Tag: Immanuel Ebenezer

  • Sritex Dikabarkan Tutup Pabrik 1 Maret-PHK Pekerja, Wamenaker: Info Itu Benar!

    Sritex Dikabarkan Tutup Pabrik 1 Maret-PHK Pekerja, Wamenaker: Info Itu Benar!

    Jakarta

    Kabar penutupan pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) datang dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Mengutip detikJatang, Kepala Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno mengatakan pabrik Sritex akan tutup 1 Maret 2025.

    Sementara, Karyawan PT Sritex sudah diputuskan PHK per tanggal 26 Februari kemarin dan terakhir bekerja pada 28 Febuari besok.

    Merespons hal ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer Gerungan membenarkan informasi tersebut.

    “Info itu benar adanya,” ujar pria yang biasa disapa Noel itu kepada detikcom, Kamis (27/2/2025).

    Namun Noel belum bisa memastikan berapa jumlah pekerja Sritex yang bakal terkena pemutusan hubungan kerja alias PHK, dan akan melakukan pengecekan.

    Selain itu, menurut Noel, pihak Dinas Ketenegakerjaan juga sedang mengumpulkan data-data terkait PHK.

    “Soal jumlah berapa yang terkena PHK kita akan cek kembali ya. Soalnya dinas ketenagakerjaan masih mengumpulkan data yang akan dilaporkan,” terang Noel.

    Sebagai informasi, mengutip detikJateng, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno mengatakan, karyawan PT Sritex sudah diputuskan PHK per tanggal 26 Februari kemarin dan terakhir bekerja pada 28 Febuari besok.

    Ia mengatakan, perusahaan akan tutup pada tanggal 1 Maret 2025.

    “Setelah dilakukan perundingan, sudah menemui titik temu. Yang intinya PHK, setelah diputuskan tanggal 26 Februari PHK, namun untuk bekerja sampai tanggal 28, sehingga off tanggal 1 Maret. Puasa awal sudah berhenti total (PT Sritex) ini jadi kewenangan kurator,” kata Sumarno, Kamis (27/2/2025).

    Tercatat ada sekitar 8.400 data karyawan PT Sritex yang terkena PHK. Setelah karyawan di PHK, urusan gaji dan pesangon menjadi tanggung jawab kurator.

    Sementara untuk jaminan hari tua menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan. Disperinaker Sukoharjo juga sudah memfasilitasi dengan menyiapkan sekira 8 ribu lowongan pekerjaan baru di perusahaan lain yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

    “Sudah lepas (tanggung jawab Sritex). Perusahaan itu sudah jadi milik kurator,” terang Sumarno.

    (hns/hns)

  • Pegawai KFC Geruduk Kantor Kemenaker, Menaker Yassierli: Kita Berusaha Tidak Ada PHK – Halaman all

    Pegawai KFC Geruduk Kantor Kemenaker, Menaker Yassierli: Kita Berusaha Tidak Ada PHK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, pemerintah berusaha untuk menekan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan di gerai KFC, sebagaimana yang dikabarkan bahwa ada PHK sepihak.

    Menurutnya, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah menunggu laporan terkait PHK sepihak itu. Hal tersebut merespons kabar bahwa perusahaan KFC melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap 11 karyawan.

    “Kita kan selalu berusaha tidak ada PHK. Nanti kita lihat, saya lagi dengar nunggu laporannya seperti apa,” kata Menaker Yassierli saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (27/2/2025).

    Sayangnya Yassierli irit bicara menyoal PHK sepihak oleh KFC. Tapi dia bilang bahwa PHK merupakan langkah terakhir bagi perusahaan.

    “Bukan dipastikan secara UU kan perusahaan menjadikan PHK sebagai langkah terakhir, kita mau cek itu,” ungkap dia.

    Adapun pada Rabu (26/2/2025) kemarin, Serikat Perjuangan PT Fastfood Indonesia menggelar unjuk rasa di Kementerian Ketenagakerjaan. Aksi ini dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Kemenaker soal PHK sepihak di KFC.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengaku belum mendapat laporan soal PHK sepihak dari perusahaan Fastfood KFC.

    “Saya belum dapat laporan soal itu,” ujar Noel saat dihubungi Tribunnews, Kamis.

    Sementara berdasarkan siaran pers dari Serikat Perjuangan PT Fastfood Indonesia menyatakan bahwa KFC sengaja melanggar peraturan undang-undang yang berlaku.

    “KFC INDONESIA arogansi dan diskriminasi, serta dugaan anti serikat terhadap anggota dan pengurus SP-KFC-KASBI (11 orang) dalam melakukan keputusan PHK Sepihaknya. PHK sepihak dilakukan dengan arogansi, tanpa komunikasi dengan pihak pengurus serikat pekerja dan tanpa musyawarah sesuai Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023,” tulis rilis yang diterima Tribunnews.

    Serikat Perjuangan PT Fastfood juga menyebut bahwa keputusan PHK sepihak tersebut juga dilakukan dengan diskriminasi yakni dengan mutasi pekerja staff KFC yang faktanya anggota serikat lain yang mayoritas yakni SP.FFI.

    “Akan tetapi, hal yang terbaru terjadi di store lain yakni KFC Box Manggarai Jakarta yang tutup store nya bisa di mutasi di store lainnnya,” tuturnya. 

