Xcloud.id

Tag: Ika Puspitasari

  • Wali Kota Mojokerto Dorong Remaja Segera Rekam e-KTP, Pastikan Data Kependudukan Valid

    Wali Kota Mojokerto Dorong Remaja Segera Rekam e-KTP, Pastikan Data Kependudukan Valid

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus menggencarkan upaya tertib administrasi kependudukan (adminduk) melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) bersama pihak kelurahan. Salah satu kegiatan tersebut digelar di Kelurahan Surodinawan, dengan menghadirkan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

    Berdasarkan data Dispendukcapil, terdapat 81 warga Kelurahan Surodinawan yang hingga kini belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Mayoritas di antaranya merupakan remaja yang baru berusia 17 tahun. Untuk mempercepat capaian perekaman, Ning Ita—sapaan akrab Wali Kota—meminta pihak kelurahan, RT/RW, serta kader PKK aktif membantu mengoordinasikan warganya agar segera melakukan perekaman data.

    Dalam arahannya, Ning Ita menegaskan bahwa validitas data kependudukan menjadi kunci keberhasilan berbagai program pemerintah daerah. Data yang akurat akan memastikan setiap warga menerima manfaat pembangunan secara tepat sasaran.

    “Maka data administrasi kependudukan harus valid agar tidak ada warga yang terlewat dari penerima manfaat kebijakan,” ujar Ning Ita di hadapan perangkat kelurahan, RT/RW, dan kader PKK, Jumat (24/10/2025).

    Ia juga menyoroti pentingnya dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dan KTP sebagai dasar dalam berbagai layanan publik dan penyaluran bantuan sosial. Ning Ita mengimbau para remaja yang telah berusia 17 tahun segera melakukan perekaman e-KTP agar tidak tertinggal dari proses pendataan.

    “Banyak remaja yang sudah berusia 17 tahun tapi belum mau foto KTP karena merasa belum perlu. Padahal KTP itu sangat penting, tidak hanya untuk keperluan pribadi seperti membuat SIM, tapi juga untuk menjaga keakuratan data kependudukan di Kota Mojokerto,” katanya.

    Selain sosialisasi di kelurahan, Dispendukcapil Kota Mojokerto juga menjalankan program jemput bola ke sekolah-sekolah guna mempermudah perekaman KTP bagi pelajar. Bagi siswa yang bersekolah di luar kota, difasilitasi melalui perekaman kolektif di kelurahan.

    “Kalau sekolahnya di luar kota, bisa diatur perekaman bersama di kelurahan, misalnya hari Sabtu di luar jam sekolah. Tidak perlu datang ke MPP Gajah Mada, yang penting anak-anak mau difoto KTP agar data kependudukan segera valid,” jelasnya.

    Melalui sosialisasi ini, Pemkot Mojokerto berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan semakin meningkat. Data kependudukan yang valid akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan sasaran program pembangunan agar seluruh warga mendapat manfaatnya secara merata. [tin/beq]

  • Wali Kota Mojokerto Dorong Transformasi Posyandu Jadi Pusat Layanan 6 SPM

    Wali Kota Mojokerto Dorong Transformasi Posyandu Jadi Pusat Layanan 6 SPM

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari membuka kegiatan Pembinaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kantor Kelurahan Prajuritkulon, Jumat (24/10/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu enam bidang SPM serta para kader posyandu setempat.

    Dalam arahannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menjelaskan bahwa transformasi posyandu menjadi Posyandu 6 SPM merupakan amanat Permendagri Nomor 13, yang menegaskan perluasan fungsi posyandu dari layanan dasar primer menjadi wadah integrasi enam bidang pelayanan minimal.

    “Posyandu sekarang bertransformasi dari Posyandu ILP atau Integrasi Layanan Primer yang sebelumnya hanya mencakup dua bidang — kesehatan dan pendidikan — menjadi Posyandu 6 SPM. Transformasi ini bertujuan mempercepat tercapainya layanan dasar sesuai amanah regulasi,” ungkap Ning Ita.

    Ia menjelaskan, enam bidang SPM yang menjadi fokus pemerintah pusat meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta bidang sosial.

