Tag: Hun Sen

  • Chen Zhi, Taipan Misterius Dituduh Dalangi Penipuan Kripto di Kamboja

    Chen Zhi, Taipan Misterius Dituduh Dalangi Penipuan Kripto di Kamboja

    Jakarta

    Pria berusia 37 tahun, Chen Zhi, dituduh sebagai “dalang di balik kerajaan penipuan siber dan perusahaan kriminal yang dibangun di atas penderitaan manusia”.

    Berjanggut tipis dan berwajah baby face, ia tampak jauh lebih muda dari usianya. Dia memang menjadi sangat kaya, dengan sangat cepat.

    Pekan lalu, Departemen Kehakiman AS mendakwanya atas tuduhan menjalankan jaringan penipuan di Kamboja, yang mencuri miliaran mata uang kripto dari para korban di seluruh dunia.

    Departemen Keuangan AS menyita bitcoin senilai US$14 miliar (atau setara Rp232 triliun) yang disebut terkait dengannya. Depkeu AS menyebut ini adalah penyitaan mata uang kripto terbesar yang pernah ada.

    Perusahaan miliknya, Cambodian Prince Group, menggambarkan Chen di situs sebagai “seorang pengusaha yang dihormati dan filantropis terkenal”.

    Visi dan kepemimpinan Chen telah mengubah Prince Group menjadi grup bisnis terkemuka di Kamboja yang mematuhi standar internasional.

    BBC telah menghubungi Prince Group untuk memberikan tanggapan.

    Kaya mendadak

    Dibesarkan di Provinsi Fujian di China tenggara, ia memulai kariernya dengan sebuah perusahaan gim internet kecil yang tidak terlalu sukses.

    Chen lalu pindah ke Kamboja pada akhir 2010 atau 2011. Dia mulai bekerja di sektor real estate yang saat itu sedang booming.

    Kedatangannya bertepatan dengan dimulainya ledakan properti spekulatif di Kamboja.

    Ledakan itu dipicu oleh tersedianya lahan-lahan luas yang dirampas oleh tokoh-tokoh berpengaruh dan memiliki koneksi politik, serta membanjirnya investasi dari China.

    Sebagian besar investasi mengalir deras pada akhir Inisiatif Sabuk dan Jalan yang digagas Xi Jinping untuk mengekspor proyek infrastruktur bikinan China.

    Sebagian lagi berasal dari investor perorangan China yang mencari alternatif lebih terjangkau untuk pasar properti China yang sedang terpuruk.

    Imbasnya, jumlah pelancong China yang berkunjung ke Kamboja meningkat pesat.

    Cakrawala ibu kota Phnom Penh pun berubah drastis. Lanskap kota yang dulunya berkarakter rendah dengan rumah-rumah kolonial Prancis berwarna mustard, kini menjadi “hutan tinggi” khas Asia yang terdiri dari menara-menara kaca dan baja.

    Transformasi di Kota Sihanoukville, dari sebuah resor tepi laut kecil yang dulunya tenang, bahkan lebih ekstrem.

    Bukan hanya pelancong dan spekulan properti China yang datang ke sana, tetapi juga para penjudi ilegal China.

    Kasino-kasino baru bermunculan, di samping hotel-hotel mewah dan blok-blok apartemen yang mencolok. Ada banyak uang yang bisa dihasilkan.

    Sihanoukville telah berubah berkat investasi dari China. (Getty Images)

    Meskipun demikian, perjalanan Chen Zhi sungguh mengejutkan.

    Pada 2014, ia menjadi warga negara Kamboja, melepaskan kewarganegaraan China-nya.

    Hal ini memungkinkannya membeli tanah atas namanya sendiri, namun membutuhkan investasi minimum atau sumbangan kepada pemerintah sebesar US$250.000 (atau setara Rp4 miliar).

    Tidak pernah jelas dari mana asal uang Chen Zhi.

    Ketika mengajukan rekening bank di Isle of Man pada 2019, dia mencantumkan seorang paman yang tidak disebutkan namanya, yang katanya telah memberinya US$2 juta untuk memulai perusahaan properti pertamanya pada 2011. Tapi tidak ada bukti yang pernah diberikan Chen.

    Chen Zhi mendirikan Prince Group pada 2015, yang berfokus pada pengembangan properti, saat usianya baru 27 tahun.

    Ia memperoleh lisensi perbankan komersial pada 2018 untuk mendirikan Prince Bank. Pada tahun yang sama, dia juga mendapatkan paspor Siprus, dengan imbalan investasi minimum di sana sebesar US$2,5 juta, yang memberinya akses mudah ke Uni Eropa.

    Ia kemudian memperoleh kewarganegaraan Vanuatu.

    Chen Zhi juga mendirikan maskapai penerbangan ketiga Kamboja, dan pada 2020 mendapatkan sertifikat untuk mengoperasikan maskapai penerbangan keempat.

    Di Phnom Penh, terdapat mal-mal mewah yang dibangun oleh divisi properti Prince Group, termasuk hotel-hotel bintang lima di Sihanoukville, dan skema ambisius untuk membangun “kota ramah lingkungan” senilai US$16 miliar yang disebut sebagai “Teluk Cahaya”.

    Pada 2020, Chen Zhi dianugerahi gelar tertinggi yang diberikan oleh raja Kamboja, yakni “Neak Oknha”, yang mengharuskan sumbangan setidaknya US$500.000 (atau setara Rp8 miliar).

    Ia pun diangkat menjadi penasihat resmi Menteri Dalam Negeri Sar Kheng sejak 2017.

    Tak hanya itu, dia digaet sebagai mitra bisnis putra sang menteri, Sar Sokha, dan penasihat resmi bagi tokoh paling berkuasa di Kamboja Hun Sen, dan kemudian putranya Hun Manet, setelah dia menggantikan ayahnya sebagai perdana menteri pada 2023.

    Chen Zhi dipuji oleh media lokal sebagai seorang filantropis, yang telah mendanai beasiswa bagi pelajar berpenghasilan rendah dan menyumbang secara substansial untuk membantu Kamboja mengatasi pandemi Covid-19.

    Cabang Bank Prince di Phnom Penh. (AFP via Getty Images)

    Namun, dia tetap menjadi sosok misterius, jauh dari sorotan, dan jarang membuat pernyataan publik.

    “Semua orang yang saya ajak bicara, yang pernah bekerja langsung dengannya, berada di ruangan yang sama dengannya, semuanya menggambarkannya sebagai sosok yang sangat sopan, sangat tenang, dan sangat terukur,” ujar Jack Adamovic Davies, seorang jurnalis yang melakukan investigasi selama tiga tahun terhadap Chen Zhi, yang dipublikasikan oleh Radio Free Asia tahun lalu.

    “Saya pikir menjadi orang yang tidak flamboyan dan mudah dikritik seperti di tabloid adalah tindakan yang cerdas. Bahkan mereka yang tidak lagi ingin dikaitkan dengannya pun masih terkesan dengan karismanya yang tenang.”

