Xcloud.id

Tag: Idrus Marham

  • Golkar: Skema impor stok BBM lewat Pertamina berorientasi untuk rakyat

    Golkar: Skema impor stok BBM lewat Pertamina berorientasi untuk rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Partai Golkar menilai skema pembelian stok Bahan Bakar Minyak (BBM) tambahan dengan skema impor melalui PT Pertamina (Persero) oleh badan usaha swasta berorientasi pada kepentingan rakyat.

    Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah yang dianggap strategis dalam menjaga ketersediaan energi itu, di mana negara tidak abai terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

    “Untuk pengelolaan ini kan perlu ijtihad dalam kerangka penataan yang bersifat mendesak, namun mendasar, yang penting orientasinya untuk rakyat. Apa pun penataan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat harus diupayakan, meskipun memerlukan waktu,” kata Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Idrus pun menekankan pentingnya kepercayaan semua pihak kepada pemerintah dalam menyelesaikan masalah untuk kepentingan rakyat tersebut.

    Hal itu menanggapi sejumlah pengamat energi yang berpendapat implementasi skema tersebut perlu diawasi secara ketat, di mana isu transparansi harga dan mekanisme distribusi disebut sebagai faktor penentu keberhasilan.

    Menurut dia, pemerintah bersama swasta sedang berproses menata ulang ekosistem energi nasional, sehingga dirinya percaya dengan komitmen bersama, rakyat akan merasakan manfaatnya dalam waktu dekat.

    Dirinya turut menegaskan agar kedaulatan energi tidak diletakkan di atas kepentingan bisnis semata, tetapi orientasinya harus untuk kepentingan rakyat.

    “Kalau orientasinya jelas untuk rakyat, maka kebijakan ini akan mendapat legitimasi sosial yang kuat,” ucap dia.

    Senada itu, mantan Tenaga Ahli Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Abdul Rahman Farisi turut menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang strategis dan berimbang.

    “Hal ini menunjukkan Menteri Bahlil merundingkan dan menghasilkan keputusan yang terbaik,” ungkap Rahman.

    Menurut pria yang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tersebut, negara tetap menjaga martabatnya dalam mengelola sektor strategis tanpa menghambat dinamika bisnis.

    Dengan demikian, dikatakan bahwa kebijakan itu merupakan model maksimisasi optimum alias mencapai kondisi terbaik yang menghasilkan nilai terbesar, yang tetap menjadikan negara bermartabat dalam melindungi sektor strategisnya, yaitu BBM dan energi.

    Dirinya berpendapat langkah Indonesia tersebut pun sejalan dengan praktik di sejumlah negara lain yang menerapkan pendekatan protektif terhadap komoditas energi.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta Shell, Vivo, BP dan Exxon Mobil menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina.

    Hal tersebut disampaikan Bahlil setelah menggelar rapat dengan manajemen SPBU swasta dan Pertamina di Jakarta, Jumat (19/9).

    “Mereka setuju, dan memang harus setuju untuk beli, berkolaborasi dengan Pertamina,” ucap Bahlil saat konferensi pers usai melakukan pertemuan.

    Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (fuel base) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar Ajak Masyarakat Papua Bersatu Usai MK Tolak Gugatan PSU

    Golkar Ajak Masyarakat Papua Bersatu Usai MK Tolak Gugatan PSU

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat di Provinsi Papua untuk bersatu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) terhadap Pilgub Papua.

    Pesan ketua umum itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, menyikapi putusan MK atas kemenangan pasangan Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen (Mariyo) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih periode 2025-2030.

    “Peran Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lillahadalia sebagai putra bangsa yang dari Papua itu diakui. Kalau kita ingin jujur, peranannya sangat besar dalam mengantarkan kemenangan ini,” kata Idrus kepada awak media di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Idrus mengungkap, sebagai putra daerah, peran Bahlil tidak dapat dipungkiri. Sebab, pasangan tersebut turut diusung langsung oleh Partai Golkar.

    “Karena itu secara faktual pasti besar pengaruhnya mengantarkan kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai Golkar dan beberapa partai politik lainnya secara bersama-sama yang ditujukan pada hari ini,” ungkap Idrus.

