Tag: Igun Wicaksono

  • Jam Kerja Lebih Lama, Pendapatan Lebih Kecil

    Jam Kerja Lebih Lama, Pendapatan Lebih Kecil

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengemudi Grab di Jakarta disebut memiliki jam kerja yang lebih lama dibandingkan dengan di Bali, tetapi dari sisi pendapatan lebih sedikit. Pemasukan yang minim kemudian harus menutup pengeluaran untuk biaya operasional, perbaikan mesin, hingga biaya aplikasi. 

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan mayoritas mitra driver aplikasi Grab, pengemudi roda dua dan roda empat, saat ini berada di Jakarta. Adapun data yang disajikan Grab beberapa waktu lalu, adalah data pengemudi di Bali yang tidak mencerminkan situasi penghasilan mayoritas pengemudi. 

    Berdasarkan data yang dimiliki SPAI dari keterangan para mitra di Jakarta, rerata penghasilan bulanan hanya Rp50.000 – Rp100.000 per hari, dengan dipotong biaya bensin Rp25.000 – Rp30.000 per hari, maka uang yang dikantongi hanya Rp70.000. Itu pun mereka harus bekerja hingga 12-16 jam per hari.  

    Sementara itu, untuk pengemudi roda empat atau taksi online, penghasilan yang dikantongi berkisar Rp300.000 – Rp350.000 dengan biaya bensin Rp150.000/hari dan biaya sewa kendaraan Rp150.000/hari. 

    Peraturan ganjil genap dan macet parah di Jakarta yang memakan waktu berjam-jam membuat kondisi mereka makin sulit untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi.   

    Oleh sebab itu, kata Lili, ketika Grab membawa data penghasilan pengemudi di Bali, sama sekali tidak relevan. 

    “Perbandingan dengan di Bali tidak relevan karena tidak mewakili kondisi kerja para pengemudi di  daerah lainnya seperti Jakarta yang mayoritas pengemudi ojol dan taksol bekerja di Jakarta,” kata Lili kepada Bisnis, dikutip Sabtu (21/6/2025). 

    Sebelumnya, Grab Indonesia mengatakan pendapatan tertinggi mitra driver Grab untuk roda dua dapat menyentuh Rp6,8 juta per bulan. Sementara itu untuk pengemudi roda empat dapat menyentuh Rp18 juta. Di sisi lain, pendapatan terendah sekitar Rp1,3 juta. 

    Grab Indonesia membagi kelas mitra pengemudi menjadi 4 kelas yaitu Jawara, Ksatria, Pejuang, dan Anggota. Untuk kelas Jawara, pendapatan yang dibukukan dapat menyentuh Rp6,8 juta per bulan di wilayah Bali. Jumlah hari menarik adalah 25 hari, dengan waktu sekitar 6 jam mereka mendapat 20  order per hari.

    Lili menambahkan peningkatan pendapatan mitra driver aplikasi dapat terjadi jika driver mendapat pengakuan sebagai pekerja tetap dari Kementerian Ketenagakerjaan agar mendapatkan jaminan upah minimum setiap bulan. 

    Dengan upah minimum per bulan maka waktu kerja driver dihargai sekaligus pengemudi mendapatkan waktu istirahat sesuai aturan ketenagakerjaan. 

    “Karena jam kerja yang tinggi sangat rawan terjadinya kecelakaan kerja di jalan raya yang dapat menimbulkan korban cacat tubuh maupun korban jiwa,” kata Lili.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia Igun Wicaksono mengungkap rata-rata pendapatan kotor mitra ojol dari Grab dikisaran Rp5 juta per bulan. Pendapatan tersebut belum dipotong biaya aplikasi 20% bahkan lebih, biaya operasional 30%, dan biaya perawatan 20%. 

    Dengan rata-rata jam kerja 12-14 jam dan 24 hari bekerja dalam sebulan, lanjutnya, maka rata-rata pendapatan bersih setelah dipotong semua biaya tinggal tersisa 30%. 

    “Pendapatan bersih jadi senilai Rp1,5-3 juta per bulan, namun harus korbankan biaya perawatan kendaraan,” kata Igun. 

