Xcloud.id

Tag: Ida Fauziah

  • Stafsus Eks Menaker Ida Fauziah Diduga Tahu soal Aliran Dana Hasil Pemerasan TKA Nasional 10 Juni 2025

    Stafsus Eks Menaker Ida Fauziah Diduga Tahu soal Aliran Dana Hasil Pemerasan TKA Nasional 10 Juni 2025

    Stafsus Eks Menaker Ida Fauziah Diduga Tahu soal Aliran Dana Hasil Pemerasan TKA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) menduga dua Staf Khusus (Stafsus) eks Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo, mengetahui aliran dana hasil pemerasan pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
    Hal tersebut didalami KPK saat memeriksa keduanya sebagai saksi kasus pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Kemenaker di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    “Saksi 1 (Caswiyono Rusydie Cakrawangsa) dan 2 (Risharyudi Triwibowo) didalami terkait tugas dan fungsinya, pengetahuan mereka terkait dengan pemerasan terhadap TKA dan pengetahuan mereka atas aliran dana dari hasil pemerasan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa.
    Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Kamis (5/6/2025).
    “Harus saya sampaikan bahwa per tanggal 19 Mei 2025, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka terkait dengan tindak pidana
    korupsi
    yang saya sebutkan tadi di atas,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
    Kedelapan tersangka adalah Suhartono (SH) selaku eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK); Haryanto (HY) selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025.
    Kemudian Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019; Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayaan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA; Gatot Widiartono (GTW) selaku Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), Alfa Eshad (ALF) selaku staf.
    KPK mengatakan, para tersangka telah menerima uang hasil pemerasan sebesar Rp 53,7 miliar dari para pemohon izin RPTKA selama periode 2019-2024.
    Budi merinci uang yang diterima para tersangka di antaranya, Suhartono (Rp 460 juta), Haryanto (Rp 18 miliar), Wisnu Pramono (Rp 580 juta), Devi Angraeni (Rp 2,3 miliar), Gatot Widiartono (Rp 6,3 miliar), Putri Citra Wahyoe (Rp 13,9 miliar), Alfa Eshad (Rp 1,8 miliar), dan Jamal Shodiqin (Rp 1,1 miliar).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Tersangka Korupsi Kemnaker, Eks Dirjen Sebut Pengurusan Izin TKA Libatkan Pihak Imigrasi

    Jadi Tersangka Korupsi Kemnaker, Eks Dirjen Sebut Pengurusan Izin TKA Libatkan Pihak Imigrasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) Suhartono menyebut pengurusan perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) melibatkan banyak instansi, termasuk imigrasi. 

    Hal itu disampaikan oleh Suhartono usai diperiksa oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap agen TKA di lingkungan Kemnaker, Senin (2/6/2025). 

    Suhartono menyebut, Kemnaker hanya memiliki kewenangan terkait dengan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA. Namun, otoritas lain seperti Imigrasi turut mengeluarkan izin terkait dengan pekerja migran dari luar Indonesia. 

    “Iya, iya [ada izin dari Imigrasi]. Kita hanya melibatkan untuk izin RPTKA-nya saja,” katanya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/6/2025). 

    Adapun Suhartono mengaku tidak mengetahui apabila sudah ada koordinasi antara Imigrasi dan Kemnaker terkait dengan pengurusan izin TKA itu. 

    Dia menyebut proses teknis pengurusan izin TKA tidak diketahui olehnya, namun hanya dalam tataran direktur sampai ke bawah. 

    “Nanti coba tanyakan ke direktur saja secara teknisnya. Kalau nonteknis kan banyak nanti,” ungkapnya. 

    Adapun Suhartono enggan menjawab pertanyaan soal dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh internal Kemnaker terhadap agen TKA, yang saat ini diusut oleh KPK. Dia meminta agar pertanyaan soal substansi perkara ditanyakan kepada KPK. 

    Akan tetapi, Suhartono mengamini penyidik sempat memintai konfirmasi darinya atas penggeledahan yang sudah dilakukan. 

    Menurut pria itu, proses pengurusan izin TKA secara teknis tidak bergulir sampai ke tingkat atas, meski laporan perkembangannya tetap disampaikan kepada pimpinan tinggi kementerian, salah satunya menteri. 

    Untuk diketahui, Suhartono menjabat Dirjen Binapenta dan PKK saat menteri sebelumnya menjabat, yakni Ida Fauziah. Dia mengakui bahwa proses pengurusan izin TKA pasti akan dilaporkan hingga ke menteri. 

    “Setiap rapim biasanya ada pertemuan dan sebagainya, ini kan laporan pasti kan ada satu laporan ini kan, kepada atasan, saya minta pertanggungjawaban kepada teman-teman di bawah juga,” paparnya. 

