Tag: Idrus Marham

  • Isu Munaslub Golkar, Idrus Marham: Tidak Pernah Curiga Sedikit pun kepada Pak Prabowo

    Isu Munaslub Golkar, Idrus Marham: Tidak Pernah Curiga Sedikit pun kepada Pak Prabowo

    “Pak Prabowo memulai tugasnya sebagai kepala negara, sebagai Presiden Republik Indonesia, sudah mulai mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia bersama-sama mengelola Indonesia ini sebagai rumah besar kita,” ujarnya.

    Apalagi kata dia, hubungan Partai Golkar dan Partai Gerindra sudah terjalin lama. Fakta itu tidak terbantahkan karena Prabowo sendiri pernah menjadi bagian dari Partai Golkar sebelum akhirnya memilih mendirikan Partai Gerindra.

    “Pak Prabowo mengajak Golkar sudah di dalam, bahkan menjadi bersama-sama dengan Gerindra, sejak tahun-tahun sebelumnya 2014 itu sampai sekarang, itu bersama-sama. Itu dan itu tidak mungkin, sedikit pun tidak mungkin,” tegasnya.

    Terkait ketua umum saat ini, Idrus mengapresiasi terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menurutnya, Bahlil mampu mempesatukan soliditas di internal partai berlambang beringin.

    “Justru kita berterima kasih sekarang ini Pak Bahlil jadi ketua umum. Pertama adalah itu masih umurnya 49 tahun barulah tahun kemarin. Kemudian yang kedua dari Papua. Gitu loh,” urainya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menepis kabar ada pihak di balik Istana yang mengembuskan isu Munaslub Partai Golkar. Ia meminta semua pihak tidak mengaitkannya dengan Istana.

    “Begini, kalau saya melihatnya, tolong jangan segala sesuatu itu dikaitkan dengan Istana ya,” ucap Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8). (fajar)

  • Nusron Wahid Dikaitkan dengan Isu Munaslub Golkar, Dulu Dipecat ARB karena Enggan Dukung Prabowo

    Nusron Wahid Dikaitkan dengan Isu Munaslub Golkar, Dulu Dipecat ARB karena Enggan Dukung Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nusron Wahid yang kini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang dikaitkan dengan isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar.

    Namanya kini menyita perhatian setelah diduga ikut terseret dalam isu munaslub Partai Golkar guna memilih ketua umum baru menggantikan Bahlil Lahadalia.

    Nusron disebut terlibat dalam komunikasi dengan Istana untuk menggulingkan kepemimpinan Partai Golkar saat ini.

    Menilik ke belakang, Tokoh NU ini diketahui pernah tercatat dipecat oleh partainya pada era Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB) pada momen Pemilu 2014.

    Saat itu, ARB juga memecat dua kader muda Golkar lainnya, yakni Poempida Hidayatullah dan Agus Gumiwang.

    Aksi main pecat oleh pimpinan parpol berlambang beringin rindang itu kabarnya dilakukan lantaran Nusron ogah mendukung calon presiden yang diusung Golkar, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

    Dia memilih berseberangan dengan keputusan partai dengan mendukung duet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saat itu Nusron menyebut pemecatan terhadap dirinya karena Golkar mendapat tekanan luar biasa sebagai risiko mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

    Menurut Nusron, dirinya dapat memahami keputusan Aburizal dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Golkar mengeluarkan surat pemecatan tersebut. Sebab, kata Nusron, dorongan untuk memecat dirinya, Poempida dan Agus Gumiwang justru bukan dari internal Golkar kala itu.

    Saat ini, Nusron yang menjabat Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar, masih ramai dikaitkan dengan isu munaslub. Namun, Nusron membantah rumor tersebut.

  • Golkar: Jangan nodai kesakralan HUT Ke-80 RI dengan simbol asing

    Golkar: Jangan nodai kesakralan HUT Ke-80 RI dengan simbol asing

    “Ini bukan persoalan membenci budaya luar. Ini soal menempatkan simbol pada tempatnya,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menodai kesakralan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2025 dengan simbol asing.

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul maraknya pengibaran bendera bajak laut bergambar tengkorak, yang identik dengan simbol Jolly Roger dari serial animasi One Piece, di sejumlah ruang publik.

    “Ini bukan persoalan membenci budaya luar. Ini soal menempatkan simbol pada tempatnya,” ujar Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Dengan demikian, dirinya berharap masyarakat tidak mencampuradukkan simbol hiburan dengan simbol negara, apalagi dalam konteks sakral seperti peringatan kemerdekaan.

    Fenomena pengibaran bendera bajak laut tersebut viral di media sosial beberapa hari terakhir Sejumlah unggahan memperlihatkan bendera Jolly Roger berkibar berdampingan, bahkan menggantikan posisi Bendera Merah Putih di lingkungan sekolah dan pemukiman.

    Hal tersebut memicu kekhawatiran berbagai pihak mengenai lunturnya pemahaman generasi muda terhadap makna simbol kenegaraan.

    Idrus menegaskan kreativitas generasi muda merupakan kekuatan penting dalam membangun bangsa, namun ekspresi budaya pop tidak boleh memasuki berbagai ruang kenegaraan yang bersifat simbolik dan sakral.

