Tag: Igun Wicaksono

  • Ekosistem Ride Hailing Carut Marut, Garda Minta Prabowo Segera Terbitkan Perpres

    Ekosistem Ride Hailing Carut Marut, Garda Minta Prabowo Segera Terbitkan Perpres

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia mendesak pemerintah membuat peraturan mengenai perlindungan bagi pengemudi online. Garda menilai persaingan antar Gojek, Grab, dan Maxim yang jor-joran soal tarif membuat nasib pengemudi tertekan. 

    Namun, Garda menilai langkah tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan regulasi konkret untuk menjamin kesejahteraan para pekerja transportasi daring. 

    Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai carut-marut ekosistem transportasi digital saat ini terjadi karena persaingan antarperusahaan aplikator yang tidak sehat dan berfokus pada profit semata.

    “Perusahaan aplikator lebih mementingkan persaingan tarif, promo dan profit sebesar-besarnya sehingga mengabaikan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang tercantum dalam Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022,” kata Igun saat dihubungi Bisnis pada Selasa (21/10/2025). 

    Igun menilai, kekacauan dalam ekosistem transportasi daring kian parah karena perusahaan aplikator dinilai mampu memengaruhi kebijakan pemerintah, sementara Kementerian Perhubungan justru dianggap pasif dan lebih condong membela kepentingan aplikator ketimbang melindungi para pengemudi ojek online.

    Untuk itu, Igun berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah tegas melalui penerbitan aturan baru yang berpihak kepada pengemudi. 

    Dia berharap kepala negara dapat bersikap adil dan tegas dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mampu melindungi pengemudi dari persaingan tidak sehat serta meningkatkan kesejahteraan mereka ke depan.

    “Segera saja Presiden Prabowo keluarkan Perpres Perlindungan Bagi Pengemudi Ojol, karena sudah bertahun-tahun kami menantikan ketegasan dan perlindungan pemerintah terhadap pengemudi ojol,” kata Igun.

    Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (20/10/2025) Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

     

    Dia menyebut pemerintah saat ini tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia untuk mencari solusi bagi para pengemudi.

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tutur Prabowo dalam forum tersebut.

    Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun. Gojek sendiri mencatat lebih dari 3,1 juta pengemudi motor aktif di seluruh Indonesia.

    Isu kesejahteraan pengemudi ojek online terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pengemudi melakukan aksi protes atas rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.

    Pada Mei lalu, gelombang demonstrasi sempat terjadi di beberapa kota besar menuntut perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja. Di sisi lain, perusahaan aplikator mengklaim telah menerapkan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, rumor mengenai potensi akuisisi Gojek oleh Grab yang beredar belakangan disebut menemui hambatan regulasi. 

  • Asosiasi Sebut Prabowo Bakal Bikin Perpres soal Ojek Online (Ojol)

    Asosiasi Sebut Prabowo Bakal Bikin Perpres soal Ojek Online (Ojol)

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pengemudi ojek online Gabungan Roda Dua (Garda) Indonesia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengakomodasi perlindungan hukum bagi para pengemudi.

    Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyatakan bahwa hal tersebut disepakati dalam pertemuan antara pihaknya dengan perwakilan DPR RI menyusul unjuk rasa yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan hari ini.

    Kesepakatan tersebut disebutnya menjadi jawaban atas salah satu tuntutan komunitas ojol mengenai pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Transportasi Online.

    “Rancangan undang-undang ini kan butuh waktu lama. Presiden telah mengambil alih dengan membuat draft perpres atau peraturan presiden, sehingga mengenai perlindungan ataupun kepastian hukum bagi ojek online ini memiliki kekuatan setara UU,” kata Igun kepada wartawan di lokasi, Rabu (17/9/2025).

    Menurutnya, rancangan peraturan tersebut juga akan mencantumkan biaya komisi aplikator yang diturunkan menjadi 10%, sehingga pengemudi ojol menerima bagi hasil sebesar 90%.

    Igun melanjutkan bahwa regulasi tarif antar barang dan makanan bagi kurir aplikasi daring juga akan tercantum dalam draf Perpres tersebut.

    Kesepakatan berikutnya memuat seputar audit investigatif bagi perusahaan aplikasi yang mengambil potongan lebih dari 5% dari para pengemudi ojek online yang disebutnya akan ditindaklanjuti DPR.

    “Apabila ada terbukti penyimpangan, pengambilan, atau pungutan yang tidak sesuai regulasi itu merupakan pungutan liar yang harus diselesaikan mekanismenya secara hukum oleh negara maupun oleh perusahaan aplikasi tersebut,” ujarnya.

