Tag: Immanuel Ebenezer

  • Wamentan Sudaryono Jadi Komisaris Utama Pupuk Indonesia – Page 3

    Wamentan Sudaryono Jadi Komisaris Utama Pupuk Indonesia – Page 3

    Diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pupuk Indonesia (Persero) menyepakati perombakan susunan Dewan Komisaris. Ada dua wakil menteri yang menduduki jabatan komisaris.

    Mengutip daftar yang didapat Liputan6.com, nama Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono yang didapuk menjadi Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero). Kemudian, ada nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan yang menduduki posisi Komisaris.

    Selanjutnya, ada Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif, Yovie Widianto yang juga menduduki jabatan Komisaris. Nama lainnya, Politikus Demokrat, Rachlan S. Nashidik menjadi Komisaris Independen.

    Lalu, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan menjadi Komisaris. Serta, Wakil II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Iwan Sumule menduduki jabatan Komisaris.

     

  • Wamenaker tegaskan praktik penahanan ijazah melanggar hukum

    Wamenaker tegaskan praktik penahanan ijazah melanggar hukum

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan praktik penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan atau pemberi kerja adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

    “Kami ingin pelaku usaha fokus menjalankan bisnisnya dengan baik, sementara negara hadir memastikan hak-hak pekerja tetap dihormati,” kata Wamenaker Noel dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Ia mengingatkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja.

    Wamenaker menegaskan, SE ini harus dijadikan pedoman oleh seluruh perusahaan agar tidak melakukan praktik yang merugikan pekerja.

    Adapun Wamenaker Noel melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga perusahaan yang beroperasi di wilayah Tangerang, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan pada Selasa (10/6). Ketiga perusahaan tersebut adalah Lion Group di Tangerang, PT Arta Boga di Jakarta Barat, dan Sour Sally di Jakarta Selatan.

    Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait dugaan penahanan dokumen pribadi milik mantan pekerja, khususnya ijazah.

    Noel mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kemnaker dalam menegakkan norma ketenagakerjaan serta memastikan pelindungan terhadap hak-hak dasar pekerja.

    “Kita lakukan sidak karena adanya aduan masyarakat terkait penahanan ijazah oleh perusahaan,” ujar Wamenaker.

    Ia menegaskan, sidak ini juga dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan mandat undang-undang dan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja.

    “Kehadiran saya ini dalam kapasitas sebagai negara, bukan untuk menekan, apalagi memeras, tetapi untuk melindungi warga negara,” ujarnya.

    Sidak di tiga perusahaan tersebut pun diakhiri dengan penyerahan langsung sejumlah ijazah oleh pihak manajemen kepada mantan pekerja yang hadir dalam kegiatan itu.

    Wamenaker mengapresiasi langkah kooperatif perusahaan-perusahaan yang bersedia mematuhi ketentuan dan mengembalikan dokumen para pekerja.

    Ia menilai tindakan ini sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

    “Terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang telah kooperatif terhadap apa yang menjadi keputusan negara,” kata Noel.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamenaker Immanuel Temui Sekjen ISSA, Bahas Sistem Jaminan Sosial untuk Pekerja Digital
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Juni 2025

    Wamenaker Immanuel Temui Sekjen ISSA, Bahas Sistem Jaminan Sosial untuk Pekerja Digital Nasional 4 Juni 2025

