Xcloud.id

Tag: Idrus Marham

  • Bahlil Masuk Katagori Menteri Terburuk, Golkar Sebut Survei Tidak Objektif Nasional 22 Januari 2025

    Bahlil Masuk Katagori Menteri Terburuk, Golkar Sebut Survei Tidak Objektif Nasional 22 Januari 2025

    Bahlil Masuk Katagori Menteri Terburuk, Golkar Sebut Survei Tidak Objektif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar
    Idrus Marham
    menilai survei yang memuat Menteri ESDM
    Bahlil Lahadalia
    masuk daftar terburuk (rapor merah) tidak objektif.
    Dalam survei Center of Economic and Law Studies (Celios), Bahlil menjadi satu dari 10 menteri dengan kinerja buruk dalam 100 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Salah satu lembaga survei memberikan penilaian yang menurut pandangan kami itu sangat tidak objektif dan sangat tidak realistis,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
    Sebab, diklaimnya, kinerja Bahlil selama menjabat sebagai Menteri ESDM sangat positif.
    Oleh karenanya, ia menyayangkan hasil survei itu karena dianggap menyesatkan.
    “Setelah kami pelajari, ternyata penilaian yang diberikan hanya pada sektor tertentu dan tidak dilihat dalam perspektif yang lebih menyeluruh, yang lebih komprehensif,” imbuhnya.
    Dia menambahkan, penilaian survei tidak dilakukan secara menyeluruh. Sebab, ada banyak sektor yang dikerjakan Bahlil di Kementerian ESDM.
    “Jadi, ini banyak sekali dan ini penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan tidak mengikuti ini, sehingga kita berkesimpulan bahwa penilaian yang dijadikan dasar di situ hanya sektor tertentu, tidak komprehensif, tidak menyeluruh, parsial, dan tidak terintegrasi,” katanya.
    Menurut Idrus, hasil survei ini tidak bisa dinilai secara objektif karena tidak dilakukan secara menyeluruh.
    “Secara objektif, ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan justifikasi apa, (rapor) merah, apa tidak gitu,” ucapnya.
    Adapun Celios adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makroekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik.
    Berdasarkan
    survei Celios
    , Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menduduki urutan ketiga sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari kabinet Prabowo-Gibran.
    Dua urutan menteri di atas Bahlil adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
    Studi yang dilakukan Celios menggunakan survei berbasis expert judgment.
    Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.
    “Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah,” ungkap Celios dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Rabu (22/1/2025).
    Setiap panelis diminta memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Lima indikatornya adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan.
    Para jurnalis itu berasal dari berbagai fokus kanal atau bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Golkar Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyatakan partainya mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

    Golkar berencana melakukan kajian mendalam terkait penataan sistem politik dan demokrasi untuk mengatasi biaya pilkada yang tinggi serta dampaknya terhadap bangsa.

    “Kami mendukung usulan ini dan akan melakukan pengkajian komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Golkar juga akan turun ke seluruh Indonesia untuk mendengar aspirasi masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya, sesuai arahan ketua umum kami, Pak Bahlil Lahadalia,” ujar Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Idrus menjelaskan, Partai Golkar sedang mengkaji penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia, termasuk alternatif kepala daerah dipilih DPRD.

    “Hasil amendemen UUD 1945 selama ini dirasakan tidak menyeluruh. Banyak yang menyadari hasilnya tidak mencerminkan nilai-nilai bangsa seperti asas Pancasila, kegotongroyongan, dan kebersamaan. Bahkan, ada pengaruh kapitalisme, individualisme, serta liberalisme yang bertentangan dengan budaya bangsa,” jelas Idrus.

    Ia menekankan pengaruh ideologi kapitalisme dan individualisme menjadi tantangan yang harus diatasi. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia telah meminta agar kajian ini menghasilkan format demokrasi yang ideal sesuai nilai-nilai Pancasila.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan sistem pilkada melalui DPRD. Menurutnya, sistem pilkada langsung seperti saat ini membutuhkan biaya sangat besar, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

    “Sistem ini memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah hanya dalam satu-dua hari, baik dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik,” ujar Prabowo dalam pidatonya di acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mencontohkan negara-negara, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menggunakan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sistem ini, menurutnya, lebih efisien dan hemat biaya.

