Xcloud.id

Tag: Idrus Marham

  • Tudingan Antek Asing Berpotensi Adu Domba Rakyat, Idrus Marham Minta Hendropriyono Beber Dalang Kerusuhan Demonstrasi

    Tudingan Antek Asing Berpotensi Adu Domba Rakyat, Idrus Marham Minta Hendropriyono Beber Dalang Kerusuhan Demonstrasi

    FAJAR.CO.ID — Isu keterlibatan pihak luar dan antek asing pada demo anarkis dalam sepekan ini diembuskan mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono. Pernyataan ini dinilai rawan menimbulkan spekulasi, adu domba, dan perpecahan di tengah masyarakat.

    Beberapa pihak menyoroti pernyataan AM Hendropriyono terkait pihak asing yang mendalangi aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Kamis (28/8/2025). Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham.

    Idrum Marham menilai pernyataan Hendropriyono yang mengindikasikan adanya aktor pengendali dari luar negeri dengan jaringan di Indonesia tidak boleh berhenti hanya sebagai isu.

    Pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan itu mendesak
    Hendropriyono membuka identitas aktor di balik aksi demo berujung anarkis dan menelan korban jiwa. Insiden yang sangat memilukan dan tragis terjadi saat mobil Brimob menabrak dan melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan.

    Idrus menilai publik tidak boleh terjebak pada spekulasi akibat adanya isu pihak asing yang menjadi dalang aksi demonstrasi yang melibatkan “kaki tangan” di dalam negeri.

    “Kalau Pak Hendro bilang ada dalang, baik luar maupun dalam negeri, ya sebaiknya disampaikan ke publik siapa orangnya. Jangan dibiarkan masyarakat berspekulasi. Apalagi sudah ada korban jiwa. Ini menyangkut kepentingan bangsa,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/8/2025), dikutip dari laman Jawapos.com.

    Tidak hanya itu, Idrus mengingatkan, bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi upaya adu domba, baik oleh pihak eksternal maupun internal.

  • Golkar dukung penuh seluruh kebijakan pembangunan Presiden pada 2026

    Golkar dukung penuh seluruh kebijakan pembangunan Presiden pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Partai Golkar Idrus Marham menegaskan partainya mendukung penuh seluruh arah kebijakan pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dia menyampaikan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia meminta kepada seluruh keluarga besar Golkar untuk berada di garis terdepan dalam mengawal setiap program pemerintah.

    “Karena program-program ini langsung menyentuh kebutuhan rakyat,” ujar Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Idrus, dukungan Golkar bukan sekadar teknis, melainkan juga ideologis. Ia mengatakan program pembangunan ekonomi produktif harus selalu dibarengi dengan penguatan ideologi kebangsaan.

    Dia menilai masalah mendasar bangsa Indonesia saat ini merupakan masalah ideologi dan kesejahteraan. Untuk itu, sesuai arahan Bahlil, lanjut dia, keseluruhan program pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan ideologis dan kesejahteraan.

    Apabila ekonomi tumbuh tanpa fondasi ideologi Pancasila, dirinya mengkhawatirkan bangsa Indonesia akan kehilangan arah, sehingga Pancasila harus menjadi perekat dan pedoman dalam bernegara.

    Ia menekankan Partai Golkar berkomitmen mengintegrasikan program pemerintah dengan doktrin karya kekaryaan.

    “Doktrin Golkar adalah membangun karya nyata, dan itu sejalan dengan visi Presiden. Kami pastikan pembangunan ekonomi dan penguatan ideologi berjalan beriringan,” katanya.

    Idrus juga mengingatkan arahan Bahlil akan pentingnya menyiapkan generasi muda Indonesia agar unggul dalam keterampilan sekaligus kokoh dalam ideologi.

    Menurut dia, hanya dengan kombinasi tersebut, Indonesia bisa maju, adil, dan tetap bersatu.

    Di sisi lain, dia menilai sinyal stabilitas yang ditekankan Presiden sangat penting bagi dunia usaha. Dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tangguh dan responsif bukan hanya melindungi rakyat, melainkan juga memberi kepastian bagi pelaku usaha.

    “Ini harus terus kita dukung,” tutur Idrus.

    Idrus pun menyampaikan petunjuk Bahlil kepada Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (FPG DPR) agar mengajak seluruh kekuatan politik di parlemen untuk memberi dukungan serupa.

    Sebab, kata dia, hal itu tidak hanya soal pemerintah dan partai pendukung, tetapi soal masa depan bangsa, sehingga Golkar mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung langkah Presiden.

