5/1/2025). 

    Menurutnya, hingga saat ini, tidak ada PHK yang dilakukan oleh manajemen Sritex. Namun, nasib keberlanjutan usaha Sritex saat ini berada di tangan kurator.

    Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, buruh pabrik Sritex Group berencana menggelar aksi damai ke Jakarta pada 14-15 Januari 2025, dengan estimasi massa sebanyak 10.000 pekerja.

    Hal ini menyusul penolakan kasasi atas putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex serta tiga anak usahanya. Adapun, putusan penolakan kasasi dengan Nomor Perkara : 1345 K/PDT.SUS-PAILIT 2024 tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso pada Rabu, (18/12/2024). 

    Aksi damai dilakukan di sejumlah titik, yakni Istana Presiden, DPR RI, Mahkamah Agung (MA), Kemenko Ekonomi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN.  

    Buruh akan mengerahkan 200 bis sebagai akomodasi ribuan pekerja yang aksi ke Jakarta 2 pekan lagi. Adapun, tuntutan buruh yakni keberlangsungan kerja dan kelangsungan usaha Sritex. 

    “Kami berencana melakukan aksi damai ke kantor presiden Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. Kami berkonsolidasi dan menampung aspirasi seluruh pekerja Sritex Group yang menginginkan pemerintah hadir secara nyata dalam penyelesaian polemik permasalahan kepailitan Sritex Group,” ujar Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto.

  • Pesan Menaker ke 10.000 Buruh Sritex Demo Besar-besaran di Jakarta

    Pesan Menaker ke 10.000 Buruh Sritex Demo Besar-besaran di Jakarta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ribuan karyawan PT Sri Isman Rejeki Tbk atau Sritex berencana menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada 14-15 Januari 2025. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menitip pesan kepada 10.000 karyawan yang dikatakan akan hadir. 

    Yassierli mengatakan mengapresiasi aksi unjuk rasa tersebut, karena merupakan hak setiap orang. Namun, ia berpesan agar menjunjung tinggi musyawarah bersama antara pekerja Sritex, manajemen, dan kurator. 

    “Jadi kita tentu apresiasi itu. Tetapi di lain sisi, ini ‘kan untuk kasusnya Sritex, sebenarnya kita berharap bukan itu solusinya. Kita berharap teman-teman pekerja, manajemen dan kurator itu bisa duduk bersama, bermusyawarah. Apalagi ‘kan sekarang proses hukum terkait dengan Peninjauan Kembali (PK) sedang berjalan,” ucap Yassierli, seperti dikutip oleh detikcom, Minggu (5/1/2025).

    Yassierli juga mengatakan permasalahan yang dialami Sritex adalah masalah yang harus diselesaikan lintas kementerian, tidak hanya oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saja.

    “Perlu saya sampaikan bahwa urusan Sritex ini ‘kan tidak hanya terkait dengan Kemnaker. Ini ‘kan sebenarnya lintas kementerian. Kami sangat memahami aspirasi dari teman-teman serikat pekerja,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Yassierli mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Wamenaker Immanuel Ebenezer, dan akan menggelar diskusi lintas kementerian besok.

    “Kita akan coba bahas besok, ya. Mungkin saya akan minta Pak Wamenaker nanti. Daripada mereka jauh-jauh ke Jakarta ya, mungkin. Tetapi ini mungkin baru rencana, kita akan coba diskusikan besok dengan teman-teman di lintas kementerian juga,” ujarnya.

    Rencana aksi ini menyusul atas keputusan MA yang menolak kasasi dengan Nomor Perkara 1345 K/PDTSUS-PAILIT/2024. Kasasi diajukan Sritex atas putusan pailit dari Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Oktober 2024 karena tak mampu melunasi utang.

    Secara keseluruhan, akan ada sembilan titik lokasi demo. Tiga lokasi utamanya yakni Istana Presiden, Gedung DPR RI, Gedung Mahkamah Agung (MA). Menyusul lokasi lain yaitu Kantor Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN.

