Tag: Ibu Tien Soeharto

  • Momen Keluarga Cendana Gelar Syukuran Usai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Momen Keluarga Cendana Gelar Syukuran Usai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Momen Keluarga Cendana Gelar Syukuran Usai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-2 RI Soeharto resmi mendapat gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 10 November 2025.
    Merespons penganugerahan ini, anak-anak serta cucu dari pasangan Soeharto dan Siti Hartinah atau Ibu Tien menggelar acara syukuran.
    Momen
    syukuran keluarga Soeharto
    ini turut diunggah di Instagram milik Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, anak ke-4 Soeharto dan Ibu Tien.

    Jkt, 10 Nov 2025. Lengkap kami 6 orang putra/putri dan cucu alm Pak Harto dan Ibu Tien berkumpul dlm acara Syukuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional utk Ayahanda tct Bpk Jenderal Besar HM Soeharto. Alfatihah…
    ,” tulis Titiek dalam narasi Instagram
    @titieksoeharto
    .
    Dilihat dari akun Instagram-nya, Titiek mengunggah beberapa foto kebersamaan keluarga Soeharto dalam acara syukuran pada dua hari lalu.
    Sebanyak 19 foto ditampilkan di Instagram, di antaranya foto Titiek bersama lima saudara kandungnya dan para tamu undangan.
    Ada foto mereka berdiri dengan pigura foto ayahnya beserta piagam dan sejumlah penghargaan.
    Selain itu, ada juga foto anak sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau akrab dipanggil Tutut, sedang memotong tumpeng nasi kuning.
    Diketahui, Soeharto dan Ibu Tien memiliki enam anak, yakni Siti Hardijanti Rukmana, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih.
    Cucu-cucu dari Presiden ke-2 RI juga turut hadir memeriahkan acara, termasuk Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo.
    Dalam acara syukuran ini, sejumlah tamu undangan turut hadir dan berfoto bersama keluarga Soeharto.
    Beberapa tamu itu, antara lain  Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trengono.
    Sebagai informasi, Soeharto menjadi satu dari 10 tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (10/11/2025).
    Penganugerahan itu diberikan langsung kepada ahli warisnya yang hadir di Istana, yakni Bambang Trihatmodjo dan Siti Hardijanti Rukmana.
    Berdasarkan pemaparan, Soeharto dikategorikan sebagai pahlawan bidang perjuangan karena perjuangannya menonjol sejak masa kemerdekaan.
    “Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata Jepang, Kota Baru 1945,” sebut narator saat Prabowo memberikan tanda gelar kepada ahli waris yang menerima.
    Pengaungerahan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto ini menuai kritik keras dari publik.
    Sejumlah pihak menilai Soeharto tak layak mendapat gelar pahlawan karena rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama 32 tahun masa kepresidenan Soeharto.
    Merespons kritik publik tersebut, Tutut menilai perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. “Masyarakat Indonesia kan macam-macam ya, ada yang pro, ada yang kontra, itu wajar-wajar saja,” kata Tutut, dikutip dari tayangan
    Kompas TV
    , Senin pekan lalu.
    “Yang penting kita melihat apa yang dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat. Itu semua kan untuk masyarakat Indonesia,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kaesang ziarah ke makam Soeharto dan Ibu Tien

    Kaesang ziarah ke makam Soeharto dan Ibu Tien

    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berziarah dan menabur bunga di makam Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan istri Presiden kedua RI, Siti Hartinah, yang akrab dikenal sebagai Ibu Tien Soeharto, Sabtu malam (23/8/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

    Kaesang ziarah ke makam Soeharto dan Ibu Tien
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berziarah dan menabur bunga di makam Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dan istri Presiden kedua RI, Siti Hartinah, yang akrab dikenal sebagai Ibu Tien Soeharto, di Astana Giri Bangun, Karanganyar Jawa Tengah, Sabtu malam.

    Ziarah tersebut juga bertepatan dengan hari lahir almarhumah Ibu Tien Soeharto, yang lahir pada 23 Agustus 1923 dan tutup usia pada 28 April 1996.

    “Alhamdulillah rangkaian acara nyekar ke seluruh presiden yang sudah wafat, sudah terselesaikan malam ini. Di malam yang terakhir kami alhamdulillah berkesempatan untuk nyekar di Astana Giri Bangun untuk menyekar Presiden Kedua Republik Indonesia dan alhamdulillah semuanya lancar,” kata Kaesang di Astana Giri Bangun, Sabtu malam.

    Kaesang mengenang Pak Harto, sapaan akrab Soeharto, sebagai Bapak Pembangunan yang banyak membangun infrastruktur yang hingga hari ini masih berdiri kokoh menopang berbagai sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

    “Presiden Kedua ini adalah bapak pembangunan Indonesia, banyak fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun oleh beliau,” ujarnya.

    Putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula Pak Harto, yang tidak luput dari kesalahan semasa hidupnya. Meski demikian tidak bisa dipungkiri jasa Soeharto masih bisa dirasakan hingga saat ini. Ia pun mengutip falsafah Jawa mikul duwur mendem jero yang mempunyai makna menjunjung tinggi kebaikan orang lain, sambil memendam dalam-dalam kekurangan orang lain.

    “Ada satu quote yang menurut saya baik juga untuk kita ilhami yaitu mikul duwur mendem jero. Kalau ada kebaikan ya kita tinggikan, tapi kalau ada keburukan ya kita tanam baik-baik. Kenapa? Mau bagaimana pun manusia itu bukan makhluk yang sempurna, pasti punya kesalahan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia tetap harus menghormati seluruh presiden yang sudah berjasa untuk republik ini,” tuturnya.