    Idrus menekankan, Bahlil mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada pasangan gubernur dan wakil yang terpilih untuk bersama-sama membangun wilayah Papua. Serta mampu menghadirkan program kesejahteraan masyarakat.

    “Kebersamaan, kegotongan royongan, kekitaan, nilai-nilai inilah yang sejatinya menginspirasi kita untuk kembali bersama-sama merawat, membangun daerah Papua. Itu arahannya Bung Balil Lahadalia kepada kita semua dan saya kira ini sangat jelas,” pesan dia.

    Idrus berharap, terpilihnya Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen bukan hanya milik partai pengusung lagi. Namun sudah menjadi milik masyarakat Papua pada umumnya.

    Dalam kesempatan senada, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar, Umar Lessi DPP Partai Golkar menyambut kemenangan Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen dengan penuh sukacita. Dia menekankan, membangun wilayah Papua harus bersama-sama dalam rangka menyukseskan program nasional.

    “Hal yang paling penting yang ingin kami sampaikan dengan berakhirnya PSU ini, sudah barang tentu kita harus fokus dengan pasangan gubernur dan wakil gubernur yang baru ini, fokus untuk bagaimana menjalankan program-program pembangunan sesuai dengan Astacita dari Bapak Presiden,” tuturnya.

     

  • BSN Partai Golkar: Perlu perubahan besar dalam sistem pemilu RI

    BSN Partai Golkar: Perlu perubahan besar dalam sistem pemilu RI

    Jakarta (ANTARA) – Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) menekankan perlunya perubahan besar dalam sistem pemilihan umum (pemilu) Indonesia di mana demokrasi harus tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara, bukan sekadar simbol mencoblos di bilik suara.

    Kepala BSNPG Syahmud Basrie Ngabalin berpendapat pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.

    “Selama ini rakyat hanya diposisikan sebagai pemilik hak suara, mereka datang, memilih, lalu pulang. Padahal, suara bukan sekedar hak, melainkan juga mandat, janji, dan titipan masa depan bangsa,” ujar Syahmud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

    Maka dari itu, dirinya menegaskan komitmen BSNPG untuk menghadirkan demokrasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab agar demokrasi sejati tidak boleh berhenti pada pesta lima tahunan semata.

    Demokrasi, katanya, merupakan perjanjian antara rakyat dengan wakil yang dipilihnya, sehingga rakyat harus memilih dengan kesadaran penuh, bukan karena iming-iming uang atau popularitas sesaat.

    “Bayangkan rakyat memilih dengan hati yang sadar dan pikiran jernih. Wakil rakyat pun akan lahir dari suara tulus dan akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” kata dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Tim Kajian Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Idrus Marham menyambut positif gagasan tersebut sebagai bentuk ijtihad politik yang bertujuan memperkuat serta menata sistem politik Indonesia.

    “Saya sangat mengapresiasi ijtihad politik yang dilakukan Kepala BSNPG. Ini sebuah upaya serius agar demokrasi kita semakin berkualitas,” tutur Idrus.

    Lebih jauh, Idrus menjelaskan usulan dan gagasan BSNPG akan dikaji lebih dalam, lalu dilaporkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Menurutnya, Golkar sebagai partai besar memiliki tanggung jawab untuk mengawal arah demokrasi Indonesia agar tetap berpihak kepada rakyat.

    “Demokrasi adalah anugerah sejarah yang harus dijaga. Golkar melalui BSNPG ingin memastikan agar politik tidak kehilangan martabatnya dan pemerintah maupun parlemen benar-benar menjadi rumah rakyat,” ucap dia.

    Dengan tekad tersebut, BSNPG menempatkan diri bukan hanya sebagai pengawal suara Golkar dalam pemilu, tetapi juga sebagai benteng moral bagi keberlangsungan demokrasi nasional.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar nilai “reshuffle” menteri respons terhadap aspirasi rakyat

    Golkar nilai “reshuffle” menteri respons terhadap aspirasi rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan respons atas aspirasi masyarakat.