    “Posyandu tidak serta-merta menjalankan keenam bidang tersebut, melainkan berperan sebagai simpul integrasi layanan masyarakat. Melalui kader posyandu, masyarakat dapat memperoleh informasi dan terhubung dengan layanan di enam bidang SPM ini,” jelasnya.

    Transformasi menuju Posyandu 6 SPM diharapkan memperkuat peran kader dalam memperluas jangkauan layanan dasar, sehingga masyarakat memperoleh hak pelayanan publik secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi.

    Kegiatan pembinaan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam mendukung kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas layanan publik berbasis masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antar sektor dalam pembangunan daerah. [tin/beq]

  • Kota Mojokerto Masuki Tahap Akhir KI Awards 2025, Ning Ita: Komitmen Pemerintahan Terbuka dan Inklusif

    Kota Mojokerto Masuki Tahap Akhir KI Awards 2025, Ning Ita: Komitmen Pemerintahan Terbuka dan Inklusif

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan Kota Mojokerto dalam tahap akhir penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KI) Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur.

    Dalam tahapan akhir penilaian tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan langsung berbagai upaya dan inovasi Pemkot Mojokerto dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka, inklusif, dan berdaya saing. Kegiatan dilakukan secara daring bersama jajaran Komisioner KI Jawa Timur.

    “Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya memastikan seluruh layanan informasi publik dapat diakses secara mudah, cepat, dan merata. Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel,” ungkapnya, Kamis (23/10/2025).

    Ning Ita (sapaan akrab, red) menjelaskan bahwa, Pemkot Mojokerto telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan keterbukaan informasi publik berjalan efektif. Salah satunya melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh perangkat daerah serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pendampingan, dan monitoring berkelanjutan.

    Tak hanya itu, Pemkot Mojokerto juga menghadirkan sejumlah inovasi baru untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Salah satu inovasi unggulan yang disampaikan adalah program ‘Duta Keterbukaan Informasi’, yang menggandeng pelajar di Kota Mojokerto. Program ini merupakan kelanjutan dari PPID Road to School.

    Tujuan dari program ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran keterbukaan informasi sejak usia sekolah serta memperkuat partisipasi generasi muda dalam budaya transparansi pemerintahan. Melalui berbagai langkah tersebut, Ning Ita berharap Kota Mojokerto dapat mempertahankan predikat sebagai salah satu daerah dengan implementasi keterbukaan informasi terbaik di Jawa Timur.

    “Harapan kami, keterbukaan informasi ini tidak hanya menjadi penghargaan administratif, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja seluruh ASN dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan responsif,” pungkasnya.

    Partisipasi Kota Mojokerto dalam KI Awards 2025 menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan publik yang terbuka dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan komitmen dan inovasi yang terus dikembangkan, Pemkot Mojokerto menegaskan langkah nyata menuju pemerintahan yang modern, transparan, dan terpercaya. [tin]

  • Pemkot Mojokerto Perkuat Pertahanan Siber Lewat Pelatihan Teknis Agen CSIRT

    Pemkot Mojokerto Perkuat Pertahanan Siber Lewat Pelatihan Teknis Agen CSIRT

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memperkuat ketahanan dan keamanan sistem digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkot menggelar Pelatihan Teknis Tanggap Insiden Siber bagi Agen CSIRT (Computer Security Incident Response Team).

    Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto. Ning Ita—sapaan akrabnya—menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman siber di lingkungan pemerintahan.

    “Teknologi informasi perkembangannya sangat disruptif. Sebagai agen yang membentengi dunia siber di pemerintah daerah, kita harus meningkatkan kapasitas dengan cepat. Kita ini bentengnya, maka bentengnya juga harus lebih kuat,” tegasnya, Senin (21/10/2025).

    Menurut Ning Ita, transformasi digital yang kini menyentuh seluruh aspek pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan menuntut aparatur daerah siap menjaga keamanan data dan sistem informasi. Ia menilai, sistem pemerintahan yang konvensional sudah tidak relevan di era digital ini.