    “Kalau dipakai di event cosplay atau komunitas, silakan. Tapi kalau sudah menggantikan posisi Merah Putih di bulan Agustus, itu bukan hanya soal ekspresi, tapi sudah mengaburkan identitas nasional kita,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dirinya menyampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia telah menginstruksikan seluruh kader untuk menjadikan momentum HUT Ke-80 RI sebagai ajang memperkuat semangat nasionalisme.

    “Ini bukan sekadar ulang tahun biasa, melainkan momen refleksi nasionalisme dan penghormatan terhadap sejarah panjang perjuangan bangsa,” ucap Idrus.

    Selain itu, ia juga mengingatkan bahaya disinformasi dan potensi manipulasi identitas bangsa melalui penggunaan simbol non-negara secara masif.

    Jika masyarakat tidak peka, menurutnya, terdapat risiko nilai-nilai bangsa Indonesia tergerus, sehingga jangan biarkan berbagai pihak tertentu menunggangi kebebasan berekspresi demi menggoyahkan fondasi persatuan bangsa.

    Di sisi lain, Idrus menegaskan Presiden Prabowo Subianto sangat memahami semangat ekspresif anak muda, namun juga percaya bahwa kebebasan harus disertai etika dan tanggung jawab.

    Presiden Prabowo sebagai Pemimpin yg memiliki tradisi intelektual yang kuat, sambung dia, pasti tidak anti-kritik, bahkan terbuka menerima kritikan konstruktif untuk kemajuan.

    “Presiden Prabowo bukan anti-kritik, tetapi kritik itu ada caranya. Beliau ingin semangat berekspresi itu tidak mengorbankan nilai-nilai yang diperjuangkan dengan darah dan air mata,” ucap Idrus.

    Dengan demikian, dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyambut peringatan kemerdekaan RI ke-80 dengan penuh khidmat.

    “Jangan korbankan kesakralan 17 Agustus hanya demi viral sesaat. Jadikan momen ini sebagai ajakan untuk kembali pada akar identitas kita sebagai bangsa Indonesia,” ungkapnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Abolisi-Amnesti Tom Lembong dan Hasto Membangun Jembatan yang Sudah Lama Retak

    Abolisi-Amnesti Tom Lembong dan Hasto Membangun Jembatan yang Sudah Lama Retak

    GELORA.CO -Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti ke Hasto Kristiyanto dinilai langkah tepat merangkul semua pihak demi membangun Indonesia Emas.

    Wakil Ketua Umum Golkar, Idrus Marham mengibaratkan ada jembatan yang retak antara orde lama dan era reformasi. Kondisi inilah yang sedang dibangun kembali oleh Presiden Prabowo.

    “Yang diambil Pak Prabowo adalah langkah-langkah politik untuk membangun jembatan retak antara orde lama, orde baru reformasi menuju Indonesia emas,” kata Idrus di Jakarta, Jumat, 1 Agustus 2025.

    Idrus memandang, Prabowo punya tekad besar untuk membangun bangsa Indonesia melalui silaturahmi politik tanpa sandiwara.

    Ditambah, kasus yang menjerat Tom Lembong dan Hasto banyak dikritik lantaran diduga sarat muatan politis dibanding fakta hukum yang sebenarnya terjadi.  

    “Niatnya sudah sama untuk membesarkan bangsa. Maka langkah politik, silaturahmi dan safari politik dilakukan secara otentik, real, dan nyata, bukan lagi sandiwara politik,” tambah Idrus.

    Idrus tak menampik ada pihak yang menyebut kasus Tom Lembong dan Hasto bermuatan politik. Namun ia meyakini apa yang dilakukan Prabowo semata-mata untuk membangun bangsa.

    “Saya punya keyakinan, Pak Prabowo tetap jalan dengan keyakinan politiknya. Persoalan membangun jembatan yang retak itu harus kita akselerasikan,” pungkasnya. 

  • Golkar: Jangan nodai kesakralan HUT Ke-80 RI dengan simbol asing

    Golkar: Langkah Presiden beri abolisi-amnesti bangun “jembatan retak”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan abolisi dan amnesti kepada terdakwa korupsi membangun “jembatan yang sudah lama retak”.

    Dia menjelaskan “jembatan yang retak” tersebut diibaratkan seperti orde lama, orde baru, serta reformasi untuk menuju Indonesia Emas.

    “Langkah politik Prabowo sudah merangkul semua pihak,” ucap Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Idrus mengatakan Presiden Prabowo memiliki tekad untuk membesarkan bangsa Indonesia, sehingga langkah Prabowo yang melakukan silaturahim politik dinilai sangat baik dan bukan sandiwara politik.

    Dengan demikian, kata dia, niat Prabowo kini membesarkan bangsa, maka langkah-langkah politik, silaturahim politik, hingga safari politik yang telah dilakukan betul-betul autentik dan nyata, bukan sandiwara politik.

    Apabila persoalan suasana kebatinan tidak selesai dan niatnya tidak sama untuk membesarkan bangsa dan justru ada di antaranya hanya menguasai bangsa, dirinya menuturkan terdapat kemungkinan “jembatan yang retak” tersebut dijadikan sebagai instrumen untuk saling memfitnah atau menuding.

    Ia pun tak mempermasalahkan jika ada pihak yang menyebut kasus yang menjerat Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merupakan politisasi.