    Dia tidak menutup kemungkinan jika ada driver ojol yang berpendapatan Rp6,8 juta per bulan, tetapi itu menurutnya, hanya driver tertentu binaan dari perusahaan aplikator sendiri. 

    “Bagi driver ojol reguler pendapatan rata-rata kotor antara Rp4 – 5 juta saja, atau bersihnya Rp1,5-3 juta,” kata Igun. 

    Dia menekankan di tengah pendapatan yang kecil tersebut, mitra driver masih harus menghadapi program-program hemat dan member yang membuat pengemudi reguler jarang mendapat order dan hal ini menurunkan pendapatan secara signifikan.

    “Harapan kami Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menginginkan semua driver ojol rata statusnya reguler semua agar ada pemerataan order dan pemerataan pendapatan,” kata Igun. 

  • Klaim Grab soal Pendapatan Driver Capai Rp6,8 Juta Tuai Kritikan, Data Tak Relevan

    Klaim Grab soal Pendapatan Driver Capai Rp6,8 Juta Tuai Kritikan, Data Tak Relevan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi mitra pengemudi ojek online (ojol) mempertanyakan klaim Grab Indonesia soal penghasilan besar hingga Rp6,8 juta per bulan yang dikantongi oleh mitra driver roda dua. Data yang disajikan dinilai kurang relevan dan tidak mewakili kondisi mayoritas pengemudi.

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan mayoritas mitra driver aplikasi Grab, pengemudi roda dua dan roda empat, saat ini berada di Jakarta. Adapun data yang disajikan adalah data pengemudi di Bali yang tidak mencerminkan situasi penghasilan yang sebenarnya. 

    Berdasarkan data yang dimiliki SPAI dari keterangan para mitra di Jakarta, rerata penghasilan bulanan hanya Rp50.000 – Rp100.000 per hari, dengan dipotong biaya bensin Rp25.000 – Rp30.000 per hari, maka uang yang dikantongi hanya Rp70.000. Itu pun mereka harus bekerja hingga 12-16 jam per hari.  

    Sementara itu, untuk pengemudi roda empat atau taksi online, penghasilan yang dikantongi berkisar Rp300.000 – Rp350.000 dengan biaya bensin Rp150.000/hari dan biaya sewa kendaraan Rp150.000/hari. 

    Peraturan ganjil genap dan macet parah di Jakarta yang memakan waktu berjam-jam membuat kondisi mereka makin sulit untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi.   

    Oleh sebab itu, kata Lili, ketika Grab membawa data penghasilan pengemudi di Bali, sama sekali tidak relevan. 

    “Perbandingan dengan di Bali tidak relevan karena tidak mewakili kondisi kerja para pengemudi di  daerah lainnya seperti Jakarta yang mayoritas pengemudi ojol dan taksol bekerja di Jakarta,” kata Lili kepada Bisnis, Senin (16/6/2025). 

    Pengemudi Grab

    Lili menambahkan peningkatan pendapatan mitra driver aplikasi dapat terjadi jika driver mendapat pengakuan sebagai pekerja tetap dari Kementerian Ketenagakerjaan agar mendapatkan jaminan upah minimum setiap bulan. 

    Dengan upah minimum per bulan maka waktu kerja driver dihargai sekaligus pengemudi mendapatkan waktu istirahat sesuai aturan ketenagakerjaan. 

    “Karena jam kerja yang tinggi sangat rawan terjadinya kecelakaan kerja di jalan raya yang dapat menimbulkan korban cacat tubuh maupun korban jiwa,” kata Lili.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia Igun Wicaksono mengungkap rata-rata pendapatan kotor mitra ojol dari Grab dikisaran Rp5 juta per bulan. Pendapatan tersebut belum dipotong biaya aplikasi 20% bahkan lebih, biaya operasional 30%, dan biaya perawatan 20%. 

    Dengan rata-rata jam kerja 12-14 jam dan 24 hari bekerja dalam sebulan, lanjutnya, maka rata-rata pendapatan bersih setelah dipotong semua biaya tinggal tersisa 30%. 

    “Pendapatan bersih jadi senilai Rp1,5-3 juta per bulan, namun harus korbankan biaya perawatan kendaraan,” kata Igun. 

