Tag: Idrus Marham

  • Ketua MPR dukung Said Aldi Al Idrus jadi Presiden Pemuda Masjid Dunia

    Ketua MPR dukung Said Aldi Al Idrus jadi Presiden Pemuda Masjid Dunia

    “Apabila nantinya terpilih menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia, saya akan menjadwalkan silaturahim dengan Sekretaris Jenderal Rabithah Alawiyah Habib Abdul Qadir Al Habsyi September 2025 mendatang di Jakarta,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mendukung Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Said Aldi Al Idrus menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia.

    Usai menerima silaturahim Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BKPRMI di Jakarta, Jumat (11/7), ia mengatakan bahwa sosok dan ketokohan Said Aldi Al Idrus memang dikenal sebagai pemuda yang sampai hari ini istiqamah bergerak untuk masjid dan sosial kemanusiaan.

    “Apabila nantinya terpilih menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia, saya akan menjadwalkan silaturahim dengan Sekretaris Jenderal Rabithah Alawiyah Habib Abdul Qadir Al Habsyi September 2025 mendatang di Jakarta,” ujar Muzani seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Muzani berpendapat pengurus Pemuda Masjid harus merupakan pemuda yang hatinya selalu terpaut ke masjid, sehingga apa pun yang dilakukannya akan bermanfaat bagi umat dan BKPRMI sudah melakukan hal tersebut dengan kerja nyata melalui pembersihan masjid di seluruh Indonesia.

    Tak hanya itu, sambung dia, BKPRMI juga rutin menggelar pembinaan terhadap Generasi Qur’ani melalui Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran (LPPTKA) yang sudah meluluskan jutaan generasi muda Islam di seluruh Indonesia.

    “Saya juga masih ingat pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia yang dibuka secara resmi almarhum Ibu Tien Soeharto di Taman Mini Indonesia pada masa Ketua Umum Idrus Marham,” katanya.

    Sementara itu, Ketua MPP BKPRMI Said Aldi Al Idrus mengatakan bahwa pihaknya selalu konsisten mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan perdamaian.

    Dia turut mengungkapkan bahwa BKPRMI selalu konsisten mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan perdamaian dunia sebagai amanat konstitusi, terutama yang berkaitan dengan pemberian program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak anak serta ibu hamil, serta pemberantasan Korupsi.

    Ia mengaku kerap menegaskan bahwa BKPRMI selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menciptakan perdamaian global.

    “Sebab itu lah, apabila nanti saya terpilih menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia, Pemuda Masjid akan tetap komitmen mendukung perjuangan Palestina sesuai keinginan pemimpin dan rakyat Indonesia,” ucap Said dalam kesempatan yang sama.

    Hal tersebut, menurutnya, seperti pernyataan Presiden Prabowo yang tidak hanya mencerminkan posisi diplomatik Indonesia yang bebas dan aktif, tetapi NKRI di bawah kepemimpinan Prabowo menunjukkan langkah proaktif dan produktif dalam mengambil kepeloporan bagi terwujudnya perdamaian dunia.

    Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa bagi BKPRMI, langkah dan kebijakan Presiden Prabowo selaras dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan di muka bumi.

    Komitmen tersebut, kata Said Aldi, merupakan bagian dari konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan dalam kerangka perdamaian abadi.

    “Bila ini terjadi, maka Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo memiliki kontribusi nyata yang akan dicatat sejarah dengan tinta emas,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP BKPRMI Nanang Mubarok, yang didampingi Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI Sedek Rahman Bahta, mendukung Said Aldi menjadi Ketua Pemuda Masjid Dunia.

    “Seluruh anggota BKPRMI se-ASEAN telah meminta dan komit mendukung abangda Said Aldi untuk bersedia menerima mandat sebagai Presiden Pemuda Masjid Dunia,” ujar Bahta.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Makna Tersembunyi di Kasus Hasto dari Kacamata Ahli Bahasa UI

    Makna Tersembunyi di Kasus Hasto dari Kacamata Ahli Bahasa UI

    Jakarta

    Jaksa KPK menghadirkan ahli bahasa dari Universitas Indonesia (UI), Frans Asisi Datang, dalam sidang terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Frans memberikan analisisnya pada rentetan fakta di persidangan.

    Frans awalnya mengatakan bahwa komunikasi dalam politik hingga kasus korupsi penuh dengan teka-teki, sehingga harus diteliti secara mendalam. Adapun sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Jaksa mulanya bertanya mengenai penyusunan kalimat dalam komunikasi politik. Lalu, Frans mencontohkan kasus korupsi yang melibatkan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham.

    “Dalam menyusun kata-kata, kalimat dalam komunikasi WA, apakah juga tadi basic, kalau tadi ahli juga sampaikan ada latar belakang, keilmuan, kemudian wawasan pengetahuan, level jabatan, status sosial, apakah itu juga menjadi bagian dalam isi kata-kata penentuan, kata-kata penyusunan kalimat dalam teks WA, misalnya?” tanya Jaksa KPK Takdir Suhan.

    “Jadi misalnya, satu kasus yang saya sebutkan, kasus korupsi yang melibatkan mantan Sekjen Golkar, saya juga ahlinya, dan saya waktu itu bisa menjelaskan arti kalimat-kalimat itu, dan yang paling, dan yang saya alami dalam kasus-kasus korupsi adalah, atau pengalaman saya, teks-teks itu penuh teka-teki, tidak transparan, tidak lugas seperti percakapan biasa,” jawab Frans.

