Xcloud.id

Tag: Ima Mahdiah

  • Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno Akan Libatkan Anies dan Ahok dalam Proses Transisi Kepemimpinan Megapolitan 10 Januari 2025

    Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno Akan Libatkan Anies dan Ahok dalam Proses Transisi Kepemimpinan Megapolitan 10 Januari 2025

    Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno Akan Libatkan Anies dan Ahok dalam Proses Transisi Kepemimpinan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih,
    Pramono Anung
    dan
    Rano Karno
    , berencana melibatkan dua mantan pemimpin Jakarta,
    Anies
    Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (
    Ahok
    ) ke dalam proses transisi kepemimpinan.
    “Oh ya pasti. Pastikan kami dari tim transisi juga akan meminta masukan dari Pak Ahok dan Pak Anies,” ucap Ketua Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno,
    Ima Mahdiah
    kepada wartawan di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (9/1/2025).
    Menurut Ima, tim transisi tidak hanya akan menggali masukan dari Anies dan Ahok, tetapi juga dari berbagai pihak yang memiliki kompetensi untuk memajukan Jakarta.
    “Dari beberapa orang-orang yang memang punya kapasitas, ya pasti kita minta yang bagus-bagus kita ambil, yang memang belum sempurna kita sempurnakan,” kata dia.
    Ima menambahkan, tim transisi mulai bekerja dan tengah merencanakan pertemuan perdana pada hari ini, Jumat (10/1/2025).
    Namun, ia belum dapat memastikan apakah akan ada penambahan anggota tim transisi atau tidak karena semua kewenangan ada di Pramono-Rano.
    “Besok (Jumat) sudah. Rencananya sih saya mau mengatur pertemuan pertama besok,” kata Ima.
    Sebelumnya, Pramono Anung dan Rano Karno mengumumkan pembentukan tim transisi yang akan menjadi mitra mereka dalam mempersiapkan masa jabatan yang baru.
    Tujuan utama dari tim transisi ini adalah mempersiapkan transisi pemerintahan, bukan untuk membuat keputusan-keputusan penting.
    “Saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian.Bahwa akan ada tim transisi pemerintahan yang sifatnya adalah menyiapkan bukan memutuskan. Menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan,” ujar Pramono kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).
    Tim transisi yang telah dibentuk terdiri dari 16 orang yang dipilih dengan hati-hati berdasarkan profesionalisme dan pengalaman masing-masing.
    Dalam memilih nama-nama ini, Pramono memastikan bahwa mereka adalah individu yang telah banyak membantu dirinya dan Rano dalam perjalanan politik mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono umumkan 14 orang yang masuk tim transisi peralihan

    Pramono umumkan 14 orang yang masuk tim transisi peralihan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Pramono umumkan 14 orang yang masuk tim transisi peralihan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 19:46 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung mengumumkan nama 14 orang yang masuk ke dalam tim transisi untuk mempersiapkan proses peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik.

    “Tim transisi ini akan menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan,” kata Pramono di Jakarta, Kamis, setelah secara resmi ditetapkan sebagai Gubernur terpilih.

    Langkah tersebut kata dia, merupakan upaya untuk menyiapkan semua yang diperlukan ketika resmi dilantik sebagai gubernur nanti, namun yang pasti tim ini bukan untuk memutuskan, tetapi hanya menyiapkan.

    “Supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Doel bisa langsung bekerja,” kata dia.

    Pramono menjelaskan nama-nama tersebut adalah yang selama ini membantu dirinya dan Rano Karno atau Si Doel, dan  dipastikan profesional.

    “Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya,” ucapnya.

    Pram lantas menyebutkan ke-14 nama yang masuk dalam tim transisi terdiri atas:

    Tim Inti

    1. Ketua Tim: Ima Mahdiah
    2. Koordinator Operasional: Emir Kresna
    3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim
    4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

    Tim Bidang Teknis

    1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin
    2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo
    3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo
    4. Bidang Infrastruktur:John Oddius
    5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

    Tim Bidang Kebijakan

    1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga
    2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi
    3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya
    4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali
    5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

    Tim Pendukung (2 Orang)
    1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini
    2. Asisten Data dan Komunikasi: Mandira Bienna Elmir.

    Sebelumnya, KPU Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta.

    “Sesuai undang-undang menyatakan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih,” kata Wahyu.

    Menurut dia, dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

    Untuk itu, lanjut Wahyu, sesuai peraturan yang ada maka pasangan Pram-Doel mulai Kamis 9 Januari 2025 telah sah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.

    Sumber : Antara

  • Nama-nama Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno

    Nama-nama Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno

    loading…

    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno telah menyusun tim transisi yang akan bekerja hingga sebelum pelantikan. Foto/Danandaya

    JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno telah menyusun tim transisi yang akan bekerja hingga sebelum pelantikan. Tim tersebut terdiri dari 14 orang yang berlatar belakang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) hingga praktisi.

    Komposisi tim transisi itu pun dibenarkan oleh Juru Bicara Pramono-Rano, Iwan Tarigan. “Iya betul (Pramono telah membuat tim transisi),” kata Iwan saat dikonfirmasi, Kamis (9/1/2025).

    Tim itu terdiri dari tiga klaster dan satu klaster pendukung. Klaster pertama, merupakan tim inti yang diketuai oleh Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah.

    Adapula nama mantan staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo yang ditugaskan menjadi Bidang Keuangan. Selain itu, ada juga nama pengamat politik Yunarto Wijaya yang ditugaskan sebagai Koordinator Bidang Teknologi Informasi.

    Adapun daftar tim transisi Pramono-Rano sebagai berikut:

    Tim Inti (4 orang)

    1. Ketua Tim: Ima Mahdiah
    2. Koordinator Operasional: Emir Kresna
    3. Koordinator Komunikasi: Chico Hakim
    4. Sekretaris: Beno Muhammad Ibnu

    Tim Bidang Teknis (5 orang)

    1. Bidang Sumber Daya Manusia: M Syafrudin
    2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo
    3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo
    4. Bidang Infrastruktur: John Oddius
    5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

    Tim Bidang Kebijakan (5 orang)

    1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga
    2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi
    3. Bidang Kebijakan Sosial dan Budaya: Dedi Wijaya
    4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Firdaus Ali
    5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

    Tim Pendukung (2 orang)

    1. Wakil Sekretaris: Desa Pridini
    2. Asisten Data dan Komunikasi: Mandira Bienna Elmir.

    (rca)

  • Perda sekolah gratis di Jakarta ditargetkan selesai akhir Januari

    Perda sekolah gratis di Jakarta ditargetkan selesai akhir Januari

    Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memberi keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (7/1/2025). (ANTARA/Khaerul Izan)

    Perda sekolah gratis di Jakarta ditargetkan selesai akhir Januari
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 17:59 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan bahwa regulasi atau payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) untuk mengatur program sekolah gratis ditargetkan selesai pada akhir Januari 2025 ini.

    “Perda tentang pendidikan bisa kami selesaikan akhir Januari ini,” kata Khoirudin di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan perda tersebut tengah terus dikebut karena program sekolah gratis di Jakarta akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2025. Dengan demikian, aturan yang mengatur hak, kewajiban, hingga sanksi harus sudah tersedia sebelum tahun ajaran baru. Ia menjelaskan, Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan perlu direvisi, tujuannya, supaya pelaksanaan program sekolah gratis berjalan maksimal.

    “Kalau tidak didukung Perda, khawatir teknisnya tidak maksimal dan pelaksanaan di lapangan menyalahi aturan,” tuturnya.

    Khoirudin juga mendorong Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan segera memulai pembahasan karena banyak hal yang perlu diatur dalam waktu singkat. Terutama, lanjutnya, terkait hak, kewajiban, dan sanksi bagi peserta didik penerima manfaat bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, serta sekolah gratis.

    “Nanti ada dua layanan pada objek yang sama, KJP diberikan, kemudian sekolah gratis diberikan juga. Ini kan harus diatur dalam Perda Pendidikan, dan butuh waktu membahas itu,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk program sekolah swasta gratis yang rencananya dimulai pada Juli 2025 sebesar Rp2,3 triliun.

    “Itu (anggaran sekolah swasta gratis) Rp1,6 (triliun),” kata Ima Kamis (7/11).

    Tapi, kata dia, ada tambahan Rp700 miliar untuk bantuan berupa seragam dan buku-buku.

    “Tapi harus dipakainya untuk seragam sama alat-alat sekolah. Jadi kita lebih memprioritaskan keperluan sekolah,” katanya.

    Ima menyebutkan bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) banyak disalahgunakan oleh pihak orang tua siswa. Misalnya, untuk membayar cicilan motor atau untuk hal lainnya di luar keperluan sekolah siswa.

    Sumber : Antara

  • Perda terkait sekolah gratis ditargetkan selesai akhir Januari

    Perda terkait sekolah gratis ditargetkan selesai akhir Januari

    program sekolah gratis di Jakarta akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2025

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan bahwa regulasi atau payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) untuk mengatur program sekolah gratis ditargetkan selesai pada akhir Januari 2025 ini.

    “Perda tentang pendidikan bisa kami selesaikan akhir Januari ini,” kata Khoirudin di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan perda tersebut tengah terus dikebut karena program sekolah gratis di Jakarta akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2025. Dengan demikian, aturan yang mengatur hak, kewajiban, hingga sanksi harus sudah tersedia sebelum tahun ajaran baru.

    Ia menjelaskan, Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan perlu direvisi, tujuannya, supaya pelaksanaan program sekolah gratis berjalan maksimal.

    “Kalau tidak didukung Perda, khawatir teknisnya tidak maksimal dan pelaksanaan di lapangan menyalahi aturan,” tuturnya.

    Khoirudin juga mendorong Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan segera memulai pembahasan karena banyak hal yang perlu diatur dalam waktu singkat.

    Terutama, lanjutnya, terkait hak, kewajiban, dan sanksi bagi peserta didik penerima manfaat bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, serta sekolah gratis.

    “Nanti ada dua layanan pada objek yang sama, KJP diberikan, kemudian sekolah gratis diberikan juga. Ini kan harus diatur dalam Perda Pendidikan, dan butuh waktu membahas itu,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk program sekolah swasta gratis yang rencananya dimulai pada Juli 2025 sebesar Rp2,3 triliun.

    “Itu (anggaran sekolah swasta gratis) Rp1,6 (triliun),” kata Ima Kamis (7/11).

    Tapi, kata dia, ada tambahan Rp700 miliar untuk bantuan berupa seragam dan buku-buku.

    “Tapi harus dipakainya untuk seragam sama alat-alat sekolah. Jadi kita lebih memprioritaskan keperluan sekolah,” katanya.

    Ima menyebutkan bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) banyak disalahgunakan oleh pihak orang tua siswa. Misalnya, untuk membayar cicilan motor atau untuk hal lainnya di luar keperluan sekolah siswa.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cat, Pasir, dan Helm Berharga Miliaran di Anggaran Pemprov DKI

    Cat, Pasir, dan Helm Berharga Miliaran di Anggaran Pemprov DKI

    JAKARTA – Pengajuan anggaran ganjil DKI kembali ditemukan dalam draf kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara itu (KUA-PPAS) tahun 2020. 

    Anggaran ini ditemukan oleh Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah. Ima bilang, ada beberapa komponen anggaran yang tak masuk akal dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. 

    Temuannya adalah pengadaan pasir sebesar Rp52,16 miliar, helm proyek Rp34,27 miliar, cat tembok sebesar Rp18,91 miliar, thinner Rp40,1 miliar, cat minyak berwarna Rp19,78 miliar, dan kaca bening Rp18,54 miliar. 

    “Anggaran ini masuknya ke bantuan operasional pendidikan (BOP), yaitu alat peraga sekolah Disdik DKI. Berarti kan bukan untuk rehabilitasi sekolah. Untuk apa coba pasir, cat, tiner seperti ini,” kata Ima saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (7/11/2019).

    Rincian komponen pengajuan anggaran ini ia dapatkan dengan meminta langsung ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setelah pembahasan dengan Komisi E DPRD DKI. 

    Ima meragukan komponen yang ia temukan tersebut adalah dummy atau bersifat sementara. Pasalnya, temuan anggaran ganjil tersebut disisir dari draf KUA-PPAS yang baru.

    “Kita memang sudah dikasih PDF-nya, tapi itu draf KUA-PPAS yang masih memiliki total anggaran Rp95 triliun. Nah, temuan anggaran ini masuk dalam KUA-PPAS yang sudah direvisi menjadi Rp89 triliun. Jadi aku minta yang terupdate, setelah kita nyisir ketemu ini lah,” jelas Ima. 

    Ima mengakui, pembahasan detail komponen anggaran yang diajukan dilakukan setelah revisi KUA-PPAS disahkan, kemudian lanjut di pembahasan rancangan APBD (RAPBD). 

    Tapi, menurut dia, DPRD perlu mencermati komponen secepatnya. Mengingat, dalam satu Komisi, ada ratusan ribu komponen yang mesti diteliti agar tak ada anggaran ganjil yang berpotensi lolos dari pembahasan. Terlebih, pengesahan APBD sudah mesti diketok pada akhir November. 

    “Untuk ngebahas ini, setidaknya ini memang dibahasnya ketika RAPBD, cuma inikan dikasih ke kita dulu dong. Masa mereka udah bikin kegiatan tapi belum ada komponennya, karena alasannya mereka baru berkegiatan, komponennya belum ada. Kan enggak mungkin,” pungkas dia. 

  • Orangtua Murid Harap KJP Tetap Ada Meski Sekolah Swasta di Jakarta Digratiskan Megapolitan 9 November 2024

    Orangtua Murid Harap KJP Tetap Ada Meski Sekolah Swasta di Jakarta Digratiskan Megapolitan 9 November 2024

    Orangtua Murid Harap KJP Tetap Ada Meski Sekolah Swasta di Jakarta Digratiskan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dian (41) warga Kramat Pulo, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berharap tetap mendapatkan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk membeli buku dan seragam jika sekolah swasta gratis diterapkan Juli 2025.
    Dian memiliki dua orang anak. Anak sulungnya duduk di kelas 9 di SMEA Sekolah Menengah Ekonomi Atas (swasta) dan anak keduanya kelas 6 Sekolah Dasar Negeri (SDN).
    “Maunya KJP tetap ada, harus ada. Kan itu kan buat kita beli-beli buku, baju seragam,” kata Dian kepada Kompas.com di Jalan Kramat Pulo, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/2024).
    Dian mengatakan, pengeluarannya untuk biaya sekolah cukup banyak. Mulai dari bayar SPP, buku, seragam dan perlengkapan lainnya.
    “Bayaran sekolah (SPP) misalnya mau beli buku, beli apa, bayar lagi. Belum lagi UN, bayar lagi, saya jadi pusing kebanyakan bayar,” kata dia.
    Suami Dian yang hanya bekerja sebagai pedagang dan tidak mendapatkan penghasilan tetap. Sebab itu, Dian membantu dengan berjualan bersama adik kandungnya.
    “Suami wiraswasta, namanya pedagang enggak selamanya dapat (penghasilan). Makanya saya bantu adik saya jualan mochi, ya lumayan sehari-hari buat makan, buat jajan, nambah-nambahin,” kata dia.
    Dian mengaku belum mengetahui mekanisme sekolah swasta gratis. Sejauh ini, ia hanya baru mendengar terkait program pendidikan itu dari berita dan omongan mulut ke mulut.
    Terlepas dari itu, Dian menaruh harapan besar kepada pemerintah agar semua program-program selalu mengutamakan rakyat bawah.
    “Baru dengar dari berita saja, dari namanya omongan orang sana sini gitu ya. Mudah-mudahan programnya berjalan,” katanya.
    Pendapat senada juga diutarakan Wulan. Ia mengatakan, KJP harus tetap ada untuk kebutuhan dasar anak-anaknya membeli keperluan sekolah.
    “Ya harus tetap ada kan apalagi kan kasian kalau Bapaknya resign (kena PHK), kan kasian anaknya. Kita (saya) saja usaha dagang-dagang, bantu (suami),” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, program sekolah swasta gratis bukan ditujukan untuk anak-anak dari kalangan keluarga yang mampu.
    Ima menuturkan, program sekolah swasta gratis ini rencananya akan direalisasikan pada Juli 2025 dan menyasar anak-anak dari keluarga tak mampu.
    “Yang harus menjadi catatan bahwa ini (program sekolah swasta gratis) bukan untuk kalangan mampu,” ujar Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
    Nantinya, selain biaya sekolah yang gratis, Pemprov akan menambah bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah seperti seragam serta buku.
    “Ini hanya untuk yang memang dia terdaftar sebagai golongan yang tidak mampu, misal satu sekolah kuota 200, 100 orang yang dibiayai Pemda, itu yang akan diberikan,” paparnya.
    Mekanisme pemberian bantuan sosial perlengkapan sekolah itu masih dievaluasi apakah nanti berupa uang atau barang.
    “Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Hanya untuk Menengah ke Bawah Megapolitan 9 November 2024

    Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Hanya untuk Menengah ke Bawah Megapolitan 9 November 2024

    Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Hanya untuk Menengah ke Bawah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta tengah gencar menekankan pentingnya pendidikan yang merata di Jakarta tanpa memandang kelas ekonomi.
    Agar anak-anak, khususnya dari kalangan tak mampu, mendapatkan pendidikan hingga tuntas, Pemprov dan DPRD segera menghadirkan program
    sekolah
    swasta gratis di Jakarta yang rencananya dimulai pada Juli 2025.
    Program ini akan diberikan kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) swasta.
    Pembahasan mengenai program
    sekolah swasta gratis
    telah berlangsung sejak dua tahun lalu di Komisi E DPRD Jakarta. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah.
    Ima menegaskan bahwa anak-anak yang berhak mendapatkan program ini adalah mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.
    “Yang harus menjadi catatan bahwa ini (program
    sekolah swasta gratis di Jakarta
    ) bukan untuk kalangan mampu,” ujar Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
    Nantinya, selain biaya sekolah yang gratis, Pemprov akan menambah bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah seperti seragam dan buku.
    Dengan bantuan tersebut, anak-anak dari keluarga tak mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa memikirkan biaya apa pun.
    Mekanisme pemberian bantuan sosial perlengkapan sekolah itu saat ini masih dievaluasi oleh Pemprov dan DPRD.
    “Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain,” imbuh dia.
    Karena sasarannya anak-anak ekonomi kelas menengah ke bawah, klasifikasi sekolah swasta gratis juga perlu dipetakan di kawasan yang padat penduduk.
    Pemprov dan DPRD akan memastikan di kawasan itu tidak banyak orangtua dari kalangan mampu yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
    “Pertama, sekolah swasta tersebut memang (berada) di wilayah padat penduduk. Yang kondisi wilayahnya banyak orang susahnya. Yang kedua, tidak ada orang mampu yang sekolah di tempat tersebut, itu yang jadi prioritas,” ucapnya.

    Ima menuturkan, klasifikasi sekolah swasta akan dipetakan sesuai tingkatan atau grade sekolah.
    Sekolah
    swasta “high class” dipastikan tak ikut kerja sama.
    Terlepas dari itu, sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov Jakarta terkait program ini harus bisa menjamin setiap anak mendapat pendidikan yang adil.
    “Walaupun anak tersebut (sekolah) gratis, tapi harus dapat pendidikan yang layak,” ucapnya.
    Ima juga meminta guru-guru bersikap adil dan tidak membeda-bedakan murid, sekalipun siswa tersebut peserta program sekolah gratis.
    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Jakarta Purwosusilo mengatakan, target pemerintah untuk program sekolah swasta gratis adalah klaster 1 hingga klaster 3, bukan klaser 4 dan 5.
    Sekolah swasta klaster 4 dan klaster 5 yang sudah dinilai sebagai sekolah swasta elite, tidak termasuk dalam program ini.
    Kriteria sekolah swasta yang menjadi target sekolah gratis antara lain bersedia bekerja sama lalu menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat selama tiga tahun terakhir tanpa terputus.
    Kemudian, peserta didik memiliki NIK Jakarta dan jumlah peserta didik di sekolah tersebu minimal 60 orang per satuan pendidikan sesuai regulasi BOS.
    Selain itu, telah terselenggara proses belajar-mengajar tanpa ada kelas yang terputus.
    “Kalau SD berarti kelas 1 sampai 6 ada lengkap. Begitu juga SMP kelas 7 sampai 9 dan SMA atau SMK kelas 10 sampai 12,” kata Purwo.
    DPRD Jakarta dan Pemprov telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
    Total anggaran untuk program sekolah swasta gratis dan bantuan biaya perlengkapan sekolah Rp 2,3 triliun.
    Jika dirinci, Rp 1,6 triliun untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta dan Rp 700 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah.
    “Anggaran Rp 1,6 triliun, tapi ada tambahan Rp 700 miliar untuk yang itu tadi. Nanti berupa bantuan seragam dan buku-buku itu, mungkin kita sebutnya KJP-nya juga,” ujar Ima.
    Ia mengatakan, anggaran tambahan tersebut harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan, seperti pembelian seragam dan alat-alat sekolah.
    Ima tidak ingin KJP disalahgunakan kembali. Sebab temuan di lapangan, KJP malah digunakan untuk membayar cicilan motor, membeli kebutuhan sembako dan sebagainya.
    “Jadi kami lebih memprioritaskan untuk keperluan sekolah,” kata Ima.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekolah Gratis bagi Anak Jakarta Sudah di Depan Mata Megapolitan 8 November 2024

    Sekolah Gratis bagi Anak Jakarta Sudah di Depan Mata Megapolitan 8 November 2024

    Sekolah Gratis bagi Anak Jakarta Sudah di Depan Mata
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengumumkan bahwa semua siswa di Jakarta akan dapat menikmati fasilitas pendidikan tanpa biaya alias gratis.
    Program ini diberikan kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) swasta.
    Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas khususnya bagi keluarga anak dengan latar belakang ekonomi tak mampu.
    Pemprov Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah membahas program tersebut.
    Hasilnya, keduanya sepakat bahwa program sekolah gratis untuk siswa SD hingga SMA swasta di Jakarta akan dimulai pada Juli 2025.
    “Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri, swasta,” ungkap Ketua DPRD Jakarta Khoirudin melalui siaran pers, Jumat (1/11/2024).
    DPRD dan Pemprov Jakarta juga menyepakati nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
    Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi dengan Khoirudin bersama tiga wakilnya, Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Basri Baco.
    Program sekolah gratis ini menyasar satuan pendidikan dengan
    grade
    C dan D, bukan A dan B yang sebagian besar siswanya berasal dari keluarga mampu.
    Pemprov Jakarta telah mendata klasifikasi sekolah swasta yang akan diajak kerja sama dalam program sekolah swasta gratis.
    Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta menyatakan akan menggandeng 2.900 sekolah swasta untuk berpartisipasi dalam program tersebut.
    Di sisi lain, ada 495 sekolah swasta di Jakarta yang tidak diikutsertakan dalam program karena tidak menerima dana BOS dan termasuk sekolah elite.
    Sebelum menggodok lebih jauh, Pemprov Jakarta telah meminta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan agar pemilihan sekolah swasta dalam program ini tepat sasaran.
    Pelaksana (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Purwosusilo menyatakan bahwa sekolah-sekolah yang ikut dalam program sekolah swasta gratis 2025 tidak boleh memungut biaya apa pun dari siswa.
    “Konsep sekolah swasta gratis itu biaya pendidikannya ditanggung. Sekolah tidak boleh memungut biaya apa pun dari siswa,” ujar Purwo.
    Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, total anggaran untuk program sekolah swasta gratis dan bantuan biaya perlengkapan sekolah mencapai Rp 2,3 triliun.
    Secara terperinci, Rp 1,6 triliun dialokasikan untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta, dan Rp 700 miliar untuk bantuan perlengkapan sekolah.
    “Anggaran Rp 1,6 triliun, tapi ada tambahan Rp 700 miliar untuk itu tadi. Nanti berupa bantuan seragam dan buku-buku juga, mungkin kita sebut KJP-nya juga,” ujar Ima.
    Anggaran tambahan tersebut harus digunakan untuk kebutuhan pendidikan, seperti pembelian seragam dan alat-alat sekolah.
    Ima tidak ingin KJP disalahgunakan kembali karena ditemukan kasus di lapangan bahwa KJP digunakan untuk membayar cicilan motor, membeli kebutuhan sembako, dan lain sebagainya.
    “Itu banyak terjadi (disalahgunakan). Kami ingin mendidik masyarakat bahwa KJP itu sebenarnya untuk menunjang mereka di pendidikan,” ucapnya.
    Siswa penerima program sekolah swasta gratis di Jakarta juga kemungkinan akan mendapatkan bantuan biaya perlengkapan sekolah.
    Mekanisme pemberian bantuan sosial untuk perlengkapan sekolah ini masih dievaluasi.
    “Mekanismenya masih dievaluasi terus, tapi kalau saran saya tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan untuk seragam dan alat sekolah, enggak dipakai untuk yang lain,” kata Ima.
    Ima mencontohkan, jika sebuah sekolah swasta memiliki kuota peserta didik sebanyak 200 dan 100 siswa dibiayai secara gratis maka hanya 100 siswa tersebut yang berhak mendapat bantuan.
    Dengan demikian, siswa dari keluarga mampu tetap harus membayar biaya pendidikan sendiri tanpa bantuan dari pemerintah.
    “(Yang mampu) tetap bayar, hanya yang tidak mampu kami akomodasi. Banyak yang kondisinya putus sekolah, yang ijazahnya tertahan itu yang diakomodasi,” tuturnya.
    (Reporter: Firda Janati, Ruby Rachmadina | Editor: Akhdi Martin Pratama, Fitria Chusna Farisa, Irfan Maullana)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekolah swasta gratis tak terapkan zonasi dan batas usia

    Sekolah swasta gratis tak terapkan zonasi dan batas usia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sekolah swasta gratis tak terapkan zonasi dan batas usia
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 November 2024 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan sekolah swasta gratis tak melakukan peraturan zonasi dan batasan usia atau umur seperti di sekolah negeri.

    “Itu tidak ada (aturan zonasi dan batasan usia di sekolah swasta). Yang penting orang tersebut adalah tidak diterima di negeri dan terdaftar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” kata Ima di Jakarta, Kamis (7/11). 

    Bahkan, kata dia, kalau tidak terdaftar DTKS pun yang penting ada surat dari kelurahan setempat.

    Ima mengklarifikasi terkait pemberian kebutuhan siswa seperti tas, seragam dan sebagainya pada program sekolah swasta gratis. Ima menyebut, siswa yang mendapatkannya hanya dari golongan tak mampu.

    Selain itu, siswa yang bisa mendapatkan program sekolah swasta gratis juga hanyalah mereka yang berasal dari keluarga tak mampu.

    “Kalau yang mampu pasti bayar. Karena kondisinya yang kita targetkan adalah anak-anak yang memang tidak mampu,” katanya.
     

    Karena kalau anak mampu, kata dia, sudah dibiayai oleh orang tuanya. “Anak yang tidak mampu itu yang jadi prioritas kita. Karena kita harus menjalankan keadilan sosial,” kata Ima.

    Jika program tersebut mulai dijalankan pada Juli 2025, Ima berharap para guru tak membedakan antara siswa yang mendapat program sekolah gratis dengan siswa yang membayar.

    Sebab, kata dia, tujuan dari program tersebut adalah agar seluruh anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Apabila guru diketahui membeda-bedakan dalam memperlakukan siswa, Ima menyarankan agar pihak sekolah dapat menindak tegas hal tersebut.

    “Karena sebenarnya sekolah swasta ini banyak yang hidup segan mati tak mau, kondisi menengah bawah. Kalau, misalkan, mereka (guru) membedakan, itu perlu dievaluasi. Harus tindak gurunya secara tegas,” kata Ima.

    Sumber : Antara