    (fab/fab)

  • 10 Ribu Buruh Sritex akan Geruduk Istana 14 sampai 15 Januari, Siapkan 200 Bus dari Solo – Halaman all

    10 Ribu Buruh Sritex akan Geruduk Istana 14 sampai 15 Januari, Siapkan 200 Bus dari Solo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 10 ribu pekerja Sri Rejeki Iman Textile Tbk atau Sritex akan melakukan unjuk rasa di Jakarta pada pekan depan. 

    Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, mengatakan rencana unjuk rasa itu telah disepakati dalam rapat koordinasi. 

    “Sesuai hasil rakor hari ini terkait rencana aksi buruh Sritex ke Jakarta akan kami laksanakan pada hari Selasa – Rabu, tanggal 14-15 Januari 2025,” tutur Slamet dalam keterangan, Jumat (3/12/2025).

    Slamet menambahkan bahwa rencana aksi itu akan dimatangkan setelah audiensi dengan DPRD Sukoharjo.

    “Akan kita matangkan lagi koordinasi setelah aksi di DPRD Sukoharjo hari Senin, 6 Januari 2025,” ujarnya.

    Slamet mengestimasi akan ada 10 ribu buruh Sritex yang akan berdemo selama dua hari berturut-turut. Ribuan pekerja itu akan berangkat dari Kota Surakarta dengan menaiki 200 armada bus. Slamet mengatakan rombongan akan bertandang ke Jakarta pada Senin, 13 Januari 2025.

    Sesampainya di Jakarta nanti, Slamet memilih Monumen Nasional sebagai titik kumpul aksi. “Kami akan sampaikan tuntutan keberlangsungan kerja dan usaha Sritex,” kata Slamet menyebutkan tujuan dari demonstrasi. Ia berujar ada sembilan target instansi, termasuk Mahkamah Agung yang mengukuhkan kepailitan Sritex lewat putusan kasasi.

    Para pekerja Sritex tak hanya menyasar Mahkamah Agung saja, tetapi juga kementerian-kementerian terkait. Khususnya, kementerian yang telah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan Sritex, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

    Selain itu, dia menyebut, ribuan pekerja Sritex rencananya juga akan melakukan aksi demo di depan Istana Negara dan Gedung DPR/MPR. “Nanti rencananya aksi akan kami lakukan selama dua hari, karena banyak yang dituju. Kami akan datangi semua,” kata dia pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Slamet juga menyampaikan kekecewaannya pada pemerintah. Dia menilai, hingga putusan kasasi yang memperkuat status kepailitan Sritex keluar, pemerintah masih belum melakukan langkah konkret. Sementara hingga saat ini, kondisi pabrik Sritex masih belum dapat beroperasi dengan optimal karena tidak adanya bahan baku yang impor.

    Adapun, izin impor dan ekspor Sritex sedang dibekukan karena status pailit. Hal ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pekerja Sritex yang dirumahkan, dari yang awalnya 2.500 kini bertambah menjadi 3.500 pekerja. “Jika kondisi ini terus berlanjut, lama-lama bisa PHK (pemutusan hubungan kerja),” ucap Slamet. Ia mengatakan, ribuan pekerja yang dirumahkan itu utamanya yang bekerja di bagian pemintalan. Perusahaan masih terkendala dalam memasok bahan baku, sehingga mereka kini tak memiliki sesuatu untuk dikerjakan.

    Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut aksi unjuk rasa merupakan hak setiap orang. Hanya saja, ia berharap para pekerja Sritex bisa duduk bersama manajemen hingga kurator yang ditunjuk pengadilan untuk bermusyawarah. “Kan untuk kasusnya Sritex, sebenarnya kita berharap bukan itu solusinya. Kita berharap teman-teman pekerja, manajemen, dan kurator itu bisa duduk bersama, bermusyawarah. Apalagi kan sekarang proses hukum terkait dengan Peninjauan Kembali (PK) sedang berjalan,” ujar dia, Sabtu (4/1/2025).

