Xcloud.id

Tag: Immanuel Ebenezer

  • Wamenaker Bakal Jembatani Driver Ojol & Grab Perkara GrabBike Hemat

    Wamenaker Bakal Jembatani Driver Ojol & Grab Perkara GrabBike Hemat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana untuk membangun komunikasi antara mitra pengemudi dengan perusahaan aplikator, menyusul adanya penolakan program GrabBike Hemat yang dinilai merugikan para mitranya. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menanggapi rencana aksi demo serikat pengemudi ojek online (ojol) untuk menolak dan berharap program layanan GrabBike Hemat dihapus.

    “Kita lagi coba membangun komunikasi antara driver dan aplikatornya ya karena sekali lagi, ini kan menjadi penolakan kawan-kawan driver paket hemat ini,” kata Noel, sapaan akrabnya, kepada wartawan di Gedung Vokasi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Senin (21/4/2025).

    Noel menilai perusahaan transportasi online salah menafsirkan definisi kemitraan. Pasalnya, kata dia, prinsip kemitraan adalah saling menguntungkan, bukan saling merugikan.

    Dengan adanya keberatan dari para mitra terhadap program tersebut, dia melihat bahwa perusahaan tidak melibatkan para mitra dalam membuat sebuah keputusan.

    “Makanya jangan-jangan, maaf nih saya sampaikan sekali lagi, aplikator jangan memanipulatif definisi soal mitra itu, ada penyimpangan soal kemitraan,” ujarnya. 

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, kalangan serikat pengemudi ojol berencana melakukan aksi demo terhadap layanan orderan hemat yang dinilai merugikan. 

    Serikat driver ojol tersebut antara lain, Koalisi Ojol Nasional (KON), Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI), dan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). 

    Ketua Presidium KON Andi Kristiyanto mengatakan, aksi demo dilakukan untuk menolak dan berharap program Layanan Grab Hemat untuk dihapus. 

    “[Aksi demo] ini dilakukan ketika usaha maksimal yang dilakukan mitra pengemudi tidak sepadan atau bahkan berbanding terbalik dengan hasil,” katanya dalam siaran pers, Minggu (20/4/2025).

    Dia menuturkan, layanan Grab Hemat ini muncul dengan skema berbayar dengan nominal variatif antara lain yakni 1-2 trip dengan potongan Rp3.000, lalu 3-4 trip potongan Rp8.500, berikutnya 5-6 trip potongan Rp13.600, lalu 7-9 trip potongan Rp18.000 dan 10 trip ke atas potongan hingga mencapai Rp20.000. 

    Andi menambahkan potongan tersebut di luar potongan 15% plus 5% yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan pada 2022 sebesar 15% untuk biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi dan 5% sebagai biaya penunjang dukungan kesejahteraan bagi Mitra driver. 

    Ketua FKDOI Rahman juga sedang mempertimbangkan menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes layanan Grab Hemat. 

    “Kami sedang mengkaji kemungkinan apakah akan menggelar aksi serupa atau tidak,” ujarnya.

  • Dinilai Rugikan Driver, Serikat Pekerja Ojol Akan Datangi Kantor Grab Terkait Layanan GrabHemat – Halaman all

    Dinilai Rugikan Driver, Serikat Pekerja Ojol Akan Datangi Kantor Grab Terkait Layanan GrabHemat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gabungan dari serikat pengemudi ojek online dan taksi online yang terdiri dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Koalisi Ojol Nasional (KON) dan Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI) akan menyambangi Kantor Grab terkait layanan GrabHemat.

    Layanan tersebut dinilai merugikan mitra driver, sebab memberikan skema berbayar dengan nominal variatif.

    Diantaranya untuk 1-2 trip dengan potongan Rp 3.000, lalu 3-4 trip potongan Rp 8.500, berikutnya 5-6 trip potongan Rp 13.600, 7-9 trip potongan Rp 18.000 dan 10 trip ke atas potongan hingga mencapai Rp 20.000.

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pudjiati menyampaikan, jika skema tersebut tidak segera dihapus akan ada gelombang aksi susulan dari para pengemudi di kota-kota yang lain di Indonesia.

    “Iya kita akan adakan aksi besar-besaran. Ratusan driver akan ikut. Rencananya kita lakukan di 20 Mei 2025,” ungkap Lily kepada Tribunnews.com, Minggu (20/4/2025).

    Penolakan adanya layanan GrabHemat sudah dilakukan oleh para ojol di berbagai kota. Gelombang demonstrasi pengemudi Grab sudah dilakukan di berbagai kota seperti Cirebon, Semarang, Kupang dan Mataram.

    Ketua Presidium KON Andi Kristiyanto mengatakan, aksi demo yang dilakukan mitra ojol menjadi bentuk penolakan terhadap eksploitasi dan penjajahan modern yang dilakukan aplikator asing yang berinvestasi di Indonesia sejak 14 Mei 2014.

    “Itu adalah hal yang manusiawi ketika usaha maksimal yang dilakukan mitra pengemudi tidak sepadan atau bahkan berbanding terbalik dengan hasil,” ucap Andi dalam keterangan resmi, Minggu (20/4/2025).

    KON berharap layanan GrabHemat ini dihapuskan dan akan meminta aplikator dibayar berdasarkan jumlah order yang terakumulasi.

    “Ini dibayarkan menurut akumulasi jumlah order yang didapat para driver perhari di luar potongan 15 persen plus 5 persen yang sudah ditetapkan Kemenhub dalam KP1001 tahun 2022 sebesar 15 persen untuk biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi dan 5 persen sebagai biaya penunjang dukungan kesejahteraan bagi Mitra driver,” jelas Andi.

    Andi menilai adanya layanan GrabHemat memaksa secara halus setiap mitra ojol untuk mengikuti program itu. Contohnya tercermin dari jumlah order.

