Xcloud.id

Tag: Immanuel Ebenezer

  • Video: Rekening Nganggur Kena Blokir Hingga Bantuan Tunai Warga China

    Video: Rekening Nganggur Kena Blokir Hingga Bantuan Tunai Warga China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan penghentian sementara transaksi untuk rekening-rekening pasif atau rekening dormant.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel mengungkapkan, tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan sarjana, khususnya di bidang kesehatan dan farmasi, disebabkan oleh regulasi yang tidak berpihak.

    Pemerintah China akan menawarkan subsidi berupa bantuan langsung tunai, kepada orang tua yang memiliki anak di bawah usia 3 tahun, sebesar 500 Dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 8 juta Rupiah per anak.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 29/07/2025) berikut ini.

  • Kemnaker Blak-blakan Penyebab PHK Melonjak 32% Januari-Juni 2025

    Kemnaker Blak-blakan Penyebab PHK Melonjak 32% Januari-Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan, maraknya pemangkasan tenaga kerja di kawasan industri menjadi penyebab meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) periode Januari-Juni 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan, saat ini telah terjadi kasus PHK di kawasan-kawasan industri, seperti yang ada di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat.

    “Kita hari ini melonjak [angka PHK] di kawasan-kawasan industri yang hari ini resapan tenaga kerjanya juga banyak,” kata Noel ketika ditemui di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Menurutnya, kondisi global saat ini yang penuh dengan ketidakpastian telah memengaruhi operasional perusahaan, yang berujung pada efisiensi karyawan.

    Kendati begitu, Noel memastikan pemerintah tidak tinggal diam melihat kondisi ini. Dia mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah mitigasi serta intervensi terhadap sejumlah regulasi yang dinilai dapat menghambat dunia usaha.

    Salah satu aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    “Makanya ada regulasi-regulasi yang sekiranya menghambat usaha, ya kita coba revisi atau kalau tidak dihapus. Dan Presiden kan tegas soal Permendag No.8, tidak boleh ada pertek-pertek,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, Kemnaker mencatat angka PHK pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah itu meningkat 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 orang.

    Merujuk Satu Data Kemnaker, korban PHK tertinggi sepanjang Januari – Juni 2025 terjadi di Jawa Tengah. Secara terperinci, korban PHK di Jawa Tengah mencapai 10.995 orang atau 25% dari total angka PHK sepanjang Januari-Juni 2025.

    Posisi terbanyak kedua ditempati Jawa Barat sebanyak 9.494 orang, diikuti Banten 4.267 orang, DKI Jakarta 2.821 orang, Jawa Timur 2.246 orang, dan Kalimantan Barat 1.869 orang.

    Menurut sektornya, kasus PHK terbanyak terjadi di sektor pengolahan yakni 22.671 orang, diikuti perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian.

  • Sebut Permendag No 8/2024 Picu PHK Massal, Wamenaker Ngaku Dipelototi

    Sebut Permendag No 8/2024 Picu PHK Massal, Wamenaker Ngaku Dipelototi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer bercerita saat pernah mendapat sorotan tajam dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal itu lantaran komentarnya yang cukup vokal terhadap regulasi perdagangan, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Pria yang akrab disapa Noel itu mengaku dikritik karena dianggap terlalu berani berbicara mengenai kebijakan di luar kewenangannya.

    “Contoh sederhana, kemarin saya mengkritik Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Akhirnya, Alhamdulillah, walaupun saya dipelototin dengan Kementerian Perdagangan, karena kok Wamenaker lancang sekali ya ngomong Permendag 8/2024,” kata Noel dalam acara Dewas Menyapa Indonesia di Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Namun, bagi Noel, yang terpenting bukan soal siapa yang berbicara atau kementerian mana yang mengatur. Ia menekankan, inti masalahnya adalah dampak nyata dari regulasi itu terhadap nasib pekerja.

    “Tapi saya sampaikan, ini bukan soal Permendag-nya, dampak Permendag itu akhirnya berapa pabrik tekstil kita tutup. Dampaknya? PHK massal,” ungkap dia.