    Kaesang mengawali rangkaian ziarah ke makam para presiden RI dengan berziarah ke makam Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Jumat (22/8) pagi. Selain ke makam Habibie, di TMP Kalibata Kaesang juga berziarah dan menggelar tabur bunga di makan mantan Ketua MPR Taufik Kiemas dan Kristiani Herrawati atau yang lebih dikenal dengan nama Ani Yudhoyono.

    Kemudian Perdana Menteri Pertama RI Sutan Sjahrir, dan Wakil Presiden ke-3 RI yang juga pendiri Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Adam Malik, serta sejumlah pahlawan nasional lainnya.

    Masih pada hari yang sama, Kaesang selanjutnya menuju Jawa Timur untuk berziarah ke makam Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur yang berlokasi di lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Jumat sore.

    Setelah berziarah ke makam Bung Karno,Kaesang mengakhiri rangkaian ziarahnya dengan ziarah ke makam Presiden ke-2 RI Soeharto di Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Kenang Hari Lahir Ibu Tien Soeharto – Page 3

    Prabowo Kenang Hari Lahir Ibu Tien Soeharto – Page 3

    Tak ada yang mengira yayasan ini akan maju berkembang dan bertahan hingga usai 51 tahun pada 23 Agustus kemarin. Maklum, yayasan ini didirikan hanya bermodal Rp 100 ribu. Uang tersebut merupakan patungan dengan Zaleha, istri Ibnu Sutowo.

    Namun dengan kegigihan dan kerja keras kala itu, yayasan ini bertahan, maju dan berkembang.

    Yayasan kemudian melahirkan sejumlah karya sejarah, salah satunya adalah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 1975, Taman Anggrek Indonesia Permai, dan juga Perpustakaan Nasional.

    Tak hanya itu, yayasan ini juga berkiprah di bidang kesehatan dengan mendirikan sejumlah rumah sakit, seperti Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita pada 1979 dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita.

    Putri Sulung Ibu Tien, Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut punya cerita tersendiri tentang kegigihan ibunya di bidang sosial, pendidikan dan juga kesehatan, termasuk kiprahnya bersama Yayasan Harapan Kita.

    Menurutnya, jauh sebelum orang Indonesia membicarakan antropolog terkenal Marcell Maus dengan teori The Gift-nya, Ibu Tien telah lama percaya dengan kekuatan tolong menolong. Dia yakin dengan semangat memberi akan menerangi kehidupan manusia.

    “Dengan sedikit akses, paling tidak dia istri seorang presiden, Ibu Tien berusaha membicarakan dan mewujudkan ide tolong-menolong itu menjadi nyata,” ucap Mbak Tutut di acara Milad 51 Tahun Yayasan Harapan Kita dan 33 Tahun Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan di Gedung Granadi Jakarta, Jumat 23 Agustus 2019.

     

  • 15 Pahlawan Wanita Indonesia dan Perjuangannya untuk Bangsa

    15 Pahlawan Wanita Indonesia dan Perjuangannya untuk Bangsa

    Bisnis.com, JAKARTA – Pahlawan wanita Indonesia adalah tokoh perempuan yang berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan bangsa, dan kemajuan masyarakat.

    Pahlawan perempuan berperan aktif dalam berbagai bidang seperti pendidikan, perjuangan bersenjata, diplomasi, dan gerakan sosial. Peran pahlawan wanita menjadi tanda bahwa perempuan juga berperan penting dalam sejarah bangsa.

    Gelar Pahlawan Wanita Indonesia

    Pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar “Pahlawan Nasional” kepada warga yang berjasa besar bagi bangsa, baik saat berjuang melawan penjajah, berjuang dalam peran sosial, budaya, dan pendidikan. Di antara para tokoh itu, banyak perempuan yang turut berjuang tak hanya melawan penjajah, tapi juga menghadapi pembatasan sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi terbatas.

    Perjuangan pahlawan wanita kini telah memberikan dampak positif di dalam pendidikan, perjuangan politik, hingga pengabdian sosial, hingga mendorong adanya kesetaraan gender. Perjuangan mereka membantu membuka jalan bagi pengakuan lebih luas terhadap hak dan kontribusi perempuan di Indonesia.

    Daftar 15 Pahlawan Wanita Indonesia dan Perannya

    1. R.A. Kartini

    Dilansir dari Arsip Nasional, Rabu (16/7/2025), R.A. Kartini adalah tokoh perempuan dari Jepara yang menuliskan pemikirannya tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan lewat surat kepada sahabatnya di Belanda. Gagasan-gagasannya dibukukan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang, yang menjadi inspirasi gerakan perempuan Indonesia.

    2. Cut Nyak Dien

    Setelah Teuku Umar gugur, Cut Nyak Dien melanjutkan perlawanan di pedalaman Aceh. Meski sudah lanjut usia dan dalam kondisi kesehatan yang buruk, ia tetap memimpin pasukan rakyat hingga akhirnya ditangkap dan diasingkan oleh Belanda.

    3. Dewi Sartika

    Dewi Sartika adalah pelopor pendidikan perempuan di Tanah Sunda. Ia membuka Sakola Istri pada 1904 di Bandung, sebuah sekolah yang mengajarkan baca tulis dan keterampilan praktis untuk kaum perempuan agar lebih mandiri.

