Xcloud.id

Tag: Idrus Marham

  • Alasan Golkar Terima Kekalahan RIDO di Pilkada Jakarta 2024

    Alasan Golkar Terima Kekalahan RIDO di Pilkada Jakarta 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham akhirnya menerima kekalahan pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024. 

    Dia pun menuturkan alasan RIDO tidak melayangkan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Idrus menjelaskan bahwa hasil Pilkada yang memenangkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) dengan suara terbanyak merupakan kenyataan yang harus diterima.

    “Yang terjadi ternyata hasil Pilgub DKI Jakarta ya faktanya paslon nomor 3 yang mendapatkan suara 50,07%. Sementara paslon nomor 1 itu sekitar 39,9%. Nah ini sebuah realitas politik yang harus kita terima,” tuturnya di  Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). 

    Adapun, Idrus juga menuturkan bahwa penerimaan hasil Pilkada 2024 tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. 

    “Tetapi, menerimanya ini tetap berdasarkan suatu prinsip Partai Golkar dan juga arahan Pak Prabowo adalah untuk membangun Indonesia ini kita berbasis asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kebersamaan,” ujarnya. 

    Sebab demikian, pihaknya menilai bahwa siapapun yang akan maju nanti yang terpenting adalah memiliki visi yang sama, yakni untuk membangun Tanah Air. 

    Idrus juga menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada, gugatan ke MK hanya dapat diajukan jika selisih suara antara pasangan calon tidak lebih dari 1 persen untuk daerah dengan jumlah pemilih 6–12 juta, seperti Jakarta. Namun, pada Pilkada Jakarta 2024, selisih suara antara RIDO dan Pramono-Rano mencapai lebih dari 10 persen.

    “Nah, ternyata ini kan selisihnya misalkan berapa? Ya lebih hampir 10 persen dan lain-lain sebagainya. Nah Partai Golkar sebagai partai yang dari awal menyampaikan bahwa kita ini adalah taat asas,” ujarnya. 

    Golkar pun mengambil langkah untuk tidak menabrak hukum. Ia menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari pendewasaan politik.

    “Negara kita ini adalah negara hukum. Tidak boleh kita mengambil langkah-langkah yang menabrak hukum. Kita ikuti hukum meskipun secara politik praktis itu mungkin merugikan kita,” pungkasnya. 

  • Realitas Politik Harus Kita Terima

    Realitas Politik Harus Kita Terima

    Jakarta –

    Waketum Partai Golkar, Idrus Marham, merespons pasangan calon nomor 1 di Pilkada Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) yang memutuskan tak menggugat hasil penetapan rekapitulasi KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK). Idrus menyebut hal itu adalah realitas politik yang harus diterima.

    “Ini suatu realitas politik yang harus kita terima. Tetapi menerimanya tetap berdasarkan suatu prinsip Golkar dan arahan Prabowo adalah untuk membangun Indonesia kita berbasis azas kebangsaan, kekeluargaan, kebersamaan,” kata Idrus di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

    Idrus mengakui jika rentang selisih antara RIDO dan Paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno cukup jauh. Ia mengatakan Golkar akan mengikuti aturan yang berlaku.

    “Jelas mengatakan bahwa di suatu provinsi yang pemilihnya 6-12 juta maka ditentukan selisihnya itu tidak lebih dari 1 persen. Ternyata ini kan selisihnya berapa, hampir 10 persen,” ujar Idrus.

    “Partai Golkar yang dari awal menyatakan kita ini taat azas, negara kita negara hukum tidak boleh kita ambil langkah yang menabrak hukum. Kita ikuti hukum meskipun secara politik praktis itu mungkin merugikan kita,” tambahnya.

    Seperti diketahui, batas pengajuan gugatan sengketa Pilkada Jakarta di Mahkamah Konstitusi (MK) telah ditutup. Pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono tidak mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) 2024 ke MK.

    (dwr/taa)

