Xcloud.id

Tag: Ika Puspitasari

  • Pemkot Mojokerto Perkuat Sinergi dengan Juru Parkir untuk Optimalkan PAD

    Pemkot Mojokerto Perkuat Sinergi dengan Juru Parkir untuk Optimalkan PAD

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menegaskan komitmennya memperkuat kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk para juru parkir (jukir) yang dinilai sebagai mitra strategis dalam menjaga ketertiban perparkiran sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Juru Parkir yang digelar di Aula Kelurahan Jagalan, Kecamatan Kranggan. Di hadapan para jukir, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

    “Sinergi dengan instansi vertikal maupun unsur masyarakat menjadi kebutuhan mutlak.Pemkot ini harus bersinergi dengan beberapa instansi vertikal lainnya. Kita tidak bisa sendirian. Termasuk bekerja sama dengan unsur masyarakat seperti panjenengan para jukir. Kita ini mitra,” ungkapnya, Rabu (19/11/2025).

    Menurut Ning Ita, peran juru parkir memiliki dua fungsi besar yang sangat vital. Pertama, menjaga ketertiban lalu lintas agar kendaraan tidak parkir sembarangan dan menimbulkan kemacetan. Kedua, mendukung peningkatan PAD melalui retribusi parkir yang dikelola pemerintah daerah.

    “Kalau tidak ada juru parkir, masyarakat akan parkir sakarepe dewe. Lalu lintas jadi semrawut. Dan selain menata ketertiban, kehadiran juru parkir juga mengoptimalkan pendapatan daerah,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga memaparkan kondisi fiskal terkini. Ia menyebutkan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah mengalami penurunan signifikan. Karena itu, Pemkot Mojokerto perlu menggali potensi pendapatan daerah, salah satunya dari sektor retribusi parkir.

    “Keberadaan panjenengan penting. Saya minta bisa menguatkan fungsi untuk mengoptimalkan PAD melalui retribusi parkir. Ini sangat penting bagi keberlangsungan pemerintah Kota Mojokerto,” tandasnya.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini berharap kegiatan pembinaan tersebut dapat memperkuat kerja sama antara juru parkir, Pemkot Mojokerto, Polres Mojokerto Kota, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih tertib, aman, dan profesional.

    “Semoga sinergi antara kita, pemerintah kota, juru parkir, kepolisian, kejaksaan semakin kuat. Dengan gotong royong, kita bisa membangun Kota Mojokerto lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

    Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi materi dari narasumber Kepolisian dan Kejari Kota Mojokerto, dan ditutup dengan sesi foto bersama. Pembinaan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah kota untuk memperkuat kolaborasi dengan para juru parkir sebagai mitra pelayanan publik sekaligus pilar pendukung PAD. [tin/suf]

  • Ning Ita Luncurkan Program STAR: Cara Baru Bangun Komunikasi Orangtua-Remaja

    Ning Ita Luncurkan Program STAR: Cara Baru Bangun Komunikasi Orangtua-Remaja

    Mojokerto (beritajatim.com) — Setelah resmi diluncurkan, Program STAR (Sekolah Orang Tua Anak Remaja) mulai disosialisasikan ke masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mulai mensosialisasikan serentak di sejumlah kelurahan, termasuk Kelurahan Pulorejo dan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menjelaskan bahwa program tersebut disiapkan sebagai respons atas kebutuhan pola komunikasi dan pola asuh yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. “STAR ini sudah kita launching, dan tahun 2026 baru akan berjalan efektif seperti SOTH kemarin, tetapi dengan sasaran berbeda,” ungkapnya, Senin (17/11/2025).

    Setiap kelurahan ditargetkan melibatkan sekitar 50 orang tua dan 50 remaja. Menurut Ning Ita (sapaan akrab, red), banyak persoalan yang muncul pada remaja dipicu oleh komunikasi yang kurang tepat antara orang tua dan anak. Ia menegaskan bahwa karakteristik remaja sering kali tidak dipahami secara menyeluruh oleh orang tua sehingga memunculkan berbagai masalah di lingkungan keluarga.

