Xcloud.id

Tag: Ika Puspitasari

  • Genjot Literasi Hukum, Pemkot Mojokerto Raih Penghargaan detikJatim Awards

    Genjot Literasi Hukum, Pemkot Mojokerto Raih Penghargaan detikJatim Awards

    Jakarta –

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto meraih penghargaan di ajang bergengsi detikJatim Awards 2025. Adapun penghargaan yang diterima langsung oleh Wali Kota Ika Puspitasari yakni Anugrah Program Inovasi Pembangunan Terpuji Kategori Penguatan Literasi Hukum dan Keuangan.

    Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas beragam program inovatif seperti memberikan pendampingan hukum gratis, literasi keuangan, edukasi bagi generasi muda demi masyarakat yang lebih mandiri, dan sadar hukum bagi masyarakat.

    Tidak hanya itu, layanan Konsultasi Hukum Gratis milik Pemkot Mojokerto juga dinilai telah meningkatkan literasi hukum kepada masyarakat. Program itu dinilai mampu meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

    Program itu menekankan pentingnya wawasan hukum bagi masyarakat demi mencegah potensi permasalahan hukum yang akan dialami.

    Program lain terkait literasi hukum adalah sinergi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) bersama Politeknik Negeri Jakarta untuk meningkatkan literasi hukum keluarga bagi anggota Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).

    Dalam hal literasi keuangan bagi masyarakat, Pemkot Mojokerto melalui program kerja sama Dinsos P3A bersama Politeknik Negeri Jakarta juga memberikan literasi tentang keuangan bagi anggota Forum PUSPA di Mojokerto.

    detikJatim kembali menghadirkan detikJatim Awards 2025 yang merupakan ajang penghargaan untuk tokoh masyarakat hingga pelaku bisnis dan instansi pemerintah karena memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Jawa Timur.

    Tahun ini, pemberian penghargaan digelar di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, pada Rabu 5 November 2025. Anugerah detikJatim Awards 2025 diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, kampus, DPRD, BUMD, dan perusahaan swasta.

    (ega/ega)

  • Wali Kota Mojokerto Ingatkan Bahaya Disinformasi di Tahun Politik

    Wali Kota Mojokerto Ingatkan Bahaya Disinformasi di Tahun Politik

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengingatkan masyarakat agar mewaspadai penyebaran informasi palsu dan provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat di tahun politik. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sarasehan Pemantapan Etika dan Budaya Politik di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat.

    Menurut Ning Ita, sapaan akrabnya, kemajuan teknologi informasi membawa dua sisi yakni kemudahan dalam berkomunikasi sekaligus ancaman jika disalahgunakan. “Informasi melalui teknologi bisa menjadi ancaman jika digunakan untuk menyebarkan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ungkapnya.

    Ning Ita (sapaan akrab, red) mengajak masyarakat lebih cerdas memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh isu politik yang menyesatkan. Perbedaan pandangan menurutnya itu wajar, tapi jangan sampai menimbulkan perpecahan. Setelah pesta demokrasi usai, semua harus kembali bersatu membangun Mojokerto.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini juga menekankan pentingnya etika dan budaya politik yang beradab agar Kota Mojokerto tetap kondusif dan harmonis. Menurutnya, politik tidak boleh menjadi alat pemecah, melainkan sarana memperkuat persatuan.

    “Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam berpolitik. Perbedaan pilihan dalam demokrasi adalah hal wajar, namun semangat gotong royong dan kebersamaan harus tetap dijaga. Hidup damai berdampingan dalam kebhinekaan jauh lebih penting untuk kita jaga bersama,” katanya.

    Ia juga mengapresiasi tingkat toleransi masyarakat Mojokerto yang dinilai tinggi secara nasional. Hal ini adalah modal sosial penting untuk menjaga keharmonisan di tengah dinamika politik. Dengan mengedepankan etika dan budaya politik yang baik, maka turut mewujudkan cita kedua dalam Panca Cita Kota Mojokerto.

    Penguatan etika dan budaya politik merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam kegiatan yang juga menghadirkan akademisi Universitas Airlangga Dr. Suko Widodo. [tin/aje]

  • KKMP Sentanan Pemkot Mojokerto, Gerakan Ekonomi dari Warga untuk Warga

    KKMP Sentanan Pemkot Mojokerto, Gerakan Ekonomi dari Warga untuk Warga

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto kembali memperkuat gerakan ekonomi berbasis masyarakat melalui peluncuran Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kelurahan Sentanan. Kehadiran KKMP ini diharapkan menjadi wadah penguatan ekonomi lokal yang dikelola langsung oleh warga dan memberikan manfaat nyata secara merata.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyampaikan bahwa KKMP bukan sekadar lembaga koperasi, melainkan bagian dari strategi pemerataan kesejahteraan di tingkat kelurahan. Ia menegaskan bahwa KKMP harus dikelola secara aktif dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar ada secara administratif.