    4. Martha Christina Tiahahu

    Martha Christina Tiahahu adalah remaja pemberani dari Maluku yang memilih mengangkat senjata bersama ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu, dalam perlawanan rakyat terhadap kolonial Belanda. Keberaniannya muncul sejak usia sangat muda, saat ia ikut bergerilya dan menyusun strategi perang.

    Setelah ditangkap, ia dibuang ke Jawa. Dalam perjalanan pengasingan itu, ia jatuh sakit dan wafat. Kisah perjuangannya menjadi simbol keteguhan generasi muda dan keberanian perempuan dalam membela tanah air. bersama ayahnya melawan penjajahan Belanda. Ia ditangkap dan dibuang ke Jawa, namun meninggal dalam perjalanan karena sakit. Ia menjadi simbol semangat pemuda dan perempuan di medan perang.

    5. Maria Walanda Maramis

    Maria Walanda Maramis berasal dari Minahasa dan dikenal sebagai pelopor hak perempuan dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Ia menyadari bahwa perempuan harus punya akses belajar dan ikut serta dalam kehidupan berbangsa.

    Ia mendirikan organisasi Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya (PIKAT) yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Usahanya turut membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam ranah publik. yang memperjuangkan hak perempuan dalam pendidikan dan politik. Ia mendirikan organisasi wanita pertama di Sulawesi Utara dan turut menyuarakan kesetaraan hak sipil.

    6. Nyai Ahmad Dahlan

    Sebagai pendamping KH Ahmad Dahlan, Nyai Ahmad Dahlan aktif dalam pengembangan pendidikan dan dakwah Islam untuk perempuan. Ia turut mendirikan Aisyiyah, salah satu organisasi perempuan Islam terbesar di Indonesia.

    Melalui Aisyiyah, ia mengajarkan pentingnya pendidikan, kemandirian ekonomi, dan penguatan peran sosial perempuan dalam masyarakat modern., KH Ahmad Dahlan. Ia turut mendirikan organisasi perempuan Aisyiyah dan aktif menggerakkan pendidikan dan dakwah Islam bagi perempuan.

    7. Rohana Kudus

    Rohana Kudus adalah perempuan Minangkabau yang dikenal sebagai wartawati pertama Indonesia. Ia menggunakan tulisan sebagai alat perjuangan dan pendidikan bagi kaum perempuan.

    Selain menjadi jurnalis, ia mendirikan sekolah Kerajinan Amai Setia untuk membekali perempuan dengan keterampilan dan pengetahuan, menumbuhkan semangat mandiri dan sadar kebangsaan. yang juga mendirikan sekolah bagi anak perempuan di Sumatera Barat. Ia menggunakan jurnalisme untuk mengedukasi dan membangkitkan kesadaran nasional.

    8. Rasuna Said

    Hajjah Rasuna Said adalah pejuang dan orator dari Sumatera Barat yang vokal menyuarakan hak perempuan dan keadilan sosial. Ia sering tampil di muka umum untuk menentang penjajahan dan sistem yang merendahkan perempuan.

    Sebagai anggota parlemen dan aktivis pergerakan, ia juga memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Namanya kini diabadikan sebagai salah satu nama jalan protokol di Jakarta. dari Sumatera Barat. Ia menyuarakan keadilan sosial dan hak perempuan melalui organisasi dan pidato politik. Ia juga menjadi anggota parlemen dan diakui sebagai Pahlawan Nasional.

    9. Cut Nyak Meutia

    Cut Nyak Meutia adalah pejuang perempuan Aceh yang tetap gigih melawan penjajahan Belanda setelah suaminya, Teuku Cik Tunong, gugur. Ia mengambil alih kepemimpinan pasukan dan menjalankan taktik gerilya di hutan Aceh.

    Semangat juangnya dan keberaniannya memimpin perlawanan di tengah tekanan militer kolonial menjadikannya simbol ketangguhan perempuan dalam perang kemerdekaan.

    10. Hj. Fatmawati Soekarno

    Fatmawati dikenal sebagai Ibu Negara pertama Republik Indonesia. Ia menjahit bendera Merah Putih yang dikibarkan saat Proklamasi 17 Agustus 1945, simbol berdirinya Indonesia merdeka.

    Selain peran simboliknya, Fatmawati juga aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi perempuan. Ia dikenal sebagai sosok yang menginspirasi perempuan Indonesia untuk aktif berkontribusi dalam kehidupan berbangsa. yang dikibarkan saat Proklamasi 1945. Selain perannya sebagai istri Presiden, ia aktif dalam gerakan sosial dan pemberdayaan perempuan.

    11. Siti Manggopoh

    Perpustakaan Nasional mencatatkan bahwa Siti Manggopoh adalah tokoh perjuangan dari Sumatera Barat yang memimpin perlawanan terhadap Belanda dalam peristiwa Perang Manggopoh. Dia mengorganisir rakyat setempat dan memimpin serangan terhadap pos-pos Belanda.

    Keberaniannya mencerminkan kekuatan perempuan Minangkabau dalam membela tanah air, dan namanya dikenang dalam sejarah lokal maupun nasional. yang berperan dalam Perang Manggopoh melawan Belanda. Ia mengorganisir perlawanan rakyat dan dikenal sebagai tokoh revolusioner lokal.