    “Di negara-negara tetangga kita, anggota DPRD memilih gubernur dan bupati. Efisien, tidak memakan biaya besar seperti kita,” tegasnya.

    Prabowo juga menyebutkan dana yang dihemat dari pilkada langsung dapat dialokasikan untuk kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, perbaikan sekolah, dan infrastruktur irigasi.

    “Uang itu bisa digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, untuk masa depan anak-anak kita,” kata Prabowo terkait alasannya mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD.

  • Idrus Marham: Hentikan Upaya Memecah Belah Partai Golkar

    Idrus Marham: Hentikan Upaya Memecah Belah Partai Golkar

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, meminta semua pihak menghentikan upaya memecah belah partai dan menggoyang kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Pernyataan ini disampaikan Idrus menyusul penegasan Presiden Prabowo Subianto terkait dukungannya kepada Bahlil dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    “Pak Prabowo menilai Bahlil adalah sosok yang paripurna, memiliki sikap patriotis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai merah putih. Kecerdasan tanpa patriotisme tidak ada artinya,” ujar Idrus Marham di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Idrus juga menyoroti pernyataan Prabowo tentang keputusan Munas Partai Golkar pada Agustus lalu yang memilih Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum.

    “Pak Prabowo menyebut tidak salah pemegang suara di munas memilih Bahlil. Ini menunjukkan pengakuan atas kepemimpinan beliau,” tambahnya.

    Menurut Idrus, pernyataan Prabowo adalah isyarat tegas agar isu-isu terkait musyawarah nasional luar biasa (munaslub) atau upaya lainnya untuk memecah belah Partai Golkar dihentikan.

    “Pernyataan Presiden Prabowo adalah pengakuan seorang alumni Golkar. Ini isyarat jelas. Hentikan gerakan-gerakan yang menggoyang kepemimpinan Bahlil. Isu munaslub harus diakhiri,” tegas Idrus.

    Sebelumnya, dalam sambutannya di HUT Partai Golkar, Prabowo memuji kinerja Bahlil Lahadalia. Ia mengungkapkan Bahlil pernah memberikan 26 buku yang menjadi panduan dalam merencanakan hilirisasi.

    “Sampai sekarang, 26 buku itu jadi panduan saya untuk hilirisasi,” ungkap Prabowo.

    Prabowo juga mengklarifikasi pujiannya terhadap Bahlil tidak bermaksud berlebihan, tetapi sekadar menyampaikan fakta. Ia bahkan menyebut meskipun baru mengenal Bahlil pada Pilpres 2019, ia terkesan dengan pemikiran dan pandangan Bahlil.

    “Gerak-geriknya, pemikirannya, pandangan-pandangan Bahlil cukup meyakinkan. Serius ini,” kata Prabowo.

    Dengan dukungan yang kuat dari Presiden Prabowo, Idrus Marham berharap seluruh kader Partai Golkar solid mendukung kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Idrus juga menegaskan agar upaya memecah belah Partai Golkar diakhiri.

  • Idrus Marham Tegaskan Tidak Ada Isu Munaslub Golkar, Posisi Ketum Tetap Bahlil – Page 3

    Idrus Marham Tegaskan Tidak Ada Isu Munaslub Golkar, Posisi Ketum Tetap Bahlil – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku pernah bingung terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang kala itu memilih Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Awalnya, dia mengulas soal kedekatannya dengan Ketum Partai Golkar itu.

    “Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini saya melihat semangat yang baik terutama dari Ketua Umum saudara, Ketum baru (Bahlil), beliau saya kenal juga tidak lama,” kata Prabowo.

    “Baru-baru saja kita kenal ya Pak. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain,” tutur Prabowo disambut gelak tawa hadirin.

    Meski belum lama kenal, Prabowo mengaku terkesan dengan Bahlil, mulai dari cara berucap, gerak gerik, pemikiran, hingga pandangannya yang meyakinkan.

    “Serius ini. Serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University, atau Stanford atau Berkeley. Kalau enggak Amerika, minimal Inggris lah. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne,” ucap dia.

    “Apalagi beliau dari Papua kan. Biasanya jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal. Tapi beliau milih Menteri Investasi,” sambungnya.

     

  • Golkar nilai pidato Presiden buktikan Bahlil paripurna sebagai Ketum

    Golkar nilai pidato Presiden buktikan Bahlil paripurna sebagai Ketum

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto pada Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar, membuktikan bahwa Bahlil Lahadalia adalah kader yang paripurna sebagai Ketua Umum Golkar.

