Xcloud.id

Tag: Idrus Marham

  • Prabowo Santai Soal Isu Matahari Kembar seusai Menteri Temui Jokowi

    Prabowo Santai Soal Isu Matahari Kembar seusai Menteri Temui Jokowi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak terganggu dengan silaturahmi para menteri Kabinet Merah Putih yang berkunjung ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat Lebaran 2025. Bahkan, isu politik soal “matahari kembar” yang mencuat dinilai tidak relevan dan tak mengganggu hubungan baik Prabowo dengan Jokowi.

    “Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan situasi itu,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, Jumat (18/4/2025).

    Muzani menjelaskan, Presiden Prabowo justru menghormati tradisi silaturahmi. Apalagi dalam momen Lebaran yang menjadi ajang mempererat tali persaudaraan.

    “Presiden Prabowo menghargai itu sebagai tata krama Lebaran dan tradisi bersilaturahmi kepada orang yang dituakan atau dihormati,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengkritik pihak-pihak yang menggiring silaturahmi menteri Prabowo ke Jokowi sebagai isu politik matahari kembar. Ia menegaskan, tudingan itu tidak beralasan dan cenderung memecah belah.

    “Enggak ada matahari kembar. Presiden yang otentik adalah Prabowo. Jokowi jelas memposisikan diri dalam etika bernegara,” katanya di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Idrus menambahkan, silaturahmi menteri ke Jokowi, termasuk menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, murni untuk menjaga tali silaturahmi pada momen Lebaran, bukan manuver politik.

    “Silaturahmi adalah perbuatan mulia yang diperintahkan agama. Jangan dicemari prasangka politik,” ujarnya.

    Menurut Idrus, Prabowo merupakan sosok yang terbuka menerima masukan dari siapa pun, termasuk para mantan presiden seperti Jokowi, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), demi kemajuan bangsa.

    “Pak Prabowo gentle dan patriotik, beliau mengajak semua pihak yang punya pengalaman memimpin bangsa untuk memberi sumbangsih pemikiran,” tegas Idrus.

  • PDIP Gabung Kabinet Prabowo? Golkar: Konsolidasi Politik Makin Kuat

    PDIP Gabung Kabinet Prabowo? Golkar: Konsolidasi Politik Makin Kuat

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu mengenai reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin santer terdengar. Partai Golkar pun menanggapi kemungkinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung dalam barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan, partainya menyambut positif jika PDIP memutuskan bergabung secara formal dalam Kabinet Merah Putih Prabowo. Menurutnya, hal ini sejalan dengan ajakan Presiden Prabowo yang sejak awal menegaskan Indonesia adalah rumah besar yang harus dirawat bersama.

    “Kalau PDIP gabung, bagi Partai Golkar Alhamdulillah. Ini juga sejalan dengan arahan dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Jika PDIP bergabung, tentu akan lebih mudah dalam membangun sinergi demi kepentingan bangsa,” ujar Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Konsolidasi Politik Lebih Kuat Jika PDIP Gabung Koalisi

    Idrus menambahkan, PDIP adalah partai pemenang pemilu legislatif 2024 dan memiliki kekuatan politik yang besar di parlemen. Jika PDIP resmi bergabung, maka konsolidasi politik di parlemen untuk mendukung program-program kerja pemerintahan Prabowo akan semakin kuat.

    “PDIP punya basis massa yang besar dan kekuatan parlemen yang solid. Kalau bergabung, tentu akan memperlancar pembahasan program-program kerja nasional yang telah dirumuskan  Presiden Prabowo melalui Asta Cita,” tambahnya.

    Reshuffle Kabinet Prabowo Jadi Wacana Hangat

    Isu reshuffle kabinet Prabowo memang tengah menjadi perbincangan di kalangan elite politik. Idrus Marham menegaskan reshuffle adalah prerogatif presiden. Namun ia meyakini Presiden Prabowo akan mengevaluasi kinerja menteri secara objektif.

    “Jika ada menteri yang tidak memenuhi target atau bahkan tersandung kasus hukum, saya yakin Pak Prabowo akan mengambil tindakan tegas demi menjaga marwah pemerintahan. Beliau pasti tidak akan mengorbankan masa depan bangsa hanya demi melindungi satu-dua orang,” ujar Idrus.