    “Saya tidak ingin KKMP di 18 kelurahan hanya berdiri tapi tidak berjalan. Karena sesungguhnya ruh dari KKMP adalah agar ekonomi warga benar-benar bisa merata,” ungkap Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita, Selasa (11/11/2025).

    Ia mengajak para pengurus untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi warga bergabung sebagai anggota sekaligus memanfaatkan koperasi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dengan perputaran ekonomi yang terjadi di dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh akan kembali kepada masyarakat.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat peluncuran KKMP Kelurahan Sentanan. [Foto : ist]“Silakan ajak sebanyak-banyaknya masyarakat menjadi anggota, belanja di KKMP. Keuntungannya akan kembali ke masyarakat,” ucapnya.

    Menurut Ning Ita, penguatan KKMP juga sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang transformasi ekonomi berbasis kolektivitas. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan koperasi dapat berkembang dan menjadi penopang ekonomi lokal yang mandiri.

    “Saya ingin KKMP benar-benar berjalan sesuai amanah Inpres. Kekuatan ekonomi di kelurahan harus semakin banyak dikuasai oleh masyarakat,” ujarnya.

    Pemkot Mojokerto sendiri telah memberikan dukungan nyata melalui penguatan kelembagaan dan pendampingan teknis. Beberapa fasilitasi yang telah dilakukan di antaranya penyusunan administrasi kelembagaan, pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Operasional Manajemen (SOM), hingga bantuan pengurusan legalitas melalui notaris. [tin/but]

  • Pemkot Mojokerto dan Bapas Surabaya Jalin Kerja Sama Penerapan Pidana Kerja Sosial bagi Anak

    Pemkot Mojokerto dan Bapas Surabaya Jalin Kerja Sama Penerapan Pidana Kerja Sosial bagi Anak

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya menandatangani Nota Kesepakatan terkait pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi anak. Langkah ini sebagai langkah awal menyongsong pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan upaya membangun sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial. Menurutnya, anak yang pernah berhadapan dengan hukum harus tetap diberi kesempatan untuk kembali diterima di tengah masyarakat.

    “Pemerintah harus hadir memberikan kebijakan yang berbeda. Melalui pidana sosial, kita berupaya agar mereka tetap bisa diterima kembali di tengah masyarakat sebagai makhluk sosial,” tutur Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini di Ruang Sabha Pambojana, Rumah Rakyat Kota Mojokerto, Selasa (11/11/2025).

    Sementara itu, Kepala Bapas Kelas I Surabaya, Sukramat mengatakan, bahwa Bapas memiliki peran dalam memberikan bimbingan dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan, termasuk anak yang menjalani pidana sosial. Untuk itu, dukungan dari pemerintah daerah menjadi penting terutama dalam penyediaan tempat pelaksanaan program tersebut.

    “Kegiatan ini akan dilaksanakan secara nasional seiring implementasi KUHP baru. Untuk pelaksanaannya bagi anak, ketentuannya bersifat mendidik dan waktu pelaksanaannya terbatas setiap hari,” jelasnya.

    Melalui nota kesepakatan ini, kedua pihak sepakat memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan serta penyiapan lokasi dan sarana pendukung pelaksanaan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga akan ditingkatkan agar proses pembinaan dapat berjalan efektif dan bersifat pemulihan.

    Pemkot Mojokerto dan Bapas Kelas I Surabaya berkomitmen menempatkan proses pembinaan sebagai prioritas, sehingga anak yang terlibat kasus pidana tidak kehilangan masa depan dan tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. [tin/suf]

  • Peringati Hari Kesehatan Nasional, Ning Ita Ajak Pelajar Mojokerto Jadi Remaja Hebat dan Sehat di Era Digital

    Peringati Hari Kesehatan Nasional, Ning Ita Ajak Pelajar Mojokerto Jadi Remaja Hebat dan Sehat di Era Digital

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar Seminar Kesehatan Remaja dan Senam Bersama bertema ‘Aku Remaja Hebat, Tubuhku Kuat, Jiwaku Sehat’.

    Dalam kegiatan tersebut Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak para pelajar untuk menjadi remaja hebat dan sehat di era digital.