    Adapun KPK telah menetapkan delapan orang tersangka pada kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Suhartono dan mantan Dirjen Binapenta dan PKK 2024–2025, Haryanto termasuk pihak tersangka. 

    Sejauh ini, lembaga antirasuah telah menelusuri nilai pemerasan yang dikumpulkan para tersangka dari para agen TKA mencapai Rp53 miliar. Angka itu diduga bisa bertambah sejalan dengan proses penyidikan. 

  • Diperiksa KPK, Eks Dirjen Kemnaker Ngaku Tak Tahu Perizinan TKA

    Diperiksa KPK, Eks Dirjen Kemnaker Ngaku Tak Tahu Perizinan TKA

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker) terkait dengan kasus dugaan pemerasan agen Tenaga Kerja Asing (TKA), Senin (2/6/2025). 

    Dua orang bekas Dirjen Binapenta dan PKK yang sudah dicopot itu adalah Suhartono dan Haryanto. Suhartono menjabat pada periode 2020–2023, sedangkan Haryanto menjabat 2024–2024 dan sebelumnya juga pernah menjabat Direktur PPTKA Kemnaker. 

    Usai menjalani pemeriksaan KP, Suhartono sempat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan. Dia diketahui menjalani pemeriksaan sekitar dua jam lamanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. 

    “Biasa pemeriksaan, udah ada komunikasi, udah selesai,” ujarnya kepada wartawan saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Bekas pejabat eselon I Kemnaker itu mengaku hanya mendapatkan sekitar delapan pertanyaan dari penyidik KPK. Saat ditanya mengenai proses pengurusan perizinan TKA, dia enggan memerinci lebih lanjut. 

    Suhartono lalu menyebut proses teknis pengurusan izin TKA lebih diketahui oleh  pejabat setingkat direktur, bukan sampai direktur jenderal (dirjen). 

    Dia juga mengatakan bahwa pengurusan izin TKA tidak hanya melibatkan Kemnaker saja, namun lebih dari satu instansi. 

    “Prosesnya ada. Prosesnya ada, nanti ada beberapa instansi. Kan ini prosesnya panjang. Nanti dengan pak direktur. Secara teknisnya dia lebih tahu. Kalau teknis, ini kan teknis banget ini,” katanya. 

    Adapun, Suhartono enggan menjawab pertanyaan soal dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh internal Kemnaker terhadap agen TKA, yang saat ini diusut oleh KPK. Dia meminta agar pertanyaan soal substansi perkara ditanyakan kepada KPK. 

    Akan tetapi, Suhartono mengamini penyidik sempat memintai konfirmasi darinya atas penggeledahan yang sudah dilakukan. 

    Menurut pria itu, proses pengurusan izin TKA secara teknis tidak bergulir sampai ke tingkat atas. Namun, laporan perkembangannya tetap disampaikan kepada pimpinan tinggi kementerian, salah satunya menteri. 

    Untuk diketahui, Suhartono menjabat Dirjen Binapenta dan PKK saat menteri sebelumnya menjabat, yakni Ida Fauziah. Dia mengakui bahwa proses pengurusan izin TKA pasti akan dilaporkan hingga ke menteri. 

    “Setiap rapim biasanya ada pertemuan dan sebagainya, ini kan laporan pasti kan ada satu laporan ini kan, kepada atasan, saya minta pertanggungjawaban kepada teman-teman di bawah juga,” paparnya. 

    KPK telah menetapkan delapan orang tersangka pada kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Suhartono dan Haryanto termasuk pihak tersangka. 

    Sejauh ini, lembaga antirasuah telah menelusuri nilai pemerasan yang dikumpulkan para tersangka dari para agen TKA mencapai Rp53 miliar. Angka itu diduga bisa bertambah sejalan dengan proses penyidikan. 

  • DPR Bakal Lanjut Bahas Aturan Perlindungan buat Ojol

    DPR Bakal Lanjut Bahas Aturan Perlindungan buat Ojol

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) mendorong agar pembahasan tentang aturan perlindungan pengemudi ojek online (ojol) diteruskan kembali. Diketahui, aturan perlindungan ojol sebelumnya sempat digodog Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah yang ditargetkan bakal diundangkan akhir tahun 2024.

    Namun begitu, aturan tersebut belum juga berlaku dan rampung hingga saat ini. Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, pertemuan bersama Koalisi Ojol Nasional (KON) yang digelar hari ini akan direkomendasikan ke masing-masing komisi terkait untuk melanjutkan pembahasan peraturan perlindungan ojol yang telah disusun sebelumnya.