    Dengan dukungan penuh dari Partai Golkar, dirinya optimistis program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

    “Kami ingin memastikan denyut ekonomi produktif benar-benar terasa di seluruh pelosok negeri, tanpa meninggalkan satu pun warga negara,” ungkapnya menegaskan.

    Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan ekosistem bisnis produktif kini telah menjangkau desa dan kelurahan. Ia menyebut strategi pembangunan yang menitikberatkan pada kesejahteraan rakyat mulai menghasilkan dampak nyata di akar rumput.

    “Ekosistem bisnis yang produktif, denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir, saat ini sudah dirasakan sampai desa, kelurahan, hingga pelosok Indonesia,” ucap Prabowo.

    Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global. Selain itu, Prabowo turut mengingatkan pembentukan sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang, yang harus dimulai dari sekarang.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Gibran Bertemu Try Sutrisno, Golkar: Hilangkan Kecurigaan Politik

    Video: Gibran Bertemu Try Sutrisno, Golkar: Hilangkan Kecurigaan Politik

    Partai Golkar menyambut baik pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan Wapres ke-6 RI Try Sutrisno. Waketum Golkar, Idrus Marham menyebut pertemuan kedua tokoh tersebut dapat menghilangkan kecurigaan politik.

    Selain itu pertemuan antara Gibran dengan Try Sutrisno disebut sebagai silaturahmi politik. Idrus mendorong para tokoh bangsa untuk saling bertemu.

    Klik di sini untuk melihat video lainnya!

  • Kabinet Era Jokowi Berpeluang Cetak Rekor Terbanyak Terjerat Korupsi

    Kabinet Era Jokowi Berpeluang Cetak Rekor Terbanyak Terjerat Korupsi

    GELORA.CO -Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berpeluang besar mencetak rekor terkait menteri-menterinya yang terjerat kasus korupsi.

    Hal ini diungkap pegiat media sosial, Chusnul Chotimah melalui akun X pribadinya yang dikutip Rabu 13 Agustus 2025.

    “Apakah rekor @jokowi akan bertambah sbg presiden dgn menteri terbyk korupsi?” kata Chusnul Chotimah.

    Chusnul Chotimah berharap rekor negatif tersebut tidak ditiru menteri-menteri Presiden Prabowo Subianto.

    “Min @Gerindra bilangin ketummu yg seperti ini jgn ditiru ya,” sambung Chusnul Chotimah dengan emoji tersenyum.

    Saat ini, tercatat ada dua menteri era Jokowi yang tengah berurusan dengan aparat penegak hukum.

    Keduanya adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang terseret kasus kuota haji di KPK dan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Telnologi, Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi chromebook yang merugikan negara Rp1,98 triliun di Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Nadiem Makarim juga tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan penyimpangan proyek pengadaan layanan Google Cloud.

    Sebelumnya, sudah ada lima menteri era Jokowi yang masuk penjara gara-gara menggarong duit negara.

    Pertama, Syahrul Yasin Limpo Syahrul Yasin Limpo (SYL) merupakan salah satu nama yang pernah mengisi jabatan Menteri Pertanian (Mentan) sejak 23 Oktober 2019 hingga 6 Oktober 2023. 

    SYL telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada pertengahan 2023. Ia dijerat dengan pasal pemerasan, gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

    Kedua, Johnny Gerard Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika/Kominfo (sekarang bernama Komdigi) periode 2019-2023. 

    Politikus Nasdem ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. 

    Ketiga, Idrus Marham Idrus Marham selaku Menteri Sosial (Mensos) periode Januari-Agustus 2018. Idrus tersandung kasus korupsi kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1. 

    Keempat, Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) periode 2014-2019. Imam terjerat kasus suap dana hibah KONI.

    Kelima, Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2020. Edhy ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster pada November 2020.

    Keenam, Juliari Batubara selaku Menteri Sosial periode Oktober 2019 hingga Desember 2020. Ia terlibat korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. 

  • Isu Munaslub Golkar, Idrus Marham: Tidak Pernah Curiga Sedikit pun kepada Pak Prabowo

    Isu Munaslub Golkar, Idrus Marham: Tidak Pernah Curiga Sedikit pun kepada Pak Prabowo

    “Pak Prabowo memulai tugasnya sebagai kepala negara, sebagai Presiden Republik Indonesia, sudah mulai mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia bersama-sama mengelola Indonesia ini sebagai rumah besar kita,” ujarnya.

