Xcloud.id

Tag: Immanuel Ebenezer

  • Wamenaker Mau Minta Bantuan Kapolri Sikat Preman di Kawasan Industri

    Wamenaker Mau Minta Bantuan Kapolri Sikat Preman di Kawasan Industri

    Jakarta –

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan berencana menemui Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Pertemuan itu menindaklanjuti adanya laporan soal Ormas bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi di sejumlah kawasan industri.

    “Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicarakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respon yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (14/2/2025).

    Noel juga menegaskan, negara harus hadir di tengah-tengah kawasan industri, yaitu berupa keamanan berinvestasi. Aksi premanisme di kawasan industri telah menggagalkan investasi ratusan triliun.

    “Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” ujarnya.

    Kemnaker juga berencana melaporkan hal ini kepada Polisi Republik Indonesia (Polri). Noel menegaskan premanisme di kawasan industri tidak bisa dibiarkan dan perlu menjadi perhatian semua pihak.

    Kalau pabrik terganggu, apalagi kalau sampai ada rencana investasi yang gagal hanya karena pertimbangan ulah preman, tentu menghambat penyerapan tenaga kerja. “Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” tegas Noel.

    Perilaku Ormas bergaya preman, bermula dari pernyataan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar. Ormas sudah sering kali mengganggu operasional pabrik, melakukan demo dan lain-lain. Laporan kepada aparat keamanan juga sudah tak mempan.

    Sudah banyak kawasan industri yang menjadi sasaran Ormas bergaya preman, seperti di kawasan industri Bekasi, Karawang, Batam hingga wilayah Jawa Timur. Kerugian bukan hanya dialami pabrik yang sudah ada, tapi ratusan triliun rencana investasi batal karena ulah preman.

    Pernyataan Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, langsung ditanggapi oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif. Ternyata Kemenperin juga sering menerima keluhan yang sama, betapa preman sangat mengganggu.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin juga mengakui, Pemda Jawa Barat (Jabar) sering menerima keluhan dari para pelaku industri dengan nada yang sama. Bey meminta supaya jangan ada lagi Ormas/preman yang mengganggu operasional pabrik.

    Terkait gagalnya investasi karena faktor perilaku preman, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, meminta agar para calon investor berdiskusi dengan pihaknya untuk mencari solusi.

    (ily/rrd)

  • Tamu Silaturahmi KIM Mulai Berdatangan ke Rumah Prabowo di Hambalang

    Tamu Silaturahmi KIM Mulai Berdatangan ke Rumah Prabowo di Hambalang

    Tamu Silaturahmi KIM Mulai Berdatangan ke Rumah Prabowo di Hambalang
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Sejumlah tamu undangan silaturahmi
    Koalisi Indonesia Maju
    (
    KIM
    ) mulai berdatangan ke kediaman Presiden
    Prabowo Subianto
    di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi, mayoritas tamu undangan datang bersama-sama dengan menggunakan mobil Hiace.
    Di bagian depan jendela mobil itu pun tertempel kertas berisi keterangan masing-masing rombongan, seperti “Golkar” hingga “Kepala Daerah Se-Jawa Timur”.
    Lalu, sejumlah pejabat lain juga terlihat sudah datang ke kediaman Prabowo dengan menggunakan mobil dinasnya masing-masing.
    Mereka yang terlihat di antaranya adalah Wamenaker Immanuel Ebenezer, anggota DPR Rikwanto, Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, dan anggota DPR Nasir Djamil.
    Sementara itu, di bagian gerbang rumah Prabowo, lalu lintas tampak padat karena mobil bergantian masuk.
    Sejumlah orang berbaju batik juga masuk dengan berjalan kaki ke dalam rumah Prabowo.
    Diketahui, Presiden dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2/2025) hari ini.
    Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB siang nanti.
    Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengonfirmasi pertemuan itu. Dia menyebut, pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra.
    “Iya, diundang ke Hambalang besok setelah Jumatan. Ulang tahun kan Gerindra.
    HUT Gerindra
    , ya semua kita diundang lah dan itu juga bagian dari konsolidasi lah ya,” ujar Willy, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tuding Akun Hasan Nasbi Lebih Parah dari Fufufafa, Netizen: Presiden Harus Hati-hati

    Tuding Akun Hasan Nasbi Lebih Parah dari Fufufafa, Netizen: Presiden Harus Hati-hati

    GELORA.CO – Setelah heboh akun yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka, netizen tuding akun Hasan Nasbi lebih parah dari Fufufafa.