    PDIP Bergabung, Politik Indonesia 2025 Lebih Stabil?

    Wacana PDIP bergabung ke dalam kabinet dinilai banyak kalangan akan membawa stabilitas politik. Apalagi, Prabowo Subianto dikenal sebagai pemimpin yang terbuka terhadap masukan dari siapa pun, termasuk mantan presiden dan rival politiknya.

    “Pak Prabowo juga terbuka mendengarkan masukan dari mantan-mantan presiden seperti Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi, sebagai bagian dari pembangunan bangsa yang lebih baik,” pungkas Idrus.

    Dengan semakin kuatnya koalisi pemerintahan jika PDIP jadi bergabung, reshuffle kabinet dinilai hanya tinggal menunggu waktu. Rakyat Indonesia tentu berharap komposisi kabinet yang baru akan lebih solid dan siap mewujudkan janji-janji pembangunan Prabowo ke depan.

  • Golkar: Tak Ada Matahari Kembar, Presiden Saat Ini Prabowo Subianto

    Golkar: Tak Ada Matahari Kembar, Presiden Saat Ini Prabowo Subianto

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Golkar menegaskan isu “matahari kembar” yang mencuat seusai sejumlah menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) adalah narasi sesat dan tidak berdasar.

    Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, politisasi silaturahmi Lebaran itu hanya ulah pihak-pihak yang mencoba membenturkan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi.

    “Enggak ada matahari kembar. Real presiden hari ini adalah Prabowo Subianto. Bahkan sikap Jokowi sendiri menunjukkan beliau menghormati posisi itu,” ujarnya di Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Idrus menilai tafsir liar yang berkembang atas kunjungan Lebaran menteri-menteri pemerintahan Presiden Prabowo justru berpotensi memecah persatuan bangsa dan merusak harmoni politik nasional. Ia menegaskan silaturahmi adalah tradisi yang luhur, apalagi di momen Idulfitri, dan tidak seharusnya dipelintir menjadi isu politik.

    Idrus mengingatkan, Prabowo Subianto adalah sosok yang terbuka terhadap masukan, termasuk dari mantan presiden seperti Jokowi, Megawati, dan SBY, demi kemajuan Indonesia.

    “Pak Prabowo itu patriot sejati. Beliau ingin menghimpun pengalaman para pemimpin sebelumnya agar Indonesia bisa melangkah lebih kuat,” jelasnya.

    Idrus juga menegaskan Prabowo bukan sekadar meniru kebijakan lama. Namun, menyerap hal-hal substansial dan menerapkannya dengan pendekatan khas kepemimpinan Prabowo sendiri.

  • Isu Reshuffle Kabinet, Golkar Yakin Prabowo Tak Akan Pertaruhkan Kepentingan Rakyat demi 1-2 Orang

    Isu Reshuffle Kabinet, Golkar Yakin Prabowo Tak Akan Pertaruhkan Kepentingan Rakyat demi 1-2 Orang

    loading…

    Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Idrus Marham memberikan keterangan kepada media soal isu reshuffle kabinet di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025). FOTO/FELLDY UTAMA

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Idrus Marham meyakini Presiden Prabowo Subianto akan langsung melakukan reshuffle kabinet jika ditemukan ada menteri yang tidak memiliki kinerja baik. Menurutnya, Prabowo tidak akan pandang bulu menerapkan upaya tersebut kepada siapa pun menterinya.

    Menurutnya, Prabowo sebagai Presiden menginginkan kepemimpinannya itu bisa berhasil. Jika ada menteri yang tidak memiliki kinerja yang baik atau bahkan ada yang tersangkut kasus hukum, Idrus Marham yakin Prabowo akan langsung menggantinya.

    “Saya punya keyakinan apabila dua hal ini tidak dipenuhi oleh menteri, siapa pun dia, termasuk misalkan menteri-menteri yang kemarin pada periode Pak Jokowi, siapa pun dia pasti akan di-reshuffle,” kata Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Sebagai sosok yang telah mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara, Idrus yakin Prabowo akan bersikap tegas kepada siapa pun para pembantunya yang dinilai bisa menghambat kerja-kerja pemerintahannya.

