Xcloud.id

Tag: Ima Mahdiah

  • Pramono jelaskan alasan maraknya kebakaran meski ada APAR per RT

    Pramono jelaskan alasan maraknya kebakaran meski ada APAR per RT

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan alasan masih banyaknya kebakaran yang terjadi meskipun program satu RT satu alat pemadam api ringan (APAR) sudah berjalan di ibu kota.

    Menurut dia, situasi di lapangan menjadi penyebab kebakaran tak terbendung. Salah satunya kebakaran di Tamansari, Jakarta Barat, yang terjadi karena lingkungan padat dan angin kencang.

    “Masih berjalan. Hanya memang dalam kondisi seperti ini, apalagi yang kebakar kebanyakan plastik, sampah, dan sebagainya, pasti nggak terkejar. Apalagi dengan kepadatan dan kemarin saya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Damkar, apinya itu cepat sekali karena angin,” ujar Pramono di Jakarta Barat, Selasa.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan program satu RT satu APAR harus terus dijalankan untuk mencegah kebakaran.

    Selain pengadaan APAR, dia mengatakan penyediaan hydrant di lokasi padat penduduk juga dapat dilakukan.

    Hanya saja, lanjut dia, pengadaan hydrant tidak dapat dilakukan sembarangan. Perlu dipastikan titik-titik yang dapat menyediakan air untuk pengadaan hydrant tersebut.

    “Memang harus dicek terlebih dahulu, kira-kira cocoknya hydrant atau APAR,” tutur Ima.

    Seperti diketahui, Pramono sebelumnya telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang satu rukun tetangga (RT) satu alat pemadam kebakaran ringan (APAR) untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Jakarta.

    Ditargetkan pada Agustus 2025, setiap RT di wilayah Jakarta dapat memiliki masing-masing satu APAR.

    Kendati demikian, Pramono belum merinci berapa jumlah RT di Jakarta yang sudah memiliki apar sampai dengan saat ini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program “Satu RT satu APAR” harus tetap berjalan untuk cegah kebakaran

    Program “Satu RT satu APAR” harus tetap berjalan untuk cegah kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan program “Satu RT Satu Alat Pemadam Api Ringan (APAR)” harus terus dijalankan untuk mencegah kebakaran.

    “Program ‘Satu RT Satu APAR’ memang harus terus dijalankan, apalagi khususnya di kondisi yang padat penduduk,” ujar Ima saat dijumpai di lokasi kebakaran Tamansari, Jakarta Barat, Senin.

    Selain pengadaan APAR, Ima mengatakan penyediaan hidran di lokasi padat penduduk juga dapat dilakukan. Hanya saja, pengadaan hidran tak bisa sembarang dilakukan karena perlu dipastikan titik-titik yang dapat menyediakan air untuk pengadaan hidran.

    “Memang harus di crosscheck terlebih dahulu, kira kira cocoknya hidran atau APAR,” kata Ima.

    Saat meninjau lokasi kebakaran, beberapa warga juga mengeluhkan soal sulitnya mobil pemadam kebakaran (damkar) untuk menjangkau lokasi karena keterbatasan lokasi dan banyaknya kabel listrik yang menjuntai.

    Namun, kata Ima, persoalan itu perlu menjadi catatan dan pembelajaran bagi pihak Damkar agar bisa melakukan penanggulangan kebakaran sejak awal.

    “Beberapa masyarakat menyampaikan terkait adanya kesulitan ketika mobil damkar masuk karena kondisi kabel, jalanan yang agak kecil. Ini bisa menjadi pelajaran juga buat damkar agar kita bisa menanggulangi dari awal,” kata Ima.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Revisi Tunjangan DPRD Jakarta Masih Digodok, Dewan: Kalau Cepat-cepat, Salah Lagi Megapolitan 8 September 2025

    Revisi Tunjangan DPRD Jakarta Masih Digodok, Dewan: Kalau Cepat-cepat, Salah Lagi Megapolitan 8 September 2025