    Adapun akun yang dituding milik Hasan Nasbi selaku Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia berisikan cacian pada Presiden Prabowo Subianto.

    Diketahui akun tersebut adalah @datuakrajoangek yang dituding oleh netizen adalah milik Hasan Nasbi.

    Dalam postingan yang disebar di media sosial berisikan unggahan terkait penghinaan pada Presiden Prabowo.

    Adapun akun @datuakrajoangek memiliki nama Tukang Sayur dengan profil picture Hasan Nasbi, di mana postingannya tertanggal pada 31 Oktober 2014 lalu.

    Sayangnya saat ditelusuri, akun tersebut sudah tidak ada di jejaringan X.

    Netizen juga menyinggung adanya perbedaan antara pernyataan Hasan Nasbi dengan Sufmi Dasco Ahmad selaku Ketua Harian DPP Partai Gerindra tentang permasalahan LPG 3 kg beberapa waktu lalu.

    Nasbi dalam sebuah pernyataanya mengungkapkan bahwa kebijakan aturan larangan penjualan LPG 3 kg ke pengecer didukung oleh pihak istana.

    Sedangkan Dasco menyebutkan jika kebijakan tersebut bukanlah kebijakan Prabowo.

    Terang saja kabar akun @datuakrajoangek ini mendapatkan respon dari netizen yang menyebutkan adanya penghiatan di kabinet Prabowo.

    “Ternyata di lingkaran kabinet presiden pak prabowo sekarang banyak pengkhianat dan orang2 yg  dulu mencela Beliau,” tulis Damar8986 dnegan akun @helmanns8986.

    “Mereka membawa misi lain.,mereka orang yg tidak ada harga diri n tid tau malu mental pecundang dan penjilat. Pak presiden harus hati2 dan bila perlu pecat semua,” tambahnya.

    Netizen lain mempertanyakan apakah bahwa pihak Gerindra telah mengetahui akun @datuakrajoangek dan siapa pemiliknya.

    “Orang2 @Gerindra  atau para loyalisnya @prabowo  ada gak yg pernah lihat tuitan tukang sayur ini ya?, tulis Didik dengan akun @Didikjzie.

    “Kalau kalian tidak naik pitam dg alasan apapun, sejatinya kalian bukan kader atau loyalis partai, bahkan kalian punya bakat sebagai pengkhianat ketum ataupun partai anda sendiri!!!, tambahnya.

    Selain itu juga mempertanyakan jika nebar akun @datuakrajoangek adalah milik Hasan Nasbi kenapa bisa masih ditarik ke dalam tim Pabowo.

    “Ko bisa terima,pak prabowo orang yang menghina dia apa ga tau gada yang kasih tau,” komentar akun @kotaciwili31244.

    Hal senada juga dipertanyakan Encus dengan akun @AndikaNgojek.

    “Waduh,,,parah betul ni org, tp kenapa dia jd pejabat ya?, tulisnya.

    Sedangkan netizen lainnya juga menyebar informasi terkait nama-nama pemilik akun yang diduga bazzer Jokowi yang eksis dilingkaran Prabowo.

    “Bukan cuma menteri Jokowi, bahkan buzzer Jokowi juga eksis di sekitar Prabowo, jadi beneran ya tema keberlanjutan,” tulis Lukman Simandjuntak dengan akun @hipohan.

    “Hasan Nasbi aka datuakrajoangek, Rudi Susanto aka kurawa, Dede Budhyarto aka kangdede78, Permadi Arya aka Abu Janda dan Immanuel Ebenezer aka Noel,” tulisnya.

  • Wamenaker Noel: Dugaan percaloan naker di Karawang harus diberantas

    Wamenaker Noel: Dugaan percaloan naker di Karawang harus diberantas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan dugaan percaloan tenaga kerja swasta di Karawang harus menjadi sorotan dan diberantas jika sinyalemen tersebut benar.

    Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis, Wamenaker Noel meminta pihak perusahaan harus menyadari bahwa percaloan bisa merajalela, sehingga harus turut aktif dalam upaya pencegahan.

    “Bahkan jangan sampai orang ‘menjual informasi’ kepada pihak luar,” kata Noel.

    Adapun sinyalemen ini menjadi sorotan Wamenaker setelah melihat unggahan Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi di media sosial, yang mengatakan adanya percaloan di Karawang.

    Dalam unggahan tersebut, Dedi mengatakan untuk bisa diterima di suatu perusahaan, ada yang harus membayar Rp3 juta, Rp5 juta, Rp7 juta, bahkan kadang-kadang harus membayar Rp15 juta kepada para calo.