    “Dan untuk hal seperti ini, sebagai ahli, saya punya pengalaman bahwa teks-teks yang berkaitan dengan politik, sosial, korupsi, dan lain-lain, itu harus diteliti lebih jauh, tidak sederhana,” sambungnya.

    Jaksa Takdir lalu menanyakan terkait penyusunan kata-kata dalam komunikasi WhatsApp antara atasan dan bawahan. Jaksa mempertanyakan isi komunikasi itu akan semakin rumit atau tidak.

    Frans pun menjelaskan, jika komunikasi makin tinggi level jabatan, maka makin rumit. Menurutnya, perlu analisis mendalam mengenai komunikasi tersebut.

    “Kalau pengalaman saya, semakin tinggi jabatan, semakin berusaha untuk menyampaikan sesuatu secara rumit. Jadi harus dianalisis,” jelasnya.

    “Misalnya bahasa politik, ketika seorang menteri berbicara, misalnya ‘akan diamankan’, itu bukan berarti harafiah, seperti kata ‘aman’, bisa berarti akan diteruskan atau akan dihentikan,” sambung dia.

    Soal Perintah ‘Tenggelamkan’

    Foto: Anggi Muliawati/detikcom

    Frans mengatakan perintah untuk menenggelamkan merujuk kepada ponsel, bukan melarung pakaian. Mulanya, jaksa membacakan isi pesan antara Gara Baskara dengan Sri Rezeki Hastomo. Berikut ini isi pesan yang dibacakan jaksa.

    “Siap, Bapak,” kata Gara Baskara.

    “HP ini saja. Oke, thanks. Yang itu ditenggelamkan saja. Tidak usah mikir sayang dan lain-lain,” kata Sri Rezeki Hastomo.

    “Siap, Bapak. Bapak izin Kus ke PIK dulu,” kata Gara Baskara.

    Jaksa lalu meminta Frans menganalisis maksud pesan tersebut. Frans pun menjelaskan jika sosok ‘bapak’ dalam pesan itu merupakan sosok yang dihormati.

    “Jadi, penggunaan dari awal. ‘Siap, Bapak’ itu berarti dia menghormati orang yang lawan bicaranya di chat itu. Kemudian ditunjukkan, ini intinya sebenarnya menunjukkan bahwa ada satu HP yang disuruh ditenggelamkan. ‘Nah, yang itu saja ditenggelamkan. Tidak usah mikir sayang’. Sayang di sini berarti tidak usah mikir rugi,” jelas Frans.

    “Lalu, dijawab oleh lawan bicaranya, ‘siap’. Artinya dia melaksanakan. Jadi di sini ada konteks. HP ini saja berarti menunjukkan. Ada dua HP dari konteks ini. HP ini saja berarti ada satu lagi HP yang itu ditenggelamkan saja. Berarti yang satu ini menyetujui yang itu ditenggelamkan saja. Yang itu mengacu pada yang dia sebut HP ini saja. Itu konteksnya,” sambungnya.

    Jaksa lalu bertanya korelasi antara perintah menenggelamkan itu dengan melarung pakaian. Sebab, jaksa mengatakan sosok dalam pesan itu ketika bersaksi di persidangan, mengaku jika perintah menenggelamkan ialah meminta untuk melarung pakaian.

    “Tapi dalam keterangannya bahwa yang bersangkutan itu sebetulnya bukan menenggelamkan HP, tapi melarung. Melarung baju atau pakaiannya. Nah, dalam konteks ini, ahli, ditenggelamkan. Apakah ada korelasi ditenggelamkan itu dengan baju atau pakaian itu?” tanya jaksa.

    “Kalau baju itu direndam. Tidak ditenggelamkan. Tapi dalam konteks ini jelas sekali, dari segi bahasa, jelas sekali, kata itu, itu mengacu ke kata HP yang di atasnya. Berkaitan,” kata Frans.

    “Jadi tidak mungkin di bawah muncul yang itu ditenggelamkan mengacu kepada yang lain yang tidak disebutkan sebelumnya. Karena ini ada percakapan hubungannya, bahkan kita bisa lihat, 10.48, di bawahnya, kalau dari segi, waktunya bedanya sedikit. 5, 3, 4, 8, dan itu berarti chat-nya dekat-dekatan sekali,” sambung Frans.

    Maka, menurutnya, perintah menenggelamkan tidak logis jika diartikan untuk melarung pakaian. Frans menegaskan perintah menenggelamkan itu merujuk kepada ponsel.

    “Jadi yang kata itu, pada kalimat yang itu ditenggelamkan, itu jelas mengacu ke HP. Dari segi bahasa,” ujar Frans.

    “Berarti kalau misalkan itu baju?” tanya jaksa.

    “Tidak logis. Tidak masuk akal,” kata Frans.

    Staf kesekretariatan DPP PDIP, Kusnadi, saat dihadirkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/5) mengakui ada perintah menenggelamkan dari nomor atas nama Sri Rejeki Hastomo. Jaksa mencecar Kusnadi lantaran chat dengan nomor Sri itu sebelumnya membahas terkait ponsel. Jaksa bertanya hubungan ponsel dengan melarung.