    Namun, kata dia, Presiden Prabowo sudah melakukan langkah tepat dengan keyakinan politiknya untuk membangun bangsa Indonesia.

    “Saya punya keyakinan Pak Prabowo tetap jalan dengan keyakinan politiknya. Buat persoalan membangun jembatan yang retak itu harus kita akselerasikan,” tuturnya.

    Adapun abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum jika telah dijalankan. Hak abolisi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Sementara amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

    Abolisi diberikan kepada Tom Lembong setelah divonis pidana empat tahun dan enam bulan penjara serta denda sebesar Rp750 juta subsider enam bulan kurungan, setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar.

    Sementara amnesti antara lain diberikan kepada Hasto Kristiyanto usai divonis penjara selama tiga tahun dan enam bulan serta denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan setelah terbukti memberikan suap dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan pemberian suap.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fathan Subchi Jadi Ketum Ikatan Alumni PB PMII 2025-2030, Tegaskan Tak Ada “Superman”

    Fathan Subchi Jadi Ketum Ikatan Alumni PB PMII 2025-2030, Tegaskan Tak Ada “Superman”

    Fathan Subchi Jadi Ketum Ikatan Alumni PB PMII 2025-2030, Tegaskan Tak Ada “Superman”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan politikus PKB
    Fathan Subchi
    resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (
    IKA PB PMII
    ) periode 2025-2030.
    Pengukuhan ini dilakukan dalam agenda Rakernas I PB IKA PMII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025) malam.
    Setelah resmi menjadi Ketum IKA PB PMII, Fathan meminta agar seluruh jajarannya menjadi kelompok yang solid dan tidak perlu merasa hebat sendiri.
    Dia mengingatkan bahwa tidak ada
    superman
    di dalam tim mereka.
    “Mari kita berkontribusi, mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi. Tidak ada pribadi yang hebat, tidak ada
    superman
    , yang ada adalah tim yang hebat.
    Kerja kolektif
    , kerja berkelompok,” ujar Fathan.
    Fathan kemudian menyinggung pesan dari Ketua Majelis Pertimbangan PB IKA PMII, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), terkait kerja sama dalam membangun organisasi.
    Cak Imin, kata Fathan, meminta seluruh kader PB IKA PMII yang notabene merupakan anak muda untuk terus berkontribusi dan bekerja.
    “Tadi Cak Imin bilang, ini bagus anak-anak muda, tapi harus bekerja, berkontribusi,” ucap dia.
    Fathan menilai bahwa era kepemimpinannya saat ini merupakan era baru dan
    era kebangkitan
    IKA PB PMII.
    Menurut dia, IKA PB PMII akan terus melakukan kerja-kerja dan peta jalan dalam mendukung serta mengawal program pemerintah yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Dengan kepengurusan baru ini, yang tadi hampir kalau dibacakan sekitar 420 orang luar biasa sekali, ini adalah era baru, era kebangkitan,” ujar Fathan.
    “Kita akan terus melakukan peta-peta jalan,
    roadmap
    yang bagus bagi kepentingan bangsa di negara,” imbuh dia.
    Dalam pengukuhan ini, turut hadir Menag Nasaruddin Umar, Menko PM Muhaimin Iskandar, Wamensesneg Juri Ardiantoro, Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf, Waketum Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, hingga Wamen Perindustrian Faisol Riza.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua MPR dukung Said Aldi Al Idrus jadi Presiden Pemuda Masjid Dunia

    Ketua MPR dukung Said Aldi Al Idrus jadi Presiden Pemuda Masjid Dunia

    “Apabila nantinya terpilih menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia, saya akan menjadwalkan silaturahim dengan Sekretaris Jenderal Rabithah Alawiyah Habib Abdul Qadir Al Habsyi September 2025 mendatang di Jakarta,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mendukung Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Said Aldi Al Idrus menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia.

    Usai menerima silaturahim Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BKPRMI di Jakarta, Jumat (11/7), ia mengatakan bahwa sosok dan ketokohan Said Aldi Al Idrus memang dikenal sebagai pemuda yang sampai hari ini istiqamah bergerak untuk masjid dan sosial kemanusiaan.

    “Apabila nantinya terpilih menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia, saya akan menjadwalkan silaturahim dengan Sekretaris Jenderal Rabithah Alawiyah Habib Abdul Qadir Al Habsyi September 2025 mendatang di Jakarta,” ujar Muzani seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Muzani berpendapat pengurus Pemuda Masjid harus merupakan pemuda yang hatinya selalu terpaut ke masjid, sehingga apa pun yang dilakukannya akan bermanfaat bagi umat dan BKPRMI sudah melakukan hal tersebut dengan kerja nyata melalui pembersihan masjid di seluruh Indonesia.

    Tak hanya itu, sambung dia, BKPRMI juga rutin menggelar pembinaan terhadap Generasi Qur’ani melalui Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran (LPPTKA) yang sudah meluluskan jutaan generasi muda Islam di seluruh Indonesia.

    “Saya juga masih ingat pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia yang dibuka secara resmi almarhum Ibu Tien Soeharto di Taman Mini Indonesia pada masa Ketua Umum Idrus Marham,” katanya.