    Meski mendapat tekanan, Noel menyebut revisi terhadap aturan tersebut akhirnya dilakukan. Namun, menurut informasi yang ia terima dari pelaku usaha, revisi itu belum menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

    “Akhirnya Allhamdulillah, ternyata itu direvisi, tapi ternyata dibelah doang. Tadi saya dapat informasi dari pelaku usaha juga, ‘Permendag itu ngebelah doang Pak. Ya memang industri tekstilnya aman, tapi yang industri kami ini, yang padat karya gimana nih?’ kata mereka,” tutur Noel mengulangi keluhan dari kalangan dunia usaha.

    Ia pun menyatakan akan terus menyuarakan aspirasi tersebut agar kebijakan yang diambil benar-benar menyeluruh dan berpihak pada perlindungan tenaga kerja di berbagai sektor.

    “Ya nanti kita akan sampaikan juga,” pungkasnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemnaker bakal cabut izin perusahaan tahan ijazah pekerja

    Kemnaker bakal cabut izin perusahaan tahan ijazah pekerja

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemnaker bakal cabut izin perusahaan tahan ijazah pekerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 22:43 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) mengatakan Kemnaker bakal mencabut izin perusahaan, utamanya perusahaan alih daya (outsourcing/OS), yang masih melanggar peraturan terkait penahanan ijazah pekerja.

    “Izin bagi perusahaan itu tidak akan diterbitkan lagi, sebab sudah melanggar aturan yang yang ada. Rekan-rekan tentu sudah tahu perusahaan mana yang izinnya akan segera kami cabut. Oleh karena itu, jangan lagi menahan ijazah karyawan,” kata Wamenaker Noel dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan adalah tindakan kriminal, terlebih jika sampai ada uang tebusan dan pemerasan terhadap pekerja.

    “Penahanan ijazah adalah tindakan kriminal, yang juga sudah tidak diperbolehkan sebagaimana Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO),” kata Wamenaker.

    Ia justru memberikan apresiasi kepada perusahaan yang patuh dengan kesadaran sendiri mengembalikan ijazah karyawan yang selama ini ditahan, seperti PT Mitra Abadi Royalindo (MAR) yang baru-baru ini melakukan pengembalian 21 ijazah karyawannya.

    “Saya menyatakan apresiasi. Semoga ini menjadi contoh. Maka bagi perusahaan yang masih menahan ijazah karyawan, segera kembalikan,” ujar Noel.

    Sebelumnya, PT MAR menyerahkan 21 ijazah kepada Wamenaker Noel. Setelah menerima ke-21 ijazah, Wamenaker kemudian memanggil satu per satu, lalu mengembalikan ijazah kepada pemiliknya.

    “Selama ini kami yang melakukan inspeksi mendadak (sidak). Tetapi kali ini, justru kami yang disidak. Perusahaan datang secara sukarela menyerahkan ijazah, tanpa uang tebusan apa pun,” ujar Wamenaker.

    “Apresiasi, contoh baik untuk tidak lagi menahan ijazah karyawan, sebab secara hukum memang hal itu ilegal,” ujarnya menambahkan.

    Ia pun mengingatkan, Kemnaker sebagai wakil negara, memiliki tugas untuk membina perusahaan agar tetap beroperasi sesuai regulasi yang berlaku, dan memastikan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja berjalan harmonis. 

    Sumber : Antara

  • Pastikan bantuan tepat sasaran, Wapres kawal penyaluran BSU di Boyolali

    Pastikan bantuan tepat sasaran, Wapres kawal penyaluran BSU di Boyolali

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Pastikan bantuan tepat sasaran, Wapres kawal penyaluran BSU di Boyolali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 19 Juli 2025 – 06:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak ke Jawa Tengah, meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Boyolali, Jumat (18/07/2025). Kunjungan ini dilakukan guna memastikan bantuan tepat sasaran bagi kelompok pekerja rentan. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi.

    Didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro,  Wapres bertemu langsung dengan para penerima manfaat.

    Wapres mengapresiasi semangat para pekerja yang terus berjuang di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Ia berpesan agar bantuan yang diterima digunakan secara bijak dan produktif.

