Wamenaker Immanuel Temui Sekjen ISSA, Bahas Sistem Jaminan Sosial untuk Pekerja Digital
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Wakil Menteri Ketenagakerjaan (
Wamenaker
)
Immanuel Ebenezer
bertemu Sekretaris Jenderal (Sekjen) International Social Security Association (
ISSA
) Marcelo Abi-Ramia Caetano di sela-sela Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss, Selasa (3/6/2025).
Pertemuan itu merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja di sektor digital yang kian mendominasi lanskap ketenagakerjaan nasional.
Immanuel menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menaruh perhatian besar pada isu
perlindungan tenaga kerja
.
Perhatian itu juga diberikan kepada
pekerja digital
, seperti pengemudi ojek
online
, kurir aplikasi, dan
freelancer
digital.
“Pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran sangat fokus pada perlindungan tenaga kerja, termasuk kelompok pekerja platform digital,” ujar Immanuel dalam siaran persnya, Rabu (4/6/2025).
Ia mengatakan, pemerintah ingin memastikan setiap pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan akses yang adil terhadap sistem jaminan sosial.
Dalam konteks tersebut, kerja sama dengan ISSA dinilai penting untuk mendorong reformasi sistem jaminan sosial Indonesia agar lebih inklusif dan adaptif.
Immanuel menyebutkan, pertemuan itu merupakan momen strategis untuk menggali kontribusi ISSA dalam mendukung pembenahan kelembagaan dan teknis di sektor jaminan sosial nasional.
“Kami menyambut baik undangan ISSA dan berharap kolaborasi ini dapat membantu Indonesia dalam penguatan kelembagaan, penyempurnaan program, hingga peningkatan kapasitas pelaksana jaminan sosial,” jelasnya.
Lebih lanjut, Immanuel menyampaikan beberapa isu utama yang menjadi fokus Indonesia kepada ISSA.
Salah satunya adalah kebutuhan akan referensi praktik terbaik (
best practices
) dari negara-negara dengan kondisi serupa, khususnya terkait cakupan perlindungan bagi pekerja platform.
Selain itu, Indonesia juga memerlukan asistensi teknis dari ISSA terkait tantangan kelembagaan, serta pedoman
monitoring
dan evaluasi agar pelaksanaan program jaminan sosial lebih efektif dan terukur.
“Kami melihat ISSA sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem perlindungan sosial yang kuat, terutama untuk menjangkau sektor informal dan pekerja mandiri yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi,” katanya.
ISSA merupakan asosiasi internasional di bawah naungan Organisasi Perburuhan Internasional (
ILO
) yang didirikan pada 1927.
Organisasi tersebut beranggotakan lembaga-lembaga jaminan sosial dari berbagai negara dan berperan penting dalam penyebaran standar, inovasi, serta praktik terbaik di bidang perlindungan sosial.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Immanuel Ebenezer
-
/data/photo/2025/06/04/68404a29bc583.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wamenaker Immanuel Temui Sekjen ISSA, Bahas Sistem Jaminan Sosial untuk Pekerja Digital Nasional 4 Juni 2025
-

Indonesia ingin jadi bagian solusi dunia kerja global
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan saat menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss, Senin (2/6/2025). (ANTARA/HO-Kemnaker RI)
Wamenaker: Indonesia ingin jadi bagian solusi dunia kerja global
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Selasa, 03 Juni 2025 – 12:35 WIBElshinta.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi dunia kerja global pada Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss.
“Pemerintah Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi sebagai bagian dari solusi dunia kerja global,” kata Wamenaker dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Adapun konferensi yang berlangsung pada 2–13 Juni 2025 di markas besar ILO dan Kantor PBB itu mengusung tema “Advancing Social Justice: Reshaping The Future of Work in a Polarized World”. Wamenaker menilai ini menjadi momentum penting bagi dunia untuk memperkuat solidaritas global dalam menghadapi ketimpangan dan transformasi dunia kerja pascapandemi, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi digital.
