Xcloud.id

Tag: Ida Mahmudah

  • Legislator dukung Pemprov DKI realisasikan konektivitas Ancol-JIS

    Legislator dukung Pemprov DKI realisasikan konektivitas Ancol-JIS

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meyakini dan mendukung inisiasi Gubernur DKI Pramono Anung untuk merealisasikan konektivitas antara Ancol dengan Jakarta International Stadium (JIS) guna mengatasi persoalan kemacetan hingga lahan parkir di JIS saat ada kegiatan besar.

    “Kalau ini terkoneksi, saya yakin bisa mengatasi persoalan kemacetan ketika ada kegiatan,” kata Ida di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, konektivitas tersebut akan menjadi implementasi nyata sport tourism di Jakarta karena Ancol sudah menjadi destinasi wisata unggulan dan JIS merupakan stadion megah di Jakarta.

    “Menuju kota global, saya berharap integrasi dua venue ini, wisata dan olahraga akan membuat Jakarta semakin memiliki daya tarik, termasuk dari dunia internasional,” ujarnya.

    Ida mengapresiasi Pramono Anung yang sudah merencanakan program konektivitas tersebut. Terlebih, JIS yang dibangun pada tahun 2019 dengan menelan anggaran Rp4,5 triliun menghadapi kendala persoalan daya tampung parkir kendaraan.

    “JIS berkapasitas 78 ribu orang. Ini perlu lebih didukung fasilitas yang memadai untuk aktivasi JIS semakin optimal,” katanya.

    Dia pun optimistis Pemprov DKI bisa merealisasikan konektivitas JIS dan Ancol karena memang menjadi kebutuhan, sehingga Ancol dan JIS akan semakin diminati masyarakat.

    “Kalau dari sisi pembiayaan, saya yakin mas Pram bisa mencari solusi terbaik. Kami di DPRD tentu juga sangat mendukung. Konektivitas Ancol-JIS ini tentu akan menjadi salah satu legacly Mas Pram-Bang Doel untuk Jakarta,” ujar Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator apresiasi Gubernur DKI selesaikan infrastruktur di Jakut

    Legislator apresiasi Gubernur DKI selesaikan infrastruktur di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Legislator Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah memberikan apresiasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang bergerak cepat menyelesaikan sejumlah persoalan infrastruktur di Jakarta Utara (Jakut).

    Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, dia mengatakan Pramono langsung merespons, bahkan meninjau secara langsung Jalan Inspeksi Kali Duri di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang memiliki ketinggian berbeda di dua lajur.

    “Sudah 11 tahun jalan itu tidak ada solusi. Tapi, saya optimistis Mas Pram (sapaan Pramono) dengan komitmennya bisa cepat menyelesaikan persoalan itu,” kata Ida.

    Dia menuturkan jika persoalan itu tidak segera diatasi, maka dapat membahayakan keselamatan masyarakat, khususnya pengendara.

    Selain Jalan Inspeksi Kali Duri, dia mengatakan persoalan infrastruktur mangkrak juga terjadi di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit yang berlokasi di Kecamatan Penjaringan.

    Kalau sudah difungsikan, sambung dia, maka jalan tersebut bisa tembus sampai ke pintu Tol Pluit di Jalan Pluit Selatan Raya.

    “Mas Pram punya keahlian untuk menyelesaikan persoalan itu dengan sumber pembiayaan atau anggaran yang pasti ada solusi terbaik. Kita serahkan sepenuhnya kepada Mas Pram,” ujar Ida.

    Dia menyebutkan solusi pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan dana kewajiban pengembang, dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan lainnya, yang memang dapat dimanfaatkan untuk membangun Jakarta.

    “Nilai APBD DKI yang ditetapkan sebesar Rp81,3 Triliun karena terjadi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), saya kira bisa dicarikan solusinya oleh Mas Pram dan tidak menjadi halangan untuk menuntaskan persoalan itu,” tutur Ida.

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan keberpihakan Pramono terhadap berbagai infrastruktur layanan publik dan wong cilik (rakyat kecil) tidak perlu diragukan.