    Hal tersebut, bertolak belakang dengan yang disampaikan pihak KFC di forum Tripartit Mediasi Disnaker Kota Surabaya, dimana menyampaikan di PHK semua ketika tutup store KFC permanent. 

    “PHK yang dilakukan KFC adalah PHK karena alasan telah merugi dan dengan nilai 0,5xpesangon. Hal ini bertentangan dengan putusan MK no.19/PUU-IX/2011 pada tanggal 20 Juni 2012. Artinya, PHK di KFC tidak bisa menggunakan alasan tersebut diatas, karena faktanya store- store KFC masih banyak yang buka/operasional di seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Untuk informasi, Tribunnews telah mengonfirmasi terkait PHK sepihak kepada pihak KFC. Namun hingga berita ini dimuat, pihak KFC belum merespons.

  • Keren, Indonesia Punya Tempat Pelatihan Buruh se-Asia Tenggara – Page 3

    Keren, Indonesia Punya Tempat Pelatihan Buruh se-Asia Tenggara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 di pusat pembangunan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) KSPSI di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.

    Hadir dalam HUT ke-52 KSPSI diantaranya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Wamenaker Immanuel Ebenezer, dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

    Andi Gani menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolri atas dukungannya kepada KSPSI selama ini. Apalagi, kata Andi, Gani dalam pembangunan Pusdiklat KSPSI, Kapolri sangat mendukung.

    Adapun, Pusdiklat KSPSI terwujud berkat gotong royong seluruh Pimpinan Unit Kerja (PUK) seluruh Indonesia. KSPSI, kata Andi Gani, akan setia memperjuangkan hak-hak buruh Indonesia dengan tetap mendukung program Pemerintah Prabowo Subianto yang pedulo terhadap kebijakan rakyat.

    “KSPSI juga akan tetap kritis kepada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” tegasnya.

    Pusdiklat KSPSI dibangun diatas tanah seluas 3.000 meter persegi dengan gedung 5 lantai yang mencakup dua auditorium, ruang kelas pendidikan, perpustakaan digital, penginapan yang dapat menampung kapasitas ribuan orang, tempat ibadah, ruang olah raga, dan ruang pelatihan komputer.

    “Pusdiklat KSPSI juga telah ditunjuk oleh Asean Trade Union Council (ASEAN TUC) sebagai tempat pendidikan dan pelatihan buruh se-Asia Tenggara,” ungkap Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri itu.

    Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpesan agar buruh meningkatkan keterampilan.

    “Dalam kesempatan ini, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 untuk rekan-rekan KSPSI. Saya kira ulang tahun hari ini merupakan ulang tahun yang penuh dengan makna. Karena dilaksanakan di tempat di mana nanti akan diselesaikan Pusdiklat bagi SPSI,” kata Kapolri.

     

  • Kemnaker, Kemenpar & KemenPPPA Ajak Pelaku Industri Tingkatkan Skill SDM

    Kemnaker, Kemenpar & KemenPPPA Ajak Pelaku Industri Tingkatkan Skill SDM

    Jakarta

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar dialog bersama pengusaha dan pelaku industri dalam rangka mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Diskusi ini turut menggandeng Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

    “Pentingnya kolaborasi ini, apa yang bisa diberikan kawan-kawan pengusaha, kepada kita sebagai regulator. Apa yang bisa kita percepat kerja samanya, inilah pentingnya kita duduk bersama di sini,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2025).

    Dalam dialog yang berlangsung di Ruang Tridarma Kemnaker, Jakarta, Selasa (25/2), Noel meminta kalangan industri untuk memaparkan program-programnya dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usaha di wilayahnya. Dia meyakini hambatan atau kendala terkait regulasi tersebut dapat diselesaikan demi tercapainya hubungan industrial yang harmonis.

    “Hambatan itu bisa kita selesaikan, jangan sampai hambatan itu malah merusak industrial kita. Apalagi pemerintahan Prabowo-Gibran sangat ramah dengan mitra industri. Kita akan support jika ada kendala terkait regulasi yang dihadapi industri, karena kita tau bersama jika ada hal yang memberatkan akan mengganggu ekosistem ketenagakerjaan dan akan merugikan saudara kita para pekerja termasuk perusahaan dan di sinilah negara hadir dalam memberikan solusi,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan menyambut baik dialog peningkatan kompetensi SDM. Menurutnya peluang kerja sama yang dapat dilakukan dengan Kemnaker dan Kemenpar di antaranya pelatihan pemberdayaan softskill bagi perempuan bidang pariwisata, rekrutmen kerja bagi perempuan di Indonesia dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi perempuan di bidang pariwisata.

    “Kami akan terus berusaha menyinergikan dan melihat kondisi faktual di lapangan. Kita punya program Ruang Bersama Indonesia (RBI) seperti ruang kolaborasi antar kementerian/lembaga/pemda bisa berpartisipasi membina keluarga hingga paling terkecil, tingkat keluarga,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa menambahkan terdapat tiga bidang yang dikuatkan untuk kolaborasi di Kemenpar, yakni gastronomi, wellness, dan wisata maritim. Pihaknya berharap dapat memperkuat sinergi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Bekasi, Medan dan Lombok Timur.

    Ni Luh menambahkan kerja sama lainnya di antaranya bidang barista, pemandu wisata selam, terapis, liaison officer (LO=Naradamping) dan pengelola desa wisata. Kemudian juga bidang bar, vila, apartemen, hotel dan camper van.