    Dia tidak menutup kemungkinan jika ada driver ojol yang berpendapatan Rp6,8 juta per bulan, tetapi itu menurutnya, hanya driver tertentu binaan dari perusahaan aplikator sendiri. 

    “Bagi driver ojol reguler pendapatan rata-rata kotor antara Rp4 – 5 juta saja, atau bersihnya Rp1,5-3 juta,” kata Igun. 

    Driver ojol mendapat order

    Dia menekankan di tengah pendapatan yang kecil tersebut, mitra driver masih harus menghadapi program-program hemat dan member yang membuat pengemudi reguler jarang mendapat order dan hal ini menurunkan pendapatan secara signifikan.

    “Harapan kami Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menginginkan semua driver ojol rata statusnya reguler semua agar ada pemerataan order dan pemerataan pendapatan,” kata Igun. 

    Sebelumnya, Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan pendapatan tertinggi mitra driver Grab untuk roda dua dapat menyentuh Rp6,8 juta per bulan. Sementara itu untuk pengemudi roda empat dapat menyentuh Rp18 juta. Di sisi lain, pendapatan terendah sekitar Rp1,3 juta. 

    Neneng menuturkan Grab Indonesia membagi kelas mitra pengemudi menjadi 4 kelas yaitu Jawara, Ksatria, Pejuang, dan Anggota. Untuk kelas Jawara, pendapatan yang dibukukan dapat menyentuh Rp6,8 juta per bulan di wilayah Bali. 

    “Kalau jawara pendapatan rata-rata ya ini 6,8 juta. Dia jumlah harinya dia narik tuh 25 hari. Dari 1-30 April. Jumlah jam nariknya dia itu sekitar 6 jam, jumlah orderannya sekitar 20 per hari,” kata Neneng, dikutip Senin (16/6/2025). 

    Neneng mengatakan pendapatan besar tersebut berhasil dibawa pulang karena driver bersangkutan sangat fokus dalam mengejar penumpang dan hanya menggunakan satu aplikasi. 

    Sementara itu yang terjadi di lapangan, kata Neneng, pengemudi driver memiliki banyak yang punya 4-5 aplikasi. 

    Adapun bagi driver yang mendapat pendapatan rendah Rp1,6 juta per bulan, menurut Neneng, karena statusnya mereka hanya Anggota, dengan waktu bekerja hanya 13 hari. 

    “Karena dia juga cuma nariknya rata-ratanya cuma 13 hari kok. Terus jumlah jam nariknya juga cuma 3 jam. Mungkin pagi-pagi dia narik sebentar sebelum ke kantor gitu ya. Terus siang dia narik sebentar sambil makan, sambil dia narik. Atau malam dia sambil pulang, sambil bawa penumpang juga gitu. Jumlah orderannya 9,” kata Neneng. 

    Sementara itu driver Grab pengemudi roda empat yang full time di Bali, bisa mengantongi pendapatan hingga Rp18 juta per bulan.

    “26 hari, 6 jam, 11 strip. Dia menggunakan satu aplikasi biasanya kan. Gak mungkin jawara itu dua aplikasi. 18 juta. Nah yang anggota kurang lebih 3,2 juta,” kata Neneng. 

  • Kapolda Metro fasilitasi perwakilan ojol untuk bertemu pemerintah

    Kapolda Metro fasilitasi perwakilan ojol untuk bertemu pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memfasilitasi perwakilan pengemudi ojek online (ojol) bertemu dengan pemerintah untuk mencari titik temu terkait tuntutan mereka.

    “Kami fasilitas 25 orang untuk bertemu dari pemerintah,” kata Karyoto di Jakarta, Selasa.

    Sebagai petugas keamanan, lanjut dia, pihaknya akan memfasilitasi perwakilan pengunjuk rasa untuk bertemu dengan Wakil Menteri Polkam Lodewijk Freidrich Paulus.

    Selain Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, perwakilan pengemudi ojek online juga akan dipertemukan dengan Dirjen Perhubungan dari Kementerian Perhubungan karena regulasi tidak bisa diselesaikan di jalanan, sehingga pihaknya meminta perwakilan untuk menemui pemerintah.