    “Beliau tahu betul prinsip untuk pembangunan kesejahteraan dan kenyamanan warga. Memang ini luar biasa dan harus diapresiasi karena sudah berapa tahun ini harus terselesaikan, tapi sebelumnya kan ter-pending terus,” tambah Ida.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI Kaji Buat Flyover Atau Underpass di TB Simatupang, PDIP Ingatkan Hal Ini

    DKI Kaji Buat Flyover Atau Underpass di TB Simatupang, PDIP Ingatkan Hal Ini

    Jakarta –

    Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan mengalihfungsikan sebagian trotoar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Setalan, menjadi jalur kendaraan. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta F-PDIP Ida Mahmudah mengatakan kemacetan di TB Simatupang harus diatasi dengan sejumlah alternatif.

    “Memang Pemda berkewajiban mencarikan alternatif apabila jalan terlalu macet, untuk sementara ini memang trotoar kan kita tidak boleh digunakan kendaraan umum, tapi masih banyak motor yang mencuri (jalan),” kata Ida kepada wartawan, Senin (25/8/2025).

    Ida berharap masyarakat mendukung rencana Pemprov Jakarta ini. Dia mengatakan macet di Jalan TB Simatupang harus segera diatasi guna kenyamanan warga.

    “Karena ini satu alternatif mengurangi kemacetan, saya pikir tidak masalah dan mohon dukungan dari masyarakat sekitar agar ini bisa berjalan, agar kemacetan bisa terurai,” tutur dia.

    Ida menyebut trotoar yang akan dijadikan jalur kendaraan itu harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dia berharap adanya penyisaan bagian trotoar untuk pejalan kaki.

    “Saya lupa, trotoarnya berapa meter, kalau trotoarnya besar sekali tidak ada masalah. Kalau memang tiga meter tidak ada masalah walaupun disisakan sedikit untuk pejalan kaki kan memang masih ada pejalan kaki,” jelasnya.

    Minta Galian Segera Dirampungkan

    Ide juga menyoroti proyek galian yang menjadi biang kerok macet di TB Simatupang. Dia meminta agar kontraktor menambah personel agar pekerjaan bisa segera diselesaikan.

    “Pengalaman beberapa hari ini memang macet total karena faktor ada pembangunan galian. Harapannya kontraktor galian tersebut untuk menambah personelnya agar macetnya tidak berlarut-larut,” jelasnya.

    “Kenapa, karena memang ini harus dilaksanakan pekerjaannya, tapi juga untuk mengurangi kemacetan yang semakin parah, saya berhadap sebagai anggota DPRD Komisi D bahwa kontraktor menambah personal untuk mempercepat pembangunannya, jangan sampai pengurangan speknya, tapi personal ditambah agar pembangunan lebih cepat,” pungkasnya.

    Dukung Bangun Flyover, tapi…

    Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji pembangunan flyover atau underpass di percepatan besar Jalan TB Simatupang. Ida mendukung program itu sebagai langkah mengatasi kemacetan.

    “Kalau memang itu menjadi salah satu solusi, kenapa tidak. Tapi satu hal, pembangunan ini tambah macet sih, prinsip untuk mencari solusi atau menyelesaikan kemacetan di sekitar TB Simatupang memang harus dilakukan, tapi memang masyarakat harus siap kalau nanti dibangun itu tambah macet,” kata Ida.

    Ida mengatakan pembangunan flyover tentunya akan menyebabkan kemacetan. Sehingga, kata dia, warga harus bersabar selama pembangunan berlangsung.

    “Jadi memang harus mau berkorban kemacetan dulu, paling tidak setahun setengah sampai dua tahun, kalau ini menjadi solusi flyover atau underpass jadi salah satu solusi,” tutur dia.

    Selain itu, Ida mengingatkan agar pembangunan flyover dilakukan setelah proyek galian di Jalan TB Simatupang selesai. Sebab, kata dia, banyaknya proyek dalam satu waktu akan memperparah kemacetan.