“Semoga dengan hadirnya perwakilan pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha (tripartit) Indonesia di ILC ini bisa menghasilkan sebuah regulasi yang bisa menjadi standar. Kita sebagai pemerintah bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik antara pengusaha dan buruh,” ujar dia.
Dalam ILC ke-113 ini, Indonesia juga memprioritaskan tiga isu penting yang mencerminkan arah kebijakan ketenagakerjaan nasional sekaligus kepedulian terhadap isu global. Ketiga isu itu adalah regulasi untuk pekerjaan layak dalam ekonomi berbasis platform digital. Kedua, perlindungan terhadap bahaya biologis di tempat kerja.
“Terakhir, terkait pembahasan transisi pekerja dari sektor informal ke formal guna memperluas jaminan perlindungan sosial dan kepastian kerja,” katanya.
Ia melanjutkan, kehadiran dalam forum global ini juga menegaskan komitmen Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam membela hak-hak pekerja, membangun hubungan industrial yang harmonis, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
“Kami ingin memastikan bahwa suara Indonesia didengar, dan standar yang dihasilkan relevan serta berpihak kepada kemanusiaan dan keadilan sosial,” ujar Wamenaker.
Sumber : Antara
-

HRD Sebut Job Fair Cuma Formalitas, Wamenaker Murka Minta HRD Dipecat
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, meluapkan kemarahannya atas beredarnya dugaan pernyataan seorang HRD yang menyebut bahwa kegiatan job fair hanyalah formalitas belaka dan bukan ajang untuk merekrut tenaga kerja.
Wamenaker menilai, pernyataan tersebut tidak bertanggung jawab dan sangat merendahkan semangat pencari kerja yang hadir di job fair.
“Itu pernyataan yang gak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya segera dipecat,” tegas Immanuel dikutip pada Minggu (1/6/2025).
Ia bahkan menyebut bahwa sikap seperti itu sangat tidak etis, apalagi jika diungkapkan oleh perwakilan dari perusahaan yang terlibat dalam kegiatan resmi pencarian tenaga kerja.
“Pernyataannya kurang ajar begitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu,” ujarnya, geram.
Dikatakan Immanuel, bila ucapan itu benar, maka pihaknya tak akan tinggal diam.
Ia menyatakan siap melakukan investigasi dan meminta kejelasan siapa sosok HRD yang melontarkan pernyataan tersebut.
“Kalau nanti butuh investigasi, kita investigasi. Makanya maksud saya HRD-nya siapa, jangan bikin hoax,” tandasnya.
Wamenaker juga menekankan bahwa pernyataan semacam itu mencederai kepercayaan masyarakat yang datang ke job fair dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan.
“Kalau itu benar, wajib kita telusuri, karena kumpulan masyarakat yang ingin mencari kerja, kemudian berarti ada kebohongan di situ,” kuncinya. (Muhsin/Fajar)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5205542/original/053995400_1746088988-20250501-Hari_Buruh-ANG_1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3.000 Buruh Mau Geruduk Istana Negara dan DPR RI Pekan Depan, Ada Apa? – Page 3
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan buka suara terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Dia menegaskan, pesangon kepada buruh Sritex tetap harus dibayarkan.
Diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur Utama Sritex periode 2005-2022, Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka. Wamenaker Noel, sapaan akrabnya, menegaskan kewajiban Sritex terhadap buruh harus dituntaskan.
“Ya, tanggung jawab itu tetap harus dibebani kepada manajemen yang lama ya, gak bisa enggak. Kemarin kita juga menegosiasikan soal itu, soal pesangon,” kata Noel, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
-

Kemenaker Larang Syarat Diskriminatif dalam Rekrutmen Kerja
Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang menegaskan larangan praktik diskriminatif dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Larangan ini meliputi syarat tidak relevan, seperti penampilan fisik, batas usia, tinggi badan, hingga status pernikahan dan latar belakang etnis.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel, menyatakan SE ini diterbitkan untuk membuka akses kerja yang lebih inklusif dan adil.
