Tag: Idrus Marham

  • Idrus Marham Divonis Tiga Tahun Penjara Imbas Korupsi dalam Memori Hari Ini, 23 April 2019

    Idrus Marham Divonis Tiga Tahun Penjara Imbas Korupsi dalam Memori Hari Ini, 23 April 2019

    JAKARTA – Memori hari ini, enam tahun yang lalu, 23 April 2019, mantan Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham divonis hukuman penjara tiga tahun. Idrus dianggap sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama.

    Sebelumnya, Idrus tersandung dengan kasus dugaan suap proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt, PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Kasus itu membawa kehebohan. Ia lalu mundur dari jabatannya sebagai Mensos. Kemudian, Idrus ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Kasus korupsi elite politik kerap menghiasi pemberitaan di media massa. Berita itu membuat nada pesimisme negara peduli dengan hajat hidup orang banyak. Kasus korupsi bahkan bukan cuma dilakukan kalangan bawah. Namun, sekelas petinggi parpol dan menteri melakukannya.

    Ambil contoh dalam kiprah petinggi Golkar, Idrus Marham. Idrus mulanya dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Mensos pada Januari 2018. Harapannya, Idrus mampu meningkat hajat hidup rakyat Indonesia.

    Belakangan borok masa lalu Idrus muncul. Idrus tersandung kasus korupsi. Idrus dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar diduga telah menerima hadiah atau janji dari dari Johannes Budisutrisno Kotjo pada 2017.

    Budi sendiri merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited yang notabene akan mendapat mandat membangun PLTU Riau-1. Berita keterlibatan Idrus yang memuluskan penunjukkan mandat mengemuka.

    Keterlibatan itu ditemukan KPK dari sejumlah fakta baru: saksi, surat, dan pentunjuk. Idrus sendiri mencium aroma dirinya bakal ditangkap KPK. Kondisi itu membuatnya segera mengundurkan diri dari jabatan Mensos pada 24 Agustus 2018.

    Malam harinya giliran KPK yang menetapkan Idrus sebagai tersangka korupsi. Ia resmi jadi tahanan KPK pada 31 Agustus 2018. Penetapan itu membuat heboh seisi Indonesia. Idrus dianggap menteri pertama dari kabinet kerja yang jadi tersangka korupsi.

    “Pengumuman Idrus itu lebih cepat dibanding KPK, yang menyatakan dia menjadi tersangka pada malam harinya. KPK menduga Idrus telah menerima janji duit 1,5 juta dolar AS dari pemilik BlackGold Asia Resources Pte Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo, jika membantu perusahaannya mendapat proyek PLTU Riau-1 senilai 900 juta dolar AS.”

    “Saat itu, ia pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. Kasus ini membelit orang dekat Idrus, Eni Maulani Saragih, yang juga politikus partai beringin,” ungkap Hussein Abri Dongoran dalam tulisannya di majalah Tempo berjudul Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham: Saya Tidak Terima Uang (2018).

    Idrus Marham yang pernah menjabat sebagai Mensos era 17 Januari 2018-24 Agustus 2018 usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. (ANTARA)

    Kasus Idrus pun segera diadili ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Perjalanan sidang pun akhirnya mencapai puncak pada 23 April 2019. Majelis hakim lalu memutuskan Idrus bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

    Untuk itu, Idrus lalu divonis dengan hukuman tiga tahun penjara. Keputusan itu membuat Idrus pikir-pikir kembali untuk mengajukan banding. Kondisi itu karena hukuman yang diterimanya tak relatif besar hanya tiga tahun saja.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama tiga tahun dan pidana denda sebesar Rp150 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan,” isi putusan Idrus sebagaimana dikutip laman BBC Indonesia, 23 April 2019.

  • Top 3 News: Kumandang Azan Masjid Istiqlal di Tengah Doa Kolekta Jumat Agung Gereja Katedral – Page 3

    Top 3 News: Kumandang Azan Masjid Istiqlal di Tengah Doa Kolekta Jumat Agung Gereja Katedral – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, memancarkan nuansa religius yang hangat dan penuh makna pada Jumat siang 18 April 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, dua rumah ibadah berdiri berdampingan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual—menjadi simbol hidupnya toleransi beragama di Indonesia.

    Seperti tahun-tahun sebelumnya, Jumat kali ini 18 April 2025, menjadi momen istimewa ketika umat Islam dan umat Kristiani menjalankan ibadah besar secara bersamaan. Umat Muslim menunaikan Salat Jumat, sementara umat Kristiani memperingati Jumat Agung dalam rangka memperingati wafatnya Yesus Kristus.

    Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo, meminta Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus suap yang banyak menjerat hakim. Rudianto mengingatkan, posisi hakim seharusnya menjadi benteng pencari keadilan, namun justru saat ini menjadi pedagang putusan-putusannya.

    Politisi dari NasDem itu meminta pengawasan yang ketat dari Mahkamah Agung dalam penempatan para hakim.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham, menepis isu adanya ‘matahari kembar’ di kepemimpinan Prabowo Subianto. Bahkan dia menegaskan hal itu sebagai fitnah usai sejumlah menteri menyambangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat momen lebaran.

    Idrus meyakini kedatangan para menteri Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo semata bersilaturahmi. Termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dia khawatir, jika isu tersebut tidak dihentikan, maka akan menjadi bola liar yang berpengaruh terhadap proses pemerintahan.

    Idrus berharap, dengan penegasan yang disampaikan kali ini maka tafsiran liar soal matahari kembar bisa berhenti. Sebab, jangan sampai niat baik silaturahmi yang diajarkan agama dikesampingkan dengan prasangka negatif.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Jumat 17 April 2025:

    Sebelum ke Gereja Katedral, Pemimpin Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus berkunjung ke Istana Merdeka. Di depan Presiden Joko Widodo, Sri Paus Fransiskus menyampaikan pesan perdamaian kepada masyarakat Indonesia, dan memuji semboyan Bhinneka Tung…

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Prabowo Tanggapi Isu Matahari Kembar

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Prabowo Tanggapi Isu Matahari Kembar

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah berita politik dan hukum pada Jumat (18/4/2025) menarik perhatian pembaca. Berita terkait Presiden Prabowo Subianto yang menanggapi isu matahari kembar menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com.

    Berita politik dan hukum lainnya, yakni kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter Persada Hospital Malang, Tia Rahmania yang memenangi gugatan hasil sengketa Pileg 2024 terhadap PDIP, rencana pertemuan lanjutan Prabowo-Megawati, hingga Ridwan Kamil yang berencana melaporkan Lisa Mariana ke polisi.

    Isu Politik-Hukum Beritasatu.com

    1. Prabowo Santai Soal Isu Matahari Kembar Seusai Menteri Temui Jokowi

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak terganggu dengan silaturahmi para menteri Kabinet Merah Putih yang berkunjung ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat Lebaran 2025. Bahkan, isu politik soal “matahari kembar” yang mencuat dinilai tidak relevan dan tak mengganggu hubungan baik Prabowo dengan Jokowi.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan Presiden Prabowo justru menghormati tradisi silaturahmi. Apalagi dalam momen Lebaran yang menjadi ajang mempererat tali persaudaraan.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengkritik pihak-pihak yang menggiring silaturahmi menteri Prabowo ke Jokowi sebagai isu politik matahari kembar. Ia menegaskan, tudingan itu tidak beralasan dan cenderung memecah belah.

    2. IDI Kecam Kasus Pelecehan Seksual oleh Dokter Persada Hospital

    Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Malang, Jawa Timur, mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter umum berinisial AY di Persada Hospital. Ketua IDI Kota Malang, Sasmojo Widito mengatakan, seorang dokter harus bekerja secara profesional dan mengikuti norma yang ada, baik norma hukum, pidana, disiplin profesi hingga etika.

    Ia menegaskan dokter yang melanggar etika perlu dibina terlebih dahulu, kemudian dievaluasi apakah masih memungkinkan untuk diperbaiki atau tidak. IDI Kota Malang menggelar rapat untuk membahas dugaan tindakan pelecehan seksual oleh dokter AY terhadap pasiennya di Persada Hospital, yang viral di media sosial.

    3. Tia Rahmania Menang Lawan PDIP dan Bonnie, Apa Langkah Selanjutnya?

    Selain berita terkait isu matahari kembar, berita lainnya yang juga menarik perhatian pembaca, yakni mantan kader PDI Perjuangan Tia Rahmania memenangkan gugatan hasil sengketa Pemilu 2024 terhadap PDIP dan anggota DPR Bonnie Triyana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menyatakan Tia tak terbukti melakukan penggelembungan suara.

    Tia sebelumnya dipecat oleh PDIP sehingga gagal menjadi anggota DPR periode 2024-2029 dari dapil I Banten dan digantikan oleh Bonnie. Ia kemudian menggugat PDIP dan Bonnie.