    “Terima kasih kepada Gubernur Jawa Bawat terpilih, Pak Dedi Mulyadi, karena sudah membuka masalah ini,” kata Noel.

    Lebih lanjut, Noel mengatakan, perjalanan para calon tenaga kerja hingga diterima bekerja di suatu perusahaan/pabrik, sesungguhnya sudah panjang dan mengorbankan banyak energi. Maka kalau masih dibebani para calo, hal ini ia nilai sungguh memprihatinkan.

    Melalui unggahan yang sama, Dedi mengatakan akan bertemu dengan seluruh kawasan industri di Jawa Barat untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja hingga 10 tahun ke depan.

    Dari kebutuhan tenaga kerja, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat menerjemahkannya melalui pendidikan dengan memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan mendorong penyelenggaraan pelatihan-pelatihan kerja di berbagai daerah.

    Wamenaker Noel pun mengapresiasi rencana kerja Dedi Mulyadi jika kelak sudah menjadi Gubernur.

    “Apa yang dirancang Pak Dedi sungguh membantu penyaluran tenaga kerja. Semoga Pemda lain meniru langkah Pak Dedi, demi Indonesia kita,” kata Noel.

    Kepada seluruh perusahaan di Indonesia, Noel mengimbau agar mengumumkan kebutuhan atau seleksi tenaga kerja secara terbuka pada jauh hari sebelumnya, dan menyampaikan rencana perekrutan tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Manajemen Pihak Ke-3 dan PHK

    Manajemen Pihak Ke-3 dan PHK

    Jakarta, FORTUNE – Startup EFishery akhirnya membuka suara setelah rangkaian kabar terkait kasus dugaan penipuan (fraud) yang terjadi di perusahaan.

    Dalam keterangannya, eFishery mengumumkan bahwa FTI Consulting akan segera menjadi manajemen sementara perusahaan. Keputusan itu diambil dengan persetujuan dari para pemegang saham eFishery. FTI Consulting sendiri adalah konsultan bisnis global yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat.

    Mereka sedang mengaudit laporan keuangan dan tata kelola eFishery serta anak-anak usahanya: PT Multidaya Teknologi Nusantara, PT eFishery Aquaculture Indonesia, dan PT Teknologi Untuk Pembudidaya.

    Penunjukkan FTI Consulting selaku pihak ketiga bertujuan memfasilitasi kajian yang menyeluruh dan objektif terhadap bisnis eFishery. Perusahaan juga menyatakan akan terus menangani dugaan pelanggaran, termasuk penipuan. 

    “Selama beberapa minggu terakhir, kami harus mengambil sejumlah keputusan sulit agar dapat menyelaraskan biaya operasional dengan skala bisnis grup sesungguhnya,” kata Dewan Direksi eFishery dalam keterangan resminya.

    Adapun, berdasarkan informasi yang Fortune Indonesia terima dari salah satu narasumber anonim, eFishery berencana melakukan PHK terhadap ratusan karyawan. Apakah itu termasuk dalam keputusan sulit yang dimaksud?

    Fortune Indonesia telah menghubungi pihak eFishery untuk mengonfirmasi hal tersebut (5/2), tetapi belum mendapat tanggapan hingga berita ini dirilis.

    Namun, dalam keterangannya pada 4 Februari 2025, Dewan Direksi eFishery juga mengatakan, “Kami memahami bahwa situasi ini sulit untuk semua pihak, terutama para karyawan, dan pemangku kepentingan yang terkena dampak situasi ini. 

    Serikat pekerja eFishery datangi Kemenaker

    Sebelum ini, Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) telah melaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tentang gelombang PHK pertama di eFishery. Sebanyak 100 orang terdampak.

    “Untuk gelombang pertama ini di Januari ada 100 [orang]. Itu karyawan mayoritas kontrak,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) SPMTN eFishery, Risyad Azhary dalam keterangannya setelah menemui Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noelpada pekan lalu, dilansir dari Antara.

    Selanjutnya, Risyad memproyeksi gelombang PHK lebih besar, hingga risiko penutupan perusahaan. Di lain sisi, Noel sendiri mengimbau supaya manajemen eFishery tidak melakukan PHK akibat dugaan pelanggaran di eFishery.

    “Jadi kami sebagai pemerintah mengimbau untuk tidak adanya PHK di eFishery. Kami tetap mengimbau untuk tidak adanya PHK. Karena kan kami mau ke depan ini tetap ikut arahan Presiden bahwa gelombang PHK coba ditahan dulu supaya tidak ada [gelombang] kedua,” kata Noel.