    Sementara itu, Ketua MPP BKPRMI Said Aldi Al Idrus mengatakan bahwa pihaknya selalu konsisten mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan perdamaian.

    Dia turut mengungkapkan bahwa BKPRMI selalu konsisten mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan perdamaian dunia sebagai amanat konstitusi, terutama yang berkaitan dengan pemberian program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak anak serta ibu hamil, serta pemberantasan Korupsi.

    Ia mengaku kerap menegaskan bahwa BKPRMI selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menciptakan perdamaian global.

    “Sebab itu lah, apabila nanti saya terpilih menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia, Pemuda Masjid akan tetap komitmen mendukung perjuangan Palestina sesuai keinginan pemimpin dan rakyat Indonesia,” ucap Said dalam kesempatan yang sama.

    Hal tersebut, menurutnya, seperti pernyataan Presiden Prabowo yang tidak hanya mencerminkan posisi diplomatik Indonesia yang bebas dan aktif, tetapi NKRI di bawah kepemimpinan Prabowo menunjukkan langkah proaktif dan produktif dalam mengambil kepeloporan bagi terwujudnya perdamaian dunia.

    Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa bagi BKPRMI, langkah dan kebijakan Presiden Prabowo selaras dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan di muka bumi.

    Komitmen tersebut, kata Said Aldi, merupakan bagian dari konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan dalam kerangka perdamaian abadi.

    “Bila ini terjadi, maka Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo memiliki kontribusi nyata yang akan dicatat sejarah dengan tinta emas,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP BKPRMI Nanang Mubarok, yang didampingi Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI Sedek Rahman Bahta, mendukung Said Aldi menjadi Ketua Pemuda Masjid Dunia.

    “Seluruh anggota BKPRMI se-ASEAN telah meminta dan komit mendukung abangda Said Aldi untuk bersedia menerima mandat sebagai Presiden Pemuda Masjid Dunia,” ujar Bahta.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Makna Tersembunyi di Kasus Hasto dari Kacamata Ahli Bahasa UI

    Makna Tersembunyi di Kasus Hasto dari Kacamata Ahli Bahasa UI

    Jakarta

    Jaksa KPK menghadirkan ahli bahasa dari Universitas Indonesia (UI), Frans Asisi Datang, dalam sidang terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Frans memberikan analisisnya pada rentetan fakta di persidangan.

    Frans awalnya mengatakan bahwa komunikasi dalam politik hingga kasus korupsi penuh dengan teka-teki, sehingga harus diteliti secara mendalam. Adapun sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/6/2025).

    Jaksa mulanya bertanya mengenai penyusunan kalimat dalam komunikasi politik. Lalu, Frans mencontohkan kasus korupsi yang melibatkan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham.

    “Dalam menyusun kata-kata, kalimat dalam komunikasi WA, apakah juga tadi basic, kalau tadi ahli juga sampaikan ada latar belakang, keilmuan, kemudian wawasan pengetahuan, level jabatan, status sosial, apakah itu juga menjadi bagian dalam isi kata-kata penentuan, kata-kata penyusunan kalimat dalam teks WA, misalnya?” tanya Jaksa KPK Takdir Suhan.

    “Jadi misalnya, satu kasus yang saya sebutkan, kasus korupsi yang melibatkan mantan Sekjen Golkar, saya juga ahlinya, dan saya waktu itu bisa menjelaskan arti kalimat-kalimat itu, dan yang paling, dan yang saya alami dalam kasus-kasus korupsi adalah, atau pengalaman saya, teks-teks itu penuh teka-teki, tidak transparan, tidak lugas seperti percakapan biasa,” jawab Frans.

    “Dan untuk hal seperti ini, sebagai ahli, saya punya pengalaman bahwa teks-teks yang berkaitan dengan politik, sosial, korupsi, dan lain-lain, itu harus diteliti lebih jauh, tidak sederhana,” sambungnya.

    Jaksa Takdir lalu menanyakan terkait penyusunan kata-kata dalam komunikasi WhatsApp antara atasan dan bawahan. Jaksa mempertanyakan isi komunikasi itu akan semakin rumit atau tidak.

    Frans pun menjelaskan, jika komunikasi makin tinggi level jabatan, maka makin rumit. Menurutnya, perlu analisis mendalam mengenai komunikasi tersebut.

    “Kalau pengalaman saya, semakin tinggi jabatan, semakin berusaha untuk menyampaikan sesuatu secara rumit. Jadi harus dianalisis,” jelasnya.

    “Misalnya bahasa politik, ketika seorang menteri berbicara, misalnya ‘akan diamankan’, itu bukan berarti harafiah, seperti kata ‘aman’, bisa berarti akan diteruskan atau akan dihentikan,” sambung dia.

    Soal Perintah ‘Tenggelamkan’

    Foto: Anggi Muliawati/detikcom

    Frans mengatakan perintah untuk menenggelamkan merujuk kepada ponsel, bukan melarung pakaian. Mulanya, jaksa membacakan isi pesan antara Gara Baskara dengan Sri Rezeki Hastomo. Berikut ini isi pesan yang dibacakan jaksa.

    “Siap, Bapak,” kata Gara Baskara.

    “HP ini saja. Oke, thanks. Yang itu ditenggelamkan saja. Tidak usah mikir sayang dan lain-lain,” kata Sri Rezeki Hastomo.