    Kegiatan tersebut berlangsung di Hall Prajna Wijaya, Lantai 4 Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada,. Kegiatan diikuti ratusan pelajar tingkat SMP dan SMA se-Kota Mojokerto.

    Ning Ita (sapaan akrab, red) hadir langsung dan memberikan motivasi kepada para peserta mengenai pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental di tengah era keterbukaan informasi.

    “Salah satu misi Pemerintah Kota Mojokerto dalam Panca Cita adalah mencetak sumber daya manusia unggul dan berkualitas. SDM unggul dimulai dari pendidikan dan kesehatan yang baik, termasuk kesehatan fisik dan mental,” ungkapnya, Senin (11/11/2025).

    Dalam kesempatan itu, Ning Ita juga mengingatkan para pelajar agar lebih bijak dan cerdas menggunakan teknologi digital. Menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini, generasi muda harus mampu memilah dan menyaring setiap informasi yang diterima agar tidak mudah terpengaruh hal negatif.

    “Sekarang dunia ada di genggaman tangan. Cukup dengan smartphone, kalian bisa tahu apa saja. Tapi hati-hati, tidak semua informasi yang tersebar di internet itu benar,” pesannya.

    Suasana seminar semakin interaktif ketika sejumlah pelajar menyampaikan pandangan mereka tentang dampak negatif keterbukaan informasi. Mereka menyinggung isu seperti cyber bullying, kecanduan gawai, penyebaran hoaks, penipuan online, hingga gangguan kesehatan mental.

    Atas keberanian dan kepedulian para siswa tersebut, Ning Ita memberikan apresiasi dan kembali menekankan pentingnya literasi digital di kalangan remaja. Selain motivasi dari Ning Ita, para peserta juga mendapatkan materi edukatif dari sejumlah narasumber yang membahas berbagai aspek kesehatan remaja, baik fisik maupun mental.

    “Kalau belum yakin kebenarannya, jangan disebarkan. Jangan sampai salah satu dari kalian ikut menyebarkan hoaks. Itu bisa berdampak serius bahkan ada konsekuensi hukumnya,” tegasnya.

    Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HKN ke-61 yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hidup sehat sekaligus membentuk generasi muda Kota Mojokerto yang kuat, cerdas, dan berkarakter di era digital. [tin/ted]

  • Wali Kota Dorong UMKM Mojokerto Naik Kelas Lewat Penguatan Branding dan Pemasaran Digital

    Wali Kota Dorong UMKM Mojokerto Naik Kelas Lewat Penguatan Branding dan Pemasaran Digital

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari terus memperkuat dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Menurutnya, kualitas produk saja tidak cukup, pelaku UMKM juga perlu meningkatkan kemasan, membangun branding, serta memanfaatkan strategi pemasaran digital secara kreatif.

    Hal tersebut disampaikan Ning Ita (sapaan akrab, red) saat meninjau dua pelatihan sekaligus, yaitu pelatihan Branding dan Packaging serta Digital Marketing di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Maja Citra Kinarya. Pelatihan tersebut diikuti puluhan pelaku UMKM dari berbagai sektor, mulai makanan dan minuman, fashion, kerajinan, hingga alas kaki.

    “Persaingan saat ini bukan hanya di produk. Berkualitas saja tidak cukup, tapi bagaimana cara kita mengemas dan memasarkan. Produk yang bagus tapi tidak dikenal akan sulit berkembang,” ungkapnya, Rabu (5/11/2025).

    Peserta pelatihan tidak hanya menerima materi, tetapi juga dibimbing praktik langsung, termasuk promosi melalui siaran langsung (live) di platform media sosial. Ning Ita menegaskan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto berkomitmen untuk terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan sektor UMKM.

    “Era digital memberikan peluang yang sangat besar. Dengan kemasan menarik dan promosi yang tepat di media sosial, produk UMKM kita bisa dikenal lebih luas. Kami akan terus hadir memberikan pendampingan dan pelatihan agar UMKM bisa bertransformasi. Tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dengan kuat,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga memborong sejumlah produk UMKM sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaku usaha lokal. Ia menambahkan bahwa Pemkot Mojokerto akan terus menggencarkan pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi bagi UMKM agar semakin adaptif dan inovatif.

    Melalui penguatan kapasitas dan strategi pemasaran, Pemkot Mojokerto berharap UMKM lokal semakin berdaya saing dan mampu menembus pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional. [tin/ian]

  • Wali Kota Mojokerto Gelar Dialog dengan Petani Pulorejo, Bahas Kebutuhan Sarana dan Ketahanan Pangan

    Wali Kota Mojokerto Gelar Dialog dengan Petani Pulorejo, Bahas Kebutuhan Sarana dan Ketahanan Pangan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menggelar dialog bersama para petani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajuritkulon.