    “Kalau saya sebagai aparat keamanan, hanya bisa memfasilitasi mereka yang berunjuk rasa, yang punya tuntutan-tuntutan untuk ditampung. Karena tidak mungkin regulasi diselesaikan di jalan. Silakan diskusi saja apa permintaannya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa menyatakan, pergerakan aksi unjuk rasa atau demo besar-besaran pengemudi ojek online pada Selasa siang.

    Konvoi massa aksi akan diberangkatkan dari Markas Garda Indonesia yang terletak di Jalan Kodam Raya Nomor 6, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat menuju titik aksi pertama di Patung Kuda.

    Menurut Igun, iring-iringan konvoi akan melibatkan mobil komando serta puluhan ribu pengemudi ojol yang berkumpul dan mulai bergerak secara terorganisir menuju kawasan pusat ibu kota.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada demo ojol, Transjakarta alihkan rute sesuai kondisi lapangan

    Ada demo ojol, Transjakarta alihkan rute sesuai kondisi lapangan

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan pengalihan rute armada bus sesuai dengan kondisi lapangan saat berlangsung unjuk rasa pengemudi ojek daring (ojol) serentak pada 20 Mei 2025 di sejumlah titik kawasan Jakarta.

    “Penyesuaian rute situasional, sesuai kondisi di lapangan,” ujar Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani melalui pesan teksnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Terkait hal itu, pelanggan bisa mendapatkan informasi terkini (update) melalui aplikasi TJ dan media sosial (medsos) resmi Transjakarta.

    Hingga siang ini, belum ada informasi terkait rute bus yang akan dialihkan ataupun bus alternatif yang disediakan bagi calon penumpang.

    Sekitar 500 ribu pengemudi ojol dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon hingga Palembang, Lampung dan wilayah Banten Raya akan mengadakan unjuk rasa pada Selasa (20/5).

    Aksi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB itu nantinya dipusatkan di sekitar Monas, Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI, Jakarta.

    Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi.

    Para pengemudi selain melalui aksi turun langsung juga akan mematikan aplikasi mereka sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan yang dirasa belum berpihak.

    Pemerintah pusat menyatakan senantiasa hadir untuk mendengarkan aspirasi dan memberikan dukungan bagi para mitra pengemudi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ojol Ancam Aksi Besar-besaran di Jakarta, Ini Tuntutannya

    Ojol Ancam Aksi Besar-besaran di Jakarta, Ini Tuntutannya

    Jakarta

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia mengancam akan menggelar aksi ‘brutal’ besar-besaran di kawasan Jakarta. Lantas, apa yang sebenarnya mereka tuntut pada demo akbar tersebut?

    Ketua Umum (Ketum) Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono memastikan, aksi keras tersebut merupakan aksi lanjutan dari demo-demo sebelumnya. Bedanya, kali ini aksi tak lagi berlangsung damai. Sebab, tujuannya, agar pemerintah dan aplikator lebih mau mendengar tuntutan ‘pasukan hijau’.

    “Tidak ada lagi aksi damai aplikator, cepu aplikator dan komunitas binaan aplikator, wajib kita lawan dan perangi!” ujar Raden Igun Wicaksono melalui keterangan resminya, Sabtu (19/4).

    Demo Ojol Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

    Agenda tersebut sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari, minimal sebelum hari raya Lebaran. Igun ingin, aksi keras bulan depan bisa meyakinkan pemerintah dan perusahaan ojol untuk mendengar seluruh tuntutan yang disampaikan ‘pasukan hijau’.

    “Seluruh ojol pejuang kibarkan panji-panji perang dapat melawan aplikator zalim, melawan ojol antek-antek aplikator, melawan ojol-ojol penjilat aplikator, tandai mereka para antek dan penjilat aplikator, wajib dibasmi!” ungkapnya.

    Lebih jauh, dia menegaskan, ada tiga tuntutan yang akan disampaikan pada aksi keras bulan depan, yakni payung hukum untuk ojol, revisi potongan aplikasi dari yang semula 40 persen menjadi hanya 10 persen, kemudian menghapus seluruh skema tarif murah seperti aceng atau slot.

    Sebenarnya, ketiga tuntutan itu masih sama seperti demo-demo sebelumnya. Namun, karena belum ada tindakan hingga sekarang, Garda Indonesia bersama gabungan ojol se-Indonesia menggelar aksi yang lebih masif dan tak mau bersifat damai.