    “Siap, Bapak. Bapak izin Kus ke PIK dulu,” kata Gara Baskara.

    Jaksa lalu meminta Frans menganalisis maksud pesan tersebut. Frans pun menjelaskan jika sosok ‘bapak’ dalam pesan itu merupakan sosok yang dihormati.

    “Jadi, penggunaan dari awal. ‘Siap, Bapak’ itu berarti dia menghormati orang yang lawan bicaranya di chat itu. Kemudian ditunjukkan, ini intinya sebenarnya menunjukkan bahwa ada satu HP yang disuruh ditenggelamkan. ‘Nah, yang itu saja ditenggelamkan. Tidak usah mikir sayang’. Sayang di sini berarti tidak usah mikir rugi,” jelas Frans.

    “Lalu, dijawab oleh lawan bicaranya, ‘siap’. Artinya dia melaksanakan. Jadi di sini ada konteks. HP ini saja berarti menunjukkan. Ada dua HP dari konteks ini. HP ini saja berarti ada satu lagi HP yang itu ditenggelamkan saja. Berarti yang satu ini menyetujui yang itu ditenggelamkan saja. Yang itu mengacu pada yang dia sebut HP ini saja. Itu konteksnya,” sambungnya.

    Jaksa lalu bertanya korelasi antara perintah menenggelamkan itu dengan melarung pakaian. Sebab, jaksa mengatakan sosok dalam pesan itu ketika bersaksi di persidangan, mengaku jika perintah menenggelamkan ialah meminta untuk melarung pakaian.

    “Tapi dalam keterangannya bahwa yang bersangkutan itu sebetulnya bukan menenggelamkan HP, tapi melarung. Melarung baju atau pakaiannya. Nah, dalam konteks ini, ahli, ditenggelamkan. Apakah ada korelasi ditenggelamkan itu dengan baju atau pakaian itu?” tanya jaksa.

    “Kalau baju itu direndam. Tidak ditenggelamkan. Tapi dalam konteks ini jelas sekali, dari segi bahasa, jelas sekali, kata itu, itu mengacu ke kata HP yang di atasnya. Berkaitan,” kata Frans.

    “Jadi tidak mungkin di bawah muncul yang itu ditenggelamkan mengacu kepada yang lain yang tidak disebutkan sebelumnya. Karena ini ada percakapan hubungannya, bahkan kita bisa lihat, 10.48, di bawahnya, kalau dari segi, waktunya bedanya sedikit. 5, 3, 4, 8, dan itu berarti chat-nya dekat-dekatan sekali,” sambung Frans.

    Maka, menurutnya, perintah menenggelamkan tidak logis jika diartikan untuk melarung pakaian. Frans menegaskan perintah menenggelamkan itu merujuk kepada ponsel.

    “Jadi yang kata itu, pada kalimat yang itu ditenggelamkan, itu jelas mengacu ke HP. Dari segi bahasa,” ujar Frans.

    “Berarti kalau misalkan itu baju?” tanya jaksa.

    “Tidak logis. Tidak masuk akal,” kata Frans.

    Staf kesekretariatan DPP PDIP, Kusnadi, saat dihadirkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/5) mengakui ada perintah menenggelamkan dari nomor atas nama Sri Rejeki Hastomo. Jaksa mencecar Kusnadi lantaran chat dengan nomor Sri itu sebelumnya membahas terkait ponsel. Jaksa bertanya hubungan ponsel dengan melarung.

    “Tadi kan di atas bahasanya mengenai HP ini aja yang dipakai, kemudian ada respons, oke thanks. Kemudian, tiba-tiba kok ada tenggelamkan, saudara kemudian menyebutkan larung. Nyambung nggak itu kira-kira?” tanya jaksa.

    “Nyambung lah, Pak,” jawab Kusnadi.

    Jaksa tak puas atas jawaban Kusnadi. Jaksa lalu menampilkan percakapan WhatsApp soal perintah menenggelamkan tersebut.

    “Jam 10.30.47 kemudian jamnya 10.48, masih nyambung ini, 10.48, ini di atas bicara HP, ‘pakai HP ini saja’, ‘oke thanks’. Kemudian dilanjutkan lagi, ‘yang itu ditenggelamkan saja’, ini kan urutannya seperti itu. Tiba-tiba kok larung tuh hubungannya bagaimana?” cecar jaksa.

    “Hubungannya sebelumnya saya itu habis ngelarung, Pak, hubungannya sebelum itu. Ada itu ada komunikasi yang saya,” jawab Kusnadi.

    Sosok ‘Bapak’ Minta Rendam HP Harun Masiku

    Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Mulia/detikcom)

    Frans Asisi Datang, menjelaskan makna ‘bapak’ dalam komunikasi antara Harun Masiku dan satpam PDIP Nur Hasan. Frans menilai jika ‘bapak’ tersebut merujuk kepada Hasto Kristiyanto.

    Mulanya, jaksa memutar rekaman percakapan antara Harun Masiku dan Nur Hasan. Dalam percakapan itu, Nur Hasan menyampaikan pesan dari seseorang yang disebut ‘bapak’ kepada Harun Masiku. Dalam pesan itu, Harun Masiku diminta untuk merendam ponselnya.