    Tia bersyukur hakim mengabulkan gugatannya. Menurutnya, gugatan tersebut penting untuk mengembalikan nama baiknya sekaligus upaya memperjuangkan etika politik yang mesti ditegakkan.

    4. Bocoran Pertemuan Lanjutan Prabowo-Megawati, Ini Kata Muzani

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani buka suara soal rencana pertemuan lanjutan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Muzani mengungkapkan, jadwal maupun lokasi pertemuan lanjutan itu sepenuhnya menjadi urusan pribadi Prabowo dan Megawati. Ia sendiri mengaku belum mengetahui detail waktu ataupun tempatnya.

    Muzani menambahkan, lokasi pertemuan bisa saja kembali di kediaman Megawati di Teuku Umar, Menteng, di rumah Prabowo Subianto, atau bahkan di tempat netral. Ia mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut seusai pertemuan sebelumnya yang berlangsung pada 7 April 2025 di Teuku Umar.

    5. Tak Terima Difitnah, Ridwan Kamil Seret Lisa Mariana ke Polisi

    Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukumnya, Heribertus Hartojo, di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (18/4/2025).

    Lebih lanjut, pihak kuasa hukum Ridwan Kamil menyatakan bahwa Lisa Mariana telah melakukan tuduhan secara sepihak terhadap Ridwan Kamil tanpa disertai alat bukti, dan menyebarkannya ke publik sehingga merugikan nama baik kliennya. Sebelumnya, kuasa hukum dari kedua belah pihak, baik dari Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana, saling melayangkan peringatan hukum dan menyatakan siap menempuh jalur hukum.

    Demikian isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com, di antaranya terkait isu matahari kembar Kabinet Merah Putih.

  • IAS Puji Bahlil Penggagas PIK: Ketua Umum Keren dan Progressif

    IAS Puji Bahlil Penggagas PIK: Ketua Umum Keren dan Progressif

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Gaung Pengajian Ideologi Kebangsaan (PIK) tidak hanya di Jakarta. Akan tetapi sampai ke daerah-daerah. Apresiasi pun datang silih berganti. Salah satunya dari mantan Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin (IAS).

    Mantan Wali Kota Makassar dua periode ini menyebut, PIK sebagai agenda yang lahir dari ide keren dan progressif.

    “Idenya keren dan progressif. Partai Golkar memang selalu terdepan dalam soal-soal ideologi Pancasila dan ideologi partai,” sebut mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Makassar ini.

    Tak hanya memuji Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia sebagai penggagas PIK. Ia juga mengapresiasi tim kerja penyelenggara yang melibatkan Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar, Bidang Ideologi DPP Partai Golkar dan AMPG.

    “Ketua Umumnya Keren dan progressif. Anak mudanya juga kolaboratif. Ini tanda-tanda Partai Golkar akan terus mendapat kepercayaan public,” sebutnya.

    IAS menyebut, pengajian ideologi ini sangat penting. Sebab, itu menyangkut kedalaman pehamanan ber-Golkar. Bagaimana sejarah partai ini lahir untuk mengawal dan mempertahankan ideologi Pancasila. Belum lagi menyangkut doktrin karya kekaryaan, bagaimana Golkar lahir dan mengabdi untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

    “Saya pikir ini sangat penting untuk terus dikembangkan dan disebarluaskan, khususnya bagi kader-kader muda Golkar dalam rangka membangun militansi kader,” imbuhnya.

    Ia pun percaya, hasil dari PIK ini akan sangat maksimal. Didukung tim kerja dan narasumber tetapnya, Dr. Idrus Marham yang kualitas kekaderannya sangat tidak diragukan.

  • Prabowo Santai Soal Isu Matahari Kembar seusai Menteri Temui Jokowi

    Prabowo Santai Soal Isu Matahari Kembar seusai Menteri Temui Jokowi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak terganggu dengan silaturahmi para menteri Kabinet Merah Putih yang berkunjung ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat Lebaran 2025. Bahkan, isu politik soal “matahari kembar” yang mencuat dinilai tidak relevan dan tak mengganggu hubungan baik Prabowo dengan Jokowi.

    “Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan situasi itu,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, Jumat (18/4/2025).

    Muzani menjelaskan, Presiden Prabowo justru menghormati tradisi silaturahmi. Apalagi dalam momen Lebaran yang menjadi ajang mempererat tali persaudaraan.

