Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi
Penulis
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).
“Hari ini (kita membahas antisipasi) bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri dalam rilis persnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah.
Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.
“Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat,
at any place
, di mana saja,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru.
Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga.
Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.
Aspek keamanan juga menjadi perhatian Mendagri, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Ia meminta pemda melakukan langkah antisipasi secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.
Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru.
Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.
“Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.
Sebagai informasi, selain dihadiri Mendagri dan kepala daerah rakor tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii.
Lalu hadir pula Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.
Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, serta pihak terkait lainnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Imam Sugianto
-

Prabowo Arahkan Tindakan Tegas, BIN Laporkan Aliran Dana Besar di Balik Kerusuhan Demo
GELORA.CO – Suasana politik di Jakarta masih terasa tegang usai gelombang demonstrasi 25 Agustus hingga 2 September 2025 memicu kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas publik.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan aksi anarkis berlangsung berlarut-larut.
Pada Kamis siang, 4 September 2025, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra tiba di Istana Kepresidenan dengan ekspresi serius.
Kepada wartawan, Herindra menyebut dirinya dipanggil Presiden untuk menyampaikan informasi penting, namun enggan merinci detail laporannya, termasuk mengenai dalang di balik kerusuhan.
Ia hanya menegaskan bahwa kondisi Ibu Kota dan sejumlah wilayah lain saat ini sudah terkendali. “Insya Allah aman, Insya Allah aman,” ujarnya singkat.
Nada optimis juga disampaikan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aries Marsudiyanto. Menurutnya, situasi keamanan berangsur membaik dan sudah dapat diatasi dengan baik.
Ia juga mengajak media dan publik menjaga rasa persatuan serta tidak hanya fokus pada pemberitaan mengenai kekerasan.
Sementara itu, Wakil Kepala BIN Imam Sugianto menegaskan bahwa kondisi nasional kini berada dalam kendali TNI dan Polri. Ia menyebut sejumlah provokator yang memicu kerusuhan telah berhasil diamankan Polda Metro Jaya.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga memastikan bahwa pengamanan pada Minggu malam, 31 Agustus 2025, berjalan lancar dan kondisi Jakarta saat ini relatif kondusif.
Sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin menjelaskan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran hukum.
Menurut Sjafrie, Presiden menekankan bahwa semua bentuk kriminalitas, mulai dari perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga ancaman terhadap pejabat negara, harus ditindak tegas tanpa kompromi.
Di tengah pernyataan resmi tersebut, mulai muncul informasi mengenai aliran dana besar yang diduga menjadi penyokong aksi kerusuhan.
Seorang politikus partai pemerintah mengungkapkan bahwa ada ratusan miliar rupiah yang digunakan untuk menggerakkan massa, bahkan menyebutnya sebagai upaya makar.
Kecurigaan ini semakin kuat setelah beredar video di media sosial yang menunjukkan seorang pengemudi ojek online meminta massa bubar, namun provokator justru membagikan pesan berantai berisi daftar target rumah pejabat, termasuk Puan Maharani, Ahmad Sahroni, dan Uya Kuya.
Sumber dari lingkaran Istana bahkan menyebut bahwa dana tersebut berasal dari luar negeri, tepatnya Kamboja.
Presiden Prabowo, menurut sumber tersebut, telah mengetahui nama-nama tokoh yang terlibat dan diyakini akan mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pihak-pihak di balik kerusuhan.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5331977/original/026058500_1756453654-bang1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Top 3 News: Duit Judi Online Kamboja di Tengah Operasi Udara Provokasi Demo – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Massa menyemut di flyover Senen, Jakarta Pusat, Jumat 29 Agustus 2025. Mereka mau melakukan aksi demo di Mako Brimob, Kwitang usai Affan Kurniawan meninggal dunia dilindas mobil rantis. Itulah top 3 news hari ini.
Malam harinya, kericuhan pecah. Massa melempar batu, hingga kembang api ke arah aparat. Serangan dibalas tembakan gas air mata. Farikh, seorang videografer yang meliput aksi demo itu melihat, ada makanan untuk pendemo yang terus dipasok orang tak dikenal. Bahkan ada yang memberikan air mineral berdus-dus selama demo dengan gratis.
Selang beberapa waktu, seorang pria pengendara motor pikap, datang membelah massa. Motornya penuh dengan dus-dus yang berisi botol air mineral. Berbagai makanan dibagikan oleh orang-orang tak dikenal. Seperti gorengan, roti dan camilan selalu dipasok.
