Xcloud.id

Tag: Igor Dirgantara

  • It’s Time for Prabowo, Luhut Jangan Ikut Campur

    It’s Time for Prabowo, Luhut Jangan Ikut Campur

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto perlu selektif menerima masukan anak buahnya di Kabinet Merah Putih sebelum mengeluarkan kebijakan pemerintah.

    Salah satu yang patut diwaspadai adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Prabowo tidak diatur organisasi buruh.

    “Luhut perlu tahu bahwa its time to Prabowo. Semua presiden Indonesia tidak pernah direcoki oleh pendahulunya, apalagi Luhut,” tegas Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara kepada RMOL, Sabtu, 25 Oktober 2025. 

    Igor berujar, Prabowo memiliki kedekatan yang cukup baik dengan buruh beserta organisasi-organisasinya. Maka, biarkan Prabowo menjalankan agendanya tanpa dicampuri intervensi yang bisa merusak hubungan baik tersebut.

    “Kalau asal diterima, khususnya soal buruh ini bahaya. Omongan Luhut ini bisa memicu kemarahan buruh, toh kalau mau memberikan masukan, apalagi yang sifatnya sensitif tidak perlu diumbar. Sampaikan saja langsung,” jelas Igor.

    Maka dari itu, ia menyarankan Luhut melihat situasi sebelum bermanuver. Luhut harus sadar pemerintahan Prabowo berbeda dengan era Jokowi yang saat itu bisa memborong banyak jabatan.

    “Saya yakin Pak Prabowo tidak mudah disetir,” pungkas Igor

  • Nadiem Harus jadi Justice Collaborator Ungkap Keterlibatan Jokowi

    Nadiem Harus jadi Justice Collaborator Ungkap Keterlibatan Jokowi

    GELORA.CO -Tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, didorong untuk menjadi justice collaborator.

    Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Survei dan Poling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, saat dihubungi RMOL, Sabtu, 6 September 2025.

    “Hak mengajukan sebagai justice collaborator bisa dilakukan Nadiem,” ujar Igor.

    Menurutnya, Nadiem yang telah resmi sebagai tersangka bisa menyampaikan fakta-fakta yang tertutup apabila menjadi justice collaborator.

    Utamanya, apabila terdapat tekanan penguasa yakni Presiden ke-7 Joko Widodo, yang kala itu merupakan bosnya ketika masih menjadi Mendikbud.

    “Dugaan keterlibatan Jokowi juga seharusnya berani diungkap Nadiem apabila berani mengajukan diri sebagai justice collaborator,” tuturnya.

    “Sebab, di posisi itu dia mendapat perlindungan hukum dari aparat penegak hukum, untuk mengungkap suatu tindak pidana,” demikian Igor menambahkan.

     

    Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka pada Kamis 4 September 2025.

    Nadiem menjadi tersangka usai menjalani pemeriksaan ketiga sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan 2019-2022, terkait proyek laptop Chromebook.

  • Kemaruk Jokowi-PSI Berpotensi Dilibas di Era Prabowo

    Kemaruk Jokowi-PSI Berpotensi Dilibas di Era Prabowo

    GELORA.CO -Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang identik sebagai kendaraan politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya, diprediksi akan terdegradasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara memandang, pernyataan Presiden Prabowo tentang Serakhnomic dan banyaknya kader PSI di Kabinet Merah Putih, bukan sekadar satire.

    Akan tetapi, dia memandang pernyataan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara itu, lebih pada kegeraman seorang pemimpin terhadap anomali yang terjadi di kabinetnya.

    “Makna serakahnomics justru pas untuk menggambarkan PSI yang di masa pemerintahan Prabowo saat ini banyak menempatkan kadernya di kabinet meskipun tidak lolos parliamentary threshold di Pileg 2024 kemarin,” ujar Igor kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 30 Juli 2025.

    Tanda lain atas ketidaknyamanan Presiden Prabowo terhadap PSI, Igor amati juga disampaikan elite Partai Gerindra yang Ketua Umumnya merupakan sang presiden.