    Dia meyakini perombakan kabinet yang dilakukan Presiden dalam rangka perbaikan kinerja pemerintahan di tengah masifnya tuntutan rakyat belakangan ini.

    “Oleh karena itu menteri-menteri muncul dari mana pun dia, apakah dari partai politik atau bukan partai politik, diorientasikan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sesuai dengan harapan masyarakat untuk membantu rakyat memenuhi kepentingan rakyat, masa depan rakyat yg lebih baik,” ujar Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/9).

    Ia memprediksi ke depannya bakal ada tahap lanjutan dalam merespons aspirasi publik, mengingat sampai saat ini posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) masih kosong.

    Dengan demikian, kata dia, pada tahap awal terdapat lima menteri yang dirombak, tetapi terdapat kemungkinan adanya evaluasi terus-menerus.

    Pasalnya, dikatakan bahwa Prabowo telah berjanji apabila menyangkut kepentingan rakyat, maka apa pun harus dilakukan.

    Sementara terkait anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin yang digadang-gadang masuk bursa calon Menpora setelah dicopotnya Dito Ariotedjo dari posisi strategis tersebut, Idrus tak menampik adanya suara dari internal yang menyodorkan nama Puteri.

    Adapun isu tersebut berhembus setelah kosongnya posisi Menpora sampai saat ini.

    “Tergantung pada Pak Prabowo. Yang pasti misalkan Pak Mukhtarudin Sekretaris Fraksi sekarang itu adalah Golkar ada di situ sebagai Menteri P2MI, misalkan di Kemenpora orang Golkar lagi alhamdulillah,” kata Idrus menambahkan.

    Namun, dirinya menegaskan posisi menteri merupakan hak prerogatif presiden, sehingga pembagian kursi menteri bukan pada penjatahan, melainkan profesionalitas.

    Elite Partai Golkar itu meyakini Presiden Prabowo mendengar aspirasi rakyat dalam melakukan perombakan kabinet.

    “Ya patut kami syukuri di satu sisi, tapi di sisi lain tantangan bagi Golkar untuk membuktikan bahwa Golkar memiliki kader terbaik. Tetapi bila tidak, ya ini memang tergantung pada presiden, ini bukan jatah-jatahan ya,” tuturnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Pengganti Menpora, Idrus Marhan: Ini Bukan Jatah-jatahan Ya

    Soal Pengganti Menpora, Idrus Marhan: Ini Bukan Jatah-jatahan Ya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Siapa pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) hingga saat ini belum diumumkan pihak Istana. Meski beberapa nama sempat beredar dan disebut-sebut sebagai calon Menpora.

    Terkait dengan posisi Menpora itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Idrus Marham menegaskan bahwa Golkar menyerahkan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto dalam menentukan sosok yang tepat menjabat Menpora.

    Dia menilai, Prabowo selama ini sudah menunjukkan ke publik untuk menerapkan proporsionalitas dan profesionalitas dalam menjalankan pemerintahan.

    “Kami punya keyakinan bahwa Presiden Prabowo sangat aspiratif, bahkan sensitif memperhatikan aspirasi rakyat,” tambahnya.

    Yang pasti kata dia, Golkar tentu merekomendasikan nama untuk menjabat posisi tertentu, tetapi penentuan pejabat di kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo.

    “Tentu di dalam melakukan ini semua kami tahu bapak Prabowo itu seorang pemimpin yang tegas. Seorang pemimpin yang responsif, seorang pemimpin yang aspiratif dan yang paling penting lagi adalah yang dilakukan selalu jadi inspirasi oleh ideologi dan prinsip-prinsip falsafah negara,” bebernya.

    Idrus mengaku akan bersyukur apabila Menpora pengganti Dito Ariotedjo berasal dari parpolnya.

    “Misalkan di Kemenpora orang Golkar lagi, alhamdulillah. Ya, kami patut syukuri,” kata Idrus ditemui setelah menghadiri acara Badan Saksi Nasional Partai Golkar di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

    Akan tetapi, eks Menteri Sosial itu menyebut Golkar tidak juga mempermasalahkan bila bukan kader partai berkelir kuning menjabat Menpora pengganti Dito.