    “Garda Indonesia melawan arogansi korporat asing, aplikator asing beserta antek-anteknya, (termasuk) oknum intelijen hitam kaki tangan aplikator asing,” kata dia.

    Sebagai catatan, pada Agustus 2022 silam, Garda Indonesia telah melayangkan surat kepada Joko Widodo (Jokowi) yang masih menjabat sebagai Presiden RI. Selain itu, mereka juga menyampaikan dokumen yang sama ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Surat tersebut berisi permintaan agar pemerintah membatalkan Keputusan Menhub Nomor KP 564 tahun 2022. Aturan tersebut mengatur tentang tarif baru ojek online yang hanya naik di wilayah Jabodetabek. Hal itu dianggap tak adil untuk mitra di luar Jabodetabek.

    Garda Indonesia bersama ojol gabungan telah beberapa kali menggelar demo akbar di Jakarta. Bahkan, mereka baru mengadakan aksi serupa pada Februari lalu di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    (sfn/rgr)

  • Ojol Ancam Aksi Besar-besaran di Jakarta, Ini Tuntutannya

    Duh! Ojol Ancam Aksi ‘Brutal’ di Jakarta, Ogah Demo Baik-baik

    Jakarta

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia kembali mengancam aksi protes besar-besaran di Jakarta. Bedanya, kali ini tak akan berlangsung damai, melainkan lebih ‘brutal’ agar seluruh tuntutan didengar pemerintah dan aplikator!

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, aksi keras tersebut akan digelar Selasa, 20 Mei mendatang. Selain itu, di saat bersamaan, pihaknya juga meminta mitra driver untuk mematikan aplikasi serempak.

    “Tidak ada lagi aksi damai aplikator, cepu aplikator dan komunitas binaan aplikator, wajib kita lawan dan perangi!” ujar Raden Igun Wicaksono melalui keterangan resminya, Sabtu (19/4).

    Demo Ojol Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

    Agenda tersebut sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari, minimal sebelum hari raya Lebaran. Igun ingin, aksi keras bulan depan bisa meyakinkan pemerintah dan perusahaan ojol untuk mendengar seluruh tuntutan yang disampaikan ‘pasukan hijau’.

    “Seluruh ojol pejuang kibarkan panji-panji perang dapat melawan aplikator zalim, melawan ojol antek-antek aplikator, melawan ojol-ojol penjilat aplikator, tandai mereka para antek dan penjilat aplikator, wajib dibasmi!” ungkapnya.

    Igun menjelaskan, ada tiga tuntutan yang akan disampaikan pada aksi keras bulan depan, yakni payung hukum untuk ojol, revisi potongan aplikasi dari yang semula 40 persen menjadi hanya 10 persen, kemudian menghapus seluruh skema tarif murah seperti aceng atau slot.

    Sebenarnya, ketiga tuntutan itu masih sama seperti demo-demo sebelumnya. Namun, karena belum ada tindakan hingga sekarang, Garda Indonesia bersama gabungan ojol se-Indonesia menggelar aksi yang lebih masif dan tak mau bersifat damai.

    “Garda Indonesia melawan arogansi korporat asing, aplikator asing beserta antek-anteknya, (termasuk) oknum intelijen hitam kaki tangan aplikator asing,” kata dia.

    (sfn/lth)

  • Menaker Bakal Panggil Perusahaan Ojol Buntut ‘THR’ Rp 50 Ribu

    Menaker Bakal Panggil Perusahaan Ojol Buntut ‘THR’ Rp 50 Ribu

    Jakarta

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia, Yassierli akan memanggil perusahaan ojek online (ojol) seperti Gojek dan Grab untuk meminta penjelasan soal bonus hari raya (BHR) sebesar Rp 50 ribu.

    Meski sudah memiliki rencana, namun Yassierli belum bisa mengungkap, kapan tanggal pasti pertemuan tersebut. Namun, dia berharap, agenda itu bisa digelar sebelum hari raya Lebaran.