    “Semoga proyek yang sekarang dilaksanakan mudah-mudahan tidak lama lagi selesai, jadi tidak dobel kemacetannya. Tapi kan itu masih… kalau anggaran tahun 2026 pelaksanaannya juga masih makan waktu beberapa bulan ke depan, sekarang masih bulan Agustus, jadi masih ada waktu,” tutur dia.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggunakan sebagian trotoar di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, untuk menambah lajur kendaraan guna mengurai kemacetan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasan dialihfungsikannya trotoar tersebut.

    “Sebagian trotoarnya yang sekarang ini memang nggak bisa digunakan secara baik bagi pejalan kaki, karena memang beberapa juga terpotong-potong,” kata Pramono di sela-sela di ITB Ultra Marathon di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (24/8).

    Pramono menjelaskan sebagian trotoar yang dijadikan jalan bakal dipakai sampai November mendatang. Setelah proyek galian selesai, Pramono akan memprioritaskan kembali pembangunan trotoar untuk pejalan kaki.

    “Untuk sampai dengan bulan November digunakan untuk menangani lalu lintas terlebih dahulu nanti akan kami kembalikan,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/idn)

  • Legislator DKI: Tak ada masalah patungan bangun “Giant Sea Wall”

    Legislator DKI: Tak ada masalah patungan bangun “Giant Sea Wall”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai tidak ada masalah bila Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta patungan dalam membangun mega proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall, yang terpenting banjir rob bisa tertangani dengan baik.

    “Warga ini membutuhkan penanganan serius terkait dengan banjir rob,” kata Ida di Jakarta, Jumat.

    Menurut Ida, ide Presiden Prabowo Subianto yang meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa harus disambut dengan baik karena tanggul itu nantinya akan melindungi warga pesisir Jakarta dari banjir rob yang selama ini terus mengancam.

    Untuk mekanisme patungan sendiri, lanjut dia, bisa dilakukan dengan pembagian persentase. APBD Jakarta mampu berapa persen dan APBN berapa persen.

    “Kalau memungkinkan ya tidak ada masalah menurut saya. Namanya ini membangun untuk DKI. Berapa persen pakai ABPD, berapa persen ABPN, menurut saya tidak ada masalah. Kan kita kerja sama dengan baik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).

    Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS.

    “Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” kata Presiden Prabowo seraya berkelakar, dalam sambutannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

    Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Pramono beberapa hari lalu, dan mengirim utusan untuk memastikan bahwa Pemprov DKI mendukung pembangunan mega proyek yang sudah direncanakan sejak 1995 itu.

    Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hadiri halal bihalal PDIP Jakarta, Pramono minta dikritik sekeras-kerasnya

    Hadiri halal bihalal PDIP Jakarta, Pramono minta dikritik sekeras-kerasnya

    Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP

    Hadiri halal bihalal PDIP Jakarta, Pramono minta dikritik sekeras-kerasnya
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 27 April 2025 – 22:28 WIB

    Elshinta.com – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel menghadiri acara halalbihalal dengan tema ‘Terimakasih Perjuangan Rakyat Jakarta’ di Jakarta Internasional Velodrome (JIV), Rawamangun, Jakarta Timur pada Minggu (27/4).

     

    Dalam sambutannya, Pramono meminta ribuan kader PDI Perjuangan untuk memberikan kritik masukan selama dirinya memimpin di Jakarta lima tahun ke depan. 

     

    Kritik agar disampaikan secara langsung maupun melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.

     

    “Kami mohon doanya. Kami mohon dukungannya. Kami mohon supportnya. Dan kami mohon kalau ada yang tidak sesuai. Di kritik sekeras-kerasnya. Bagi saya dan Bang Dul. Kritik adalah vitamin. Jangan ragu-ragu. Dan kalau ada apa-apa. Tolong disampaikan. Apakah langsung kepada saya dan Bang Doel atau melalui fraksi kita yang ada di DPRD Jakarta,” kata Pramono dalam sambutannya.

     

    Sementara itu, Rano mengatakan secara tegas bahwa dengan Pramono siap bekerja untuk membangun Jakarta lima tahun ke depan.

     

    “Perjuangan telah dimulai. Alhamdulillah tiga bulan saya bersama Pak Gub Ada di Balai kota dan insyaallah kita siap bekerja. Apakah anda mau bekerja? Mau bekerja? Siap bekerja?” ujar Rano.