Dia menekankan praktik diskriminasi seperti syarat “good looking” atau batasan usia justru mempersempit kesempatan kerja dan memperparah angka pengangguran serta kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Noel menjelaskan, upaya ini dilakukan sebagai langkah pemerintah mengurangi angka pengangguran yang sudah mencapai 7,2 juta orang.
Selain itu, lanjut Noel, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengumumkan data angka kemiskinan ekstrem sudah berada di angka 24 juta orang.
“Nah, ketika kita mitigasi apa ya problemnya? Oh, ada soal regulasi. Regulasi yang tidak berpihak terhadap mereka para pencari kerja,” kata Noel dalam dialog Beritasatu siang, Jumat (30/5/2025).
Menurutnya, syarat berpenampilan menarik menjadi hambatan psikologis bagi banyak pencari kerja, terutama mereka yang bekerja di sektor lapangan, seperti pertanian dan konstruksi.
Noel juga menyoroti syarat tinggi badan yang masih kerap dicantumkan, meski pekerjaan yang ditawarkan tidak memerlukan kualifikasi fisik tertentu.
“Bayangkan, hanya karena penampilan, orang kehilangan semangat kerja. Padahal, pekerjaan seharusnya diukur dari kemampuan, bukan penampilan,” ucapnya.
Dia menyebut praktik ini sebagai warisan diskriminasi yang sudah berlangsung puluhan tahun dan harus diakhiri.
Syarat batas usia maksimal juga dikritisi karena mempersempit peluang bagi pekerja berpengalaman.
“Orang umur 40-50 tahun yang masih ingin produktif akhirnya putus asa karena aturan kerja mentok di bawah 35 tahun,” tuturnya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, SE ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menegakkan prinsip non-diskriminasi dan keadilan dalam ketenagakerjaan.
“Surat edaran ini bertujuan agar proses rekrutmen dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, bukan atribut pribadi yang tidak relevan,” kata Yassierli kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
Dengan diterbitkannya SE ini, pemerintah berharap perusahaan di seluruh sektor mulai menerapkan prinsip kesetaraan dan menghapus semua bentuk syarat diskriminatif dalam proses rekrutmen.
-

Kemarin, investasi IKN Rp62,08 T hingga kereta cepat Jakarta-Surabaya
Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Kamis (22/5), mulai dari investasi yang telah berjalan di IKN mencapai Rp62,08 triliun per April 2025 hingga proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tetap berlanjut.
Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:
Investasi yang berjalan di IKN capai Rp62,08 triliun
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebut investasi yang telah berjalan di IKN yang berlokasi pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, hingga April 2025 mencapai sekitar Rp62,08 triliun.
Baca selengkapnya di sini
Koperasi Merah Putih jadi solusi agar masyarakat tak terjerat pinjol
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi solusi masyarakat agar terhindar dari rentenir serta pinjaman online (pinjol).
Baca selengkapnya di sini
Wamenaker minta Sritex tetap bayar pesangon menyusul penangkapan Dirut
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen atau pihak terkait PT Sri Rejeki Isman (Sritex) untuk tidak abai dalam membayar pesangon dan hak-hak mantan pekerjanya.
Baca selengkapnya di sini
PLN sebut butuhkan PMN untuk listriki 10.000 desa
PT PLN (Persero) menyebutkan pihaknya membutuhkan penyertaan modal negara (PMN) guna melistriki 10.000 dusun/desa di seluruh Indonesia melalui program listrik desa.
Baca selengkapnya di sini
Luhut pastikan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tetap berlanjut
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tetap berlanjut.
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -

Pengamat nilai reformasi bukan untuk diperingati melainkan diulangi
“Yang kita perlukan adalah ulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya,”
Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa momentum reformasi 1998 bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam kaitannya dengan transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia.
“Yang kita perlukan adalah ulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya,” kata Rocky dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu.
Dia lantas menyoal pemilihan diksi “reformasi” ketimbang “revolusi” dalam sejarah tahun 1998 yang dinilainya sebagai kesalahan epistemik.