    Program STAR dirancang menjadi wadah yang menjembatani pemahaman itu. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menghadirkan tenaga ahli seperti dokter, psikolog, hingga perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN). Mereka memberikan pembekalan mengenai perkembangan emosional dan sosial remaja, serta teknik komunikasi yang efektif dan empatik.

    “Model pola asuh dulu sudah tidak bisa diterapkan sekarang. Orang tua harus mau mendengar dan menyesuaikan diri dengan zaman anaknya, termasuk dalam menghadapi pengaruh media sosial,” katanya.

    Data kependudukan menunjukkan bahwa remaja menyumbang sekitar 16,47 persen dari total penduduk Kota Mojokerto. Ning Ita menyebut angka tersebut cukup strategis karena generasi muda merupakan aset daerah yang harus dipersiapkan dengan baik. Program STAR, menurutnya, selaras dengan cita pertama Panca Cita Kota Mojokerto, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    Program tersebut akan dilaksanakan dalam empat kali pertemuan di setiap kelurahan. Melalui STAR, pemerintah berharap terbentuk pola komunikasi keluarga yang lebih sehat, penuh kasih, dan relevan dengan tantangan masa kini, sehingga mampu mencetak generasi remaja yang berkarakter dan siap menghadapi masa depan. [tin/kun]

  • Belanja Daerah Tembus Rp885 Miliar, Ini Rencana Pembangunan Mojokerto Tahun 2026

    Belanja Daerah Tembus Rp885 Miliar, Ini Rencana Pembangunan Mojokerto Tahun 2026

    Mojokerto (beritajatim.com) — Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari memaparkan secara rinci arah kebijakan pembangunan Kota Mojokerto tahun 2026 saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto. Penyampaian ini menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran yang mengacu pada RPJMD 2025–2029 serta RKPD 2026.

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa rancangan APBD 2026 disusun berdasarkan tema pembangunan daerah yang menitikberatkan pada penguatan daya saing sumber daya manusia dan percepatan pembangunan yang inklusif. Ia menyebutkan bahwa dokumen nota keuangan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama pemerintah daerah dan DPRD mengenai Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

    “Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi perhatian utama dalam penyusunan anggaran 2026. Mulai dari intensifikasi pendapatan melalui penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah, optimalisasi retribusi daerah, hingga penyederhanaan mekanisme administrasi perpajakan. Upaya tersebut dibarengi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak serta penguatan aspek pengawasan agar penerimaan daerah dapat mencapai target secara lebih efektif,” ungkapnya, Senin (17/11/2025).

    Selain pendapatan, Ning Ita juga merinci arah penggunaan belanja daerah tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa belanja diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan. Mulai dari peningkatan layanan perizinan dan iklim investasi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, hingga optimalisasi tata ruang yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Peningkatan ketahanan pangan, penguatan mitigasi bencana, pembenahan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi bagian dari fokus belanja yang disampaikan. Dalam RAPBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp811,23 miliar, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp885,99 miliar.

    Angka belanja tersebut mengalami kenaikan lebih dari Rp10 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, yang menurut Ning Ita merupakan konsekuensi dari kebutuhan pembangunan dan layanan publik yang terus berkembang. Di penghujung penyampaiannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi DPRD Kota Mojokerto dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan berbagai program pembangunan.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini berharap kerja sama antara legislatif dan eksekutif tetap terjaga sehingga target pembangunan Kota Mojokerto tahun 2026 dapat tercapai secara berkelanjutan. [tin/kun]

  • KKMP Didorong Optimalkan Potensi Lokal, Wali Kota Mojokerto Minta Perluasan Anggota dan Pasar

    KKMP Didorong Optimalkan Potensi Lokal, Wali Kota Mojokerto Minta Perluasan Anggota dan Pasar

    Mojokerto (Beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mendorong Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di seluruh wilayah kota untuk menjadi penggerak utama ekonomi warga dengan memaksimalkan potensi lokal di setiap kelurahan. Hal ini disampaikan saat memberikan penguatan kepada KKMP Wates di Kecamatan Magersari.