  • JK dan Agung Laksono Berebut Ketum PMI, Golkar: Itu Contoh yang Tidak Baik

    JK dan Agung Laksono Berebut Ketum PMI, Golkar: Itu Contoh yang Tidak Baik

    JK dan Agung Laksono Berebut Ketum PMI, Golkar: Itu Contoh yang Tidak Baik
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Umum Partai Golkar
    Idrus Marham
    menilai kisruh dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai contoh yang tidak baik.
    Perseteruan ini terjadi antara dua politikus senior Partai Golkar,
    Jusuf Kalla
    (JK) dan Agung Laksono, yang saling memperebutkan posisi Ketua Umum PMI.
    “Menurut kami itu adalah contoh yang tidak baik, yang tidak boleh kita contoh, karena itu tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar,” ujar Idrus di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (10/12/2024).
    Idrus menyarankan agar sesama kader Golkar, JK dan Agung Laksono, melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
    Ia menekankan bahwa perebutan posisi Ketua Umum PMI seharusnya tidak sampai melibatkan ranah hukum.
    “Mestinya kalau sesama kader Partai Golkar, dari awal bicara lah dengan baik, jangan terjadi seperti itu, apalagi terjadi tuntut menuntut sampai kepada hukum,” ucapnya.
    Lebih lanjut, Idrus menilai bahwa sikap JK dan Agung tidak patut dicontoh oleh generasi muda di Partai Golkar.
    “Sekali lagi cara-cara seperti ini tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar dan tidak patut dicontoh oleh generasi-generasi pelanjut Partai Golkar,” tambahnya.
    Kisruh ini bermula dari Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI yang digelar pada Minggu (8/12/2024) lalu.
    Munas tersebut berujung pada kemunculan munas tandingan.
    Hasil dari Munas ke-22 PMI menetapkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029, terpilih secara aklamasi. Dengan demikian, JK telah memimpin lembaga ini selama empat periode.
    Namun, di saat yang sama, muncul munas tandingan yang memenangkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI.
    Kisruh ini juga mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR RI.
    Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta agar PMI dikelola oleh individu yang independen dan tidak terafiliasi dengan partai politik.
    “Sebagai organisasi nirlaba,
    nonprofit oriented
    , seharusnya tidak dikelola oleh partai politik atau yang terafiliasi dengan parpol. Harusnya PMI dikelola oleh profesional yang independen,” kata Irma saat dikonfirmasi pada Selasa (10/12/2024).
    Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pihaknya akan memediasi dualisme kepemimpinan di PMI setelah menerima struktur kepengurusan dari kedua kubu.
    Menurutnya, mediasi adalah langkah yang lumrah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan semacam ini.
    “Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan, terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha, dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waketum Golkar terima kekalahan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

    Waketum Golkar terima kekalahan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Wakil) Partai Golkar Idrus Marham mengaku menerima kekalahan kandidat yang diusungnya yakni Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta 2024, karena merupakan realitas politik yang harus diterima.

    Dia mengatakan Partai Golkar merupakan partai yang taat kepada azas negara dan hukum sehingga mengikuti hasil Pilkada Jakarta 2024 secara hukum, walaupun secara politik merugikan.

    “Kita ini taat azas, negara kita negara hukum, tidak boleh kita ambil langkah yang menabrak hukum,” kata Idrus dalam acara Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Selain itu, dia menyatakan bahwa Partai Golkar menerima kekalahan tersebut berdasarkan prinsip partai dan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pembangunan Indonesia berbasis azas kebangsaan, kekeluargaan, dan kebersamaan.

    “Di suatu provinsi yang pemilihnya 6-12 juta maka ditentukan selisihnya itu tidak lebih dari 1 persen. Ternyata ini kan selisihnya berapa? Hampir 10 persen,” kata dia.

    Adapun pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono maupun pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak kunjung mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Berdasarkan pantauan di Gedung I MK, Jakarta, Kamis dini hari, RK-Suswono dan Dharma-Kun tidak nampak hadir. Begitu pula dengan pantauan di laman web resmi MK, tak ada gugatan yang tercatat atas nama kedua pasangan calon tersebut.

    Diketahui bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12). Oleh sebab itu, batas akhir pengajuan sengketa hasil Pilkada DKI Jakarta ke MK adalah Rabu (11/12) pukul 23.59.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Beri Kode ke Jokowi, Idrus: Golkar Bukan Punya Keluarga, Tak Ada Pemegang Saham Terbesar

    Beri Kode ke Jokowi, Idrus: Golkar Bukan Punya Keluarga, Tak Ada Pemegang Saham Terbesar

    ERA.id – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyambut Presiden Ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, kalau mau bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.

    Dia mengatakan, Golkar terbuka bagi orang yang ingin berkontribusi dalam membangun Golkar.

    “Jadi persoalannya bukan ajak mengajak, tetapi kita akan menyampaikan bahwa sikap, karakter Golkar sebagai sebuah partai terbuka, Golkar ini partai rakyat, bukan milik keluarga dan tidak ada pemegang saham terbesar,” kata Idrus di Jakarta, Jumat kemarin.