    “Kita harap bisa kolaborasi pelatihan instruktur pelatihan berbasis kompetensi (PBK) bidang pariwisata, dan kolaborasi dengan Direktorat Bina Instruktur dan tenaga pelatihan dalam pelatihan instruktur PBK,” katanya.

    Di sisi lain, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah (FKLPID) Jawa Barat, Benny Tunggul meminta agar pemerintah dapat memfasilitasi pelaku usaha UMKM untuk menggelar pameran di daerah-daerah kawasan industri. Ia menilai tingginya animo pelaku UMKM untuk membangun wirausaha baru akan memudahkan pihaknya untuk memberikan pelatihan personal branding dan marketing.

    “Menghadapi Ramadan dan Lebaran, kami harap Pak Wamen dan Bu Wamen untuk memfasilitasi mereka menggelar pameran di daerah kawasan. Bekerja sama dengan kawasan, membentuk komunitas sehingga sebulan ini pelaku usaha UMKM dapat memperoleh kehidupan yang bagus,” ujarnya.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wamenaker Investigasi Pemecatan Vokalis Band Sukatani sebagai Guru

    Wamenaker Investigasi Pemecatan Vokalis Band Sukatani sebagai Guru

    loading…

    Wamenaker Immanuel Ebenezer mengatakan bahwa pihaknya bakal melakukan investigasi terkait pemecatan Novi Citra Indriyati, vokalis Band Sukatani sebagai guru. Foto/Riana Rizkia

    JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengatakan bahwa pihaknya bakal melakukan investigasi terkait pemecatan Novi Citra Indriyati, vokalis Band Sukatani sebagai guru.

    “Pertama kita akan melakukan pasti ya melakukan investigasi, kemudian nanti kita akan mengirim pengawas kita di kita kan ada pengawas,” kata Immanuel dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, Selasa (25/2/2025) malam.

    Terlebih, Immanuel mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga memiliki desk ketenagakerjaan untuk memberikan ruang bagi buruh, yang bersengketa dengan perusahaan tempat mereka bekerja.

    “Kemudian juga di kepolisian juga ada namanya Desk Tenaga Kerja, ini kan terkait aktivity Novi sebagai guru, guru itu kan buruh juga, dia buruh juga karena dia digaji. Dia diperintah dan dia digaji artinya ada unsur dia sebagai buruh,” katanya.

    “Nah dari situ mungkin kita masuk, nah nanti kita coba melakukan cek ke yayasannya dengan mengutus misalnya pengawas, pasti kita akan melakukan, tapi ketika ada laporan ya. Kalau belum ada laporan enggak mungkin kita melakukan ke lapangan,” sambungnya.

    Di sisi lain, Immanuel menilai bahwa lagu Band Sukatani yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ merupakan kritik, bukan Ujaran kebencian terhadap institusi Polri.

    “Yang dilakukan oleh kawan-kawan grup punk band Sukatani ini, ini kan kritik bukan kebencian atau menyebarkan hal-hal yang sifatnya malah merusak,” katanya.

    “Itu kebebasan bukan kebablasan,” sambungnya.

    Terlebih, kata Immanuel, lirik yang disampaikan Band Sukatani dalam lagu mereka bisa dibuktikan dan merupakan realita di lapangan.

    “Sangat bisa dibuktikan, karena itu realita yang kecil-kecil (yang bisa) dilihat. Maaf misalnya di jalan polisi nilang bayar,” katanya.

    (shf)

  • DPR RI Nilai Tren KaburAjaDulu sebagai Otokritik untuk Pemerintah, Sementara Luhut Minta Masyarakat Sabar

    DPR RI Nilai Tren KaburAjaDulu sebagai Otokritik untuk Pemerintah, Sementara Luhut Minta Masyarakat Sabar

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris buka suara mengenai tren #KaburAjaDulu yang sedang marak di kalangan anak muda di media sosial, ia meminta momen ini menjadi otokritik bagi pemerintah.

    Selasa, 18 Februari 2025, saat ditemui di Jakarta, Charles mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menanggapi tren ini dengan bijak, bukan dengan asal menuduh orang tidak nasionalis atau bahkan meminta mereka untuk tidak balik lagi.

    Sebelumnya, tidak sedikit menteri yang memberikan respons “sembarangan” mengenai tren ini, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.

    Menanggapi hal ini, Charles meminta pemerintah untuk melihat tren tersebut sebagai bentuk autokritik atau kritik terhadap diri sendiri. Pemerintah diharapkan dapat melakukan refleksi dan evaluasi atas kinerja pemerintahan yang telah dilakukan, termasuk minimnya lapangan pekerjaan yang menjadi salah satu pemicu utama munculnya tren ini.

    “Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar Charles.

    Charles kemudian menyampaikan aturan yang tertuang di dalam konstitusi negara yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan dan bekerja, serta berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini termasuk dalam keinginan untuk bekerja di luar negeri.

    “Jadi, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negeara demi memajukan kehidupannya. Namun yang terpenting semua prosesnya harus dilakukan sesuai prosedur,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Charles juga menyoroti Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memberikan kesempatan kepada para WNI yang ingin #KaburAjaDulu dengan membuka peluang kerja yang lebih luas, seperti perawat, tenaga media, tenaga kerja industri, dan lain-lain.

    Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan penyumbang devisa kedua terbesar bagi negara yaitu sebesar Rp230 triliun per tahun. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mendukung tren ini karena dapat menyongsong perekonomian negara.

    Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasonal (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan cenderung membela kinerja Prabowo yang baru 100 hari menjabat. Ia meminta masyarakat untuk bersabar.

    “Ini kan baru 100 hari, kita dengar. Semua saya pikir, saya pesan nggak usah suruh buru-buru terus bilang puas gak puas, kan baru 100 hari kok. Kantornya aja tadi baru terakhir baru jalan. Saya pikir it’s okay,” ujar Luhut saat ditemui di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025.

    Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI itu juga turut menyampaikan bahwa pihaknya sudah menarik beberapa anak muda untuk menciptakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

    Pembuatan AI dalam negeri ini akan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris, tujuannya adalah untuk mendorong ekosistem digitalisasi di Indonesia.

    “Bisa bahasa Inggris dan Indonesia yang penting dengan digitalisasi ini Indonesia bisa menjadi negara yang efisien,” ucapnya.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sindiran Bunda Corla soal Syarat Kerja di Indonesia usai Ramai Tagar Kabur Aja Dulu: Kayak Seenaknya

    Sindiran Bunda Corla soal Syarat Kerja di Indonesia usai Ramai Tagar Kabur Aja Dulu: Kayak Seenaknya

    TRIBUNJATIM.COM – Selebgram Bunda Corla memberikan tanggapannya terkait tagar Kabur Aja Dulu yang belakangan ramai digunakan di media sosial.

    Bunda Corla sendiri merupakan diaspora Indonesia yang kini tinggal dan bekerja di Jerman.

    Sebagai WNI yang telah lama tinggal di luar negeri, Bunda Corla tahu betul alasan banyak orang ingin hijrah ke negara lain.

    Karenanya saat viral tagar KaburAjaDulu, Bunda Corla mengurai penjelasan berapi-api.

    Bunda Corla mengungkap alasannya banyak anak muda ingin pindah ke luar negeri.

    Faktor utamanya adalah karena berkarir di Indonesia dianggap tidak berkembang.

    “Berita tentang isunya mencari kerjaan yang sangat sulit di Indonesia memang sudah berangsur-angsur tidak pernah hilang sampai detik ini. Makanya ini harus ada perubahan. Jangan jadi budaya berketerusan sehingga ekonomi enggak akan berkembang kalau banyak yang tidak bisa kerja dengan sekolah yang tinggi, mereka seperti katak dalam tempurung enggak bisa bergerak,” kata Bunda Corla dilansir dari tayangan YouTube tvOne News, Rabu (19/2/2025), dikutip dari Tribun Bogor.

    Diakui Bunda Corla, muda-mudi Indonesia sebenarnya banyak yang memiliki otak cemerlang.

    Namun kepintaran anak-anak muda Indonesia itu, kata Bunda Corla, tak dihargai di negaranya sendiri.

    “Indonesia kan banyak sekali anak-anak kuliah yang jago-jago. Bahkan ketika mereka pertukaran pelajar mereka dapat nilai tinggi, artinya mereka punya wawasan luas. Ketika mereka sudah wisuda, kebentur sama persyaratan yang tidak masuk akal,” ujar Bunda Corla.

    Karenanya, Bunda Corla pun mengurai sindiran telak terkait syarat bekerja di Indonesia.

    Berbeda dengan negara lain seperti Jerman, Indonesia kata Bunda Corla punya syarat pekerjaan yang tak masuk akal.

    “Sebagai contoh, kita lihat negara yang berkembang, seperti di Jerman tidak mengenal yang namanya usia, tidak mengenal fisik, tidak mengenal umur. Di Jerman ini yang penting ada mau, ada niat, tidak punya pengalaman nanti kita ajarkan,” kata Bunda Corla.

    “Kalau di Indonesia kan harus lihat tinggi badan, apa ini? ini enggak wajar. Emang mau ngapain? mau jadi model? kan mau kerja jadi kasir, di PT CV, kerja di restoran, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tapi banyak hal-hal yang memalukan dan menjatuhkan harga seorang pemuda yang punya kemampuan, punya keberanian, mungkin mereka tulang punggung keluarga, itu yang membuat mereka stres,” sambungnya.

    BUNDA CORLA ‘KABUR AJA DULU’ – Bunda Corla beri komentar pedas soal viral ‘Kabur Aja Dulu’. Bahas nasib anak muda dan syarat kerja di Indonesia yang dinilainya tak masauk akal. Hal ini disampaikan Bunda Corla dalam salah satu tayangan tv pada Rabu (19/2/2025). (Instagram Bunda Corla)

    Menyambungkan fenomena susahnya syarat bekerja tersebut, Bunda Corla pun mengurai penyebab tingginya angka kriminalitas di Indonesia.

    Yang tak lain menurut Bunda Corla adalah karena sulitnya rakyat mendapat pekerjaan.

    “Banyaknya begal atau menggunakan barang-barang terlarang, itu bisa jadi penyebabnya karena mereka terlalu lama di rumah, mereka stres, enggak harus berbuat apa, akhirnya rusaknya anak muda tadi. Selama ini pemerintah meneriaki ‘ayo bangun Indonesia’. Tapi di mana? Generasi muda ini kan mereka adalah figur untuk masa depan, kalau enggak ada mereka Indonesia mau jadi apa? toh yang tua juga akan mati,” imbuh Bunda Corla.