    Wamenaker Immanuel Temui Sekjen ISSA, Bahas Sistem Jaminan Sosial untuk Pekerja Digital
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (
    Wamenaker
    )
    Immanuel Ebenezer
    bertemu Sekretaris Jenderal (Sekjen) International Social Security Association (
    ISSA
    ) Marcelo Abi-Ramia Caetano di sela-sela Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss, Selasa (3/6/2025).
    Pertemuan itu merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja di sektor digital yang kian mendominasi lanskap ketenagakerjaan nasional.
    Immanuel menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menaruh perhatian besar pada isu
    perlindungan tenaga kerja
    .
    Perhatian itu juga diberikan kepada
    pekerja digital
    , seperti pengemudi ojek
    online
    , kurir aplikasi, dan
    freelancer
    digital.
    “Pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran sangat fokus pada perlindungan tenaga kerja, termasuk kelompok pekerja platform digital,” ujar Immanuel dalam siaran persnya, Rabu (4/6/2025). 
    Ia mengatakan, pemerintah ingin memastikan setiap pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan akses yang adil terhadap sistem jaminan sosial. 
    Dalam konteks tersebut, kerja sama dengan ISSA dinilai penting untuk mendorong reformasi sistem jaminan sosial Indonesia agar lebih inklusif dan adaptif. 
    Immanuel menyebutkan, pertemuan itu merupakan momen strategis untuk menggali kontribusi ISSA dalam mendukung pembenahan kelembagaan dan teknis di sektor jaminan sosial nasional.
    “Kami menyambut baik undangan ISSA dan berharap kolaborasi ini dapat membantu Indonesia dalam penguatan kelembagaan, penyempurnaan program, hingga peningkatan kapasitas pelaksana jaminan sosial,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Immanuel menyampaikan beberapa isu utama yang menjadi fokus Indonesia kepada ISSA.
    Salah satunya adalah kebutuhan akan referensi praktik terbaik (
    best practices
    ) dari negara-negara dengan kondisi serupa, khususnya terkait cakupan perlindungan bagi pekerja platform. 
    Selain itu, Indonesia juga memerlukan asistensi teknis dari ISSA terkait tantangan kelembagaan, serta pedoman
    monitoring
    dan evaluasi agar pelaksanaan program jaminan sosial lebih efektif dan terukur.
    “Kami melihat ISSA sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem perlindungan sosial yang kuat, terutama untuk menjangkau sektor informal dan pekerja mandiri yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi,” katanya.
    ISSA merupakan asosiasi internasional di bawah naungan Organisasi Perburuhan Internasional (
    ILO
    ) yang didirikan pada 1927. 
    Organisasi tersebut beranggotakan lembaga-lembaga jaminan sosial dari berbagai negara dan berperan penting dalam penyebaran standar, inovasi, serta praktik terbaik di bidang perlindungan sosial. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia ingin jadi bagian solusi dunia kerja global

    Indonesia ingin jadi bagian solusi dunia kerja global

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan saat menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss, Senin (2/6/2025). (ANTARA/HO-Kemnaker RI)

    Wamenaker: Indonesia ingin jadi bagian solusi dunia kerja global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 03 Juni 2025 – 12:35 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan Indonesia ingin menjadi bagian dari solusi dunia kerja global pada Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss.

    “Pemerintah Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi sebagai bagian dari solusi dunia kerja global,” kata Wamenaker dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

    Adapun konferensi yang berlangsung pada 2–13 Juni 2025 di markas besar ILO dan Kantor PBB itu mengusung tema “Advancing Social Justice: Reshaping The Future of Work in a Polarized World”. Wamenaker menilai ini menjadi momentum penting bagi dunia untuk memperkuat solidaritas global dalam menghadapi ketimpangan dan transformasi dunia kerja pascapandemi, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi digital.

    “Semoga dengan hadirnya perwakilan pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha (tripartit) Indonesia di ILC ini bisa menghasilkan sebuah regulasi yang bisa menjadi standar. Kita sebagai pemerintah bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik antara pengusaha dan buruh,” ujar dia.

    Dalam ILC ke-113 ini, Indonesia juga memprioritaskan tiga isu penting yang mencerminkan arah kebijakan ketenagakerjaan nasional sekaligus kepedulian terhadap isu global. Ketiga isu itu adalah regulasi untuk pekerjaan layak dalam ekonomi berbasis platform digital. Kedua, perlindungan terhadap bahaya biologis di tempat kerja.

    “Terakhir, terkait pembahasan transisi pekerja dari sektor informal ke formal guna memperluas jaminan perlindungan sosial dan kepastian kerja,” katanya.

    Ia melanjutkan, kehadiran dalam forum global ini juga menegaskan komitmen Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam membela hak-hak pekerja, membangun hubungan industrial yang harmonis, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

    “Kami ingin memastikan bahwa suara Indonesia didengar, dan standar yang dihasilkan relevan serta berpihak kepada kemanusiaan dan keadilan sosial,” ujar Wamenaker.