    Revisi Tunjangan DPRD Jakarta Masih Digodok, Dewan: Kalau Cepat-cepat, Salah Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    DPRD Jakarta menegaskan, rencana revisi tunjangan rumah anggota dewan sebesar Rp 70 juta masih dalam tahap pembahasan.
    Wakil Ketua DPRD Jakarta Basri Baco meminta masyarakat bersabar karena keputusan terkait revisi tersebut tidak bisa diambil secara tergesa-gesa.
    “Masih dalam proses, sabar. Nanti, kalau cepat-cepat, ke buru-buru salah lagi. Nanti, Dewan kena kesalahan lagi. Jadi, teman-teman wartawan jangan provokasi juga ya. Tidak mungkin cepat-cepat, nanti salah lagi,” ujar Baco di Gedung DPRD Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Menurut Baco, seluruh fraksi DPRD telah sepakat untuk mengevaluasi besaran tunjangan rumah. Namun, ia menegaskan keputusan final tetap harus melalui koordinasi dengan Gubernur Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
    “Prinsipnya, dewan sudah bersepakat akan atau siap mengevaluasi mengenai tunjangan tersebut dan akan berkoordinasi dengan pihak gubernur dan pihak Kemendagri karena kan tidak bisa sendiri,” jelasnya.
    Baco menambahkan, penetapan seluruh tunjangan yang diterima anggota DPRD bukan kewenangan dewan semata, melainkan ditetapkan oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait.
    “Semua tunjangan yang dewan dapat itu kan yang menetapkan bukan dewan, tetapi yang menetapkan adalah pemerintah gubernur dan Kementerian Keuangan,” lanjutnya.
    Isu tunjangan DPRD kembali mencuat setelah publik mengetahui anggota dewan menerima tunjangan rumah sebesar Rp 70,4 juta per bulan.
    Sementara itu, pimpinan DPRD menerima tunjangan lebih besar, yakni Rp 78,8 juta per bulan.
    Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur  Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 yang diteken oleh mantan Gubernur Anies Baswedan.
    Besarnya angka tunjangan ini menuai kritik keras, terutama dari kalangan mahasiswa. Mereka menilai nominal tersebut terlalu tinggi, bahkan melampaui tunjangan yang diterima anggota DPR RI.
    Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah merespons desakan publik dengan menyatakan bahwa lembaganya akan mengevaluasi besaran gaji dan tunjangan.
    Ia menegaskan, anggota dewan juga mengembalikan gaji serta tunjangan yang diterima kepada masyarakat melalui kerja advokasi dan penyerapan aspirasi.
    “Kami juga sudah mempublikasikan gaji, tunjangan, dan laporan keuangan secara rutin agar masyarakat bisa melihat langsung,” kata Ima, Rabu (4/9/2024).
    Ke depan, tunjangan rumah anggota DPRD Jakarta akan disesuaikan dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono angkat bicara soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI

    Pramono angkat bicara soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo angkat bicara terkait tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang diketahui mencapai Rp70 juta per bulan.

    Mengenai tunjangan tersebut, dia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak DPRD DKI Jakarta.

    “Saya sudah berkomunikasi dengan DPRD Jakarta, dan mereka hari ini akan mengadakan rapat untuk itu. Tentunya kewenangan, keputusan ini sepenuhnya ada di DPRD Jakarta,” kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Senin.

    Sebagai informasi, dasar tunjangan perumahan anggota DRPD DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2022 yang menjadi perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2017.

    Aturan itu menyebutkan jika pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi pimpinan DPRD, maka tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang setiap bulan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.

    Kemudian, besaran tunjangan anggota DPRD DKI diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022.

    Tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD DKI ditetapkan sebesar Rp78,8 juta per bulan, termasuk pajak. Sementara bagi anggota DPRD DKI, tunjangan perumahan yang diberikan sebesar Rp 70,4 juta per bulan.