    “Hopefully (sebelum lebaran), saya tidak bisa janji karena ini juga sifatnya imbauan kepada mereka,” ujar Yassierli, dikutip dari Antaranews, Jumat (28/3).

    Menaker Yassierli. Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

    Yassierli menjelaskan, dalam surat edaran, BHR diberikan kepada mitra driver yang dikategorikan berkinerja baik dan produktif. Besaran bervariasi, ada yang menerima Rp900 ribu atau jumlah lainnya.

    Namun, kata dia, tantangannya bagaimana perusahaan aplikator mengkategorikan pengemudi di luar kriteria tersebut.

    “Tantangannya adalah bagaimana perusahaan aplikator ini mengkategorikan di luar itu, dan besaran berapa itu yang perlu klarifikasi ke mereka,” ungkapnya.

    Driver ojol Grab di Tendean, Jakarta Selatan. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Meski belum maksimal, namun Yassierli menilai, inisiatif BHR untuk ojol merupakan langkah yang baik. Sebab, bantuan tersebut baru pertama kali diadakan tahun ini. Itulah mengapa, dia meminta publik paham mengenai persiapan yang serba terbatas.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah driver ojol dan asosiasi terkait ramai-ramai komplain soal besaran BHR yang dianggap tak manusiawi. Mereka, yang merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianta, berharap angkanya bisa lebih banyak.

    “Rata-rata nilai BHR yang diterima ojol sebagian besar Rp 50 ribu, banyak dari rekan-rekan ojol yang sudah menjadi ojol di satu platform aplikator lebih dari 5 tahun, namun tetap saja hanya terima Rp 50 ribu,” ujar Ketua Umum (Ketum) asosiasi ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono kepada detikOto.

    “Hal ini kami protes keras dan mengecam aplikator yang kami anggap telah melakukan akal-akalan menipu Presiden RI, membangkang Menaker RI dan membohongi Ojol seluruh Indonesia hanya demi menjaga citra baik di mata Presiden RI,” kata Igun menambahkan.

    Hal senada disampaikan, Ketua Umum SPAI Lily Pujiati. Dia menganggap, nominal BHR yang diberikan jauh dari kata pantas. Selain itu kriteria atau syarat lainnya sangat tidak adil karena sepinya orderan ojol yang disebabkan skema prioritas seperti akun prioritas, skema slot, skema aceng (argo goceng), dan skema level/tingkat prioritas.

    “Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak pembayaran THR Ojol, taksol, kurir yang tidak manusiawi. Nilai THR Ojol tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Presiden mengenai kontribusi pengemudi ojol, taksol, kurir yang sudah menghasilkan keuntungan selama ini,” kata Lily.

    (sfn/dry)

  • Ojol Ancam Aksi Besar-besaran di Jakarta, Ini Tuntutannya

    Ojol Ancam Demo Besar-besaran Lagi di Jakarta, Ini Tuntutannya

    Jakarta

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia mengancam akan melakukan demo besar-besaran di Jakarta. Aksi massal tersebut rencananya digelar setelah hari raya Lebaran!

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, demo besar-besaran tersebut bukan untuk menuntut penambahan bonus hari raya (BHR), melainkan untuk mendesak aplikator agar memangkas potongan aplikasi dan memberikan payung hukum untuk mitra driver.

    “Asosiasi akan melaksanakan aksi besar setelah hari raya, namun sudah bukan terkait BHR lagi,” ujar Raden Igun kepada detikOto melalui pesan singkat, dikutip Jumat (28/3).

    “Ada 3 poin tuntutan: 1. Negara memberikan payung hukum bagi ojol, 2. Pemerintah merevisi biaya potongan aplikasi maksimal 10% dan ada sanksi, 3. Pemerintah menertibkan tarif ojol sesuai regulasi dengan menghapus skema aceng, slot, double order dan hub,” tambahnya.

    Demo Ojol Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

    Igun menegaskan, pihaknya sebenarnya kecewa dengan nominal BHR yang tak manusiawi. Sebab, menurut aduan yang diterimanya, ada banyak mitra driver yang hanya menerima bonus sebesar Rp 50 ribu.

    Meski demikian, dia mau beralih ke pokok masalah yang lebih substansial, yakni legalitas driver ojol dan pengurangan biaya aplikasi yang sudah tak masuk akal. Dia dan timnya telah memperjuangkan tuntutan tersebut sejak beberapa tahun terakhir.

