Xcloud.id

Tag: Igun Wicaksono

  • DKI kemarin, tarif transum Rp1 hingga uji coba Tol Fatmawati 2

    DKI kemarin, tarif transum Rp1 hingga uji coba Tol Fatmawati 2

    Program ini berlaku selama dua hari, tepatnya pada 17 September 2025 dan 19 September 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta terjadi pada Selasa (16/9) kemarin, mulai dari tarif transportasi umum (transum) Rp1 hingga uji coba Tol Fatmawati 2.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali Rabu:

    1. Pemprov DKI kembali hadirkan tarif transportasi publik di Rp1

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menghadirkan program tarif transportasi publik Rp1 dalam memperingati Hari Perhubungan Nasional 2025 yang jatuh pada 17 September 2025.

    “Program ini berlaku selama dua hari, tepatnya pada 17 September 2025 dan 19 September 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    2. Uji coba jalur tambahan di Tol Fatmawati 2 efektif di hari pertama

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan uji coba penggunaan tambahan satu lajur di Gerbang Tol Fatmawati 2 sebagai upaya mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, cukup efektif di hari pertama.

    Kendati demikian, Pramono belum mau memutuskan apakah kebijakan ini sudah berhasil dan akan dilanjutkan hingga akhir Oktober mendatang.

    Selengkapnya di sini

    3. Belasan RT di Jaksel banjir akibat hujan intensitas tinggi

    Sebanyak 12 rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan (Jaksel) terendam banjir akibat curah hujan tinggi serta luapan Kali Mampang.

    “Saat ini genangan terjadi di 12 RT di Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    4. Ribuan pengemudi ojek online Jakut tidak ikut demo di depan DPR

    Sekitar 2.000 pengemudi ojek daring (online/ojol) dari Komunitas Ojol dan Unit Reaksi Cepat (URC) Jakarta Utara, memastikan tidak akan ikut demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI, Gedung Kementerian Perhubungan dan Istana Negara pada Rabu (17/9)

    “Kordinator wilayah ojol Jakarta Utara tidak ikut turun aksi,” kata Ketua Korwil Jakarta Utara, Mansyur di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    5. Kemenhub dan DPR bakal jadi lokasi unjuk rasa pengemudi ojol besok

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyebutkan bahwa gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI menjadi sasaran lokasi unjuk rasa para pengemudi ojek daring (online/ojol) pada Rabu (17/9/2025) siang.

    “Kami mulai dari markas Garda di Cempaka Mas Jakarta Pusat jam 10, lanjut ke Istana Presiden dan Kemenhub, terakhir di DPR RI jam 12-13,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub dan DPR bakal jadi lokasi unjuk rasa pengemudi ojol besok

    Kemenhub dan DPR bakal jadi lokasi unjuk rasa pengemudi ojol besok

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyebutkan bahwa gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI menjadi sasaran lokasi unjuk rasa para pengemudi ojek daring (online/ojol) pada Rabu (17/9/2025) siang.

    “Kami mulai dari markas Garda di Cempaka Mas Jakarta Pusat jam 10, lanjut ke Istana Presiden dan Kemenhub, terakhir di DPR RI jam 12-13,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Igun memprakirakan massa aksi berjumlah sekitar 2.000 orang. Nantinya, sekitar 100-200 orang akan melakukan konvoi. “Massa konvoi 100-200 dan massa aksi 2000-an ojol,” ujar Igun.

    Menurut informasi, ribuan pengemudi ojol mengusung sekitar tujuh tuntutan. Salah satunya agar RUU Transportasi Online masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.

    Kemudian, potongan aplikator 10 persen, regulasi tarif antarbarang dan makanan, audit investigasi potongan lima persen yang telah diambil oleh aplikator serta meminta Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.

    Sebelumnya, awal bulan ini unjuk rasa juga para pengemudi ojol lakukan di gedung DPR/MPR RI. Mereka berorasi dengan menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat, seperti kebutuhan pokok yang terus melambung, lapangan pekerjaan sulit dan sebagainya.

    Mereka juga sempat melakukan aksi damai dengan membahagiakan bunga mawar hanya dipusatkan di Kawasan Monas, untuk menghindari provokasi pada 2 September lalu.