     

    “Siap,” timpal ribuan kader PDIP.

     

    Sementara, Staf Khusus (Stafsus) Bidang Komunikasi Publik Gubernur Jakarta, Chico Hakim menyebutkan acara halalbihalal ini dalam rangka memperkuat sinergi, soliditas dalam menyikapi pemerintah di Jakarta lima tahun ke depan.

     

    “Ini hanya Halalbihalal internal PDI Perjuangan mempererat silahturahmi begitu selesai melewati masa kampanye, Alhamdulillah mas Pram dan Bang Doel diberi amanah warga Jakarta untuk memimpin yang kemudian belum sempat ada pertemuan dengan kader DPD PDIP DKI Jakarta suatu momentum silahturahmi yang harapannya untuk memperkuat sinergi, soliditas dalam rangka menyikapi jalannya pemerintahan di DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan untuk sama sama memberikan dukungan hingga kritikan,” ucap Chico.

     

    Sebagai informasi, hadir dalam acara tersebut di antaranya, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan; Darmadi Durianto; Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Adi Widaya alias Aming; Eks Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi; Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah; Agustina ‘Tina Toon’; Ida Mahmudah; Johnny Simanjuntak; dan lainnya.(ADP)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hadiri Halal Bihalal PDIP DKI, Pramono Minta Kader Tak Sungkan Kritik Pemerintahannya

    Hadiri Halal Bihalal PDIP DKI, Pramono Minta Kader Tak Sungkan Kritik Pemerintahannya

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta para kader PDIP untuk tak sungkan mengkritik pemerintahannya.

    Hal itu disampaikan Pram dalam sambutannya di acara halal bihalal yang digelar DPD PDIP DKI Jakarta.

    “Kami mohon doanya. Kami mohon dukungannya. Kami mohon supportnya. Dan kami mohon kalau ada yang tidak sesuai. Di kritik sekeras-kerasnya,” kata Pram di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025).

    Pram mengklaim bagi dirinya dan Rano Karno, kritik adalah vitamin 

    “Bagi saya dan Bang Doel. Kritik adalah vitamin. Jangan ragu-ragu. Dan kalau ada apa-apa. Tolong disampaikan.”

    “Apakah langsung kepada saya dan Bang Doel atau melalui fraksi kita yang ada di DPRD Jakarta,” ujarnya.

    “Selain Pram dan Rano, acara halal bihalal ini dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD DKI Jakarta diantaranya Hardiyanto Kenneth, Ima Mahdiah, Ida Mahmudah, Pantas Nainggolan dan sejumlah politisi PDIP lainnya.

    Termasuk Ketua DPD PDIP Jakarta, Ady Widjaja, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Putra Nababan dan Darmadi Durianto.

    Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Bidang Komunikasi Publik Gubernur Jakarta, Chico Hakim menyebut bahwa acara halalbihalal ini dalam rangka memperkuat sinergi dan soliditas dalam menyikapi pemerintah di Jakarta lima tahun ke depan.

    “Ini hanya halalbihalal internal PDI Perjuangan mempererat silahturahmi begitu selesai melewati masa kampanye.”

    “Alhamdulillah mas Pram dan Bang Doel diberi amanah warga Jakarta untuk memimpin yang kemudian belum sempat ada pertemuan dengan kader DPD PDIP DKI Jakarta,” kata Chico.

    (TribunJakarta)

  • Legislator DKI tolak rencana pembatasan waktu sewa rusun

    Legislator DKI tolak rencana pembatasan waktu sewa rusun

    Arsip foto – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah memberikan pandangannya pada rapat kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/5/2022). (ANTARA/Ricky Prayoga)

    Legislator DKI tolak rencana pembatasan waktu sewa rusun
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 09 Februari 2025 – 11:47 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menolak rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta memberlakukan pembatasan waktu sewa rumah susun (rusun).

    “Saya minta Dinas PRKP segera menyudahi kegaduhan yang ditimbulkan, kebijakan ini ngawur,” kata Ida dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

     Menurut dia, penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.

    “Kasihan rakyat kecil ini, baru menghela nafas usai masalah elpiji sekarang diresahkan lagi dengan batasan waktu sewa rusun,” katanya.