Sementara itu, Nadiem Makarim resmi menjadi tersangka. Kejaksaan Agung memiliki bukti Nadiem terlibat kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020.
Nadiem sempat menyampaikan pembelaannya saat akan digiring menuju mobil tahanan. Nadiem yang telihat sudah mengenakan rompi tahanan Kejagung mengatakan tidak terima dengan tuduhan yang dialamatkan padanya.
Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto menyatakan, situasi nasional saat ini mulai kondusif. Diketahui, aksi demonstrasi berujung ricuh terjadi di sejumlah wilayah selama 25 Agustus-2 September 2025.
Imam menyatakan, saat ini kondisi sudah aman di bawah TNI-Polri. Terkait adanya provokator demo, ia juga menyerahkan pada Polri.
Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Kamis 4 September 2025:
Presiden Prabowo Subianto pada Senin petang menjenguk korban unjuk rasa yang sedang dirawat di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebanyak 17 korban masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang terdiri dari 14 polisi dan 3 warga sipil.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5338255/original/021294700_1756968198-PHOTO-2025-09-04-13-25-11.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Misteri Informasi Penting BIN untuk Prabowo – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Suasana politik di Ibu Kota masih terasa berat usai gelombang demonstrasi 25 Agustus hingga 2 September 2025 memicu kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas publik. Namun, dari Istana Presiden, Prabowo Subianto menyatakan negara tidak akan membiarkan aksi anarkis berlarut-larut.
Kamis siang, 4 September 2025, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra melangkah masuk ke Istana Kepresidenan. Wajahnya tampak serius.
“Ya saya dipanggil Presiden. Ya tentunya ada informasi yang harus saya sampaikan kepada Presiden,” ucapnya singkat kepada wartawan.
Ia enggan merinci isi laporan, termasuk soal siapa sebenarnya dalang di balik kerusuhan demo.
Hanya kalimat pendek yang keluar, “Pokoknya saya akan menyampaikan informasi yang penting.”
Namun, satu hal ia tegaskan, Kondisi Ibu Kota negara dan sejumlah wilayah ytelah kondusif. “Insya Allah aman, Insya Allah aman.”
Nada optimis juga datang dari Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aries Marsudiyanto.
“Kondisi bagus semuanya, dan teratasi dengan baik. Marilah kita sama-sama lah, media juga harus mendorong rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini,” katanya, berharap publik tidak hanya dicekoki berita soal kekerasan.
Sementara Wakil Kepala BIN Imam Sugianto menambahkan, situasi nasional kini sudah terkendali di bawah TNI-Polri.
“Sudah dalam pengelolaan TNI Polri. Kita bersatu. Kita lihat saja kemarin yang ditangkap Polda Metro, kita ikuti,” ujarnya, menyinggung sejumlah provokator demo yang memang sudah ditangkap.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menguatkan narasi itu. Ia menyebut pengamanan Minggu malam (31/8) berjalan lancar. “Sudah kondusif. Saya pikir sudah nggak ada masalah, mudah-mudahan,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan.
Pernyataan ini menegaskan bahwa aparat keamanan tidak lagi sekadar reaktif, tetapi siap menghadapi kemungkinan lanjutan.
Sejauh ini polisi telah menetapkan 38 tersangka terkait aksi demo beberapa hari lalu. Dan diantara 38 tersangka itu, polisi mengklasifikasikan enam tersangka dengan tuduhan penghasut melalui media sosial termasuk di antaranya Direktur Eksekutif Delpe…
-

Kementerian PANRB Buka Suara soal Pegawai BIN Pindah ke IKN Juni
Jakarta –
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) bicara tentang rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Intelijen Negara (BIN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap mulai Juni 2025. Hal ini disebabkan karena BIN menjadi salah satu lembaga pemerintah yang diprioritaskan segera pindah.
Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mohammad Averrouce mengatakan, perpindahan ASN ke IKN sebenarnya sudah direncanakan sejak 2022, dan pihaknya sudah melakukan penapisan-penapisan. Prinsipnya, seluruh ASN pusat akan pindah ke IKN dan dilakukan secara bertahap.
Berdasarkan Perpres No. 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, lanjut Averrouce, perpindahan ASN ke IKN memang dilakukan secara bertahap sesuai penapisan yang telah dilakukan.
“Lembaga-lembaga yang ASN-nya sudah mulai dipindahkan pada tahap awal ini, adalah lembaga yang dianggap memiliki peran vital dalam pengambilan keputusan. Pemerintah juga sudah menganalisis mitigasi risikonya,” terang Averrouce, saat dihubungi detikcom, Rabu (30/4/2025).