    Apalagi kata dia, hubungan Partai Golkar dan Partai Gerindra sudah terjalin lama. Fakta itu tidak terbantahkan karena Prabowo sendiri pernah menjadi bagian dari Partai Golkar sebelum akhirnya memilih mendirikan Partai Gerindra.

    “Pak Prabowo mengajak Golkar sudah di dalam, bahkan menjadi bersama-sama dengan Gerindra, sejak tahun-tahun sebelumnya 2014 itu sampai sekarang, itu bersama-sama. Itu dan itu tidak mungkin, sedikit pun tidak mungkin,” tegasnya.

    Terkait ketua umum saat ini, Idrus mengapresiasi terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menurutnya, Bahlil mampu mempesatukan soliditas di internal partai berlambang beringin.

    “Justru kita berterima kasih sekarang ini Pak Bahlil jadi ketua umum. Pertama adalah itu masih umurnya 49 tahun barulah tahun kemarin. Kemudian yang kedua dari Papua. Gitu loh,” urainya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menepis kabar ada pihak di balik Istana yang mengembuskan isu Munaslub Partai Golkar. Ia meminta semua pihak tidak mengaitkannya dengan Istana.

    “Begini, kalau saya melihatnya, tolong jangan segala sesuatu itu dikaitkan dengan Istana ya,” ucap Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8). (fajar)

  • Nusron Wahid Dikaitkan dengan Isu Munaslub Golkar, Dulu Dipecat ARB karena Enggan Dukung Prabowo

    Nusron Wahid Dikaitkan dengan Isu Munaslub Golkar, Dulu Dipecat ARB karena Enggan Dukung Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nusron Wahid yang kini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang dikaitkan dengan isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar.

    Namanya kini menyita perhatian setelah diduga ikut terseret dalam isu munaslub Partai Golkar guna memilih ketua umum baru menggantikan Bahlil Lahadalia.

    Nusron disebut terlibat dalam komunikasi dengan Istana untuk menggulingkan kepemimpinan Partai Golkar saat ini.

    Menilik ke belakang, Tokoh NU ini diketahui pernah tercatat dipecat oleh partainya pada era Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB) pada momen Pemilu 2014.

    Saat itu, ARB juga memecat dua kader muda Golkar lainnya, yakni Poempida Hidayatullah dan Agus Gumiwang.

    Aksi main pecat oleh pimpinan parpol berlambang beringin rindang itu kabarnya dilakukan lantaran Nusron ogah mendukung calon presiden yang diusung Golkar, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

    Dia memilih berseberangan dengan keputusan partai dengan mendukung duet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saat itu Nusron menyebut pemecatan terhadap dirinya karena Golkar mendapat tekanan luar biasa sebagai risiko mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

    Menurut Nusron, dirinya dapat memahami keputusan Aburizal dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Golkar mengeluarkan surat pemecatan tersebut. Sebab, kata Nusron, dorongan untuk memecat dirinya, Poempida dan Agus Gumiwang justru bukan dari internal Golkar kala itu.

    Saat ini, Nusron yang menjabat Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar, masih ramai dikaitkan dengan isu munaslub. Namun, Nusron membantah rumor tersebut.

  • Golkar: Jangan nodai kesakralan HUT Ke-80 RI dengan simbol asing

    Golkar: Jangan nodai kesakralan HUT Ke-80 RI dengan simbol asing

    “Ini bukan persoalan membenci budaya luar. Ini soal menempatkan simbol pada tempatnya,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menodai kesakralan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2025 dengan simbol asing.

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul maraknya pengibaran bendera bajak laut bergambar tengkorak, yang identik dengan simbol Jolly Roger dari serial animasi One Piece, di sejumlah ruang publik.

    “Ini bukan persoalan membenci budaya luar. Ini soal menempatkan simbol pada tempatnya,” ujar Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Dengan demikian, dirinya berharap masyarakat tidak mencampuradukkan simbol hiburan dengan simbol negara, apalagi dalam konteks sakral seperti peringatan kemerdekaan.

    Fenomena pengibaran bendera bajak laut tersebut viral di media sosial beberapa hari terakhir Sejumlah unggahan memperlihatkan bendera Jolly Roger berkibar berdampingan, bahkan menggantikan posisi Bendera Merah Putih di lingkungan sekolah dan pemukiman.

    Hal tersebut memicu kekhawatiran berbagai pihak mengenai lunturnya pemahaman generasi muda terhadap makna simbol kenegaraan.