    Tapi dari mana semua kekayaan dan kekuasaan itu berasal?

    Sejumlah kejahatan transnasional

    Pada 2019, gelembung properti pecah di Sihanoukville.

    Bisnis perjudian daring telah menarik sindikat kriminal China, yang kemudian memulai perang perebutan wilayah yang sengit satu sama lain.

    Para turis pun ketakutan.

    Di bawah tekanan China, Perdana Menteri Hun Sen saat itu melarang perjudian daring pada Agustus tahun itu.

    Sekitar 450.000 warga China meninggalkan kota tersebut karena bisnis utamanya kolaps. Banyak blok hunian milik Prince Group dibiarkan kosong.

    Namun Chen Zhi terus memperluas bisnisnya dan berbelanja dengan bebas.

    Menurut otoritas Inggris, pada 2019 dia membeli sebuah rumah mewah senilai Pound 12 juta (atau setara Rp266 miliar) di London utara dan sebuah blok perkantoran senilai Pound 95 juta (atau setara Rp2,1 triliun) di distrik keuangan kota itu.

    Amerika Serikat mengatakan dia dan rekan-rekannya membeli properti di New York, jet pribadi dan superyacht, serta sebuah lukisan Picasso.

    Dan, AS-Inggris menuding kekayaan Chen Zhi berasal dari bisnis paling menguntungkan di Asia saat ini: penipuan daring, beserta perdagangan manusia dan pencucian uang yang menyertainya.

    Inggris dan AS telah menjatuhkan sanksi kepada 128 perusahaan yang terkait dengan Chen Zhi serta Prince Group, serta kepada 17 individu dari tujuh negara berbeda yang mereka tuduh membantu menjalankan kerajaan penipuannya.

    Aset yang terkait dengan Chen Zhi di AS dan Inggris juga telah dibekukan.

    Pengumuman sanksi tersebut menggambarkan jaringan rumit perusahaan cangkang dan dompet mata uang kripto yang digunakannya untuk memindahkan uang guna menyembunyikan asal-usulnya.

    Disebutkan: “Organisasi Kejahatan Transnasional Prince Group mendapatkan keuntungan dari serangkaian kejahatan transnasional termasuk pemerasan seksual, sejenis penipuan yang melibatkan pemerasan terkait materi seksual eksplisit, seringkali dari anak di bawah umur, kemudian pencucian uang, berbagai penipuan dan pemerasan.”

    “Lalu korupsi, perjudian daring ilegal, dan perdagangan manusia skala industri, penyiksaan, dan pemerasan terhadap pekerja yang diperbudak untuk mendukung operasi di setidaknya 10 kompleks penipuan di Kamboja”.

    Kerajaan penipuan

    China juga diam-diam menyelidiki Prince Group setidaknya sejak 2020. Ada sejumlah kasus pengadilan yang menuduh perusahaan tersebut menjalankan skema penipuan daring.

    Biro Keamanan Publik Kota Beijing telah membentuk satuan tugas untuk menyelidiki “Prince Group, sindikat perjudian daring transnasional besar yang berbasis di Kamboja”.

    Dugaan AS dan Inggris, jantung kerajaan bisnis penipuan itu ada di Golden Fortune Science and Technology Park, sebuah kompleks yang dibangun oleh Prince Group di Chrey Thom, dekat perbatasan Vietnam.

    AFP via Getty ImagesPrince International Plaza di Phnom Penh.

    Sebelumnya, Prince Group membantah terlibat dalam penipuan, dan mengatakan tidak lagi memiliki hubungan dengan Golden Fortune.

    Tapi investigasi AS dan Inggris berpendapat masih ada hubungan bisnis yang jelas di antara mereka.

    Jurnalis Adamovic Davies mewawancarai sejumlah orang yang tinggal dan bekerja di dekat Golden Fortune untuk investigasinya terhadap Chen Zhi.

    Mereka menggambarkan adanya pemukulan brutal kepada orang-orang yang sebagian besar berasal dari China, Vietnam, dan Malaysia yang mencoba kabur dari kompleks tersebut, tempat mereka dipaksa untuk melakukan penipuan daring.

    “Saya pikir skala operasinya yang sangat besarlah yang benar-benar membuat Chen Zhi menonjol,” katanya.

    Dia menambahkan sungguh mengejutkan bahwa Prince Group mampu membangun “jejak global” tanpa menimbulkan kekhawatiran mengingat tuntutan pidana serius yang kini dihadapinya.

    “Apa yang meresahkan banyak orang adalah kenyataan bahwa Chen Zhi seharusnya tidak pernah memperoleh semua asset ini, di Singapura, London, atau AS. Pengacara, akuntan, agen real estate, bankir, semua seharusnya melihat kelompok ini dan berkata, sebentar ini tidak masuk akal. Tapi mereka tidak melakukan itu.”

    Kini, setelah semua publisitas yang dihasilkan oleh sanksi AS dan Inggris, para pelaku bisnis bergegas memisahkan diri dari Prince Group.

    Bank Sentral Kamboja terpaksa mengeluarkan pernyataan kepada para deposan yang gelisah, meyakinkan mereka bahwa pihaknya akan menarik dana dari Prince Bank. Otoritas Korea Selatan juga telah membekukan US$64 juta simpanan Prince Group yang ditaruh di bank-bank Korea.

    Pemerintah Singapura dan Thailand menjanjikan investigasi terhadap anak perusahaan Prince dari 18 individu yang menjadi target AS dan Inggris, tiga di antaranya adalah warga negara Singapura.

    Pemerintah Kamboja belum banyak berkomentar, selain mendesak otoritas AS dan Inggris untuk memastikan mereka memiliki bukti yang cukup atas tuduhan tersebut.

    Namun, akan sulit bagi elit penguasa Kamboja untuk menjauhkan diri dari Chen Zhi, setelah begitu dekat dengannya begitu lama.

    Kamboja sudah menghadapi tekanan yang semakin besar atas toleransinya terhadap bisnis penipuan, yang beberapa perkiraan mungkin mencakup sekitar setengah dari keseluruhan perekonomian.

    Lalu, bagaimana dengan Chen Zhi?

    Tidak ada kabar atau penampakannya sejak sanksi diumumkan minggu lalu. Taipan misterius itu, yang pernah menjadi salah satu tokoh paling berkuasa di Kamboja, tampaknya telah lenyap.

    (ita/ita)

  • 5 Fakta Geger Skandal ‘Sembelih Babi’ Tipu-tipu Kripto Taipan Chen Zhi

    5 Fakta Geger Skandal ‘Sembelih Babi’ Tipu-tipu Kripto Taipan Chen Zhi

    Jakarta

    Sosok Chairman Prince Holding Group, Chen Zhi menjadi sorotan setelah otoritas AS mendakwanya terlibat dalam organisasi kriminal transnasional terbesar di Asis. Dia dituduh sebagai dalang penipuan kripto besar-besar dengan skema ‘pig butchering’ atau ‘sembelih babi’.