    “Presiden Prabowo menghargai itu sebagai tata krama Lebaran dan tradisi bersilaturahmi kepada orang yang dituakan atau dihormati,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengkritik pihak-pihak yang menggiring silaturahmi menteri Prabowo ke Jokowi sebagai isu politik matahari kembar. Ia menegaskan, tudingan itu tidak beralasan dan cenderung memecah belah.

    “Enggak ada matahari kembar. Presiden yang otentik adalah Prabowo. Jokowi jelas memposisikan diri dalam etika bernegara,” katanya di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Idrus menambahkan, silaturahmi menteri ke Jokowi, termasuk menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, murni untuk menjaga tali silaturahmi pada momen Lebaran, bukan manuver politik.

    “Silaturahmi adalah perbuatan mulia yang diperintahkan agama. Jangan dicemari prasangka politik,” ujarnya.

    Menurut Idrus, Prabowo merupakan sosok yang terbuka menerima masukan dari siapa pun, termasuk para mantan presiden seperti Jokowi, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), demi kemajuan bangsa.

    “Pak Prabowo gentle dan patriotik, beliau mengajak semua pihak yang punya pengalaman memimpin bangsa untuk memberi sumbangsih pemikiran,” tegas Idrus.

  • PDIP Gabung Kabinet Prabowo? Golkar: Konsolidasi Politik Makin Kuat

    PDIP Gabung Kabinet Prabowo? Golkar: Konsolidasi Politik Makin Kuat

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu mengenai reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin santer terdengar. Partai Golkar pun menanggapi kemungkinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung dalam barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan, partainya menyambut positif jika PDIP memutuskan bergabung secara formal dalam Kabinet Merah Putih Prabowo. Menurutnya, hal ini sejalan dengan ajakan Presiden Prabowo yang sejak awal menegaskan Indonesia adalah rumah besar yang harus dirawat bersama.

    “Kalau PDIP gabung, bagi Partai Golkar Alhamdulillah. Ini juga sejalan dengan arahan dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Jika PDIP bergabung, tentu akan lebih mudah dalam membangun sinergi demi kepentingan bangsa,” ujar Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Konsolidasi Politik Lebih Kuat Jika PDIP Gabung Koalisi

    Idrus menambahkan, PDIP adalah partai pemenang pemilu legislatif 2024 dan memiliki kekuatan politik yang besar di parlemen. Jika PDIP resmi bergabung, maka konsolidasi politik di parlemen untuk mendukung program-program kerja pemerintahan Prabowo akan semakin kuat.

    “PDIP punya basis massa yang besar dan kekuatan parlemen yang solid. Kalau bergabung, tentu akan memperlancar pembahasan program-program kerja nasional yang telah dirumuskan  Presiden Prabowo melalui Asta Cita,” tambahnya.

    Reshuffle Kabinet Prabowo Jadi Wacana Hangat

    Isu reshuffle kabinet Prabowo memang tengah menjadi perbincangan di kalangan elite politik. Idrus Marham menegaskan reshuffle adalah prerogatif presiden. Namun ia meyakini Presiden Prabowo akan mengevaluasi kinerja menteri secara objektif.

    “Jika ada menteri yang tidak memenuhi target atau bahkan tersandung kasus hukum, saya yakin Pak Prabowo akan mengambil tindakan tegas demi menjaga marwah pemerintahan. Beliau pasti tidak akan mengorbankan masa depan bangsa hanya demi melindungi satu-dua orang,” ujar Idrus.

    PDIP Bergabung, Politik Indonesia 2025 Lebih Stabil?

    Wacana PDIP bergabung ke dalam kabinet dinilai banyak kalangan akan membawa stabilitas politik. Apalagi, Prabowo Subianto dikenal sebagai pemimpin yang terbuka terhadap masukan dari siapa pun, termasuk mantan presiden dan rival politiknya.

    “Pak Prabowo juga terbuka mendengarkan masukan dari mantan-mantan presiden seperti Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi, sebagai bagian dari pembangunan bangsa yang lebih baik,” pungkas Idrus.

    Dengan semakin kuatnya koalisi pemerintahan jika PDIP jadi bergabung, reshuffle kabinet dinilai hanya tinggal menunggu waktu. Rakyat Indonesia tentu berharap komposisi kabinet yang baru akan lebih solid dan siap mewujudkan janji-janji pembangunan Prabowo ke depan.

  • Golkar: Tak Ada Matahari Kembar, Presiden Saat Ini Prabowo Subianto

    Golkar: Tak Ada Matahari Kembar, Presiden Saat Ini Prabowo Subianto

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Golkar menegaskan isu “matahari kembar” yang mencuat seusai sejumlah menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) adalah narasi sesat dan tidak berdasar.

    Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, politisasi silaturahmi Lebaran itu hanya ulah pihak-pihak yang mencoba membenturkan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi.

    “Enggak ada matahari kembar. Real presiden hari ini adalah Prabowo Subianto. Bahkan sikap Jokowi sendiri menunjukkan beliau menghormati posisi itu,” ujarnya di Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Idrus menilai tafsir liar yang berkembang atas kunjungan Lebaran menteri-menteri pemerintahan Presiden Prabowo justru berpotensi memecah persatuan bangsa dan merusak harmoni politik nasional. Ia menegaskan silaturahmi adalah tradisi yang luhur, apalagi di momen Idulfitri, dan tidak seharusnya dipelintir menjadi isu politik.

    Idrus mengingatkan, Prabowo Subianto adalah sosok yang terbuka terhadap masukan, termasuk dari mantan presiden seperti Jokowi, Megawati, dan SBY, demi kemajuan Indonesia.

    “Pak Prabowo itu patriot sejati. Beliau ingin menghimpun pengalaman para pemimpin sebelumnya agar Indonesia bisa melangkah lebih kuat,” jelasnya.

    Idrus juga menegaskan Prabowo bukan sekadar meniru kebijakan lama. Namun, menyerap hal-hal substansial dan menerapkannya dengan pendekatan khas kepemimpinan Prabowo sendiri.

  • Isu Reshuffle Kabinet, Golkar Yakin Prabowo Tak Akan Pertaruhkan Kepentingan Rakyat demi 1-2 Orang

    Isu Reshuffle Kabinet, Golkar Yakin Prabowo Tak Akan Pertaruhkan Kepentingan Rakyat demi 1-2 Orang

    loading…

    Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Idrus Marham memberikan keterangan kepada media soal isu reshuffle kabinet di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025). FOTO/FELLDY UTAMA

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Idrus Marham meyakini Presiden Prabowo Subianto akan langsung melakukan reshuffle kabinet jika ditemukan ada menteri yang tidak memiliki kinerja baik. Menurutnya, Prabowo tidak akan pandang bulu menerapkan upaya tersebut kepada siapa pun menterinya.

    Menurutnya, Prabowo sebagai Presiden menginginkan kepemimpinannya itu bisa berhasil. Jika ada menteri yang tidak memiliki kinerja yang baik atau bahkan ada yang tersangkut kasus hukum, Idrus Marham yakin Prabowo akan langsung menggantinya.

    “Saya punya keyakinan apabila dua hal ini tidak dipenuhi oleh menteri, siapa pun dia, termasuk misalkan menteri-menteri yang kemarin pada periode Pak Jokowi, siapa pun dia pasti akan di-reshuffle,” kata Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Sebagai sosok yang telah mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara, Idrus yakin Prabowo akan bersikap tegas kepada siapa pun para pembantunya yang dinilai bisa menghambat kerja-kerja pemerintahannya.

    “Saya punya keyakinan, karena Pak Prabowo tidak akan mungkin mempertaruhkan kepentingan rakyat, mempertaruhkan masa depan bangsa hanya sekadar melindungi satu dua orang di kabinetnya,” ujarnya.

    Saat disinggung peluang reshuffle itu dilakukan oleh Prabowo jelang 6 bulan masa pemerintahannya, dia menyebut Prabowo bisa kapan saja melakukan hal tersebut. Pasalnya, konstitusi telah memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk memastikan efektivitas pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

    “Itu kan tidak terikat harus 100 hari, harus 1 tahun, kapan saja dinilai tidak efektif dan itu akan merugikan kepemimpinan pak Prabowo yang telah mewakafkan diri untuk Bangsa, dan tentu akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pembangunan ini berjalan dengan baik untuk kepentingan rakyat, pasti akan dilakukan reshuffle,” katanya.

    (abd)

  • Golkar Respons Positif Upaya Presiden Prabowo Duduk Satu Meja dengan Tokoh-tokoh Kritis – Halaman all

    Golkar Respons Positif Upaya Presiden Prabowo Duduk Satu Meja dengan Tokoh-tokoh Kritis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua umum Partai Golkar, Idrus Marham, merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengajak tokoh-tokoh kritis untuk duduk semeja dan berdialog.

    Idrus mengatakan, ini menunjukkan kepemimpinan Prabowo yang terbuka.