    Idrus menegaskan kreativitas generasi muda merupakan kekuatan penting dalam membangun bangsa, namun ekspresi budaya pop tidak boleh memasuki berbagai ruang kenegaraan yang bersifat simbolik dan sakral.

    “Kalau dipakai di event cosplay atau komunitas, silakan. Tapi kalau sudah menggantikan posisi Merah Putih di bulan Agustus, itu bukan hanya soal ekspresi, tapi sudah mengaburkan identitas nasional kita,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dirinya menyampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia telah menginstruksikan seluruh kader untuk menjadikan momentum HUT Ke-80 RI sebagai ajang memperkuat semangat nasionalisme.

    “Ini bukan sekadar ulang tahun biasa, melainkan momen refleksi nasionalisme dan penghormatan terhadap sejarah panjang perjuangan bangsa,” ucap Idrus.

    Selain itu, ia juga mengingatkan bahaya disinformasi dan potensi manipulasi identitas bangsa melalui penggunaan simbol non-negara secara masif.

    Jika masyarakat tidak peka, menurutnya, terdapat risiko nilai-nilai bangsa Indonesia tergerus, sehingga jangan biarkan berbagai pihak tertentu menunggangi kebebasan berekspresi demi menggoyahkan fondasi persatuan bangsa.

    Di sisi lain, Idrus menegaskan Presiden Prabowo Subianto sangat memahami semangat ekspresif anak muda, namun juga percaya bahwa kebebasan harus disertai etika dan tanggung jawab.

    Presiden Prabowo sebagai Pemimpin yg memiliki tradisi intelektual yang kuat, sambung dia, pasti tidak anti-kritik, bahkan terbuka menerima kritikan konstruktif untuk kemajuan.

    “Presiden Prabowo bukan anti-kritik, tetapi kritik itu ada caranya. Beliau ingin semangat berekspresi itu tidak mengorbankan nilai-nilai yang diperjuangkan dengan darah dan air mata,” ucap Idrus.

    Dengan demikian, dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyambut peringatan kemerdekaan RI ke-80 dengan penuh khidmat.

    “Jangan korbankan kesakralan 17 Agustus hanya demi viral sesaat. Jadikan momen ini sebagai ajakan untuk kembali pada akar identitas kita sebagai bangsa Indonesia,” ungkapnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Abolisi-Amnesti Tom Lembong dan Hasto Membangun Jembatan yang Sudah Lama Retak

    Abolisi-Amnesti Tom Lembong dan Hasto Membangun Jembatan yang Sudah Lama Retak

    GELORA.CO -Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti ke Hasto Kristiyanto dinilai langkah tepat merangkul semua pihak demi membangun Indonesia Emas.

    Wakil Ketua Umum Golkar, Idrus Marham mengibaratkan ada jembatan yang retak antara orde lama dan era reformasi. Kondisi inilah yang sedang dibangun kembali oleh Presiden Prabowo.

    “Yang diambil Pak Prabowo adalah langkah-langkah politik untuk membangun jembatan retak antara orde lama, orde baru reformasi menuju Indonesia emas,” kata Idrus di Jakarta, Jumat, 1 Agustus 2025.

    Idrus memandang, Prabowo punya tekad besar untuk membangun bangsa Indonesia melalui silaturahmi politik tanpa sandiwara.

    Ditambah, kasus yang menjerat Tom Lembong dan Hasto banyak dikritik lantaran diduga sarat muatan politis dibanding fakta hukum yang sebenarnya terjadi.  

    “Niatnya sudah sama untuk membesarkan bangsa. Maka langkah politik, silaturahmi dan safari politik dilakukan secara otentik, real, dan nyata, bukan lagi sandiwara politik,” tambah Idrus.

    Idrus tak menampik ada pihak yang menyebut kasus Tom Lembong dan Hasto bermuatan politik. Namun ia meyakini apa yang dilakukan Prabowo semata-mata untuk membangun bangsa.

    “Saya punya keyakinan, Pak Prabowo tetap jalan dengan keyakinan politiknya. Persoalan membangun jembatan yang retak itu harus kita akselerasikan,” pungkasnya. 

  • Golkar: Jangan nodai kesakralan HUT Ke-80 RI dengan simbol asing

    Golkar: Langkah Presiden beri abolisi-amnesti bangun “jembatan retak”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan abolisi dan amnesti kepada terdakwa korupsi membangun “jembatan yang sudah lama retak”.

    Dia menjelaskan “jembatan yang retak” tersebut diibaratkan seperti orde lama, orde baru, serta reformasi untuk menuju Indonesia Emas.