    “Tadi kan di atas bahasanya mengenai HP ini aja yang dipakai, kemudian ada respons, oke thanks. Kemudian, tiba-tiba kok ada tenggelamkan, saudara kemudian menyebutkan larung. Nyambung nggak itu kira-kira?” tanya jaksa.

    “Nyambung lah, Pak,” jawab Kusnadi.

    Jaksa tak puas atas jawaban Kusnadi. Jaksa lalu menampilkan percakapan WhatsApp soal perintah menenggelamkan tersebut.

    “Jam 10.30.47 kemudian jamnya 10.48, masih nyambung ini, 10.48, ini di atas bicara HP, ‘pakai HP ini saja’, ‘oke thanks’. Kemudian dilanjutkan lagi, ‘yang itu ditenggelamkan saja’, ini kan urutannya seperti itu. Tiba-tiba kok larung tuh hubungannya bagaimana?” cecar jaksa.

    “Hubungannya sebelumnya saya itu habis ngelarung, Pak, hubungannya sebelum itu. Ada itu ada komunikasi yang saya,” jawab Kusnadi.

    Sosok ‘Bapak’ Minta Rendam HP Harun Masiku

    Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Mulia/detikcom)

    Frans Asisi Datang, menjelaskan makna ‘bapak’ dalam komunikasi antara Harun Masiku dan satpam PDIP Nur Hasan. Frans menilai jika ‘bapak’ tersebut merujuk kepada Hasto Kristiyanto.

    Mulanya, jaksa memutar rekaman percakapan antara Harun Masiku dan Nur Hasan. Dalam percakapan itu, Nur Hasan menyampaikan pesan dari seseorang yang disebut ‘bapak’ kepada Harun Masiku. Dalam pesan itu, Harun Masiku diminta untuk merendam ponselnya.

    “Izin untuk mengingatkan ahli ini kami perdengarkan percakapan tanggal 8 Januari. Ini Nur Hasan sama Harun Masiku dan Nur Hasan,” kata jaksa KPK.

    Berikut ini isi percakapan Harun Masiku dan Nur Hasan:

    “Ini ada amanah, Pak, handphone Bapak harus direndam di air,” kata Nur Hasan.

    “Iya, Pak, iya, di mana?” tanya Harun.

    “Di DPP,” kata Nur Hasan.

    “Di mana disimpannya, Pak?” tanya Harun.

    “Di air, direndam di air,” kata Nur Hasan.

    “Di mana itu?” tanya Harun.

    “Nggak tahu saya,” kata Nur Hasan.

    Kemudian, dalam percakapan itu terdengar Nur Hasan dan Harun Masiku melakukan janji pertemuan. Nur Hasan dan Harun pun kembali berulang kali terdengar mengatakan kata ‘bapak’.

    “Atau di mana? Atau di DPP?” tanya Harun.

    “Iya di situ aja, Pak,” kata Nur Hasan.

    “Di mana?” tanya Harun.

    “Ketemu di situ aja,” kata Nur Hasan.

    “Di situ ya?” tanya Harun.

    “Di atas nggak ada orang, Pak. Di atas nggak ada orang, Pak, nggak bisa tinggal,” kata Nur Hasan.

    “Bapak di mana? Bapak di mana? Bapak aja di mana?” tanya Harun.

    “Bapak lagi di luar, Pak,” kata Nur Hasan.

    Jaksa lalu bertanya maksud dari percakapan itu kepada ahli. Frans mengatakan keduanya saling mengenal dan memahami sosok yang dimaksud dengan ‘bapak’.

    “Saya di dalam BAP itu ditanyakan, apa arti isi percakapan itu. Dijelaskan secara umum. Lalu ditanyakan apakah kata ‘bapak’ di situ artinya apa. Yang jelas di sini acuan ‘bapak’ itu ada dua. Yang disebutkan kedua-duanya Harun Masiku yang sebagai Harun Masiku itu menanyakan, ‘Bapak di mana? Bapak di mana?’. Sedangkan yang satu menjawab ‘Bapak lagi di luar’. Tidak mungkin dia yang si Hasan itu ‘Bapak’ itu yang dia maksud dia. Tapi pasti seseorang,” jelas Frans.

    “Dua-duanya mengerti bahwa yang dimaksud ‘bapak’ itu adalah seseorang. Seseorang atau pihak ketiga yang kita sebut itu. Karena kalau misalnya dia katakan ‘Bapak di mana?’ Pasti dia jawab ‘saya di kantor. Atau saya di pos satpam. Atau saya di jalan’. Tapi dia jawab, ‘Bapak lagi di luar’. Maksudnya seseorang. Berarti ‘bapak’ yang ditanyakan oleh si Harun Masiku itu maksudnya juga sama. Jadi mereka saling mengerti antara satu sama lain dalam konteks ini,” sambungnya.

    Kemudian, jaksa pun mempertanyakan sosok ‘bapak’ yang dimaksud tersebut. Frans menjawab jika sosok ‘bapak’ itu merupakan Hasto.

    “Ya di dalam BAP saya itu saya katakan bahwa dari keterangan penyidik secara lisan maupun dari konteks saya diperiksa dan secara keseluruhan kasus itu maka saya bisa menjawab seperti yang di dalam BAP,” kata Frans.