    “Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat dan efisien. Namun, di sisi lain, ketergantungan terhadap teknologi juga meningkatkan potensi ancaman. Kita harus memastikan dokumen penting aman dan tidak jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, pelatihan ini sangat penting,” ujarnya.

    Kegiatan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi serangan siber. Ning Ita berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kompetensi aparatur Pemkot Mojokerto dalam menjaga keamanan dokumen dan data penting milik pemerintah.

    Pelatihan teknis yang berlangsung selama dua hari, 21–22 Oktober 2025, menghadirkan narasumber Taufiq Ramadhany, S.T., Manggala Informatika dari Diskominfo Provinsi Jawa Timur.

    Pada hari pertama, peserta menerima materi tentang Deteksi, Monitoring, dan Penanganan Insiden Siber, sementara hari kedua difokuskan pada praktik langsung simulasi penanganan insiden siber.

    Melalui kegiatan ini, Pemkot Mojokerto berharap para agen CSIRT mampu meningkatkan kemampuan dalam identifikasi dini, respons cepat, dan mitigasi ancaman siber yang berpotensi mengganggu sistem pemerintahan serta pelayanan publik di daerah. [tin/kun]

  • Ning Ita Tegaskan Komitmen Mojokerto Dorong UMKM Naik Kelas

    Ning Ita Tegaskan Komitmen Mojokerto Dorong UMKM Naik Kelas

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam mendorong kemajuan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi UMKM bertema “UMKM Bangkit, Ekonomi Kuat, Inspirasi dari Ibu Wali Kota Mojokerto”, Senin (20/10/2025).

    Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita itu menuturkan, sejak awal masa kepemimpinannya, Pemkot Mojokerto secara konsisten memberikan dukungan penuh kepada pelaku UMKM melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah Program 4P, yang mencakup pelatihan, pendampingan, pemberian modal, dan pembentukan koperasi.

    “Pemerintah Kota Mojokerto telah memfasilitasi berbagai kebutuhan pelaku UMKM melalui OPD terkait, termasuk dalam pendampingan perizinan,” ujar Ning Ita di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari.

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita menekankan pentingnya legalitas usaha, terutama bagi pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman. Menurutnya, izin seperti PIRT, Sertifikasi Halal, Merek Dagang, hingga BPOM menjadi kunci agar produk memiliki kepercayaan publik dan daya saing pasar yang lebih luas.

    “Saya ingin UMKM Kota Mojokerto berjaya. Jangan sampai ada pelaku usaha yang tersandung masalah hukum karena izin belum lengkap. Sampaikan kepada lurah jika butuh pendampingan agar bisa dikomunikasikan dengan dinas terkait,” tegasnya.

    Selain memberikan pembinaan, Ning Ita juga aktif mempromosikan produk UMKM lokal melalui berbagai kanal, termasuk media sosial pribadinya dan forum nasional seperti APEKSI. Bahkan, ia kerap membagikan produk lokal, seperti sepatu buatan UMKM Mojokerto, kepada para wali kota se-Indonesia.

    Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh Ketua Baznas Kota Mojokerto, Dwi Hariadi, yang menjelaskan tentang program Baznas Microfinance Desa (BMD). Program tersebut memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM agar dapat memperluas usaha mereka.

    Melalui kegiatan ini, Pemkot Mojokerto berharap pelaku UMKM semakin termotivasi untuk naik kelas, memperkuat perekonomian lokal, serta menjadi bagian penting dalam kebangkitan ekonomi daerah.
    [tin/kun]

  • Ning Ita Dorong Penguatan Kelembagaan Koperasi Merah Putih di Kota Mojokerto

    Ning Ita Dorong Penguatan Kelembagaan Koperasi Merah Putih di Kota Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari membuka ruang dialog bersama pengurus, pengawas, dan anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kelurahan Prajuritkulon di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Maja Citra Kinarya.

    Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut untuk mendengarkan langsung perkembangan koperasi sekaligus menggali berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.

    “Hari ini saya ingin berdiskusi dan berdialog. Saya ingin tahu perkembangan KKMP Prajuritkulon, sudah sejauh mana, dan apa saja kendalanya,” ungkapnya, Sabtu (18/10/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus berkomitmen memperkuat kelembagaan KKMP di seluruh wilayah. Dukungan diberikan melalui berbagai fasilitasi agar koperasi menjadi lembaga ekonomi yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.