    “Izin untuk mengingatkan ahli ini kami perdengarkan percakapan tanggal 8 Januari. Ini Nur Hasan sama Harun Masiku dan Nur Hasan,” kata jaksa KPK.

    Berikut ini isi percakapan Harun Masiku dan Nur Hasan:

    “Ini ada amanah, Pak, handphone Bapak harus direndam di air,” kata Nur Hasan.

    “Iya, Pak, iya, di mana?” tanya Harun.

    “Di DPP,” kata Nur Hasan.

    “Di mana disimpannya, Pak?” tanya Harun.

    “Di air, direndam di air,” kata Nur Hasan.

    “Di mana itu?” tanya Harun.

    “Nggak tahu saya,” kata Nur Hasan.

    Kemudian, dalam percakapan itu terdengar Nur Hasan dan Harun Masiku melakukan janji pertemuan. Nur Hasan dan Harun pun kembali berulang kali terdengar mengatakan kata ‘bapak’.

    “Atau di mana? Atau di DPP?” tanya Harun.

    “Iya di situ aja, Pak,” kata Nur Hasan.

    “Di mana?” tanya Harun.

    “Ketemu di situ aja,” kata Nur Hasan.

    “Di situ ya?” tanya Harun.

    “Di atas nggak ada orang, Pak. Di atas nggak ada orang, Pak, nggak bisa tinggal,” kata Nur Hasan.

    “Bapak di mana? Bapak di mana? Bapak aja di mana?” tanya Harun.

    “Bapak lagi di luar, Pak,” kata Nur Hasan.

    Jaksa lalu bertanya maksud dari percakapan itu kepada ahli. Frans mengatakan keduanya saling mengenal dan memahami sosok yang dimaksud dengan ‘bapak’.

    “Saya di dalam BAP itu ditanyakan, apa arti isi percakapan itu. Dijelaskan secara umum. Lalu ditanyakan apakah kata ‘bapak’ di situ artinya apa. Yang jelas di sini acuan ‘bapak’ itu ada dua. Yang disebutkan kedua-duanya Harun Masiku yang sebagai Harun Masiku itu menanyakan, ‘Bapak di mana? Bapak di mana?’. Sedangkan yang satu menjawab ‘Bapak lagi di luar’. Tidak mungkin dia yang si Hasan itu ‘Bapak’ itu yang dia maksud dia. Tapi pasti seseorang,” jelas Frans.

    “Dua-duanya mengerti bahwa yang dimaksud ‘bapak’ itu adalah seseorang. Seseorang atau pihak ketiga yang kita sebut itu. Karena kalau misalnya dia katakan ‘Bapak di mana?’ Pasti dia jawab ‘saya di kantor. Atau saya di pos satpam. Atau saya di jalan’. Tapi dia jawab, ‘Bapak lagi di luar’. Maksudnya seseorang. Berarti ‘bapak’ yang ditanyakan oleh si Harun Masiku itu maksudnya juga sama. Jadi mereka saling mengerti antara satu sama lain dalam konteks ini,” sambungnya.

    Kemudian, jaksa pun mempertanyakan sosok ‘bapak’ yang dimaksud tersebut. Frans menjawab jika sosok ‘bapak’ itu merupakan Hasto.

    “Ya di dalam BAP saya itu saya katakan bahwa dari keterangan penyidik secara lisan maupun dari konteks saya diperiksa dan secara keseluruhan kasus itu maka saya bisa menjawab seperti yang di dalam BAP,” kata Frans.

    “Nah, dari faktor apa, Pak, ini sehingga saudara menyimpulkan seperti itu, Pak? Faktornya dari apa atau petunjuk yang mana yang kemudian saudara merujuk ke orang itu?” tanya jaksa.

    “Ada apa namanya, dalam data-data bahasa sebelumnya itu ada menyebut nama Hasto, Sekjen,” kata Frans.

    Kuasa hukum Hasto, Ronny Talappesy, sempat mengajukan keberatan lantaran dari percakapan Nur Hasan dan Harun tak menyebut nama Hasto. Namun Frans mengatakan hal itu diketahui dari keterangan penyidik mengenai konteks alasan dirinya diperiksa sebagai ahli.

    “Ya tadi saya katakan, saya jawab di situ secara tegas berdasarkan keterangan lisan dari penyidik, berdasarkan konteks saya diperiksa sebagai ahli bahasa, juga berdasarkan data-data chat maupun ya data-data chat yang tulis secara jelas ada nama Hasto, ada di dalam BAP konteks chat itu ada nama Hastonyunyu seperti itu,” jelas Frans.

    “Nah apakah petunjuk-petunjuk itu ada dalam chat ini yang kemudian itu merujuk?” tanya jaksa.

    “Dalam chat ada beberapa, yang ini tidak. Jadi disebut di sini tadi saya katakan ‘bapak-bapak’ saja. Jadi konteks ‘bapak’ itu menurut saya sebagai ahli bahasa yang diperiksa dari pagi sampai sore itu, saya katakan ‘oh ini, bapak yang mereka maksud ini berarti seseorang yang namanya Hasto’ itu,” ungkap Frans.