    Kegiatan tersebut menjadi upaya pengemudi ojol untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Awas Macet! Ini Jadwal dan Lokasi Demo Ojol Rabu 17 September

    Awas Macet! Ini Jadwal dan Lokasi Demo Ojol Rabu 17 September

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengemudi ojek online alias driver ojol akan menggelar aksi demonstrasi dan dengan tuntutan utama pangkas biaya aplikasi hingga desakan copot Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan bahwa demo ojol akan berlangsung tepat pada peringatan Hari Perhubungan Nasional, Rabu 17 September 2025.  

    Dia mengatakan aksi penyampaian aspirasi akan dimulai pada pukul 10.00 di kawasan Jakarta Pusat, yakni di kawasan Istana Merdeka dan depan kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Setelah itu, massa aksi akan bergerak menuju ke gedung DPR RI. 

    “Kami mulai dari markas Garda di Cempaka Mas Jakarta Pusat jam 10.00 WIB, lanjut ke Istana Presiden dan Kemenhub, terakhir di DPR RI jam 12.00 WIB sampai 13.00 WIB,” kata Igun kepada Bisnis, Selasa (16/9/2025). 

    Tak hanya ojol, Igun menuturkan bahwa aksi akan dilakukan bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI, dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya. 

    Igun turut mengimbau masyarakat untuk mencari moda transportasi lain, karena pengemudi akan mematikan aplikasi serentak atau offbid massal.

    “Pada Rabu 17 September 2025 karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demontrasi ojek online,” ujarnya.  

    Igun menyampaikan setidaknya terdapat tujuh tuntutan yang dibawa oleh massa dalam aksi besok. 

    Pertama, RUU Transportasi Online agar masuk pada Prolegnas 2025-2026. Sejauh ini, RUU tersebut memang sudah masuk dalam prolegnas 2025. Namun, belum diketahui kapan diketok menjadi Undang-Undang.  

    Kedua, massa menuntut potongan aplikator 10% harga mati. Saat ini potongan biaya aplikasi oleh perusahaan seperti Gojek, Grab, dan Maxim, tercatat sebesar 20%. Artinya, jika penumpang membayar layanan sejumlah Rp20.000, pengemudi hanya akan mendapatkan Rp16.000.  

    Ketiga, massa juga menuntut regulasi tarif pengantaran barang dan makanan. Keempat, meminta pemerintah melakukan audit investigatif terkait potongan 5% yang telah diambil oleh aplikator. 

    Kelima, ojol menuntut penghapusan sejumlah fitur seperti multi order, slot, argo aceng, serta fasilitas member dalam aplikasi. 

    Keenam, ojol juga menuntut pencopotan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi karena dinilai menyebabkan kemunduran dalam dunia transportasi, khususnya ojol. 

    Terakhir, Raden Igun bersama asosiasinya menuntuk usut tuntas tragedy 28 Agustus 2025 yang merenggut nyawa Affan Kurniawan. 

    Igun pun sebelumnya telah meminta agar Presiden Prabowo Subianto ikut turun tangan untuk mendorong percepatan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait transportasi online.

    Meskipun pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online telah dimulai di DPR, proses legislasi tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah mempercepat hadirnya payung hukum sementara melalui Perppu.

    Berbeda dengan Malaysia, yang pada 28 Agustus 2025 lalu justru telah mengesahkan UU Pekerja Independen Lepas atau Gig, yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja sektor aplikasi seperti ojol dan kurir yang sebelumnya tidak memiliki payung hukum yang jelas.

  • Delapan Driver Ojol yang Diundang Gibran ke Istana Pastikan Tak Ikut Demo 17 September Megapolitan 16 September 2025

    Delapan Driver Ojol yang Diundang Gibran ke Istana Pastikan Tak Ikut Demo 17 September Megapolitan 16 September 2025