    “Itu sebabnya, Prof Sufmi Dasco (Ketua Harian DPP Partai Gerindra) bercanda, bahwa pergantian logo PSI menjadi gajah yang berbadan besar, bisa juga diganti kancil yang kecil badannya,” tuturnya.

    Namun, yang Igor prediksi dari pernyataan Prabowo adalah mengenai dampak terhadap PSI dan juga Jokowi serta keluarganya, atas kemaruk kekuasaan di masa pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Ada pepatah, jika sedikit air dapat selamatkan dari rasa haus jangan minta air terlalu banyak, nanti malah bisa membuat kamu tenggelam,” demikian Igor menutup. 

  • Pemimpin Jakarta Harus Sejalan dengan Prabowo

    Pemimpin Jakarta Harus Sejalan dengan Prabowo

    loading…

    Balai Kota DKI Jakarta. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara mengatakan pemimpin Jakarta harusnya seiring sejalan dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin pemerintahan pusat. Sebab, kata dia, jika Jakarta dikuasai oleh partai oposisi dapat mengganggu kerja dan terlaksananya program pemerintah Prabowo-Gibran.

    Igor melihat, suasana politik dan kerja pemerintahan Prabowo Subianto akan terganggu. Apabila nantinya, wilayah Jakarta dikuasai oleh PDIP, partai oposisi pemerintah.

    “Jadi kondisinya tidak begitu baik, kalau menurut saya kalau misalnya ada satu daerah yang dikuasai oleh oposisi karena oposisi ini kan sebenarnya,” ujar Igor saat dihubungi, Selasa (10/12/2024).

    Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) menang Pilkada Jakarta 2024 satu putaran setelah mengantongi 2.183.239 suara pemilih atau 50,07 persen. Meskipun, saat ini tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) tengah berupaya menggugat hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Sebenarnya yang baik adalah mereka yang kemudian tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganjal untuk suksesnya program Pak Prabowo ke depan. Misalnya makan bergizi gratis, lalu upah buruh dan lain sebagainya,” kata Igor.

    Apalagi, kata Igor, jika melihat hubungan PDIP dan Jokowi yang kini semakin panas usai kasus pemecatan sebagai kader. Sementara Prabowo sangat hormat dengan presiden ketujuh tersebut.

    “Jadi kurang baik untuk sinkronisasi pembangunannya atau untuk melaksanakan target-target janji-janji kampanye Pak Prabowo,” katanya.

    Kedua, lanjut dia, jika PDIP menguasai Jakarta, hal ini akan membuat Presiden Prabowo bekerja lebih keras lagi dalam memimpin pemerintahan. “Jadi Pak Prabowo akan lebih ekstra kerja keras misalnya bisa mencapai titik temu dengan oposisi terkait misalnya Jakarta,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. KIM Plus juga telah banyak bekerja sama di sejumlah daerah dalam Pilkada Serentak 2024. Hanya PDIP yang hingga kini berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

    (rca)

  • Pengamat Nilai PDIP Kuasai Jakarta, Prabowo Mesti Kerja Ekstra Keras

    Pengamat Nilai PDIP Kuasai Jakarta, Prabowo Mesti Kerja Ekstra Keras

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – KPU Jakarta telah mengumumkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak di Pilkada Jakarta 2024.

    Sedangkan, pihak Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO bakal melayangkan gugatan mengenai hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Igor Dirgantara melihat, suasana politik dan kerja pemerintahan Prabowo Subianto akan terganggu. 

    Apabila nantinya, wilayah Jakarta dikuasai oleh PDIP, partai oposisi pemerintah.

    “Jadi kondisinya tidak begitu baik, kalau menurut saya kalau misalnya ada satu daerah yang dikuasai oleh oposisi karena oposisi ini kan sebenarnya,” kata  Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) itu ketika dihubungi wartawan, Selasa (10/12/2024).

    Menurut Igor, Jakarta semestinya seiring sejalan dengan koalisi Prabowo-Gibran sebagai pemimpin pemerintahan pusat.

    Pasalnya, jika Jakarta dikuasi oleh partai oposisi, hal ini dapat mengganggu kerja dan terlaksananya program pemerintah Prabowo-Gibran.