    “Ini dapat dibuktikan dengan tingkat atau jumlah orderan yang didapat oleh mitra pengemudi jika tidak mengikuti program itu di setiap harinya. Logikanya mana ada perusahan yang tidak mau program yang sudah dibuat dan menghasilkan keuntungan besar tidak sukses berjalan,” ungkapnya. 

    Senada dengan KON yang melakukan penolakan, Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI) menegaskan pihaknya sedang mempertimbangkan menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes layanan GrabHemat.

    Ketua FKDOI Rahman, menyatakan saat ini FKDOI sudah berkolaborasi dengan KON sedang mengkaji kemungkinan apakah akan menggelar aksi serupa atau tidak.

    “Berdasarkan informasi dari rekan-rekan mitra Grab, mereka merasa sangat dirugikan. Hal ini karena ada potongan tambahan setelah mereka menyelesaikan sejumlah order,” ujar Rahman.

    Selama ini, menurut FKDOI para mitra Grab cenderung diam dan menerima keputusan aplikator, sehingga ketika terjadi rentetan aksi unjuk rasa di beberapa kota berarti layanan GrabHemat memang dirasa sangat memberatkan oleh para driver.

    Jangan Bikin Gaduh

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer akan memanggil Grab akibat kegaduhan soal layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.

    Layanan tersebut dikeluhkan driver ojek online (ojol) karena dinilai diskriminatif.

    “Kami panggil kalau begitu caranya. Ini kan sudah melampaui keresahan,” kata Noel, sapaan akrabnya, kepada Tribunnews, Minggu (20/4/2025).

    Noel belum akan memanggil Grab pada pekan depan karena ia masih harus melakukan kunjungan kerja.

    Meski demikian, ia memastikan pemanggilan akan dilakukan secepatnya.

    “Kami lihat deh nanti. Pokoknya secepatnya kami akan melakukan pemanggilan,” ujar Noel.

    Sementara menanti waktu pemanggilan, ia terbuka bagi driver ojol yang ingin mengadukan Grab ke Kemnaker.

    “Laporkan saja ke kami. Kalau misalnya mereka (driver ojol) butuh membuka jalur, kami akan buka komunikasinya dengan aplikator,” ucap Noel.

    Ia memandang Grab telah membuat kegaduhan karena adanya layanan ini.

    Noel pun meminta agar Grab peka terhadap penolakan yang terjadi di antara para mitra pengemudi mereka.

    “Harusnya aplikator peka dong, jangan malah memaksakan ketika itu ada penolakan,” katanya.

    Ia mengaku geram dengan adanya layanan ini karena telah menimbulkan kegaduhan.

    Noel pun menduga Grab ingin balas dendam karena harus mengikuti anjuran pemerintah mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) atau Bantuan Hari Raya (BHR) untuk driver ojol pada perayaan Lebaran 2025.

    “Jangan-jangan aplikator ini dendam terhadap BHR kemarin. Jadi patut curiga sama hal begini. Peka kek, jangan bikin kegaduhan. Jangan sampai nanti malah kami jadi curiga,” ujar Noel.

    Noel menyarankan Grab agar mencabut layanan ini karena telah menimbulkan kegaduhan. Ia meminta agar manajemen Grab tidak terlalu lama mempertimbangkan pencabutan layanan ini.

    “Ketika ada resistensi, penolakan, cabut. Jangan terlalu lama. Jangan pakai argumentasi-argumentasi lain lagi, alasan-alasan lain lagi. Cabut. Kami nggak mau ada kegaduhan,” kata Noel.

    Berhubung driver memiliki status mitra dengan aplikator, Noel memandang mereka harusnya saling menguntungkan. Maka dari itu, Noel menginginkan agar layanan ini segera dicabut.

    “Jangan atas nama promo, atas nama apa, tapi drivernya disalahin. Jangan dong. Itu nggak fair. Kok begitu cara kemitraannya? Kemitraan itu selalu menguntungkan,” ucap Noel.

    Penjelasan Pihak Grab

    Director, Mobility & Logistics, Grab Indonesia Tyas Widyastuti mengatakan, pihaknya menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka, selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    “Kami juga menyediakan wadah bagi Mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

    “Termasuk melalui layanan GrabSupport maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala,” tambahnya.

    Tyas mengungkapkan, Grab senantiasa memberikan akses berbagai layanan utama bagi Mitra Pengemudi seperti GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabMart hingga GrabExpress, tanpa tambahan biaya.

    Sedangkan Program Akses Hemat, jelasnya, merupakan program tambahan baru yang bersifat opsional atau pilihan bagi pengemudi.

    Program ini, kata Tyas, memungkinkan Mitra Pengemudi mendapatkan akses pada layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, dia memastikan bahwa penawaran program tambahan ini tidak bersifat wajib, sehingga Mitra dapat membatalkan partisipasinya kapan saja tanpa biaya apapun.

    “Adapun, ketentuan biaya langganan harian ketika mengikuti Program Akses Hemat berbeda di setiap kota, dan telah diinformasikan pertama kali saat Mitra mendaftar program ini di aplikasi GrabDriver,” jelas Tyas.

    Ia mengatakan, program Akses Hemat diluncurkan sejak awal 2025 usai mempertimbangkan masukan Mitra Pengemudi sebelumnya yang mengeluhkan terkait ketersediaan layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, Grab akan terus meninjau program baru ini secara berkala dan akan menerapkan penyesuaian-penyesuaian, jika diperlukan.

  • Wamenaker Noel akan Panggil Manajemen Grab Akibat Kegaduhan Layanan Hemat: Sudah Meresahkan – Halaman all

    Wamenaker Noel akan Panggil Manajemen Grab Akibat Kegaduhan Layanan Hemat: Sudah Meresahkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer akan memanggil manajemen Grab akibat kegaduhan soal layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.