     

    Sumber : Antara

  • Daikin Bangun Pabrik-Butuh 2.500 Orang, Wamenaker Larang Pungli Loker

    Daikin Bangun Pabrik-Butuh 2.500 Orang, Wamenaker Larang Pungli Loker

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah laporan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di pabrik-pabrik di Indonesia serta keluhan pengusaha akan aksi-aksi premanisme yang mengganggu investasi, warga di Cikarang, Jawa Barat bisa bernapas lega. Setidaknya, dengan adanya investasi pabrikan asal Jepang, Daikin, yang akan membangun pabriknya di Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang, di bawah PT Daikin Industries Indonesia (DIID).

    Produsen AC ini akan membangun fasilitas produksi untuk produksi massal AC hunian di pabrik berskala penuh pertama di Indonesia. Dengan investasi Rp3,3 triliun, pabrikan baru ini bakal membuka 2.500 lapangan pekerjaan. Pabrik ini diharapkan dapat meluncurkan unit AC hunian yang diproduksi secara lokal ke pasar Indonesia pada bulan Juli 2025.

    Disebutkan, warga sekitar pabrik berpeluang bekerja namun harus mengikuti serangkaian tes. Karang Taruna dan Perangkat Desa Pasirranji terlibat, namun bukan untuk mengurus keamanan seperti lahan parkir, melainkan rekrutmen bekerja.

    Tujuan dibukanya lowongan kerja (loker) bagi warga sekitar karena pemerintah ingin membentuk ekosistem industri yang adil dan berkelanjutan.

    Dalam mencapai hal tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengaku tengah mempersiapkan dua Surat Edaran (SE), yakni tentang larangan pungutan biaya dalam proses rekrutmen, dan kedua tentang pelonggaran batas usia pencari kerja.

    “Kami ingin menciptakan iklim industri yang bersih dari tekanan oknum. Negara harus hadir melindungi pelaku usaha yang berorientasi pada produktivitas, kesejahteraan tenaga kerja, dan pembangunan nasional,” kata Noel dalam keterangannya, Senin (2/6/2025).

    Menyusul dibukanya pabrik AC hunian skala penuh pertamanya di Indonesia, perusahaan mengadakan perekrutan massal yang dilakukan pada bulan Mei 2025. Perekrutan ini diikuti lebih dari 5.000 pendaftar yang berdomisili di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Rekrutmen berlangsung di Kantor Desa Pasirranji ini terdiri dari beberapa rangkaian tes. Pertama, tes fisik yang pelaksanaannya dibantu oleh Karang Taruna Desa Pasirranji. Kedua, dilanjutkan dengan psikotes. Para peserta yang lolos nantinya juga akan melalui serangkaian skill test yang diselenggarakan.

    “Melalui rekrutmen besar-besaran ini, Daikin membuka akses yang setara bagi semua orang, khususnya yang berdomisili di daerah operasional pabrik untuk bergabung dengan kami,” kata Direktur PT Daikin Industries Indonesia (DIID) dan PT Daikin Airconditioning Indonesia (DID) Budi Mulia.

    Dari lebih 5.000 pendaftar, tersaring 2.500 orang untuk mengikuti psikotest yang pelaksanaannya akan dibagi ke dalam dua hari. Beberapa posisi yang dibuka antara lain divisi Perakitan (Assembly), Part Fabrication, hingga Part Supply. Posisi ini terbuka untuk fresh graduate maupun bagi yang sudah berpengalaman di pabrik.

    “Meski nantinya akan melewati proses pelatihan, bagi mereka (pelamar) yang memiliki skill seperti brazing, forklift, crane, painting, dan towing akan menjadi nilai tambah,” kata Senior Human Resources Manager PT Daikin Industries Indonesia (DIID) Danang Saputro.

    Pekerja tersebut bakal mengurangi jumlah pengangguran yang belakangan menjadi masalah sosial. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi saat ini mencapai angka 8,82 persen dari total 1,6 juta penduduk, atau berkisar 142 ribu orang.

    “Bagi peserta yang lolos akan mengikuti agility test, skill test, interview, dan check up yang seluruhnya tidak dipungut biaya, alias gratis. Setelah melalui serangkaian proses rekrutmen, peserta nantinya akan mengikuti program pelatihan khusus bagi karyawan baru selama empat hari,” sebut Danang.