    Delapan Driver Ojol yang Diundang Gibran ke Istana Pastikan Tak Ikut Demo 17 September
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak delapan
    driver
    ojek
    online
    (ojol) yang sebelumnya sempat diundang oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Istana memastikan tidak akan ikut aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta, Rabu (17/9/2025) besok.
    Salah satu
    driver
    , Doni Pratama (37), menyebutkan keputusan tersebut sudah disepakati bersama.
    Ia menegaskan tidak akan turun ke jalan mengikuti aksi yang digagas Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia.
    “
    Alhamdulillah
    kami berdelapan dan beberapa komunitas tidak ikut acara demo tersebut,” ujar Doni saat dikonfirmasi, Selasa (16/9/2025).
    Meski begitu, Doni tidak menjelaskan secara perinci alasan mengapa dirinya dan rekan-rekannya memilih absen dari demonstrasi. Ia hanya memastikan tidak berpartisipasi dalam demo tersebut.
    Diberitakan sebelumnya, ribuan massa pengemudi ojek
    online
    (ojol) akan demo di depan gedung DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan Istana pada Rabu (17/9/2025) besok.
    Ketua Umum GARDA Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan aksi yang dinamakan 179 Ojol ini nantinya akan melibatkan pengemudi ojol roda dua dan roda empat dari berbagai wilayah.
    “Aksi unjuk rasa akbar dimulai dari Kementerian Perhubungan, lalu ke Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI,” kata Igun saat dikonfirmasi, Selasa (16/9/2025).
    Menurut Igun, jumlah massa diperkirakan mencapai ribuan orang dari berbagai daerah.
    “Estimasi massa gabungan 2.000-5.000 orang,” ujarnya.
    Igun mengatakan, aksi ini akan menuntut Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, yang dinilai menjadi juru bicara perusahaan aplikator dengan menolak aspirasi para pengemudi ojol, termasuk terkait potongan 10 persen.
    “Menteri Perhubungan lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online, bahkan perusahaan-perusahaan transportasi
    online
    berhasil membuat Menteri Perhubungan menjadi juru bicara para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek
    online
    ,” kata dia.
    Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat agar memilih moda transportasi alternatif karena layanan transportasi
    online
    akan lumpuh sementara.
    “Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025, karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojek
    online
    ke Kemenhub, Istana, dan DPR RI,” kata Igun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Driver Ojol Besok 17 September, Ini 7 Tuntutannya

    Demo Driver Ojol Besok 17 September, Ini 7 Tuntutannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengemudi atau driver ojek online (ojol) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu, 17 September 2025.

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional.

    Massa menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi, yang dinilai lebih berpihak pada perusahaan aplikasi transportasi online dibandingkan kepada para pengemudi.

    “Garda menilai bahwa secara jelas telah terjadi vendor driven policy, di mana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online,” ujar Igun dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia.

    Sehingga, lanjut dia atas terjadinya hal tersebut maka Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa Kementerian Perhubungan, Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI.

    Adapun tuntutan lengkap dalam aksi 179 tersebut meliputi:

    1. Memasukkan RUU Transportasi Online ke dalam Prolegnas 2025-2026.

    2. Menetapkan potongan aplikator maksimal 10% sebagai harga mati.

    3. Menerapkan regulasi tarif antar barang dan makanan.

    4. Melakukan audit investigatif terhadap potongan 5% yang diambil aplikator.

    5. Menghapus sistem Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar.

    6. Mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.

    7. Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.

    Rangkaian aksi akan dimulai dari markas Garda di Cempaka Mas pukul 09.30 WIB, dilanjutkan konvoi menuju Istana Presiden sebagai titik orasi pertama.

    Setelah itu, massa akan bergerak ke Kementerian Perhubungan, lalu berakhir di depan DPR RI sekitar pukul 12.00-13.00 WIB.

    Garda juga mengimbau masyarakat Jakarta untuk memilih moda transportasi alternatif selama aksi berlangsung. Sebab, sebagian besar pengemudi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Malaysia Sahkan UU Perlindungan Ojol, Indonesia Harusnya Bisa Tiru!

    Malaysia Sahkan UU Perlindungan Ojol, Indonesia Harusnya Bisa Tiru!

    Jakarta –

    Pemerintah Malaysia melalui Dewan Rakyat telah meresmikan Undang-undang (UU) Pekerja Gig yang memberikan perlindungan hukum kepada mitra perusahaan seperti driver ojol dan kurir. Lantas, kapan Indonesia mampu dan mau mengikuti jejak tersebut?

    Ketua Umum asosiasi ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menegaskan, keputusan Pemerintah Malaysia menerbitkan UU Pekerja Gig membuktikan kepedulian mereka terhadap pekerja lepas seperti ojol. Menurutnya, untuk hal ini, mereka lebih unggul dari Indonesia.