    “Kami tidak hanya melakukan penguatan kelembagaan, tetapi juga memfasilitasi berbagai kegiatan bagi KKMP. Mulai dari bantuan pengurusan SK melalui notaris hingga pelatihan administrasi kelembagaan, penyusunan RK RAPB, serta pembuatan SOP dan SOM,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ning Ita menyebut bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang penguatan kelembagaan koperasi. Pemerintah memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas kelembagaan, pengurus, pengawas, hingga pengembangan jaringan kerja sama.

    “Kami benar-benar ingin KKMP di Kota Mojokerto berkembang sesuai amanat Inpres 9 Tahun 2025. KKMP agar tidak hanya berfokus pada pengembangan komoditas lokal, tetapi mampu menjalin kerja sama dengan KKMP maupun KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) dari luar daerah,” imbaunya.

    Dengan demikian, lanjutnya, potensi ekonomi dapat dikembangkan lebih luas dan berkelanjutan. Melalui kegiatan dialog tersebut, diharapkan keberadaan KKMP dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat lokal, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Kota Mojokerto. [tin/ian]

  • Ning Ita Pimpin Rakor Lintas Sektor untuk Percepat Eliminasi TBC di Kota Mojokerto

    Ning Ita Pimpin Rakor Lintas Sektor untuk Percepat Eliminasi TBC di Kota Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) — Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memperkuat komitmen dalam upaya eliminasi Tuberkulosis (TBC) melalui sinergi lintas sektor.

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) penanggulangan TBC yang digelar di Aula Kantor Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari.

    Dalam arahannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan pentingnya kebersamaan dan kolaborasi seluruh pihak untuk menekan angka penularan TBC, terutama di wilayah padat penduduk.

    “Hari ini kita menguatkan sinergi lintas sektor antara pemerintah, TNI-Polri, tenaga kesehatan, dan masyarakat,” ungkapnya, Jumat (17/10/2025).

    Menurutnya, semua harus bergerak bersama untuk menekan angka penularan TBC di Kota Mojokerto. Ning Ita menjelaskan, penanggulangan TBC merupakan program nasional, di mana Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu dari delapan provinsi yang menandatangani komitmen eliminasi TBC dengan pemerintah pusat.

    “Dari 38 provinsi di Indonesia, hanya delapan yang diundang karena tingkat kasusnya tinggi. Lima di antaranya ada di Pulau Jawa, termasuk Jawa Timur. Itu sebabnya kami diminta komitmen langsung oleh pemerintah pusat. Kota Mojokerto telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) Eliminasi TBC sebagai panduan langkah cepat bagi lintas sektor,” katanya.

    Ia juga menekankan pentingnya pendekatan sosial dan spiritual dalam mendorong masyarakat untuk mau berobat. Ning Ita menjelaskan, jika obat untuk TBC gratis, tapi masih banyak yang enggan berobat. Menurutnya jika dibiarkan, bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga menularkan ke orang lain.

    “Kalau sampai orang lain meninggal karena tertular, itu dosa. Maka kita perlu sosialisasi dengan bahasa yang menyentuh. Kelurahan Wates yang merupakan wilayah terpadat di Kota Mojokerto perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya eliminasi TBC. Kalau anak kecil kena TBC, pasti stunting. Ini akan memengaruhi kualitas generasi ke depan,” ujarnya.

    Ia mengingatkan bahwa penyakit tersebut juga berdampak pada kasus stunting pada anak. Menurutnya, penanggulangan TBC bukan hanya soal kesehatan, tapi juga masa depan bangsa. Melalui rakor tersebut, Ning Ita kembali menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam deteksi dini dan pelaporan kasus TBC.

    “Tugas Panjenengan adalah mengedukasi dan melaporkan. Siapa pun, dari mana pun asalnya, kalau tinggal di Wates dan diduga TBC, harus kita tangani bersama. Karena kalau tidak, penyebarannya akan makin luas,” pungkasnya.