    “Nah, dari faktor apa, Pak, ini sehingga saudara menyimpulkan seperti itu, Pak? Faktornya dari apa atau petunjuk yang mana yang kemudian saudara merujuk ke orang itu?” tanya jaksa.

    “Ada apa namanya, dalam data-data bahasa sebelumnya itu ada menyebut nama Hasto, Sekjen,” kata Frans.

    Kuasa hukum Hasto, Ronny Talappesy, sempat mengajukan keberatan lantaran dari percakapan Nur Hasan dan Harun tak menyebut nama Hasto. Namun Frans mengatakan hal itu diketahui dari keterangan penyidik mengenai konteks alasan dirinya diperiksa sebagai ahli.

    “Ya tadi saya katakan, saya jawab di situ secara tegas berdasarkan keterangan lisan dari penyidik, berdasarkan konteks saya diperiksa sebagai ahli bahasa, juga berdasarkan data-data chat maupun ya data-data chat yang tulis secara jelas ada nama Hasto, ada di dalam BAP konteks chat itu ada nama Hastonyunyu seperti itu,” jelas Frans.

    “Nah apakah petunjuk-petunjuk itu ada dalam chat ini yang kemudian itu merujuk?” tanya jaksa.

    “Dalam chat ada beberapa, yang ini tidak. Jadi disebut di sini tadi saya katakan ‘bapak-bapak’ saja. Jadi konteks ‘bapak’ itu menurut saya sebagai ahli bahasa yang diperiksa dari pagi sampai sore itu, saya katakan ‘oh ini, bapak yang mereka maksud ini berarti seseorang yang namanya Hasto’ itu,” ungkap Frans.

    Soal Dana Penghijauan

    Foto: Ari Saputra

    Frans mengatakan dana penghijauan dalam lingkup politik bukan untuk menanam pohon. Jaksa mulanya meminta ahli menganalisis isi percakapan tanpa melihat konteks terlebih dulu. Jaksa pun membacakan percakapan WhatsApp Hasto dengan eks kader PDIP Saeful Bahri.

    “Jadi kita baca dulu, hanya teksnya, Ahli tidak perlu lihat latar belakangnya. Nah, dari teks ini, ini kan percakapan, Ahli sudah juga melihat chat ini ada di BAP nomor 15,” kata jaksa.

    “Nah, kata-katanya adalah dari nomor handphone, sekian, atas nama di situ Mas Hasto Nyu-Nyu. Dikatakan tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk ‘DP penghijauan’ dulu. Konteks ini saja dulu, Ahli. Di luar daripada pengetahuan Ahli tentang perkara ini. Nah, dari sisi keilmuan Ahli, baik itu dari sisi linguistik forensik maupun dari semantik pragmatik, terlihat tidak apa yang dibicarakan di sini?” sambungnya.

    “Ada sesuatu yang jumlahnya 600, lalu yang 200 dipotong dari 600 itu dipakai untuk ‘DP penghijauan’,” kata Frans.

    Jaksa lalu bertanya angka 600 yang muncul itu berasal dari siapa. Frans menjawab 600 berasal dari sosok yang mengirim pesan.

    “Karena di situ tertulisnya yang mengirim Mas Hasto Nyu-Nyu. Kemudian di situ ada dua kata angka, 600 dan digunakan 200. Nah, dari analisis Ahli, terkait dengan kata 600, ada 600, pakai dulu 200. Nah, kemudian ada pesan yang terselubung tidak dari kalimat ini?” tanya jaksa.

    “Kemudian, yang saya tanyakan lagi, dari dua chat ini saja sebenarnya menarik. Jadi, di sini ada untuk ‘DP penghijauan’ dulu. Nah, kalimat penghijauan ini, kalau dari dua teks ini, artinya apa tuh? Bisa nggak ada kalimat apa tuh di situ?” sambung jaksa.

    Frans menjelaskan, jika terlepas dari konteks, penghijauan yang dimaksud ialah berkaitan dengan menanam pohon. Namun, kata dia, dalam lingkup politik, dana penghijauan memiliki makna sebagai penyemangat.

    “Sesuatu yang hijau itu sesuatu yang segar, sesuatu yang hidup, sesuatu yang menyemangati. Jadi, orang biasa menyebut, kita lihat yang hijau-hijau. Jadi, banyak orang tidak suka sesuatu yang gersang, sesuatu yang tidak berwarna hijau. Itu penghijauan adalah proses membuat sesuatu yang gundul, yang tidak ada pohon, menjadi tertanam banyak pohon,” jelasnya.

    “Tapi, kalau saya, sekali lagi saya katakan, kalau, kalau dilihat dalam konteks pembicaraan yang politik, yang tadi menyembunyikan muka, dan lain-lain. Penghijauan bisa bermakna memberi semangat untuk kegiatan, yang bukan menanam pohon,” sambung Frans.

    Lebih lanjut, jaksa lalu membacakan pesan antara advokat PDIP Donny Tri Istiqomah dan eks kader PDIP Saeful Bahri. Dalam pesan itu, berisi mengenai angka-angka 400 dan 600.

    “Kemudian ini ada pesan, sama nih pesan WhatsApp juga, Ahli, ya. Dari seseorang bernama Donny Tri Istiqomah kepada Saiful. Di situ dijelaskan bahwa ada chat ‘Mas Hasto ngasih 400 nih, yang 600 Harun katanya. Duit sudah kupegang, sudah kupegang’. Kemudian dibalas oleh Saiful, ‘oke ktmu, mhk, dmn’. Nah ini kan singkatan semua ya, ini Harun no response. Nah dari konteks ini, saya ingin Saudara Ahli terlepas dari konteks ya. Nah, ini apa yang Saudara tangkap di sini?” tanya jaksa.