  • Driver Gojek Cs Geruduk Kantor Kemenaker 17 Februari, Tuntut THR Ojol

    Driver Gojek Cs Geruduk Kantor Kemenaker 17 Februari, Tuntut THR Ojol

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengemudi transportasi online yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (Spai) akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Senin (17/2/2025). Aksi kali ini menuntut hak tunjangan hari raya (THR) untuk ojek online (ojol), taksi online, dan kurir.

    Ketua Spai Lily Pujiati menyampaikan, aksi tersebut akan melibatkan sekitar 1.000 pengemudi transportasi online dan komunitas ojol. Diantaranya, Serikat Demokrasi Pengemudi Indonesia (Sdpi) Sukabumi, Serikat Pengemudi Roda Dua (Serdadu) Serang, Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI), hingga Maxim Jalur DKI.

    “Kami menuntut kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewajibkan THR ojol kepada platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Lalamove, Maxim, InDrive, Borzo dan lainnya,” kata Lily dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

    Menurutnya, pemberian THR kepada pengemudi transportasi online harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Pihaknya juga menuntut agar THR diberikan paling lambat 30 hari sebelum hari raya Idulfitri, dengan besaran THR satu kali upah minimum provinsi (UMP) di masing-masing daerah.

    “Kami meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk tidak lagi berpihak kepada platform dan jangan lagi memberikan imbauan kepada platform dan bukan lagi berupa insentif,” ujarnya.

    Selain itu, Lily menagih janji Kemenaker memberikan perlindungan kepada para pekerja transportasi online untuk segera menerbitkan regulasi yang menetapkan para pekerja ini sebagai pekerja tetap dalam hubungan kerja.

    “…untuk segera mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan kami sebagai pekerja tetap dalam hubungan kerja, bukan lagi hubungan kemitraan,” tegasnya.

    Sebelumnya, SPAI telah mendesak Kemnaker untuk segera menyusun regulasi pemberian THR bagi pekerja platform online. Menurut Lily, THR merupakan hak bagi setiap pengemudi ojol, taksi online, dan kurir lantaran termasuk di dalam hubungan kerja antara pengusaha/platform dan pekerja/pengemudi ojol yang meliputi unsur pekerjaan, upah dan perintah sebagaimana diatur dalam UU No.13/2003.

    Dia mengatakan, THR bagi para pekerja juga menjadi tambahan pendapatan di saat pendapatan yang kecil karena upah (tarif) murah yang diterapkan oleh perusahaan platform. Belum lagi potongan platform yang melanggar ketentuan 20% yang kian membebani para pengemudi ojol dan taksi online. 

    Menurutnya, Kemenaker harus tegas mewajibkan platform transportasi online untuk memberikan THR bagi para pengemudinya, jika memang ingin memberikan perlindungan bagi para pekerja ini.  

    “Kemenaker harus secara tegas mewajibkan platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Maxim, InDrive, Lalamove, Borzo untuk memberikan THR ojol,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyebut bahwa Kemnaker tengah mengkaji aturan bagi tenaga kerja luar hubungan kerja layanan angkutan berbasis aplikasi (LHKLABA), termasuk ojol.

    “Itu sedang kita kaji, kita akan melakukan kajian-kajian karena itu menjadi PR [pekerjaan rumah] kita di Kemnaker,” kata Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Jumat (31/1/2025).

  • Penjelasan Wamenaker Terkait Tuduhan Minta Saham Sritex 20 Persen – Page 3

    Penjelasan Wamenaker Terkait Tuduhan Minta Saham Sritex 20 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan angkat bicara mengenai tuduhan dirinya meminta 20 persen saham di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

    Immanuel menuturkan, isu tersebut adalah fitnah yang sama sekali tidak berdasar dan telah ia konfirmasi langsung kepada jajaran direksi serta komisaris perusahaan.

    “Saya di fitnah meminta 20 persen saham di Sritex. Iya. Ya saya enggak tahu. Hal seperti itu terbuka,” ujar Immanuel saat ditemui media, Jakarta, seperti dikutip Minggu, (2/2/2025).

    Ia menuturkan, Sritex adalah perusahaan terbuka yang beroperasi dengan standar profesional, bukan perusahaan kecil yang mudah dipermainkan dengan isu semacam itu. Bahkan dia mengaku telah mengonfirmasi langsung kepada Direktur Utama Sritex terkait tuduhan tersebut.