    Oleh karenanya, dia meminta jangan ada pihak-pihak di internal Partai Golkar yang mengganggu posisi Bahlil sebagai ketua umum. Pasalnya sejak Munas Golkar yang menetapkan Bahlil sebagai ketua umum pada Agustus 2024, dia mendengar ada beberapa kelompok yang protes dan tidak menerima.

    “Kita tahu persis materi Presiden Prabowo itu bukan hanya sekedar memuji, tapi Presiden menjelaskan detail bahwa beliau mengenal persis Bahlil sebagai Ketum DPP Partai Golkar meskipun prosesnya tidak lama,” kata Idrus di Jakarta, Jumat.

    Dia pun mengaku sudah mengetahui orang-orang termasuk senior yang ada di balik gerakan protes terhadap Bahlil sebagai ketua umum.

    Bahkan, kata dia, ada pihak yang mengklaim pemerintah juga tak senang Bahlil menjadi ketua umum hingga akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Desember ini.

    Namun dia menilai bahwa pernyataan Presiden pada Kamis (12/12) malam itu seolah-olah sudah mengakui kepemimpinan Bahlil di Golkar serta kinerjanya di dalam kabinet pemerintahan.

    Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa Prabowo adalah alumni dari Partai Golkar.

    “Siapapun yang masih mau melakukan gerakan politik, kami menanggapi itu tidak memiliki niat yang baik kepada Partai Golkar,” katanya.

    Untuk itu, dia pun mengajak kepada seluruh kader Partai Golkar agar lebih solid di usia partai yang menginjak enam dekade. Dengan doktrin kekaryaan, dia berharap Golkar lebih mengedepankan ide dan gagasan di tahun 2025.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengakui terkesan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Prabowo menyampaikan itu saat memberikan sambutan pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    “Saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan benar. Beliau saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Serius ini serius, serius,” kata Presiden.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Politik kemarin, Presiden ingatkan hindari korupsi hingga kekalahan RK

    Politik kemarin, Presiden ingatkan hindari korupsi hingga kekalahan RK

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, Presiden Prabowo mengingatkan untuk menghindari korupsi karena pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap pelakunya dan pernyataan Golkar menerima kekalahan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca mengawali aktivitas pagi Anda;

    Prabowo soal korupsi: Jangan ada loyalitas jiwa korps yang keliru

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan kepada seluruh pihak agar menghindari korupsi karena pemerintahannya akan bertindak tegas terhadap pelaku korupsi.

    Prabowo dalam sambutannya di acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam, meminta jangan ada jiwa korps yang keliru di institusi pemerintahan.

    “Pasti setiap institusi ada yang baik dan tidak baik. Jangan ada loyalitas jiwa korps yang keliru, kita melindungi anggota kita padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban,” kata Prabowo.

    Selengkapnya di sini

    Megawati: Ada pihak yang akan ganggu Kongres PDI Perjuangan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan dirinya sudah mencium adanya gelagat pihak-pihak tertentu yang akan mengganggu jalannya Kongres PDI Perjuangan yang akan digelar 2025.

    “Karena aku juga ada nih berita nanti di kongres. Karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya, di kongres juga mau ‘diawut-awut’ saya sengaja nih supaya pada kedengaran dah coba kamu ‘awut awut’ partai saya,” kata Megawati saat menjadi pembicara kunci Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    Kementerian PANRB resmikan 42 mal pelayanan publik baru di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meresmikan 42 mal pelayanan publik (MPP) baru di seluruh Indonesia.

    “Sejak 2017 kami memulai mal pelayanan publik. Dari 3 mal pelayanan publik, sekarang sudah 230. Kemudian ditambah 42, sekarang sudah ada 272 mal pelayanan publik yang sudah terbentuk sampai hari ini,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis.

    Selanjutnya di sini

    DPR dorong pemerintah audit lokasi wisata jelang libur Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Chusnunia Chalim mendorong pemerintah untuk mengaudit sarana dan prasarana lokasi wisata menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    “Liburan panjang Nataru biasanya jadi momen masyarakat untuk berwisata. Saya harap pemerintah bisa mengantisipasi dengan memastikan sarana dan prasarana wisata layak dan aman. Kalau perlu, audit. Silakan surati pengelolanya, cek betul ke lokasi,” ujar Nunik, sapaan akrabnya, dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Selanjutnya di sini

    Waketum Golkar terima kekalahan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Wakil) Partai Golkar Idrus Marham mengaku menerima kekalahan kandidat yang diusungnya yakni Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta 2024, karena merupakan realitas politik yang harus diterima.