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red) menekankan bahwa kekuatan koperasi terletak pada jumlah dan partisipasi anggotanya. Karena itu, ia meminta seluruh KKMP tidak hanya berdiri secara legal, tetapi aktif menjalankan kegiatan ekonomi berbasis kolektif yang mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat.

    “Semakin banyak anggota, semakin kuat perekonomian koperasi. KKMP harus dapat menjalankan kegiatan bisnis secara produktif sesuai amanah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Setiap kelurahan memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sektor bisnis koperasi,” ungkapnya, Jumat (14/11/2025).

    Kelurahan Wates, misalnya, memiliki banyak pelaku UMKM yang bisa dijadikan mitra maupun pasar bagi KKMP. Ning Ita menilai bahwa meski para pelaku UMKM tersebut bukan anggota koperasi, KKMP tetap dapat mensuplai produk untuk dijual sehingga memperluas pangsa pasar dan akan meningkatkan perputaran ekonomi di kelurahan.

    Sejak pembentukannya pada 25 Mei 2025, KKMP di seluruh kelurahan Kota Mojokerto telah difasilitasi Pemerintah Kota. Fasilitasi tersebut meliputi pembiayaan akta notaris, rapat pembentukan pengurus, hingga pelatihan intensif yang mencakup penyusunan rencana kerja, RAPB, SOP, SOM, perencanaan bisnis, hingga manajemen koperasi.

    Upaya ini dilakukan agar koperasi memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Selain memperluas anggota dan komoditas, Ning Ita menegaskan pentingnya pelayanan prima dari koperasi kepada masyarakat. Ia meminta agar KKMP memberikan layanan secara aktif, termasuk dengan metode jemput bola.

    Tujuannya agar koperasi benar-benar hadir sebagai solusi kebutuhan ekonomi warga. Melalui kegiatan bertema ‘Efektivitas Koperasi Kelurahan Merah Putih Wates dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat’, Ning Ita berharap KKMP Wates dapat menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan dan memperkuat ekonomi kolektif berbasis potensi lokal. [tin/ian]

  • Wali Kota Mojokerto Tekankan Penguatan Bela Negara bagi Purna Paskibraka

    Wali Kota Mojokerto Tekankan Penguatan Bela Negara bagi Purna Paskibraka

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan pentingnya pembentukan karakter pemuda melalui penguatan nilai-nilai bela negara. Pesan tersebut ia sampaikan dalam Sosialisasi Bela Negara 2025 bagi Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Mojokerto di Sabha Mandala Madya Balai Kota Mojokerto.

    Dalam kegiatan yang diikuti puluhan anggota PPI tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Ning It ini menyebut generasi muda merupakan calon pemimpin masa depan yang harus dipersiapkan sejak dini. “Para pemimpin di negeri ini tidak akan selamanya memimpin, tapi perjalanan bangsa tidak berhenti. Estafetnya ada di tangan kalian,” ungkapnya, Jumat (14/11/2025).

    Ia menegaskan bahwa nilai bela negara perlu dipahami secara menyeluruh dan sejalan dengan arah pembangunan, baik nasional maupun daerah. Mulai dari Asta Cita Presiden, Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga Panca Cita Kota Mojokerto.

    Ning Ita mengingatkan bahwa para pemuda akan menghadapi lingkungan yang lebih plural ketika memasuki dunia perkuliahan maupun dunia kerja.

    “Kalau karakter bela negara kuat, keberagaman jadi kekuatan. Kalau lemah, bisa menjadi ancaman perpecahan. Para Purna Paskibraka diharapkan mampu menerapkan nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari dan terus berkontribusi bagi kota. Saya optimis kalian akan menjadi pemimpin hebat yang melanjutkan pembangunan Mojokerto dan Indonesia,” pungkasnya.