    “Ini bukan strategi politik semata. Ini sikap tulus seorang pemimpin yang ingin mendengar langsung berbagai pandangan, termasuk kritik tajam,” kata Idrus, Minggu (13/4/2025).

    Langkah awal sudah terlihat saat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Dasco Ahmad, bertemu dengan Rocky Gerung dan sejumlah pengamat.

    Menurut Idrus, inilah bentuk kepemimpinan yang menjadikan dialog sebagai dasar membangun bangsa.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ikut angkat suara. Ia menilai sikap Prabowo dan respons Idrus sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim intelektual yang sehat.

    “Bukan zamannya lagi kritik cuma jadi tontonan. Harus ada solusi. Harus ada arah,” ujar Bahlil.

    Bahlil menegaskan, ajakan dialog ini bukan untuk menumpulkan kritik, tapi justru mendorong tradisi berpikir kritis yang bertanggung jawab. Ia menilai kebebasan berpikir harus dibarengi etika, bukan emosi.

    “Kritik beda dengan umpatan. Mengkritik untuk membangun, bukan menyerang pribadi atau menebar kebencian,” tegasnya.

    Idrus juga menyoroti bahwa Prabowo tidak hanya ingin membangun koalisi politik, tapi juga koalisi pemikiran. Ia menyebut, dialog kritis yang terbuka penting untuk memperkaya kebijakan.

    “Koalisi tidak harus soal kursi atau jabatan. Tapi bisa dibangun lewat pertukaran ide dan visi,” kata Idrus.

    Menurut Idrus, ajakan Prabowo memperlihatkan keinginan kuat untuk membangun harmoni dalam perbedaan. Dialog dengan tokoh-tokoh kritis dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara rasionalitas dan nilai-nilai kebangsaan.

    “Bangsa ini besar karena perbedaan. Kalau semua diajak bicara, semua akan merasa dilibatkan,” tambahnya.

    Idrus menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Prabowo sedang memberi contoh bagaimana kritik bisa menjadi energi positif.

    “Kalau semua pihak mau duduk semeja, kita bisa cari solusi, bukan hanya saling serang. Ini yang dibutuhkan bangsa hari ujarnya

    Ajakan presiden

    Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin berdialog dengan para tokoh yang selama ini mengkritik pemerintahannya.

    “Saya juga mau dialog. Saya mau ketemu-lah, sama siapa. Mari kita bahas. Mungkin tidak usah di publik. Tokoh-tokoh yang Indonesia Gelap. Indonesia Gelap maksudnya? Oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Iya kan?” kata Prabowo.

    Bahkan presiden menyebut akan mengirim surat kepada Refly Harun dan Rocky Gerung, dua kritikus yang dikenal tajam menyerang kebijakannya.

    “Saya mau kirim lah nanti ke Refly Harun atau ke siapa, Rocky Gerung,” kata Prabowo.

     

  • Jelang Musda Golkar Sulsel, Waketum Idrus Marham: Semua Kader Sudah Komunikasi, Kecuali Taufan Pawe

    Jelang Musda Golkar Sulsel, Waketum Idrus Marham: Semua Kader Sudah Komunikasi, Kecuali Taufan Pawe

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan, dinamika internal beringin rindang mulai menghangat. 

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, mengungkapkan bahwa sejumlah kader telah melakukan komunikasi politik dengannya terkait rencana pencalonan dalam Musda.

    “Jadi komunikasi, mau calon atau tidak, komunikasi dengan saya. Ada yang datang mau masuk, ada datang mempertanyakan siapa yang didukung di Musda, ada yang datang izin mau maju di Musda Golkar, ya udah, silakan saja,” ujar Idrus kepada wartawan, Kamis (10/4/2025)

    Namun, mantan Mensos RI itu menyebut bahwa hampir semua kader yang potensial maju dalam Musda telah berkomunikasi dengannya, kecuali Mantan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe.

    “Hampir semua yang ada di sini (kader Golkar) pernah datang ke saya, kecuali Taufan Pawe. Saya kan harus jujur dong. Misalkan Taufan Pawe tidak ke saya, berarti ada pertimbangan khusus. Mungkin dianggap saya tidak punya peranan,” ungkapnya.

    Meski demikian, Mantan Sekjen DPP Golkar itu mengingatkan bahwa dirinya memiliki sejarah dan kontribusi terhadap perjalanan politik Taufan Pawe, terutama saat awal menjabat sebagai Wali Kota Parepare.

    “Meskipun awal-awal jadi wali kota Pare-pare saya yang tanggung jawab,” tegasnya.