    “Jadi ada pengakuan atau ada pernyataan dari Donny Tri itu bahwa ‘Mas Hasto memberikan 400’. Entah apa itu. Yang 600 Harun katanya, berarti dia belum pegang,” kata Frans.

    “Lalu di bawah dia katakan ‘duit sudah kupegang’. Berarti yang dia katakan duit sudah ku pegang dari Mas Hasto itu. Berarti ada duit, ini kata 600, 400 itu berkaitan dengan uang,” sambungnya.

    Lalu jaksa mempertanyakan sosok dibalik kata ‘nya’ di pesan tersebut. Frans pun menjelaskan jika sosok ‘nya’ itu merupakan Hasto.

    “Nah, kalau di sini kan ada yang 600 Harun katanya. Nah katanya ini, ‘nya’ ini merajuk ke mana nih, Pak? Kalau dari ini ya, dari teks ini ya kita lihat,” kata jaksa.

    “Ya kalau konteksnya sama, itu karena di atas disebut Mas Hasto, katanya itu mengacu ke yang disebut Mas Hasto itu,” jawab Frans.

    “Itu yang kita kunci jawaban Ahli, ya. Berarti katanya, berarti ‘nya’ ini merujuk kepada Mas Hasto,” kata jaksa.

    Halaman 2 dari 4

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ahli di Sidang Hasto Kristiyanto: Makin Tinggi Jabatan, Makin Rumit Bahasanya

    Ahli di Sidang Hasto Kristiyanto: Makin Tinggi Jabatan, Makin Rumit Bahasanya

    Ahli di Sidang Hasto Kristiyanto: Makin Tinggi Jabatan, Makin Rumit Bahasanya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di
    sidang Hasto Kristiyanto
    , ahli bahasa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI), Frans Asisi Datang, menyebut seseorang dengan jabatan tinggi akan menyampaikan pesan dalam bahasa yang rumit.
    Keterangan ini Frans sampaikan saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang dugaan suap dan
    perintangan penyidikan

    Harun Masiku
    yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P tersebut.
    Pada persidangan itu, Frans mengaku memiliki pengalaman yang cukup panjang menyangkut bahasa yang digunakan dalam suatu perkara pidana. Ia pernah menjadi ahli perkara korupsi eks Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham.
    “Saya waktu itu bisa menjelaskan arti kalimat-kalimat itu, dan yang paling, dan yang saya alami dalam kasus-kasus korupsi adalah, atau pengalaman saya, teks-teks itu penuh teka-teki, tidak transparan, tidak lugas seperti percakapan biasa,” kata Frans di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
    Menurut Frans, teks yang digunakan menyangkut tema politik, sosial, dan korupsi tidaklah sederhana sehingga harus diteliti lebih jauh.
    Jaksa lantas mendalami, apakah tingkat kerumitan bahasa, misalnya dalam komunikasi WhatsApp, juga dipengaruhi tingkat pengetahuan dan jabatan seseorang.
    Frans lalu menjelaskan bahwa tingkat jabatan seseorang menentukan kerumitan bahasa yang mereka gunakan.
    Misalnya, dalam bahasa politik ketika seorang menteri mengatakan “akan diamankan” hal itu tidak berarti harfiah bahwa sesuatu akan aman, melainkan akan diteruskan atau dihentikan.
    “Kalau pengalaman saya, semakin tinggi jabatan, semakin berusaha untuk menyampaikan sesuatu secara rumit. Jadi harus dianalisis,” ujar Frans.
    Frans menuturkan bahasa politik penuh dengan makna konotatif atau bukan yang sebenarnya. Oleh karena itu, suatu pesan harus dipahami dalam konteks tertentu.
    Dalam disiplin ilmu bahasa, kata dia, pihaknya mempelajari kapan pesan bisa ditafsirkan secara harfiah dan ditafsirkan secara kontekstual.
    “Seperti konteks sosial, konteks politik, seperti itu,” tutur Frans.
    Sebagai informasi, dalam persidangan Hasto jaksa membuka dan memutar berbagai percakapan pihak-pihak yang terkait dengan Harun Masiku.
    Namun, dalam percakapan-percakapan itu tidak disampaikan menggunakan bahasa yang lugas.
    Dalam komunikasi telepon eks kader PDI-P Saeful Bahri dengan pengacara Donny Tri Istiqomah misalnya, Saeful mengaku tidak bisa menjelaskan pekerjaan melalui WhatsApp.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Dukung Bahlil Hentikan Aktivitas Tambang di Raja Ampat

    Golkar Dukung Bahlil Hentikan Aktivitas Tambang di Raja Ampat

    Makassar, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menurut Idurs, langkah Bahlil menyetop operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag sudah tepat agar tidak menjadi polemik. Setelah itu akan dikaji dengan mendengarkan berbagai masukan dari semua pihak.

    “Mendengarkan masukan, kritikan, saran dari semua pihak, tetapi tetap melalui koridornya karena negara kita negara hukum, ada arurannya,” kata Idrus di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (7/6/2025).