    Layanan tersebut dikeluhkan driver ojek online (ojol) karena dinilai diskriminatif.

    “Kami panggil kalau begitu caranya. Ini kan sudah melampaui keresahan,” kata Noel, sapaan akrabnya, kepada Tribunnews, Minggu (20/4/2025).

    Noel belum akan memanggil Grab pada pekan depan karena ia masih harus melakukan kunjungan kerja.

    Meski demikian, ia memastikan pemanggilan akan dilakukan secepatnya.

    “Kami lihat deh nanti. Pokoknya secepatnya kami akan melakukan pemanggilan,” ujar Noel.

    Sementara menanti waktu pemanggilan, ia terbuka bagi driver ojol yang ingin mengadukan Grab ke Kemnaker.

    “Laporkan saja ke kami. Kalau misalnya mereka (driver ojol) butuh membuka jalur, kami akan buka komunikasinya dengan aplikator,” ucap Noel.

    Ia memandang Grab telah membuat kegaduhan karena adanya layanan ini.

    Noel pun meminta agar Grab peka terhadap penolakan yang terjadi di antara para mitra pengemudi mereka.

    “Harusnya aplikator peka dong, jangan malah memaksakan ketika itu ada penolakan,” katanya.

    Ia mengaku geram dengan adanya layanan ini karena telah menimbulkan kegaduhan.

    Noel pun menduga Grab ingin balas dendam karena harus mengikuti anjuran pemerintah mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) atau Bantuan Hari Raya (BHR) untuk driver ojol pada perayaan Lebaran 2025.

    “Jangan-jangan aplikator ini dendam terhadap BHR kemarin. Jadi patut curiga sama hal begini. Peka kek, jangan bikin kegaduhan. Jangan sampai nanti malah kami jadi curiga,” ujar Noel.

    Noel menyarankan Grab agar mencabut layanan ini karena telah menimbulkan kegaduhan. Ia meminta agar manajemen Grab tidak terlalu lama mempertimbangkan pencabutan layanan ini.

    “Ketika ada resistensi, penolakan, cabut. Jangan terlalu lama. Jangan pakai argumentasi-argumentasi lain lagi, alasan-alasan lain lagi. Cabut. Kami nggak mau ada kegaduhan,” kata Noel.

    Berhubung driver memiliki status mitra dengan aplikator, Noel memandang mereka harusnya saling menguntungkan. Maka dari itu, Noel menginginkan agar layanan ini segera dicabut.

    “Jangan atas nama promo, atas nama apa, tapi drivernya disalahin. Jangan dong. Itu nggak fair. Kok begitu cara kemitraannya? Kemitraan itu selalu menguntungkan,” ucap Noel.

    Desakan dari Driver Ojol

    Sebagaimana diketahui, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak Grab agar segera menghapus layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.

    Ketua SPAI Lily Pujiati, mengatakan skema itu diskriminatif karena lebih memprioritaskan pengemudi yang mendaftar dalam mendapatkan orderan lebih banyak alias gacor.

    Sementara di sisi lain akan membuat pengemudi lain menjadi sepi orderan atau anyep.

    “Contohnya adalah skema GrabBike Hemat atau Akses Hemat yang diprotes oleh gelombang demonstrasi dari pengemudi ojol di berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Cirebon, Mataram, Kupang dan lainnya,” katanya kepada media di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

    Sebagai catatan, pekan ini ratusan driver ojol turun ke jalan dan mendatangi kantor Grab di beberapa daerah untuk memprotes layanan Hemat tersebut.

    Grab Hemat adalah istilah yang mengacu pada program Akses Hemat layanan GrabBike Hemat.

    Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan para mitra pengemudi ojol Grab, driver harus mendaftar terlebih dulu untuk mengikuti program ini.

    Situs resmi Grab menjelaskan GrabBike Hemat merupakan layanan transportasi baru untuk perjalanan jarak pendek dengan tarif terjangkau yang tersedia di seluruh kota operasional Grab di Indonesia.

    Lily mengatakan, skema Hemat ini akan memotong pendapatan pengemudi ojol sebesar Rp 2.000 bila pengemudi menjalankan orderan antar penumpang sebanyak 2-5 orderan.

    Kemudian potongan akan naik menjadi Rp 3.000 bila menjalankan perintah dari platform sebanyak 6 orderan atau lebih. Potongan itu mulai berlaku saat diluncurkan di bulan Februari lalu.

    Namun kemudian potongan tersebut naik di bulan April ini hingga Rp 20.000 untuk menjalankan perintah platform sebanyak 10 orderan atau lebih.

    “Semua potongan itu semakin memberatkan karena selain itu platform masih melakukan potongan setiap orderan yang dikerjakan pengemudi ojol. Belum lagi biaya operasional yang harus ditanggung pengemudi ojol seperti biaya parkir, bensin, pulsa, paket data, spare parts, cicilan kendaraan, cicilan atribut (jaket, helm, tas) dan biaya lainnya,” jelasnya.

    Penjelasan Pihak Grab

    Director, Mobility & Logistics, Grab Indonesia Tyas Widyastuti mengatakan, pihaknya menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka, selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    “Kami juga menyediakan wadah bagi Mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

    “Termasuk melalui layanan GrabSupport maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala,” tambahnya.

    Tyas mengungkapkan, Grab senantiasa memberikan akses berbagai layanan utama bagi Mitra Pengemudi seperti GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabMart hingga GrabExpress, tanpa tambahan biaya.

    Sedangkan Program Akses Hemat, jelasnya, merupakan program tambahan baru yang bersifat opsional atau pilihan bagi pengemudi.