    Kegiatan ditutup dengan penyampaian materi edukatif oleh tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan terkait gejala, cara penularan, serta tata laksana pengobatan TBC kepada para peserta. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Pemkot Mojokerto, Dinas Kesehatan, camat dan lurah, serta unsur TNI-Polri, kader TB, dan organisasi kemasyarakatan seperti TP PKK serta karang taruna. [tin/ted]

  • Wali Kota Mojokerto Tegaskan Penguatan GERMAS Lewat Kolaborasi Lintas Sektor

    Wali Kota Mojokerto Tegaskan Penguatan GERMAS Lewat Kolaborasi Lintas Sektor

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat gerakan kolaboratif lintas sektor dalam menyukseskan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Mojokerto.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja dan Mitra GERMAS Kota Mojokerto Tahun 2025.

    “GERMAS ini merupakan program nasional yang wajib disukseskan seluruh daerah di Indonesia. Kesuksesan nasional bergantung pada keberhasilan di tingkat daerah, termasuk Kota Mojokerto,” ungkapnya di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Selasa (15/10/2025).

    Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan, meski Kota Mojokerto berukuran kecil secara wilayah, tanggung jawabnya untuk menyukseskan program nasional tetap besar. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus menggencarkan kegiatan yang membudayakan pola hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat.

    “Keberhasilan GERMAS tidak akan terwujud tanpa sinergi yang kuat antara berbagai pihak. Kesuksesan GERMAS ada pada kekuatan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, TNI, Polri, rumah sakit, organisasi profesi, dan masyarakat harus memiliki visi yang sama, menyehatkan warga Kota Mojokerto secara paripurna,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga memaparkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mojokerto yang telah melampaui angka 80, masuk kategori ‘sangat tinggi’. Meski demikian, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat masyarakat lengah.

    “Meski IPM kita sudah tinggi, bukan berarti kita berhenti. GERMAS harus terus kita dorong bersama agar kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat. Senam ini akan kita hidupkan kembali sebagai gerakan harian di sekolah dan instansi, seperti dulu ada SKJ. Tujuannya agar olahraga menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat,” jelasnya.

    Sebagai langkah nyata penguatan GERMAS, Ning Ita berencana menginstruksikan agar Senam Kreasi Kota Mojokerto Perwosi dijadikan kegiatan wajib di seluruh sekolah, instansi pemerintahan, hingga kelompok masyarakat. Senam yang diadaptasi dari lagu resmi Kota Mojokerto ini dinilai cocok untuk semua usia, dari anak-anak hingga lansia.

    “Melalui pembiasaan ini diharapkan kesehatan masyarakat semakin meningkat, kualitas sumber daya manusia Mojokerto semakin unggul, serta mendukung terwujudnya Cita pertama dalam Panca Cita, yaitu peningkatan kualitas SDM. Kita ingin warga Kota Mojokerto tidak hanya panjang umur, tapi juga sehat, mandiri, dan tidak menjadi beban keluarga maupun negara. Itulah makna GERMAS yang sesungguhnya,” pungkasnya. [tin/ted]

  • Pemkot Mojokerto Rancang Skema Baru untuk Picu Pertumbuhan Ekonomi Lokal

    Pemkot Mojokerto Rancang Skema Baru untuk Picu Pertumbuhan Ekonomi Lokal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Di tengah situasi ekonomi global yang tidak stabil dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus berupaya menjaga daya tahan ekonomi daerah. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah melalui sistem e-katalog.

    Skema khusus tersebut disiapkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang makanan dan minuman (mamin) agar dapat menjadi bagian dari rantai pengadaan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penyedia jasa makanan dan minuman di Sentra IKM Batik Maja Bharama Wastra.

    Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan perputaran dana APBD dapat menjadi pemicu (trigger) pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya, dalam kondisi fiskal yang terbatas, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap rupiah anggaran mampu memberikan efek berganda bagi masyarakat.

    “Dengan diterapkannya skema baru ini, tidak akan ada penyedia yang mendominasi. Dana APBD yang terbatas justru bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan kesempatan bagi pelaku UMKM di Kota Mojokerto,” ungkapnya, Selasa (14/10/2025).