    Idrus menegaskan Bahlil yang juga ketua umum Partai Golkar akan tetap membuka ruang dialog bagi semua elemen bangsa untuk memberikan masukan dan maupun kritik. 

    Idrus mengatakan Bahlil tetap berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan, namun dalam waktu yang sama juga mendorong program hilirisasi sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Menurutnya, Bahlil harus hati-hati dalam menanggapi isu tersebut agar tidak muncul disinformasi yang merugikan negara dan industri nasional.

    “Nilai nilai patriotisme dilakukan Pak Bahlil. Untuk kepentingan rakyat, Pak Bahlil menghadapi apa pun resikonya. Segala sesuatu yang merugikan rakyat, merusak lingkungan, untuk kepentingan bangsa harus dipangkas. Nah tentu tidak harus langsung dicabut (izin) tetapi ada tahapan karena ada aturan tetap diproses melalui koridor,” tuturnya.

    Idrus menilai Bahlil sebagai sosok menteri yang telah menunjukkan kinerja mumpuni, terutama dalam memimpin Kementerian ESDM. Menurutnya, Bahlil bukan hanya teknokrat, namun juga pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab secara langsung di lapangan.

    “Sudah visinya Pak Bahlil, orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat, daerah dan bangsa. Pak Prabowo mengatakan untuk kepentingan rakyat tidak ada tawar-menawar, nah Pak Bahlil dalam kepemimpinannya betul betul secara konsisten memperhatikan apa yang disampaikan Pak Prabowo,” tandasnya.

  • Idrus Marham: Golkar Bukan Milik Satu Keluarga atau Individu, yang Dianggap Menghambat akan Diamputasi

    Idrus Marham: Golkar Bukan Milik Satu Keluarga atau Individu, yang Dianggap Menghambat akan Diamputasi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Umum DPP partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, tahun 2025 akan menjadi momentum penting untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar sebagai “lumbung beringin” di kawasan timur Indonesia.

    Menurut Idrus, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memahami betul konstelasi politik di wilayah timur, termasuk Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi basis kuat partai berlambang pohon beringin tersebut.

    Namun, ia mengakui adanya degradasi eksistensi dan elektabilitas Golkar dalam beberapa tahun terakhir di provinsi tersebut.

    “Ketua Umum (pak Bahlil) ingin agar menjadikan Musda 2025 sebagai momentum kebangkitan kembali Golkar di Sulawesi Selatan. Targetnya jelas: menjadikan Sulsel kembali sebagai lumbung beringin,” ujar Idrus Marham di Caffe Tawa, Jl. Ratulangi Makassar, Sabtu (7/6/2025).

    Mantan Sekjen Partai Golkar itu menekankan, bahwa Musda kali ini tidak boleh dijadikan ajang perebutan kekuasaan antar gerbong, tetapi harus mengedepankan kader-kader yang memiliki prestasi politik, daya juang tinggi, serta kemampuan konsolidasi internal.

    Idrus menyoroti pentingnya memilih figur pemersatu, bukan tokoh kontroversial atau yang hanya mewakili kelompok tertentu.

    “Prestasi menjadi tolok ukur. Yang dibutuhkan adalah kader yang bisa menyatukan, bukan memecah. Tidak boleh lagi ada gerbong-gerbongan yang saling menjegal,” tegasnya.

    Ia berharap Musda 2025 mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki semangat patriotisme dan nasionalisme tinggi, serta mendahulukan kepentingan partai dan daerah di atas kepentingan pribadi.

  • Idrus Marham: Pak Prabowo Sudah Kenyang Pengalaman Pahit-manis Perjuangan Politik

    Idrus Marham: Pak Prabowo Sudah Kenyang Pengalaman Pahit-manis Perjuangan Politik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Politikus senior Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang terbuka terhadap kritik membangun, namun tidak dapat didikte dalam mengambil keputusan politik maupun pemerintahan.

    “Pak Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa didikte, tetapi beliau terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun. Itu esensi dari demokrasi yang dijalankan beliau,” kata Idrus dalam keterangannya, di Makassar, Sabtu (7/6/2025).

    Idrus menjelaskan bahwa di era Prabowo, keran demokrasi dibuka lebar sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai demokrasi yang substansial, bukan sekadar formalitas.

    Ia menyebut bahwa Prabowo mengedepankan asas kekeluargaan dan kebersamaan dalam membangun koalisi dan merangkul semua pihak, termasuk yang dulu berseberangan.

    “Prabowo membuka ruang bicara dengan siapa saja. Ini mencerminkan karakter kepemimpinan inklusif yang berbasis pada gotong royong dan persatuan,” ujarnya.

    Menurut Idrus, pengalaman panjang Prabowo dalam dunia militer dan politik membuatnya memiliki kemampuan membaca dan memetakan kekuatan politik secara tajam, termasuk siapa yang benar-benar berjuang, siapa yang berkhianat, hingga siapa yang hanya sibuk mengolah isu tanpa kontribusi nyata.

    “Pak Prabowo sudah kenyang pengalaman pahit-manis perjuangan politik. Beliau tahu siapa yang layak dipercaya untuk mengemban amanah, baik di pemerintahan maupun di institusi seperti TNI dan Polri,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Idrus mengingatkan agar ruang demokrasi yang dibuka oleh Prabowo tidak disalahartikan sebagai kesempatan untuk mendikte kebijakan. Menurutnya, kritik boleh disampaikan, namun keputusan akhir tetap menjadi hak prerogatif Presiden.