    Program ini, kata Tyas, memungkinkan Mitra Pengemudi mendapatkan akses pada layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, dia memastikan bahwa penawaran program tambahan ini tidak bersifat wajib, sehingga Mitra dapat membatalkan partisipasinya kapan saja tanpa biaya apapun.

    “Adapun, ketentuan biaya langganan harian ketika mengikuti Program Akses Hemat berbeda di setiap kota, dan telah diinformasikan pertama kali saat Mitra mendaftar program ini di aplikasi GrabDriver,” jelas Tyas.

    Ia mengatakan, program Akses Hemat diluncurkan sejak awal 2025 usai mempertimbangkan masukan Mitra Pengemudi sebelumnya yang mengeluhkan terkait ketersediaan layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, Grab akan terus meninjau program baru ini secara berkala dan akan menerapkan penyesuaian-penyesuaian, jika diperlukan.

  • Kisruh Penahanan Ijazah Karyawan Jan Hwa Diana, Khofifah Janji Fasilitasi Penerbitan Ulang Ijazah – Halaman all

    Kisruh Penahanan Ijazah Karyawan Jan Hwa Diana, Khofifah Janji Fasilitasi Penerbitan Ulang Ijazah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menanggapi soal kisruh penahanan ijazah yang dilakukan oleh pemilik usaha UD Sentoso Seal, Jan Hwa Diana.

    Khofifah menyebut pihaknya akan memfasilitasi penerbitan ulang ijazah milik pekerja yang ditahan oleh perusahaan, khususnya untuk jenjang pendidikan SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim.

    Menurut Khofifah, penahanan ijazah oleh perusahaan adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum.

    Selain itu, penahanan ijazah juga bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016.

    Atas dasar itu, Khofifah pun berjanji Pemprov Jatim akan menuntaskan masalah penahanan ijazah ini.

    “Saya pastikan Pemprov Jawa Timur akan menuntaskan permasalahan ini. Ijazah adalah dokumen penting yang sesuai aturan hukum tidak boleh ditahan, termasuk oleh perusahaan tempat karyawan bekerja,” kata Khofifah dilansir Kompas.com, Minggu (20/4/2025).

    Lebih lanjut Khofifah menyebut, Disnaker Jatim juga telah berkoordinasi dengan Posko Pengaduan Kota Surabaya dan akan memanggil pelapor pada Senin (21/4/2025) untuk mengklarifikasi data demi keperluan penerbitan ulang ijazah.

    Namun penerbitan ulang ijazah ini hanya bisa dilakukan jika data asal sekolah pekerja telah lengkap dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), termasuk bagi sekolah yang telah tutup.

    “Bagi pekerja yang telah melaporkan penahanan ijazah dan merupakan lulusan SMA atau SMK, kami akan segera memproses penerbitan ulang.”

    “Jika sekolahnya sudah tutup, Dinas Pendidikan tetap bisa menerbitkan ulang selama datanya ada dalam Dapodik,” jelas Khofifah.

    Menurut data dari Pemkot Surabaya, ada 31 pekerja yang telah melaporkan penahanan ijazah, namun baru 11 di antaranya yang memiliki data lengkap.

    Khofifah pun meminta agar para pekerja segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan melalui Posko Pengaduan Pemkot Surabaya agar proses dapat segera ditindaklanjuti Pemprov Jatim.

    Meski Pemprov Jatim telah memfasilitasi penerbitan ijazah ulang, Khofifah memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan.

    “Solusi penerbitan ulang ini adalah bentuk kehadiran negara, namun tidak terkait dengan aparat penegak hukum. Proses hukum tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

    Khofifah mengaku telah mengadakan pertemuan dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal yang dilaporkan telah menahan ijazah pekerjanya.

    Namun dalam pengakuannya, proses rekrutmen dilakukan oleh HRD yang telah mengundurkan diri.

    Sehingga pemilik perusahaan tak tahu soal adanya penahanan ijazah karyawan.

    “Pemilik perusahaan mengaku tidak mengetahui adanya penahanan ijazah karena proses rekrutmen dilakukan oleh HRD yang kini telah mengundurkan diri. Saat ini, posisi ijazah pun tidak diketahui,” jelas Khofifah.

    Wamenaker Immanuel Ebenezer Geram, Sebut Jan Hwa Diana Tak Kooperatif Soal Penahanan Ijazah

    Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer turut menyoroti kasus penahanan ijazah karyawan yang dilakukan oleh pemilik usaha UD Sentoso Seal, Jan Hwa Diana.

    Bahkan, saat melakukan kunjungan ke perusahaan yang berlokasi di Margomulyo Surabaya itu, ia tak mendapat sambutan yang baik.

    Akibatnya Immanuel murka dan menyebut bahwa perusahaan penyedia spare part kendaraan milik Diana itu biadab.

    “Jawabannya biadab. Ini republik diajari norma, dilindungi terkait agama. Siapa pun karyawan mau ke masjid, gereja, pura, wihara kuil. Semua dilindungi UU. Kalau mereka melanggar, tau sendiri ada konsekuensi,” kata Immanuel kepada awak media, Kamis (17/4/2025).

    Ungkapan wamenaker itu muncul setelah ditanya media terkait sejumlah dugaan pelanggaran lain selain penahanan ijazah.

    Mulai dari pemotongan gaji, melarang karyawan salat Jumat, menebus ijazah, dan gaji tak seusai UMKM.

    Immanuel yang didampingi oleh Wakil Walikota Surabaya Armuji dan Kapolrestabes Surabaya juga menyoroti sikap Jan Hwa Diana yang tidak mau kooperatif.

    Begitu tiba di depan gerbang UD Sentoso Seal, tak tampak owner perusahaan distributor onderdil kendaraan itu menyambut. Bahkan sekelas Wakil Menteri pun tak dihargai.

    Mulai datang sampai diskusi di dalam kantor. Diana menjawab tak tahu menahu soal ijazah.