    Di samping itu, Igun juga menyatakan bahwa pelbagai program yang merugikan pengemudi ojek online seperti aceng, slot, multiorder dan member yang diterapkan aplikator juga akan dihapus.

    “Jadi kembali semua kepada tarif reguler yang ada pada saat ini, sambil menunggu adanya Perpres. Jadi harus hilang semuanya. Memang akan butuh waktu, tetapi setidaknya hari ini sudah ada jawaban pasti dan tegas bahwa dalam waktu dekat ini sudah ada kepastian hukum,” paparnya.

    Diberitakan sebelumnya, polisi menerjunkan 6.118 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa asosiasi pengemudi ojek online pada hari ini.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menjelaskan ribuan personel itu merupakan gabungan dari kepolisian, TNI, hingga Pemda Jakarta.

    “Pengamanan DPR, 6.118 personel gabungan diterjunkan,” ujar Susatyo dalam keterangan tertulis.

  • Driver Ojol Sudah Diterima DPR, Sebut Tuntutannya Akan Ditampung

    Driver Ojol Sudah Diterima DPR, Sebut Tuntutannya Akan Ditampung

    Jakarta

    Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengklaim seluruh tuntutan para pengemudi ojek online (ojol) dalam aksi demo di depan DPR RI diterima seluruhnya oleh pemerintah. Hal ini disampaikannya usai melangsungkan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan sejumlah perwakilan Komisi V DPR RI.

    “Jadi, hasil pertemuan dari perwakilan Aksi 179 ini kami dari para peserta aksi ada 10 perwakilan yang masuk termasuk dari kurir online di sini ada Asimilasi selain dari Garda Indonesia juga dan dari komunitas maupun aliansi-aliansi yang bergabung pada hari ini dengan poin-poin tuntutan,” kata Igun kepada wartawan usai melangsungkan pertemuan dengan perwakilan DPR RI, Rabu (17/9/2025).

    Untuk diketahui, sejumlah tuntutan yang disampaikan massa ojol dalam aksi demo kali ini adalah masuknya RUU (Rancangan Undang-undang) terkait Transportasi Online masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.

    Kemudian tuntutan kedua terkait potongan dari aplikator maksimal 10%. Setelah itu, massa juga meminta ada regulasi soal tarif mengantar barang dan makanan. Mereka juga meminta dilakukannya audit terhadap potongan yang diambil regulator serta tuntutan penghapusan sejumlah sistem yang membuat tarif lebih murah dan dianggap merugikan pengemudi ojol.

    “Nah itu diakomodir oleh DPR RI dalam hal ini Komisi V,” ucapnya.

    Meski begitu, ia mengatakan pembentukan Undang-Undang baru yang memuat seluruh tuntutan mereka ini membutuhkan waktu yang cukup lama hingga aturan tersebut disahkan nanti. Dalam hal ini Igun mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan melakukan intervensi dengan cara menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait lebih dulu.

    “Untuk mengisi kekosongan atau namanya rancangan undang-undang ini kan butuh waktu lama, Presiden telah mengambil alih dengan membuat draft Perpres atau Peraturan Presiden,” terangnya.

    “Sehingga mengenai perlindungan ataupun kepastian hukum bagi ojek online ini memiliki kekuatan setara undang-undang dengan adanya Perpres yang akan disampaikan oleh Presiden langsung,” sambung Igun.

    Ia menegaskan dalam Perpres ini nanti mengakomodir seluruh permintaan para pengemudi online. Termasuk di dalamnya terkait potongan dari aplikator maksimal 10%, dan 90% sisanya untuk pengemudi online.

    “Jadi sudah ada kepastian, sudah ada bagi kami merupakan kemenangan bahwa perusahaan aplikasi mendapatkan bagi hasilnya 10% pengemudi online 90%” tegasnya.

    (igo/fdl)

  • Potret Demo Ojol 17 September di DPR, Begini Tuntutannya

    Potret Demo Ojol 17 September di DPR, Begini Tuntutannya

    “Mengenai adanya program-program yang merugikan pengemudi online. Jadi kalau di ojek online ini ada namanya program aceng, slot, multi order dan member berbayar, agar semua itu agar dihapuskan,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

  • Rekayasa Lalu Lintas dan Jalur Konvoi Demo Ojol Hari Ini di Jakarta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 September 2025

    Rekayasa Lalu Lintas dan Jalur Konvoi Demo Ojol Hari Ini di Jakarta Megapolitan 17 September 2025