    Terkait dengan ramainya fenomena anak muda ingin pindah ke luar negeri, Bunda Corla menyebut sah-sah saja.

    “Kita enggak bisa menyalahkan mereka, ada anak-anak muda yang sekarang pengin ke luar negeri dan ganti kewarganegaraan, jangan salahkan mereka. Pemerintah harus mencegah, bagaimana caranya? harus berpikir lagi untuk pekerjaan, memudahkan persyaratan. Indonesia sekarang kadang tidak sesuai dengan gaji, mereka sekolah tinggi-tinggi, ada yang S1 S2, ujung-ujungnya gaji tak setara, ini kadang memberi gaji kayak seenaknya aja,” ucap Bunda Corla.

    Atas penjelasan yang diurai Bunda Corla tersebut, Wakil Menteri Tenaga Kerja RI Immanuel Ebenezer pun angkat bicara.

    Immanuel mengaku setuju dengan pernyataan Bunda Corla soal susahnya syarat bekerja di Indonesia.

    “Tadi yang disampaikan Bunda Corla benar sekali, ada rezim yang merusak sekali terkait pembatasan umur kerja. Ngapain? kalau orang masih punya kemampuan kerja ya biarin dong bekerja. Tugas kita negara, pemerintahan Prabowo-Gibran, melawan yang kira-kira merugikan rakyat,” kata Immanuel.

    Adapun terkait dengan ramainya tagar Kabur Aja Dulu, Immanuel tak setuju dengan maksud di belakangnya.

    Menurut wamenaker, tagar KaburAja Dulu seharusnya dimaknai bukan karena pesimisme.

    “Ramainya hashtag ini terkesan di publik ada semacam yang diramaikan, pesimisme, loh berapa juta anak muda yang pergi ke luar tidak pernah buat hashtag, mereka pergi-pergi aja. Ya kenapa mereka buat hashtag. Jangan sampai nanti kawan-kawan yang pergi ke luar sana, pas enggak mampu pulang, bikin video tuh ‘pak pemerintah tolong kami pak, kami enggak bisa pulang’. Ada berapa puluh ribu tenaga kerja kita yang terjaring mafia tenaga kerja?” imbuh Immanuel.

    “Negara ini selalu menjaga warga negaranya, kita sedang membangun lapangan pekerjaan itu ada dengan jaminan yang bisa diintervensi negara, ya didukung loh. Kita baru berapa bulan memerintah,” sambungnya.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Grab & Gojek Buka Suara soal Driver Ojol Tuntut THR

    Grab & Gojek Buka Suara soal Driver Ojol Tuntut THR

    Jakarta

    Driver ojek online (ojol) menuntut tunjangan hari raya (THR). Tuntutan ini disampaikan lewat demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (17/2/2025) kemarin.

    Bahkan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mewajibkan aplikator untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada driver. Ia menyebut tunjangan ini harus diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan bantuan sembako atau insentif lainnya.

    “Bukan lagi beras dan lain-lainnya, kita mau itu berbentuk duit atau uang, agar apa? Yang namanya hari raya itu benar-benar ada di rumahnya kawan-kawan driver. Tidak lagi yang namanya gula atau apapun lah,” kata Immanuel saat ikut berorasi dalam demo ojol di depan kantor Kemnaker kemarin.

    Pria yang biasa disapa Noel ini menegaskan kembali pemberian THR untuk driver ojol bersifat wajib, bukan imbauan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nantinya kewajiban bagi para aplikator ini akan dikeluarkan baik dalam bentuk surat edaran maupun Peraturan Menteri (Permen).

    Bagaimana respons Grab dan Gojek?

    PT Grab Teknologi Indonesia

    Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk juga mewacanakan bantuan hari raya (BHR) bagi para mitranya.

    “Kami terus berkoordinasi secara konsisten dengan para pemangku kepentingan, termasuk memberikan informasi yang diperlukan sebagai bahan diskusi wacana pemberian BHR untuk Mitra Pengemudi,” kata Tirza kepada detikcom, Selasa (18/2/2025).

    Tirza berharap pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang seimbang, tidak hanya bagi mitra pengemudi ojol melainkan juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap industri dan ekonomi informal.

    “Grab memahami bahwa Hari Raya Idul Fitri adalah momen yang sangat penting bagi mayoritas masyarakat Indonesia, tak terkecuali untuk Mitra Pengemudi. Kami juga mengapresiasi perhatian dan atensi yang telah diberikan pemerintah untuk Mitra Pengemudi terkait wacana pemberian Bantuan Hari Raya,” jelasnya.

    Selama ini, kata Tirza, Grab juga telah menjalankan berbagai inisiatif dengan mengedepankan aspek kebermanfaatan jangka panjang bagi mitra ojolnya. Pertama, GrabBenefits yang memberikan paket sembako, voucher diskon pemeliharaan kendaraan hingga perlindungan asuransi.

    Kedua, Tirza mengatakan Grab memberikan dana santunan bagi keluarga mitra yang tengah menghadapi situasi sulit. Ketiga, GrabScholar yang memberikan beasiswa dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

    Keempat, skema insentif dan bonus yang diperuntukkan bagi mitra ojol untuk meningkatkan pendapatan, terutama di saat perayaan hari besar. Kelima, peluang usaha dan pengembangan keterampilan dalam bentuk program pelatihan daring dan luring untuk pengembangan untuk mitra.