    “Negara tidak dihargai. Saya juga tidak dihargai. Saya pikir hanya Wawali Surabaya yang tidak dihargai,” kata Immanuel dengan nada kesal.

    Kronologi Perseteruan

    Sebagaimana diketahui, Wakil Walikota Surabaya Armuji dilaporkan oleh seorang pengusaha bernama Jan Hwa Diana yang berada di Margomulyo, Surabaya Barat, terkait UU Informasi Traksaksi Elektronik (ITE). 

    Laporan ini terjadi setelah Cak Ji (sapaan akrab Armuji) menindaklanjuti aduan warga Surabaya yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan UD Sentoso Seal.

    Usai mendapat laporan tersebut, Cak Ji langsung mendatangi perusahaan tersebut.

    “Saya datang baik-baik, saya tok-tok (gerbangnya), saya telepon, mereka tidak mau bukakan pintu. Anak buah saya, saya suruh telepon dan di-speaker (pengeras suara) agar tahu,” jelasnya.

    Sesampainya di lokasi tersebut, Cak Ji justru mendapat omelan dari Jan Hwa Diana dan menuduh wakil walikota Surabaya itu seorang penipu.

    “Dia menuduh saya seorang penipu, saya ngomong, saya itu datang dengan baik-baik, tolong dibukakan pintunya, kita bicara di dalam. Dia tidak mau, ngomel dan macam-macam,” sambungnya.

    Cak Ji menyebut, perusahaan itu telah menahan ijazah karyawan tanpa alasan jelas. 

    Hal itu, dianggap melanggar hak dasar tenaga kerja. 

    Apalagi dalam konteks pendidikan, yang saat ini sedang digencarkan pemerintah sebagai bagian dari program pemutusan mata rantai kemiskinan.

    “Wong sekolah saja sekarang gratis, masa anak ini sudah kerja mau keluar tapi ijazahnya ditahan? Itu ijazah SMA yang ditempuh 3 tahun. Hak hidupnya dipersulit,” tegas Cak Ji.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/David AdiAdi)(Kompas.com/Diamanty Meiliana)

  • Eks Karyawan Ungkap Dugaan Pemotongan Gaji di Perusahaan Jan Hwa Diana – Halaman all

    Eks Karyawan Ungkap Dugaan Pemotongan Gaji di Perusahaan Jan Hwa Diana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang mantan karyawan UD Sentosa Seal, Peter Evril Sitorus, mengungkapkan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh Jan Hwa Diana diduga memotong gaji karyawan yang menunaikan shalat Jumat.

    Pemotongan sebesar Rp 10 ribu ini berlaku bagi karyawan yang ingin menjalankan ibadah shalat Jumat, di mana upah harian mereka adalah Rp 80 ribu.

    Peter, yang mulai bekerja di UD Sentosa Seal pada akhir Desember 2024, menyatakan bahwa praktik pemotongan gaji ini sudah berlangsung lama.

    “Karena saya non-Islam, saya kurang tahu detailnya, cuma saya tahu kalau ada pemotongan waktu salat Jumat sebesar Rp 10.000. Per Jumat, kalau mau salat Jumat, dipotong (gajinya)” ungkapnya saat ditemui di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Kamis, 17 April 2025.

    Tanggapan dari Kementerian

    Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengaku akan mempelajari kasus ini lebih lanjut.

    “Saya akan pelajari, cek kasusnya,” kata Nasaruddin saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Sabtu, 19 April 2025.

    Ia juga menambahkan bahwa ia belum menerima laporan resmi terkait dugaan pelanggaran hak pekerja di perusahaan tersebut.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, turut memberikan tanggapan.

    Ia menilai praktik pemotongan gaji tersebut sudah melampaui batas kewajaran.

    Laporan Penahanan Ijazah

    Puluhan mantan karyawan UD Sentosa Seal melaporkan penahanan ijazah mereka oleh perusahaan.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mendesak polisi untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut.

    Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Iptu Suroto, menyatakan bahwa laporan pertama sudah ditindaklanjuti dengan memanggil sejumlah saksi untuk mendalami dugaan penggelapan.

    Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, sebelumnya melakukan inspeksi mendadak ke lokasi perusahaan, namun tidak berhasil menemui pihak perusahaan karena pintu terkunci.

    Ia menghubungi pemilik perusahaan, namun mendapatkan respons negatif.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Eks Pemain Sirkus Klaim Disiksa, Wamenaker Berkomitmen Lindungi Pekerja – Halaman all

    Eks Pemain Sirkus Klaim Disiksa, Wamenaker Berkomitmen Lindungi Pekerja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi terkait pengakuan eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang mengeklaim mengalami penyiksaan saat bekerja di Taman Safari Indonesia.

    Immanuel menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja, meskipun hingga saat ini belum ada laporan resmi yang diterima.

    “Kalau soal pekerja sirkus di Oriental Circus yang dieksploitasi kecil itu, dari Kemenaker, kita belum sampai ya, karena mereka belum lapor ke kita.”

    “Tapi yang kita lihat hanya di media, dan kita sebetulnya kaget juga kalau itu benar-benar terjadi,” jelasnya kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

    Pengakuan Eks Pemain Sirkus

    Para mantan pemain sirkus OCI sebelumnya mengungkapkan pengalaman pahit mereka di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, yang mencakup kekerasan fisik dan eksploitasi yang berlangsung sejak tahun 1970-an.

    Mereka melaporkan tindakan penyiksaan seperti disetrum, dirantai, hingga dipisahkan dari anak-anak mereka.

    Kuasa hukum para mantan pemain sirkus, Muhammad Sholeh, meminta dibentuknya tim investigasi untuk menyelidiki dugaan penyiksaan di Taman Safari Indonesia.