    12. Opu Daeng Risaju

    Opu Daeng Risaju berasal dari Luwu, Sulawesi Selatan. Ia aktif dalam perjuangan kemerdekaan melalui Partai Sarekat Islam Indonesia dan menjadi satu dari sedikit perempuan yang memimpin pergerakan politik di daerahnya.

    Ia beberapa kali dipenjara oleh Belanda karena aktivitas politiknya, namun semangat perjuangannya tidak pernah padam bahkan hingga usia senja. yang aktif dalam pergerakan kemerdekaan melalui organisasi Partai Sarekat Islam Indonesia. Ia dipenjara oleh Belanda dan terus menyuarakan kemerdekaan bahkan di usia senja.

    13. Lasminingrat

    Lasminingrat adalah pendidik perempuan asal Garut yang mendorong akses pendidikan modern bagi kaum wanita. Ia menerjemahkan buku-buku Barat ke dalam bahasa Sunda agar bisa dipahami masyarakat lokal.

    Sekolah yang ia dirikan mengajarkan keterampilan praktis dan literasi, membuka jalan bagi perempuan untuk lebih berdaya dalam kehidupan sosial dan keluarga. yang memperkenalkan pendidikan modern dan literasi bagi perempuan. Ia mendirikan sekolah yang mengajarkan keterampilan dan pengetahuan umum bagi kaum wanita.

    14. Emma Yohanna

    Emma Yohanna adalah tokoh perempuan Minang yang terlibat dalam gerakan pendidikan dan sosial menjelang kemerdekaan. Ia memperjuangkan hak-hak perempuan melalui organisasi dan aktivitas literasi.

    Ia juga menjadi salah satu perempuan pertama yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dan memperjuangkan suara perempuan di parlemen., ia memperjuangkan hak perempuan dan pendidikan serta turut dalam gerakan sosial-politik menjelang kemerdekaan.

    15. Siti Hartinah Soeharto (Tien Soeharto)

    Tien Soeharto dikenal sebagai Ibu Negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dia juga aktif dalam kegiatan sosial dan budaya, termasuk mendirikan Yayasan Dharmais dan Taman Mini Indonesia Indah.

    Melalui inisiatifnya, dia turut memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia dan mendukung upaya pelestarian warisan budaya di tingkat nasional. dan Taman Mini Indonesia Indah. Dia berperan dalam bidang sosial, kebudayaan, dan pelestarian budaya nasional.

    Perempuan Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan bangsa. Melalui keteguhan, keberanian, dan kecerdasannya, mereka tak hanya berjuang di garis depan tapi juga membangun fondasi peradaban melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • Ketua MPR dukung Said Aldi Al Idrus jadi Presiden Pemuda Masjid Dunia

    Ketua MPR dukung Said Aldi Al Idrus jadi Presiden Pemuda Masjid Dunia

    “Apabila nantinya terpilih menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia, saya akan menjadwalkan silaturahim dengan Sekretaris Jenderal Rabithah Alawiyah Habib Abdul Qadir Al Habsyi September 2025 mendatang di Jakarta,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mendukung Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Said Aldi Al Idrus menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia.

    Usai menerima silaturahim Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BKPRMI di Jakarta, Jumat (11/7), ia mengatakan bahwa sosok dan ketokohan Said Aldi Al Idrus memang dikenal sebagai pemuda yang sampai hari ini istiqamah bergerak untuk masjid dan sosial kemanusiaan.

    “Apabila nantinya terpilih menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia, saya akan menjadwalkan silaturahim dengan Sekretaris Jenderal Rabithah Alawiyah Habib Abdul Qadir Al Habsyi September 2025 mendatang di Jakarta,” ujar Muzani seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Muzani berpendapat pengurus Pemuda Masjid harus merupakan pemuda yang hatinya selalu terpaut ke masjid, sehingga apa pun yang dilakukannya akan bermanfaat bagi umat dan BKPRMI sudah melakukan hal tersebut dengan kerja nyata melalui pembersihan masjid di seluruh Indonesia.

    Tak hanya itu, sambung dia, BKPRMI juga rutin menggelar pembinaan terhadap Generasi Qur’ani melalui Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran (LPPTKA) yang sudah meluluskan jutaan generasi muda Islam di seluruh Indonesia.

    “Saya juga masih ingat pelaksanaan Festival Anak Sholeh Indonesia yang dibuka secara resmi almarhum Ibu Tien Soeharto di Taman Mini Indonesia pada masa Ketua Umum Idrus Marham,” katanya.

    Sementara itu, Ketua MPP BKPRMI Said Aldi Al Idrus mengatakan bahwa pihaknya selalu konsisten mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan perdamaian.

    Dia turut mengungkapkan bahwa BKPRMI selalu konsisten mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan perdamaian dunia sebagai amanat konstitusi, terutama yang berkaitan dengan pemberian program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak anak serta ibu hamil, serta pemberantasan Korupsi.

    Ia mengaku kerap menegaskan bahwa BKPRMI selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menciptakan perdamaian global.

    “Sebab itu lah, apabila nanti saya terpilih menjadi Presiden Pemuda Masjid Dunia, Pemuda Masjid akan tetap komitmen mendukung perjuangan Palestina sesuai keinginan pemimpin dan rakyat Indonesia,” ucap Said dalam kesempatan yang sama.

    Hal tersebut, menurutnya, seperti pernyataan Presiden Prabowo yang tidak hanya mencerminkan posisi diplomatik Indonesia yang bebas dan aktif, tetapi NKRI di bawah kepemimpinan Prabowo menunjukkan langkah proaktif dan produktif dalam mengambil kepeloporan bagi terwujudnya perdamaian dunia.

    Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa bagi BKPRMI, langkah dan kebijakan Presiden Prabowo selaras dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan di muka bumi.

    Komitmen tersebut, kata Said Aldi, merupakan bagian dari konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan dalam kerangka perdamaian abadi.

    “Bila ini terjadi, maka Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo memiliki kontribusi nyata yang akan dicatat sejarah dengan tinta emas,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP BKPRMI Nanang Mubarok, yang didampingi Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI Sedek Rahman Bahta, mendukung Said Aldi menjadi Ketua Pemuda Masjid Dunia.

    “Seluruh anggota BKPRMI se-ASEAN telah meminta dan komit mendukung abangda Said Aldi untuk bersedia menerima mandat sebagai Presiden Pemuda Masjid Dunia,” ujar Bahta.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Titiek Soeharto, Putri Presiden Ke-2 RI Jadi Ketua Komisi IV

    Profil Titiek Soeharto, Putri Presiden Ke-2 RI Jadi Ketua Komisi IV

    Jakarta, Beritasatu.com – Siti Hediati Soeharto, yang lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto, merupakan salah satu anggota aktif di Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra. Sebagai tokoh politik yang berasal dari keluarga Presiden kedua Indonesia, Soeharto, Titiek Soeharto menunjukkan komitmen terhadap tugas-tugas legislatif di parlemen.

    DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, Siti Hediati Soeharto turut berperan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU), khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

    Namun, bagaimana sosok Titiek Soeharto? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Titiek Soeharto

    Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 14 April 1959. Ia merupakan anak keempat dari Presiden kedua Indonesia, Soeharto, dan Siti Hartinah (Tien Soeharto). Titiek menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan meraih gelar sarjana ekonomi pada 1985.

    Selain aktif di dunia politik, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan bisnis, yang memperkaya pengalamannya sebagai anggota DPR.

    Karier politik Titiek Soeharto dimulai pada 2012 saat bergabung dengan Partai Golongan Karya (Golkar). Ia dipercaya memimpin bidang pertanian dan nelayan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar hingga 2015.

    Pada Pemilu 2014, dia terpilih sebagai anggota DPR dengan perolehan 61.655 suara dan menjabat sebagai wakil ketua Komisi IV DPR periode 2014–2019. Komisi IV fokus menangani isu pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan.

    Setelah beralih ke Partai Gerindra, Titiek kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2024 dan berhasil meraih 145.489 suara dari daerah pemilihan (dapil) Yogyakarta. Saat ini, dia menjabat sebagai ketua Komisi IV DPR periode 2024–2029.

    Dalam posisinya, dia memprioritaskan isu strategis seperti ketahanan pangan dan kemandirian pertanian. Ia menyoroti surplus beras nasional sebesar 4 juta ton sebagai capaian positif kebijakan pertanian pemerintah dan mendorong ekspor beras untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    Selain politik, Titiek Soeharto aktif dalam organisasi sosial dan budaya. Ia pernah menjabat sebagai ketua umum Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) dan ketua umum Yayasan Seni Rupa Indonesia (YSRI).

    Pengalaman tersebut memperkuat pemahamannya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

    Dengan latar belakang keluarga yang kuat di dunia politik dan pengalaman luas di berbagai sektor, Titiek Soeharto terus berkontribusi pada pembangunan nasional melalui perannya di DPR.

    Fokusnya pada sektor pertanian dan ketahanan pangan mencerminkan komitmennya untuk mendukung petani, nelayan, dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Sebagai ketua Komisi IV DPR, dia berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sektor agraria.

    Titiek Soeharto tetap menjadi figur yang relevan dalam politik Indonesia, menggabungkan pengalaman, dedikasi, dan visi untuk kemajuan bangsa. Perannya di DPR menegaskan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, khususnya di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

  • Harta Kekayaan Japto Soerjosoemarno, Ketum Pemuda Pancasila yang Rumahnya Digeledah KPK

    Harta Kekayaan Japto Soerjosoemarno, Ketum Pemuda Pancasila yang Rumahnya Digeledah KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Kanjeng Pangeran Haryo Japto Soelistio Soerjosoemarno, atau yang lebih dikenal sebagai Japto Soerjosoemarno, lahir pada 16 Desember 1949 di Surakarta, Jawa Tengah. Dia adalah sosok yang disegani di dunia organisasi kemasyarakatan dan politik Indonesia.

    Japto Soerjosoemarno dikenal sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) sejak 1981 dan telah memimpin ormas tersebut selama lebih dari tiga dekade.

    Dia berasal dari keluarga ningrat dengan garis keturunan dari Keraton Mangkunegaran. Ayahnya, Mayor Jenderal (Purn.) Ir. KPH Soetarjo Soerjosoemarno, adalah cucu Mangkunegoro V dan memiliki hubungan keluarga dengan Siti Hartinah (Tien Soeharto), istri Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    Sementara itu, ibunya, Dolly Soerjosoemarno-Zegerius, merupakan seorang wanita berdarah Yahudi-Belanda.

    Dalam dunia politik, Japto Soerjosoemarno pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Patriot dan aktif di Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI (FKPPI).