    Terakhir, Grab juga telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pada inisiatif ini, Grab memfasilitasi mitranya untuk mendaftarkan diri dalam asuransi perlindungan sosial.

    PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk

    Chief of Public Policy & Government Relations GoTo Group Ade Mulya mengatakan pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan Kemnaker untuk membahas program Tali Asih Hari Raya kendati tidak spesifik menyebut program tersebut sebagai pengganti THR.

    “Gojek tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas Tali Asih Hari Raya,” kata Ade saat dihubungi detikcom, Selasa (18/2/2025).

    Sementara saat ini, Gojek juga rutin menjalankan inisiatif program bagi mitra pengemudi ojol di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, salah satunya melalui program Paket Sembako Bazar Swadaya.

    “Seperti tahun-tahun sebelumnya, Gojek senantiasa mendukung mitra driver dengan berbagai program, salah satunya adalah Paket Sembako Bazar Swadaya,” jelasnya.

    Ade mengatakan, Gojek terus berkomitmen membantu mitranya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan perusahaan. Ia juga mengatakan, Gojek hendak memastikan mitra pengemudi dapat menjalani Ramadan dengan damai dan merayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga.

    Sebagai perusahaan platform berbasis teknologi digital, kata Ade, Gojek berperan dalam menghubungkan jutaan mitra driver dengan puluhan juta pelanggan di seluruh Indonesia. Ia menyebut, driver merupakan mitra mandiri yang memiliki fleksibilitas dalam mengatur waktu dan jam kerja mereka, bukan karyawan tetap.

    “Sejak Gojek berdiri, komitmen kami tidak pernah berubah. Misi kami adalah untuk dapat terus menciptakan dampak positif bagi ekosistem kami, salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan mitra,” jelasnya.

    Ade mengatakan, Gojek juga telah menciptakan beragam inovasi produk dan mengalokasikan berbagai investasi yang dapat menarik lebih banyak pelanggan ke ekosistem Gojek. Salah satu wujudnya adalah pemberian saham gratis kepada mitra driver saat Initial Public Offering (IPO) GoTo pada tahun 2022.

    “Sehingga banyak mitra kini juga menjadi pemegang saham GoTo dan memperoleh manfaat ekonomi seiring pertumbuhan Perusahaan,” jelasnya.

    Selain itu, Gojek juga turut mendukung visi dan misi Presiden Prabowo Subianto melalui pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 10.000 anak setiap hari di 11 kota di seluruh Indonesia.

    “Kami sepenuhnya mendukung visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejak Mei 2024, Gojek dan GoTo menjalankan dan mendanai program Makan Bergizi Gratis bagi 10.000 anak setiap hari di 11 kota di seluruh Indonesia,” tutupnya.

    (hns/hns)

  • Mahfud MD Kecam Wamenaker Minta WNI yang Mau Ke Luar Negeri Tak Usah Kembali: Itu Jawaban Jahat! – Halaman all

    Mahfud MD Kecam Wamenaker Minta WNI yang Mau Ke Luar Negeri Tak Usah Kembali: Itu Jawaban Jahat! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD mengecam pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel yang mempersilahkan warga negara Indonesia di luar negeri tak usah kembali.

    Sebagai informasi, pernyataan Noel tersebut menjawab ramainya tagar #KaburAjaDulu yang beredar di media sosial (medsos).

    Mahfud mengatakan tanggapan Noel tersebut adalah pernyataan jahat.

    Menurutnya, munculnya tagar #KabuarAjaDulu menjadi koreksi bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia.

    Mahfud mengatakan tagar tersebut adalah wujud WNI yang sebenarnya ingin mencari keadilan di negara lain lantaran dianggap tidak memperolehnya di Tanah Air.

    “Oleh sebab itu, harus dimaknai begini #KaburAjaDulu itu ya orang mencari keadilan (yang) susah di dalam negeri.”

    “Jangan dijawab dengan mengatakan ‘ya sudah kabur aja, nggak usah kembali, mau ngapain lu’. Itu pernyataan atau jawaban yang sangat jahat!” kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube-nya, Selasa (18/2/2025).

    Mahfud mengungkapkan adanya tagar tersebut sebenarnya baik karena masyarakat tidak melakukan pemberontakan kepada pemerintah meski dinilai kondisi negara sedang tak baik-baik saja.

    Padahal, jika kondisi tersebut terjadi di negara lain, Mahfud mengatakan pemerintahan bisa digulingkan oleh rakyat.

    “Di negeri lain, diusir pemerintahannya. Di Suriah, di Tunisia, (pemerintahan) diusir semua.”

    “Nah, kita aja mau cari hidup malah nggak boleh pulang. Itu jawaban (Noel) yang tidak bijaksana,” tegas mantan Ketua MK tersebut.

    Lebih lanjut, Mahfud meyakini bahwa nasionalisme dari masyarakat bisa luntur ketika pemerintahannya tidak memberikan keadilan.

    Sehingga, imbuh Mahfud, tagar #KaburAjaDulu menjadi hal lumrah muncul di masyarakat lantaran tidak memperoleh keadilan.

    “Nasionalisme seperti itu bisa luntur secara perlahan-perlahan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh, kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan terus tumbuh.”

    “Orang akan luntur, untuk apa nasionalisme semacam ini. Saya kabur aja ke luar negeri,” pungkasnya.