    “Langkah politik Prabowo sudah merangkul semua pihak,” ucap Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Idrus mengatakan Presiden Prabowo memiliki tekad untuk membesarkan bangsa Indonesia, sehingga langkah Prabowo yang melakukan silaturahim politik dinilai sangat baik dan bukan sandiwara politik.

    Dengan demikian, kata dia, niat Prabowo kini membesarkan bangsa, maka langkah-langkah politik, silaturahim politik, hingga safari politik yang telah dilakukan betul-betul autentik dan nyata, bukan sandiwara politik.

    Apabila persoalan suasana kebatinan tidak selesai dan niatnya tidak sama untuk membesarkan bangsa dan justru ada di antaranya hanya menguasai bangsa, dirinya menuturkan terdapat kemungkinan “jembatan yang retak” tersebut dijadikan sebagai instrumen untuk saling memfitnah atau menuding.

    Ia pun tak mempermasalahkan jika ada pihak yang menyebut kasus yang menjerat Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merupakan politisasi.

    Namun, kata dia, Presiden Prabowo sudah melakukan langkah tepat dengan keyakinan politiknya untuk membangun bangsa Indonesia.

    “Saya punya keyakinan Pak Prabowo tetap jalan dengan keyakinan politiknya. Buat persoalan membangun jembatan yang retak itu harus kita akselerasikan,” tuturnya.

    Adapun abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum jika telah dijalankan. Hak abolisi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Sementara amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

    Abolisi diberikan kepada Tom Lembong setelah divonis pidana empat tahun dan enam bulan penjara serta denda sebesar Rp750 juta subsider enam bulan kurungan, setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar.

    Sementara amnesti antara lain diberikan kepada Hasto Kristiyanto usai divonis penjara selama tiga tahun dan enam bulan serta denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan setelah terbukti memberikan suap dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan pemberian suap.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fathan Subchi Jadi Ketum Ikatan Alumni PB PMII 2025-2030, Tegaskan Tak Ada “Superman”

    Fathan Subchi Jadi Ketum Ikatan Alumni PB PMII 2025-2030, Tegaskan Tak Ada “Superman”

    Fathan Subchi Jadi Ketum Ikatan Alumni PB PMII 2025-2030, Tegaskan Tak Ada “Superman”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan politikus PKB
    Fathan Subchi
    resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (
    IKA PB PMII
    ) periode 2025-2030.
    Pengukuhan ini dilakukan dalam agenda Rakernas I PB IKA PMII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025) malam.
    Setelah resmi menjadi Ketum IKA PB PMII, Fathan meminta agar seluruh jajarannya menjadi kelompok yang solid dan tidak perlu merasa hebat sendiri.
    Dia mengingatkan bahwa tidak ada
    superman
    di dalam tim mereka.
    “Mari kita berkontribusi, mari kita bersinergi, mari kita berkolaborasi. Tidak ada pribadi yang hebat, tidak ada
    superman
    , yang ada adalah tim yang hebat.
    Kerja kolektif
    , kerja berkelompok,” ujar Fathan.
    Fathan kemudian menyinggung pesan dari Ketua Majelis Pertimbangan PB IKA PMII, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), terkait kerja sama dalam membangun organisasi.
    Cak Imin, kata Fathan, meminta seluruh kader PB IKA PMII yang notabene merupakan anak muda untuk terus berkontribusi dan bekerja.
    “Tadi Cak Imin bilang, ini bagus anak-anak muda, tapi harus bekerja, berkontribusi,” ucap dia.
    Fathan menilai bahwa era kepemimpinannya saat ini merupakan era baru dan
    era kebangkitan
    IKA PB PMII.
    Menurut dia, IKA PB PMII akan terus melakukan kerja-kerja dan peta jalan dalam mendukung serta mengawal program pemerintah yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Dengan kepengurusan baru ini, yang tadi hampir kalau dibacakan sekitar 420 orang luar biasa sekali, ini adalah era baru, era kebangkitan,” ujar Fathan.
    “Kita akan terus melakukan peta-peta jalan,
    roadmap
    yang bagus bagi kepentingan bangsa di negara,” imbuh dia.
    Dalam pengukuhan ini, turut hadir Menag Nasaruddin Umar, Menko PM Muhaimin Iskandar, Wamensesneg Juri Ardiantoro, Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf, Waketum Golkar Idrus Marham, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, hingga Wamen Perindustrian Faisol Riza.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.