    Dia mengatakan Partai Golkar merupakan partai yang taat kepada azas negara dan hukum sehingga mengikuti hasil Pilkada Jakarta 2024 secara hukum, walaupun secara politik merugikan.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • JK dan Agung Laksono Berseteru, Idrus Marham: Eks Ketum Golkar Tak Beri Contoh Baik – Page 3

    JK dan Agung Laksono Berseteru, Idrus Marham: Eks Ketum Golkar Tak Beri Contoh Baik – Page 3

    Senada dengan Jusuf Kalla, Ketua Bidang Hubungan Internasional PMI periode 2019-2024 Hamid Awaluddin juga memberikan kritik keras terhadap tindakan Agung Laksono. Hamid menjelaskan bahwa langkah pendirian PMI tandingan bertentangan dengan konstitusi organisasi.

    “Begitu Pak Yusuf Kalla terpilih secara aklamasi, Saudara Agung Laksono membuat atau mendirikan PMI Tandingan. Secara konstitusi organisasi, ini adalah inkonstitusional. Kedua, apa yang ditunjukkan oleh Pak Agung Laksono cs, itu refleksi dari jiwa tidak kesatria,” kata Hamid Awaluddin.

    Hamid juga menjelaskan bahwa Agung Laksono sebelumnya maju sebagai bakal calon Ketum PMI, namun tidak memenuhi batas minimal dukungan sebesar 20 persen. 

    “Karena beliau maju dan dicalonkan oleh beberapa pengurus, tetapi tidak memenuhi batas minimal endorsement, yakni 20 persen, sementara beliau hanya dapat 6 persen. Sehingga persyaratan masuk ke arena kontestasi, beliau tidak penuhi. Itulah sebabnya Pak JK dinyatakan secara aklamasi terpilih,” jelas Hamid.

  • Alasan Golkar Terima Kekalahan RIDO di Pilkada Jakarta 2024

    Alasan Golkar Terima Kekalahan RIDO di Pilkada Jakarta 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham akhirnya menerima kekalahan pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024. 

    Dia pun menuturkan alasan RIDO tidak melayangkan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Idrus menjelaskan bahwa hasil Pilkada yang memenangkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) dengan suara terbanyak merupakan kenyataan yang harus diterima.

    “Yang terjadi ternyata hasil Pilgub DKI Jakarta ya faktanya paslon nomor 3 yang mendapatkan suara 50,07%. Sementara paslon nomor 1 itu sekitar 39,9%. Nah ini sebuah realitas politik yang harus kita terima,” tuturnya di  Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). 

    Adapun, Idrus juga menuturkan bahwa penerimaan hasil Pilkada 2024 tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. 

    “Tetapi, menerimanya ini tetap berdasarkan suatu prinsip Partai Golkar dan juga arahan Pak Prabowo adalah untuk membangun Indonesia ini kita berbasis asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kebersamaan,” ujarnya. 

    Sebab demikian, pihaknya menilai bahwa siapapun yang akan maju nanti yang terpenting adalah memiliki visi yang sama, yakni untuk membangun Tanah Air. 

    Idrus juga menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada, gugatan ke MK hanya dapat diajukan jika selisih suara antara pasangan calon tidak lebih dari 1 persen untuk daerah dengan jumlah pemilih 6–12 juta, seperti Jakarta. Namun, pada Pilkada Jakarta 2024, selisih suara antara RIDO dan Pramono-Rano mencapai lebih dari 10 persen.

    “Nah, ternyata ini kan selisihnya misalkan berapa? Ya lebih hampir 10 persen dan lain-lain sebagainya. Nah Partai Golkar sebagai partai yang dari awal menyampaikan bahwa kita ini adalah taat asas,” ujarnya. 

    Golkar pun mengambil langkah untuk tidak menabrak hukum. Ia menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari pendewasaan politik.

    “Negara kita ini adalah negara hukum. Tidak boleh kita mengambil langkah-langkah yang menabrak hukum. Kita ikuti hukum meskipun secara politik praktis itu mungkin merugikan kita,” pungkasnya. 