    “Itu perusahaan terbuka. Bukan perusahaan ece-ece. Dan saya sudah sampaikan dirutnya. Saya bilang ada enggak yang bawa-bawa nama saya minta saham? Dia bilang enggak ada. Nanti saya pernah minta saham ke kalian? Nggak ada juga,” ujar dia.

    Tak hanya itu, dia juga meminta klarifikasi kepada Presiden Komisaris Sritex dan mendapatkan jawaban yang sama tidak ada permintaan saham Sritex yang melibatkan namanya.

    “Kemudian saya tanya juga presiden komisarisnya juga. Saya mau konfirmasi. Saya bilang soal ada enggak orang-orang yang bawa nama saya minta saham? Dia bilang enggak ada. Artinya itu terkonfirmasi,” ia menambahkan.

    Immanuel menyatakan, dirinya bukan tipe pejabat yang bermain di balik layar atau memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Wamenaker bahkan menyebut latar belakangnya yang berasal dari jalanan, yang membuatnya memiliki karakter yang keras dalam menghadapi fitnah semacam ini. Dia mengatakan, tuduhan ini bukan sekadar serangan pribadi, tetapi juga upaya untuk menjatuhkan dirinya.

    “Tapi sekali lagi, saya wakil menteri yang lahir dari jalanan. Perilaku jalanan saya juga terkadang bisa tidak terkontrol. Jika nemuin fitnah-fitnah begini. Artinya saya adalah ancaman memfitnah saya,” ujar dia.

     

    Reporter: Siti Ayu

    Sumber: Merdeka.com

  • Kemnaker Masih Lakukan Kajian Perusahaan yang Tak Mampu Bayar Terkait THR 2025 – Page 3

    Kemnaker Masih Lakukan Kajian Perusahaan yang Tak Mampu Bayar Terkait THR 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk segera menerbitkan aturan mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja platform seperti pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir.

    Aturan ini diperlukan agar THR bagi pengemudi ojol tidak lagi sebatas imbauan atau insentif, seperti yang terjadi tahun lalu. SPAI menegaskan bahwa THR merupakan hak pengemudi karena hubungan kerja mereka dengan platform mencakup unsur pekerjaan, upah, dan perintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji kebijakan tersebut bersama beberapa kementerian terkait, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Kemarin kita juga diskusi, ada beberapa kementerian ya, saya coba menyampaikan ke Kemenhub, Komdigi, ini ada PR (pekerjaan rumah) besar kita,” ujar Immanuel di Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.

     

  • Soroti PHK di Media Massa, Wamenaker Minta Perusahaan Bayar Pesangon Penuh

    Soroti PHK di Media Massa, Wamenaker Minta Perusahaan Bayar Pesangon Penuh

    GELORA.CO -Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa industri media khususnya para jurnalis, disorot Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Wamen yang akrab disapa Noel itu menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pekerja di sektor manufaktur. Ia memastikan pemerintah sangat memperhatikan nasib jurnalis.

    Oleh karena itu, Noel meminta semua perusahaan yang melakukan PHK terhadap jurnalis harus membayar pesangon secara penuh. 

    “PHK bukan hanya terjadi di sektor padat karya seperti tekstil, tetapi juga dialami oleh teman-teman pekerja jurnalistik. Kami sedang fokus terhadap mereka,” kata Noel dalam keterangan resminya yang diterima redaksi, Jumat malam, 31 Januari 2025.

    Di samping itu, Noel juga menyoroti pentingnya perlindungan kesejahteraan bagi pekerja media. Sebab menurutnya, sering kali terabaikan meskipun mereka memiliki perlindungan hukum.

    “Pekerja jurnalistik ini secara politik dan hukum memang terlindungi, tapi kesejahteraannya sering terabaikan. Saya peduli terhadap hal itu,” kata aktivis 98 ini.

    Lebih lanjut, Noel meminta perusahaan media yang melakukan PHK agar memenuhi kewajiban pembayaran pesangon sesuai aturan dan menolak praktik pembayaran secara bertahap.

    “Tapi jangan dicicil dong pesangonnya. Itu kan nggak bagus,” tegasnya.

    Ia juga mengaku telah menerima informasi mengenai sejumlah media yang melakukan PHK, namun hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk ke Kemnaker terkait pembayaran pesangon yang bermasalah.

    Sebelumnya, Noel juga mengimbau perusahaan di sektor manufaktur untuk tidak melakukan PHK secara masif, guna menjaga stabilitas sosial dan menekan angka pengangguran di Indonesia.