Nyawa Brigpol Tri Yudha Argadianto Tak Tertolong Usai Dibacok OTK di Lanny Jaya
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Nyawa
Brigpol Tri Yudha
Argadianto, anggota Polres
Lanny Jaya
, tidak tertolong meskipun telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (11/12/2024).
Brigpol Yudha termasuk korban pembacokan oleh orang tak dikenal (OTK). Ia dilarikan dari Kabupaten Lanny Jaya ke RSUD Wamena untuk mendapatkan pertolongan.
Namun, upaya itu tak membuahkan hasil maksimal. Anggota Polres Lanny Jaya tersebut mengembuskan napas terakhir.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Ignatius Benny Ady Prabowo, membenarkan
kematian
Tri Yudha.
“Ia benar tadi pagi pukul 00.50 WIT,” kata Kabid Humas dalam pesan yang diterima Kompas.com, Kamis (12/12/2024).
Benny menambahkan, jenazah Yudha telah dievakuasi dari RSUD Wamena ke RS Bhayangkara di Jayapura.
“Jenazah sudah di RS Bhayangkara. Untuk pemakaman masih dikonfirmasi,” ucapnya.
Sementara itu Aiptu Hidayat, rekan Yudha, masih mendapatkan perawatan intensif oleh tim medis di RS Bhayangkara.
“Masih dirawat,” ungkap Benny menjawab pertanyaan Kompas.com.
Sebelumnya, Yudha dan Hidayat mengalami luka bacok, sementara seorang warga sipil bernama Bastam (43) mengalami luka tembak di Kabupaten Lanny Jaya pada Selasa (10/12/2024).
Ketiga korban dilarikan ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan medis sebelum diterbangkan ke RS Bhayangkara Jayapura untuk perawatan lebih lanjut.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Ignatius Benny Ady Prabowo
-
/data/photo/2024/12/12/675a43e914ed8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Nyawa Brigpol Tri Yudha Argadianto Tak Tertolong Usai Dibacok OTK di Lanny Jaya Regional 12 Desember 2024
-

Begini Kronologi Cawagub Papua KDRT dan Paksa Istri Lakukan Threesome
Yapen, Beritasatu.com – Seorang calon wakil gubernur (cawagub) Papua berinisial YB tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, GR, serta memaksanya melakukan hubungan badan threesome bersama anggota keluarga lain di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.
Kejadian tersebut berawal pada Minggu (1/12/2024, sekitar pukul 01.00 WIT, ketika YB meminta GR bertemu di sebuah hotel di Kecamatan Yapen Selatan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengungkapkan awalnya korban mendatangi kamar hotel yang sudah lebih dahulu ditempati oleh YB.
“Korban diminta pelaku untuk datang ke hotel guna menyelesaikan masalah rumah tangga mereka,” ujar Kombes Benny dalam keterangannya dilansir dari B-Network, Poros Timur.
Namun, sesampainya di kamar hotel, situasi berubah menjadi tidak kondusif. YB diduga memaksa korban untuk menenggak minuman keras. Penolakan GR memicu ketegangan. “Pelaku memaksa korban menenggak minuman keras. Karena korban menolak, minuman tersebut tumpah dan membasahi pakaian korban,” jelas Benny.
Situasi semakin mencurigakan ketika GR membuka gorden pintu kamar hotel. Ia terkejut melihat kakak perempuannya berada di dalam kamar dalam kondisi mabuk berat.
“Pelaku (cawagub Papua) kemudian melakukan KDRT dengan memaksa korban membuka pakaian dan mengajaknya melakukan hubungan badan threesome dengan kakak perempuannya,” tambahnya.
GR dengan tegas menolak dan berupaya melarikan diri dari kamar hotel. Namun, ancaman belum berakhir. Sekitar pukul 04.00 WIT, cawagub Papua YB mendatangi rumah korban dan kembali melakukan kekerasan.
“Pelaku menyeret korban dengan menarik rambutnya dan menampar kepala korban sebanyak dua kali hingga korban tidak sadarkan diri,” ungkap Benny.
Setelah korban sadar, pelaku kembali menghubungi GR melalui telepon, mengancam akan melakukan kekerasan lebih lanjut jika ia tidak kembali ke hotel.
Merasa terancam, GR melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Korban langsung menuju Polres Biak Numfor menggunakan speedboat untuk melaporkan insiden ini.
Hingga kini, kasus cawagub Papua yang melakukan KDRT dan threesome tersebut sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.