    Sosialisasi tersebut juga menghadirkan narasumber dari Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kota Mojokerto yang memberikan materi mengenai penguatan karakter kebangsaan dan cinta tanah air. [tin/suf]

  • Ning Ita Tegaskan Komitmen Bangun Birokrasi Mojokerto yang Bersih dan Berintegritas

    Ning Ita Tegaskan Komitmen Bangun Birokrasi Mojokerto yang Bersih dan Berintegritas

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan transparan. Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan bertema “Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)” yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Magersari, Kamis (13/11/2025).

    Dalam arahannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan optimal.

    “Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan proses pengawasan yang selama ini dilakukan, sekaligus mengevaluasi hasilnya secara langsung,” ujar Ning Ita.

    Ia menekankan pentingnya penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan agar tidak terjadi anomali data dan seluruh proses berjalan secara linier. Ning Ita menilai, rakor pengawasan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Mojokerto dalam membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan berdaya saing tinggi.

    “Kita ingin birokrasi yang berintegritas dan akuntabel. Harapannya, ada masukan konstruktif dari BPKP untuk perbaikan ke depan. Ini bentuk komitmen kami agar visi mewujudkan Kota Mojokerto yang maju dan berdaya saing bisa tercapai sesuai target,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Ning Ita mengungkapkan capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mencapai 93 persen, sementara tindak lanjut dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada di angka 83 persen.

    Ia juga menyampaikan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kota Mojokerto saat ini mencapai 77,29, menempatkannya di peringkat kedua se-Jawa Timur.

    “Dalam sisa waktu 1,5 bulan ini, saya berharap capaian ini bisa kita tuntaskan. Ini harus menjadi atensi bagi para pimpinan perangkat daerah untuk berkomitmen menyelesaikan target. Tahun depan, kita harus bisa peringkat pertama,” tandasnya.

    Ning Ita juga menegaskan bahwa kinerja SPI harus sejalan dengan Monitoring Center for Prevention (MCP) milik KPK, yang saat ini sudah menempatkan Mojokerto sebagai kota dengan nilai tertinggi di Jawa Timur. “Kalau MCP kita terbaik, maka SPI juga harus selaras menjadi yang terbaik,” pungkasnya.

    Rakor tersebut menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Abdul Chair, sebagai narasumber, serta diikuti seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Mojokerto. [tin/kun]

  • Turunkan Stunting hingga 1,16 Persen, Kota Mojokerto Raih Insentif Fiskal Rp6 M dari Kemenkeu

    Turunkan Stunting hingga 1,16 Persen, Kota Mojokerto Raih Insentif Fiskal Rp6 M dari Kemenkeu

    Mojokerto (beritajatim.com)  – Komitmen kuat Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto di bawah kepemimpinan Wali Kota Ika Puspitasari dalam menurunkan angka stunting kembali berbuah manis. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menetapkan Kota Mojokerto sebagai salah satu penerima dana insentif fiskal sebesar Rp6 miliar, sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan daerah ini dalam penanganan dan pencegahan stunting.

    Alokasi dana tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 10 November 2025. Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif dari seluruh elemen, mulai dari perangkat daerah, kader kesehatan, PKK, hingga mitra pemerintah.

    “Alhamdulillah, capaian ini merupakan buah kerja keras dan sinergi seluruh pihak dalam menurunkan angka stunting di Kota Mojokerto. Kami tidak hanya fokus pada penanganan, tetapi juga pencegahan dari hulu ke hilir,” ujar Ning Ita, Kamis (13/11/2025).

    Berdasarkan data EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), prevalensi stunting di Kota Mojokerto menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2019 tercatat sebesar 9,04 persen, turun menjadi 7,71 persen pada 2020, kemudian 4,84 persen pada 2021, 3,12 persen pada 2022, 2,04 persen pada 2023, 1,54 persen pada 2024, dan pada September 2025 kembali turun menjadi 1,16 persen.