    “Menurut teman-teman di sana itu ada bunker. Rumahnya itu ada di bawah tanah, tempat mereka tinggal di situ lah tempat penyiksaan. Itu berdasarkan pengakuan (korban),” katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV yang tayang pada Jumat (18/4/2025). 

    Tuntutan Ganti Rugi

    Para korban juga menuntut ganti rugi dari Taman Safari Indonesia.

    Sholeh menegaskan bahwa banyak dari mereka yang tidak pernah digaji dan mengalami kekerasan yang mengakibatkan cacat fisik.

    “Juga terhadap kekerasan, ada yang membekas tangannya dipukul sama balok, korban Ida sampai badannya cacat.”

    “Menurut saya, wajar sekali kalau mereka menuntut ganti rugi,” kata Sholeh.

    Selain itu, mereka meminta agar pemerintah menyelidiki kondisi para pemain sirkus yang masih bekerja di Taman Safari, serta membuka asal-usul identitas 60 mantan pemain sirkus yang tidak mengetahui silsilah keluarga mereka.

    Pihak Taman Safari Indonesia Group membantah semua tuduhan tersebut.

    Finky Santika, Head of Media and Digital Taman Safari Indonesia Group, menegaskan bahwa tidak ada hubungan bisnis antara Taman Safari dan para mantan pemain sirkus.

    “Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan eks pemain sirkus yang disebutkan,” kata Finky dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).

    “Kami menilai bahwa permasalahan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan,” ujar mereka.

    Taman Safari Indonesia pun meminta agar kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut tidak disangkut pautkan dengan pihak mereka.

    Penjelasan dari Pihak OCI

    Pendiri OCI, Tony Sumampau, juga menegaskan bahwa tidak ada keterkaitan antara OCI dan Taman Safari Indonesia.

    “Hubungan legal enggak ada, hubungan uang enggak ada, enggak ada sumber masuk dari OCI ke Safari. Enggak ada ide orang OCI bangun Taman Safari, enggak ada,” tegas Tony dalam sesi bincang media di Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025),

    Tony menambahkan bahwa meskipun ia pernah terlibat dalam kedua entitas tersebut, OCI dan Taman Safari Indonesia berjalan sendiri-sendiri dengan sejarah yang terpisah.

    Dengan situasi ini, masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa isu yang beredar tidak mencerminkan hubungan antara OCI dan Taman Safari Indonesia.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Driver Ojol Datangi Kantor Grab untuk Protes Layanan Hemat, Ini Kata Wamenaker  – Halaman all

    Driver Ojol Datangi Kantor Grab untuk Protes Layanan Hemat, Ini Kata Wamenaker  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer merespons ratusan driver ojek online (ojol) yang turun ke jalan dan mendatangi kantor Grab di beberapa daerah untuk memprotes layanan Hemat.

    Layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat dinilai driver ojol diskriminatif karena lebih memprioritaskan pengemudi yang mendaftar agar mendapatkan orderan lebih banyak.

    Secara prinsip, pria yang akrab disapa Noel itu mendukung driver ojol yang hendak menyampaikan aspirasi mereka.

    Namun, ia menegaskan Kemnaker tidak mendukung aksi demonstrasi yang menggunakan unsur kekerasan.

    “Demo banyak-banyak enggak apa-apa, tetapi jangan melakukan pengerusakan. Itu bukan jalan yang solutif,” kata Noel ketika dihubungi Tribunnews, Minggu (20/4/2025).

    “Silakan demo sebesar-besarnya, tetapi jangan melakukan kekerasan dan pengerusakan. Demonstrasi yang baik itu melakukan perlawanan bukan dengan cara kekerasan,” ujarnya.

    Menurut dia, keluhan-keluhan dari driver yang ada seperti ini harus dikaji oleh aplikator agar permasalahan yang ada tidak sampai berlarut-larut.

    “Manajemen Grab jangan membuat kegaduhan dengan kebijakan-kebijakan yang memberatkan,” ujar Noel.

    Immanuel Ebenezer, mengingatkan Grab agar tidak membuat program-program yang merugikan dan mengurangi pendapatan mitra. 

    “Kalau mitra itu harus sama-sama menguntungkan tidak boleh merugikan para driver,” ujarnya.

    Untuk itu, Noel mengatakan dirinya siap turun tangan untuk membantu para driver Grab menyuarakan aspirasinya dan mendukung unjuk rasa yang dilakukan selama tetap kondusif dan tidak menjurus ke arah kekerasan.

    “Jika memang program-programnya tidak mensejahterakan akan pemerintah bantu fasilitasi berdiskusi langsung dengan para petinggi [perusahaan] dan juga Kemnaker,” katanya.
      
    Perlu diketahui, pada 17 April 2025, ratusan mitra pengemudi Grab menggelar aksi unjuk rasa dan menyegel kantor Grab di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Aksi ini adalah wujud protes keras terhadap pemberlakuan layanan Grab Hemat yang dinilai merugikan pendapatan para pengemudi. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar Grab dihentikan operasinya di NTB.

    Demonstrasi menuntut penghapusan layanan “Grab Hemat” juga digelar di beberapa kota lainnya seperti Cirebon, Kupang, dan Semarang.

    Desak

    Sebagaimana diketahui, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak Grab agar segera menghapus layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.

    Ketua SPAI Lily Pujiati, mengatakan skema itu diskriminatif karena lebih memprioritaskan pengemudi yang mendaftar dalam mendapatkan orderan lebih banyak alias gacor.

    Sementara di sisi lain akan membuat pengemudi lain menjadi sepi orderan atau anyep.

    “Contohnya adalah skema GrabBike Hemat atau Akses Hemat yang diprotes oleh gelombang demonstrasi dari pengemudi ojol di berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Cirebon, Mataram, Kupang dan lainnya,” katanya kepada media di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

    Sebagai catatan, pekan ini ratusan driver ojol turun ke jalan dan mendatangi kantor Grab di beberapa daerah untuk memprotes layanan Hemat tersebut.