    “Sebenarnya yang baik adalah mereka yang kemudian tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganjal untuk suksesnya program Pak Prabowo ke depan. Misalnya makan bergizi gratis lalu upah buruh dan lain sebagainya,” kata Igor.

    Apalagi, kata Igor, jika melihat hubungan PDIP dan Jokowi yang kini semakin panas usai kasus pemecatan sebagai kader. Sementara Prabowo, sangat hormat dengan presiden ketujuh tersebut.

    KLIK SELENGKAPNYA: Kubu Ridwan Kamil-Suswono Membeberkan Kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Tim Pramono Anung-Rano Karno Percaya Diri Menang di MK.

    “Jadi kurang baik untuk sinkronisasi pembangunannya atau untuk melaksanakan target-target janji-janji kampanye Pak Prabowo,” katanya. 

    Kedua, tambah Igor, jika PDIP menguasai Jakarta, hal ini akan membuat Presiden Prabowo bekerja lebih keras lagi dalam memimpin pemerintahan.

    “Jadi Pak Prabowo akan lebih ekstra kerja keras misalnya bisa mencapai titik temu dengan oposisi terkait misalnya Jakarta,” kata Igor.

    Diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, NasDem, PKB, PKS.

    KIM Plus juga telah banyak bekerjasama di sejumlah daerah dalam Pilkada serentak 2024.

    Hanya PDIP yang hingga kini berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran

     

  • Golput di Pilkada Jakarta Tinggi, Pengamat: Potensi 2 Putaran Realistis

    Golput di Pilkada Jakarta Tinggi, Pengamat: Potensi 2 Putaran Realistis

    loading…

    Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA membeberkan tujuh provinsi memiliki angka golput tertinggi dalam Pilkada 2024. Foto/Arif Julianto

    JAKARTA – Jumlah golput alias masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya di Pilkada Jakarta 2024 tinggi mencapai 3.489.614 orang. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 8.214.007.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, jumlah warga yang mencoblos atau menggunakan hak suaranya sebanyak 4.724.393 orang.

    Dari jumlah tersebut, total suara sah sebanyak 4.360.629, dan total suara tidak sah mencapai 363.764. Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif SPIN Igor Dirgantara menilai dalil yang dibawa kubu Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ke Mahkamah Konstitusi (MK) cukup kuat.

    Baca Juga

    Misalnya, partisipasi rendah, undangan pencoblosan banyak yang tak sampai kepada pemilih. Igor berpendapat bahwa potensi Pilkada Jakarta masuk ke putaran dua lebih realistis, mengingat tingginya jumlah golput tersebut.

    “Karena memang potensi dua putaran itu lebih realistis mengingat tadi tingkat potensi golputnya juga tinggi, artinya kan itu terkait dengan C6 ya jadi banyak warga DKI Jakarta itu yang enggak menerima surat panggilan untuk mencoblos,” kata Igor saat dihubungi wartawan, Selasa (10/12/2024).

    “Itu kan menunjukkan bahwa kalau tingkat partisipasi politiknya rendah walaupun itu diperbolehkan tetapi itu menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta itu bermasalah,” sambungnya.

    Baca Juga

  • Banyak Indikasi Kecurangan, Pilkada Jakarta Berpotensi Dua Putaran

    Banyak Indikasi Kecurangan, Pilkada Jakarta Berpotensi Dua Putaran

    loading…

    Pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 hingga saat ini masih berpotensi berlangsung dalam dua putaran. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 hingga saat ini masih berpotensi berlangsung dalam dua putaran. Hal tersebut dikarenakan adanya indikasi kejanggalan yang terjadi di rangkaian Pilkada Jakarta.

    Pengamat Politik dari Universitas Jaya Baya Igor Dirgantara menegaskan, meski KPU Jakarta sudah mengumumkan hasil penghitungan suara, namun hal tersebut bukanlah final penentu kemenangan pasangan calon nomor urut 3.