    “Penurunan yang sangat signifikan ini menjadi bukti nyata bahwa berbagai program intervensi yang kita lakukan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dana insentif fiskal ini akan kami manfaatkan sebaik mungkin untuk memperkuat program penanganan stunting agar Kota Mojokerto benar-benar bebas dari stunting,” tegasnya.

    Ning Ita menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil dari strategi komprehensif yang dijalankan Pemkot Mojokerto. Upaya tersebut mencakup edukasi calon pengantin dan ibu hamil, penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta pemanfaatan aplikasi digital untuk memantau tumbuh kembang anak.

    Selain itu, Pemkot Mojokerto juga menggerakkan peran aktif PKK dan kader posyandu, menggandeng lintas sektor serta kader motivator untuk mendampingi keluarga berisiko stunting. Program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) turut dikembangkan untuk meningkatkan edukasi pola asuh dan pemenuhan gizi anak.

    Berbagai inovasi lokal juga mendukung percepatan penurunan stunting di daerah ini, di antaranya Canting Gula Mojo (Cegah Stunting, Gerak Unggul Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto) dan DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting). Pemkot secara rutin menyalurkan bantuan pangan bagi keluarga berisiko stunting (wasting) sebagai langkah konkret menjaga ketahanan gizi masyarakat.

    Dengan prevalensi stunting terendah sepanjang sejarah, Kota Mojokerto kini menjadi contoh nasional bagi daerah kecil yang memiliki komitmen besar dalam mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Keberhasilan ini juga sejalan dengan Cita pertama dalam Panca Cita Kota Mojokerto, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). [tin/beq]

  • Genjot Literasi Hukum, Pemkot Mojokerto Raih Penghargaan detikJatim Awards

    Genjot Literasi Hukum, Pemkot Mojokerto Raih Penghargaan detikJatim Awards

    Jakarta –

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto meraih penghargaan di ajang bergengsi detikJatim Awards 2025. Adapun penghargaan yang diterima langsung oleh Wali Kota Ika Puspitasari yakni Anugrah Program Inovasi Pembangunan Terpuji Kategori Penguatan Literasi Hukum dan Keuangan.

    Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas beragam program inovatif seperti memberikan pendampingan hukum gratis, literasi keuangan, edukasi bagi generasi muda demi masyarakat yang lebih mandiri, dan sadar hukum bagi masyarakat.

    Tidak hanya itu, layanan Konsultasi Hukum Gratis milik Pemkot Mojokerto juga dinilai telah meningkatkan literasi hukum kepada masyarakat. Program itu dinilai mampu meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

    Program itu menekankan pentingnya wawasan hukum bagi masyarakat demi mencegah potensi permasalahan hukum yang akan dialami.

    Program lain terkait literasi hukum adalah sinergi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) bersama Politeknik Negeri Jakarta untuk meningkatkan literasi hukum keluarga bagi anggota Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).

    Dalam hal literasi keuangan bagi masyarakat, Pemkot Mojokerto melalui program kerja sama Dinsos P3A bersama Politeknik Negeri Jakarta juga memberikan literasi tentang keuangan bagi anggota Forum PUSPA di Mojokerto.

    detikJatim kembali menghadirkan detikJatim Awards 2025 yang merupakan ajang penghargaan untuk tokoh masyarakat hingga pelaku bisnis dan instansi pemerintah karena memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Jawa Timur.

    Tahun ini, pemberian penghargaan digelar di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, pada Rabu 5 November 2025. Anugerah detikJatim Awards 2025 diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, kampus, DPRD, BUMD, dan perusahaan swasta.

    (ega/ega)

  • Wali Kota Mojokerto Ingatkan Bahaya Disinformasi di Tahun Politik

    Wali Kota Mojokerto Ingatkan Bahaya Disinformasi di Tahun Politik

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyebaran informasi palsu dan provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat di tahun politik. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sarasehan Pemantapan Etika dan Budaya Politik di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat.