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyita lebih dari 14 miliar dolar AS dalam bentuk bitcoin. Chen dituduh mendalangi penipuan kripto besar-besaran yang melibatkan kamp kerja paksa.

    1. Skema ‘Sembelih Babi’

    Dikutip dari Channel News Asia, Minggu (26/10), jaksa federal AS mendakwa Chen terkait konspirasi penipuan dan pencucian uang. Chen dan komplotannya diduga mengeksploitasi kerja paksa untuk menipu calon investor yang kemudian hasil kejahatannya digunakan untuk membeli yacht, jet pribadi, hingga lukisan Picasso.

    Ada sejumlah tindak kejahatan yang terungkap dalam dakwaan yang dijatuhkan jaksa federal. Chen (38) dituduh merestui kekerasan terhadap para pekerja, menyuap pejabat asing, serta memanfaatkan bisnis lain seperti judi daring dan penambangan kripto untuk mencuci hasil perolehan ilegal.

    Selain itu, Chen disebut sebagai ‘dalam di balik imperium penipuan siber yang luas’. Bahkan Jaksa AS Joseph Nocella menyebutnya sebagai salah satu operasi penipuan investasi terbesar dalam sejarah.

    Jaksa mengungkap modus penipuan ‘pig butchering’ atau ‘sembelih babi’ yang dijalankan Chen mampu meraup 30 juta dolar AS setiap hari.

    2. Hasil Tipu-tipu Mengalir ke Jet-Lukisan

    Dilansir CNN, Minggu (26/10), penipuan tersebut dikabarkan menghasilkan 30 juta dolar AS per hari bagi Chen dan kaki tangannya. Jaksa AS sebelumnya juga telah mengumumkan penyitaan kripto senilai 15 miliar dolar AS dari Chen setelah penyelidikan bertahun-tahun.

    Hasil kejahatan tersebut diduga dipakai Chen untuk membeli karya seni Picasso, jet pribadi, properti mewah di kawasan elite London hingga untuk menyuap pejabat publik.

    Chen dituduh sebagai gembong di balik dunia gelap penipuan daring di Asia Tenggara. Otoritas AS menyebut kejahatan ini dilindungi oleh politisi berkuasa dan menipu korban di AS saja pada tahun lalu sedikitnya 10 miliar dolar.

    Selain itu, otoritas AS juga telah menyatakan bahwa perusahaan milik Chen, yang bergerak di sektor properti hingga perbankan, sebagai organisasi kriminal transnasional. Chen didakwa secara in absentia di New York atas dugaan konspirasi pencucian uang dan konspirasi penipuan menggunakan jaringan.

    Otoritas AS dan Inggris menuduh Prince Group menjadi payung bagi lebih dari 100 perusahaan cangkang dan entitas yang digunakan untuk menyalurkan uang hasil pencucian ke 12 negara dan wilayah, mulai dari Singapura hingga St Kitts dan Nevis.

    “Chen Zhi bukan bos mafia seperti yang biasa kita bayangkan. Ia merupakan wajah rapi dari ekonomi kriminal yang dilindungi negara,” kata Jacob Sims, peneliti tamu di Harvard University Asia Center dan pakar kejahatan transnasional.

    Prince Group sebelumnya menyangkal seluruh tuduhan dalam pernyataannya sebagai fitnah. Namun pernyataan itu kini telah dihapus dari situs mereka.

    3. Ada Dugaan Kerja Paksa

    Jaksa Amerika Serikat (AS) mendakwa Taipan Chen Zhi, membangun setidaknya 10 kompleks di Kamboja yang berfungsi sebagai kamp kerja paksa. Para pekerja, mayoritas migran yang ditahan paksa, dipaksa menghubungi ribuan calon korban melalui media sosial dengan janji investasi kripto berimbal hasil besar.

    Dilansir Channel News Asia, Minggu (26/10), uang korban tersebut pada kenyataannya dialirkan ke bisnis Prince Holding Group dan perusahaan cangkang. Uang hasil penipuan kripto skema ‘pig butchering’ atau ‘sembelih babi’ itu diduga untuk membiayai gaya hidup mewah seperti perjalanan liburan, jam tangan mewah, karya seni langka, bahkan sebuah jam tangan Rolex untuk istri seorang eksekutif.

    Berdasarkan dakwaan tersebut, kamp-kamp yang dibangun Prince Group dilengkapi asrama yang dikelilingi tembok tinggi dan kawat berduri, serta pusat kendali seperti call center otomatis dengan ribuan ponsel yang mengoperasikan puluhan ribu akun palsu. Salah satu lokasi dikaitkan dengan Jinbei Casino Hotel milik Prince Holding Group, dan lainnya dikenal dengan nama ‘Golden Fortune’.

    Departemen Keuangan AS menyatakan para pekerja dikurung, diisolasi dan kerap dipukuli. Foto dalam dakwaan menunjukkan pria dengan luka di wajah, sekelompok pria dengan tangan terikat, serta korban dengan bekas cambukan di dada dan lengan.

    Selain itu, disebutkan bahwa Chen secara pribadi menyetujui pemukulan terhadap seseorang yang dianggap membuat masalah. Dia disebut hanya mengingatkan agar korban ‘tidak dipukuli sampai mati’. Beberapa orang melaporkan melihat pekerja yang melarikan diri dari Golden Fortune dipukul ‘sampai hampir meninggal’.

    4. Chen Zhi Masih Buron

    Chen saat ini masih buron usai didakwa secara in absentia di AS. Jika terbukti bersalah, dia terancam hukuman hingga 40 tahun penjara.

    Selain itu, jika pengadilan mengizinkan, aset 127.271 bitcoin yang disita AS dapat digunakan untuk mengganti kerugian korban. Nilai koin tersebut, sekitar 113.000 dolar AS.

    Pada tahun lalu, warga Amerika disebut kehilangan sedikitnya 10 miliar dolar AS terkait skema penipuan berbasis Asia Tenggara atau meningkat 66 persen dibandingkan dari 2023. Menurut Departemen Keuangan AS, Chen merupakan pemain dominan dalam bisnis gelap tersebut. Di sisi lain, otoritas China juga sudah menyelidiki perusahaan itu atas dugaan penipuan siber dan pencucian uang sejak 2020.

    Laporan CNA menyebutkan bahwa upaya permintaan respons telah disampaikan kepada juru bicara Prince Holding Group, Gabriel Tan telah. Situs perusahaan itu mengklaim berpegang pada “standar bisnis global.” Juru bicara pemerintah Kamboja Pen Bona belum memberikan respons.

    5. Sosok Chen Zhi

    Dilansir CNN, Minggu (26/10), Chen sebelumnya dikenal sebagai Vincent dan lahir di Fujian, China pada 16 Desember 1987. Otoritas AS menyebutkan bahwa bisnis awalnya Chen berupa warnet dan pusat gim di Fuzhou, ibu kota Fujian.

    Pada 2011, dia terjun ke bisnis investasi real estat di Kamboja menurut profil di lama DW Capital holdings, sebuah perusahaan manajemen dana di Singapura yang mencantumkan Chen sebagai pendiri dan ketua, serta termasuk dalam daftar sanksi AS.