    “Saya ingin titip pesan saja ke Bapak-Ibu semua yang menerima BSU, bantuan yang sudah diterima digunakan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Ini kan tahun ajaran baru ya, mungkin [dimanfaatkan untuk] anak-anaknya masih sekolah,” pesan Wapres.

    Setelahnya, ia beranjak ke loket penyerahan bantuan dan memantau secara langsung tahapan penyaluran, mulai dari proses verifikasi identitas hingga pencairan tunai oleh petugas pos.

    Kepada jajaran pemerintah pusat maupun daerah, Wapres mengarahkan agar seluruh pihak turut aktif mengawal pelaksanaan program bantuan agar berjalan optimal.

    “Saya minta tolong juga, ini Pak Wamen, Pak Wamen BUMN, Pak Gubernur, Bupati, Pangdam, Kapolda semuanya lengkap, saya mohon untuk ikut memonitor, agar bantuannya tersalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan nanti penggunaannya juga digunakan untuk kegiatan yang baik atau positif,” tegas Wapres, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto.

    Sementara itu Wamen Ketenagakerjaan menyampaikan, pemerintah berkomitmen mempercepat penyaluran bantuan agar dampaknya langsung dirasakan oleh para penerima. 

    “Program BSU yang diluncurkan pada bulan Juni 2025 ini telah dianggarkan sebesar Rp10,3 triliun, dan penyalurannya ditargetkan selesai maksimal di akhir Juli 2025, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan para pekerja,” ujar Immanuel.

    Ia pun melaporkan perkembangan penyaluran BSU baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tegaskan, pemerintah terus mengawal pelaksanaan program ini secara ketat agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Saat ini, dari total 15,9 juta penerima yang memenuhi kriteria, BSU telah tersalurkan kepada 13,8 juta pekerja, atau 86,66 persen secara nasional. Untuk Provinsi Jawa Tengah, telah tersalur kepada 2.023.415 pekerja, dan di Kabupaten Boyolali 84.414 pekerja. Angka ini akan bertambah terus hingga program ini selesai,” paparnya.

    Sementara, salah seorang penerima BSU yang bekerja sebagai pegawai honorer perawat di salah satu Fasilitas Kesehatan, Surani, menuturkan bahwa bantuan yang diterimanya sangat bermanfaat untuk dirinya memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya untuk dana pendidikan.

    “Ini lokasi ketiga yang kami kunjungi, Pak Wamenaker selalu mendampingi. Yang jelas saya tekankan bagaimana program ini bisa tersalurkan dengan baik, tepat sasaran,” imbuh Wapres.

    Sebagai informasi, BSU diberikan kepada pekerja non-ASN dan TNI/Polri yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dengan upah maksimal Rp3,5 juta atau sesuai upah minimum daerah jika lebih tinggi, serta tidak sedang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun Bantuan senilai Rp600.000 yang diterima mencakup dua bulan dan disalurkan melalui bank-bank HIMBARA maupun Kantor Pos bagi penerima tanpa rekening bank terdaftar.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bangun Industri Refrigerasi, Perprindo Kepengurusan Baru Perluas Sinergi dengan Pemerintah

    Bangun Industri Refrigerasi, Perprindo Kepengurusan Baru Perluas Sinergi dengan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepengurusan baru Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) hasil Musyawarah Nasional (Munas) I menyatakan kesiapannya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah.

    Tak hanya membangun pasar dan industri mesin pendingin di dalam negeri, sinergi ini juga terkait dengan upaya Perprindo untuk meningkatkan kontribusi bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

    Munas I Perprindo yang berlangsung pada Rabu (16/7/2025) dihadiri oleh seluruh perwakilan perusahaan pendingin dan asosiasi teknisi serta tenaga ahli refrigerasi dan tata udara yang menjadi anggotanya.

    Forum juga dihadiri Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian Ronggolawe Sahuri serta Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi.

    “Beragamnya instansi pemerintah yang hadir ini menjadi bentuk dukungan besar bagi kerja kepengurusan baru Perprindo dalam memperkuat sekaligus memperluas sinergi kami dengan pemerintah,” ujar Ketua Perprindo terpilih periode 2025–2030, Budi Mulia dalam keterangan pada Jumat (18/7/2025).