    “Saya punya keyakinan, karena Pak Prabowo tidak akan mungkin mempertaruhkan kepentingan rakyat, mempertaruhkan masa depan bangsa hanya sekadar melindungi satu dua orang di kabinetnya,” ujarnya.

    Saat disinggung peluang reshuffle itu dilakukan oleh Prabowo jelang 6 bulan masa pemerintahannya, dia menyebut Prabowo bisa kapan saja melakukan hal tersebut. Pasalnya, konstitusi telah memberikan kewenangan penuh kepada Presiden untuk memastikan efektivitas pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

    “Itu kan tidak terikat harus 100 hari, harus 1 tahun, kapan saja dinilai tidak efektif dan itu akan merugikan kepemimpinan pak Prabowo yang telah mewakafkan diri untuk Bangsa, dan tentu akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pembangunan ini berjalan dengan baik untuk kepentingan rakyat, pasti akan dilakukan reshuffle,” katanya.

    (abd)

  • Golkar Respons Positif Upaya Presiden Prabowo Duduk Satu Meja dengan Tokoh-tokoh Kritis – Halaman all

    Golkar Respons Positif Upaya Presiden Prabowo Duduk Satu Meja dengan Tokoh-tokoh Kritis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua umum Partai Golkar, Idrus Marham, merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengajak tokoh-tokoh kritis untuk duduk semeja dan berdialog.

    Idrus mengatakan, ini menunjukkan kepemimpinan Prabowo yang terbuka.

    “Ini bukan strategi politik semata. Ini sikap tulus seorang pemimpin yang ingin mendengar langsung berbagai pandangan, termasuk kritik tajam,” kata Idrus, Minggu (13/4/2025).

    Langkah awal sudah terlihat saat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Dasco Ahmad, bertemu dengan Rocky Gerung dan sejumlah pengamat.

    Menurut Idrus, inilah bentuk kepemimpinan yang menjadikan dialog sebagai dasar membangun bangsa.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ikut angkat suara. Ia menilai sikap Prabowo dan respons Idrus sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim intelektual yang sehat.

    “Bukan zamannya lagi kritik cuma jadi tontonan. Harus ada solusi. Harus ada arah,” ujar Bahlil.

    Bahlil menegaskan, ajakan dialog ini bukan untuk menumpulkan kritik, tapi justru mendorong tradisi berpikir kritis yang bertanggung jawab. Ia menilai kebebasan berpikir harus dibarengi etika, bukan emosi.

    “Kritik beda dengan umpatan. Mengkritik untuk membangun, bukan menyerang pribadi atau menebar kebencian,” tegasnya.

    Idrus juga menyoroti bahwa Prabowo tidak hanya ingin membangun koalisi politik, tapi juga koalisi pemikiran. Ia menyebut, dialog kritis yang terbuka penting untuk memperkaya kebijakan.

    “Koalisi tidak harus soal kursi atau jabatan. Tapi bisa dibangun lewat pertukaran ide dan visi,” kata Idrus.

    Menurut Idrus, ajakan Prabowo memperlihatkan keinginan kuat untuk membangun harmoni dalam perbedaan. Dialog dengan tokoh-tokoh kritis dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara rasionalitas dan nilai-nilai kebangsaan.

    “Bangsa ini besar karena perbedaan. Kalau semua diajak bicara, semua akan merasa dilibatkan,” tambahnya.

    Idrus menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Prabowo sedang memberi contoh bagaimana kritik bisa menjadi energi positif.

    “Kalau semua pihak mau duduk semeja, kita bisa cari solusi, bukan hanya saling serang. Ini yang dibutuhkan bangsa hari ujarnya

    Ajakan presiden

    Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin berdialog dengan para tokoh yang selama ini mengkritik pemerintahannya.

    “Saya juga mau dialog. Saya mau ketemu-lah, sama siapa. Mari kita bahas. Mungkin tidak usah di publik. Tokoh-tokoh yang Indonesia Gelap. Indonesia Gelap maksudnya? Oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Iya kan?” kata Prabowo.