    Pada dekade 2010-an, disebutkan bahwa banyak pengembang dari Tiongkok yang mulai membangun kasino di Sihanoukville, Kamboja bagian barat. Kota pantai yang tenang itu berubah menjadi pusat judi dengan regulasi longgar dan kemudahan izin kasino.

    Dengan masuknya kasino dan judi daring, masuk pula kejahatan terorganisir, pencucian uang, prostitusi, peredaran narkoba dan penipuan online. Kota tersebut digambarkan sebagai ‘wild west’ dengan keterhubungan erat antara bisnis dan kriminal.

    Tak lama setelah kedatangannya, Chen menjadi warga negara Kamboja melalui naturalisasi. Analis mengatakan bahwa dia mendapatkan gelar kehormatan dan pengaruh kuat di kalangan elite Kamboja.

    Dia diangkat setelah sebagai penasihat senior pemerintah setinggi menteri, penasihat pribadi Perdana Menteri Hun Sen dan putranya Hun Manet, serta dianugerahi ‘neak oknha’, gelar bagi pengusaha terkemuka.

    Berdasarkan dakwaan AS, Chen pernah berkunjung ke AS pada April 2023 menggunakan paspor diplomatik, yang diduga diperolehnya setelah memberikan jam tangan mewah kepada pejabat senior pemerintahan.

    Halaman 2 dari 5

    (wnv/wnv)

  • Bos Mafia Sembelih Babi Ternyata Konglomerat China

    Bos Mafia Sembelih Babi Ternyata Konglomerat China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat menyita aset bitcoin senilai US$ 14 miliar terkait pabrik penipuan “pig butchering” atau “sembelih babi” di Kamboja. Bos mafia penipu ini ternyata komisaris Prince Holding Group bernama Chen Zi.

    Menurut Channel News Asia, jaksa federal AS telah memasukkan gugatan atas Chen. Chen dituduh dalang dari kamp kerja paksa di Kamboja serta melakukan pencucian uang.

    Chen diduga mengeksploitasi pekerja asing untuk bekerja mencari korban penipuan. Hasil penipuan kemudian digunakan untuk membeli pesawat jet pribadi, yacht, hingga lukisan mahal.

    Selain mengelola pusat penipuan, Chen juga mengelola bisnis judi online dan penambangan kripto yang digunakan untuk mencuci uang hasil penipuan. Jaksa federal AS Joseph Nocella menyebut Chen mengelola operasi penipuan terbesar dalam sejarah.

    Penegak hukum AS dan Inggris menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Chen, yang bergerak di sektor properti dan layanan keuangan, dan Departemen Keuangan AS menetapkannya sebagai organisasi kriminal transnasional.

    Modus penipuan “sembelih babi” yang digunakan Chen mampu meraup US$ 40 juta tiap hari.

    Penipuan pig butchering merupakan skema berupa pelaku mendekati korban via media sosial atau aplikasi kencan untuk melakukan investasi yang terdengar menggiurkan. Setelah mengumpulkan uang, seringkali menggunakan mata uang kripto, yang cukup banyak dari korbannya, penipu akan kabur menghilang.

    Menurut Meta, skala dan kecanggihan penipuan belum pernah terjadi sebelumnya. US Institute of Peace memperkirakan hingga 300.000 orang dipaksa untuk melakukan penipuan di seluruh dunia oleh kelompok-kelompok kriminal ini.

    Konglomerat Kamboja lahir di China

    Mengutip AFP, Senin (20/10/2025), Prince Holding Group merupakan salah satu konglomerat terbesar di Kamboja, yang telah beroperasi di lebih dari 30 negara. Bisnisnya, sejak 2015, merambah real estate, lalu jasa keuangan hingga bisnis konsumen.

    Laman itu menyebut Prince Holding Group sebagai “kekaisaran bisnis terluas” di Kamboja. Investasi real estate-nya misalnya senilai US$ 2 miliar, salah satunya Prince Plaza, di ibu kota Kamboja, Phnom Penh.

    Di situs webnya, Prince Holding Group mengatakan pihaknya berharap dapat memainkan “peran penting” di Negeri Seribu Kamboja. Perusahaan berkomitmen memajukan perekonomian Kamboja dan rakyat melalui kemitraan atau investasi langsung ke industri-industri utama.

    Mengutip Channel News Asia (CNA), Prince Holding Group memiliki sejumlah unit bisnis. Mulai dari Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group, dan Prince Bank.

    Sementara, Chen Zi sendiri adalah miliarder muda. Umurnya baru 37 tahun. Sebenarnya, ia lahir di China. Tapi, ia memegang kewarganegaraan Inggris dan Kamboja.

    Chen Zi dekat dengan kekuasaan. Ia pernah menjadi penasihat Perdana Menteri Hun Manet dan ayahnya, mantan pemimpin Hun Sen. Bahkan, dirinya menyandang gelar kehormatan “Neak Oknha” yang diberikan pemerintah, yang berarti “taipan terkemuka”. Beberapa orang terdekat memanggilnya “Vincent”.

    Dalam situs perusahaan, Chen digambarkan sebagai “pengusaha yang disegani dan filantropis ternama di komunitas bisnis Kamboja”. Disebutkan bahwa ia berpartisipasi dalam berbagai kegiatan amal melalui badan amal grup tersebut, Prince Foundation.

    “Aktor yang sangat melekat pada negara di Kamboja,” ujar pakar kejahatan transnasional Jacob Sims.

    “Pengaruhnya menyebar ke setiap lapisan pemerintahan, dan Prince Group telah lama berfungsi sebagai organisasi patron utama bagi partai yang berkuasa,” tambahnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pembunuh Eks Anggota Parlemen Kamboja Dibui Seumur Hidup di Thailand

    Pembunuh Eks Anggota Parlemen Kamboja Dibui Seumur Hidup di Thailand

    Bangkok

    Seorang warga Thailand yang menembak mati seorang mantan anggota parlemen Kamboja di Bangkok, ibu kota Thailand, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan. Pembunuhan ini sempat memicu spekulasi keterlibatan mantan pemimpin Kamboja karena korban merupakan politisi oposisi di negara asalnya.

    Lim Kimya, yang mantan anggota parlemen dari kubu oposisi di Phnom Penh dan berkewarganegaraan ganda Kamboja-Prancis, ditembak mati pada 7 Januari lalu ketika dia sedang mengunjungi Bangkok bersama istrinya. Ekkalak Paenoi, seorang warga negara Thailand, ditangkap sebagai pelaku penembakan.

    Tokoh-tokoh oposisi di Kamboja menuduh mantan pemimpin negara tersebut yang masih berpengaruh, Hun Sen, sebagai dalang penembakan mematikan itu. Istri Lim, pekan ini, menuntut pertanggungjawaban penuh untuk dalang utama pembunuhan suaminya.