    “Artinya pihak pemerintah Malaysia lebih peduli terhadap perlindungan ojol ketimbang pemerintah Indonesia yang kami nilai lambat dan tidak responsif terhadap aspirasi atau keinginan driver ojol,” ujar Raden Igun Wicaksono kepada detikOto, Kamis (4/9).

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Igun Wicaksono Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

    Berbeda dengan Malaysia, driver ojol di Indonesia telah melakukan aksi berjilid-jilid untuk mendapat kepastian hukum dari pemerintah. Namun, hingga sekarang, tuntutan tersebut belum benar-benar dikabulkan.

    Sebenarnya, penyelenggaraan bisnis transportasi online di Indonesia merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Nomor 16 Tahun 2019.

    Kemudian, Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No. 17 Tahun 2019; dan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

    Meski begitu, landasan hukum transportasi online yang hanya diatur melalui Permenhub dianggap kurang memiliki kekuatan hukum, karena angkutan orang dan barang secara konvensional diatur melalui peraturan yang lebih tinggi, yakni UU LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

    Itulah mengapa, Igun meminta pemerintah Indonesia mau meniru atau mencontoh langkah Malaysia. Hal tersebut untuk membuktikan kepedulian mereka terhadap ‘pasukan hijau’ di Tanah Air.

    “Kebijakan itu sepatutnya dicontoh Indonesia. Pertanyaannya, perusahaan Indonesia lebih pro terhadap perusahaan aplikasi atau lebih pro kepada rakyat Indonesia sebagai pengemudi ojol?” ungkapnya.

    Kurir Grab di Malaysia. Foto: Doc. The Star

    Diberitakan sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Anwar Ibrahim mengumumkan pengesahan UU Gig yang memberikan perlindungan hukum terhadap driver ojol, kurir dan pekerja lepas lain.

    “Ini adalah kemenangan bagi pekerja lepas, sejalan dengan semangat kemerdekaan yang kita rayakan, membebaskan mereka dari tekanan dan memenuhi tuntutan mereka, yang telah kami janjikan untuk penuhi,” kata Anwar dalam keterangannya.

    “Meski proses legislasinya rumit dan menghadapi berbagai keberatan, saya bersyukur bahwa aspirasi para pekerja lepas, termasuk pengemudi online, pengantar makanan, dan mereka yang bekerja menggunakan platform digital tak hanya didengar, tapi juga ditindaklanjuti,” tambahnya.

    Dengan diterbitkannya aturan tersebut, pekerja lepas atau mitra perusahaan seperti ojol dan kurir mendapat perlindungan hukum. Bahkan, menurut CNN Indonesia, mereka mendapat sejumlah benefit atau manfaat yang sebelumnya tak pernah mereka terima.

    Benefit yang Diterima Ojol-Kurir Malaysia

    Penghasilan lebih jelas

    Dalam undang-undang itu, semua platform dan perusahaan yang melibatkan pekerja lepas termasuk Grab dan Foodpedia harus menyediakan kontrak secara jelas, merinci standar minimum pembayaran hingga pengaturan kerja.

    Dilarang ubah tarif

    Untuk mengekang praktik tak adil, UU tersebut melarang perubahan tarif sepihak, penonaktifan akun secara sewenang-wenang dan pembatasan pekerjaan multi platform.

    Asuransi hingga aturan PHK jelas

    Menurut UU itu pula, perusahaan yang melibatkan pekerja lepas seperti mereka harus memberi asuransi dan memiliki prosedur terkait pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Bentuk pengadilan pekerja gig

    Tak cuma itu, UU tersebut juga membentuk Pengadilan Pekerja Gig yang berwenang menyelesaikan perselisihan dan memerintahkan penyelesaian seperti pemulihan jabatan, kompensasi, atau pembayaran upah yang belum dibayar.

    Pengemudi ojol bisa ditangguhkan secara sepihak oleh platform jika dianggap melanggar aturan.

    “Untuk pertama kalinya, pekerja akan memiliki hak untuk didengar sebelum adanya penangguhan,” kata Steven Sim Chee Keong selaku Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia.

    “Jika terbukti tidak bersalah, mereka akan diberi kompensasi setengah dari pendapatan harian rata-rata mereka, sebuah perlindungan yang sebelumnya tidak tersedia,” kata dia menambahkan.