    Di samping itu, Yassierli menambahkan permasalahan yang dialami perusahaan tekstil raksasa itu bukan menjadi perkara yang harus diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, melainkan lintas kementerian lain juga turut terlibat. “Perlu saya sampaikan bahwa urusan Sritex ini kan tidak hanya terkait dengan Kemnaker. Ini kan sebenarnya lintas kementerian. Kami sangat memahami aspirasi dari teman-teman serikat pekerja,” tambahnya.

    Ia juga akan berkoordinasi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer untuk mendiskusikan persoalan Sritex, bersama lintas kementerian lain besok. “Kita akan coba bahas besok, ya. Mungkin saya akan minta Pak Wamenaker nanti. Daripada mereka jauh-jauh ke Jakarta ya, mungkin. Tetapi ini mungkin baru rencana, kita akan coba diskusikan besok dengan teman-teman di lintas kementerian juga,” ujarnya.

    Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Sritex terkait putusan dari Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan perusahaan tekstil terbesar tersebut pailit. Putusan itu dibacakan dalam sidang pada Rabu, 18 Desember 2024 lalu. “Amar Putusan: Tolak,” bunyi putusan tersebut seperti dikutip dari laman resmi MA, Kamis, 19 Desember 2024.(tribun network/lit/dod)

  • Kemenaker Respons Rencana Aksi 10.000 Buruh Sritex Geruduk Jakarta

    Kemenaker Respons Rencana Aksi 10.000 Buruh Sritex Geruduk Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih mengusahakan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex usai diputus pailit.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan pihaknya bakal memanggil kurator untuk menanyatakan tindak lanjut terkait nasib Sritex.

    “Kita tetap fokus untuk tidak ada PHK. Makanya kita nanti coba tanya kurator, bagaimana tanggung jawab mereka setelah ini [Sritex] dipailitkan,” kata Immanuel kepada Bisnis, Sabtu (4/1/2024).

    Immanuel juga mengatakan Kemenaker telah mendatangi manajemen Sritex dan menjamin tidak ada PHK. Namun keputusan saat ini ada di kurator.

    “Kalau ada [PHK] ya silakan ingat, mereka [kurator] bertanggung jawab masa depan buruh. Ketika ada anak buruh yang tidak sekolah, ketika rumah disita, ini semua tanggung jawab mereka,” tegasnya.

    Meski demikian, Immanuel menyatakan Kemenaker telah hadir sebagai representasi pemerintah. Posisi Kemenaker, imbuhnya, hadir bagi para buruh Sritex.

    Terkait dengan rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar oleh buruh Sritex pada 14-15 Januari 2025 di Jakarta, Immanuel menyatakan Kemenaker akan menyambut para buruh tersebut. Dia mengatakan rencana aksi buruh Sritex merupakan hak konstitusional yang harus dihormati.

    “Kementerian Ketenagakerjaan menyambut dengan hangat lah ya kedatangan mereka [butuh Sritex], karena itu hak konstitusi mereka harus kita Jaga dan lindungi,” ujarnya.

    Sebelumnya, buruh pabrik Sritex Group mengumumkan rencana aksi damai ke Jakarta akan dilakukan pada 14-15 Januari 2025 dengan estimasi massa sebanyak 10.000 pekerja dikerahkan.

    Hal ini menyusul penolakan kasasi atas putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex serta tiga anak usahanya. Adapun, putusan penolakan kasasi dengan Nomor Perkara: 1345 K/PDT.SUS-PAILIT 2024 tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso pada Rabu, (18/12/2024).

    Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan, pihaknya telah sepakat melalui rapat koordinasi dengan buruh Sritex untuk melakukan aksi ke sejumlah kantor kementerian/lembaga negara hingga Istana Presiden di Jakarta.