    Ning Ita menjelaskan, untuk dapat ikut serta dalam sistem pengadaan pemerintah, para pelaku UMKM perlu melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan mendaftarkan diri melalui sistem e-katalog. Saat ini menurutnya, masih banyak UMKM yang belum siap menjadi penyedia resmi pemerintah karena terkendala dokumen pendukung dan pemahaman teknis.

    “Dari sekitar 16.000 UMKM makanan dan minuman yang ada, banyak yang belum siap secara administratif. Padahal kelengkapan dokumen adalah kunci utama agar bisa terlibat dalam pengadaan pemerintah,” jelasnya.

    Sebagai bentuk dukungan, Pemkot Mojokerto menyiapkan tim dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) untuk memberikan pendampingan teknis. Pendampingan tersebut mencakup unggah dokumen, simulasi transaksi daring, hingga negosiasi harga. Ia menyarankan agar pelaku UMKM mamin untuk datang ke BPBJ.

    “Kalau ada yang belum paham cara klik atau kirim berkas, bisa datang langsung ke BPBJ. Tim kami siap membantu sampai UMKM bisa mandiri. Mindset minta DP karena takut tidak dibayar itu harus diubah. Pemerintah tidak mungkin mengemplang. Jadi fokus saja pada pemenuhan persyaratan dan kesiapan administrasi,” tegasnya.

    Ia juga menekankan perlunya perubahan pola pikir dalam bertransaksi dengan pemerintah. Menurutnya, sistem pengadaan pemerintah menjamin kepastian pembayaran, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap risiko keterlambatan atau ketidakpastian.

    Dengan langkah ini, Pemkot Mojokerto berharap semakin banyak pelaku UMKM lokal yang mampu bersaing secara sehat dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Selain memperkuat kemandirian ekonomi, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan ekonomi global. [tin/suf]

  • Wali Kota Mojokerto Tekankan Peran Orang Tua Bentuk Karakter dan Moral Remaja Lewat Program STAR

    Wali Kota Mojokerto Tekankan Peran Orang Tua Bentuk Karakter dan Moral Remaja Lewat Program STAR

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter dan ketahanan moral generasi muda di tengah derasnya arus informasi serta kemajuan teknologi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Wisuda Sekolah Orang Tua Anak Remaja (STAR) di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Senin (13/10/2025).

    Menurut Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita, program STAR merupakan langkah konkret Pemerintah Kota Mojokerto untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai benteng utama pencegahan kenakalan remaja.
    “Sekolah Orang Tua Anak Remaja ini lahir dari kegelisahan saya melihat kondisi Kota Mojokerto yang meskipun bukan kota metropolis,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, perkembangan teknologi dan degradasi moral telah memberi dampak signifikan terhadap perilaku remaja. Melalui program STAR, para orang tua diharapkan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak menghadapi berbagai tantangan zaman.

    “Kami ingin membangun benteng pertama di keluarga agar remaja Kota Mojokerto tidak terjerumus pada kenakalan remaja, narkoba, maupun seks bebas. Remaja Kota Mojokerto adalah seperempat dari total penduduk, di tangan merekalah kita menaruh harapan untuk melanjutkan tongkat estafet pembangunan di masa depan,” imbuhnya.

    Program STAR tidak hanya melibatkan para orang tua, tetapi juga menggandeng berbagai pihak lintas sektor seperti BNN, Kemenag, psikolog, dan organisasi masyarakat. Program ini akan dijalankan secara masif di 18 kelurahan dengan dukungan lintas perangkat daerah karena membangun generasi tangguh membutuhkan kerja kolaboratif.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawal tumbuh kembang anak-anak agar menjadi generasi yang berkarakter dan berdaya saing. Sekecil apa pun kontribusi yang bisa kita berikan hari ini, akan sangat berarti untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi saat ini,” pungkas Ning Ita.

    Program STAR menjadi upaya strategis Pemkot Mojokerto dalam membangun ketahanan keluarga sekaligus menyiapkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan memiliki kecerdasan spiritual untuk menghadapi tantangan masa depan. [tin/beq]