  • Ade Armando Nilai Jokowi Lebih Baik Jadi Ketum PSI ketimbang ke Golkar
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        2 Juni 2025

    Ade Armando Nilai Jokowi Lebih Baik Jadi Ketum PSI ketimbang ke Golkar Nasional 2 Juni 2025

    Ade Armando Nilai Jokowi Lebih Baik Jadi Ketum PSI ketimbang ke Golkar
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau
    Jokowi
    dinilai lebih baik bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau
    PSI
    ketimbang ke Partai
    Golkar
    .
    Politikus PSI
    Ade Armando
    mengungkapkan alasannya yakni Golkar merupakan partai politik (parpol) besar dengan banyak faksi.
    Kondisi Golkar semacam itu diprediksi tidak akan membuat Jokowi mudah untuk bisa mengatur parpol seperti keinginannya.
    “Ketika dia jadi Presiden dulu, dia sebenarnya enggak bisa menentukan keputusan-keputusannya secara sendirian. Anda harus dengar, Anda harus dipengaruhi oleh kelompok-kelompok lain, tapi kalau di PSI kan bisa (ambil keputusan sendiri),” ujar Ade dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (31/5/2025).
    “Sekarang, kalau pun dia keluar (dari PDI-P) dan dia masuk Golkar, ya orang baru kan, faksinya juga banyak,” sambung dia.
    Sementara itu, Ade menyebutkan bahwa Jokowi bukan orang baru di PSI. Selama ini, para kader PSI menganggapnya sebagai idola dan panutan.
    Bahkan, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep juga menjabat sebagai Ketua Umum PSI saat ini.
    Maka, Ade melihat Jokowi bisa membangun PSI sesuai keinginannya sendiri jika akhirnya masuk dan menjadi ketua umum partai berlambang mawar merah itu.
    “Kalau dia jadi ketua ya dia bisa besarkan ini menjadi sebuah partai yang menjadi teladan, menjadi contoh, antara lain dengan dimulai dengan pola pemilihan ketua umumnya yang dilakukan secara langsung, secara
    one man one vote
    dan PSI yang bisa sepenuhnya bisa dia organisir, dia tentukan,” paparnya.
    Diketahui PSI sudah membuka pendaftaran ketua umum sejak 13-31 Mei 2025.
    Setelahnya, nama-nama yang mendaftarkan diri akan diumumkan pada 18 Juni 2025.
    Kemudian, pada 19 Juni-11 Juli 2025, para calon ketua umum PSI akan memasuki periode kampanye.
    Lalu, pada 12-19 Juli 2025, dimulai masa pencoblosan oleh kader PSI secara daring. Hingga akhirnya, pengumuman ketua umum PSI terpilih dilaksanakan pada 19 Juli 2025 yang rencananya diumumkan di Solo, Jawa Tengah.

    Golkar dan Jokowi
    Jokowi sendiri sempat diisukan bakal berlabuh ke Partai Golkar setelah tak lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    Politikus senior Golkar, Idrus Marham, pernah menyatakan ada posisi strategis yang ditawarkan jika Jokowi ingin bergabung.
    Jalan Jokowi ke Golkar dianggap terbuka, setelah Bahlil Lahadalia, yang punya kedekatan dengannya menjabat sebagai ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto.
    Meski begitu, Wasekjen Golkar Puteri Komaruddin menyebutkan, pihaknya akan menghormati keputusan Jokowi jika akhirnya memilih berlabuh ke PSI.
    “Jadi ketika beliau digosipkan misalnya kemarin mau masuk Partai Golkar atau sekarang mau masuk PSI, itu sebenarnya kita kembalikan lagi kepada keputusan beliau,” kata Puteri di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, 18 Mei 2025.
    “Saya yakin beliau pasti bisa memahami kira-kira baiknya beliau nanti berkontribusi lebih itu di mana,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Dukung Prabowo soal Hubungan Diplomatik Israel Jika Palestina Diakui

    Golkar Dukung Prabowo soal Hubungan Diplomatik Israel Jika Palestina Diakui

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan membuka peluang diplomasi dengan Israel jika mengakui kemerdekaan Palestina. Partai Golkar mendukung pernyataan Prabowo tersebut.

    Waketum Golkar, Idrus Marham menyebut dukungan tersebut diberikan oleh Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia.

  • Golkar Dukung Prabowo Dua Periode, Dorong Koalisi Permanen

    Golkar Dukung Prabowo Dua Periode, Dorong Koalisi Permanen

    JAKARTA – Dukungan politik kepada Presiden Prabowo Subianto menguat. Partai Golkar menyatakan siap mengusungnya untuk periode kedua, serta menginisiasi koalisi permanen dengan Gerindra demi stabilitas pemerintahan.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan bahwa keberhasilan program-program prioritas di periode pertama pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjadi landasan kuat untuk kembali mencalonkan Prabowo pada Pilpres 2029.

    “Kalau ini terjadi, maka kepemimpinan Pak Prabowo berhasil dan pasti rakyat akan memberikan dukungan untuk periode selanjutnya, yaitu periode kedua. Pada saat itu, Golkar pasti akan memberikan dukungan sepenuhnya, sebagaimana disampaikan oleh Bung Bahlil Lahadalia,” ujar Idrus dalam keteranganya, Sabtu 3 Mei.