  • Menaker Respons Rencana 10 Ribu Buruh Sritex Unjuk Rasa ke Istana

    Menaker Respons Rencana 10 Ribu Buruh Sritex Unjuk Rasa ke Istana

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons rencana 10 ribu pekerja PT Sri Isman Rejeki Tbk atau Sritex menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada 14-15 Januari 2025 mendatang.

    Aksi unjuk rasa itu dilakukan usai pengajuan kasasi Sritex atas status pailitnya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Dengan putusan ini, status pailit tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

    Menurut Yassierli, aksi unjuk rasa merupakan hak setiap orang.

    Hanya saja, ia berharap para pekerja Sritex bisa duduk bersama manajemen hingga kurator yang ditunjuk pengadilan untuk bermusyawarah.

    “Kan untuk kasusnya Sritex, sebenarnya kita berharap bukan itu solusinya. Kita berharap teman-teman pekerja, manajemen, dan kurator itu bisa duduk bersama, bermusyawarah. Apalagi kan sekarang proses hukum terkait dengan Peninjauan Kembali (PK) sedang berjalan,” ujar dia, Sabtu (4/1), melansir detikcom.

    Di samping itu, Yassierli menambahkan permasalahan yang dialami perusahaan tekstil raksasa itu bukan menjadi perkara yang harus diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, melainkan lintas kementerian lain juga turut terlibat.

    “Perlu saya sampaikan bahwa urusan Sritex ini kan tidak hanya terkait dengan Kemnaker. Ini kan sebenarnya lintas kementerian. Kami sangat memahami aspirasi dari teman-teman serikat pekerja,” tambahnya.

    Ia juga akan berkoordinasi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer untuk mendiskusikan persoalan Sritex, bersama lintas kementerian lain besok.

    “Kita akan coba bahas besok, ya. Mungkin saya akan minta Pak Wamenaker nanti. Daripada mereka jauh-jauh ke Jakarta ya, mungkin. Tetapi ini mungkin baru rencana, kita akan coba diskusikan besok dengan teman-teman di lintas kementerian juga,” ujarnya.

    Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanta sebelumnya mengatakan keputusan untuk berunjuk rasa ke Jakarta ini berdasarkan pada hasil rapat koordinasi (Rakor) terkait rencana aksi buruh Sritex ke Jakarta.

    “Hari Selasa sampai dengan Rabu, 14-15 Januari 2025. Estimasi massa 10 ribu. Estimasi armada 200 bus,” ujar Slamet dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1).

    Slamet menjelaskan pihaknya telah menetapkan sejumlah titik lokasi aksi. Adapun tiga lokasi utamanya yakni Istana Presiden, Gedung DPR RI, Gedung Mahkamah Agung (MA).

    Secara keseluruhan, akan ada sembilan titik lokasi demo. Selain tiga lokasi yang telah disebutkan di atas, antara lain ada Kantor Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN.

    “Tuntutan keberlangsungan kerja dan kelangsungan usaha Sritex,” ujarnya.

    Slamet mengatakan rencana demonstrasi ini buntut inkracht-nya putusan pailit perusahaan usai MA menolak kasasi.

    MA memutuskan menolak kasasi dengan Nomor Perkara 1345 K/PDTSUS-PAILIT/2024. Adapun kasasi diajukan Sritex atas putusan pailit dari PN Semarang pada Oktober 2024 karena tak mampu melunasi utang.

    “Kami selaku pekerja Sritex Group yang terdampak langsung atas putusan kasasi MA, merasakan tidak adanya keadilan bagi kami, para pekerja yang merupakan golongan masyarakat kelas bawah di negeri ini,” ujar Slamet.

    “Alih-alih bermimpi bisa naik kelas, kami justru dihadapkan pada ancaman PHK dan ketidakpastian, yang pasti akan membuat nasib kami semakin terpuruk jika pemerintah tidak segera turun tangan,” sambungnya.

    Slamet mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Namun pihaknya merasa perlu dilakukan langkah lanjutan demi menggerakkan hati pemerintah dalam mendorong upaya penyelamatan Sritex.