    Meski begitu, Idrus bilang belum ada informasi terkait kepindahan Jokowi ke Golkar. Terlebih lagi, menurutnya para kader Golkar masih fokus mempersiapkan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang Ke-60 di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    “Sejauh ini, setelah Munas, belum ada komunikasi, setelah Munas kemarin terpilih Pak Bahlil, lalu kemudian tanggal 12 besok kita akan merayakan puncak hari ulang tahun Partai Golkar,” katanya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (4/12), menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih

    Tidak hanya Jokowi, dia mengatakan Wakil Presiden Periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka beserta mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sudah tidak menjadi kader PDIP.

  • Golkar jadi Rumah Baru Jokowi? Pengamat Sebut Potensi Rebut Jabatan Ketum dari Bahlil

    Golkar jadi Rumah Baru Jokowi? Pengamat Sebut Potensi Rebut Jabatan Ketum dari Bahlil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana bergabungnya Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ke Partai Golkar semakin hangat diperbincangkan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyebut partainya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung, termasuk Jokowi. Ia menegaskan bahwa Golkar adalah partai yang inklusif dan tidak didominasi oleh pihak tertentu.

    “Golkar adalah partai rakyat, bukan milik keluarga atau segelintir orang. Tidak ada pemegang saham terbesar di Golkar,” ujar Idrus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/12).

    Meskipun demikian, Idrus mengaku bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi terkait kepindahan Jokowi ke partai berlambang pohon beringin tersebut. Fokus utama Golkar saat ini adalah persiapan perayaan Hari Ulang Tahun ke-60 yang akan digelar pada 12 Desember mendatang di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia, Mohammad Anas RA, memunculkan analisis bahwa Jokowi memiliki peluang besar untuk bergabung dengan Golkar, bahkan berpotensi merebut kursi Ketua Umum. Menurut Anas, Jokowi bisa memanfaatkan posisinya untuk mengendalikan Golkar secara penuh.

    “Apakah jokowi hanya menjadi pengurus dewan kehormatan, dewan pertimbangan dst. Langkah ini akan menjadi pilihan jokowi jika jokowi bisa mengendalikan partai dari mana pun,” ujar Anas kepada fajar.co.id, Sabtu (7/12/2024).

    Lebih lanjut, Anas menjelaskan bahwa kendali Golkar akan menjadi kunci bagi Jokowi untuk mempertahankan kekuatannya di panggung politik, terutama dengan posisi strategis anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden 2024-2029 dan Calon potensial di Pilpres yang akan datang.

  • Usulan Sertifikasi Pendakwah Dinilai Berlebihan dan Terlalu Formalistik

    Usulan Sertifikasi Pendakwah Dinilai Berlebihan dan Terlalu Formalistik

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Penasihat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Idrus Marham menilai usulan sertifikasi untuk pendakwah atau juru dakwah terlalu formalistik dan berlebihan. Menurut Idrus, sertifikasi pendakwah justru bisa menimbulkan masalah baru nantinya.

    “Kalau selalu pendekatan formalistik semua, nanti ada disertifikasi, nanti persoalan lagi. Nanti dijadikan sertifikat itu alat untuk menekan misalkan yang tidak mau nurut, ya tidak usah dikasih sertifikat, ini juga salah,” ujar Idrus di sela-sela acara BKPRMI, gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Idrus menegaskan memberikan dakwah bukan sekadar tugas formal semata, tetapi merupakan panggilan keagamaan yang membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab serius dari pendakwah. Selain itu, kata dia, perlu ada tanggung jawab kolektif dari jemaah.

    “Lebih baik kita mengambil bagaimana bahwa tugas dakwah itu adalah sebuah tugas yang suci. Jadi, harus dilakukan dengan suci, dengan hikmah. Maka yang harus dibangun adalah kesadaran kolektif,” imbuh dia terkait sertifikasi pendakwah.

    Menurut Idrus, selain menjadi alat menekan, sertifikasi pendakwah justru bisa menimbulkan masalah sosial dan keagamaan. Alasannya, bisa saja nanti hanya kelompok tertentu yang mendapatkan sertifikasi, sedangkan yang lain tidak dapat. Dia menilai yang terpenting saat ini adalah kontrol sosial agar para pendakwah tetap berkarya dalam koridor yang benar.

    “Yang perlu dihidupkan adalah kontrol sosial masyarakat yang tetap, konsisten pada nilai juga. Sebab kalau misalkan pendekatannya formal, nanti perdebatannya panjang. Kalau ini dijadikan lagi alat untuk menekan, yang tidak mau nurut jangan dikasih sertifikat. Lalu baru lagi misalkan lagi ada anggapan kelompok-kelompok ini yang diberi ini, kelompok ini tidak,” pungkas Idrus.

    Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sertifikasi pendakwah untuk memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Menurut Maman, pendakwah seharusnya merupakan orang yang menguasai sumber-sumber nilai keagamaan, baik itu dari Al-Qur’an, hadis, maupun sumber-sumber klasik.

    “Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi pendakwah,” kata Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

  • Usai Tidak Diakui PDIP, Jokowi Jadi Rebutan, Banyak Parpol Siap Tampung  – Halaman all

    Usai Tidak Diakui PDIP, Jokowi Jadi Rebutan, Banyak Parpol Siap Tampung  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan partainya siap menerima Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. 

    Pernyataan ini merespons PDIP yang tak lagi mengakui Jokowi bagian dari keluarga partai berlambang banteng moncong putih.

    “Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan,” kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat(6/12).

    Sarmuji meyakini Jokowi memiliki banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk bergabung dengan partai politik.  

    Namun, dia menyebut bahwa partai Golkar akan menyambut Jokowi dengan tangan terbuka jika pilihan akhirnya jatuh pada partainya.

    “Bahwa kemudian Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka sebagaimana Golkar menerima orang lain juga,” ujar Sarmuji.

    Sarmuji menjelaskan, Golkar selalu bersikap inklusif dan memberikan ruang bagi siapa pun yang ingin bergabung. 

    “Orang biasa saja kita terima secara terbuka, apalagi seorang mantan presiden, seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” ucapnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan Jokowi dan keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, tak lagi bagian dari partainya. 

    Jokowi dianggap tidak sejalan dengan PDIP sejak Gibran maju sebagai calon wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pilpres 2024.

    “Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDIP,” kata Hasto di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12) lalu.

    Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengatakan Jokowi tak lagi bagian dari partainya. 

    “Tidak ada, (Jokowi) sudah tidak bagian dari banteng,” kata Komarudin, saat dihubungi Tribun.

    Lagipula, kata Komarudin, mantan Wali Kota Solo itu secara terbuka berbeda dengan PDIP sikap politiknya. 

    “Dia sudah terbuka front terbuka dengan PDIP. Kok kita masih debat lagi urusan itu, untuk apa?” tegasnya.

    Senada, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham juga menyebut partainya siap menampung Jokowi apabila ingin bergabung. 

    Idrus menegaskan, Golkar adalah partai yang inklusif dan tidak berbasis keluarga, sehingga siapa pun bisa bergabung.

    “Jadi persoalannya bukan ajak mengajak, tetapi kita akan menyampaikan bahwa sikap, karakter Golkar sebagai sebuah partai terbuka, Golkar ini partai rakyat, bukan milik keluarga dan tidak ada pemegang saham terbesar,” kata Idrus.

    Golkar, menurut Idrus, ibarat perusahaan yang sudah “go public”, yakni terbuka bagi siapa saja yang memiliki niat dan motivasi untuk membesarkan Golkar.

    “Kalau kita lihat dalam perspektif dunia usaha, ini adalah go public, siapa saja mau masuk silakan, yang penting sama-sama punya niat, motivasi membesarkan Golkar, itu saja, ndak masalah,” ujarnya.

    Namun, kata dia, hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait kemungkinan mantan Wali Kota Solo itu bergabung dengan Partai Golkar.

    Idrus menjelaskan, Golkar saat ini tengah fokus mempersiapkan perayaan hari jadinya yang ke-60 yang akan digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 12 Desember mendatang.

     

    PAN Ikutan

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Patrio, mengatakan partainya sangat terbuka apabila Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ingin bergabung. 

    “Pokoknya gini, Pak Jokowi 1.000 persen kalau mau masuk PAN diterima. Welcome, ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silakan,” kata Eko.

    Tak hanya Jokowi, Eko menyebut bahwa PAN juga sangat terbuka apabila keluarga mantan Wali Kota Solo itu ingin bergabung.

    “Semuanya deh pokoknya terbuka untuk Pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai Sekjen memberikan karpet biru untuk Bapak Jokowi,” ujarnya.

    Sementara itu Ketua Harian DPP partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya belum pernah membahas kemungkinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung dengan partainya.

    “Saya enggak bisa jawab karena hal ini belum pernah dibahas di dalam partai,” kata Dasco.

    “Dan saya tidak bisa mengatasnamakan Partai Gerindra dalam menjawab hal ini,” ujar Wakil Ketua DPR RI ini.