    “Tindakan terdakwa pertama menyebabkan kerugian bagi penggugat,” kata hakim pengadilan pidana Bangkok dalam putusannya, seperti dilansir AFP, Jumat (3/10/2025).

    “Karena dia mengaku, pengadilan mengurangi hukumannya menjadi penjara seumur hidup,” ujar sang hakim saat membacakan putusan.

    Ekkalak ditangkap di Kamboja sehari setelah penembakan, dan mengakui dirinya telah melakukan pembunuhan tersebut dalam sebuah video livestreaming.

    Persidangan kasus ini dimulai tiga hari lalu dengan pemeriksaan saksi, termasuk Anne-Marie Lim yang merupakan istri Lim.

    “Anne-Marie mungkin puas dengan putusan hari ini, tetapi dia masih mempertanyakan siapa yang memerintahkan kejahatan tersebut,” ucap pengacaranya, Nadhthasiri Bergman, kepada wartawan di luar gedung pengadilan Bangkok pada Jumat (3/10).

    “Dia ingin otoritas mengungkap kasus ini sampai tuntas,” imbuhnya.

    Hakim pengadilan Bangkok, dalam putusannya, tidak menyebutkan detail soal motif pembunuhan atau kemungkinan dalang utama di balik pembunuhan tersebut.

    Terdakwa kedua, Chakrit Buakhil yang juga warga Thailand, dibebaskan dari dakwaan, dengan hakim mengatakan “dia hanya seorang sopir dan tidak mengetahui apa yang terjadi”. Chakrit sebelumnya dituduh membawa Ekkalak ke perbatasan Kamboja setelah penembakan.

    Sejumlah media lokal Thailand melaporkan bahwa Ekkalak menerima pembayaran 60.000 Baht (Rp 30 juta) untuk pembunuhan itu. Namun kepolisian setempat mengatakan bahwa Ekkalak mengakui tidak menerima pembayaran apa pun dan menerima pekerjaan itu “untuk membayar utang budi”.

    Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet membantah keterlibatan pemerintahannya atau ayahnya, Hun Sen, dalam pembunuhan tersebut.

    Hun Sen memimpin Kamboja selama empat dekade hingga tahun 2023, dengan negara-negara Barat dan kelompok-kelompok HAM sejak lama menuduh pemerintahannya menggunakan sistem hukum untuk menghancurkan oposisi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Dari Menteri Kontroversial, Anutin Charnvirakul Resmi Jadi PM Thailand

    Dari Menteri Kontroversial, Anutin Charnvirakul Resmi Jadi PM Thailand

    Jakarta

    Anutin Charnvirakul resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand setelah Raja Maha Vajiralongkorn mengesahkan pengangkatannya pada Minggu (01/09). Politikus konservatif berusia 58 tahun ini berhasil menggeser dinasti politik terkuat di Thailand, membuka jalan bagi pemilu awal yang dijanjikan akan digelar tahun depan.

    Anutin menggantikan Paetongtarn Shinawatra dari Partai Pheu Thai yang diberhentikan pekan lalu setelah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran etika. Kasus ini mencuat setelah terungkap percakapan telepon Paetongtarn dengan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, yang dinilai menciptakan konflik kepentingan politik.

    Percakapan itu terjadi sebelum sengketa perbatasan Thailand-Kamboja berubah menjadi konflik bersenjata yang berlangsung selama lima hari pada Juli lalu. Konflik tersebut memicu kekhawatiran akan pecahnya perang besar di kawasan.

    Anutin sebelumnya menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri dalam negeri di kabinet Paetongtarn. Namun, ia mundur dari jabatannya dan menarik partainya keluar dari koalisi pemerintah setelah kebocoran percakapan telepon tersebut memicu kemarahan publik.

    Jejak karier dan kontroversi

    Lahir dari keluarga politikus sekaligus pengusaha besar, Anutin menempuh pendidikan di sekolah swasta khusus laki-laki di Bangkok sebelum melanjutkan kuliah teknik di Amerika Serikat.

    Pada 1990, ia bergabung dengan perusahaan konstruksi keluarganya, Sino-Thai, dan sempat menjabat sebagai presiden perusahaan. Namun, ia meninggalkan dunia bisnis untuk terjun ke pemerintahan sebagai wakil menteri kesehatan di bawah pemerintahan Thaksin Shinawatra pada 2004.

    Pada 2007, Partai Thai Rak Thai milik Thaksin dibubarkan melalui keputusan pengadilan. Keputusan itu juga menjatuhkan larangan politik selama lima tahun kepada sejumlah politisi, termasuk Anutin.

    Ia kembali ke panggung politik pada 2012 sebagai ketua Partai Bhumjaithai. Selama satu dekade terakhir, Anutin berhasil memanfaatkan jaringan politik Bhumjaithai yang didirikan Newin Chidchob untuk memperkuat basis dukungan di berbagai provinsi. Ia juga menjalin hubungan erat dengan elit konservatif dan kalangan monarki, menjadikan partainya pemain penting dalam pemerintahan-pemerintahan berikutnya.

    Selain kini menjadi perdana menteri, Anutin pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, dan menteri kesehatan.

    Namanya mencuat secara internasional setelah mendorong legalisasi ganja di Thailand pada 2022. Meski kebijakan itu menuai dukungan awal, gelombang kritik dan kekhawatiran publik memaksa pemerintah memperketat aturan penggunaan ganja. Sebagai menteri kesehatan, Anutin juga menghadapi kritik tajam selama pandemi COVID-19 karena dianggap lambat dalam mengamankan pasokan vaksin.

    Dalam pemerintahan yang dipimpin Pheu Thai, ia juga terlibat dalam sejumlah kontroversi, termasuk dugaan kecurangan pemilihan Senat tahun lalu dan sengketa lahan yang melibatkan properti milik keluarga Newin Chidchob yang diklaim sebagai aset negara.

    Upacara pengangkatan dan janji politik Anutin

    Upacara pengangkatan Anutin digelar di kantor pusat Partai Bhumjaithai di Bangkok pada Minggu (07/09), dihadiri oleh para anggota senior partai yang diperkirakan akan bergabung dalam koalisi pemerintahannya.

    Para peserta mengenakan seragam putih sipil, yang biasa digunakan dalam upacara kerajaan dan kenegaraan. Dalam seremoni itu, surat pengesahan dari Raja Vajiralongkorn dibacakan secara resmi. Setelah itu, Anutin membacakan sumpah jabatannya:

    “Saya bersumpah akan menjalankan tugas sebaik mungkin, dengan kejujuran dan kebajikan,” ucapnya.

    Dalam konferensi pers yang digelar usai upacara pengesahan, Anutin menegaskan pemerintahannya akan memprioritaskan penyelesaian masalah mendesak, seperti pemulihan ekonomi, konflik perbatasan dengan Kamboja, penanggulangan bencana alam, dan pemberantasan kejahatan. Ia juga berjanji menepati janji kampanye untuk menulis ulang konstitusi dan menggelar pemilu awal.