-

Polda: Suara hilang di pilkada Intan Jaya picu pendukung saling serang
Jayapura (ANTARA) – Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo mengakui,pertikaian antar pendukung calon bupati di Intan Jaya, Papua Tengah, disebabkan curiga suara calonnya hilang dan diambil calon lainnya.
Dari laporan yang diterima, Sabtu (7/12) massa dari pendukung calon bupati nomor urut 3 menyerang massa pendukung calon nomor urut 1 karena curiga suaranya dicuri dengan menggunakan peralatan perang tradisional seperti panah dan busur serta tombak.
“Pertikaian antar massa pendukung paslon nomor urut 1 dan 3 menyebabkan sejumlah honai atau rumah khas masyarakat di pegunungan Tanah Papua dibakar serta luka-luka,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes pol. Ignatius Benny Ady Prabowo kepada ANTARA, Minggu malam.
Pilkada di Kabupaten Intan Jaya diikuti lima pasangan calon yaitu nomor urut 1 paslon Aner Maisini-Elias Igapa, nomor urut 2 paslon Marten Tipagau-Melianus Belau, nomor urut 3 paslon Apolos Bagau-Tetairus Widigipa, nomor urut 4 paslon Oni Dendegau-Aguni Tapani dan nomor urut 5 paslon Bernadus Kobogau- Melianus Agimbau.
Ketika ditanya apakah ada korban jiwa, dia mengatakan dari laporan yang diterima memang ada yang terluka namun berapa jumlahnya belum dapat dipastikan.
Anggota Polres Intan Jaya masih mendata jumlah korban karena sesuai tradisi korban akan langsung dibawa rekan-rekannya untuk diobati.
Untuk menghindari meluasnya pertikaian tersebut maka pihaknya melakukan pendekatan kepada kedua kelompok massa dan akhirnya sepakat untuk berdamai.
Pewarta: Evarukdijati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024 -

Kabid Humas: Situasi Puncak Jaya relatif kondusif
Memang benar situasi di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, sudah relatif kondusif
Jayapura (ANTARA) – Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan saat ini situasi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya relatif kondusif.
Walaupun demikian anggota masih terus bersiaga guna mengantisipasi kembalinya saling serang antar-kedua massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati.
“Memang benar situasi di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, sudah relatif kondusif,” kata Kabid Humas Polda Papua kepada ANTARA di Jayapura, Jumat.
Menurutnya, dari laporan yang diterima terungkap Forkopimda bersama KPU dan Bawaslu Puncak Jaya sudah berupaya memediasi massa kedua paslon serta melakukan pertemuan dengan kedua pasangan calon.
“Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan tersebut diharapkan kedua paslon dapat mencegah massanya saling menyerang,” harap Kombes Benny seraya menambahkan, akibat aksi saling menyerang menyebabkan 94 orang terluka dan 40 rumah dibakar.
Untuk membantu mengamankan wilayah itu, saat ini satu pleton Brimob dari Timika sudah berada ke Mulia, ucapnya.
Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu pasangan Yuni Wonda–Mus Kogoya dan pasangan Miren Kogoya–Mendi Wonorengga.
Pewarta: Evarukdijati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024 -

Merangkul seluruh elemen guna mencegah radikalisme di Tanah Papua
Jayapura (ANTARA) – Radikalisme dan terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa, sehingga sangat wajar jika hal tersebut menjadi perhatian dunia.
Terkait hal itu, Pemerintah Provinsi Papua telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi terorisme dan radikalisme di wilayahnya. Pendekatan yang diterapkan melibatkan berbagai aspek, seperti aspek keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.
Provinsi Papua bahkan kini gencar melakukan edukasi dan sosialisasi guna menangkal hal tersebut. Perlu dilakukan pencegahan-pencegahan sedini mungkin agar dampak negatif akibat radikalisme maupun terorisme tidak terjadi.
Jika dilihat dari dampaknya, maka dampak radikalisme dan terorisme tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tapi juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial budaya, dan lain sebagainya.
Pihak keamanan, seperti TNI dan Polri, telah melakukan operasi gabungan untuk menjaga stabilitas di wilayah-wilayah yang dianggap rawan. Namun, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya untuk meredakan ketegangan dengan membangun dialog dengan kelompok-kelompok tertentu.
Sebab, berdasarkan data dari pihak Kepolisian Daerah Papua bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri, kejahatan radikalisme dan terorisme pernah terjadi di Papua yang dilakukan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) pada 2019 dan Kelompok Ansor Daulah di Merauke pada 2021.