    Ida mengatakan, pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas PRKP, Kelik Indriyanto dan langsung dipublikasikan tersebut merupakan langkah yang gegabah. “Ini ujug-ujug, tidak ada angin tidak ada hujan,” katanya.

    Dia mendesak pernyataan Kelik Indriyanto dicabut. “Tolong jangan membuat kegaduhan. Saya minta pernyataan ini segera dicabut dulu agar penghuni rusun tahu dan bisa kembali bisa tenang menjalani kehidupan,” ujarnya.

    Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menegaskan, tidak ada jaminan mereka yang sudah menghuni rusun selama enam tahun sudah mapan ekonominya.

    “Sangat potensial meski sudah menghuni Rusun enam tahun mereka belum punya kemampuan membeli rumah. Sebab, mereka juga ada pengeluaran untuk membayar sewa setiap bulan,” kata dia.

    Ida berharap Dinas PRKP punya kepekaan sosial. Apalagi mereka mengetahui banyak penghuni rusun yang masih menunggak pembayaran sewa.

    “Mereka punya data ada tunggakan sewa rusun secara kumulatif mencapai Rp95,5 miliar. Harusnya ini menjadi gambaran bahwa perekonomian warga yang tinggal di rusun itu belum baik. Jangan Dinas PRKP tidak peka penderitaan rakyat,” katanya.

    Ida menilai jika kebijakan pembatasan waktu sewa Rusun dibatasi, maka akan membawa dampak negatif terhadap penataan kota yang sedang digencarkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Baru-baru ini dilakukan secara masif pemindahan warga kolong tol ke rusun. Kalau kebijakan pembatasan waktu sewa ini diterapkan, bukan mustahil mereka akan nekat lagi tinggal di kolong tol, bantaran kali dan lokasi lain yang bukan peruntukannya,” tegas Ida.

    Ia memastikan, kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno adalah untuk menyejahterakan warga Jakarta. Termasuk, mereka yang membutuhkan tempat tinggal layak.

    “Jelas menjadi program Mas Pram dan Bang Doel untuk kesejahteraan masyarakat. Ini juga menjadi salah satu arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar tidak ada rakyat Indonesia yang tinggal di kolong tol atau jembatan, ini menjadi perhatiannya Bu Megawati,” katanya.

    Ida menyarankan Dinas PRKP sebaiknya justru fokus pada pemberdayaan warga rusun, terutama bagi penghuni rusun yang menunggak sewa. Lakukan pendekatan secara manusiawi dan ditanya apa yang menjadi kendala tidak bisa membayar sewa.

    “Kalau ada yang menganggur, carikan pekerjaan, diikutkan pelatihan kerja atau berwirausaha supaya punya penghasilan yang baik,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah hadir memberikan solusi buat rakyat bukan memukul atau menghardik mereka yang tidak mampu.

    Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa yang saat ini sudah memasuki tahapan finalisasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) DKI Jakarta.

    Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto menjelaskan bahwa aturan pembatasan masa tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) memang dibutuhkan.

    “Ini sebagai upaya mendorong masyarakat mempunyai peningkatan hunian dari selaku penyewa menjadi pemilik hunian. Jadi, ada ‘housing carrier’ yang jelas (urutan pilihan dan transisi tempat tinggal),” kata Kelik saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/2).

    Pembatasan masa tinggal di rusunawa, kata dia, memang dibutuhkan karena rusunawa merupakan tempat inkubasi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial.

    Setelah penghasilannya melewati batas maksimal pendapatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) 1 Tahun 2024, maka penghuni tersebut sudah tidak dapat lagi menempati rusunawa yang dikelola DPRKP.