    (sfn/dry)

  • Ojol Ancam Serbu Gedung DPR RI, Segini Jumlah Pesertanya

    Ojol Ancam Serbu Gedung DPR RI, Segini Jumlah Pesertanya

    Jakarta –

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia akan menggelar demo di Gedung DPR RI, Minggu (7/9). Mereka hendak melakukan protes karena tuntutannya tak didengar dan dikabulkan pemerintah. Lantas, berapa jumlah peserta yang akan terlibat?

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, pihaknya tak akan tinggal diam sampai lima tuntutan terkait kematian Affan Kurniawan dikabulkan pemerintah. Dia mengklaim, ada 2 ribu ojol yang akan terlibat dalam aksi protes tersebut.

    “Kami dari asosiasi tidak akan berhenti melakukan aksi sampai tuntutan kami diterima dengan baik dan dikabulkan pemerintah. Kurang lebih ada 2 ribuan ojol yang akan ikut aksi demo (di Gedung DPR RI),” ujar Raden Igun Wicaksono kepada detikOto, dikutip Kamis (4/9).

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Igun Wicaksono Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

    Menurut Igun, pemerintah hingga kini masih tutup mata dan telinga dalam menyikapi tuntutan yang dilayangkan Garda Indonesia. Kondisi tersebut yang membuat ‘pasukan hijau’ resah hingga terdorong melakukan protes.

    “Saat ini pemerintah masih tutup mulut, tutup telinga dan tutup mata. Sehingga kami akan melakukan aksi lagi pada 7 September 2025 nanti. Kami menyerukan aksi kepung aplikator di Gedung DPR RI,” kata Igun.

    Igun menjelaskan, di hari itu, sejumlah aplikator akan memenuhi undangan pemerintah untuk berdiskusi di Gedung DPR RI. Dia mengklaim, kondisi tersebut merupakan momentum terbaik untuk melakukan protes.

    Diberitakan sebelumnya, secara umum ada lima tuntutan yang dilayangkan Garda Indonesia atas insiden kematian Affan Kurniawan. Mulai dari permintaan membentuk tim gabungan pencari fakta, hingga menghukum para pelaku.

    Berikut 5 Tuntutan Asosiasi Ojol

    1. Membentuk tim gabungan pencari fakta dan independen untuk mengusut tuntas tindakan represif yang menyebabkan hilangnya nyawa saudara Affan Kurniawan, apapun alasannya. Aparat negara seharusnya melindungi rakyat, bukan justru menimbulkan korban jiwa.

    2. Menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Kepolisian Republik Indonesia, terkait kronologi peristiwa yang menyebabkan saudara Affan Kurniawan meninggal dunia.

    3. Menghukum para pelaku yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan pelindasan terhadap korban agar dapat dipertanggungjawabkan ke proses hukum secara transparan agar tragedi serupa tidak terulang kembali.

    4. Menyerukan solidaritas nasional dari seluruh pengemudi ojek online dan masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini sampai tuntas, demi tegaknya keadilan bagi korban.

    5. Mendesak pemerintah untuk memastikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi seluruh pengemudi ojek online, yang setiap hari bekerja di jalanan dan rawan terjebak dalam konflik massa.

    (sfn/rgr)

  • Tuntutan Dicuekin Pemerintah, Ojol Bakal Demo di Gedung DPR!

    Tuntutan Dicuekin Pemerintah, Ojol Bakal Demo di Gedung DPR!

    Jakarta –

    Asosiasi ojek online (ojol) Garda Indonesia mengancam akan melakukan demo di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Minggu (7/9). Mereka mau protes lantaran lima tuntutan utama terkait kematian Affan Kurniawan belum digubris pemerintah!

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, pemerintah belum memberikan respons soal lima tuntutan yang telah dilayangkan pekan lalu. Hal tersebut yang akhirnya memicu reaksi ‘pasukan hijau’ untuk mengepung Gedung DPR RI.

    “Saat ini pemerintah masih tutup mulut, tutup telinga dan tutup mata. Sehingga kami akan melakukan aksi lagi pada 7 September 2025 nanti. Kami menyerukan aksi kepung aplikator di Gedung DPR RI,” ujar Raden Igun Wicaksono kepada detikOto, Rabu (3/9).

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Igun Wicaksono Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

    Igun menjelaskan, di hari itu, sejumlah aplikator akan memenuhi undangan pemerintah untuk berdiskusi di Gedung DPR RI. Dia mengklaim, kondisi tersebut merupakan momentum terbaik untuk melakukan protes.