    (dce)

  • HRD Sebut Job Fair Cuma Formalitas, Wamenaker Murka Minta HRD Dipecat

    HRD Sebut Job Fair Cuma Formalitas, Wamenaker Murka Minta HRD Dipecat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, meluapkan kemarahannya atas beredarnya dugaan pernyataan seorang HRD yang menyebut bahwa kegiatan job fair hanyalah formalitas belaka dan bukan ajang untuk merekrut tenaga kerja.

    Wamenaker menilai, pernyataan tersebut tidak bertanggung jawab dan sangat merendahkan semangat pencari kerja yang hadir di job fair.

    “Itu pernyataan yang gak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya segera dipecat,” tegas Immanuel dikutip pada Minggu (1/6/2025).

    Ia bahkan menyebut bahwa sikap seperti itu sangat tidak etis, apalagi jika diungkapkan oleh perwakilan dari perusahaan yang terlibat dalam kegiatan resmi pencarian tenaga kerja.

    “Pernyataannya kurang ajar begitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu,” ujarnya, geram.

    Dikatakan Immanuel, bila ucapan itu benar, maka pihaknya tak akan tinggal diam.

    Ia menyatakan siap melakukan investigasi dan meminta kejelasan siapa sosok HRD yang melontarkan pernyataan tersebut.

    “Kalau nanti butuh investigasi, kita investigasi. Makanya maksud saya HRD-nya siapa, jangan bikin hoax,” tandasnya.

    Wamenaker juga menekankan bahwa pernyataan semacam itu mencederai kepercayaan masyarakat yang datang ke job fair dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan.

    “Kalau itu benar, wajib kita telusuri, karena kumpulan masyarakat yang ingin mencari kerja, kemudian berarti ada kebohongan di situ,” kuncinya. (Muhsin/Fajar)

  • 3.000 Buruh Mau Geruduk Istana Negara dan DPR RI Pekan Depan, Ada Apa? – Page 3

    3.000 Buruh Mau Geruduk Istana Negara dan DPR RI Pekan Depan, Ada Apa? – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan buka suara terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Dia menegaskan, pesangon kepada buruh Sritex tetap harus dibayarkan.

    Diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur Utama Sritex periode 2005-2022, Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka. Wamenaker Noel, sapaan akrabnya, menegaskan kewajiban Sritex terhadap buruh harus dituntaskan.

    “Ya, tanggung jawab itu tetap harus dibebani kepada manajemen yang lama ya, gak bisa enggak. Kemarin kita juga menegosiasikan soal itu, soal pesangon,” kata Noel, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

     

  • Kemenaker Larang Syarat Diskriminatif dalam Rekrutmen Kerja

    Kemenaker Larang Syarat Diskriminatif dalam Rekrutmen Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang menegaskan larangan praktik diskriminatif dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

    Larangan ini meliputi syarat tidak relevan, seperti penampilan fisik, batas usia, tinggi badan, hingga status pernikahan dan latar belakang etnis.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel, menyatakan SE ini diterbitkan untuk membuka akses kerja yang lebih inklusif dan adil.

    Dia menekankan praktik diskriminasi seperti syarat “good looking” atau batasan usia justru mempersempit kesempatan kerja dan memperparah angka pengangguran serta kemiskinan ekstrem di Indonesia.

    Noel menjelaskan, upaya ini dilakukan sebagai langkah pemerintah mengurangi angka pengangguran yang sudah mencapai 7,2 juta orang.

    Selain itu, lanjut Noel, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengumumkan data angka kemiskinan ekstrem sudah berada di angka 24 juta orang.

    “Nah, ketika kita mitigasi apa ya problemnya? Oh, ada soal regulasi. Regulasi yang tidak berpihak terhadap mereka para pencari kerja,” kata Noel dalam dialog Beritasatu siang, Jumat (30/5/2025).

    Menurutnya, syarat berpenampilan menarik menjadi hambatan psikologis bagi banyak pencari kerja, terutama mereka yang bekerja di sektor lapangan, seperti pertanian dan konstruksi.

    Noel juga menyoroti syarat tinggi badan yang masih kerap dicantumkan, meski pekerjaan yang ditawarkan tidak memerlukan kualifikasi fisik tertentu.

    “Bayangkan, hanya karena penampilan, orang kehilangan semangat kerja. Padahal, pekerjaan seharusnya diukur dari kemampuan, bukan penampilan,” ucapnya.

    Dia menyebut praktik ini sebagai warisan diskriminasi yang sudah berlangsung puluhan tahun dan harus diakhiri.