  • SBY dan Megawati Kalah Jauh!

    SBY dan Megawati Kalah Jauh!

    – Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo alias Jokowi meraih juara 1 mencetak menteri paling banyak daripada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Sementara di era Presiden ke-8 Prabowo Subianto baru satu pembantunya yang terjerat dugaan korupsi yakni mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.

    Adapun mantan pembatu Jokowi yang terjerat korupsi adalah:

    1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim (NAM)

    Nadiem telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. Penetapan tersebut dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (4/9/2025).

    Kasus Nadiem Makarim menambah panjang daftar menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersandung kasus korupsi. Kasus dugaan rasuah yang menyeret nama Nadiem Makarim sendiri ditaksir menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 1,98 triliun.

    Penetapan eks Mendikbudristek tersebut dilakukan setelah Kejagung memeriksa 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara itu. “Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi, dan juga alat bukti yang ada, pada sore dan hasil dari ekspose telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, Kamis (4/9/2025).

    Nadiem disangka melanggar Pasal 2 (Ayat) 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

    2. Menteri Perdagangan (Mendag) Trikasih Thomas Lembong alias Tom Lembong (TTL)

    Tom Lembong merupakan tersangka kasus korupsi impor gula tahun 2015–2016. Ditahan di Rutan Salemba, kemudian mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

    3.  Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

    Syahrul Yasin Limpo telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan di Kementan. Dikenai pidana tambahan Rp44,2 miliar dan USD 30.000. Kini KPK masih mengembangkan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret SYL itu.

    4. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate Johnny G Plate terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. 

    Johnny G Plate dinyatakan sebagai tersangka terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Johnny G Plate dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

    5. Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham Idrus Marham terjerat kasus suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. 

    Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. Awalnya, Idrus sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. 

    Dalam kasus ini, KPK juga menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Eni ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham. Idrus Marham pun mengakui dirinya menjadi tersangka dan langsung menghadap Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari jabatan menteri. Idrus Marham bebas dari penjara pada Jumat, 11 September 2020. Dia telah menjalani hukuman  2 tahun penjara dalam kasus suap proyek pembangkit listrik PLTU Riau itu. 

    6. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi Imam Nahrawi, terjerat kasus korupsi oleh KPK. Kasusnya adalah penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. 

    Saat itu Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Imam dan Miftahul diduga melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

    Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000,00 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000,00. 

    Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000,00 tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018. 

    7. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo Edhy Prabowo terjerat kasus dugaan suap terkait Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada konstruksi perkara memberikan dugaan kepada Mensos Juliari P Batubara telah menerima uang suap sekitar Rp 8,2 miliar. 

    Dana tersebut diduga dari pelaksanaan paket bansos sembako penanganan Covid-19 di Kemensos pada periode pertama. Juliari diduga meminta jatah Rp 10.000 per paket sembako. Atas dasar hal tersebut, Mensos pun akhirnya telah ditetapkan sebagai tersangka. 

    Selanjutnya pemberian uang tersebut dikelola oleh EK dan SN yang merupakan orang kepercayaan JPB. Diduga uang tersebut digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. 

    8. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara Juliari Batubara diduga terkait korupsi bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. 

    Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sekitar Rp 32,482 miliar. Juliari telah dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pidana penjara 12 tahun plus denda Rp 500 juta pada 23 Agustus 2021. 

    Hakim juga mewajibkan Juliari membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar. 

    Selain itu, hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. 

    Menteri era SBY

    Di era SBY, ada lima menteri yang tersangkut kasus dugaan korupsi yakni: 

    1. Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan, diterjerat kasus suap pada 2014. Ia diduga menerima suap terkait pengadaan alat kesehatan. Hal itu terungkap 10 tahun usai ia melakukan perbuatan tersebut yakni pada 2004 lalu. 

    Siti terbukti bersalah lantaran melakukan penunjukan langsung dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa pada 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan). Hakim menilai Siti terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar Rp1,85 miliar dari PT Graha Ismaya. 