    Grab Hemat adalah istilah yang mengacu pada program Akses Hemat layanan GrabBike Hemat.

    Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan para mitra pengemudi ojol Grab, driver harus mendaftar terlebih dulu untuk mengikuti program ini.

    Situs resmi Grab menjelaskan GrabBike Hemat merupakan layanan transportasi baru untuk perjalanan jarak pendek dengan tarif terjangkau yang tersedia di seluruh kota operasional Grab di Indonesia.

    Lily mengatakan, skema Hemat ini akan memotong pendapatan pengemudi ojol sebesar Rp 2.000 bila pengemudi menjalankan orderan antar penumpang sebanyak 2-5 orderan.  

    Kemudian potongan akan naik menjadi Rp 3.000 bila menjalankan perintah dari platform sebanyak 6 orderan atau lebih. Potongan itu mulai berlaku saat diluncurkan di bulan Februari lalu.

    Namun kemudian potongan tersebut naik di bulan April ini hingga Rp 20.000 untuk menjalankan perintah platform sebanyak 10 orderan atau lebih.

    “Semua potongan itu semakin memberatkan karena selain itu platform masih melakukan potongan setiap orderan yang dikerjakan pengemudi ojol. Belum lagi biaya operasional yang harus ditanggung pengemudi ojol seperti biaya parkir, bensin, pulsa, paket data, spare parts, cicilan kendaraan, cicilan atribut (jaket, helm, tas) dan biaya lainnya,” jelasnya.

    Penjelasan Pihak Grab

    Director, Mobility & Logistics, Grab Indonesia Tyas Widyastuti mengatakan, pihaknya menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka, selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    “Kami juga menyediakan wadah bagi Mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

    “Termasuk melalui layanan GrabSupport maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala,” tambahnya.

    Tyas mengungkapkan, Grab senantiasa memberikan akses berbagai layanan utama bagi Mitra Pengemudi seperti GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabMart hingga GrabExpress, tanpa tambahan biaya.

    Sedangkan Program Akses Hemat, jelasnya, merupakan program tambahan baru yang bersifat opsional atau pilihan bagi pengemudi.

    Program ini, kata Tyas, memungkinkan Mitra Pengemudi mendapatkan akses pada layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, dia memastikan bahwa penawaran program tambahan ini tidak bersifat wajib, sehingga Mitra dapat membatalkan partisipasinya kapan saja tanpa biaya apapun.

    “Adapun, ketentuan biaya langganan harian ketika mengikuti Program Akses Hemat berbeda di setiap kota, dan telah diinformasikan pertama kali saat Mitra mendaftar program ini di aplikasi GrabDriver,” jelas Tyas.

    Ia mengatakan, program Akses Hemat diluncurkan sejak awal 2025 usai mempertimbangkan masukan Mitra Pengemudi sebelumnya yang mengeluhkan terkait ketersediaan layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, Grab akan terus meninjau program baru ini secara berkala dan akan menerapkan penyesuaian-penyesuaian, jika diperlukan.

     

  • Menag Geram, Jan Hwa Diana Tega Potong Gaji Karyawan Jika Pergi Salat Jumat

    Menag Geram, Jan Hwa Diana Tega Potong Gaji Karyawan Jika Pergi Salat Jumat

    GELORA.CO – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar akan mempelajari kasus pemotongan gaji karyawan UD Sentosa Seal, bila mana karyawan melaksanakan sholat Jumat melebihi waktu istirahat. Adapun perusahaan yang dimiliki Jan Hwa Diana belakang ini viral karena kasus dugaan penahanan ijazah.

    Menag Nasaruddin mengaku, hingga kini pihaknya belum menerima laporan apapun atas kejadian tersebut.

    “Saya akan pelajari (dugaan pemotongan gaji). belum dapat ke saya itu laporannya,” kata Nazaruddin Umar di asrama haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (19/4/2025).

    Diketahui, perusahaan Diana diduga membatasi waktu pelaksanaan salat Jumat bagi karyawan. Perusahaan diduga hanya memberikan waktu selama 20 menit bagi karyawan yang ingin melaksanakan sholat Jumat.

    Namun jika melebihi batas waktu tersebut, maka karyawan harus siap menerima denda atau pemotongan gaji.

    Terpisah, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) sebelumnya melakukan inspeksi mendadak ke UD Sentosa Seal, yang berlokasi di Pergudangan Surya Mulia Permai H-14, Margomulyo, Surabaya, pada Kamis (17/4/2025).

    Setelah sidak, Noel menegaskan praktik penahanan ijazah milik karyawan oleh perusahaan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

    Dia mengimbau kepada para pekerja yang merasa ijazahnya ditahan oleh perusahaan tempat mereka bekerja, agar segera melapor ke aparat kepolisian serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di wilayah masing-masing.

    “Saya minta, jika ijazah yang ditahan segera dikembalikan. Kedatangan saya hanya urusan ijazah mantan karyawan. Soal lain, adalah tugas Pemda dan Polri,” ujar Noel.

    Ia menambahkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga para pekerja. Oleh karena itu, dirinya meminta agar kedatangannya tidak dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap Perusahaan.

  • Kemana 31 Ijazah Mantan Karyawan Sentoso Seal Surabaya? Armuji: Alasane Mbulet

    Kemana 31 Ijazah Mantan Karyawan Sentoso Seal Surabaya? Armuji: Alasane Mbulet

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 31 mantan karyawan Sentosa Seal Surabaya telah melaporkan penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan milik Jan Hwa Diana ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (17/04/2025) kemarin.