  • Realitas Politik Harus Kita Terima

    Realitas Politik Harus Kita Terima

    Jakarta –

    Waketum Partai Golkar, Idrus Marham, merespons pasangan calon nomor 1 di Pilkada Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) yang memutuskan tak menggugat hasil penetapan rekapitulasi KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK). Idrus menyebut hal itu adalah realitas politik yang harus diterima.

    “Ini suatu realitas politik yang harus kita terima. Tetapi menerimanya tetap berdasarkan suatu prinsip Golkar dan arahan Prabowo adalah untuk membangun Indonesia kita berbasis azas kebangsaan, kekeluargaan, kebersamaan,” kata Idrus di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

    Idrus mengakui jika rentang selisih antara RIDO dan Paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno cukup jauh. Ia mengatakan Golkar akan mengikuti aturan yang berlaku.

    “Jelas mengatakan bahwa di suatu provinsi yang pemilihnya 6-12 juta maka ditentukan selisihnya itu tidak lebih dari 1 persen. Ternyata ini kan selisihnya berapa, hampir 10 persen,” ujar Idrus.

    “Partai Golkar yang dari awal menyatakan kita ini taat azas, negara kita negara hukum tidak boleh kita ambil langkah yang menabrak hukum. Kita ikuti hukum meskipun secara politik praktis itu mungkin merugikan kita,” tambahnya.

    Seperti diketahui, batas pengajuan gugatan sengketa Pilkada Jakarta di Mahkamah Konstitusi (MK) telah ditutup. Pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono tidak mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) 2024 ke MK.

    (dwr/taa)

  • JK dan Agung Laksono Berebut Ketum PMI, Golkar: Itu Contoh yang Tidak Baik

    JK dan Agung Laksono Berebut Ketum PMI, Golkar: Itu Contoh yang Tidak Baik

    JK dan Agung Laksono Berebut Ketum PMI, Golkar: Itu Contoh yang Tidak Baik
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Umum Partai Golkar
    Idrus Marham
    menilai kisruh dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai contoh yang tidak baik.
    Perseteruan ini terjadi antara dua politikus senior Partai Golkar,
    Jusuf Kalla
    (JK) dan Agung Laksono, yang saling memperebutkan posisi Ketua Umum PMI.
    “Menurut kami itu adalah contoh yang tidak baik, yang tidak boleh kita contoh, karena itu tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar,” ujar Idrus di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (10/12/2024).
    Idrus menyarankan agar sesama kader Golkar, JK dan Agung Laksono, melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
    Ia menekankan bahwa perebutan posisi Ketua Umum PMI seharusnya tidak sampai melibatkan ranah hukum.
    “Mestinya kalau sesama kader Partai Golkar, dari awal bicara lah dengan baik, jangan terjadi seperti itu, apalagi terjadi tuntut menuntut sampai kepada hukum,” ucapnya.
    Lebih lanjut, Idrus menilai bahwa sikap JK dan Agung tidak patut dicontoh oleh generasi muda di Partai Golkar.
    “Sekali lagi cara-cara seperti ini tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar dan tidak patut dicontoh oleh generasi-generasi pelanjut Partai Golkar,” tambahnya.
    Kisruh ini bermula dari Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI yang digelar pada Minggu (8/12/2024) lalu.
    Munas tersebut berujung pada kemunculan munas tandingan.
    Hasil dari Munas ke-22 PMI menetapkan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029, terpilih secara aklamasi. Dengan demikian, JK telah memimpin lembaga ini selama empat periode.
    Namun, di saat yang sama, muncul munas tandingan yang memenangkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI.
    Kisruh ini juga mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR RI.
    Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta agar PMI dikelola oleh individu yang independen dan tidak terafiliasi dengan partai politik.
    “Sebagai organisasi nirlaba,
    nonprofit oriented
    , seharusnya tidak dikelola oleh partai politik atau yang terafiliasi dengan parpol. Harusnya PMI dikelola oleh profesional yang independen,” kata Irma saat dikonfirmasi pada Selasa (10/12/2024).
    Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pihaknya akan memediasi dualisme kepemimpinan di PMI setelah menerima struktur kepengurusan dari kedua kubu.
    Menurutnya, mediasi adalah langkah yang lumrah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan semacam ini.
    “Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan, terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha, dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.