    Terkait menantu Jokowi, Bobby Nasution, Dasco mengakui bahwa dia sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) Gerindra. “Seingat saya Kalau Pak Bobby itu sudah punya KTA Gerindra memang pada waktu mendaftar di Pilgub Sumut,” ucapnya.(Tribun Network/fer/wly)

     

  • Waketum: Golkar terbuka untuk Jokowi

    Waketum: Golkar terbuka untuk Jokowi

    Jadi persoalannya bukan ajak mengajak, tetapi kita akan menyampaikan bahwa sikap, karakter Golkar sebagai sebuah partai terbuka, Golkar ini partai rakyat, bukan milik keluarga dan tidak ada pemegang saham terbesar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan dirinya menyambut dengan terbuka untuk Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu bukan partai keluarga.

    Oleh karena itu, dia mengatakan Golkar terbuka bagi kepada orang-orang yang ingin berkontribusi dalam membangun Golkar sebagai partai yang tidak memiliki pemegang saham terbesar.

    Namun, dia mengatakan sejauh ini belum ada informasi terkait kepindahan Jokowi ke Golkar. Terlebih lagi, menurutnya para kader Golkar masih fokus untuk mempersiapkan Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang Ke-60 di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    “Sejauh ini, setelah Munas, belum ada komunikasi, setelah Munas kemarin terpilih Pak Bahlil, lalu kemudian tanggal 12 besok kita akan merayakan puncak hari ulang tahun Partai Golkar,” katanya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (4/12), menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih

    Tidak hanya Jokowi, dia mengatakan Wakil Presiden Periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka beserta mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution juga sudah tidak menjadi kader PDIP.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dewan Pakar NasDem dan Gerindra Bahas Peluang dan Tantangan Asta Cita

    Dewan Pakar NasDem dan Gerindra Bahas Peluang dan Tantangan Asta Cita

    Jakarta –

    Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Peter F Gontha menerima Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra Burhanudin Abdullah untuk berdiskusi perihal Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Apa saja yang dibahas?

    Pertemuan itu terjadi dalam diskusi yang digelar di NasDem Tower pada Selasa, 26 November 2024. Menurut Peter, diskusi itu membahas tentang peluang dan tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan Asta Cita. Turut hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Saan Mustofa dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Hermawi Taslim serta Wakil Ketua Komisi XII dari Fraksi Partai NasDem Sugeng Suparwoto, politikus Partai NasDem Teguh Juwarno, dan sejumlah pengurus NasDem.

    Peter membuka diskusi dengan menyampaikan posisi NasDem sebagai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun berada di luar kabinet. Dewan Pakar NasDem disebut Peter ingin mendapatkan pemahaman lebih komprehensif terkait kebijakan dan program-program Prabowo-Gibran melalui Partai Gerindra sebagai salah satu partai pengusungnya.

    Di tengah diskusi, Peter menyebut ada guyonan saat para hadirin memanggil Burhanudin dengan sapaan profesor. Burhanudin sendiri menepis belum resmi mendapatkan gelar.

    “Sudah lama orang-orang memanggil saya sebagai profesor. Awal mulanya pada masa Gus Dur di mana saya saat itu menjadi Menko Perekonomian. Idrus Marham, politisi dari Partai Golkar, dalam sejumlah rapat dengan kami terkait perumusan undang-undang, kebetulan saya membawa tim saya yang semuanya sudah bergelar profesor. Idrus pukul rata menyebut semua mitra dari pemerintahnya sebagai profesor, termasuk kepada saya,” kata Burhanudin seperti disampaikan Peter dalam keterangannya.

    Selanjutnya Burhanudin mengisahkan hubungannya dengan Prabowo sejak 2011 di mana sejatinya dia belum bergabung ke Partai Gerindra. Diketahui Burhanudin bergabung ke Gerindra pada 2014. Saat itu menurutnya pertemuan dengan Prabowo seringkali berlangsung di restoran yang berada di hotel-hotel di Jakarta sampai restoran tutup.

    Peter mengatakan Burhanudin kemudian menceritakan tentang kegelisahan Prabowo soal daya saing Indonesia terutama generasi muda. Dari situlah, Prabowo bertekad pada tahun 2045 saat Indonesia berusia 100 tahun harus diisi dengan generasi emas.

    “Dan itu harus dimulai dengan memperbaiki gizi mereka. Di sinilah muncul konsep makan siang gratis, yang diimplementasikan sebagai Program Makan Bergizi Gratis,” kata Peter.

    Ketika hal itu ditanyakan, apakah pemerintahan Prabowo berani melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, Burhanudin menjawab optimistis. “Sepemahaman saya berinteraksi dengan beliau, Pak Prabowo adalah pemimpin yang berani untuk melakukan itu,” kata Burhanudin sebagaimana disampaikan Peter.

    Selepas diskusi, Peter mengajak Burhanudin berkeliling ke museum partai. Mereka juga bersepakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya secara berkala.

    (van/eva)