    Oleh karena itu, para pekerja Sritex memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi.

    “Kami bermaksud menggugah hati para pemimpin dan penegak hukum negeri ini, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto agar mendengarkan jerit tangis kami. Kami berencana melakukan Aksi Damai ke kantor Presiden Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta,” kata Slamet.

    Ia juga menegaskan para pekerja ingin tetap dapat bekerja dengan tenang seperti dulu dan melihat kelangsungan usaha tetap terjaga.

    Menurutnya, kesejahteraan pekerja hanya bisa diperoleh kalau pekerja memiliki pekerjaan, bekerja dan menerima upah, bukan berapa besar pesangon jika pailit ini dilakukan dan pemberesan aset dilakukan oleh kurator.

    (del/sfr)

  • Pengemudi Ojol Ngadu ke Wamenaker Usai Dipanggil Polisi Akibat Demo di Depan Kantor Gojek – Halaman all

    Pengemudi Ojol Ngadu ke Wamenaker Usai Dipanggil Polisi Akibat Demo di Depan Kantor Gojek – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pengemudi Online Bersatu (SPPOB) mengadu ke Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Hal itu karena usai mengadakan aksi demonstrasi di kantor pusat Gojek, Pasaraya Blok M, Jakarta, pada Rabu (18/12/2024), beberapa pengemudi ojol ada yang dimintai klarifikasi oleh pihak kepolisian.

    Adapun aksi demonstrasi tersebut menuntut penolakan terhadap segala bentuk peraturan, tata tertib, kode etik, dan kebijakan sepihak yang dianggap merugikan pengemudi.

    Noel, sapaan akrab Immanuel, berharap persoalan ini tidak berlanjut ke ranah hukum dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

    “Hari ini kita kedatangan kawan-kawan ojek online,” kata Noel ketika menerima audiens SPPOB di kantornya, Jumat (3/1/2025), dikutip dari siaran pers.

    “Mereka menyampaikan terkait kawan-kawan mereka yang kemarin mengadakan aksi, kemudian terjadi insiden kecil yang harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” lanjutnya.

    Noel tak ingin kasus ini melebar ke mana-mana karena ia ingin kondisi di Jakarta tetap kondusif.

    “Kita mau Indonesia lebih baik karena kita harus mengikuti narasi besar Presiden kita, Pak Prabowo Subianto,” ujar Noel.

    Ketua Umum SPPOB Ahmad Sapei atau Kemed mengatakan bahwa saat ini banyak aturan yang tidak rasional yang diterapkan oleh aplikator dan sangat merugikan pengemudi ojol.

    “Hari ini kami datang kepada Pak Wamen selaku perwakilan dari negara untuk memberikan jaminan kepastian bahwa kami akan mendapatkan regulasi yang adil dan mendukung masa depan kami,” kata Kemed.

    Sebagai informasi, aksi demonstrasi pada Rabu (18/12/2024) itu bertajuk “SERUAN AKSI 1812 KANTOR GOJEK PASARAYA BLOK M JAKARTA”.

    Tribunnews kala itu mencoba menelusuri media sosial X untuk mencari informasi terkait dengan aksi demonstrasi pengemudi ojek online hari ini.

    Dari hasil penelusuran, akun X rains_wi** mengunggah poster yang berisikan tuntutan aksi tersebut. Berikut empat tututannya:

    1. Mendesak management Gojek untuk segera membatalkan point satu (1) dan point lima belas (15) pada kolom pelanggaran tingkat lima (v) serta point sebelas (11) pada kolom pelanggaran tingkat empat (iv) pada peraturan tata tertib Gojek yang baru

    2. Menolak dengan tegas segala macam bentuk peraturan, tata tertib, kode etik, dan yang sejenisnya yang dibuat secara sepihak dan merugikan pihaj pengemudi

    3. Melibatkan mitra pengemudi dalam setiap pengambilan keputusan

    4. Melibatkan mitra pengemudi dalam merumuskan perjanjian kemitraan

  • Wamenaker Terima Audiensi Serikat Pekerja Pengemudi Ojol – Page 3

    Wamenaker Terima Audiensi Serikat Pekerja Pengemudi Ojol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menerima audiensi Serikat Pekerja Pengemudi Online Bersatu (SPPOB) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Wamenaker mendengarkan aspirasi perwakilan pengemudi online terkait beberapa rekannya yang dimintai klarifikasi oleh pihak kepolisian akibat aksi demonstrasi bertajuk “SERUAN AKSI 1812” di depan kantor Gojek Pasaraya Blok M, Jakarta.