    Bahkan presiden menyebut akan mengirim surat kepada Refly Harun dan Rocky Gerung, dua kritikus yang dikenal tajam menyerang kebijakannya.

    “Saya mau kirim lah nanti ke Refly Harun atau ke siapa, Rocky Gerung,” kata Prabowo.

     

  • Jelang Musda Golkar Sulsel, Waketum Idrus Marham: Semua Kader Sudah Komunikasi, Kecuali Taufan Pawe

    Jelang Musda Golkar Sulsel, Waketum Idrus Marham: Semua Kader Sudah Komunikasi, Kecuali Taufan Pawe

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan, dinamika internal beringin rindang mulai menghangat. 

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, mengungkapkan bahwa sejumlah kader telah melakukan komunikasi politik dengannya terkait rencana pencalonan dalam Musda.

    “Jadi komunikasi, mau calon atau tidak, komunikasi dengan saya. Ada yang datang mau masuk, ada datang mempertanyakan siapa yang didukung di Musda, ada yang datang izin mau maju di Musda Golkar, ya udah, silakan saja,” ujar Idrus kepada wartawan, Kamis (10/4/2025)

    Namun, mantan Mensos RI itu menyebut bahwa hampir semua kader yang potensial maju dalam Musda telah berkomunikasi dengannya, kecuali Mantan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe.

    “Hampir semua yang ada di sini (kader Golkar) pernah datang ke saya, kecuali Taufan Pawe. Saya kan harus jujur dong. Misalkan Taufan Pawe tidak ke saya, berarti ada pertimbangan khusus. Mungkin dianggap saya tidak punya peranan,” ungkapnya.

    Meski demikian, Mantan Sekjen DPP Golkar itu mengingatkan bahwa dirinya memiliki sejarah dan kontribusi terhadap perjalanan politik Taufan Pawe, terutama saat awal menjabat sebagai Wali Kota Parepare.

    “Meskipun awal-awal jadi wali kota Pare-pare saya yang tanggung jawab,” tegasnya.

  • PDIP Tetap Berada di Luar Pemerintah, Golkar Hormati Sikap Megawati

    PDIP Tetap Berada di Luar Pemerintah, Golkar Hormati Sikap Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan partainya menghormati keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang memastikan partainya akan tetap berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Idrus, hal tersebut sepenuhnya merupakan urusan internal masing-masing partai.

    “Masalah bergabung atau tidak dalam pemerintahan adalah urusan internal setiap partai. Golkar tidak mencampuri. Namun, komunikasi politik, hubungan, dan diskusi tetap penting dalam bangsa yang majemuk,” ujar Idrus seusai acara pengajian ideologi kebangsaan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (9/4/2025).

    Sikap PDIP itu ditegaskan langsung oleh Megawati dalam pertemuan empat mata bersama Prabowo di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4/2025) malam.

    Idrus menambahkan, posisi partai, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, seharusnya tetap berkontribusi maksimal bagi bangsa dan negara, sebagaimana disampaikan Megawati. Namun, ia mengingatkan partai-partai yang berada di dalam koalisi harus memberikan dukungan yang tulus dan penuh terhadap program-program pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kalau bersama-sama dengan kita, alhamdulillah. Itu berarti kita tidak hanya formal dalam satu koalisi, tapi benar-benar satu kesatuan membahas program pembangunan untuk rakyat,” tegas Idrus.

    Ia juga menyinggung pentingnya budaya saling mendukung antarpolitisi. “Golkar tidak setuju dengan pola pikir yang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Idrus menyampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sangat mengapresiasi pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Menurutnya, Bahlil menilai persatuan seluruh elemen bangsa, terutama para tokoh politik, sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional.

    “Bung Bahlil memberikan apresiasi dan menganggap pertemuan itu sangat positif. Kohesivitas sosial, persatuan, dan keutuhan bangsa seperti itu merupakan kebutuhan penting bagi pembangunan ke depan,” tutup Idrus.

    Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga menyampaikan Megawati telah menegaskan sikap PDIP untuk berada di luar pemerintahan. Meski begitu, menurut Muzani, Megawati tetap berharap masa kepemimpinan Prabowo dapat berjalan efektif demi kepentingan rakyat dan bangsa.

  • Sejumlah Tokoh Masuk Kepengurusan PB IKA PMII  2025-2030 – Halaman all

    Sejumlah Tokoh Masuk Kepengurusan PB IKA PMII  2025-2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) telah merampungkan pembentukan kepengurusan periode 2025-2030.

    Ketua Umum PB IKA PMII Fathan Subchi mengatakan kepengurusan tersebut berhasil dibentuk secara musyawarah mufakat.

    “Alhamdulillah hasil rapat formatur berhasil menyusun dan menyepakati susunan Kepengurusan PB IKA PMII Periode 2025-2030, yang merepresentasikan senioritas, ketokohan, kapasitas akademi, dan kewilayahan yang ada,” ujar Fathan di Jakarta, Rabu (26/03/2025).

    Rapat formatur Munas IKA PMII ke VII pada tanggal 8 Maret 2025 dihadiri oleh tim yang terdiri dari  Imam Nahrawi (mewakili wilayah Jawa), Ahmad Zarkasih (mewakili wilayah Sumatera), Mulyadi Tawik (mewakili wilayah Kalimantan), Mulyadi Prayitno (mewakili wilayah Sulawesi) dan Mumin Refra (mewakili Indonesia Timur).

    Fathan berharap seluruh pengurus PB IKA PMII memiliki spirit kebersamaan untuk membangun IKA PMII yang lebih solid dan mampu mengayomi semua alumni PMII yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Selain itu, Fathan menegaskan bahwa kepengurusan PB IKA PMII berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan terus menjaga semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri organisasi.

    “Situasi kebangsaan dan kenegaraan membutuhkan kehadiran IKA PMII, tentu hal ini harus menjadi agenda besar yang lebih didahulukan. Sumbangsih pemikiran dan gerakan sosial seluruh alumni wajib dijadikan arus utama dalam gerak langkah IKA PMII ke depan. Kita ingin IKA PMII jadi problem solver dari masalah kebangsaan dan kenegaraan yang sedang melanda Indonesia,” tuturnya.

    Adapun susunan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) Periode 2025-2030 di antaranya yakni:

    MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

    Ketua   : Dr. Andi Jamaro Dulung

    Wakil Ketua     : Hanif Dhakiri

    Sekertaris        : Dr. KH. Cholil Nafis, M.Si

    Wakil Sekertaris   : Drs. Ida Fauziyah, M.Si

    Anggota    :
    1.      DR (HC). Drs. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si
    2.      Prof. Dr. Nazarudin Umar, M.A
    3.      Dr. Drs. M. Idrus Marham, M.sc
    4.      Dr. Burhanuddin Abdullah.
    5.      KH.Dr (HC) As’ad Said Ali
    6.      Fadhilah Suralaga
    7.      Dr.H. Umar Yahya
    8.      Dr. Kh. Malik Madany, M.A.
    9.      Prof. Dr. Ali Masykur Musa
    10.     Prof. Dr. Ahmad Mubarok, M.A
    11.     Drs. Lilis Nurul Husna
    12.     Dr. KH. Endin AJ Shofihara
    13.     Drs. KH. Masdar Farid Mas’udi, M.Si
    14.     Drs. H.A. Chozin Chumaedy
    15.     KH. Masyhuri Malik
    16.     Drs. Nukman abdul Hakim
    17.     Dr. H. Wahidudin Adam, SH. MA.
    18.     Dr. KH. Mohammad Irfan Yusuf Hasyim
    19.     Drs. Mujib Rohmat
    20.     Drs. Slamet Riyanto
    21.     Dr. H. Abdul azis, M.A.
    22.     Prof. Dr. H. Munzir Suparta, M.A.
    23.     Jauharoh Haddad
    24.     Mayjen TNI (purn) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si
    25.     Brigjen TNI (purn) Aziz Ahmadi, M.Sc
    26.     Drs. Syarif Muhammad Allaydarus.
    27.     Komjen Pol (purn) Dr. Ahmad Lutfi, SH, S.S.T., M.K.
    28.     Drs. Khofifah Indar Parawangsa, M.Si
    29.     Drs. Syaeful Bahri Anshori, MP
    30.     Sultonul Huda
    31.     Nasrul Halim SH.
    32.     Dr. H. Asqolani, SH. MM.
    33.     Drs. H. Ratu Dewa
    34.     Prof. Dr. H. Khairudin Wahid
    35.     Choirus Sholeh Rasyid
    36.     Abdul Mun’im D.Z