    Menurut Budi, sinergi Perprindo dengan kementerian terkait diantaranya untuk mendorong peningkatan daya saing tenaga ahli refrigerasi dan tata udara serta dukungan pada target pencapaian netralitas karbon dari pemerintah Indonesia.

    Perprindo, kata dia, akan membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Keberadaan LSP ini juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi langkah pemerintah yang mendorong seluruh sektor usaha untuk menjalankan sertifikasi kompetensi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

    “Dengan pembentukan LSP ini, akan mendukung langkah Perprindo dalam mengakselerasi peningkatan kompetensi nasional bagi teknisi dan mitra untuk berkontribusi pada pengembangan dan pertumbuhan industri,” ujar Budi.

    Di sisi lain untuk memperkuatnya, kemitraan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan diarahkan untuk membuat Perprindo menjadi penghubung dan pendorong kolaborasi antara pendidikan vokasi dan industri.

    Budi berharap kehadiran Perprindo dapat lebih berperan tak saja bagi pelaku usaha terkait sebagai anggotanya, namun lebih berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.

    “Kami berharap Perprindo akan dapat lebih mengambil peran dalam pengembangan pasar dan industri refrigerasi dan tata udara di dalam negeri,” kata Budi.

    Dalam Munas terungkap pula upaya meningkatkan sinergi di dalam organisasi. Berbagai inisiatif yang dibuat, berpusar pada upaya mengundang keterlibatan lebih besar dari setiap pelaku usaha yang tergabung dalam Perprindo.

    “Termasuk di dalamnya, kami akan membuat berbagai kajian dan berbagai forum diskusi diantara para anggota terkait dengan pasar dan industri,” ujar Sekretaris Jendral Perprindo terpilih Andy Arif Widjaja.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Perprindo Darmadi Durianto menambahkan Perprindo hadir untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia dalam memajukan kualitas hidup masyarakat.

    “Utamanya melalui pengembangan pasar dan industri mesin pendingin dalam negeri,” ujar Darmadi.

  • Pemerintah Klaim 13,8 Juta Pekerja Telah Terima BSU

    Pemerintah Klaim 13,8 Juta Pekerja Telah Terima BSU

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyebut 13,8 juta orang dari total penerima 15,9 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga pertengahan Juli 2025.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer mengemukakan bahwa secara nasional sudah 86,66% masyarakat yang menerima BSU, sisanya bakal terus dikebut hingga akhir Juli 2025, agar 15,9 juta pekerja menerima BSU.

    “Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri telah tersalur kepada 2.023.415 pekerja, dan di Kabupaten Boyolali 84.414 pekerja. Angka ini akan bertambah terus hingga program ini selesai,” tuturnya di sela-sela kunjungan ke Jawa Tengah bersama Wapres Gibran dan meninjau langsung penyaluran BSU di Kantor Pos Boyolali, Jumat (18/7/2025).

    Dia menegaskan bahwa pemerintah sudah berkomitmen untuk mempercepat proses penyaluran bantuan agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Immanuel juga berjanji bakal terus mengawal program tersebut agar tepat sasaran.

    “Pemerintah terus mengawal pelaksanaan program ini secara ketat agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa program BSU yang diluncurkan Juni 2025 tersebut sudah siap menyalurkan bantuan sebesar Rp10,3 triliun kepada 15,9 juta pekerja.

    “Untuk penyalurannya ditargetkan selesai maksimal di akhir Juli 2025, sehingga nanti manfaatnya bisa segera dirasakan para pekerja,” ujar Immanuel.

    Sebagai informasi, BSU diberikan kepada seluruh pekerja non-ASN dan TNI/Polri yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan upah maksimal Rp3,5 juta atau sesuai upah minimum daerah jika lebih tinggi, serta tidak sedang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). 

    Adapun Bantuan senilai Rp600.000 yang diterima mencakup untuk dua bulan dan disalurkan melalui bank-bank Himbara maupun Kantor Pos bagi penerima tanpa rekening bank terdaftar.