    Menurut Ning Ita, sapaan akrabnya, kemajuan teknologi informasi membawa dua sisi yakni kemudahan dalam berkomunikasi sekaligus ancaman jika disalahgunakan. “Informasi melalui teknologi bisa menjadi ancaman jika digunakan untuk menyebarkan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ungkapnya.

    Ning Ita (sapaan akrab, red) mengajak masyarakat lebih cerdas memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu politik yang menyesatkan. Perbedaan pandangan menurutnya itu wajar, tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan. Setelah pesta demokrasi usai, semua harus kembali bersatu membangun Mojokerto.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini juga menekankan pentingnya etika dan budaya politik yang beradab agar Kota Mojokerto tetap kondusif dan harmonis. Menurutnya, politik tidak boleh menjadi alat pemecah, melainkan sarana memperkuat persatuan.

    “Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam berpolitik. Perbedaan pilihan dalam demokrasi adalah hal wajar, namun semangat gotong royong dan kebersamaan harus tetap dijaga. Hidup damai berdampingan dalam kebhinekaan jauh lebih penting untuk kita jaga bersama,” katanya.

    Ia juga mengapresiasi tingkat toleransi masyarakat Mojokerto yang dinilai tinggi secara nasional. Hal ini adalah modal sosial penting untuk menjaga keharmonisan di tengah dinamika politik. Dengan mengedepankan etika dan budaya politik yang baik, maka turut mewujudkan cita kedua dalam Panca Cita Kota Mojokerto.

    Penguatan etika dan budaya politik merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam kegiatan yang juga menghadirkan akademisi Universitas Airlangga Dr. Suko Widodo. [tin/aje]

  • KKMP Sentanan Pemkot Mojokerto, Gerakan Ekonomi dari Warga untuk Warga

    KKMP Sentanan Pemkot Mojokerto, Gerakan Ekonomi dari Warga untuk Warga

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali memperkuat gerakan ekonomi berbasis masyarakat melalui peluncuran Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Sentanan. Kehadiran KKMP ini diharapkan menjadi wadah penguatan ekonomi lokal yang dikelola langsung oleh warga dan memberikan manfaat nyata secara merata.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyampaikan bahwa KKMP bukan sekadar lembaga koperasi, melainkan bagian dari strategi pemerataan kesejahteraan di tingkat kelurahan. Ia menegaskan bahwa KKMP harus dikelola secara aktif dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar ada secara administratif.

    “Saya tidak ingin KKMP di 18 kelurahan hanya berdiri tapi tidak berjalan. Karena sesungguhnya ruh dari KKMP adalah agar ekonomi warga benar-benar bisa merata,” ungkap Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita, Selasa (11/11/2025).

    Ia mengajak para pengurus untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi warga bergabung sebagai anggota sekaligus memanfaatkan koperasi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dengan perputaran ekonomi yang terjadi di dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh akan kembali kepada masyarakat.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat peluncuran KKMP Kelurahan Sentanan. [Foto : ist]“Silakan ajak sebanyak-banyaknya masyarakat menjadi anggota, belanja di KKMP. Keuntungannya akan kembali ke masyarakat,” ucapnya.

    Menurut Ning Ita, penguatan KKMP juga sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang transformasi ekonomi berbasis kolektivitas. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan koperasi dapat berkembang dan menjadi penopang ekonomi lokal yang mandiri.

    “Saya ingin KKMP benar-benar berjalan sesuai amanah Inpres. Kekuatan ekonomi di kelurahan harus semakin banyak dikuasai oleh masyarakat,” ujarnya.

    Pemkot Mojokerto sendiri telah memberikan dukungan nyata melalui penguatan kelembagaan dan pendampingan teknis. Beberapa fasilitasi yang telah dilakukan di antaranya penyusunan administrasi kelembagaan, pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Operasional Manajemen (SOM), hingga bantuan pengurusan legalitas melalui notaris. [tin/but]