    Aksi demonstrasi tersebut menuntut penolakan terhadap segala bentuk peraturan, tata tertib, kode etik, dan kebijakan sepihak yang dianggap merugikan pengemudi.

    Atas aspirasi yang disampaikan SPPOB, Wamenaker berharap persoalan ini tidak berlanjut ke ranah hukum dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

    “Hari ini kita kedatangan kawan-kawan ojek online. Mereka menyampaikan terkait kawan-kawan mereka yang kemarin mengadakan aksi, kemudian terjadi insiden kecil yang harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” kata Wamenaker.

    “Semoga kasus ini tidak melebar ke mana-mana, karena kita ingin Jakarta kondusif, Indonesia kondusif. Kita mau Indonesia lebih baik, karena kita harus mengikuti narasi besar Presiden kita, Pak Prabowo Subianto,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Umum SPPOB, Ahmad Sapei (Kemed), berharap negara hadir untuk memberikan perlindungan yang lebih serius dan menyeluruh terhadap nasib para pengemudi online termasuk pengemudi ojol.

    “Saat ini banyak aturan yang tidak rasional yang diterapkan oleh aplikator dan sangat merugikan kami. Hari ini kami datang kepada Pak Wamen selaku perwakilan dari negara untuk memberikan jaminan kepastian bahwa kami akan mendapatkan regulasi yang adil dan mendukung masa depan kami,” pungkas Kemed.

     

  • Horor! Begini Kronologi 60 Pabrik Tekstil RI Kolaps-PHK 250 Ribu Orang

    Horor! Begini Kronologi 60 Pabrik Tekstil RI Kolaps-PHK 250 Ribu Orang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiraswasta mengungkapkan kronologis di balik kolapsnyaa 60 pabrik tekstil yang menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 250 ribu buruh selama periode 2022-2024. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis serius yang melanda industri tekstil nasional akibat derasnya tekanan barang impor, baik legal maupun ilegal.

    Menurut Redma, industri tekstil Indonesia sebetulnya telah pulih dari dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2022.

    “Sepanjang 2022, pertumbuhan industri kita sudah mencapai 9%, artinya kita sudah positif,” ungkap Redma kepada CNBC Indonesia, Jumat (3/1/2025).

    Pulihnya industri saat itu, katanya, didorong oleh kebijakan “zero COVID” diberlakukan China, yang menyebabkan pelabuhan Negeri Tirai Bambu itu ditutup hingga kuartal III-2022. Karena itu, pasar lokal Indonesia sepenuhnya didominasi oleh produk dalam negeri, dan pertumbuhan industri pulih. Namun, situasi berubah drastis pada kuartal IV-2022 ketika China mulai melonggarkan kebijakan tersebut.

    “Pelabuhan di China mulai dibuka, dan barang-barang dari sana mulai membanjiri pasar Indonesia,” sambungnya.

    Kondisi tersebut menandai awal dari tekanan besar pada industri tekstil lokal.

    Masuknya produk impor dari China, yang dijual dengan harga sangat murah akibat overstock selama hampir dua tahun, menjadi faktor utama yang memukul industri tekstil Indonesia sepanjang 2023.