    Syarat batas usia maksimal juga dikritisi karena mempersempit peluang bagi pekerja berpengalaman.

    “Orang umur 40-50 tahun yang masih ingin produktif akhirnya putus asa karena aturan kerja mentok di bawah 35 tahun,” tuturnya.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, SE ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menegakkan prinsip non-diskriminasi dan keadilan dalam ketenagakerjaan.

    “Surat edaran ini bertujuan agar proses rekrutmen dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, bukan atribut pribadi yang tidak relevan,” kata Yassierli kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).

    Dengan diterbitkannya SE ini, pemerintah berharap perusahaan di seluruh sektor mulai menerapkan prinsip kesetaraan dan menghapus semua bentuk syarat diskriminatif dalam proses rekrutmen.

  • Kemarin, investasi IKN Rp62,08 T hingga kereta cepat Jakarta-Surabaya

    Kemarin, investasi IKN Rp62,08 T hingga kereta cepat Jakarta-Surabaya

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Kamis (22/5), mulai dari investasi yang telah berjalan di IKN mencapai Rp62,08 triliun per April 2025 hingga proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tetap berlanjut.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

    Investasi yang berjalan di IKN capai Rp62,08 triliun

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebut investasi yang telah berjalan di IKN yang berlokasi pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, hingga April 2025 mencapai sekitar Rp62,08 triliun.

    Baca selengkapnya di sini

    Koperasi Merah Putih jadi solusi agar masyarakat tak terjerat pinjol

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi solusi masyarakat agar terhindar dari rentenir serta pinjaman online (pinjol).

    Baca selengkapnya di sini

    Wamenaker minta Sritex tetap bayar pesangon menyusul penangkapan Dirut

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen atau pihak terkait PT Sri Rejeki Isman (Sritex) untuk tidak abai dalam membayar pesangon dan hak-hak mantan pekerjanya.

    Baca selengkapnya di sini

    PLN sebut butuhkan PMN untuk listriki 10.000 desa

    PT PLN (Persero) menyebutkan pihaknya membutuhkan penyertaan modal negara (PMN) guna melistriki 10.000 dusun/desa di seluruh Indonesia melalui program listrik desa.

    Baca selengkapnya di sini

    Luhut pastikan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tetap berlanjut

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya tetap berlanjut.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengamat nilai reformasi bukan untuk diperingati melainkan diulangi

    Pengamat nilai reformasi bukan untuk diperingati melainkan diulangi

    “Yang kita perlukan adalah ulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa momentum reformasi 1998 bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam kaitannya dengan transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia.

    “Yang kita perlukan adalah ulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya,” kata Rocky dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu.

    Dia lantas menyoal pemilihan diksi “reformasi” ketimbang “revolusi” dalam sejarah tahun 1998 yang dinilainya sebagai kesalahan epistemik.

    Menurut dia, pemilihan diksi tersebut merupakan yang “paling lemah” karena sedianya gerakan mahasiswa kala itu menghendaki diksi “revolusi”, namun gugup akan perubahan total sehingga akhirnya digunakan lah “reformasi total”.

    “Revolusi artinya perubahan kualitatif dari satu rezim ke rezim lain, kualitasnya berubah; reformasi itu perubahan kuantitatif yang berubah susunan manusia,” ujarnya.

    Rocky yang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi sosialis pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menghendaki pula gagasan tersebut saat berdiskusi langsung dengan dirinya beberapa tahun lalu.

    “Kami bicara tentang masa depan. Saya tantang anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, ‘Bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia’,” katanya.

    Untuk itu, dia memandang perombakan kabinet (reshuffle) sebagai salah satu peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk dapat mengejawantahkan gagasan ekonomi sosialis tersebut.

    “Maka tugas presiden mengganti mereka yang do not speak socialism, dan itu yang namanya perubahan paradigma baru,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Jadi sekali lagi ada kesempatan bagi kita untuk mengulangi energi reformasi. Kita ingin, bukan memperingati reformasi, tapi mengulangi reformasi.”

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena, hingga aktivis Malari 1974 Hariman Siregar, dan aktivis lintas generasi lainnya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco yang dijadwalkan turut hadir sebagai pembicara kunci batal hadir pada acara tersebut

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.