    “Saya ingin mengembalikan kekuasaan kepada rakyat agar mereka dapat menentukan masa depan negara ini,” kata Anutin.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

  • Thailand Gelar Pemilihan Perdana Menteri Baru, Siapa Calon Kuat?

    Thailand Gelar Pemilihan Perdana Menteri Baru, Siapa Calon Kuat?

    Bangkok

    Parlemen Thailand akan menggelar pemungutan suara untuk memilih perdana menteri baru. Dari lima kandidat yang memenuhi syarat, Anutin Charnvirakul, Ketua Partai Bhumjaithai disebut sebagai kandidat terkuat setelah mendapat dukungan luas dari sejumlah partai.

    Dalam pemilihan yang akan diselenggarakan pada Jumat (05/09) tersebut, Anutin mengklaim telah mengantongi 146 kursi dari partainya dan sekutu. Selain itu, dia juga mendapat tambahan dukungan 143 kursi dari Partai Rakyat. Secara keseluruhan, Anutin menguasai 289 kursi dari 492 anggota parlemen. Hal ini jauh melampaui ambang batas 247 kursi untuk bisa terpilih.

    Namun, dukungan dari Partai Rakyat tidak datang begitu saja. Dalam perjanjian politik, Anutin wajib membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan setelah menjabat untuk menyelenggarakan pemilu baru. Selain itu, dia juga harus menggelar referendum untuk menyusun konstitusi baru melalui majelis konstituante yang terpilih.

    Sosok Anutin?

    Lelaki berusia 58 tahun ini merupakan mantan Menteri Kesehatan yang dikenal karena mendorong dekriminalisasi ganja. Dia juga menjadi sorotan pada masa pandemi Covid-19, ketika dianggap lambat mengamankan pasokan vaksin.

    Dalam karier politiknya, Anutin pernah bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin Partai Pheu Thai. Sebelumnya, dia menduduki kursi menteri di kabinet Prayuth Chan-ocha, seorang mantan jenderal yang menjadi perdana menteri pascakudeta militer.

    Manuver Politik Partai Pheu Thai

    Sementara itu, pemerintah sementara dari Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh Phumtham Wechayachai, berusaha menghalangi langkah Anutin. Partai ini meminta Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui pembubaran parlemen dan pemilu kilat.

    Namun, laporan dari media di Thailand menyebut Dewan Penasihat Raja menolak permintaan itu karena rancangan dekritnya bermasalah secara hukum. Beberapa pakar hukum juga memperdebatkan kewenangan pemerintahan sementara untuk mengajukan pembubaran parlemen.

    Krisis politik berulang

    Thailand kembali terjebak dalam krisis politik setelah Mahkamah Konstitusi pada akhir Agustus 2025 memecat Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra karena melanggar etika dalam komunikasi dengan Ketua Senat Kamboja, Hun Sen, soal konflik perbatasan berdarah.

    Paetongtarn adalah perdana menteri keenam dari keluarga Shinawatra yang dijatuhkan oleh militer atau pengadilan dalam dua dekade terakhir. Sebelumnya, pada 2023, kandidat perdana menteri dari Partai Rakyat (saat itu bernama Move Forward) juga gagal dilantik setelah ditolak senat. Kini, senat sudah tidak lagi memiliki kewenangan ikut dalam pemilihan perdana menteri.

    Pemerintahan Thailand selanjutnya

    Jika pemungutan suara Jumat (05/09) ini berjalan mulus, Anutin hampir pasti akan terpilih. Namun, pemerintahannya hanya akan berlangsung singkat sesuai kesepakatan dengan Partai Rakyat, sebelum pemilu baru digelar dan konstitusi baru dirancang.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Felicia Salvina dan Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    Tonton juga video “Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Ketidakpastian di Thailand Usai Lengsernya PM Paetongtarn

    Ketidakpastian di Thailand Usai Lengsernya PM Paetongtarn

    Jakarta

    Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra sejak Jumat (29/8) resmi dicopot dari jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dia melanggar aturan etika.

    Pada usia 39 tahun, Paetongtarn menjadi perdana menteri termuda dalam sejarah Thailand. Dia memiliki koneksi politik yang kuat sebagai putri dari mantan perdana menteri Thaksin, sekaligus keponakan dari mantan perdana menteri lainnya, Yingluck Shinawatra. Paetongtarn juga menjabat sebagai ketua Partai Pheu Thai, yang menuai kontroversi ketika berkoalisi dengan kubu pro-militer pada 2023 untuk membentuk pemerintahan saat ini.

    Dia diskors pada awal Juli setelah rekaman percakapan telepon dengan pemimpin veteran Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik di tengah konflik perbatasan yang memakan korban jiwa. Dalam percakapan itu, Paetongtarn menyebut mantan diktator tersebut sebagai “paman,” menyatakan rasa hormat dan kasih sayangnya, serta mengkritik komandan militernya sendiri.

    Paetongtarn menegaskan bahwa pernyataannya itu adalah taktik negosiasi untuk mencegah konflik meluas dan menyelamatkan nyawa.

    “Sebagai orang Thailand, saya menegaskan ketulusan saya untuk bekerja demi rakyat Thailand. Saya ingin kembali menekankan kepada rakyat bahwa yang paling saya junjung tinggi adalah nyawa rakyat — baik tentara maupun warga sipil,” katanya kepada wartawan usai putusan pada Jumat.

    Meski demikian, Paetongtarn menerima keputusan pengadilan yang memerintahkannya untuk lengser.

    Siapa gantikan Paetongtarn?

    Skandal telepon dengan Hun Sen pada akhirnya mengguncang dunia politik Thailand. Partai konservatif Bhumjaithai menarik diri dari koalisi pemerintahan, meninggalkan Pheu Thai dengan mayoritas tipis yang memicu kekhawatiran akan terjadinya kudeta militer baru.

    Pheu Thai kemungkinan besar akan mencalonkan Chaikasem Nitisir sebagai pengganti Paetongtarn. Chaikasem, 77 tahun, adalah pengacara dan mantan jaksa agung yang pernah menjabat sebagai menteri kehakiman Thailand pada 2013.

    Kandidat lain yang mungkin muncul adalah mantan menteri dalam negeri Anutin Charnvirakul dan Prayuth Chan-ocha, pemimpin kudeta militer 2014 yang bertahan sebagai kepala pemerintahan hingga Paetongtarn naik ke kursi perdana menteri pada 2023.

    Jika parlemen gagal mencapai kesepakatan soal pengganti Paetongtarn, opsi lain adalah menggelar mosi tidak percaya dan membubarkan parlemen, yang berarti pemilu kilat harus diadakan.

    Masa depan Pheu Thai di bawah dinasti Shinawatra

    Napon Jatusripitak, ilmuwan politik di ISEAS–Yusof Ishak Institute, menilai pencopotan Paetongtarn berdampak besar bagi Partai Pheu Thai.

    “Pheu Thai akan terpaksa menghadapi pemilu berikutnya tanpa kandidat perdana menteri yang jelas. Hal ini meningkatkan risiko perpecahan internal, terutama jika partai tidak solid mendukung calon yang tersisa ketika perdana menteri baru harus dipilih,” ujarnya kepada DW.