Radikalisme merupakan aliran yang membutuhkan perubahan menyeluruh mulai dari terkait lingkungan sosial, politik maupun keagamaan. Sedangkan terorisme merupakan gerakan yang terencana dan teorganisasi di mana hal ini bisa terjadi kapan saja dan dilakukan kepada siapa saja.
Pemerintah juga berupaya membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok yang mungkin terpapar ideologi radikal. Pendekatan berbasis budaya dan pemahaman terhadap kearifan lokal menjadi bagian dari upaya tersebut, dengan mengedepankan prinsip-prinsip toleransi dan kebhinnekaan.
Pihak keamanan menggunakan dua pendekatan dalam menangani terorisme dan radikalisme yaitu pendekatan tegas (hard approach) pendekatan lunak (soft approach).
“Kami sangat mengutamakan tindakan lunak, karena dalam melawan radikalisme dan terorisme perlu adanya sentuhan terhadap individu maupun kelompok kelompok tersebut,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo,
Ideologi yang keras harus diupayakan untuk diredam dengan sentuhan yang humanis.Tapi, jika eskalasi meningkat, perlu untuk dilakukan tindakan tegas berupa pengejaran, penangkapan dan penegakan hukum terhadap para pelakunya.
Sedangkan pendekatan lunak yaitu pendekatan humanis dengan mengajak dialog dalam rangka mengubah pelaku dari mereka yang belum terpapar maupun sudah terpapar paham-paham radikal serta intoleran termasuk mengajak para napiter dan jaringan untuk mengembangkan paham moderat.
Pihak keamanan terus melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme, salah satunya dengan melakukan sosialisasi terhadap berbagai Dewan Kemakmuran Masjid, kantor instansi pemerintahan, aparat sipil negara (ASN), kelompok masyarakat dan berbagai elemen lainnya.
Upaya tersebut dinilai cukup efektif dan efisien, terbukti dari 2022 sampai 2024 terbilang tidak ada kasus terorisme di wilayah Papua.
Pemberdayaan masyarakat
Guna menangkal penyebaran paham radikal melalui media sosial yang bisa menyebabkan terpaparnya masyarakat, khususnya kalangan anak muda, gen z hingga gen x, maka Pemprov Papua bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda di Bumi Cenderawasih.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan Ketua Bidang Media Massa, Hukum dan Humas dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jeri Agus Yudianto mengatakan bahwa metode perekrutan aliran radikal yang sebelumnya pendekatan tertutup, namun sekarang modelnya terbuka dengan menggunakan platform-platform media sosial.
Untuk itu, pihaknya menyasar anak muda dalam melakukan pencegahan tersebut dengan membentuk duta damai dunia maya, membuat festival musik dan membuat edukasi terkait kenali dan peduli lingkungan sendiri (Kenduri).
Sistem pada kelompok radikal selalu mengincar kelengahan masyarakat dan pemerintah untuk memengaruhi para tokoh muda, organisasi sosial maupun lembaga pemerintah dan menjadikan media sosial sebagai sarana perekrutanya.
Oleh karenanya, Sub Koordinator Pemulihan Korban BNPT Nilam Ayuningtyas mengajak pula seluruh lapisan masyarakat untuk lebih memahami betapa pentingnya peran semua agar terbebas dari paham radikalisme dan terorisme. Selain itu, menolak segala bentuk narasi dan ajakan serta paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.
Pemerintah melaksanakan berbagai program penyuluhan yang melibatkan masyarakat dalam mencegah penyebaran paham-paham radikal. Kerja sama dengan lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dilakukan untuk menyosialisasikan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman.
Upaya-upaya lainnya, Pemerintah Papua meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi di daerah-daerah yang rawan radikalisasi. Program-program pelatihan keterampilan, beasiswa, serta bantuan sosial bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi yang sering menjadi faktor pemicu radikalisasi.
Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua menjadi salah satu strategi utama dalam mengurangi ketimpangan yang dapat memicu radikalisasi. Pembenahan infrastruktur dan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi lokal diharapkan mampu mengurangi ketegangan yang ada.
Pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan adat, juga terus diupayakan. Pemerintah berusaha menciptakan jaringan sosial yang mampu mengidentifikasi dan menanggulangi potensi radikalisasi sebelum berkembang lebih jauh. Pendekatan berbasis komunitas ini diharapkan dapat membangun ketahanan sosial dan mengurangi pengaruh ideologi radikal.
Jadi, upaya pemerintah dalam mengatasi radikalisme di Papua berfokus pada pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak, dan tidak hanya bergantung pada tindakan keamanan semata.
Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024