    Uang ini diberikan agar Siti menyetujui revisi anggaran pengadaan Alkes I dan suplier Alkes I. Ia kemudian divonis bui empat tahun dan denda senilai Rp200 juta. 

    2. Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor. 

    Ia dijerat KPK pada tahun 2012 lalu. Hakim menyatakan Andi bersalah telah memperkaya diri sendiri senilai Rp2 miliar dan 550 ribu dollar Amerika Serikat. 

    Selain itu, ia juga dituduh telah memperkaya korporasi. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat lantas menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Andi telah bebas pada 2017 lalu dan kini kembali aktif di Partai Demokrat. 

    3. Suryadharma Ali, mantan Menteri Agama, ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2012-2013. 

    Di dalam sidang, terungkap Suryadharma menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menag dan merugikan keuangan negara senilai Rp27,2 miliar dan 17.967.405 riyal Saudi. 

    Mantan Ketum PPP itu juga dinyatakan bersalah karena telah menggunakan dana operasional menteri untuk biaya pengobatan anak dan membayar ongkos liburan keluarga ke Singapura dan Australia. Hakim kemudian menjatuhkan vonis 10 tahun bui dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan pada tingkat banding. Ia kemudian diwajibkan membayar uang pengganti Rp1.821.698.840 subsider dua tahun penjara. 

    4. Jero Wacik, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Februari 2015. KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menbudpar periode 2008-2011. 

    Hakim kemudian menjatuhkan vonis pada 2016 lalu bagi Jero selama 4 tahun bui dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Jero juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp5,073 miliar. 

    5. Bachtiar Chamsyah, mantan Menteri Sosial. Bachtiar Chamsyah adalah Menteri Sosial pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 dan Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009. Bachtiar baru ditetapkan sebagai tersangka pada 2010 saat ia sudah tidak lagi menduduki kursi menteri. Bachtiar saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial. 

    Bachtiar dijatuhi hukuman satu tahun dan delapan bulan penjara serta denda Rp 50 juta pada 2011. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyetujui penunjukan langsung pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan kain sarung yang merugikan negara hingga Rp33,7 miliar. 

    Menteri era Megawati 

    Ada 4 menteri Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati Soekarnoputri yang terjerat korupsi. 1. Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. 

    Ia sebagai mantan menteri pertama yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama menjabat dari tahun 2001–2024, Rokhmin melakukan korupsi dana non-bujeter di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Negara rugi Rp 15 miliar akibat ulah Rokhmin. 

    Dia pun divonis penjara 7 tahun dan denda Rp 200 juta. Namun, dia melakukan sejumlah upaya hukum hingga akhirnya mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan PK tersebut. 

    MA mengurangi masa hukuman Rokhmin menjadi 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Setalah menjalani masa hukumannya, Rokhmin bebas bersyarat pada 25 November 2009. 

    2. Said Agil Husin Al Munawar, mantan Menteri Agama (Menag) periode 2001-2004 terjerat kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji. 

    Ia, terbukti bersalah, ia menerima uang sebesar Rp4,5 miliar. 

    3. Hari Sabarno, mantan menteri dalam negeri terseret kasus korupsi pengadaan mobil damkar. Pada tahun 2004-2005, dia terbukti terlibat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 22 wilayah di Indonesia yang didalangi Hengky Samuel Daud dan mengakibatkan negara rugi miliaran rupiah saat menjadi Mendagri 

    4. Achmad Sujudi, mantan Menteri Kesehatan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan juga di era kepemimpinan Presiden Megawati (periode 1999-2004) terjerat kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan.

    “Semua cerita pengadilan korupsi akan berubah? Korupsi di Indonesia hanya bisa diatasi munculnya Presiden benar negarawan, jujur dan berani menghukum mati para koruptor”.