    “Kami sangat kecewa karena selama ini ojol dipotong biaya aplikasi hampir mencapai 50% setiap orderan dan rata-rata ojol sudah memberikan kontribusi pendapatan sangat besar kepada aplikator, ada yang setahun mencapai Rp 60 juta bahkan lebih,” kata dia.

    Ini bukan kali pertama mereka menggelar demo akbar di Jakarta. Sebelumnya, atau tahun lalu, aksi serupa digelar beberapa kali di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Tuntutannya, dari tahun ke tahun, masih tetap sama.

    (sfn/din)

  • Penjelasan Grab soal ‘THR’ Ojol yang Dikeluhkan Tak Manusiawi

    Penjelasan Grab soal ‘THR’ Ojol yang Dikeluhkan Tak Manusiawi

    Jakarta

    Grab Indonesia buka suara soal besaran bonus hari raya (BHR) untuk mitra driver yang dianggap tak manusiawi. Mereka menegaskan, nominal tersebut sudah sesuai skema hitung-hitungan yang berlaku.

    Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menegaskan, BHR bukan manfaat rutin tahunan selayaknya tunjangan hari raya (THR) yang diterima pekerja. Ini merupakan apresiasi tambahan yang diberikan perusahaan kepada mitra.

    “BHR diberikan atas dasar keaktifan kerja mitra pengemudi. Penyaluran BHR dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan Grab dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Selain tingkat keaktifan, juga sangat bergantung pada kemampuan finansial perusahaan,” ujar Tirza melalui keterangan resmi.

    “Oleh karena itu, mitra pengemudi yang belum menerima BHR hingga saat ini berarti tidak memenuhi kriteria sesuai skema yang berlaku, misalnya karena kurang aktif atau tidak mencapai tingkat keterlibatan yang ditentukan,” sambungnya.

    Ojol Grab. Foto: Doc. Grab.

    Tirza menjelaskan, mitra penerima BHR dibagi dalam empat kategori berbeda, yakni Jawara, Ksatria, Pejuang dan Anggota. Semakin baik kinerjanya, makan makin besar juga bonus yang diterima.

    “Mitra Jawara Teladan paling aktif mendapat BHR tertinggi, yaitu Rp 1,6 juta untuk mitra roda 4 serta Rp 850 ribu untuk mitra roda 2. Untuk tingkatan kedua (Mitra Ksatria), ketiga (Mitra Pejuang), dan keempat (Anggota) murni inisiatif Grab dalam semangat berbagi menyambut Idulfitri,” jelasnya.

    Grab Indonesia mengaku paham atas berbagai pandangan yang muncul di masyarakat. Namun, mereka menekankan bonus yang diberikan tetap harus mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah driver ojol dan asosiasi terkait ramai-ramai komplain soal besaran BHR yang dianggap tak manusiawi. Mereka, yang merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianta, berharap angkanya bisa lebih banyak.

    “Rata-rata nilai BHR yang diterima ojol sebagian besar Rp 50 ribu, banyak dari rekan-rekan ojol yang sudah menjadi ojol di satu platform aplikator lebih dari 5 tahun, namun tetap saja hanya terima Rp 50 ribu,” ujar Ketua Umum (Ketum) asosiasi ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono kepada detikOto.

    “Hal ini kami protes keras dan mengecam aplikator yang kami anggap telah melakukan akal-akalan menipu Presiden RI, membangkang Menaker RI dan membohongi Ojol seluruh Indonesia hanya demi menjaga citra baik di mata Presiden RI,” kata Igun menambahkan.

    (sfn/din)

  • Polemik Driver Ojol Cuma Terima BHR Rp50 Ribu, Menaker Bakal Panggil Aplikator

    Polemik Driver Ojol Cuma Terima BHR Rp50 Ribu, Menaker Bakal Panggil Aplikator

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli siap memanggil aplikator terkait pembagian Bonus Hari Raya (BHR) sebesar Rp50.000 untuk pengemudi/driver ojek online (ojol). Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran mengenai imbauan dan formula pemberian BHR bagi pengemudi ojek online.