    Soal Dana Penghijauan

    Foto: Ari Saputra

    Frans mengatakan dana penghijauan dalam lingkup politik bukan untuk menanam pohon. Jaksa mulanya meminta ahli menganalisis isi percakapan tanpa melihat konteks terlebih dulu. Jaksa pun membacakan percakapan WhatsApp Hasto dengan eks kader PDIP Saeful Bahri.

    “Jadi kita baca dulu, hanya teksnya, Ahli tidak perlu lihat latar belakangnya. Nah, dari teks ini, ini kan percakapan, Ahli sudah juga melihat chat ini ada di BAP nomor 15,” kata jaksa.

    “Nah, kata-katanya adalah dari nomor handphone, sekian, atas nama di situ Mas Hasto Nyu-Nyu. Dikatakan tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk ‘DP penghijauan’ dulu. Konteks ini saja dulu, Ahli. Di luar daripada pengetahuan Ahli tentang perkara ini. Nah, dari sisi keilmuan Ahli, baik itu dari sisi linguistik forensik maupun dari semantik pragmatik, terlihat tidak apa yang dibicarakan di sini?” sambungnya.

    “Ada sesuatu yang jumlahnya 600, lalu yang 200 dipotong dari 600 itu dipakai untuk ‘DP penghijauan’,” kata Frans.

    Jaksa lalu bertanya angka 600 yang muncul itu berasal dari siapa. Frans menjawab 600 berasal dari sosok yang mengirim pesan.

    “Karena di situ tertulisnya yang mengirim Mas Hasto Nyu-Nyu. Kemudian di situ ada dua kata angka, 600 dan digunakan 200. Nah, dari analisis Ahli, terkait dengan kata 600, ada 600, pakai dulu 200. Nah, kemudian ada pesan yang terselubung tidak dari kalimat ini?” tanya jaksa.

    “Kemudian, yang saya tanyakan lagi, dari dua chat ini saja sebenarnya menarik. Jadi, di sini ada untuk ‘DP penghijauan’ dulu. Nah, kalimat penghijauan ini, kalau dari dua teks ini, artinya apa tuh? Bisa nggak ada kalimat apa tuh di situ?” sambung jaksa.

    Frans menjelaskan, jika terlepas dari konteks, penghijauan yang dimaksud ialah berkaitan dengan menanam pohon. Namun, kata dia, dalam lingkup politik, dana penghijauan memiliki makna sebagai penyemangat.

    “Sesuatu yang hijau itu sesuatu yang segar, sesuatu yang hidup, sesuatu yang menyemangati. Jadi, orang biasa menyebut, kita lihat yang hijau-hijau. Jadi, banyak orang tidak suka sesuatu yang gersang, sesuatu yang tidak berwarna hijau. Itu penghijauan adalah proses membuat sesuatu yang gundul, yang tidak ada pohon, menjadi tertanam banyak pohon,” jelasnya.

    “Tapi, kalau saya, sekali lagi saya katakan, kalau, kalau dilihat dalam konteks pembicaraan yang politik, yang tadi menyembunyikan muka, dan lain-lain. Penghijauan bisa bermakna memberi semangat untuk kegiatan, yang bukan menanam pohon,” sambung Frans.

    Lebih lanjut, jaksa lalu membacakan pesan antara advokat PDIP Donny Tri Istiqomah dan eks kader PDIP Saeful Bahri. Dalam pesan itu, berisi mengenai angka-angka 400 dan 600.

    “Kemudian ini ada pesan, sama nih pesan WhatsApp juga, Ahli, ya. Dari seseorang bernama Donny Tri Istiqomah kepada Saiful. Di situ dijelaskan bahwa ada chat ‘Mas Hasto ngasih 400 nih, yang 600 Harun katanya. Duit sudah kupegang, sudah kupegang’. Kemudian dibalas oleh Saiful, ‘oke ktmu, mhk, dmn’. Nah ini kan singkatan semua ya, ini Harun no response. Nah dari konteks ini, saya ingin Saudara Ahli terlepas dari konteks ya. Nah, ini apa yang Saudara tangkap di sini?” tanya jaksa.

    “Jadi ada pengakuan atau ada pernyataan dari Donny Tri itu bahwa ‘Mas Hasto memberikan 400’. Entah apa itu. Yang 600 Harun katanya, berarti dia belum pegang,” kata Frans.

    “Lalu di bawah dia katakan ‘duit sudah kupegang’. Berarti yang dia katakan duit sudah ku pegang dari Mas Hasto itu. Berarti ada duit, ini kata 600, 400 itu berkaitan dengan uang,” sambungnya.

    Lalu jaksa mempertanyakan sosok dibalik kata ‘nya’ di pesan tersebut. Frans pun menjelaskan jika sosok ‘nya’ itu merupakan Hasto.

    “Nah, kalau di sini kan ada yang 600 Harun katanya. Nah katanya ini, ‘nya’ ini merajuk ke mana nih, Pak? Kalau dari ini ya, dari teks ini ya kita lihat,” kata jaksa.

    “Ya kalau konteksnya sama, itu karena di atas disebut Mas Hasto, katanya itu mengacu ke yang disebut Mas Hasto itu,” jawab Frans.

    “Itu yang kita kunci jawaban Ahli, ya. Berarti katanya, berarti ‘nya’ ini merujuk kepada Mas Hasto,” kata jaksa.