Averrouce menjelaskan, sebelumnya pemerintah sudah menyusun instansi mana saja yang akan dipindah. Namun karena adanya perubahan kabinet, Kementerian PANRB masih akan mengkaji sekaligus menganalisis ulang.
Sementara itu, secara struktur, kementerian di Kabinet Merah Putih sebetulnya sudah selesai. Namun ia menambahkan, saat ini prosesnya masih menunggu konsolidasi dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan terkait rencana pemindahan pegawai BIN secara bertahap ke IKN mulai Juni 2025. Untuk huniannya sendiri dijadwalkan sudah bisa digunakan pada 1 Juni.
“Untuk Rusun, nanti bisa dilanjutkan koordinasi dengan tim kami untuk menyiapkan hunian supaya nanti 1 Juni (2025) sudah masuk,” ujar Basuki, saat mendampingi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol (Purn) Imam Sugianto ke IKN, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).
Rencananya, pemindahan secara bertahap pegawai BIN tahap awal akan dimulai pada Juni 2025. Para pegawai BIN akan mulai menempati hunian di Rusun BIN yang telah fungsional.
“Insyaallah mulai Juni (pemindahan ASN BIN),” tegas Imam.
Di sisi lain, Menteri PANRB Rini Widyantini beberapa waktu lalu juga telah mengirimkan surat pemberitahuan penundaan pemindahan ASN ke IKN. Padahal kabar terakhirnya, pemindahan ASN akan dilakukan usai Lebaran.
Rini mengatakan, surat tersebut telah disampaikannya kepada Kementerian/Lembaga (KL) dan para pegawai ASN terkait. Surat tersebut telah ditandatangani Rini pada 24 Januari 2025 lalu. Namun demikian, ia tidak menyebutkan sampai kapan penundaan itu dilakukan.
“Inti surat tersebut adalah bahwa pemindahan KL dan Pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024 belum dapat dilaksanakan mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagian KL pada Kabinet Merah Putih,” kata Rini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025)
Selaras dengan itu, KL juga masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansinya. Selain itu, juga diinformasikan bahwa sampai akhir tahun 2024 masih dilakukan penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN terkait dengan berubahnya jumlah KL.
“Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN tentunya belum dapat dilaksanakan. Adapun jadwal finalnya nanti akan kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden (Prabowo), mengingat juga Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Rini menambahkan, rencananya pada tahun 2026 mendatang pihaknya akan melakukan penapisan atau penjaringan ulang ASN yang pindah ke IKN. Hal ini akan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan ini menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional.
(shc/kil)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5199038/original/043390200_1745565509-f-3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Setelah Otorita, Pegawai BIN Bakal Pindah ke IKN Mulai Juni 2025 – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mendampingi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol. (Purn) Drs. Imam Sugianto, M.Si meninjau IKN. Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan menjelang pemindahan pegawai BIN ke IKN.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala BIN melakukan peninjauan langsung ke sejumlah area, termasuk area untuk berkantor dan hunian yang akan digunakan oleh pegawai BIN.
“Tadi kami tengok sebentar, masyaallah sangat representatif sekaligus kalau sudah beroperasi bisa dipelihara sekalian,” ujar Wakil Kepala BIN dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).
Direncanakan, pemindahan secara bertahap pegawai BIN tahap awal akan dimulai pada Juni 2025. Para pegawai BIN akan mulai menempati hunian di rumah susun (Rusun) BIN yang telah fungsional.
“Insyaallah mulai Juni,” tegas Wakil Kepala BIN.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut baik rencana BIN untuk mulai menempati Rusun BIN. “Untuk Rusun, nanti bisa dilanjutkan koordinasi dengan tim kami untuk menyiapkan hunian supaya nanti 1 Juni sudah masuk,” ujar Basuki.
Seperti diketahui, pembangunan IKN terus berlanjut. Anggaran pembangunan infrastruktur IKN di pos Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang semula dibekukan telah dibuka.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran pembangunan IKN yang dibuka mencapai Rp 10 triliun. Dengan pembukaan pembekuan ini maka pembangunan infrastruktur segera dilanjutkan.
Pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2034 yang belum selesai, akan kembali dilanjutkan. Kementerian PU akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, yaitu jalan tol, istana wakil presiden, masjid, air limbah, dan sejumlah jalan yang berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara.
/data/photo/2025/12/01/692d78b7e830e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5429417/original/059346600_1764585919-WhatsApp_Image_2025-12-01_at_17.30.26_eb5917c8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