    “Pheu Thai sudah pernah mengorbankan komitmen ideologisnya ketika berkoalisi dengan lawan konservatifnya pada 2023. Koalisi itu membuat partai berada pada posisi rentan dan gagal menunaikan janji kebijakan andalannya. Jika hal ini terulang, maka kerusakan terhadap warisan Shinawatra dan citra Pheu Thai akan semakin parah,” tambahnya.

    Thaksin Shinawatra lolos dari penjara

    Dengan jatuhnya Paetongtarn, sejumlah analis mempertanyakan apakah skandal ini juga menandai berakhirnya dinasti politik Shinawatra.

    Thitinan Pongsudhirak, profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn Bangkok, mengatakan kepada DW bahwa keluarga Shinawatra “sudah mengalami kemunduran selama beberapa tahun.”

    “Sekarang dengan apa yang dilakukan Paetongtarn lewat percakapan yang bocor itu, saya kira keluarga Shinawatra, untuk semua maksud dan tujuan, tak lagi menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam politik Thailand,” ujarnya.

    Namun, mungkin terlalu dini untuk menutup buku tentang klan politik berpengaruh tersebut. Thaksin, sang ayah sekaligus mantan perdana menteri miliarder, baru saja meraih kemenangan besar pekan lalu setelah pengadilan membebaskannya dari tuduhan penghinaan terhadap monarki yang berpotensi membuatnya dipenjara 15 tahun.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata” di sini:

    (ita/ita)

  • Kisah PM Thailand Paetongtarn Shinawatra, Skandal Telepon Berujung Dipecat

    Kisah PM Thailand Paetongtarn Shinawatra, Skandal Telepon Berujung Dipecat

    Bangkok

    Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan pemimpin muda itu telah melakukan pelanggaran etika terkait skandal telepon dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen.

    Paetongtarn, yang kini berusia 39 tahun, mencetak sejarah sebagai PM termuda Thailand saat resmi menjabat pada Agustus 2024 lalu. Dia merupakan anak perempuan mantan PM Thaksin Shinawatra dan anggota dinasti politik Shinawatra yang berpengaruh di negara tersebut.

    Namun, dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada Jumat (29/8) waktu setempat, Paetongtarn harus lengser setelah menjabat hanya selama satu tahun.

    Percakapan telepon antara Paetongtarn dengan Hun Sen pada Juni lalu, seperti dilansir CNN dan Reuters, Jumat (29/8/2025), menjadi pemicu kehancurannya.

    Rekaman audio dari percakapan telepon itu bocor ke publik, dan menunjukkan Paetongtarn tampak tunduk pada Hun Sen, bahkan mengkritik seorang jenderal populer Thailand. Kritikan keras dari publik langsung menghujaninya.

    Rekaman Percakapan Telepon Paetongtarn-Hun Sen Bocor

    Dalam percakapan telepon yang bocor ke publik itu, yang terjadi pada 15 Juni saat ketegangan perbatasan Thailand-Kamboja meningkat, Paetongtarn memanggil Hun Sen dengan sebutan “paman” dan tampak mengkritik tindakan militernya sendiri dalam bentrokan perbatasan yang menewaskan seorang tentara Kamboja.

    Paetongtarn juga mengatakan jika Hun Sen “menginginkan sesuatu, katakan saya kepada saya, dan saya akan mengurusnya” — pernyataan kontroversial ini menjadi inti dari kasus yang menjeratnya.

    Pernyataan Paetongtarn dalam rekaman audio yang bocor — yang dikonfirmasi keasliannya oleh kedua negara — menyentuh hati rakyat Thailand. Semangat nasionalisme sudah meninggi terkait sengketa perbatasan, dengan para pengkritik menuduhnya mengkompromikan kepentingan nasional negara.

    Tonton juga video “PM Thailand: Kami Tidak Akan Menyerahkan Kedaulatan Kami” di sini:

    Paetongtarn Minta Maaf kepada Rakyat Thailand

    Usai ucapannya menuai kemarahan publik, Paetongtarn meminta maaf kepada rakyat Thailand, yang disebutnya “mungkin merasa tidak nyaman atau marah atas persoalan ini”.

    Dalam pembelaannya, Paetongtarn mengatakan pernyataannya itu merupakan teknik negosiasi yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan.

    Paetongtarn Dinonaktifkan dari Tugas PM Thailand

    Permintaan maaf dan penjelasan Paetongtarn tidak meredakan kemarahan publik. Petisi diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh 36 Senator Thailand, yang menuduh Paetongtarn tidak jujur dan melakukan pelanggaran standar etika.

    Petisi itu memicu putusan penonaktifan Paetongtarn dari tugas-tugasnya sebagai PM Thailand per 1 Juli lalu. Namun dia masih aktif dalam kabinet sebagai Menteri Kebudayaan, jabatan yang dipegangnya usai perombakan kabinet.

    Beberapa saat usai pengumuman penonaktifan dirinya, Paetongtarn kembali menyampaikan permintaan maaf untuk rakyat Thailand.

    “Saya tidak menginginkan apa pun untuk diri saya sendiri. Saya hanya memikirkan bagaimana menghindari pertempuran dan pertumpahan darah. Saya menegaskan kembali bahwa saya sungguh-sungguh berniat mengabdi kepada bangsa. Saya tidak memiliki niat buruk,” ucapnya kepada wartawan pada saat itu.

    Paetongtarn Diberhentikan dari Jabatannya terkait Pelanggaran Etika

    Mahkamah Konstitusi Thailand, yang beranggotakan sembilan hakim konstitusi, menjatuhkan putusan pada Jumat (29/8) yang menyatakan bahwa Paetongtarn telah gagal menegakkan standar etika atau menunjukkan integritas yang dibutuhkan seorang PM selama percakapan teleponnya dengan Hun Sen pada Juni lalu, untuk mencegah eskalasi konflik perbatasan yang mematikan.

    Mahkamah Konstitusi menyatakan Paetongtarn lebih mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan bangsa.

    Putusan ini menjadikan Paetongtarn sebagai PM kelima Thailand yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 lalu.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Ekspresi PM Thailand Usai Diskors dari Jabatannya”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Mahkamah Konstitusi Thailand Pecat PM Paetongtarn Shinawatra!

    Mahkamah Konstitusi Thailand Pecat PM Paetongtarn Shinawatra!

    Bangkok

    Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya, pada Jumat (29/8) waktu setempat, setelah hanya satu tahun menjabat. Pemberhentian ini berkaitan dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Paetongtarn.

    Dalam putusannya, seperti dilansir Reuters, Jumat (29/8/2025), Mahkamah Konstitusi menyatakan Paetongtarn telah melanggar etika dalam panggilan telepon yang bocor ke publik pada Juni lalu, di mana dia tampak tunduk kepada mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, saat kedua negara berada di ambang konflik.

    Pertempuran bersenjata pecah di perbatasan Thailand-Kamboja beberapa pekan setelah percakapan telepon itu bocor.