  • Tudingan Antek Asing Berpotensi Adu Domba Rakyat, Idrus Marham Minta Hendropriyono Beber Dalang Kerusuhan Demonstrasi

    Tudingan Antek Asing Berpotensi Adu Domba Rakyat, Idrus Marham Minta Hendropriyono Beber Dalang Kerusuhan Demonstrasi

    FAJAR.CO.ID — Isu keterlibatan pihak luar dan antek asing pada demo anarkis dalam sepekan ini diembuskan mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono. Pernyataan ini dinilai rawan menimbulkan spekulasi, adu domba, dan perpecahan di tengah masyarakat.

    Beberapa pihak menyoroti pernyataan AM Hendropriyono terkait pihak asing yang mendalangi aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Kamis (28/8/2025). Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham.

    Idrum Marham menilai pernyataan Hendropriyono yang mengindikasikan adanya aktor pengendali dari luar negeri dengan jaringan di Indonesia tidak boleh berhenti hanya sebagai isu.

    Pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan itu mendesak
    Hendropriyono membuka identitas aktor di balik aksi demo berujung anarkis dan menelan korban jiwa. Insiden yang sangat memilukan dan tragis terjadi saat mobil Brimob menabrak dan melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan.

    Idrus menilai publik tidak boleh terjebak pada spekulasi akibat adanya isu pihak asing yang menjadi dalang aksi demonstrasi yang melibatkan “kaki tangan” di dalam negeri.

    “Kalau Pak Hendro bilang ada dalang, baik luar maupun dalam negeri, ya sebaiknya disampaikan ke publik siapa orangnya. Jangan dibiarkan masyarakat berspekulasi. Apalagi sudah ada korban jiwa. Ini menyangkut kepentingan bangsa,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/8/2025), dikutip dari laman Jawapos.com.

    Tidak hanya itu, Idrus mengingatkan, bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi upaya adu domba, baik oleh pihak eksternal maupun internal.

  • Golkar dukung penuh seluruh kebijakan pembangunan Presiden pada 2026

    Golkar dukung penuh seluruh kebijakan pembangunan Presiden pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Partai Golkar Idrus Marham menegaskan partainya mendukung penuh seluruh arah kebijakan pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dia menyampaikan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia meminta kepada seluruh keluarga besar Golkar untuk berada di garis terdepan dalam mengawal setiap program pemerintah.

    “Karena program-program ini langsung menyentuh kebutuhan rakyat,” ujar Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Idrus, dukungan Golkar bukan sekadar teknis, melainkan juga ideologis. Ia mengatakan program pembangunan ekonomi produktif harus selalu dibarengi dengan penguatan ideologi kebangsaan.

    Dia menilai masalah mendasar bangsa Indonesia saat ini merupakan masalah ideologi dan kesejahteraan. Untuk itu, sesuai arahan Bahlil, lanjut dia, keseluruhan program pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan ideologis dan kesejahteraan.

    Apabila ekonomi tumbuh tanpa fondasi ideologi Pancasila, dirinya mengkhawatirkan bangsa Indonesia akan kehilangan arah, sehingga Pancasila harus menjadi perekat dan pedoman dalam bernegara.

    Ia menekankan Partai Golkar berkomitmen mengintegrasikan program pemerintah dengan doktrin karya kekaryaan.

    “Doktrin Golkar adalah membangun karya nyata, dan itu sejalan dengan visi Presiden. Kami pastikan pembangunan ekonomi dan penguatan ideologi berjalan beriringan,” katanya.

    Idrus juga mengingatkan arahan Bahlil akan pentingnya menyiapkan generasi muda Indonesia agar unggul dalam keterampilan sekaligus kokoh dalam ideologi.

    Menurut dia, hanya dengan kombinasi tersebut, Indonesia bisa maju, adil, dan tetap bersatu.

    Di sisi lain, dia menilai sinyal stabilitas yang ditekankan Presiden sangat penting bagi dunia usaha. Dikatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tangguh dan responsif bukan hanya melindungi rakyat, melainkan juga memberi kepastian bagi pelaku usaha.

    “Ini harus terus kita dukung,” tutur Idrus.

    Idrus pun menyampaikan petunjuk Bahlil kepada Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (FPG DPR) agar mengajak seluruh kekuatan politik di parlemen untuk memberi dukungan serupa.