    Kegiatan ini dilakukan untuk mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi petani sekaligus mencari solusi terkait upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah setempat.

    Dalam pertemuan tersebut, para petani menyampaikan sejumlah kebutuhan sarana pertanian seperti hand traktor mini, mesin pompa air, dan sprayer. Selain itu, mereka juga menyoroti masalah pencurian buah jeruk yang terjadi di area Taman Bahari Majapahit (TBM) di Kelurahan Pulorejo.

    Menanggapi hal tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita memberikan arahan praktis serta meminta dinas terkait melakukan tindak lanjut. Salah satunya dengan memanfaatkan sprayer handsanitizer bekas pandemi Covid-19 yang dianggap masih dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian.

    “Untuk kebutuhan sprayer, bisa memanfaatkan sprayer handsanitizer yang dulu digunakan saat pandemi Covid-19. Terkait maraknya pencurian hasil panen jeruk, DKPP dapat menganggarkan pemasangan kawat berduri pada tahun depan,” ungkapnya, Rabu (5/11/2025).

    Ning Ita juga menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menurutnya, dukungan lintas sektor termasuk TNI dan Polri diperlukan agar program pertanian dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

    “Masalah ketahanan pangan ini perlu dukungan semua pihak agar program-program pertanian di Kota Mojokerto berjalan efektif dan berkelanjutan,” katanya.

    Sebagai tindak lanjut, dirinya menginstruksikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk melakukan pendataan lahan pertanian produktif, sekaligus memastikan kebutuhan petani dapat diakomodasi secara tepat. Ning Ita juga berencana meninjau langsung kondisi lapangan.

    Melalui dialog ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemandirian pangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui sinergi dan langkah-langkah terpadu. [tin/ian]

  • Posyandu Era Baru di Mojokerto: Kader Jadi ‘Penyambung Lidah’ Warga ke Pemerintah

    Posyandu Era Baru di Mojokerto: Kader Jadi ‘Penyambung Lidah’ Warga ke Pemerintah

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memperkuat peran kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dalam kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

    Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menegaskan bahwa pelaksanaan Posyandu 6 SPM merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor antar perangkat daerah. Menurutnya, standar pelayanan minimal dari kementerian selama ini menjadi tanggung jawab dinas-dinas terkait di jajaran Pemkot Mojokerto.

    “Dan saya bersyukur hari ini bisa bertatap muka dengan ibu-ibu semuanya, khususnya para kader, karena Posyandu 6 SPM ini sifatnya kolaborasi. Konsep Posyandu 6 SPM merupakan pengembangan dari Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang mencakup pelayanan mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia,” ungkapnya di Kelurahan Miji, Kecamatan Magersari, Senin (3/11/2025).

    Tidak hanya berfokus pada kesehatan, Posyandu kini juga berperan dalam enam bidang pelayanan minimal: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Ning Ita menegaskan bahwa tanggung jawab teknis tetap berada pada masing-masing dinas.

    “Tugas-tugas bidang tadi tetap menjadi tanggung jawab masing-masing dinas, tetapi di sini para kader berperan sebagai penyambung lidah masyarakat. Tugas panjenengan adalah menyampaikan apa saja yang perlu diketahui pemerintah terkait enam bidang tadi,” ujarnya.

    Ning Ita menyoroti peran penting kader dalam melaporkan kondisi sosial warga yang mendadak jatuh miskin agar segera mendapatkan intervensi dari dinas terkait.

    “Jangan sampai keluarga yang semula bukan keluarga miskin tapi tiba-tiba jatuh miskin, pendidikan anaknya terhambat. Inilah tugas kader Posyandu untuk memberikan informasi itu agar segera ditindaklanjuti. Regulasi Posyandu 6 SPM lahir untuk memastikan layanan pemerintah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

    Melalui sosialisasi ini, Ning Ita berharap para kader memahami peran strategisnya dalam mendukung Pemkot Mojokerto membangun masyarakat yang sehat, berdaya, dan sejahtera melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. [tin/kun]

  • Pemkot Mojokerto Perkuat Peran Posyandu, 6 SPM sebagai Ujung Tombak Pelayanan Dasar

    Pemkot Mojokerto Perkuat Peran Posyandu, 6 SPM sebagai Ujung Tombak Pelayanan Dasar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus berkomitmen memperkuat peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat. Hal ini ditegaskan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat membuka Pertemuan Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di salah hotel di Kecamatan Magersari.