    Paetongtarn, yang merupakan anak perempuan mantan PM Thaksin Shinawatra, dinonaktifkan dari jabatannya menyusul kebocoran percakapan telepon yang memicu kemarahan publik, hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk memberhentikannya.

    Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi pukulan telak bagi dinasti politik Shinawatra yang dapat memicu periode kekacauan baru di Thailand.

    Paetongtarn, yang mencetak sejarah sebagai PM termuda Thailand, menjadi perdana menteri keenam dari atau yang didukung dinasti Shinawatra yang diberhentikan oleh militer atau pengadilan dalam perebutan kekuasaan yang penuh gejolak selama dua dekade terakhir di antara para elite yang bertikai.

    Sedangkan untuk keseluruhan, Paetongtarn menjadi PM kelima selama 17 tahun terakhir yang diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi ini membuka jalan bagi pemilihan PM baru oleh parlemen Thailand — proses yang dapat berlarut-larut karena Partai Pheu Thai yang berkuasa kehilangan daya tawar di parlemen dan menghadapi tantangan untuk mempertahankan aliansi yang rapuh.

    Wakil PM Phumtham Wechayachai dan kabinet Thailand saat ini akan mengawasi pemerintahan dalam kapasitas sementara hingga PM baru dipilih oleh parlemen, tanpa batas waktu soal kapan hal itu harus dilakukan.

    Lihat juga Video ‘Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Paetongtarn di Ambang Putusan Mahkamah Thailand

    PM Paetongtarn di Ambang Putusan Mahkamah Thailand

    Jakarta

    Mahkamah Konstitusi Thailand akan memutuskan nasib Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada Jumat (29/08). Putusan ini akan menentukan masa depan Paetongtarn yang bisa membuatnya diberhentikan setelah satu tahun menjabat.

    Paetongtarn, putri dari miliarder Thaksin Shinawatra, dituduh melanggar etika melalui sebuah panggilan telepon pada Juni yang bocor ke publik. Dalam percakapan itu, ia berbicara dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, ketika kedua negara berada di ambang konflik bersenjata di perbatasan.

    Dari percakapannya di telepon, ia terdengar seolah tunduk kepada Hun Sen. Hal ini memicu kemarahan publik serta protes yang membuat pemerintahan koalisinya terancam runtuh. Paetongtarn telah meminta maaf dan menjelaskan bahwa tujuannya adalah meredakan ketegangan sekaligus menyelamatkan rakyat.

    Jika diberhentikan, Paetongtarn bisa menjadi perdana menteri kelima dalam 17 tahun terakhir yang dicopot oleh mahkamah. Hal ini menegaskan peran sentral mahkamah dalam perebutan kekuasaan panjang yang juga telah menjatuhkan tiga pemerintahan Shinawatra melalui dua kudeta militer.

    Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dijadwalkan memulai musyawarah pada pukul 09.30 WIB dan putusan diperkirakan keluar sekitar pukul 15.00 WIB.

    Apabila mahkamah memutuskan untuk memberhentikannya, sebagaimana yang terjadi pada pendahulunya setahun lalu, Thailand diperkirakan akan menghadapi krisis politik.

    Skandal telepon Paetongtarn dengan mantan PM Kamboja

    Kasus yang menjerat Paetongtarn berawal pada panggilan teleponnya dengan Hun Sen, mantan pemimpin Kamboja sekaligus ayah dari perdana menteri saat ini. Dalam percakapan tersebut, keduanya membahas perselisihan perbatasan yang tengah memanas.

    Politisi konservatif menudingnya merendahkan martabat Thailand di hadapan Kamboja sekaligus melemahkan wibawa militer. Tak lama setelah itu, mitra utama koalisinya keluar sebagai bentuk protes, nyaris menjatuhkan pemerintahannya.

    Paetongtarn masih bertahan, namun sekelompok senator menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, ia harus diberhentikan karena melanggar konstitusi yang menuntut “integritas nyata” dan “standar etika” dari seorang menteri. Mahkamah menangguhkan jabatannya sejak 1 Juli lalu.

    Rekaman panggilan telepon tersebut juga diunggah Hun Sen secara penuh ke internet hingga membuat pemerintah Thailand marah. Hal ini pun tak hanya menuai kegaduhan di dalam negeri, namun juga mengguncang hubungan kedua negara.

    Pada Juli lalu, ketegangan meningkat hingga pecah bentrokan militer paling mematikan dalam beberapa dekade. Lebih dari 40 orang tewas dan sekitar 300.000 warga harus mengungsi dari wilayah perbatasan.

    Siapa saja kandidat perdana menteri pengganti Paetongtarn?

    Jika Paetongtarn diberhentikan, proses lobi politik kemungkinan akan berlangsung secara intens sebelum parlemen memilih perdana menteri yang baru. Kandidat bisa berasal dari Partai Pheu Thai yang ia pimpin, mitra koalisinya, atau bahkan oposisi.

    Pemilu baru tampaknya menjadi solusi paling jelas. Namun, belum pasti apakah Perdana Menteri sementara Phumtham Wechayachai memiliki kewenangan untuk menggelar pemilu, atau hanya perdana menteri yang dipilih parlemen yang boleh melakukannya.

    “Penunjukan perdana menteri baru…akan sulit dan mungkin memakan waktu lama,” kata Stithorn Thananithichot, pakar politik dari Universitas Chulalongkorn.

    “Tidak mudah menyatukan kepentingan semua pihak,” ujarnya. “Pheu Thai akan berada pada posisi lemah… kekuatan tawar-menawar justru ada pada semua pihak selain Pheu Thai.”

    Saat ini, ada lima nama kandidat yang memenuhi syarat untuk menjadi perdana Menteri dari daftar kandidat sebelum pemilu 2023.

    Hanya ada satu dari Pheu Thai, yakni Chaikasem Nitisiri yang berusia 77 tahun, mantan jaksa agung dengan pengalaman kabinet yang terbatas.

    Kandidat lain termasuk mantan perdana menteri Prayuth Chan-ocha, yang telah pensiun dari politik dan memimpin kudeta terhadap pemerintahan Pheu Thai pada 2014. Ada pula Anutin Charnvirakul, mantan wakil perdana menteri yang menarik partainya dari koalisi Paetongtarn setelah skandal telepon bocor.

    Namun, meski Paetongtarn bertahan, tidak ada yang bisa menjamin posisinya dapat bertahan lama. Ia kini memimpin koalisi bersama sejumlah partai kecil konservatif yang sejak lama menjadi lawan politik Pheu Thai.

    Mayoritas koalisinya sangat tipis dan bisa menghadapi protes dari kelompok nasionalis serta tantangan parlemen yang dapat menghambat program kebangkitan ekonomi.

    “Paetongtarn sudah kehilangan kredibilitas sejak hari pertama percakapan telepon itu bocor,” kata analis Stithorn.

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video ‘Ribuan Biksu Gelar Aksi Damai Minta Thailand-Kamboja Gencatan Senjata’:

    (ita/ita)