    “Kami dari asosiasi tidak akan berhenti melakukan aksi sampai tuntutan kami diterima dengan baik dan dikabulkan pemerintah. Kurang ada 2 ribuan ojol yang ikut aksi demo,” ungkapnya.

    Diberitakan sebelumnya, secara umum ada lima tuntutan yang dilayangkan Garda Indonesia atas insiden kematian Affan Kurniawan. Mulai dari permintaan membentuk tim gabungan pencari fakta, hingga menghukum para pelaku.

    Berikut 5 Tuntutan Asosiasi Ojol

    1. Membentuk tim gabungan pencari fakta dan independen untuk mengusut tuntas tindakan represif yang menyebabkan hilangnya nyawa saudara Affan Kurniawan, apa pun alasannya. Aparat negara seharusnya melindungi rakyat, bukan justru menimbulkan korban jiwa.

    2. Menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Kepolisian Republik Indonesia, terkait kronologi peristiwa yang menyebabkan saudara Affan Kurniawan meninggal dunia.

    3. Menghukum para pelaku yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan pelindasan terhadap korban agar dapat dipertanggungjawabkan ke proses hukum secara transparan agar tragedi serupa tidak terulang kembali.

    4. Menyerukan solidaritas nasional dari seluruh pengemudi ojek online dan masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini sampai tuntas, demi tegaknya keadilan bagi korban.

    5. Mendesak pemerintah untuk memastikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi seluruh pengemudi ojek online, yang setiap hari bekerja di jalanan dan rawan terjebak dalam konflik massa.

    (sfn/rgr)

  • Kisah Ojol Ketemu Gibran di Istana: Dituding Rekayasa, Dibantah Aplikator

    Kisah Ojol Ketemu Gibran di Istana: Dituding Rekayasa, Dibantah Aplikator

    Jakarta –

    Pertemuan delapan orang berjaket ojek online (ojol) dengan Wakil Presiden (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta Pusat sempat memicu huru-hara. Karuan saja, setelah sempat dituding rekayasa, sejumlah perusahaan aplikasi kemudian ramai-ramai meluruskan.

    Pertemuan itu digelar setelah kasus kematian Affan Kurniawan saat aksi unjuk rasa di Pejompongan, Jakarta Pusat, pekan lalu. Mitra driver yang bertemu Gibran berasal dari berbagai aplikator, mulai dari Gojek, Grab, hingga Maxim.

    Beberapa hari setelah pertemuan itu, muncul pandangan beragam dari masyarakat di Indonesia. Bahkan, perdebatan makin ramai setelah asosiasi ojol mengaku tak kenal delapan driver tersebut.

    Wapres Gibran dan perwakilan ojol Foto: Antara

    Biar lebih mudah dirunut dan dipahami, kami telah merangkum fakta-fakta mengenai pertemuan driver ojol dengan Gibran tersebut. Berikut hasil rangkumannya!

    Rangkuman 8 Ojol Ketemu Gibran

    Dituding Rekayasa

    Ketua Umum (Ketum) Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menegaskan, pertemuan delapan mitra driver dengan Gibran tak mewakili siapa-siapa, termasuk drive ojol di Indonesia. Bahkan, menurutnya, pertemuan janggal tersebut menyimpan sejumlah kecurigaan.

    “Kami dari asosiasi patut curiga, apakah pertemuan orang-orang yang menggunakan atribut ojek online dengan Wapres itu merupakan rekayasa? Apakah aspirasi (datang) dari perusahaan aplikasi, bukan dari pengemudi ojol? Itu yang kami tidak mendapat informasi dari presiden maupun wapres,” ujar Igun kepada detikOto, Selasa (2/9).

    Igun tak yakin, benarkah delapan orang yang bertemu dengan Gibran di Istana Wapres tersebut benar-benar ojol atau bukan. Sebab, dia mengaku tak pernah melihat mereka secara langsung.

    “Kami nggak tau mereka ojol atau bukan, setidaknya selama ini yang menyampaikan aspriasi kepada pemerintah kan asosiasi, namun tiba-tiba ada sekelompok ojol yang seakan-akan telah menyampaikan aspirasi. Ya mungkin itu aspirasi mereka sendiri, ntah itu pribadi atau kelompok,” tuturnya.