    Sebelumnya pada Kamis (2/9), Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

    Dalam unjuk rasa tersebut, AMPSI menyampaikan tiga poin tuntutan, yaitu:

    1. Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar dari pada DPR RI.

    2. Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

    3. Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.

    Menanggapi tuntutan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyatakan akan transparan atau terbuka terkait gaji dan tunjangan yang diterima oleh para anggota dewan.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan pihaknya sepakat melakukan evaluasi terkait gaji dan tunjangan anggota dewan. Dia juga mengungkapkan seluruh fraksi tidak keberatan jika dilakukan penyesuaian terhadap gaji dan tunjangan tersebut.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banggar DKI Minta Pemprov Pangkas Belanja Tak Urgen, Fokus ke Banjir-Macet

    Banggar DKI Minta Pemprov Pangkas Belanja Tak Urgen, Fokus ke Banjir-Macet

    Jakarta –

    Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas belanja barang dan jasa yang tidak mendesak dalam Rancangan APBD 2026. Menurutnya, anggaran bisa difokuskan untuk menyelesaikan masalah krusial seperti banjir dan kemacetan di Ibu Kota yang perlu penanganan serius.

    “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Program-program yang tidak urgent untuk tahun 2026 sebaiknya ditunda agar fokus anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak,” kata Ima dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).

    Di sisi lain, Ima juga menekankan pentingnya memasukkan realisasi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam perencanaan anggaran 2026. Sebab, hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan mandate kepemimpinan.

    “Janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat harus menjadi bagian integral dari perencanaan anggaran. Ini adalah wujud nyata komitmen kita terhadap masyarakat Jakarta,” ujarnya.

    Berdasarkan usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur APBD DKI Jakarta 2026 mencapai Rp 94,85 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 2,98 triliun dari Perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp 91,86 triliun.

    Ia merinci, anggaran terdiri dari Pendapatan Daerah Rp 85,27 triliun, Belanja Daerah Rp 87,29 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp 9,57 triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp 7,55 triliun. Alokasi mandatory spending telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan belanja pendidikan mencapai 24,63 persen (di atas minimum 20 persen), belanja kesehatan 18,94 persen, dan belanja infrastruktur 40,23 persen (di atas minimum 40 persen sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022).

    Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 akan segera didalami bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta sebelum dibahas secara komprehensif oleh Badan Anggaran. Ima Mahdiah berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan berlangsung transparan dan menghasilkan anggaran yang benar-benar pro-rakyat.

    “Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal proses penyusunan APBD agar setiap program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta,” ujarnya.

    (bel/eva)

  • Ima Mahdiah dorong efisiensi belanja barang dan jasa dalam APBD DKI Jakarta 2026

    Ima Mahdiah dorong efisiensi belanja barang dan jasa dalam APBD DKI Jakarta 2026

    Ima Mahdiah dorong efisiensi belanja barang dan jasa dalam APBD DKI Jakarta 2026

    Ima Mahdiah dorong efisiensi belanja barang dan jasa dalam APBD DKI Jakarta 2026
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 19:26 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026.  Hal ini disampaikan dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

    Dalam kesempatan tersebut, Ima Mahdiah mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi lebih intensif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperoleh harga satuan yang kompetitif dan tidak melebihi harga pasaran. Langkah strategis ini diperkirakan dapat menghasilkan penghematan signifikan sebesar 20-30 persen dari total belanja barang dan jasa. 

    “Dengan penghematan yang optimal, dana tersebut dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih prioritas bagi masyarakat Jakarta, terutama dalam penyediaan modal usaha dan penciptaan lapangan kerja,” ungkap Ima Mahdiah.

    Ima Mahdiah menegaskan bahwa hasil penghematan anggaran harus diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan mendasar yang dihadapi warga Jakarta, khususnya dalam pengentasan kemacetan dan penanggulangan banjir. Kedua isu ini merupakan prioritas utama yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan. 

    “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Program-program yang tidak urgent untuk tahun 2026 sebaiknya ditunda agar fokus anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak,” tegas Ima Mahdiah.

    Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Ima Mahdiah juga menekankan pentingnya memasukkan realisasi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam perencanaan anggaran 2026. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan mandate kepemimpinan. 

    “Janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat harus menjadi bagian integral dari perencanaan anggaran. Ini adalah wujud nyata komitmen kita terhadap masyarakat Jakarta,” tambah Ima Mahdiah.

    Berdasarkan usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur APBD DKI Jakarta 2026 mencapai Rp94,85 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp2,98 triliun dari Perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun. Rincian anggaran terdiri dari Pendapatan Daerah Rp85,27 triliun, Belanja Daerah Rp87,29 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp9,57 triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp7,55 triliun. Alokasi mandatory spending telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan belanja pendidikan mencapai 24,63 persen (di atas minimum 20 persen), belanja kesehatan 18,94 persen, dan belanja infrastruktur 40,23 persen (di atas minimum 40 persen sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022).

    Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 akan segera didalami bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta sebelum dibahas secara komprehensif oleh Badan Anggaran. Ima Mahdiah berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan berlangsung transparan dan menghasilkan anggaran yang benar-benar pro-rakyat. 

    “Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal proses penyusunan APBD agar setiap program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta,” pungkas Ima Mahdiah.

    Sumber : Elshinta.Com

  • DPRD minta efisiensi belanja barang dan jasa dalam APBD DKI 2026

    DPRD minta efisiensi belanja barang dan jasa dalam APBD DKI 2026

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta efisiensi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026.

    “Dengan penghematan yang optimal, dana tersebut dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih prioritas bagi masyarakat Jakarta, terutama dalam penyediaan modal usaha dan penciptaan lapangan kerja,” kata Ima di Jakarta, Selasa.

    Ima mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan hal tersebut dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

    Dalam kesempatan tersebut, Ima Mahdiah mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi lebih intensif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperoleh harga satuan yang kompetitif dan tidak melebihi harga pasaran.

    Langkah strategis ini kata dia, diperkirakan dapat menghasilkan penghematan signifikan sebesar 20-30 persen dari total belanja barang dan jasa.

    Ima menegaskan bahwa hasil penghematan anggaran harus diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan mendasar yang dihadapi warga Jakarta, khususnya dalam penyelesaian kemacetan dan penanggulangan banjir.

    Kedua isu itu merupakan prioritas utama yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.

    “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Program-program yang tidak ‘urgent’ (mendesak) untuk tahun 2026 sebaiknya ditunda agar fokus anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Ima Mahdiah juga menekankan pentingnya memasukkan realisasi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam perencanaan anggaran 2026.

    Berdasarkan usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur APBD DKI Jakarta 2026 mencapai Rp94,85 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp2,98 triliun dari Perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun.

    Rincian anggaran terdiri dari Pendapatan Daerah Rp85,27 triliun, Belanja Daerah Rp87,29 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp9,57 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan Rp7,55 triliun.

    Alokasi “mandatory spending” telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan belanja pendidikan mencapai 24,63 persen di atas minimum 20 persen, belanja kesehatan 18,94 persen dan belanja infrastruktur 40,23 persen di atas minimum 40 persen sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022.

    Mandatory spending (belanja wajib) adalah pengeluaran pemerintah yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, dan biasanya memiliki alokasi anggaran yang tetap atau minimal.

    Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 akan segera didalami bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta sebelum dibahas secara komprehensif oleh Badan Anggaran.

    Ima Mahdiah berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan berlangsung transparan dan menghasilkan anggaran yang benar-benar pro-rakyat.