    Wamenaker Tak Mau Ambil Pusing soal #KaburAjaDulu

    Sebelumnya, Wamenaker Immanuel Ebenezer tak mau ambil pusing soal tagar #KaburAjaDulu di media sosial yang mendorong WNI untuk bekerja di luar negeri.

    Noel justru mempersilahkan WNI yang ingin berkarier di luar negeri tidak perlu kembali ke Indonesia.

    “Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi,” ungkap Noel di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025), seraya tertawa, dikutip dari Kompas.com.

    Noel enggan berkomentar lebih jauh soal munculnya tagar tersebut.

    Ia hanya menekankan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tidak memedulikan tagar atau seruan itu. 

    “Hashtag-hashtag enggak apa-apalah, masa hashtag kita peduliin,” ujar Noel.

    Namun perbedaan pernyataan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassrieli.

    Dia menilai munculnya tagar tersebut menjadi tantangan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik bagi masyarakat.

    “Ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs, itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. 

    Ia tidak memungkiri bahwa kesempatan bagi WNI untuk bekerja di luar negeri memang terbuka. 

    Yassierli pun tak masalah apabila WNI ingin bekerja di luar negeri lalu kembali ke Indonesia demi membangun negeri. 

    “Tanggapannya, ya itu ini kan netizen terkait dengan kabur saja. Memang di satu sisi saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya,” ujar Yassierli. 

    “Jadi kalau memang ingin untuk meningkatkan skill dan ada peluang kerja di luar negeri, kemudian, kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya tidak masalah,” sambungnya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

     

  • Reaksi Politisi dan Tokoh Komentar Tagar KaburAjaDulu, Anies Bicara Soal Perjuangan Tanpa Istirahat – Halaman all

    Reaksi Politisi dan Tokoh Komentar Tagar KaburAjaDulu, Anies Bicara Soal Perjuangan Tanpa Istirahat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Media sosial tengah diramaikan dengan munculnya tagar #KaburAjaDulu yang mendorong warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja dan tinggal di luar negeri

    Tren #KaburAjaDulu muncul karena kondisi perekonomian serta politik di Indonesia belakangan ini dinilai sedang kacau.

    Sejumlah tokoh hingga anggota Kabinet Merah Putih pun telah memberikan respons terkait tagar itu, sebagai berikut.

    Wamenaker

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel enggan ambil pusing soal kampanye #KaburAjaDulu.

    “Hastag-hastag gitu nggak apa-apa lah, masa hastag kita peduliin,” kata Noel saat ditemui di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Kalibata, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Noel lantas berkelakar, ia mempersilakan seluruh warga negara untuk mencari peruntungan di luar negeri.

    “Mau kabur, kabur aja lah, kalau perlu jangan balik lagi,” kata Noel seraya tertawa.

    Menaker

    Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, tren ini muncul bukan karena para WNI benar-benar ingin kabur dari Indonesia, melainkan ingin mengambil kesempatan untuk bisa bekerja di luar negeri.

    “Tanggapannya, ya itu ini kan netizen terkait dengan kabur saja. Memang di satu sisi saya lihat kesempatan kerja di luar memang ada ya. Jadi semangatnya bukan kabur sebenarnya,” tutur Yassierli di Istana, Jakarta, Senin.

    Ia mengaku tak masalah jika WNI ingin bekerja di luar negeri kemudian kembali ke Indonesia demi membangun Tanah Air.

    “Jadi kalau memang ingin untuk meningkatkan skill dan ada peluang kerja di luar negeri, kemudian, kembali ke Indonesia bisa membangun negeri ya tidak masalah,” terangnya.

    Meski begitu, Yassierli menyadari bahwa tren itu adalah tantangan bagi pemerintah Indonesia.

    Ia menyebut, pemerintah memang perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang baik bagi warganya.

    “Tapi, ini tantangan buat kita kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka.”

    “Ayo pemerintah create better jobs, itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami,” ucapnya.

    Menpar

    Sementara itu, ramainya #KaburAjaDulu ditanggapi Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, dengan meminta supaya masyarakat tidak kabur dan tetap di Indonesia saja berjalan-jalan dan berwisata.

    “Jalan-jalan di Indonesia saja, jangan kabur,” katanya secara singkat, ketika ditemui di kawasan wisata Kota Tua Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) juga telah merespons ramainya kampanye #KaburAjaDulu. 

    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu, RI Judha Nugraha menegaskan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk bekerja di luar negeri.

    “Ajakan untuk bekerja di luar negeri merupakan hak setiap warga negara, namun yang perlu diperhatikan adalah mengikuti prosedur yang legal dan aman,” ujar Judha dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025) lalu.

    Judha mengingatkan agar masyarakat yang berniat mencari rezeki di luar negeri tidak menjadi korban online scam atau bahkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Di media sosial banyak dorongan untuk pergi ke luar negeri, tetapi jika dilakukan tanpa prosedur yang aman, justru bisa berujung pada kasus online scam atau perdagangan manusia,” tuturnya.

    Menurutnya, saat ini banyak perusahaan ilegal yang menawarkan pekerjaan kepada WNI tanpa legalitas yang jelas.

    Oleh karena itu, calon pekerja migran harus memastikan kredibilitas perusahaan dan legalitas penyalur tenaga kerja sebelum berangkat.

    “Banyak yang ditawari kerja di luar negeri tanpa visa kerja dan tanpa kontrak yang jelas sejak awal.” 