    “Setiap calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 berhak mengajukan gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasca KPU menetapkan hasil perolehan suara manual berjenjang paling lambat tiga hari kerja. Hal ini sesuai dengan Pasal 157 UU 10 Tahun 2016,” kata Igor, Jumat (6/12/2024).

    Igor pun memahami ketika gugatan MK tersebut seharusnya dilakjukan karena ada dugaan dan indikasi kecurangan di sejumlah wilayah DKI Jakarta pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024.

    “Fakta bahwa banyak bukti menunjukkan telah ditemukan adanya surat suara tidak sah yang tercoblos dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta kemarin, seperti yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 028 Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur,” bebernya.

    “Belum lagi terungkap adanya bukti terjadi pembagian sembako meliputi beras, minyak goreng, serta amplop yang diduga dibagikan kepada warga Jakarta secara masif di masa tenang,” sambungnya.

    Igor juga menyoroti rendahnya angka partisipasi publik dalam Pilkada Jakarta 2024. Igor menyakini adanya pelanggaran asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu di Jakarta yang terendah dengan persentase 57%, sehingga sisanya tidak memilih atau tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    “Hal ini di duga terkait dengan banyaknya C6 atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara tidak terdistribusi dengan baik kepada masyarakat,” jelasnya.

    Komisioner KPU Jakarta Fahmi Zikrillah menyatakan pihaknya belum bisa menyatakan kemenangan satu pihak paslon dengan suara tertinggi maupun jumlah putaran pilkada. Alasannya, ada aturan untuk menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa tidak ada laporan perkara mengenai sengketa di Pilkada Jakarta 2024.

    Oleh karena itu, penetapan pilkada sebanyak satu atau dua putaran akan diputuskan usai melakukan finalisasi tahapan rekapitulasi yang akan berakhir di tingkat provinsi. “Nanti kita akan lakukan finalisasi rekapitulasi di tingkat provinsi ya untuk bisa mendapatkan angka yang utuh,” kata Fahmi.

    (cip)

  • Pengamat: Penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi KPU

    Pengamat: Penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi KPU

    Sebaiknya masyarakat Jakarta jangan terkecoh dengan deklarasi satu atau dua putaran sebelum ada pernyataan resmi dari KPU.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara mengatakan bahwa penentu pemenang Pilkada Jakarta adalah pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Igor Dirgantara menyampaikan pernyataan tersebut ketika menanggapi adanya perbedaan sikap antara peserta Pilkada Jakarta, yakni Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno yang meyakini menang satu putaran, dan pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang mengatakan ada putaran kedua.

    “Klaim seperti itu wajar. Akan tetapi, Pramono-Rano harus realistis menunggu hasil resmi dari hitung nyata KPU Provinsi DKI Jakarta sambil mempersiapkan diri untuk bertarung kembali dengan RK-Suswono di putaran kedua,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengingatkan kepada pemilih di Jakarta untuk tetap bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPU Provinsi DKI Jakarta.

    “Sebaiknya masyarakat Jakarta jangan terkecoh dengan deklarasi satu atau dua putaran sebelum ada pernyataan resmi dari KPU,” ujarnya.

    Igor menepis pernyataan Pilkada Jakarta dua putaran akan meningkatkan polarisasi.

    Jika Pilkada DKJ terjadi dua putaran, menurut dia, potensi polarisasi tidak akan setinggi saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Akan tetapi, lebih kepada pertarungan elite politik nasional antara Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono melawan Megawati Soekarnoputri, Anies Baswedan, dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Pada saat ini tahapan Pilkada 2024 yang sedang berlangsung adalah rekapitulasi hasil penghitungan secara berjenjang.

    Rekapitulasi secara berjenjang di tingkat kecamatan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) mulai 28 November hingga 3 Desember 2024. Selanjutnya tingkat kabupaten/kota mulai 29 November hingga 6 Desember 2024. Berikutnya tingkat provinsi mulai 30 November hingga 9 Desember 2024.