Menurut dia, pemilihan diksi tersebut merupakan yang “paling lemah” karena sedianya gerakan mahasiswa kala itu menghendaki diksi “revolusi”, namun gugup akan perubahan total sehingga akhirnya digunakan lah “reformasi total”.
“Revolusi artinya perubahan kualitatif dari satu rezim ke rezim lain, kualitasnya berubah; reformasi itu perubahan kuantitatif yang berubah susunan manusia,” ujarnya.
Rocky yang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi sosialis pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menghendaki pula gagasan tersebut saat berdiskusi langsung dengan dirinya beberapa tahun lalu.
“Kami bicara tentang masa depan. Saya tantang anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, ‘Bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia’,” katanya.
Untuk itu, dia memandang perombakan kabinet (reshuffle) sebagai salah satu peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk dapat mengejawantahkan gagasan ekonomi sosialis tersebut.
“Maka tugas presiden mengganti mereka yang do not speak socialism, dan itu yang namanya perubahan paradigma baru,” tuturnya.
Dia lantas berkata, “Jadi sekali lagi ada kesempatan bagi kita untuk mengulangi energi reformasi. Kita ingin, bukan memperingati reformasi, tapi mengulangi reformasi.”
Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena, hingga aktivis Malari 1974 Hariman Siregar, dan aktivis lintas generasi lainnya.
Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco yang dijadwalkan turut hadir sebagai pembicara kunci batal hadir pada acara tersebut
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Dugaan pelecehan seksual di UP, Wamenaker: Kampus bukan pasar mesum
audiensi ini dapat mencari solusi terbaik bagi para korban yang juga terkena dampak struktural terkait pekerjaannya
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer mengingatkan kampus seharusnya menjadi simbol para intelektual bukan menjadi pasar mesum sehubungan kasus dugaan pelecehan yang dilakukan eks Rektor Universitas Pancasila berinisial ETH.
Hal tersebut disampaikan Noel (panggilan Immanuel Ebenezer) saat beraudiensi bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan dengan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) di Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Rabu.
“Kampus ini bukan pasar mesum, di pasar yang ‘begitu begituan’ pun saya yakin punya etika dan attitude,” kata Noel.
Noel juga mengungkapkan keprihatinannya terkait peristiwa ini, seharusnya kampus memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual tersebut.
“Kita melihat ini sudah sangat memprihatinkan, sebetulnya Universitas Pancasila ini akan menjadi pelapor kalau misal punya komitmen hari ini untuk melawan predator seksual. Karena apa? Peristiwa tersebut terjadi di dalam kampus,” katanya.
Dia juga berharap audiensi ini dapat mencari solusi terbaik bagi para korban yang juga terkena dampak struktural terkait pekerjaannya.
“Jadi saya berharap di tempat ini kita bisa cari solusi terbaik, mau seperti apanya, mungkin kita bisa jadi jembatan yang baik, sudah kena pelecehan seksual korban, kemudian dia tereliminasi dari struktural dengan intimidasi artinya dobel kejadian,” kata Noel.
Sementara itu korban pelecehan seksual yang juga mengikuti audiensi berinisial RZ mengatakan pihak kampus juga seolah tidak mendukung ataupun melindunginya.
“Tiba-tiba saya dimutasi dengan tidak tahu salah saya apa. Lalu saya juga tidak boleh datang ke acara besar kampus yang dihadiri oleh beliau (ETH). Saat itu beliau masih menjabat sebagai rektor,” jelasnya.
Korban juga mengatakan sempat dituding sebagai wanita tidak baik atau wanita tidak benar.
“Tolong saya itu bukan mengada-ada, saya dibilang wanita nggak bener, ani-ani (simpanan), apalagi? Saya itu biar benar keadaannya, bukan saya mengada-ada,” ucapnya.
Sebelumnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan bakal mengawal kasus dugaan pelecehan oleh Rektor nonaktif Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH (72).
“Saya dari Kementerian Tenaga Kerja akan melakukan upaya maksimal dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan,” katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu (7/5).
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