    “Masyarakat harus lebih waspada dan mengikuti prosedur yang benar agar tidak menjadi korban,” ucapnya.

    Anies Baswedan

    Isu ini juga turut menarik perhatian Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus bekas Calon Presiden 2024.

    Melalui media sosialnya, Anies memberikan tanggapan dengan pendekatan khasnya, menyoroti kecenderungan masyarakat yang ingin hijrah ke luar negeri.

    “Akhir-akhir ini banyak yang tanya bagaimana cara tetap mencintai Indonesia. Bahkan ada yang ragu, memangnya masih relevan? Buat teman-teman semua. Cinta Indonesia itu bukan sekadar bangga saat negara sedang baik-baik saja. Justru cinta itu diuji ketika negara sedang menghadapi banyak tantangan, sedang butuh perubahan,” kata Anies Baswedan.

    Ia mengakui bahwa tekanan hidup dan berbagai permasalahan yang muncul membuat masyarakat merasa lelah.

    Anies pun mengibaratkan situasi tersebut seperti cinta bertepuk sebelah tangan.

    “Tapi amat wajar, jika terkadang kita merasa lelah. Perjuangan tanpa istirahat itu bisa terasa berat. Ini seperti bertepuk sebelah tangan, sudah berusaha untuk mencintai tapi rasanya seperti tidak ada balasan. Maka enggak apa-apa ambil berhenti sejenak. Bukan berarti menyerah ya. Justru dengan memberi napas untuk diri sendiri, kita bisa kembali dengan energi yang lebih baik,” tambahnya. 

    Data pekerja Indonesia di luar negeri

    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyatakan bahwa tren ini merupakan hal yang positif.

    Asalkan individu yang berkeinginan tersebut terlebih dahulu meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka.

    Karding menekankan pentingnya keterampilan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) agar mereka dapat bersaing dan mendapatkan upah yang layak di negara tujuan.

    Selain itu, tren ini juga dimanfaatkan oleh warganet untuk saling berbagi pengalaman dan merekomendasikan negara yang cocok bagi mereka yang ingin “kabur”.

    Negara-negara dengan banyak diaspora Indonesia menjadi pilihan yang lebih menarik bagi mereka yang baru pertama kali melangkah ke luar negeri.

    Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) baru-baru ini merilis data terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia untuk periode Januari hingga November 2024.

    Data tersebut mencatat sebanyak 272.164 PMI yang bekerja di luar negeri sepanjang tahun 2024, dengan mayoritas beroperasi di sektor informal, yaitu 145.962 orang, yang didominasi oleh pekerja migran perempuan sebanyak 187.127 orang.

    Ribuan WNI di AS malah akan dideportasi

    Sementara itu, media asing menyoroti ribuan warga negara Indonesia (WNI) terancam dideportasi dari Amerika Serikat (AS).

    Hal ini menyusul kebijakan Presiden AS Donald Trump melakukan deportasi massal untuk warga asing ilegal di negara tersebut.

    Media Singapura The Star, mengungkapkan ribuan WNI tersebut berada di antara 1,4 juta imigran dari berbagai negara di AS, yang masuk dalam daftar final orders of removal.

    Oleh sebab itu mereka menjadi sasaran dari deportasi oleh Penegak Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE).

    “Sekitar 4.276 warga Indonesia telah ditandai untuk dideportasi oleh otoritas Amerika Serikat di tengah Pemerintahan Presiden Donald Trump melanjutkan tindakan keras terhadap imigran gelap,” tulis The Star, Senin (17/2/2025).

    Mereka juga mengutip pernyataan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha.

    Ia mengungkapkan bahwa WNI di AS yang menjadi sasaran deportasi belum menjadi warga negara AS.

    Menurut Judha, jumlah 4.276 WNI tersebut adalah pembaruan terakhir pada akhir November lalu, sebelum Trump menjabat sebagai presiden AS.

    Judha menambahkan Kementerian Luar Negeri dan enam perwakilan RI di AS, termasuk Kedutaan Besar RI di Washington, DC, serta lima konsulat jenderal RI di seluruh AS, terus mengantisipasi tindakan lebih lanjut yang berdampak pada WNI.

    “Kami juga mengimbau WNI di AS (yang ada dalam daftar) untuk mengetahui hak-haknya, karena meski ditahan, mereka tetap memiliki hak,” tutur Judha.

    Trump yang memenangkan pemilihan presiden pada November lalu, telah mendeklarasikan imigran gelap sebagai darurat nasional sejak resmi menjabat 20 Januari lalu.

    Salah satu janji kampanyenya adalah deportasi massal dari imigran gelap.

    Setidaknya dua WNI dilaporkan telah ditangkap dalam penggebrekan imigran di bawah kepresidenan Trump.

    Salah satu diidentifikasi dari inisialnya, BK, yang ditangkap di New York, 28 Januari lalu.

    Sedangkan yang lainnya diidentifikasi dengan inisial lainnya TRN, yang ditangkap di Atlanta, Georgia, 29 Januari lalu.

    Ia juga mengatakan bahwa lebih dari 4.000 WNI dengan perintah deportasi terakhir ada dalam daftar ICE, namun tidak untuk ditahan, dan karena itu belum ditahan.

    Namun, ia mencatat bahwa perubahan kebijakan AS baru-baru ini menyebabkan kedua penangkapan tersebut.