    DEWAN PAKAR

    Ketua   : Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj

    Sekertaris      : Dr. KH. Imdadun Rahmat, M.Si

    Anggota :
    1.      Prof. Dr. H. Masykuri Abdullah, M.A.
    2.      Dr. KH. Jazil Fawaid, M.SI
    3.      KH. Ulil Abshor Abdalla
    4.      Drs. Samsul Widodo, MA.
    5.      Dr. Diana Mutia
    6.      Prof. Dr. Imron Rosyadi, M.Hi
    7.      Amsar Abdul Manan, M.Si
    8.      Prof. Dr. Dzuriyyatun Thoyyibah
    9.      Dr. Kh. Robikim M Has
    10.     Dr. Mundiharno, M.Si
    11.     Saida Sakwan
    12.     Dr. Ir. H. Muhtar Thahir Syarkawi,M.T., ATU.
    13.     Dr. Addin Jauharuddin, M.Si
    14.     Dra. Hj. Badriyah Fayumi, L.c., M.A.
    15.     KH. Ahmad Baso
    16.     Dr. Abdul Ghoffar Husnan, S.Pd.I.,S.H.,M.H
    17.     Dr. Fadli Yasir M.M

    PIMPINAN HARIAN

    Ketua Umum      : Drs. Fathan Subchi, MAP.

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Drs. Nusron Wahid, MM

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. H. Cucun Syamsul Rizal, M.Si 

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Arifatul Choiri Fauzi

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Aminuddin Ma’ruf

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Dr. Hj. Anggia Ermarini, M.K.M

    Wakil Ketua Umum/Anggota Presidium : Zaini Rahman

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Imam Nahrawi S.Ag

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Carman Ansari Ear Latief, S.Sos

    Wakil Ketua Umum/ Anggota Presidium : Asrorun Ni’am Sholeh

    1.      Ketua   : Hasanudin Wahid
    2.      Ketua   : Dr. H. Yayat Hidayat, M.Si
    3.      Ketua   : H. Nur Nadlifah, S.Ag., M.Si
    4.      Ketua   : Aqib Ardiansyah
    5.      Ketua   : Syiq Samsul Huda
    6.      Ketua   : Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.i
    7.      Ketua   : Dra. Wahidah syuaeb, M.Si
    8.      Ketua   : Rivqy Abdul Halim
    9.      Ketua   : Toriqul Haq
    10.     Ketua   : Dra. Luluk Nurhamidah, M.Si
    11.     Ketua   : Yunus Razak
    12.     Ketua   : Akhmad Gozali Harahap, M.Si
    13.     Ketua   : Siti Mukaromah
    14.     Ketua   : Mulyadi Prayitno
    15.     Ketua   : Heri Haryanto Azzumi
    16.     Ketua   : Mulyadi Tawik
    17.     Ketua   : Dr. Saleh, SH., MH
    18.     Ketua   : Dr. Lukman Khakim, AK., M.Si
    19.     Ketua   : MF. Nur Huda Yusro
    20.     Ketua   : H. Ahmad Zarkasih SHI, MM.
    21.     Ketua   : Dr. H. Syafitri Irwan, SAG. Mpdi
    22.     Ketua   : Juwanda, Spdi.
    23.     Ketua   : H.A. Jabidi Ritonga, SHI.
    24.     Ketua   : H. Hasan Basri Segala
    25.     Ketua   : M. Rodri Kaelani, SS.MM.Cps.
    26.     Ketua   : Sandi Suwardi Hasan, S.Ag., M.Si