    “Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal proses penyusunan APBD agar setiap program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta,” kata Ima.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN UID Jakarta Raya raih dua penghargaan ajang DKJ Awards 2025

    PLN UID Jakarta Raya raih dua penghargaan ajang DKJ Awards 2025

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyerahkan penghargaan DKJ Award 2025 kepada Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 11/7 (Foto : PLN UID Jakarta Raya)

    PLN UID Jakarta Raya raih dua penghargaan ajang DKJ Awards 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Komitmen PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan kembali membuahkan hasil manis. Pada ajang Derap Kerjasama Jakarta (DKJ) Awards 2025 yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/07), PLN UID Jakarta Raya meraih dua penghargaan untuk kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

    Penghargaan di bidang Pendidikan diraih melalui program ELVIS (Electric Vehicle Conversion), sebuah inisiatif pengembangan kompetensi siswa dan guru SMK dalam konversi kendaraan listrik. Program ini merupakan hasil kolaborasi PLN UID Jakarta Raya dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang juga melibatkan SMKN 1, SMKN 26, serta SMKN 55 Jakarta.

    Sementara itu, kategori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dimenangkan melalui program Rumah Batik Palbatu, sebuah UMKM binaan PLN yang memproduksi batik kontemporer dengan melibatkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, penyintas kanker, dan ibu tunggal. Program ini berjalan atas kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi DKI Jakarta.

    General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin menyampaikan PLN siap mendukung visi dan misi Kota Jakarta dan program pemerintah dengan maksimal.

    “PLN tidak hanya hadir sebagai penyedia kelistrikan, namun juga support penuh pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Kami juga berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi masyarakat yang berkontribusi terhadap lingkungan dan sejalan dengan program pemerintah,” jelas Andy dalam keterangan tertulis.

    Pemprov DKI Jakarta mengapresiasi peserta yang dinilai sudah menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan, inovatif dan kreatif serta berdampak positif kepada kota Jakarta.

    Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan harapan ke depannya agar semakin banyak partisipan yang antusias untuk memberikan warna untuk transformasi Jakarta.

    “Saya berharap ke depannya semua pihak yang terlibat semakin antusias dengan semangat untuk mewujudkan wajah Jakarta lebih baik, lebih aman dan nyaman dari berbagai aspek, kita wujudkan Jakarta kota global dan berbudaya,” ucapnya.

    Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika, bersama Manager Komunikasi dan TJSL, Intan Nugrahani Putri, menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Wakil Gubernur, Rano Karno, serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah.

    “Hari ini kami menerima dua apresiasi sebagai bentuk pengakuan atas kolaborasi kami dengan dinas-dinas terkait. Kami ingin terus menjangkau tangan-tangan yang ingin menyalurkan kreasinya, menghadirkan transformasi, dan memberikan dampak nyata bagi Jakarta,” ujar Haris.

    DKJ Awards merupakan ajang penghargaan tahunan dalam rangka peringatan HUT ke-498 Kota Jakarta. Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong kolaborasi lintas sektor melalui program TJSL di bidang Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat guna memperkuat Jakarta sebagai kota yang inklusif dan berdaya. (*/Vit)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hadiri halal bihalal PDIP Jakarta, Pramono minta dikritik sekeras-kerasnya

    Hadiri halal bihalal PDIP Jakarta, Pramono minta dikritik sekeras-kerasnya

    Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP

    Hadiri halal bihalal PDIP Jakarta, Pramono minta dikritik sekeras-kerasnya
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 27 April 2025 – 22:28 WIB

    Elshinta.com – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel menghadiri acara halalbihalal dengan tema ‘Terimakasih Perjuangan Rakyat Jakarta’ di Jakarta Internasional Velodrome (JIV), Rawamangun, Jakarta Timur pada Minggu (27/4).

     

    Dalam sambutannya, Pramono meminta ribuan kader PDI Perjuangan untuk memberikan kritik masukan selama dirinya memimpin di Jakarta lima tahun ke depan. 

     

    Kritik agar disampaikan secara langsung maupun melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.

     

    “Kami mohon doanya. Kami mohon dukungannya. Kami mohon supportnya. Dan kami mohon kalau ada yang tidak sesuai. Di kritik sekeras-kerasnya. Bagi saya dan Bang Dul. Kritik adalah vitamin. Jangan ragu-ragu. Dan kalau ada apa-apa. Tolong disampaikan. Apakah langsung kepada saya dan Bang Doel atau melalui fraksi kita yang ada di DPRD Jakarta,” kata Pramono dalam sambutannya.