    Idrus menegaskan, sebagai bentuk dukungan konkret, Golkar berkomitmen menyukseskan program-program prioritas pemerintahan saat ini. Ia menyebut keberhasilan tersebut akan menjadi modal politik penting menuju Pilpres 2029.

    Menurut Idrus, Partai Golkar telah mulai mengadopsi visi Asta Cita sebagai gerakan pembangunan yang diterjemahkan ke dalam program-program nyata.

    Ia optimistis program seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan 80.000 koperasi desa Merah Putih, sekolah rakyat, penghapusan utang UMKM, dan hilirisasi industri akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

    “Kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan Prabowo-Gibran pada periode ini melalui pendekatan yang menjadikan Asta Cita sebagai gerakan pembangunan, yang akan kita breakdown dalam berbagai program di segala bidang,” kata Idrus.

    Selain dukungan terhadap Prabowo, Golkar juga mendorong pembentukan koalisi permanen yang tidak berbasis kepentingan sesaat. Menurut Idrus, koalisi seperti itu dibutuhkan agar format politik nasional terbentuk atas dasar kesadaran bersama, bukan keterpaksaan.

    “Kalau keterpaksaan, itu pasti tidak murni dan sangat subjektif. Tetapi kalau atas dasar kesadaran, maka koalisi itu dibangun berdasarkan konsep, gagasan, dan tujuan jangka panjang, untuk mengantarkan Indonesia menuju visi 2045 sebagai negara besar secara ekonomi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menyatakan komitmennya untuk mendukung Prabowo Subianto jika mencalonkan diri kembali dalam Pilpres 2029. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di Jakarta, awal Mei kemarin.

    “Saya sudah pidato bahwa kita mengawal pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran sampai selesai. Sampai selesainya kapan? Sampai selesai,” ujar Bahlil.

    Ia menambahkan, meskipun Prabowo kini merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, dirinya tetap memiliki akar di Partai Golkar.

    “Tidak perlu diragukan. Kamu tahu Pak Prabowo itu memang Ketua Umum Gerindra, kader Gerindra, tetapi beliau awalnya adalah kader Golkar,” kata Bahlil.

    Meski telah menyatakan dukungan, Bahlil enggan menjawab ketika ditanya apakah Golkar akan mengajukan calon wakil presiden pada 2029.

    “Prabowo adalah alumni Golkar. Kami sebagai keluarga besar Golkar akan menjaga beliau sampai kapan pun dan di mana pun,” pungkasnya.

  • Alasan Golkar Yakini Prabowo Akan Respons Usulan Para Purnawirawan TNI Soal Pemakzulan Gibran – Halaman all

    Alasan Golkar Yakini Prabowo Akan Respons Usulan Para Purnawirawan TNI Soal Pemakzulan Gibran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Idrus Marham meyakini Presiden Prabowo akan merespons usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari posisi Wakil Presiden lewat mekanisme MPR.

    Idrus juga meyakini respons Prabowo akan bersifat merangkul dan mempersatukan.

    Namun jawaban ini menurutnya tidak disampaikan dalam waktu dekat.

    “Pak Prabowo sudah menyampaikan, pasti akan memberikan respons, memahami dan pasti akan merespons. Tentu tidak sekarang, ya, kenapa? Karena setiap respon yang disampaikan oleh pemerintah pasti ada implikasi,” kata Idrus dalam acara pelantikan dan diklat kepemimpinan Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah, di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Sabtu (26/4/2025).

    Kesediaan Prabowo merespons usulan para purnawirawan TNI ini dinilai tak lepas dari sosok para pengusulnya yang merupakan kawan satu angkatan saat aktif sebagai tentara.

    Kata Idrus, jawaban Prabowo terhadap usulan tersebut akan berorientasi pada kesatuan serta persatuan demi menjaga situasi tetap kondusif dan agar pembangunan tidak terganggu.

    Apalagi orientasi tersebut selama ini juga kerap diperlihatkan oleh pemerintahan baru.

    Sebagai contoh, tak lama setelah Presiden Prabowo dilantik, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kerap merangkul kelompok-kelompok kritis atau oposisi yang selama ini mengkritik pemerintah.

    Seperti Rocky Gerung, Refly Harun, Syahganda Nainggolan hingga Jumhur Hidayat.

    Dirinya pun meyakini respons dari Prabowo tak jauh dari komunikasi yang merangkul.

    “Semua sudah diajak untuk diskusi dan kami punya keyakinan ini pasti akan terjadi nanti. Karena tidak mungkin Pak Dasco melakukan komunikasi dengan mereka itu tanpa ada perintah. Minimal ada sinyal dari Pak Prabowo,” katanya.

    “Kalau sudah diajak dan tidak (mau), itu tidak menghalangi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo,” ucap Idrus.

    Diketahui Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap kepada Presiden Prabowo.

    Surat terbuka itu diteken oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel.

    Beberapa di antara mereka adalah Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Salah satu poin surat tersebut adalah mengusulkan kepada Prabowo agar memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wapres melalui mekanisme di MPR.

    Usulan ini didasarkan pada putusan MK terhadap Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Pemilu yang menjadi karpet merah bagi Gibran, disebut telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.