    “Ya, kita harus lihat. Kan kita mengeluarkan surat edaran. Imbauan formulanya begini, tetapi yang lain kan kita katakan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kita sekali lagi nanti kita akan panggil dan coba gali mereka seperti apa sih implementasinya,” kata Yassierli dalam keterangan di Jakarta, Kamis (27/3/2025).

    Menaker mengaku masih menunggu laporan lengkap mengenai hal tersebut. “Kita juga lagi menunggu ya. Saya juga belum dapat laporan lengkap. Itu kan ada beberapa aplikator ya. Konkretnya, jadi mereka seperti apa, kita masih nunggu,” ujarnya.

    Yassierli juga menegaskan bahwa pihaknya siap menerima dan menampung aduan dari pengemudi ojol dan segera menindaklanjuti hal tersebut. “Enggak apa-apa, kita terima (jika ada aduan). Kita tampung dulu. Nanti kalau memang kita lihat ini sesuatu yang harus kita follow up, kita klarifikasi, nanti kita panggil nanti (aplikator),” kata Menaker.

    Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel menyebut driver ojol yang mendapat Rp50 ribu merupakan pekerja paruh waktu. “Jadi, kenapa mendapatkan Rp50 ribu itu? Karena pertimbangan mereka, sopir ojol itu pekerja part-time,” ujarnya

    Saat mendapat informasi driver ojol yang mendapat BHR Rp50 ribu, Noel langsung melakukan klarifikasi ke pihak aplikator. Pihak aplikator yang menerima Rp50 ribu itu disebabkan mereka masuk kategori paling bawah.

    “Jadi bukan mereka yang ngojek beneran lah. Jadi mereka cuma pekerja sambilan. Nah, sebetulnya kalau menurut mereka, dari platform digital sebelumnya mereka enggak dapat tetapi ya kami secara moral memberilah. Kita kan juga berharap, kawan-kawan ojek online ini bisa melihat itu juga,” kata Noel

    “Kita telepon Gojek, kita telepon Grab. Akhirnya mereka ceritakan, ada kategori 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya kita tanya, kenapa mendapatkan Rp50 ribu? Itu, Pak, mereka itu kategorinya yang 4 dan 5. Mereka itu kerja part-time. Banyak yang enggak aktif juga, pekerja sambilan,” bebernya.

    Meski begitu Noel menyebut ada juga ojol yang menerima BHR hingga Rp1 juta lebih. Ia juga mengingatkan pada dasarnya BHR untuk ojol baru bersifat imbauan.
    “Dan itu Maxim minimal Rp500 ribu. Sebetulnya juga banyak yang mendapatkan Rp1 juta lebih. Di Grab, di Gojek, di Maxim, dan semuanya banyak,” ujarnya.

    Garda Indonesia Mengecam

    Sementara, Ketua Umum Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Raden Igun Wicaksono mengecam pemberian BHR ojek untuk ojol yang hanya Rp50 ribu dari perusahaan aplikator. Nilai tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.

    Aturan yang dimaksud mengenai pemberian 20 persen BHR dari pendapatan ojol per tahun sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

    “Kami protes keras dan mengecam aplikator yang kami anggap telah melakukan akal-akalan menipu presiden,” kata Igun.

    Dia menjelaskan rata-rata nilai BHR yang diterima mitra pengemudi sebagian besar Rp50 ribu. Padahal, banyak dari mereka dikatakan susah menjadi ojol di satu platform aplikator ojol lebih dari 5 tahun, tetapi tetap saja hanya terima Rp50 ribu.

    Igun menyebut hanya segelintir ojol yang menerima BHR sebesar Rp900 ribu. “Ini tidak sesuai ketentuan. Fakta pelaksanaannya jauh menyimpang dari SE Menaker BHR Online 2025,” katanya.

    Ditambahkan, BHR dicairkan penyalurannya kepada para ojol yang menerima melalui dompet digital dengan rata-rata hanya mendapatkan Rp50 ribu. Dia menyatakan kekecewaan akan implementasi BHR tersebut.

    “Kami sangat kecewa karena selama ini ojol dipotong biaya aplikasi saja hampir mencapai 50 persen setiap ordernya,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News