    Halaman 2 dari 4

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ahli di Sidang Hasto Kristiyanto: Makin Tinggi Jabatan, Makin Rumit Bahasanya

    Ahli di Sidang Hasto Kristiyanto: Makin Tinggi Jabatan, Makin Rumit Bahasanya

    Ahli di Sidang Hasto Kristiyanto: Makin Tinggi Jabatan, Makin Rumit Bahasanya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di
    sidang Hasto Kristiyanto
    , ahli bahasa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI), Frans Asisi Datang, menyebut seseorang dengan jabatan tinggi akan menyampaikan pesan dalam bahasa yang rumit.
    Keterangan ini Frans sampaikan saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang dugaan suap dan
    perintangan penyidikan

    Harun Masiku
    yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P tersebut.
    Pada persidangan itu, Frans mengaku memiliki pengalaman yang cukup panjang menyangkut bahasa yang digunakan dalam suatu perkara pidana. Ia pernah menjadi ahli perkara korupsi eks Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham.
    “Saya waktu itu bisa menjelaskan arti kalimat-kalimat itu, dan yang paling, dan yang saya alami dalam kasus-kasus korupsi adalah, atau pengalaman saya, teks-teks itu penuh teka-teki, tidak transparan, tidak lugas seperti percakapan biasa,” kata Frans di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
    Menurut Frans, teks yang digunakan menyangkut tema politik, sosial, dan korupsi tidaklah sederhana sehingga harus diteliti lebih jauh.
    Jaksa lantas mendalami, apakah tingkat kerumitan bahasa, misalnya dalam komunikasi WhatsApp, juga dipengaruhi tingkat pengetahuan dan jabatan seseorang.
    Frans lalu menjelaskan bahwa tingkat jabatan seseorang menentukan kerumitan bahasa yang mereka gunakan.
    Misalnya, dalam bahasa politik ketika seorang menteri mengatakan “akan diamankan” hal itu tidak berarti harfiah bahwa sesuatu akan aman, melainkan akan diteruskan atau dihentikan.
    “Kalau pengalaman saya, semakin tinggi jabatan, semakin berusaha untuk menyampaikan sesuatu secara rumit. Jadi harus dianalisis,” ujar Frans.
    Frans menuturkan bahasa politik penuh dengan makna konotatif atau bukan yang sebenarnya. Oleh karena itu, suatu pesan harus dipahami dalam konteks tertentu.
    Dalam disiplin ilmu bahasa, kata dia, pihaknya mempelajari kapan pesan bisa ditafsirkan secara harfiah dan ditafsirkan secara kontekstual.
    “Seperti konteks sosial, konteks politik, seperti itu,” tutur Frans.
    Sebagai informasi, dalam persidangan Hasto jaksa membuka dan memutar berbagai percakapan pihak-pihak yang terkait dengan Harun Masiku.
    Namun, dalam percakapan-percakapan itu tidak disampaikan menggunakan bahasa yang lugas.
    Dalam komunikasi telepon eks kader PDI-P Saeful Bahri dengan pengacara Donny Tri Istiqomah misalnya, Saeful mengaku tidak bisa menjelaskan pekerjaan melalui WhatsApp.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Dukung Bahlil Hentikan Aktivitas Tambang di Raja Ampat

    Golkar Dukung Bahlil Hentikan Aktivitas Tambang di Raja Ampat

    Makassar, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menurut Idurs, langkah Bahlil menyetop operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag sudah tepat agar tidak menjadi polemik. Setelah itu akan dikaji dengan mendengarkan berbagai masukan dari semua pihak.

    “Mendengarkan masukan, kritikan, saran dari semua pihak, tetapi tetap melalui koridornya karena negara kita negara hukum, ada arurannya,” kata Idrus di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (7/6/2025).

    Idrus menegaskan Bahlil yang juga ketua umum Partai Golkar akan tetap membuka ruang dialog bagi semua elemen bangsa untuk memberikan masukan dan maupun kritik. 

    Idrus mengatakan Bahlil tetap berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan, namun dalam waktu yang sama juga mendorong program hilirisasi sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Menurutnya, Bahlil harus hati-hati dalam menanggapi isu tersebut agar tidak muncul disinformasi yang merugikan negara dan industri nasional.

    “Nilai nilai patriotisme dilakukan Pak Bahlil. Untuk kepentingan rakyat, Pak Bahlil menghadapi apa pun resikonya. Segala sesuatu yang merugikan rakyat, merusak lingkungan, untuk kepentingan bangsa harus dipangkas. Nah tentu tidak harus langsung dicabut (izin) tetapi ada tahapan karena ada aturan tetap diproses melalui koridor,” tuturnya.

    Idrus menilai Bahlil sebagai sosok menteri yang telah menunjukkan kinerja mumpuni, terutama dalam memimpin Kementerian ESDM. Menurutnya, Bahlil bukan hanya teknokrat, namun juga pemimpin yang berani mengambil tanggung jawab secara langsung di lapangan.

    “Sudah visinya Pak Bahlil, orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat, daerah dan bangsa. Pak Prabowo mengatakan untuk kepentingan rakyat tidak ada tawar-menawar, nah Pak Bahlil dalam kepemimpinannya betul betul secara konsisten memperhatikan apa yang disampaikan Pak Prabowo,” tandasnya.