    Selain itu, polemik penahanan ijazah ini sampai membuat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer datang ke UD Sentoso Seal Surabaya di Jalan Margomulyo II, Asemrowo untuk meminta keterangan para karyawan dan Diana secara langsung.

    Namun, hingga saat ini tidak diketahui secara pasti di mana letak ijazah yang diakui oleh 31 karyawan sempat diserahkan kepada salah satu pegawai Sentosa Seal berisinial VR.

    Dari informasi yang dihimpun Beritajatim.com, Saat inspeksi mendadak (sidak) oleh Wamenaker Immanuel Ebenezer, Diana sempat diminta untuk mengembalikan ijazah 31 karyawan yang sempat ditahan.

    Diana justru berkelit dan tidak bisa menunjukkan keberadaan ijazah. Bahkan, Wamenaker Immanuel Ebenezer sempat memanggil salah satu pegawai Sentoso Seal berinisial VR yang disebut oleh karyawan menerima ijazah saat proses wawancara.

    VR mengakui mengenal karyawan yang menyebutnya menerima ijazah. Namun, VR hanya berkata bahwa pertanyaan terkait ijazah itu bukan wewenangnya untuk menjawab.

    “Alasane mbulet. Wong mbulet iku (Diana),” kata Wakil Walikota Surabaya Armuji saat ditanya terkait keberadaan ijazah para karyawan.

    Senada dengan Armuji, Anggota DPRD Jatim Fraksi Gerindra Cahyo Harjo Prakoso juga mengatakan saat ditanya terkait dengan keberadaan ijazah 31 mantan karyawan itu, pihaknya mendapatkan jawaban yang berubah-ubah dari Jan Hwa Diana. Pemilik Sentosa Seal Surabaya itu dianggap menutup-nutupi fakta yang sebenarnya.

    “Tidak ditunjukkan (Ijazahnya). Apakah hilang ? nah itu kami mendapatkan keterangan yang berbeda-beda. Ini yang menjadi catatan kami,” kata Cahyo saat diwawancarai Beritajatim.com.

    Namun, Cahyo enggan menjelaskan keterangan Diana yang berubah-ubah terkait dengan keberadaan ijazah 31 mantan karyawannya. Cahyo mengatakan biar nanti persidangan dan hasil penyidikan polisi yang mengungkap di mana letak keberadaan ijazah yang diduga ditahan oleh Diana.

    “Nanti biar hasil penyelidikan polisi dan fakta persidangan yang akan membuka di mana itu (posisi ijazahnya),” tutur Cahyo.

    Diketahui, Polemik dugaan penahanan ijazah oleh Sentosa Seal berawal dari laporan salah satu karyawan ke Wawali Armuji. Setelah mendapatkan laporan, Wawali Armuji sempat melakukan sidak ke lokasi.

    Namun, Armuji tidak dibukakan pintu oleh Diana yang saat itu mengaku sedang berada di Jakarta. Ia pun sempat menghardik Armuji dengan sebutan penipu. Selain itu, Diana juga sempat melaporkan Wawali Armuji ke Polda Jatim atas dugaan tindak pidana UU ITE sebelum akhirnya dicabut sendiri oleh Diana. (ang/ian)

  • DPR Minta Pemerintah Tindak Perusahaan Pelanggar Hak-hak Pekerja – Halaman all

    DPR Minta Pemerintah Tindak Perusahaan Pelanggar Hak-hak Pekerja – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menilai pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan hak-hak pekerja oleh pemilik perusahaan di Indonesia masih sangat lemah. 

    “Karena jumlah pengawas sangat kurang tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan yang harus diawasi. Masalah ini sudah lama menjadi perhatian Komisi IX, tetapi sampai sekarang belum ada solusi dari pemerintah,” kaya Yahya.

    Dia mencontohkan praktik pemilik perusahaan di Surabaya yang memotong gaji karyawan yang telat kembali ke kantor karena menunaikan salat Jumat hingga menahan ijazah para karyawan.

    Yahya menegaskan, setiap perusahaan harus menghormati agama dan kegiatan ibadah karyawannya.

    “Salah satu bentuk penghargaan terhadap agama dalam dunia kerja adalah adanya kewajiban THR setiap tahun,” kata Yahya kepada wartawan, Sabtu (19/4/2025).

    “Pemerintah harus menegur dan memberikan sanksi terhadap perusahaan tersebut. Hak-hak pekerja harus dikembalikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tandas Yahya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer turut menyoroti kasus penahanan ijazah karyawan yang dilakukan oleh pemilik usaha UD Sentoso Seal, Jan Hwa Diana.

    Bahkan, saat melakukan kunjungan ke perusahaan yang berlokasi di Margomulyo Surabaya itu, ia tak mendapat sambutan yang baik.

    Akibatnya Immanuel murka dan menyebut bahwa perusahaan penyedia spare part kendaraan milik Diana itu biadab.

    “Jawabannya biadab. Ini republik diajari norma, dilindungi terkait agama. Siapa pun karyawan mau ke masjid, gereja, pura, wihara kuil. Semua dilindungi UU. Kalau mereka melanggar, tau sendiri ada konsekuensi,” kata Immanuel kepada awak media, Kamis (17/4/2025).

    Immanuel yang didampingi Wakil Walikota Surabaya Armuji dan Kapolrestabes Surabaya juga menyoroti sikap Jan Hwa Diana yang tidak mau kooperatif.

    Begitu tiba di depan gerbang UD Sentoso Seal, tak tampak owner perusahaan distributor onderdil kendaraan itu menyambut. Bahkan sekelas Wakil Menteri pun tak dihargai.

    Mulai datang sampai diskusi di dalam kantor. Diana menjawab tak tahu menahu soal ijazah. “Negara tidak dihargai. Saya juga tidak dihargai. Saya pikir hanya Wawali Surabaya yang tidak dihargai,” kata Immanuel dengan nada kesal.