    Rekayasa Lalu Lintas dan Jalur Konvoi Demo Ojol Hari Ini di Jakarta
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aksi demo pengemudi ojek
    online
    (ojol) akan berlangsung di sejumlah titik di Jakarta hari ini, Rabu (17/9/2025).
    Terkait skenario rekayasa lalu lintas, polisi akan melakukannya secara situasional.
    Kepolisian mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan DPR/MPR RI, Senayan, dan jalur sekitar Gambir karena berpotensi terjadi kemacetan selama aksi berlangsung.
    “Pengalihan lalu lintas sifatnya situasional. Namun, warga diimbau menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung dan gunakan jalur alternatif,” kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, Rabu.
    Aksi yang digelar Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia ini berlangsung dengan skema konvoi dari Cempaka Mas menuju tiga titik utama, yakni Istana Presiden, Kementerian Perhubungan, dan DPR RI.
    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan bahwa massa akan bergerak dalam bentuk konvoi.
    Aksi massa demo ojol hari ini rencananya dipusatkan di kompleks DPR/MPR RI, Senayan.
    Sebanyak 6.118 personel gabungan TNI-Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi.
    Mereka ditempatkan di sejumlah titik rawan di Jakarta Pusat, khususnya kawasan Gambir, Merdeka Barat, dan sekitar DPR/MPR RI.
    Apel pengamanan dilakukan pukul 08.00 WIB di Pos Polisi Merdeka Barat, Gambir.
    “Jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 6.118 personel gabungan untuk pengamanan di wilayah Jakarta Pusat,” ujar Iptu Ruslan.
    Selain mengatur strategi lapangan, Garda Indonesia juga membawa sejumlah tuntutan dalam aksi yang dinamakan 179 Ojol, antara lain:
    Polres Metro Jakarta Pusat mengingatkan masyarakat agar mengantisipasi dampak kepadatan lalu lintas, terutama di jalur Gambir dan Senayan.
    Warga disarankan menggunakan transportasi umum non-ojol atau memilih jalur alternatif selama konvoi berlangsung.
    (Reporter: Lidia Pratama Febrian | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6.118 Personel Gabungan Amankan Demo Ribuan Ojol dan Mahasiswa Hari Ini

    6.118 Personel Gabungan Amankan Demo Ribuan Ojol dan Mahasiswa Hari Ini

    GELORA.CO  – Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan aksi demo massa pengemudi ojek online (ojol) dan mahasiswa. Rencananya, massa akan berdemo di kawasan Istana dan DPR/MPR, Jakarta Pusat pada Rabu (17/9/2025). 

    “Khusus pengamanan aksi demonstrasi di kawasan Istana dan DPR/MPR sebanyak 6.118 personel disiagakan,” kata Susatyo dalam keterangannya dikutip, Rabu (17/9/2025)

    Sementara itu, Susatyo menjelaskan rekayasa lalu lintas (lalin) akan diterapkan situasional melihat eskalasi massa.

    “Lalin situasional melihat eskalasi jumlah massa di lapangan,” tutur dia melanjutkan.

    “Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” ucap dia.

    Sebelumnya, ribuan pengemudi ojol bersama mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Rabu (17/9/2025). Aksi demo ojol ini juga bertepatan dengan Peringatan Hari Perhubungan Nasional.

    Adapun aksi demo ini diinisiasi oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Tuntutan utama aksi hari ini, yaitu potongan aplikator 10 persen.

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, bahwa titik aksi akan diawali di depan Kantor Kementerian Perhubungan, lalu ke Istana Presiden dan berakhir di depan gedung DPR RI.

    “Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya,” ujarnya

  • 6.118 personel gabungan dikerahkan kawal demo ojol

    6.118 personel gabungan dikerahkan kawal demo ojol

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menyebutkan sebanyak 6.118 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda DKI dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa pengemudi ojek daring/online (ojol) di Gedung DPR/MPR dan kawasan Monas, Rabu.

    “Kuat pasukan pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah Jakpus sebanyak 6.118 personel,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, di Jakarta Pusat terdapat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengemudi ojol dan sejumlah aliansi masyarakat yang berada di depan Gedung DPR/MPR RI dan kawasan Monas.

    “Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujarnya.

    Susatyo meminta massa untuk menggelar aksi secara damai dan tertib, selain itu massa dilarang membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup jalan.

    “Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” katanya.

    Terkait skenario pengalihan lalu lintas, polisi menyebut sifatnya situasional. Namun, warga diimbau untuk menghindari kawasan DPR selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” kata Susatyo.

    Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah termakan hoaks yang beredar di media sosial dan informasi yang berpotensi memicu kegaduhan.

    “Petugas keamanan tidak membawa senjata api dan melayani warga yang menyampaikan pendapatnya dengan humanis serta profesional,” kata dia menambahkan.

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyebutkan bahwa gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI menjadi sasaran lokasi unjuk rasa para pengemudi ojek daring (online/ojol) pada Rabu (17/9) siang.

    Menurut informasi, ribuan pengemudi ojol mengusung sekitar tujuh tuntutan. Salah satunya agar RUU Transportasi Online masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.

    Kemudian, potongan aplikator 10 persen, regulasi tarif antarbarang dan makanan, audit investigasi potongan lima persen yang telah diambil oleh aplikator serta meminta Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komunitas ojol Jaksel tidak ikut unjuk rasa di Kemenhub dan DPR

    Komunitas ojol Jaksel tidak ikut unjuk rasa di Kemenhub dan DPR

    Jakarta (ANTARA) – Komunitas Ojek Online Unit Reaksi Cepat (URC) di Jakarta Selatan tidak mengikuti unjuk rasa di gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI, Rabu.

    “Tidak itu bukan kami, itu Garda,” kata Ketua Komunitas Ojek Online Unit Reaksi Cepat (URC), Hasanah saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Hasanah mengatakan Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia tidak sepenuhnya merupakan pengemudi ojol. Tidak seperti URC yang benar-benar memiliki identitas.

    “Mereka bukan murni ojol sejati, seperti kita URC,” ucapnya.

    Sementara, anggota URC Jaksel, Dimas menambahkan perbedaan lainnya dengan Garda yakni sejumlah tuntutan yang akan disampaikan mereka. Salah satunya yakni terkait potongan tarif dalam aplikasi.

    “Kalau Garda kan memperjuangkan potongan 10 persen hingga memperjuangkan status driver menjadi karyawan. Tapi opini 10 persen ini kami anggap kurang pas dan kami menganggap 20 persen lebih pas,” ucap Dimas dihubungi terpisah.

    Dimas menilai potongan 20 persen itu terbilang wajar lantaran aplikator akan menggunakannya untuk keuntungan pelanggan dan pengemudi.

    Dia mengaku sebagai mitra telah menerima sejumlah keuntungan yang diberikan aplikator.

    “Benefit untuk driver seperti asuransi jiwa, diskon membeli sembako, diskon servis motor dan sebagainya,” tambahnya.

    Kemudian, dia juga tidak setuju dengan adanya tuntutan status pengemudi menjadi karyawan lantaran sebagai mitra sudah terbilang sesuai.

    “Status mitra itu sudah pas karena waktu fleksibel, semakin kita rajin narik semakin besar pendapatan. Sedangkan menjadi pekerja nantinya pasti terikat karena ada kontraknya,” ucapnya.

    Sebanyak 3.000 pengemudi ojol telah menjadi bagian komunitas URC Jakarta Selatan.

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono menyebutkan bahwa gedung Kementerian Perhubungan dan DPR/MPR RI menjadi sasaran lokasi unjuk rasa para pengemudi ojek daring (online/ojol) pada Rabu (17/9) siang.

    Menurut informasi, ribuan pengemudi ojol mengusung sekitar tujuh tuntutan. Salah satunya agar RUU Transportasi Online masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.

    Kemudian, potongan aplikator 10 persen, regulasi tarif antarbarang dan makanan, audit investigasi potongan lima persen yang telah diambil oleh aplikator serta meminta Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada Demo Ojol di DPR-Kemenhub Hari Ini, Rekayasa Lalin Situasional

    Ada Demo Ojol di DPR-Kemenhub Hari Ini, Rekayasa Lalin Situasional

    Jakarta

    Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) akan menggelar demonstrasi di Kementerian Perhubungan hingga gedung DPR hari ini. Rekayasa lalu lintas (lalin) akan diberlakukan situasional.

    “Masih situasional,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).

    Ia berharap demonstrasi yang dilakukan ojol tak menghambat aktivitas masyarakat. “Harapan kami dan kita semua tentu aktivitas masyarakat bisa tetap berjalan walaupun ada perlambatan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan demo nanti juga akan diikuti mahasiswa. Demo akan dimulai dari Kementerian Perhubungan, lalu ke depan gedung DPR.

    Raden Igun mengatakan anggota asosiasinya akan mematikan aplikasi saat unjuk rasa. “Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu, 17 September 2025, karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan demonstrasi ojek online ke Kemenhub, Istana dan DPR RI,” kata Igun dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).

    Ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan massa. Pertama, massa ingin rancangan undang-undang yang mengatur transportasi online masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2026.

    Dia mengatakan massa juga ingin potongan dari aplikator maksimal 10 persen. Setelah itu, massa juga meminta ada regulasi soal tarif mengantar barang dan makanan.

    Mereka juga meminta ada audit terhadap potongan yang diambil regulator. Dia menyebut massa bakal menuntut penghapusan sejumlah sistem yang membuat tarif lebih murah dan dianggap merugikan pengemudi ojol.

    Mereka juga menuntut agar peristiwa tewasnya driver ojol Affan Kurniawan diusut tuntas. Massa juga meminta ada pergantian kepemimpinan di Kementerian Perhubungan.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/eva)

  • 8
                    
                        Titik Lokasi Demo Ojol di Jakarta Hari Ini 17 September 2025
                        Megapolitan

    8 Titik Lokasi Demo Ojol di Jakarta Hari Ini 17 September 2025 Megapolitan

    Titik Lokasi Demo Ojol di Jakarta Hari Ini 17 September 2025
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Pengemudi ojek
    online
    (ojol) dari berbagai daerah direncanakan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Rabu (17/9/2025).
    Aksi bertajuk “179 Ojol” ini digagas oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia.
    Rencana tersebut disampaikan oleh Ketua Umum GARDA Indonesia, Raden Igun Wicaksono.
    Igun menjelaskan bahwa aksi dimulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kemudian bergerak menuju Istana Presiden, dan berakhir di depan Gedung DPR RI.
    “Aksi unjuk rasa akbar dimulai dari Kementerian Perhubungan, lalu ke Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI,” kata Igun saat dikonfirmasi, Selasa (16/9/2025).
    Dalam demo ojol hari ini di Jakarta, GARDA Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan utama, yakni:
    GARDA mengklaim sebagian besar pengemudi ojol berencana melakukan
    off bid
    massal sebagai bentuk solidaritas.
    Meski aksi ini diklaim melibatkan ribuan orang, tidak semua pengemudi ojol sepakat untuk turun ke jalan.
    Ketua Korwil Ojol Jakarta Utara, Mansyur, menegaskan, sekitar 2.000 anggota komunitasnya tidak akan ikut serta.
    “Lebih baik kita onbid, cari nafkah buat keluarga,” ujarnya.
    “Emang dia siapa menyuruh-nyuruh kita matiin aplikasi, saya mewakili ojol Jakarta Utara sangat tidak setuju,” sambungnya.
    Namun, Mansyur menekankan, pihaknya tetap menghargai semangat rekan-rekan driver lain yang memilih berdemo.
    Sementara itu, sebagian driver memilih jalan tengah dengan meliburkan diri setengah hari sebagai bentuk penghormatan.
    Abim (24), pengemudi ojol reguler, mengatakan, dirinya hanya akan menarik order hingga siang hari.
    “Kami juga dari (driver) reguler merasa dari Argo Goceng itu merugikan, makanya rata-rata pada kesel juga,” ucapnya.
    Tidak sedikit driver ojol yang memilih tetap bekerja karena alasan ekonomi ataupun skeptisisme terhadap efektivitas aksi.
    Budi (41), pengemudi di wilayah Gambir, menyebut sudah sering melihat demo serupa tanpa hasil konkret.
    “Dari dulu sudah sering ada demo ojol, tuntutannya mirip-mirip. Tapi realisasinya belum kelihatan jelas. Jadi saya pribadi lebih baik kerja saja,” katanya.
    Nugroho (47), pengemudi di wilayah Senen, menilai pemerintah jarang menindaklanjuti aspirasi dengan serius.
    “Harapannya sih pemerintah dengar, tapi kalau lihat pengalaman, kayaknya enggak ada tindak lanjut serius,” ujarnya.
    Roni (28), pengemudi ojol lain, bahkan mengaku tidak merasa terwakili oleh organisasi yang menginisiasi aksi.
    “Sudah sering ada demo, tapi ujung-ujungnya begitu lagi,” katanya.
    Dengan rencana lokasi demo ojol hari ini di Jakarta, lalu lintas di sekitar Kemenhub, Istana Presiden, dan DPR RI berpotensi mengalami kepadatan.
    Warga diimbau untuk memperhatikan
    update
    kondisi lalu lintas dari kepolisian ataupun Dinas Perhubungan.
    (Reporter: Hafizh Wahyu Darmawan, Intan Afrida Rafni, Editor: Faieq Hidayat, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.