    Foto: Suasana kondisi ribuan alat mesin jahit yang ditutup kain dan tidakk terpakai di kawasan pabrik garmen, Kabupaten, Bogor, Kamis, (13/6/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Suasana kondisi ribuan alat mesin jahit yang ditutup kain dan tidakk terpakai di kawasan pabrik garmen, Kabupaten, Bogor, Kamis, (13/6/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    “Barang-barang dari China masuk dalam jumlah besar, menekan produk lokal. Sepanjang 2023, banyak perusahaan mulai mengurangi tenaga kerja, mulai ada PHK,” ungkap dia.

    Meski demikian, pada 2023 sebagian besar perusahaan masih mampu bertahan meskipun dengan kapasitas produksi yang menurun. Banyak pabrik yang mengurangi tenaga kerja mereka secara bertahap sebelum akhirnya benar-benar tutup di tahun berikutnya.

    Namun tahun 2024 menjadi puncak krisis bagi industri tekstil nasional.

    “Sepanjang 2023, PHK terus terjadi. Sementara pada 2024, banyak pabrik akhirnya memutuskan untuk tutup secara permanen,” kata Redma.

    Beberapa contoh mencolok termasuk Alenatex yang mem-PHK 700 pekerja sekaligus menutup pabriknya, serta Asia Pacific Fiber di Karawang yang mem-PHK 2.500 karyawan pada akhir 2024 setelah serangkaian PHK bertahap sebelumnya.

    Selain itu, ada kasus seperti Sulindafin yang memilih tutup penuh pada 2024 setelah beberapa kali menghentikan produksi. Perusahaan ini awalnya melakukan PHK besar-besaran pada 2022, memberikan pesangon, lalu beroperasi kembali dengan sistem kerja harian pada 2023 sebelum akhirnya menyerah pada tekanan pasar.

    Redma menekankan, impor ilegal atau penyelundupan turut memperparah kondisi industri tekstil nasional. Barang-barang ilegal tersebut masuk ke pasar Indonesia dengan harga jauh di bawah rata-rata, membuat produk lokal sulit bersaing.

    “Penyebab utama yang menyebabkan perusahaan-perusahaan ini tutup adalah karena serbuan impor, baik yang legal maupun ilegal,” tegasnya.

    Lebih lanjut, meski APSyFI mencatat total estimasi PHK mencapai 250 ribu orang, Redma mengakui sulitnya mendapatkan data pasti dari tiap perusahaan. Dia pun mengklaim bahwasanya ada lebih dari 250 ribu pekerja ter-PHK dan 60 pabrik yang kolaps.

    “Banyak perusahaan yang tidak melaporkan jumlah PHK mereka secara rinci dan hanya melaporkan ketika mereka tutup sepenuhnya,” jelasnya.

    Data tersebut dihitung berdasarkan penurunan utilisasi produksi yang menjadi indikasi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan membuka data terkait dengan jumlah pabrik tekstil yang kolaps mencapai 60 pabrik dengan jumlah PHK sekitar 250 ribu orang. Ini terjadi dalam kurun waktu 2022 hingga 2024.

    Pria yang akrab disapa Noel tersebut mengungkapkan data tersebut dia dapatkan dari Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI), Redma Gita Wirawasta. Penyebab kolapsnya 60 pabrik tekstil tersebut karena impor ilegal (penyelundupan) yang memperparah kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

    “Menurut APSyFI, dalam dua tahun terakhir 60 pabrik terancam oleh impor ilegal, sehingga terjadi 250 ribu Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja (PHK). Saya bertanya, apakah data APSyFI benar? Kalau benar, maka instansi terkait hendaknya mengambil langkah konkret,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (3/1/2025).

    (wur)

  • Kritik Pendukung Jokowi Terhadap OCCRP: Disebut Bias hingga Duga Ada Pesanan – Halaman all

    Kritik Pendukung Jokowi Terhadap OCCRP: Disebut Bias hingga Duga Ada Pesanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pendukung Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengkritik rilis lembaga nonpemerintah, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang mencantumkan Jokowi sebagai salah satu finalis pemimpin paling korup di dunia.

    Kritik ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Relawan Projo, Handoko, pada Rabu (11/2/2025).