    Untuk meringankan masyarakat agar memiliki hunian, DPRKP juga menyalurkan dana KPR berupa penyaluran Fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah dengan bunga 5 persen dan masa tenor sampai 20 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sumber : Antara

  • Gaduh Soal Sewa Rusun, DPRD Jakarta Desak Dinas PRKP Cabut Kebijakan Megapolitan 9 Februari 2025

    Gaduh Soal Sewa Rusun, DPRD Jakarta Desak Dinas PRKP Cabut Kebijakan Megapolitan 9 Februari 2025

    Gaduh Soal Sewa Rusun, DPRD Jakarta Desak Dinas PRKP Cabut Kebijakan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi D DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Ida Mahmudah, mengkritik kebijakan pembatasan masa sewa rumah susun (Rusun) di Jakarta yang baru-baru ini diumumkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).
    Wakil rakyat dari komisi yang membidangi dinas tersebut menilai kebijakan itu tidak tepat dan justru memberatkan masyarakat kecil.
    “Saya minta Dinas PRKP segera menghentikan kegaduhan ini. Kebijakan ini ngawur. Rakyat kecil baru saja menghadapi masalah kenaikan harga LPG, sekarang harus khawatir dengan batas waktu sewa Rusun,” ujar Ida dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).
    Ida juga menyoroti kurangnya sosialisasi terkait kebijakan ini sehingga menimbulkan keresahan di kalangan penghuni Rusun.
    Ia meminta agar pemerintah mencabut pernyataan untuk sementara dan melakukan publikasi ulang dengan pendekatan yang lebih baik.
    “Jangan membuat masyarakat resah. Saya minta pernyataan ini dicabut dulu, kemudian dipublikasikan ulang agar penghuni Rusun bisa tenang,” tegas Ida.
    Ia pun menekankan, banyak penghuni Rusun yang belum mampu membeli rumah sendiri dan tetap harus membayar sewa setiap bulan, di samping memenuhi kebutuhan hidup lainnya.
    “Kalau mereka punya tunggakan sebesar itu, berarti mereka belum sejahtera. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat mereka kembali tinggal di kolong tol atau bantaran kali,” ungkapnya.
    Ia juga mengingatkan bahwa kesejahteraan warga adalah prioritas bagi Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
    “Kalau ada yang menganggur, berikan pelatihan kerja atau bantu mereka membuka usaha. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan justru menekan mereka yang sedang kesulitan,” kata Ida.
    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) berencana membatasi masa sewa hunian di rusun.
    Sekretaris DPRKP Jakarta, Meli Budiastuti menyatakan, peraturan ini tengah dirumuskan dalam usulan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111 Tahun 2014.
    “Pergub sudah hampir final, sudah ada di Biro Hukum. Orang tinggal di rusun itu bukan untuk selamanya. Bukan untuk warisan juga, tidak bisa diturunkan,” ujar Meli saat dikonfirmasi, Kamis (6/2/2025).
    Berdasarkan rencana ini, penghuni terprogram hanya dapat menyewa selama maksimal 10 tahun dengan skema lima kali perpanjangan.
    Sedangkan penghuni umum hanya dapat menyewa selama enam tahun dengan skema tiga kali perpanjangan.
    DPRKP beralasan kebijakan ini disebut untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tadinya terbiasa menyewa rumah dapat memiliki hunian.
    Ke depan, DPRKP akan menyalurkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui fasilitas pembiayaan pemilikan rumah.
    Program ini menawarkan bunga tetap lima persen dengan tenor hingga 20 tahun bagi MBR yang memenuhi syarat.
    Adapun rusunawa hanya diperuntukkan bagi warga dengan keterbatasan finansial.
    Jika penghasilan penghuni melebihi batas maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, mereka tidak lagi diperbolehkan tinggal di rusunawa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Jakarta tetapkan pasangan Pramono-Rano raih 50,07 persen suara unggul dari pasangan lainnya

    KPU Jakarta tetapkan pasangan Pramono-Rano raih 50,07 persen suara unggul dari pasangan lainnya

    Minggu, 8 Desember 2024 18:24 WIB

    Seorang peserta mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu (8/12/2024). Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen, disusul pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dengan dengan 1.718.160 suara atau 39,40 persen, dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana yang meraih 459.230 suara atau 10,53 persen. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Spt.

    Peserta melihat layar monitor yang menampilkan hasil persentase penghitungan suara saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu (8/12/2024). Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen, disusul pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dengan dengan 1.718.160 suara atau 39,40 persen, dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana yang meraih 459.230 suara atau 10,53 persen. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Spt.