    Asosiasi Tak Kenal 8 Driver Ojol

    Garda Indonesia mengaku tak kenal dengan delapan mitra driver yang diundang Gibran Rakabuming Raka ke Istana Wapres. Itulah mengapa, mereka diklaim tak mewakili aspirasi ‘pasukan hijau’ di Tanah Air.

    “Tidak, Garda Indonesia tidak mengenal siapa mereka. Mereka bukan anggota kami juga,” kata Igun.

    Aplikator Klarifikasi

    Setelah muncul tudingan macam-macam, aplikator seperti Gojek dan Grab akhirnya buka suara. Mereka menegaskan, perwakilan mereka yang bertemu Gibran memang benar-benar ojol.

    “Kami ingin menegaskan bahwa Mohamad Rahman Tohir atau yang akrab disapa Cang Rahman, salah satu peserta dialog yang ramai menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini adalah benar mitra aktif Gojek sejak 2015,” demikian respons Direktur Public Affairs & Communications PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), Ade Mulya.

    Senada dengan Gojek, Grab juga menegaskan, pihaknya memang mengutus perwakilan driver untuk bertemu Gibran di Istana. Sehingga, tudingan soal driver rekayasa sama sekali tak benar.

    “Kami memandang undangan ini sebagai kesempatan penting bagi para Mitra Pengemudi untuk menyampaikan pengalaman dan harapan mereka secara langsung. Kami menyadari bahwa perhatian publik terhadap pertemuan ini sangat besar, dan tidak sedikit yang mempertanyakan apakah para Mitra Pengemudi yang hadir benar-benar mewakili komunitas ojol,” kata Tirza Munusamy selaku Chief of Public Affairs, Grab Indonesia.

    (sfn/din)

  • Sempat Hilang, Honda BeAT Affan Kurniawan Akhirnya Ditemukan!

    Sempat Hilang, Honda BeAT Affan Kurniawan Akhirnya Ditemukan!

    Jakarta –

    Honda BeAT yang dipakai Affan Kurniawan ngojol sempat hilang setelah insiden pelindasan rantis Brimob di Pejompongan, Jakarta Selatan, Kamis malam (28/8). Skuter matik (skutik) tersebut sampai dicari-cari rekan terdekat korban.

    Salah satu kerabat Affan Kurniawan, Iyan Ressy mengatakan, Honda BeAT milik Affan Kurniawan dengan nomor polisi (nopol) B 5029 BNK tersebut sempat tak ditemukan di lokasi kejadian. Dia sampai membuat pengumuman melalui media sosial pribadi.

    “Siapa pun yang bawa motor almarhum, tolong dikembalikan ke tempat kediaman korban. Kami berharap kejujuran Anda. Dan siapapun yang melihat, bisa infokan ke saya,” tulis Iyan Ressy, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (30/8).

    Mobil Rantis Brimob lindas Affan Kurniawan hingga tewas. Foto: Doc. Istimewa

    Kabar baiknya, tak lama kemudian, Iyan kembali membuat postingan terkait motor Affan telah ditemukan. Dia turut menyertakan bukti foto BeAT bersama empat orang pria, lengkap dengan STNK sebagai tanda bukti. Kini, kendaraan tersebut sudah diserahkan ke pihak keluarga.

    “Alhamdulillah, motor almarhum Affan sudah ditemukan dan kembali ke keluarga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu memberikan informasi,” kata dia.

    Diberitakan sebelumnya, Affan Kurniawan meninggal dunia setelah dilindas mobil rantis Brimob di Pejompongan, Jakarta Selatan, Kamis malam (28/8). Kini, jasadnya telah dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat.

    Ketua Umum asosiasi ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyampaikan rasa belasungkawanya atas kepergian Affan Kurniawan. Dia meminta seluruh mitra driver se-Indonesia melakukan doa bersama.

    “Kami menghimbau rekan-rekan ojek online seluruh Indonesia untuk mengadakan doa bersama di masing-masing daerah dan tabur bunga simbol berduka,” ujar Igun kepada detikOto.

    “Untuk menghindari tragedi serupa tidak terjadi kami juga meminta rekan-rekan ojek online untuk menahan diri tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin membenturkan ojek online dengan sesama ojek online atau pihak lainnya karena adanya perbedaan pendapat atas tragedi tersebut,” kata dia menambahkan.

    (sfn/dry)