  • Dorong Kompetensi SDM, Perprindo Siap Perkuat Sinergi dengan Pemerintah – Page 3

    Dorong Kompetensi SDM, Perprindo Siap Perkuat Sinergi dengan Pemerintah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepengurusan baru Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo ) hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) I menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk membangun pasar dan industri mesin pendingin dalam negeri, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

    “Berbarengan dengan penguatan, kami juga akan melakukan perluasan sinergi dengan berbagai instansi terkait dalam pemerintahan,” ujar Ketua Dewan Pembina Perprindo Darmadi Durianto, dalam keterangan tertulis, Jumat (18/7/2025).

    Darmadi, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR RI, menegaskan bahwa sejak awal, PERPRINDO hadir untuk sejalan dengan langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan industri pendingin nasional.

    Forum ini juga mendapat perhatian besar dari pemerintah, terbukti dengan kehadiran perwakilan dari lima kementerian.

    Beberapa tokoh yang hadir antara lain:

    Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer
    Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Ronggolawe Sahuri
    Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM, Hendra Iswahyudi
    Kepala Pokja Pengendalian Bahan Perusak Ozon KLHK, Bitul Zulhasni
    Ketua Tim Kerja Peserta Didik Kemendikbudristek, Sulistio

    Ketua Umum Perprindo terpilih untuk periode 2025–2030, Budi Mulia, menyebut dukungan lintas kementerian ini sangat strategis untuk memperluas kerja sama lintas sektor.

    “Sinergi ini tak hanya terkait kebijakan industri dan perdagangan, tetapi juga mencakup peningkatan daya saing tenaga ahli, serta kontribusi terhadap target pemerintah dalam pencapaian net zero emission,” ujar Budi.

     

  • Menaker Sebut BSU Sudah Cair ke 85% Penerima – Page 3

    Menaker Sebut BSU Sudah Cair ke 85% Penerima – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, kembali melaksanakan amanah pemerintah untuk menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Kali ini, penyaluran dilakukan di Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (16/7/2025).

    Penyaluran BSU 2025 di Tangerang, tepatnya di Kantorpos KCU Tangerang ini, terasa istimewa karena disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran.

    Peninjauan tersebut turut didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, serta Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris.

    “Kunjungan ini merupakan yang pertama dari tiga agenda peninjauan. Kami bersyukur karena proses berjalan lancar tanpa antrean panjang ataupun kendala teknis. Ini menunjukkan kesiapan Kantorpos sebagai penyalur bantuan yang profesional,” ujar Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Abdurrahman.

     

  • BPJS Ketenagakerjaan Ungkap Lebih dari 15 Juta Peserta Penerima BSU

    BPJS Ketenagakerjaan Ungkap Lebih dari 15 Juta Peserta Penerima BSU

    Jakarta –

    Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer meninjau langsung penyaluran Bantuan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja Kantor Pos Tangerang.

    Adapun pekerja yang berhak mendapatkan BSU diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 yang salah satunya merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

    Penyaluran BSU merupakan hasil sinergi antar lembaga, khususnya antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam menyediakan data yang akurat penerima bantuan.

    Diketahui hingga awal Juli 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data lebih dari 15 juta peserta aktif yang sesuai dengan kriteria penerima BSU. Data ini meliputi pekerja dengan penghasilan di bawah atau setara UMK dan menjadi peserta aktif hingga April 2025. Proses validasi dan seleksi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

    Turut hadir pada kegiatan yang berlansung pada Rabu (16/7) tersebut yakni, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama PT Pos Indonesia.

    Pramudya menambahkan, BSU juga menjadi bukti bahwa kepesertaan aktif membawa manfaat lebih luas bagi pekerja. Selain itu, pentingnya sinergi antar-lembaga, termasuk PT Pos Indonesia dan bank Himbara sebagai mitra distribusi, menjadi faktor penting keberhasilan penyaluran hingga ke pekerja di pelosok negeri.

    “Kami percaya bahwa perlindungan pekerja adalah fondasi kemajuan bangsa. Menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan berarti mengambil bagian dalam ekosistem negara yang siap melindungi dan mendukung pekerja dalam kondisi apapun,” tambahnya.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini