Xcloud.id

Tag: Ima Mahdiah

  • Sudah ada rekomendasi KPK untuk penyesuaian tarif air

    Sudah ada rekomendasi KPK untuk penyesuaian tarif air

    Aliran air bersih dari PAM Jaya sudah masuk ke warga Kebon Kosong, Jakarta. HO-PAM Jaya

    Tim Transisi: Sudah ada rekomendasi KPK untuk penyesuaian tarif air
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah mengatakan keputusan penyesuaian tarif air bersih di Jakarta sudah melalui kajian dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Tadi dijelaskan sama Pak Arief Nasrudin (Dirut PAM Jaya) terkait kenaikan. Juga ada instruksi dari KPK dan Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi),” kata Ima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan tarif air di Jakarta belum mengalami penyesuaian sejak 2007 atau 18 tahun silam dan pada 2025 menjadi momentum yang tepat untuk menyesuaikan tarif. Terkait penyesuaian tarif air yang mendapat sorotan dari penghuni apartemen karena dianggap terlalu tinggi, Ima mengatakan respons itu wajar karena saat ini baru transisi.

    Ima mengaku mendapat laporan banyak pengelola apartemen yang memakai air tanah namun dikenakan tarif PAM kepada penghuninya.

    “Laporan yang masuk bahwa apartemen dan lain sebagainya itu setengahnya mengambil PAM dan setengahnya ngambil air tanah. Tapi mereka memakai tarif dari PAM. Ini yang seharusnya kan ditertibkan,” katanya.

    Ima juga mengungkapkan sudah menyampaikan hal ini kepada PAM Jaya dan diharapkan PAM dapat memberikan penjelasan secara rinci kepada seluruh penghuni apartemen agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan. Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menjelaskan rencananya untuk memasang meteran air di setiap unit apartemen agar penggunaan air tercatat dengan lebih transparan.

    “Sebenarnya kami sudah diskusi. Benar-benar ini input atau masukan kami nanti, ide kami bisa diterima. Sehingga ini tidak ada isu tentang masalah tarif yang akan dilakukan di apartemen,” kata dia.

    Ia menambahkan solusi terhadap permasalahan tarif ini sudah dipertimbangkan secara matang.

    “Kami memahami masukan dari berbagai pihak dan siap menerima input konstruktif untuk perbaikan. PAM Jaya adalah milik Pemprov DKI, yang bertugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI, Adjit Lauhatta, mempertanyakan dasar penetapan tarif yang sama untuk apartemen dan gedung komersial lainnya. Dalam surat yang diterima dari PAM Jaya, tarif air untuk apartemen disamakan dengan gedung bertingkat tinggi komersial dan pusat perbelanjaan, yakni Rp21.500 per meter kubik.

    “Fungsi dan peruntukannya berbeda. Apartemen adalah hunian, sementara gedung komersial dan pusat perbelanjaan berfokus pada kegiatan ekonomi,” kata Adjit.

    P3RSI mengajukan permintaan agar ada klarifikasi lebih lanjut terkait hal ini, karena tingginya tarif dianggap dapat membebani penghuni apartemen yang pada umumnya memiliki status hunian, bukan untuk keperluan komersial.

    Sumber : Antara

  • Berikut Info Pencairan, Jumlah Dana, dan Syarat Penerimanya

    Berikut Info Pencairan, Jumlah Dana, dan Syarat Penerimanya

    PIKIRAN RAKYAT – KJP Plus salah satu bantuan sosial yang diandalkan masyarakat oleh kalangan anak sekolah yang tidak mampu.Anak sekolah yang sudah terdaftar di DTKS nantinya, akan mendapatkan bantuan pendidikan dalam bentuk tunai.

    Kabar baiknya, KJP Plus Februari 2025 telah resmi cair sejak tanggal 4 lalu, dan sudah mulai diterima oleh anak sekolah atau para siswa-siswi disekolah.

    Penerima KJP Plus Februari 2025 adalah anak sekolah mulai dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, hingga PKBM.

    Syarat Penerima KJP Plus Februari 2025

    Untuk mendapatkan bantuan sosial KJP Plus Februari 2025, masyarakat harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, yakni:

    Terdaftar di DTKS Masih bersekolah Usia 6-21 tahun berdomisili di DKI Jakarta Berasal dari keluarga kurang mampu

    Selain itu, untuk bisa mendapatkan bantuan KJP Plus Februari 2025 masyarakat juga harus masuk beberapa kriteria lainnya seperti nilai raport rata-rata 70, kepribadian, sikap, dan nilai nonakademik.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Tim Transisi Pramono Anung- Rano Karno, Ima Mahdiah.

    Jumah Dana KJP Plus Februari 2025

    Jumlah dana yang cair berbeda-beda tergantung tingkat pendidikannya, berikut rinciannya:

    1. Anak Sekolah SD Rp250.000
    2. Anak Sekolah SMP Rp300.000
    3. Anak SMA Rp420.000
    4. Anak SMK Rp450.000
    5. PKBM Rp300.000

    Jumlah dana tersebut tidak akan diterima dalam bentuk tunai semua, anak sekolah hanya bisa tarik tunai Rp100.000 per bulan.

    Sisanya, anak sekolah atau siswa bisa membeli kebutuhan sekolah di mesin EDC ATM Bank Himbara seperti sepeda, kacamata, buku, tas dan lain sebagainya.

    Bantuan KJP Plus Februari 2025 ini akan langsung disalurkan ke rekening bank DKI, untuk itu silahkan cek pencairan.

    KJP Plus Februari 2025 telah diterima oleh 523.622 peserta didik yang identitasnya terdaftar di DTKS.

    Itulah tentang KJP Plus Februari 2025 yang resmi cair kepada anak sekolah dengan jumlah dana yang berbeda-beda, pastikan memenuhi persyaratan untuk mendapatkanya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Soal penyesuaian tarif air, Tim Transisi Pramono-Rano: Sudah ada rekomendasi KPK

    Soal penyesuaian tarif air, Tim Transisi Pramono-Rano: Sudah ada rekomendasi KPK

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Soal penyesuaian tarif air, Tim Transisi Pramono-Rano: Sudah ada rekomendasi KPK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 22:02 WIB

    Elshinta.com – Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah, menanggapi pernyataan terkait penyesuaian tarif air yang diberlakukan awal tahun ini. Ima menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui kajian dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih, tarif air di Jakarta belum mengalami penyesuaian sejak 2007 lalu.

    “Tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Arief (Dirut PAM Jaya, Arief Nasrudin), tadi kami berdiskusi terkait kenaikan. Itu juga memang ada instruksi dari KPK dan kajati juga, karena sudah 18 tahun tidak naik,” ujar Ima Mahdiah kepada wartawan, Kamis (6/2).

    Penyesuaian tarif air ini mendapat sorotan sorotan dari penghuni apartemen, yang merasa tarif baru tersebut terlalu tinggi. Tarif baru ini mulai diterapkan PAM Jaya per Januari 2025. Namun, Ima mendapat laporan banyak pengelola apartemen yang memakai air tanah namun dikenakan tarif PAM kepada penghuninya.

    “Tapi itu tadi ternyata banyaknya PPRS ya, apartemen dan lain sebagainya itu setengahnya ngambil PAM dan setengahnya ngambil air tanah. Tapi mereka memakai tarif dari PAM. Ini yang seharusnya kan ditertibkan dulu,” ungkap Ima.

    Ima juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan hal ini kepada Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin. Diharapkan, Arief dapat memberikan penjelasan secara rinci kepada seluruh penghuni apartemen agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungannya.

    “Nah kerugian ini yang akhirnya menjadi temuan di aparat penegak hukum. Nah itu tadi yang harus dijelaskan. Adanya mungkin oknum-oknum ya Pak di wilayah-wilayah itu yang harus segera dibereskan dan harus dijelaskan rinci kepada penghuni seluruh apartemen,” kata Ima.

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin mengatakan, pihaknya berencana memasang meteran air untuk setiap unit apartemen agar penggunaan air tercatat dengan lebih transparan.

    “Alhamdulillah ada solusi, sebenarnya kami sudah diskusi. Benar-benar ini input atau masukan kami nanti, ide kami bisa diterima gitu ya.  Sehingga ini tidak ada isu tentang masalah tarif yang akan dilakukan di apartemen,” katanya.

    Menurutnya, solusi terhadap permasalahan tarif ini sudah dipertimbangkan secara matang. “Kami memahami masukan dari berbagai pihak dan siap menerima input konstruktif untuk perbaikan. PAM Jaya adalah milik Pemprov DKI, yang bertugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Arief.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI, Adjit Lauhatta, mempertanyakan dasar penetapan tarif yang sama untuk apartemen dan gedung komersial lainnya. Dalam surat yang diterima dari PAM Jaya, tarif air untuk apartemen disamakan dengan gedung bertingkat tinggi komersial dan pusat perbelanjaan, yakni Rp21.500 per meter kubik.

    “Fungsi dan peruntukannya berbeda. Apartemen adalah hunian, sementara gedung komersial dan pusat perbelanjaan berfokus pada kegiatan ekonomi,” kata Adjit belum lama ini.

    P3RSI mengajukan permintaan agar ada klarifikasi lebih lanjut terkait hal ini, karena tingginya tarif dianggap dapat membebani penghuni apartemen yang pada umumnya memiliki status hunian, bukan untuk keperluan komersial.

    Sementara itu, PAM Jaya berjanji untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai masukan terkait kebijakan kenaikan tarif ini.

    Penerapan tarif baru itu telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Selain terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan air minum pada 2030.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ini alasan Pram-Doel pilih 40 sekolah swasta gratis untuk percontohan

    Ini alasan Pram-Doel pilih 40 sekolah swasta gratis untuk percontohan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah mengungkapkan alasan dipilihnya 40 sekolah swasta di DKI Jakarta yang akan menjadi percontohan program sekolah gratis pada tahap awal.

    “Jadi 40 sekolah itu dipilih yang pasti pertama kondisi lingkungannya itu tidak ada sekolah negeri. Itu udah otomatis,” kata Ima di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis.

    Lalu, alasan kedua yakni melihat apakah di sekolah tersebut banyak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sesuai data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tidak.

    “Kedua, sekolah tersebut banyak penerima KJP atau banyak yang tidak mampu. Jadi, itu yang menjadi fokus untuk sekolah gratis,” ujar Ima.

    Ima menyebut, timnya juga sudah mengantongi data peserta diri yang akan menjadi target program sekolah gratis di Jakarta.

    “Datanya sudah ada, tapi lebih teknisnya itu ada di Dinas Pendidikan. Tap,i itu nanti lebih rincinya, nanti biar Mas Pram dan Bang Doel yang akan sampaikan,” tuturnya.

    Tim transisi Pram-Doel optimistis program sekolah gratis di 40 sekolah itu akan dimulai di tahun ajaran baru 2025/2026.

    “Itu sedang dikebut sampai dengan bulan Juli. Nah, nanti kita semuanya bertahap sih. Iya optimistis karena sekolah gratis itu masuk ke quick wins (program percepatan) kita,” kata Ima.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Komunikasi Tim Transisi Pramono Anung dan Rano Karno, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim mengatakan sebanyak 40 sekolah swasta di DKI Jakarta akan menjadi percontohan program sekolah gratis pada tahap awal.

    Chico menjelaskan hal tersebut akan diterapkan dalam 100 hari pertama program kerja Pramono Anung dan Rano Karno saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    “Iya betul 40 sekolah. Intinya dari tim transisi hanya bisa bilang bahwa kita sudah urus nih 40 sekolah dengan Disdik. Tapi nama-nama sekolahnya belum bisa kita buka,” kata Chico di Jakarta, Rabu (5/2).

    Adapun program sekolah swasta gratis akan mulai dijalankan pada tahun ajaran 2025/2026. Pengesahan program ini akan diumumkan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2025.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono siapkan 40 program untuk Jakarta usai keliling belanja masalah

    Pramono siapkan 40 program untuk Jakarta usai keliling belanja masalah

    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno usai penganugerahan gelar kehormatan adat Betawi di Pondok Pesantren Putra Al Hamid Putra, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (1/2/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    Pramono siapkan 40 program untuk Jakarta usai keliling belanja masalah
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 19:59 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menyiapkan 40 program bagi Jakarta usai bersama wakilnya Rano Karno berkeliling untuk belanja masalah selama masa kampanye Pilkada.

    “Ada 40 program yang dipersiapkan. Nanti Bang Doel kalau mau menambahkan silakan. Kami sudah siap untuk itu karena janji selama kampanye,” kata Pramono usai diberikan gelar kehormatan “Abang” dari Majelis Kaum Betawi yang secara seremonial diberikan oleh Ketua Dewan Adat Fauzi Bowo alias Foke di Pondok Pesantren Putra Al Hamid Putra, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu.

    Pramono mempertimbangkan program tersebut berdasarkan hasil diskusi dan melihat permasalahan di Jakarta selama berkampanye dan menyosialisasikan visi-misi kepada warga.

    Pramono juga menegaskan program dan janji yang disiapkan tentunya merupakan hal yang bisa dikerjakan demi kebaikan Jakarta.

    “Selama sosialisasi, selama belanja masalah itu saya dan Bang Doel tidak pernah menjanjikan yang tidak bisa dikerjakan. Jadi semua hal adalah yang bisa dikerjakan. Sehingga itulah yang menjadi PR (pekerjaan rumah) saya dan Bang Doel,” jelas Pramono.

    Sebelumnya, Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah mengatakan, tim transisi memiliki agenda yang lebih spesifik, yaitu memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

    “Fokus tim transisi saat ini adalah mempersiapkan langkah-langkah konkret agar pemerintahan baru dapat langsung bekerja sejak hari pertama menjabat,” kata Ima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/1).

    Program prioritas yang dikerjakan mencakup isu-isu mendesak seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik.

    Sumber : Antara

  • Pramono Singgung ‘Work From Anywhere’ Tanggapi Usulan Soal 4 Hari Kerja di Jakarta

    Pramono Singgung ‘Work From Anywhere’ Tanggapi Usulan Soal 4 Hari Kerja di Jakarta

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, buka suara mengenai usulan yang dilontarkan anggota tim transisi, Nirwono Joga mengenai wacana empat hari kerja.

    “Dalam kesempatan ini, saya juga ingin meluruskan hal yang belum dan masih menjadi debatable. 

    Memang salah seorang anggota tim transisi pernah menyampaikan mengenai masa kerja yang empat hari,” kata Pramono saat syukuran kemenangan di Pantai Ancol, Jakarta Utara, Jumat (31/1/2025).

    Pramono menegaskan bahwa usulan itu belum menjadi keputusan yang akan diterapkannya saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta.

    “Saya ingin meluruskan bahwa itu belum menjadi keputusan. Sehingga kerja masih selama lima hari,” kata Pramono.

    Kendati begitu, Pramono menginginkan bisa menerapkan sistem kerja work from anywhere atau fleksibel dari mana saja.

    Pramono mengatakan, hal itu sebagaimana yang pernah diterapkannya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet.

     “Tetapi kami akan mendorong apa yang disebut dengan work from anywhere seperti yang selama ini saya lakukan ketika saya menjadi Sekretaris Kabinet,” kata Pramono.

    Sebelumnya, usulan empat hari kerja itu disampaikan Nirwono Joga saat diskusi bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta.

    Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah juga telah mengklarifikasi terkait hal tersebut.

    Ima menegaskan bahwa usulan tersebut bukan berasal dari tim transisi kendati Nirwono Joga memang bagian dalam tim tersebut.

    Namun, Ima menyebut usulan itu merupakan pandangan pribadi Nirwono Joga selaku Pakar Tata Kota yang disampaikannya dalam diskusi bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta.

    “Kami di Tim Transisi Pramono-Rano tidak pernah membahas ataupun mengusulkan kebijakan empat hari kerja. 

    Pandangan tersebut adalah hasil diskusi akademis yang disampaikan oleh Pak Nirwono Joga sebagai seorang pakar tata kota, bukan sebagai anggota tim transisi,” ujar Ima kepada media, Kamis (22/1/2025).

    Menurut Ima, usulan itu sebaiknya dipahami sebagai gagasan akademis yang ditujukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.

    Wanita yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jakarta itu menegaskan bahwa tim transisi memiliki agenda yang lebih spesifik, yaitu memastikan peralihan kepemimpinan berjalan lancar dan menyiapkan program-program prioritas yang dapat langsung dieksekusi setelah Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

    “Program prioritas kami mencakup isu-isu mendesak seperti penanganan banjir, transportasi publik, dan peningkatan kualitas layanan publik,” kata Ima.

    Kendati begitu, Ima mengapresiasi pandangan Nirwono Joga yang menyebut bahwa usulan ini telah diterapkan di beberapa negara maju untuk meningkatkan kesehatan mental dan produktivitas masyarakat.

    “Saya melihat usulan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut oleh seluruh stakeholder, tetapi tentu memerlukan kajian yang komprehensif dan melihat konteks Jakarta.

    Untuk saat ini, kami tegaskan kembali bahwa itu bukan bagian dari agenda tim transisi Pramono-Rano,” ujar Ima.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DPRD bentuk pansus percepat revisi perda guna akomodasi sekolah gratis

    DPRD bentuk pansus percepat revisi perda guna akomodasi sekolah gratis

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta membentuk panitia khusus untuk mempercepat revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan guna mengakomodasi program sekolah gratis di swasta maupun negeri.

    “Sekolah gratis ini juga merupakan program gubernur terpilih. Agar semua berjalan lancar harus didukung oleh regulasi sebagai payung hukum,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, program sekolah gratis di Jakarta di sekolah negeri maupun swasta dari SD sampai SMA memerlukan payung hukum.

    Untuk itu, DPRD berupaya merealisasikan dengan membentuk panitia khusus (pansus) dalam rangka mempercepat revisi Perda Pendidikan guna menjadi payung hukum sekolah gratis di Jakarta.

    “Ini tidak mudah. Untuk bisa menyelesaikan sesegera mungkin Perda Pendidikan. Makanya kita bentuk pansus Perda Pendidikan, biar dibahas khusus. Sehingga perda yang kita butuhkan untuk mewadahi, memayungi sekolah gratis bisa selesai,” kata dia.

    Khoirudin menambahkan bahwa program sekolah gratis di Jakarta diharapkan dapat terealisasikan untuk Tahun Ajaran 2025-2026 dan jika tidak sempat maka dapat dilaksanakan percobaan sekala kecil.

    “Walaupun belum seluruhnya bisa dilakukan. Nantinya penerapan sekolah gratis dapat ‘piloting’ terlebih dahulu,” katanya.

    Sebelumnya,Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel) menyebutkan program sekolah swasta gratis di Jakarta akan diuji coba terlebih dahulu.

    “Kemarin kami rapat tiga, empat kali dengan Dinas Pendidikan, mungkin akan dicoba, uji coba dulu,” kata Ketua Tim Transisi Pramono-Doel Ima Mahdiah.

    Kendati demikian, keputusan untuk menjalankan program ini atau tidak ada berada di tangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno.

    “Tapi balik lagi ini keputusan tetap di pak gubernur dan pak wakil gubernur,” ujar Ima seraya menambahkan pihaknya masih membahas mekanisme pelaksanaan sekolah swasta gratis.

    Terkait sekolah swasta gratis, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyatakan program ini tak hanya membiayai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), melainkan juga kebutuhan pribadi peserta didik.

    Namun, Disdik menyatakan masih menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah (Perda) tentang Sistem Pendidikan di Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Diuji Coba Juli 2025 Megapolitan 25 Januari 2025

    Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Diuji Coba Juli 2025 Megapolitan 25 Januari 2025

    Program Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Diuji Coba Juli 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta Sarjoko mengatakan, program
    sekolah swasta gratis
    akan diuji coba sebelum diterapkan secara merata di Jakarta.
    “Sekolah gratis akan dilaksanakan secara terbatas dengan
    piloting
    di beberapa sekolah dulu di tahun ajaran 2025/2026,” kata Sarjoko saat dikonfirmasi, Sabtu (25/1/2025).
    Kendati demikian, pelaksanaan uji coba program
    sekolah swasta gratis di Jakarta
    ini melihat sejumlah aspek, termasuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
    “Saat ini sedang disusun perangkat aturan yang diperlukan. Secara beriring mendorong percepatan Ranperda (Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah) Penyelenggaraan Pendidikan,” imbuh Sarjoko.
    Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta tengah gencar menekankan pentingnya pendidikan yang merata di Jakarta tanpa memandang kelas ekonomi.
    Agar anak-anak, khususnya dari kalangan tak mampu, mendapatkan pendidikan hingga tuntas, Pemprov dan DPRD segera menghadirkan program sekolah swasta gratis di Jakarta yang rencananya dimulai pada Juli 2025.
    Program ini akan diberikan kepada peserta didik di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) swasta.
    Pembahasan mengenai program sekolah swasta gratis telah berlangsung sejak dua tahun lalu di Komisi E DPRD Jakarta. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah.
    Ima menegaskan bahwa anak-anak yang berhak mendapatkan program ini adalah mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.
    “Yang harus menjadi catatan bahwa ini (program sekolah swasta gratis di Jakarta) bukan untuk kalangan mampu,” ujar Ima saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
    Nantinya, selain biaya sekolah yang gratis, Pemprov akan menambah bantuan sosial berupa perlengkapan sekolah seperti seragam dan buku.
    Dengan bantuan tersebut, anak-anak dari keluarga tak mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa memikirkan biaya apa pun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, identifikasi korban kebakaran hingga sekolah gratis

    DKI kemarin, identifikasi korban kebakaran hingga sekolah gratis

    Jakarta (ANTARA) –

    Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta yang terjadi pada Jumat (24/1) masih layak untuk disimak kembali hari ini, antara lain RS Polri identifikasi tiga jenazah korban kebakaran Glodok hingga program sekolah swasta gratis.

    Berikut rangkumannya:

    1. RS Polri berhasil identifikasi tiga jenazah korban kebakaran Glodok

    Jakarta (ANTARA) – Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri (RS Polri) berhasil mengidentifikasi tiga dari 14 korban yang dilaporkan hilang akibat kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, pada Rabu (15/1).

    “Pada hari ini, tim gabungan sementara berhasil mengidentifikasi tiga korban dari 14 korban yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya,” kata Kepala RS Polri Brigjen Polisi Prima Heru Yulihartono saat konferensi pers di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Tim Transisi Pram-Doel sebut sekolah swasta gratis akan diuji coba

    Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel) menyebutkan program sekolah swasta gratis di Jakarta akan diuji coba terlebih dahulu.

    “Kemarin kami rapat tiga, empat kali dengan Dinas Pendidikan, mungkin akan dicoba, uji coba dulu,” kata Ketua Tim Transisi Pramono-Doel Ima Mahdiah di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Gulkarmat DKI imbau masyarakat cek listrik sebelum tinggalkan rumah

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengimbau kepada masyarakat yang ingin berlibur di akhir pekan panjang (long weekend) untuk memeriksa kelistrikan sebelum meninggalkan rumah.

    Satriadi mengatakan imbauan ini penting untuk diterapkan terutama bagi masyarakat yang menghuni di kawasan permukiman padat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Pengelola gedung di Jakarta harus tingkatkan sistem proteksi kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta agar pengelola gedung bertingkat di Jakarta harus meningkatkan sistem proteksi kebakaran untuk memberikan keselamatan kepada masyarakat mengingat masih banyak yang belum sesuai standar.

    “Kebakaran tidak hanya berisiko bagi pemilik atau pengelola, tetapi juga dapat membahayakan orang lain,” kata Mujiyono di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Nelayan dan pedagang ikan Muara Angke dukung pembatasan impor ikan

    Jakarta (ANTARA) – Nelayan dan pedagang ikan di Muara Angke, Jakarta Utara mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membatasi impor ikan impor terutama ikan salem atau makarel dari China pada Januari dan Februari 2025.

    “Kami tentu mendukung sekali kebijakan ini karena kehadiran ikan impor jenis salem membuat harga ikan lokal turun,” kata nelayan Muara Angke, Kariadi di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tim Transisi Pram-Doel sebut sekolah swasta gratis akan diuji coba

    Tim Transisi Pram-Doel sebut sekolah swasta gratis akan diuji coba

    Jakarta (ANTARA) – Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel) menyebutkan program sekolah swasta gratis di Jakarta akan diuji coba terlebih dahulu.

    “Kemarin kami rapat tiga, empat kali dengan Dinas Pendidikan, mungkin akan dicoba, uji coba dulu,” kata Ketua Tim Transisi Pramono-Doel Ima Mahdiah di Jakarta, Jumat.

    Kendati demikian, keputusan untuk menjalankan program ini atau tidak ada, berada di tangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno.

    “Tapi balik lagi ini keputusan tetap di pak gubernur dan pak wakil gubernur,” ujar Ima seraya menambahkan pihaknya masih membahas mekanisme pelaksanaan sekolah swasta gratis.

    Terkait sekolah swasta gratis, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyatakan program ini tak hanya membiayai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), melainkan juga kebutuhan pribadi peserta didik.

    Namun, Disdik menyatakan masih menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah (Perda) tentang Sistem Pendidikan di Jakarta.

    Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI telah sepakat memasukkan program sekolah swasta gratis dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) sebesar Rp2,3 triliun. Selanjutnya, regulasi ini menunggu persetujuan gubernur terpilih.

    Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menargetkan regulasi atau payung hukum berupa rancangan peraturan daerah (raperda) untuk mengatur program sekolah gratis selesai pada akhir Januari 2025.

    Dia mengatakan pembahasan raperda tersebut terus dikebut karena program sekolah gratis di Jakarta akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2025. Dengan demikian, aturan yang mengatur hak, kewajiban hingga sanksi harus sudah tersedia sebelum tahun ajaran baru.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025