    Dalam arahannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperluas pemahaman lintas sektor mengenai transformasi Posyandu. Dari yang semula hanya berfokus pada dua bidang layanan, kesehatan dan pendidikan, kini Posyandu bertransformasi menjadi Posyandu 6 SPM yang lebih komprehensif.

    “Pertemuan ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada kita semua, agar ke depan tugas dan tanggung jawab yang bertambah dapat dijalankan dengan baik. Transformasi ini adalah bentuk nyata komitmen kita untuk mempercepat tercapainya layanan dasar bagi masyarakat,” ungkapnya, Rabu (30/10/2025).

    Ia menjelaskan bahwa perluasan fungsi Posyandu menjadi Posyandu 6 SPM merupakan amanat dari Permendagri Nomor 13, yang menegaskan integrasi layanan dasar primer di enam bidang SPM, yakni Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

    “Posyandu bukan berarti mengurusi seluruh bidang itu secara langsung, tetapi menjadi simpul integrasi yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan dasar pemerintah. Kader Posyandu menjadi jembatan informasi yang sangat strategis. Capaian SPM yang belum maksimal harus kita dorong bersama. Dengan sinergi yang kuat antar OPD, saya yakin seluruh target pelayanan bisa tercapai 100 persen,” jelasnya.

    Ning Ita juga menekankan pentingnya mempercepat capaian indikator SPM di seluruh bidang. Ia berharap kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis ini dapat memperlancar pelaksanaan program serta memastikan target pelayanan minimal di Kota Mojokerto dapat tercapai secara optimal. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari.

    Yakni tanggal 29–30 Oktober 2025 dan diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu enam bidang SPM, tim pembina Posyandu, puskesmas, camat, PKK, serta mitra Pemkot Mojokerto. Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

    Para narasumber memberikan pemahaman teknis mengenai integrasi layanan di bidang infrastruktur dan perumahan dalam kerangka Posyandu 6 SPM. Melalui kegiatan ini, Pemkot Mojokerto berharap sinergi lintas sektor semakin solid, dan Posyandu 6 SPM dapat benar-benar menjadi pilar utama dalam mewujudkan layanan dasar yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Mojokerto. [tin/ian]

  • Wali Kota Mojokerto Tekankan Pentingnya Budaya Sadar Risiko dalam Tata Kelola Pemerintahan

    Wali Kota Mojokerto Tekankan Pentingnya Budaya Sadar Risiko dalam Tata Kelola Pemerintahan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Hal tersebut disampaikan saat membuka secara daring kegiatan Asistensi Manajemen Risiko yang digelar oleh Inspektorat Kota Mojokerto.

    Dalam arahannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini menyampaikan bahwa keberhasilan organisasi pemerintah tidak hanya diukur dari capaian program dan kegiatan, tetapi juga dari kemampuan dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, serta mengelola berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

    “Pengembangan budaya sadar risiko merupakan kunci utama dalam memperkuat penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Upaya tersebut dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yakni peningkatan kesadaran berbudaya sadar risiko, manajemen perubahan budaya risiko organisasi, dan penyempurnaan budaya sadar risiko organisasi,” ungkapnya, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komitmen pimpinan dalam mempertimbangkan risiko pada setiap pengambilan keputusan. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk nyata dari pengembangan budaya sadar risiko yang perlu disertai penyampaian informasi berkelanjutan kepada seluruh jajaran, penyediaan program pelatihan manajemen risiko.

    “Serta pengintegrasian manajemen risiko ke dalam seluruh proses bisnis organisasi. Langkah-langkah ini menjadi pijakan penting untuk memastikan bahwa budaya sadar risiko benar-benar menjadi bagian dari birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga menyampaikan bahwa implementasi manajemen risiko di Kota Mojokerto telah sejalan dengan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan (Fraud Control Plan/FCP). Regulasi tersebut mengintegrasikan pengelolaan risiko dengan manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

    “Sehingga seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Baik strategis, operasional, maupun teknologi informasi memiliki sistem pengendalian risiko yang menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Menutup arahannya, Ning Ita berharap kegiatan asistensi ini dapat menjadi sarana bagi seluruh perangkat daerah untuk berbagi pengalaman, memperkuat koordinasi, dan menyamakan persepsi dalam membangun sistem manajemen risiko yang kokoh, efektif, dan berdaya guna.

    “Dengan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak, saya yakin Pemerintah Kota Mojokerto akan semakin siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan, sekaligus memperkuat pondasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya. [tin/ian]