    Harta Kekayaan Japto Soerjosoemarno

    Sebagai tokoh ormas dan politik, Japto Soerjosoemarno dikenal memiliki kekayaan yang cukup besar. Ia memiliki berbagai aset, termasuk properti, kendaraan mewah, dan bisnis di berbagai sektor. Salah satu properti miliknya yang sempat menjadi sorotan adalah rumah di Jalan Ciasem/Citandui, Menteng, Jakarta Pusat, yang sebelumnya ditempati oleh Wanda Hamidah dan keluarganya.

    Menurut laporan yang beredar, Japto membeli tanah tersebut pada 2010, dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas properti itu diterbitkan pada 2012. Namun, sengketa kepemilikan rumah ini memunculkan kontroversi, terutama setelah terjadi pengosongan paksa oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat.

    Selain properti di Menteng, Japto Soerjosoemarno juga diketahui memiliki aset lainnya, termasuk tanah dan bangunan di berbagai lokasi strategis. Tidak hanya itu, ia juga memiliki koleksi kendaraan mewah yang mencakup mobil-mobil premium dengan nilai miliaran rupiah.

    Penggeledahan dan Penyitaan Aset oleh KPKPada 5 Februari 2025, nama Japto kembali menjadi sorotan setelah rumahnya di Jakarta Selatan digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita:

    11 mobil mewah Sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing Dokumen serta barang bukti elektronik

    Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. KPK tengah menyelidiki dugaan keterlibatan Japto dalam skema penerimaan gratifikasi yang terkait dengan produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

    Sebelumnya, KPK juga menyita total uang sebesar Rp476 miliar yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi terkait kasus Rita Widyasari. Penyitaan ini mencakup:

    Rp350 miliar dari 36 rekening atas nama Rita Widyasari dan pihak terkait USD 6,28 juta atau sekitar Rp102,2 miliar dari 15 rekening terkait SGD 2 juta atau sekitar Rp23,7 miliar dari satu rekening pihak terkait

    KPK menduga bahwa uang yang tersimpan dalam rekening-rekening tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Rita Widyasari.

    Kontroversi dan Dampak

    Keterlibatan Japto Soerjosoemarno dalam kasus ini memicu perdebatan di masyarakat. Sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto dikenal sebagai figur yang berpengaruh, terutama dalam dunia ormas dan politik. Namun, penggeledahan oleh KPK menunjukkan adanya dugaan aliran dana yang mencurigakan terkait kepemilikan asetnya.

    Kasus ini juga menimbulkan spekulasi mengenai keterlibatan pihak lain, termasuk jaringan bisnis dan politik yang berkaitan dengan Japto. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Japto terkait penggeledahan dan penyitaan aset tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Japto Soerjosoemarno Keturunan Apa? Terseret Kasus Korupsi Eks Bupati Kukar

    Japto Soerjosoemarno Keturunan Apa? Terseret Kasus Korupsi Eks Bupati Kukar

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Japto Soerjosoemarno, Ketua Umum Pemuda Pancasila, belakangan ini menjadi sorotan publik setelah kediamannya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

    “Benar ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung no.8 RT.10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Rabu, 5 Februari 2025.

    Dalam penggeledahan rumah di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa malam itu, KPK menyita 11 mobil, uang rupiah dan valas, dokumen, dan barang bukti elektronik.

    “Detailnya nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik karena kegiatan ini juga baru saja selesai dilakukan, jadi nanti teman-teman akan kita update lagi,” ucap Tessa.

    Penggeledahan ini mengungkap fakta menarik mengenai silsilah keluarga pria kelahiran Semarang tersebut yang memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks.

    Latar Belakang Keluarga

    Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, Japto Soerjosoemarno berasal dari keluarga ningrat dengan darah campuran Jawa dan Belanda.

    Ayahnya, Ir. Soetarjo Soerjosoemarno, merupakan seorang keturunan langsung dari Mangkunegara V, salah satu kerajaan di Jawa Tengah. Kakek buyut Japto adalah seorang bangsawan Jawa yang memiliki pengaruh besar di masanya.

    Japto Soerjosoemarno Siapa? 40 Tahun Jadi Ketum PP, Dukung Anies di Pilpres 2024, Kini Digeledah KPK.

    Soetarjo juga memiliki hubungan dekat dengan Keluarga Cendana. Ia diketahui merupakan sepupu dari istri Presiden ke-2 RI, Suharto yaitu Siti Hartinah atau dikenal dengan nama Ibu Tien Soeharto.

    Sementara itu, ibunya, Dolly Zegerius, memiliki darah Belanda dan Yahudi. Silsilah keluarga yang beragam ini memberikan warna tersendiri dalam kehidupan Japto dan keluarganya

    Japto Soerjosoemarno sendiri menikah dengan Retno Suciati, dikaruniai tiga anak yaitu Golda Nayawitri Betha Ridhuhita Kartika, Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno, dan Jedidiah Shenazar Kertidarpito Soerjosoemarno.

    Putranya Raden Mas Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno menikah dengan aktris Yasmine Wildblood, dan kini memiliki tiga orang anak.

    Keterlibatan dalam Kasus Korupsi

    KPK melakukan penggeledahan di kediaman Japto terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

    Sebelumnya, KPK telah menyita uang senilai Rp476 miliar terkait ugaan gratifikasi dalam produksi batubara dengan tersangka Rita Widyasari.

    “Pada Jumat 10 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan uang sebanyak sebesar Rp350.865.006.126,78. Uang ini disita dari 36 rekening (atas nama tersangka dan atas nama pihak pihak terkait lainnya)” kata Tessa dalam keterangannya, Selasa, 14 Januari 2025.