    Sekertaris Jenderal     : Muhamad Nur Purnamasidi

    Wakil Sekretaris Jenderal       : Zainul Munasichin
    1.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Ulil Albab
    2.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Kaisar Abu Hanifah
    3.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Drs. Insan Purnama, M.Si
    4.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Isra D Pramulya, SIP
    5.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Yusra Alhabsyi
    6.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Cupli Risman
    7.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Samsul Rani
    8.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Saipul Adam
    9.      Wakil Sekretaris Jenderal       : Syarifudin Salwani, SE.
    10.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Ai Maryati Sholihah
    11.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Abdul Rojak, SH.
    12.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Drs. Hamid Bula
    13.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Muhammad Nurcholis, S.Th
    14.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Irma Muthoharoh

    15.     Wakil Sekretaris Jenderal       : H. Faisal Amir, SE, MM.
    16.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Marwan Zaenuddin, MM.
    17.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Septi Rahmawati
    18.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Harry Saputra Gani
    19.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Ai Rahmayanti
    20.     Wakil Sekretaris Jenderal       : M. Rifai Darus
    21.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Dr. Mohammad Syarif
    22.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Lukmanul Hakim al-Jambi
    23.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Hasan Taftanjanji
    24.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Anies Hidayah
    25.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Abu Bakar Refra, SE. SH. MH
    26.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Danang Sanggabuana, M.Si
    27.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Dr. Abd Basir, M.Pd.I
    28.     Wakil Sekretaris Jenderal       : Mashudi
    29.     Wakil Sekretaris Jenderl        : Zainal Abidin

    Bendahara Umum  : Arif Rahman

    Bendahara       : Syaeful Amin
    Bendahara       : Dahlia Umar
    Bendahara       : Ratu Dian Hatifah
    Bendahara       : Enung Maryati
    Bendahara       : Deta Anggraeni
    Bendahara       : Farried Akhmad Yani SE
    Bendahara       : Ali Suro
    Bendahara       : Syarifuddin Rauf, S.Ag. ME
    Bendahara       : KH. Abdur Rahim Hasan, SH.
    Bendahara       : H. Idy Muzayyad, SHI. M.Si.
    Bendahara       : Ervan Satriya, S.T
    Bendahara       : Wijayanti, M.Ap.

    DEPARTEMEN-DEPARTEMEN
    1.      Departemen Luar Negeri : Dr. H. Syaifuddin Latif M
    2.      Departemen Pemerintah Daerah dan Pemberdayaan Desa : DR. H. Salni Fajar, Jauhari
    3.      Departemen Sosial dan Penanggulangan Bencana : Drs. H. Rusdi Hasir, Mohammad Saifulloh
    4.      Departemen Perindustrian dan Perdagangan : Dwi Saputro Nugroho, SH.
    5.      Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia : H. Tamrin
    6.      Departemen Pendidikan dan SDM Unggul : Ahmad Syahri Kurniawan, SH
    7.      Departemen Energi dan Sumberdaya Alam : H. Rudiyanto, SH.
    8.      Departemen Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi : Wahyudin AB. Kessa, SE
    9.      Departemen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : Moch. Fachrur Roziq
    10.     Departemen Pangan dan Pertanian : H Ahmad Mujtabah SE Sthi
    11.     Departemen Kelautan dan Perikanan: Yudistira SE.MM
    12.     Departemen Pemberdayaan Perempuan : Novi Kusumaningsih, M.Ak, Dessy Ulfa
    13.     Departemen Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran : Firman Syah Ali, S.h. M.h, Catur Susilo Rahardi

    LEMBAGA-LEMBAGA
    1.      Lembaga Kajian Strategis : Aam Waro Panotogomo, S.Sos, M.Sos.
    2.      Lembaga Bantuan Hukum : Soleh, Radit, Nina Batu Atas
    3.      Lembaga Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi : Ferio Pristiawan Ekananda
    4.      Lembaga Penguatan Ekonomi : Ali Zaziroh Hidayat
    5.      Lembaga Penelitian dan Pengembangan : Meilina Ulfa
    6.      Lembaga Ketahanan dan Distribusi Kader : Mohamad Tulus

  • Jangan Mempertentangkan Agama dan Kebangsaan

    Jangan Mempertentangkan Agama dan Kebangsaan

    Jakarta –

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berbicara mengenai pentingnya persatuan antar-umat beragama. Ia menyampaikan pentingnya persatuan tanpa mempertentangkan agama dan kebangsaan.

    Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara dialog keumatan kebangsaan Badan Pengurus Pusat Ikatan Alumni UIN Allaudin (BPP IKA UINAM) Makasar, Menteng, Jakarta Pusat. Bersama dengan Idrus Marham selalu Ketua BPP IKA UINAM, Nasaruddin menyampaikan pentingnya persatuan tanpa bicara agama.

    “Kita harus dipersatukan, diikat oleh sebuah ikatan yang lebih dalam, karena kita berada pada posisi bangsa yang sangat strategis,” kata Nasaruddin saat ditemui wartawan Sabtu (22/5/2025).

    “Jadi jangan sampai nanti kita memisahkan antara keagamaan dan kebangsaan. Itu sudah dilewati lah persoalan-persoalan itu,” tambahnya.

    Nasaruddin mengatakan masyarakat Indonesia harus mampu menunjukkan jati diri negaranya tanpa melihat perbedaan agama. Sehingga, ia meminta masyarakat tak mempertentangkan agama dengan kebangsaan.

    “Jangan-jangan nanti wajah kita mirip Indonesia, tapi isi kepalanya ada Cina, ada Amerika, jadi ke-Indonesiaan itu gimana? Jadi bagaimana meng-Indonesiakan umat beragama apapun agamanya di Indonesia,” jelasnya.

    Ketua BPP IKA UINAM Idrus Marham menambahkan agar masyarakat muslim tidak memiliki jiwa yang defensif menghadapi perbedaan. Menurutnya, sikap itu justru membuat kehidupan berbangsa terasa seperti dipaksakan.

    “Jadi jiwa Islam yang defensif nah itulah sebabnya akibatnya apa tadi sudah bahwa ada pandangan dan lain-lain sebagainya, melakukan sesuatu itu karena terpaksa, kalau istilahnya Prof Hamdan itu adalah jadi iman, keimanan darurat,” ucap Idrus Marham.

    (taa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sidang Isbat Idulfitri 29 Maret, Menag: Lebaran 2025 Berpotensi Bareng

    Sidang Isbat Idulfitri 29 Maret, Menag: Lebaran 2025 Berpotensi Bareng

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah pada 29 Maret 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan ada kemungkinan Lebaran jatuh pada pada 31 Maret 2025, serentak antara pemerintah, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. 

    “Potensinya berdua sama-sama. Iya potensinya (sama Lebaran 31 Maret 2025),” ujar Nasaruddin seusai ilaturahmi dan buka puasa bersama Badan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (BPP IKA UIN Alauddin Makassar) di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/3/2025) malam. 

    Dalam acara tersebut hadir sejumlah tokoh, di antaranya juga Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily, cendikiawan Yudi Latif, hingga Ketua Umum IKA UIN Alauddin Makassar Idrus Marham.

    Nasaruddin mengatakan potensi perayaan Lebaran 2025 sama antara pemerintah dengan Muhammadiyah karena kondisi objektif yang terjadi kekinian. 

    “Tetapi kalau melihat kondisi objektifnya hilal berdasarkan hisab ini, masih di bawah nol, masih minus 3 derajat. Intinya juga elongasinya juga masih sangat rendah untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu ketinggian hilal 3 derajat dan elongasinya sekitar 6 derajat,” jelas dia.

    Hanya saja, Nasaruddin tetap meminta masyarakat menunggu hasil sidang isbat penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah pada 29 Maret 2025 mendatang. Penentuan Lebaran 2025 diawali dengan pemantauan hilal di sejumlah titik lokasi di seluruh Indonesia.

    Muhammadiyah sudah menetapkan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025 berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

    “Segi ilmu hisab, Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa ini istikmal, artinya dicukupkan 30 hari bulan suci Ramadan, dengan demikian Lebaran tanggal 31 Maret 2025, tetapi kepastiannya itu nanti menunggu sidang isbat pada tanggal 29 Maret,” pungkas Nasaruddin.