    Pada rumusan peraturan perlindungan ojol yang baru, kata Netty, akan disesuaikan dengan perspektif Kementerian Komujikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    “Ya melanjutkan yang kemarin dan kemudian mensinkronisasi dari perspektif Komdigi, perspektif Kemenhub, juga perspektif Kemnaker,” kata Netty kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Netty mengatakan, BAM DPR akan melanjutkan focus group discussion (FDG) bersama asosiasi ojol lainnya untuk menampung aspirasi ihwal peraturan perlindungan ojol. FGD tersebut akan dilakukan pada tanggal 12 Mei mendatang.

    Netty menjelaskan, regulasi perlindungan ojol mesti merangkum semua kepentingan, baik pengemudi maupun pihak aplikator. Sementara pada penyusunan regulasi sebelumnya, ia menilai masih bersifat sektoral.

    “Jadi kenapa kemudian kita perlu berhati-hati, jangan sampai seperti undang-undang lah ya, selesainya cepat tapi cepat juga di-GR gitu. Nah kita nggak ingin nanti regulasi yang berdampak jangka panjang, ya itu juga tambal sulam gitu, ada loophole-nya, ada banyak bolong-bolongnya. Kita ingin dari FGD ini masih berlanjut dengan Kementerian, karena Kementerian juga sudah melakukan kajian,” tutupnya.

    Untuk diketahui, Kemenaker periode 2019-2024 sempat menyusun aturan perlindungan ojol yang ditargetkan rampung akhir tahun 2024. Terdapat beberapa poin penting yang diakomodir dalam regulasi tersebut.

    Pertama, definisi tenaga kerja luar hubungan kerja berbasis aplikasi. Kedua, hak dan kewajiban perjanjian di luar hubungan kerja. Keempat, pengaturan waktu kerja dan istirahat. Kelima, jaminan sosial.

    Keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Ketujuh, kesejahteraan. Kedelapan, penyelesaian perselisihan antar aplikator dan mitra.

    “Penandatanganan dan pengundangan permen dalam berita negara yang direncanakan pada Desember 2024,” kata Ida dikutip dari CNNIndonesia, Senin (20/5/2024).

    (kil/kil)

  • Mangut Lele Mbah Marto, Kuliner Legendaris Langganan Menteri dan Artis Yogyakarta 6 November 2024

    Mangut Lele Mbah Marto, Kuliner Legendaris Langganan Menteri dan Artis Yogyakarta 6 November 2024

    Mangut Lele Mbah Marto, Kuliner Legendaris Langganan Menteri dan Artis
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Kuliner legendaris
    mangut lele
    Mbok Marto Ijoyo asal
    Bantul
    , Daerah Istimewa
    Yogyakarta
    (DIY) memiliki pelanggan dari berbagai lapisan masyarakat.
    Bahkan, terdapat nama-nama menteri hingga seniman pernah menyantap
    Mangut Lele
    Mbok Marto Ijoyo.
    “Kalau yang pernah ke sini dari levelnya menteri (mantan menteri luar negeri) itu bu Retno Marsudi, kemudian ibu Ida Fauziah, tiga kali beliau. Terus menteri kelautan, yang tidak terfoto itu banyak sekali. Bu Sri Mulyani juga itu tidak terfoto,” kata anak ke lima Mbok Marto Ijoyo Poniman, Rabu (6/11/2024).
    Poniman mengatakan tidak hanya dari kalangan menteri saja yang jadi pelanggan
    mangut lele Mbok Marto
    Ijoyo, tetapi juga dari kalangan militer.
    “Kalau kalangan militer bapak Irjen Krisna Mukti itu tiga kali, terus Dedi Prasetyo sama Brigjen Edi,” kata dia.
    Dia menambahkan mangut lele Mbok Marto Ijoyo sempat mendapatkan pesanan dari Kapolri beberapa waktu lalu.
    “Kalau Kapolri itu ya belum ada satu bulan lah, itu pas ada rapat itu ambil tempat kita, diambil jam 4 pagi. Dikirim ke Jakarta, banyak sekali yang datang. Artis-artis juga, Chef Renata, Atta Halilintar. Nggak bisa hitung kalau artis-artis,” kata dia.
    Rencananya Mbok Marto Ijoyo akan dimakamkan di TPU yang berjarak 2 meter dari rumah.
    “Kita mau tutup sampai tujuh hari. Kalau Tahlilan kita tiga hari, tapi suasana duka kita tujuh hari,” ucap dia.
    Dunia kuliner Yogyakarta berduka. Pemilik warung
    Mangut Lele Mbok Marto
    Ijoyo berpulang.
    Mangut Lele racikan Mbok Marto Ijoyo kini dikenal di seluruh Indonesia. Mangut Lele Mbok Marto sudah dinikmati berbagai kalangan mulai dari tokoh nasional hingga artis nasional.
    Pawon atau dapur yang biasanya sibuk sejak pagi hari, hari ini sepi. Pawon yang biasanya untuk memasak Mangut Lele pagi ini dalam keadaan gelap, tak ada kesibukan.
    Kesibukan yang biasanya di pawon berganti di halaman rumah Mbok Marto Ijoyo. Beberapa tenda sudah berdiri, berjejer pula kursi plastik berwarna biru yang disediakan untuk pelayat.
    Masyarakat sekitar warung berbondong-bondong silih berganti melayat Mbok Marto. Mengenakan busana serba hitam, beberapa dari mereka menahan tangis.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PeaceSantren di PPBU Tambakberas Jombang, Gus Aam Sampaikan Pesan Mbah Wahab