    Sebab, kata dia, hal itu tidak hanya soal pemerintah dan partai pendukung, tetapi soal masa depan bangsa, sehingga Golkar mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung langkah Presiden.

    Dengan dukungan penuh dari Partai Golkar, dirinya optimistis program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

    “Kami ingin memastikan denyut ekonomi produktif benar-benar terasa di seluruh pelosok negeri, tanpa meninggalkan satu pun warga negara,” ungkapnya menegaskan.

    Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan ekosistem bisnis produktif kini telah menjangkau desa dan kelurahan. Ia menyebut strategi pembangunan yang menitikberatkan pada kesejahteraan rakyat mulai menghasilkan dampak nyata di akar rumput.

    “Ekosistem bisnis yang produktif, denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir, saat ini sudah dirasakan sampai desa, kelurahan, hingga pelosok Indonesia,” ucap Prabowo.

    Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global. Selain itu, Prabowo turut mengingatkan pembentukan sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang, yang harus dimulai dari sekarang.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Gibran Bertemu Try Sutrisno, Golkar: Hilangkan Kecurigaan Politik

    Video: Gibran Bertemu Try Sutrisno, Golkar: Hilangkan Kecurigaan Politik

    Partai Golkar menyambut baik pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan Wapres ke-6 RI Try Sutrisno. Waketum Golkar, Idrus Marham menyebut pertemuan kedua tokoh tersebut dapat menghilangkan kecurigaan politik.

    Selain itu pertemuan antara Gibran dengan Try Sutrisno disebut sebagai silaturahmi politik. Idrus mendorong para tokoh bangsa untuk saling bertemu.

    Klik di sini untuk melihat video lainnya!

  • Kabinet Era Jokowi Berpeluang Cetak Rekor Terbanyak Terjerat Korupsi

    Kabinet Era Jokowi Berpeluang Cetak Rekor Terbanyak Terjerat Korupsi

    GELORA.CO -Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berpeluang besar mencetak rekor terkait menteri-menterinya yang terjerat kasus korupsi.

    Hal ini diungkap pegiat media sosial, Chusnul Chotimah melalui akun X pribadinya yang dikutip Rabu 13 Agustus 2025.

    “Apakah rekor @jokowi akan bertambah sbg presiden dgn menteri terbyk korupsi?” kata Chusnul Chotimah.

    Chusnul Chotimah berharap rekor negatif tersebut tidak ditiru menteri-menteri Presiden Prabowo Subianto.

    “Min @Gerindra bilangin ketummu yg seperti ini jgn ditiru ya,” sambung Chusnul Chotimah dengan emoji tersenyum.

    Saat ini, tercatat ada dua menteri era Jokowi yang tengah berurusan dengan aparat penegak hukum.

    Keduanya adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang terseret kasus kuota haji di KPK dan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Telnologi, Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi chromebook yang merugikan negara Rp1,98 triliun di Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Nadiem Makarim juga tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan penyimpangan proyek pengadaan layanan Google Cloud.

    Sebelumnya, sudah ada lima menteri era Jokowi yang masuk penjara gara-gara menggarong duit negara.

    Pertama, Syahrul Yasin Limpo Syahrul Yasin Limpo (SYL) merupakan salah satu nama yang pernah mengisi jabatan Menteri Pertanian (Mentan) sejak 23 Oktober 2019 hingga 6 Oktober 2023. 

    SYL telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada pertengahan 2023. Ia dijerat dengan pasal pemerasan, gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

    Kedua, Johnny Gerard Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika/Kominfo (sekarang bernama Komdigi) periode 2019-2023. 

    Politikus Nasdem ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. 

    Ketiga, Idrus Marham Idrus Marham selaku Menteri Sosial (Mensos) periode Januari-Agustus 2018. Idrus tersandung kasus korupsi kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1. 

    Keempat, Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) periode 2014-2019. Imam terjerat kasus suap dana hibah KONI.

    Kelima, Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2020. Edhy ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster pada November 2020.

    Keenam, Juliari Batubara selaku Menteri Sosial periode Oktober 2019 hingga Desember 2020. Ia terlibat korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.