    Japto Soerjosoemarno Anak Siapa? Keturunan Ningrat yang Dekat dengan Keluarga Cendana.

    Kemudian, penyidik KPK juga menyita mata uang asing sebesar 6.284.712,77 Dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp102,2 miliar. Uang tersebut disita dari 15 rekening atas nama Rita Widyasari dan pihak terkait lainnya.

    Selanjutnya, kata Tessa, penyidik pun turut menyita mata uang Dollar Singapura sebesar SGD 2.005.082,00 atau setara Rp23,7 miliar. Uang ini disita dari satu rekening atas nama pihak terkait.

    Meskipun belum ada keterangan resmi mengenai keterlibatan langsung Japto Soerjosoemarno dalam kasus tersebut, namun penyitaan sejumlah aset di rumahnya menunjukkan adanya dugaan keterkaitan.

    Kasus ini tentu saja berdampak besar pada citra Japto Soerjosoemarno sebagai seorang tokoh publik, bahkan memiliki hubungan dekat dengan Anies Baswedan.

    Meskipun belum terbukti secara hukum, namun tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya tentu akan memicu pertanyaan tentang integritas dan kredibilitasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gelar Pahlawan Nasional dalam Selubung Politisasi Abadi

    Gelar Pahlawan Nasional dalam Selubung Politisasi Abadi

    Lanjutan dari Tulisan Seri khas VOI, “Menjadi Pahlawan Nasional”. Dalam artikel “Garis Rezim dan Para Pahlawan Nasionalnya”, kita sudah melihat daftar pahlawan nasional yang ditetapkan pemerintah Indonesia dari rezim ke rezim. Semakin banyak pahlawan tentu makin baik. Masalahnya, selain kajian terhadap fakta sejarah, pertimbangan penetapan pahlawan nasional di negeri ini juga kerap didasari pada keputusan politis.

    Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Basuki Rahmat memulai karier militernya pada masa pendudukan Jepang. Tahun 1943, tepatnya. Kala itu, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Di masa kemerdekaan, Basuki bergabung menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kariernya lancar, berlanjut hingga ia diangkat menjadi Kepala Kodam V Brawijaya. Di tahun 1966, saat Presiden Sukarno mendirikan Kabinet Dwikora, Basuki Rahmat diangkat menjadi Menteri Veteran dan Demobilisasi.

    Di posisi ini lah sorotan paling tajam mengarah kepadanya. Ia dianggap berperan besar dalam terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret alias Supersemar. 1966 menjadi tahun yang sangat kacau. Sejak Januari, mahasiswa berdemonstrasi menuntut Presiden Sukarno mundur. Aksi itu berlangsung hingga Maret 1966. Pada 11 Maret di tahun yang sama, Sukarno melangsungkan sidang Kabinet Dwikora.

    Persidangan mendadak dihentikan karena beredarnya kabar tentang pergerakan ribuan demonstran ke Istana Merdeka, tempat sidang digelar. Sukarno pun langsung bergeser ke Istana Bogor. Di Istana Bogor, Basuki bersama tiga jenderal lain, Brigjen M. Jusuf, Brigjen Amir Machmud, dan Mayjen Maraden Panggabean menemui Sukarno. Keempatnya datang membawa map berisi surat yang telah diketik oleh orang kepercayaan Soeharto, Ali Moertopo. Surat itu yang di kemudian hari kita kenal dengan Supersemar.

    Suasana pertemuan antara Sukarno dan empat jenderal berlangsung tegang. Sukarno langsung protes ketika para jenderal di hadapannya memberikan surat dengan kop Angkatan Darat.”Lho, diktumnya kok diktum militer, bukan diktum kepresidenan,” ujar Sukarno dalam buku yang ditulis Sukardjo, Mereka Menodong Bung Karno: Kesaksian Seorang Pengawal Presiden (2008).

    Merespons protes Sukarno, Basuki berujar, “Untuk mengubah, waktunya sangat sempit. Tandatangani sajalah, paduka. Bismillah,” katanya. Ucapan Basuki ditimpali oleh Maraden Panggabean dengan mencabut pistol FN 46 dan menodongkannya ke arah Sukarno. Melihat itu, Sukardjo dengan cepat mencabut pistol dan mengarahkannya ke arah para jenderal.

    Tak ingin ada pertumpahan darah, Sukarno mengalah. Surat yang kini dikenal dengan Supersemar itu pun ditandatangani. “Jangan! Jangan! Ya, sudah kalau mandat ini harus kutandatangani. Tetapi, nanti kalau masyarakat sudah aman dan tertib, mandat ini dikembalikan kepadaku,” ungkap Sukarno. Setelah Supersemar ditandatangani, keempat Jenderal tersebut pergi, kembali ke Jakarta, menyerahkan pada Soeharto.

    Supersemar lantas jadi pintu masuk Soeharto ke kursi kekuasaan. Supersemar secara sakti juga memberi dampak pada berubahnya tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbekal Supersemar, Soeharto bergerak membubarkan PKI. Pembubaran dilakukan dengan mengatasnamakan Sukarno. Suharto kemudian bahkan menerbitkan Keputusan Presiden No. 1/3/1966 perihal pembubaran PKI dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang.

    Sejak rangkaian perstiwa itu, Basuki jadi makin lekat dengan Suharto. Ia diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan I periode 1968-1973. Basuki juga jadi pemegang rekor penerima gelar pahlawan nasional dalam proses paling singkat. Gelar pahlawan nasional untuk Basuki diberikan Soeharto pada 9 Januari 1969, satu hari setelah Basuki meninggal. Basuki juga dianugerahi kenaikan pangkat secara Anumerta menjadi Jenderal TNI.

    Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Basuki jadi sorotan. Gelar tersebut dianggap terlalu politis. Temuan-temuan fakta tentang keterlibatan Basuki dalam penggulingan Sukarno pun jadi catatan yang membuat gelar pahlawan nasionalnya dipertanyakan banyak pihak hingga hari ini.

    Polistisasi gelar pahlawan nasional

    Penulis buku Proklamasi: Sebuah Rekonstruksi, Osa Kurniawan Ilham menyoroti politisnya pemberian gelar pahlawan nasional di masa-masa prareformasi –Orde Lama dan Orde Baru. Basuki Rahmat bukan satu-satunya tokoh yang gelar pahlawannya patut dipertanyakan. Menurut Osa, pemberian gelar pahlawan terhadap Siti Hartinah (Bu Tien) juga jadi pertanyaan.

    “Ada satu kasus yang politis juga. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Ibu Tien Soeharto. Jasanya (Bu Tien) apa? Karena mendampingi Soeharto?” tutur Osa kepada VOI, Rabu 20 November.

    Bukan cuma di zaman Soeharto. Pemberian gelar pahlawan nasional di zaman Sukarno pun dilakukan tanpa prosedur yang jelas. Sama seperti masa Soeharto. Pemberian gelar pahlawan nasional di era Sukarno juga sarat dengan subjektivitas dan kepentingan politik. Penetapan nama Sutan Sjahrir, misalnya. Gelar pahlawan nasional Sjahrir diberikan pada tahun 1966, satu hari setelah ia meninggal di Swiss dalam status sebagai tahanan politik.

    Penganugerahan gelar kepada Sjahrir juga dipercaya sebagai upaya Sukarno menjaga keseimbangan politik kala itu. Dua tahun sebelum kematian Sjahrir, tepatnya 1964, jadi tahun paling banyak Sukarno mengobral gelar pahlawan nasional. Setidaknya ada sepuluh tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional. Komposisinya beragam. Dua orang dari TNI, dua dari Nahdlatul Ulama (NU), dua dari Muhammadiyah, dan tiga dari unsur perempuan. Dan Sjahrir adalah representasi dari Nasakom, unsur komunis kala itu.

    Seiring waktu, Indonesia mulai memberlakukan mekanisme dan prosedur yang lebih terstruktur terkait pemberian gelar pahlawan nasional. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan jadi jawaban. Tak sempurna. Namun, setidaknya UU 20/2009 dapat menjadi rumusan jelas atas konsepsi kepahlawanan nasional. Ini jelas penting demi meminimalisir intervensi negara dengan pertimbangan-pertimbangan yang tak sesuai konsepsi kepahlawanan itu sendiri.

    Tetap politis

    Zaman berganti. Mekanisme terstruktur pun telah dibentuk lewat UU 20/2009. Pemberian gelar pahlawan nasioan tetap dilakukan, hanya bentuk politisasinya saja yang berubah. Hari ini, pemberian gelar pahlawan masih menjadi kehormatan. Hal itu kerap dimanfaatkan untuk mendongkrak perolehan suara seseorang dalam kontestasi politik.

    “Tak jarang kan ada anak atau cucu tokoh penting di suatu daerah yang memerlukan itu sebagai atribusi historis untuk kepentingan politiknya,” kata sejarawan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abdul Syukur, ditulis Historia.id.

    Bentuk politisasi lain dari gelar pahlawan nasional hari ini juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Gelar pahlawan nasional pada dasarnya adalah kebanggaan bagi sebuah daerah. Keberadaan pahlawan nasional di sebuah daerah dapat dijadikan barometer keberhasilan sebuah daerah dalam sumbangsih untuk negeri.

    Untuk mewujudkan respresentasi pahlawan nasional dalam suatu daerah, pemerintah daerah bahkan rela menggelontorkan dana besar untuk menjalani prosedur pengajuan ke Kementerian Sosial (Kemensos). Biaya tersebut dibutuhkan untuk riset, seminar, hingga pembuatan biografi.

    Biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan representasi pahlawan nasional tak kecil. Berkisar antara ratusan juta hingga miliaran rupiah. Biaya itu biasanya diperoleh dari kas negara, sponsor, atau pun perusahaan-perusahaan swasta besar yang bertempat di sebuah daerah.

    “Kalau berhasil (jadi pahlawan nasional) berarti orang ini berhasil mengangkat nama daerah,” kata Abdul.

    Artikel Selanjutnya: “Sisi Gelap Pahlawan Nasional: Basuki Rahmat dalam Penggulingan Sukarno”

  • Hari Ibu & Bantahan Soeharto soal Bu Tien Bagi-bagi Komisi Proyek

    Hari Ibu & Bantahan Soeharto soal Bu Tien Bagi-bagi Komisi Proyek

    Bisnis.com, JAKARTA — Kediaman Presiden Ke-2 RI Soeharto  di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, pernah diisukan sebagai markas besar untuk menentukan komisi bagi pembangunan proyek-proyek besar. 

    Bahkan, mendiang istrinya, Ibu Tien Soeharto, juga dirumorkan mendapat komisi dari setiap proyek, mulai dari rumah sakit hinggakawasan agrowisata yang dikembangkan di bawah sederet yayasan keluarganya.