     

    Sementara itu, Rano mengatakan secara tegas bahwa dengan Pramono siap bekerja untuk membangun Jakarta lima tahun ke depan.

     

    “Perjuangan telah dimulai. Alhamdulillah tiga bulan saya bersama Pak Gub Ada di Balai kota dan insyaallah kita siap bekerja. Apakah anda mau bekerja? Mau bekerja? Siap bekerja?” ujar Rano.

     

    “Siap,” timpal ribuan kader PDIP.

     

    Sementara, Staf Khusus (Stafsus) Bidang Komunikasi Publik Gubernur Jakarta, Chico Hakim menyebutkan acara halalbihalal ini dalam rangka memperkuat sinergi, soliditas dalam menyikapi pemerintah di Jakarta lima tahun ke depan.

     

    “Ini hanya Halalbihalal internal PDI Perjuangan mempererat silahturahmi begitu selesai melewati masa kampanye, Alhamdulillah mas Pram dan Bang Doel diberi amanah warga Jakarta untuk memimpin yang kemudian belum sempat ada pertemuan dengan kader DPD PDIP DKI Jakarta suatu momentum silahturahmi yang harapannya untuk memperkuat sinergi, soliditas dalam rangka menyikapi jalannya pemerintahan di DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan untuk sama sama memberikan dukungan hingga kritikan,” ucap Chico.

     

    Sebagai informasi, hadir dalam acara tersebut di antaranya, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan; Darmadi Durianto; Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Adi Widaya alias Aming; Eks Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi; Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah; Agustina ‘Tina Toon’; Ida Mahmudah; Johnny Simanjuntak; dan lainnya.(ADP)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hadiri Halal Bihalal PDIP DKI, Pramono Minta Kader Tak Sungkan Kritik Pemerintahannya

    Hadiri Halal Bihalal PDIP DKI, Pramono Minta Kader Tak Sungkan Kritik Pemerintahannya

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta para kader PDIP untuk tak sungkan mengkritik pemerintahannya.

    Hal itu disampaikan Pram dalam sambutannya di acara halal bihalal yang digelar DPD PDIP DKI Jakarta.

    “Kami mohon doanya. Kami mohon dukungannya. Kami mohon supportnya. Dan kami mohon kalau ada yang tidak sesuai. Di kritik sekeras-kerasnya,” kata Pram di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025).

    Pram mengklaim bagi dirinya dan Rano Karno, kritik adalah vitamin 

    “Bagi saya dan Bang Doel. Kritik adalah vitamin. Jangan ragu-ragu. Dan kalau ada apa-apa. Tolong disampaikan.”

    “Apakah langsung kepada saya dan Bang Doel atau melalui fraksi kita yang ada di DPRD Jakarta,” ujarnya.

    “Selain Pram dan Rano, acara halal bihalal ini dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD DKI Jakarta diantaranya Hardiyanto Kenneth, Ima Mahdiah, Ida Mahmudah, Pantas Nainggolan dan sejumlah politisi PDIP lainnya.

    Termasuk Ketua DPD PDIP Jakarta, Ady Widjaja, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan dan Darmadi Durianto.

    Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Bidang Komunikasi Publik Gubernur Jakarta, Chico Hakim menyebut bahwa acara halalbihalal ini dalam rangka memperkuat sinergi dan soliditas dalam menyikapi pemerintah di Jakarta lima tahun ke depan.

    “Ini hanya halalbihalal internal PDI Perjuangan mempererat silahturahmi begitu selesai melewati masa kampanye.”

    “Alhamdulillah mas Pram dan Bang Doel diberi amanah warga Jakarta untuk memimpin yang kemudian belum sempat ada pertemuan dengan kader DPD PDIP DKI Jakarta,” kata Chico.

    (TribunJakarta)