    Setelah itu, adalah tahapan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara. Untuk pilkada tingkat kabupaten/kota, diumumkan pada tanggal 29 November—12 Desember 2024, sedangkan pilkada tingkat provinsi pada tanggal 30 November—15 Desember 2024.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Duduk Sejajar Jokowi dan Para Menko Saat Sidang Kabinet di Istana, Begini Analisis Pengamat

    Prabowo Duduk Sejajar Jokowi dan Para Menko Saat Sidang Kabinet di Istana, Begini Analisis Pengamat

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang paripurna Kabinet membahas ekonomi terkini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (24/6/2024).

    Ada yang menarik dari rapat seluruh anggota Kabinet yang digelar di Istana Negara, Jakarta tersebut.

    Yakni, saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto duduk di samping Presiden Jokowi.

    Biasanya dalam rapat paripurna Kabinet hanya para Menteri Koordinator yang duduk sejajar dengan Presiden dan Wakil Presiden.

    Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara menyebut, hal itu merupakan wujud sinkronisasi kepemimpinan untuk keberlanjutan pemerintahan ke depan. 

    “Itu menunjukan bahwa komitmen kuat Pak Prabowo ketika menggantikan Pak Jokowi di Oktober 2024 nanti akan tegas melanjutkan program-program dari pemerintahan Pak Jokowi,” kata Igor, dalam keterangannya Rabu (26/6/2024).

    Sejak diumumkan sebagai presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi sudah melakukan sinkronisasi kepemimpinan.

    Satu dianyaranya dengan memperkenalkan Prabowo sebagai presiden terpilih Indonesia di hadapan delegasi KTT World Water Forum ke-10 di Bali bulan lalu. 

    Selain itu, Prabowo juga mendapatkan penugasan untuk hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) terkait Gaza untuk merespon isu geopolitik internasional. 

    Di dalam negeri, lanjut Igor, Prabowo menjadi pengarah dalam koalisi pemerintahan ke depan.

    Apalagi koalisi Indonesia maju (KIM) makin mesra. Untuk itu, program-program yang akan dieksekusi ke depan pasca pelantikan pada Oktober 2024 nanti adalah keberlanjutan, baik itu makan siang bergizi, pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) hingga hilirisasi.

    “Arah koalisi Indonesia maju dari pemerintahan Prabowo-Gibran sangat ditentukan oleh kepemimpinan dari Menhan Prabowo pasca pelantikan nanti gitu. Jadi seperti makan siang bergizi, IKN, hilirisasi itu membutuhkan persatuan dan rekonsiliasi elit dan itu ditunjukkan dengan kebesaran hati Pak Prabowo dengan Pak Jokowi,” ucapnya.

    Terkait dengan isu keretakan Prabowo-Jokowi pasca pilpres, Igor memastikan hal tersebut tidak akan terjadi.

    Sebab menurutanya sejak awal Prabowo sudah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program pemerintahan Jokowi. 

    Prabowo, kata Igor, memiliki sikap prajurit patriotik yang memegang teguh komitmennya. 

    Maka, antara Jokowi dan Prabowo tidak akan dipisahkan, sebab keduanya membawa spirit untuk mewujudkan Indonesia Maju.

    “Spirit Pak Prabowo itu keberlanjutan dari Pak Jokowi dan itu yang harus diterima oleh misalnya ketika PDIP menjadi oposisi, sudah jelas posisi Pak Prabowo adalah di pemerintahan dan pemerintahan ini adalah melanjutkan program-program Jokowi,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, dalam rapat paripurna Kabinet tersebut, Prabowo duduk di samping kanan Jokowi. Ia diapit Presiden dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain Itu, mereka yang duduk di depan yakni Wapres Ma’ruf Amin,  Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Hadi Tjhajanto, dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

    Mereka duduk menghadap para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

    Deputi Protokol, pers dan media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa Prabowo duduk di depan sebagai Presiden terpilih.

    “Iya Karena posisi beliau sebagai Presiden terpilih,” katanya.

    Hal yang sama juga disampikan Airlangga Hartarto. Ia mengatakan Prabowo duduk di depan bersama Presiden, Wapres, dan para Menko sebagai Presiden terpilih.

    “Iya sebagai Presiden elected,” kata Airlangga. (*)