    Ketua KPUD DKI Jakarta Wahyu Dinata (kanan) memberikan berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil PIlgub DKI Jakarta 2024 kepada tim saksi pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno yang diwakili Ida Mahmudah (tengah) di Jakarta, Minggu (8/12/2024). Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) unggul dengan perolehan 2.183.239 suara atau 50,07 persen, disusul pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dengan dengan 1.718.160 suara atau 39,40 persen, dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardhana yang meraih 459.230 suara atau 10,53 persen. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Spt.

  • Memilih Pembangunan Trotoar dan Mengabaikan Penanganan Banjir

    Memilih Pembangunan Trotoar dan Mengabaikan Penanganan Banjir

    JAKARTA – Penggencaran pembangunan trotoar Pemprov Jakarta menuai kritikan oleh DPRD. Anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang diajukan Dinas Bina Marga Jakarta dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 dianggap terlalu besar oleh anggota dewan.

    Dalam rapat pembahasan anggaran di Komisi D DPRD DKI, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengefisiensi pagu anggaran pembangunan trotoar. Sebab, anggaran trotoar itu memakan porsi 35 persen dari total rencana kerja Dinas Bina Marga. 

    “Ini anggaran yang memang lumayan banyak. Sedangkan di dinas itu anggaran totalnya hanya 3 T sekian. Berarti kalo digabung sama sudin berarti kan luar biasa banyak,” kata Ida di Gedung DPRD Jakarta, Senin, 11 November.

    Ida menambahkan, anggaran ini harus mengacu dengan skala prioritas dalam perencanaan. Menurutnya, Pemprov Jakarta mestinya memprioritaskan perbaikan waduk dan aliran sunga untuk penampungan air hujan agar meminimalisir potensi banjir.

    “Yang sifatnya masih bisa beberapa bulan ini harusnya digenjot ke sana. Aliran air ke sungai harus segera diselesaikan. Macet, banjir, ini kan harus segera diselesaikan. Tapi kalau saya melihat konsentrasinya justru di anggaran ini yang lumayan besar, di trotoar, sama di penataan RW,” ucap Ida.

    Ida juga menyayangkan rendahnya anggaran penanganan banjir yang diajukan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI dalam draf KUA-PPAS tahun 2020 ini.  Dari total anggaran untuk Dinas SDA sebesar Rp3,9 triliun, Rp1 triliun dialokasikan untuk penanganan banjir.

    Rp1 triliun anggaran penanggulangan banjir yang dialokasikan tahun depan, Rp 600 miliar di antaranya dialokasikan pembebasan lahan waduk dan kali. Anggaran pembebasan lahan tahun depan ini, kata dia, bakal dimanfaatkan untuk membebaskan lahan yang tahun lalu ditunda karena adanya efisiensi anggaran.

    Belum lagi, anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendali banjir tahun 2019 dipangkas sebesar Rp500 miliar menjadi Rp350 miliar. Pemangkasan dilakukan karena adanya defisit anggaran dari Pemprov Jakarta.

    “Tahun ini [anggarannya] terlihat sangat sedikit. kelihatannya Gubernur enggak serius menangani banjir,” katanya. 

    Anies membantah

    Gubernur DKI Anies Baswedan membantah Pemprov Jakarta tak memprioritaskan masalah banjir dan memilih fokus pembangunan trotoar.

    “Ada anggaran yang harus dikerjakan tahun ini [pembangunan trotoar]. Ada yang dikerjakan rutin [penanganan banjir]. Jadi sesungguhnya semuanya kita lakukan,” ucap Anies. 

    Kata dia, sampai saat ini Pemprov Jakarta masih melakukan pengerukan tanah sejumlah waduk untuk menampung air dengan volume yang lebih banyak.

    “Kalau yang namanya banjir, pada akhirnya itu adalah soal curah hujan juga. Jadi usaha yang kita lakukan adalah ikhtiar manusianya,” kata dia. 

    Lagipula, pandangan Anies, pembangunan trotoar secara masif diharapkan mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengganti dengan kendaraan umum, sepeda, hingga berjalan kaki.