    PeaceSantren di PPBU Tambakberas Jombang, Gus Aam Sampaikan Pesan Mbah Wahab

    Jombang (beritajatim.com) – Lapangan Untung Surapati PPBU (Pondok Pesantren Bahrul Ulum) Tambakberas Jombang dipadati santri, Rabu (20/3/2024) sore. Mereka menghadiri acara PeaceSantren yang digelar oleh Kementerian Agama (Kemenag).

    Santri sangat antusias. Karena acara tersebut menampil dua grup band yang legendaris. Yakni, Padi Reborn dan Gigi. Dua kelompok musik era 1990-an ini menyuguhkan lagu-lagu andalan mereka. Ribuan santri berdesakan untuk berada di barisan depan.

    Padi Reborntampil perdana. Lengkingan suara Fadli dan betotan gitar Piyu masih mampu membius penggemarnya. Lagu Mahadewi, harmoni, menjadi andalan Padi. Karuan saja, lapangan Tambakberas berubah menjadi koor raksasa. Seluruh hadirian ikut bernyanyi. Lebih dari empat lagu disuguhkan oleh Padi.

    Acara jeda sebentar. Diisi dengan dialog. Hadir ke atas panggung Grup Band Gigi yang didampingi oleh pengasuh PPBU Tambakberas Jombang KH Salahul Aam Notobuono atau Gus Aam. Mantan Ketua PC GP Ansor Jombang ini menceritakan sejarah singkat pesantren Tambakberas.

    “Pesantren ini didirikan pada 1825 atau seputar Perang Diponegoro. Alhamdulillah sampai hari ini pesantren Tambakberas masih berdiri. Sudah banyak tokoh yang lahir dari pesantren ini. Ada Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ida Fauziah, dan alumnus lainnya,” ujar Gus Aam.

    Dalam kesempatan itu, Gus Aam juga menyampaikan pesan damai untuk santri dan seluruh yang hadir memadati lapangan Untung Surapati. Hal serupa juga disampaikan oleh personel Gigi. Ada Arman Maulana, Thomas, Dewa Bujana.

    Dewa mengungkapkan rasa takjubnya kepada kalangan pesantren yang selama ini sangat mengendepankan toleransi. Pada kesempatan tersebut para santri melakukan dialog interaktif dengan Gigi. Mereka bertanya tentang banyak hal.

    Gus Aam menyampaikan pesan dari pendiri NU Kiai Wahab Chasbullah. Yakni, senjata yang paling ampuh dan paling sempurna adalah persatuan. Nah, Ramadhan menurut Gus Aam adalah momentum paling tepat untuk meredakan ketegangan setelah masyarakat terlibat saling dukung dalam Pemilu dan Pilpres.

    “Mari menyejukkan bangsa dengan Ramadhan. Harapan besar kami agar bangsa ini segera bangkit dan membangun. Sudahlah, tidak ada lagi perbedaan. Apalagi sampai ada kekerasan. Kita sudah waktunya membangun,” kata Gus Aam.

    Dirjen Pendidikan Islam Ali Ramdhani menyampaikan pihaknya terus menggaungkan pesan perdamaian dan semangat persaudaraan bersama ribuan santri. Oleh karena itu, PeaceSantren digelar dalam rupa Roadshow ‘Ngabuburit Ramadan 1445 H’ yang diselenggarakan secara bergiliran di lima kota di pulau Jawa.

    “Hari pertama di Jakarta, kedua di Jombang Jawa Tiumur ini. Kemudian berlanjut ke Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta. Pemilihan tuan rumah berdasarkan pada kota-kota yang sangat kental akan budaya pesantren, termasuk tradisi selama Ramadhan,” pungkasnya. [suf]