    Kritikan Terhadap OCCRP

    Handoko menegaskan bahwa jika ada pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut, mereka dipersilakan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

    “Silakan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta.” 

    “Jangan cuma sekadar omong-omong tanpa bukti,” kata Handoko, Rabu (1/1/2025).

    Ia menilai rilis OCCRP sebagai upaya framing jahat yang tidak hanya merugikan nama baik Jokowi, tetapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia.

    “Penilaian seperti ini hanya mencerminkan bias dan tidak menghormati pendapat rakyat Indonesia yang jelas-jelas masih percaya pada Pak Jokowi,” tuturnya.

    Handoko berpendapat bahwa penilaian OCCRP tidak mencerminkan realitas yang dirasakan oleh rakyat.

    “Itu penilaian yang keliru. Yang mengetahui dan merasakan langsung adalah rakyat Indonesia.”

    “Tolok ukurnya jelas, hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan masyarakat,” kata Handoko.

    Tudingan Pesanan

    Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, juga meragukan kredibilitas OCCRP.

    Ia mempertanyakan indikator korupsi yang digunakan untuk menilai Jokowi.

    “Kredibilitas dan netralitas tim penilai OCCRP sangat meragukan, terbukti dari hasil penilaian mereka yang ngawur. Apa yang dikorupsi Jokowi?” kata Noel, Rabu (1/1/2025).

    Noel menambahkan bahwa temuan OCCRP bisa jadi merupakan pesanan dari kelompok tertentu untuk menyudutkan Jokowi.

    Ia menegaskan pentingnya bersatu menghadapi serangan terhadap Indonesia.

    “Kalau OCCRP memang netral dan imparsial, jelaskan kriteria dan fakta mana yang dimasukkan dalam kriteria tersebut. Jangan menarik asumsi tanpa data dan fakta yang jelas. Jangan pula hanya berdasarkan persepsi yang tidak faktual,” jelasnya. 

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Impor Ilegal Marak, 60 Pabrik Tekstil Terancam Tutup-PHK 250 Ribu Pegawai

    Impor Ilegal Marak, 60 Pabrik Tekstil Terancam Tutup-PHK 250 Ribu Pegawai

    Jakarta –

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengungkapkan maraknya penyelundupan tekstil menjadi acaman serius bagi tenaga kerja Indonesia.

    Ia menyebutkan dalam dua tahun terakhir 60 pabrik terancam impor ilegal, dan 250 ribu orang berpotensi menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Menurut APSyFI, dalam dua tahun terakhir 60 pabrik terancam oleh impor illegal, sehingga terjadi 250 ribu Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja (PHK). Saya bertanya, apakah data APSyFI benar? Kalau benar, maka instansi terkait hendaknya mengambil langkah konkret,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

    Noel menyebutkan keluhan APSyFi terkait mpor illegal bukan hanya melemahkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), tetapi juga industri petrokimia bahan baku utama tekstil, yaitu Purified Terephtalic Acid (PTA). Menurut (APSyFI), kondisi ini memicu memasuki de-industrialisasi.

    Noel berharap Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, yang dibentuk Menko Polkam Budi Gunawan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hendaknya berhasil mencegah penyelundupan supaya PHK industri TPT bisa dikurangi.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyoroti kebocoran dan penyelundupan. Salah satunya dalam importasi tekstil. Menurut Presiden, penyelundupan tekstil merugikan industri dan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia.

    Untuk menghentikan kebocoran maupun penyelundupan, aparatur hukum negara memiliki andil besar. Presiden akan mengkaji menguatkan aparatur hukum, untuk meningkatkan pencegahan kebocoran dan penyelundupan.

    “Bukan hanya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menjadi pemangku kepentingan (stake holder) tenaga kerja nasional, tetapi semua instansi pemerintah. Sayangnya, sering kali Kemnaker hanya sebagai hilir, tukang cuci piring,” tandasnya.

    (hns/hns)