Ada Jekate Running Series Besok, Simak Rekayasa Lalu Lintas di Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas karena ada pelaksanaan Jekate Running Series, Minggu (14/12/2025).
Ajang lari tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 05.15 hingga 07.30 WIB dan akan melintasi sejumlah ruas jalan di
Rasuna Epicentrum
, Jakarta Selatan dan sekitarnya.
“Sehubungan dengan adanya kegiatan
Jekate Running Series
pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025,
Dishub DKI Jakarta
menerapkan
rekayasa lalu lintas
di ruas-ruas jalan sekitar lokasi pengerjaan agar arus lalu lintas selalu tertib dan lancar,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo dalam keterangan resminya, Sabtu (13/12/2025).
Rekayasa lalu lintas diberlakukan di sejumlah ruas jalan, antara lain Jalan Epicentrum Utama Raya, Jalan H.R. Rasuna Said sisi timur dan barat, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Sumenep, Jalan Latuharhary, Jalan Cimahi, dan Jalan Dr. Kusuma Atmaja.
Sementara itu, pengunjung Rumah Sakit MMC serta karyawan gedung di sekitar Jalan H.R. Rasuna Said sisi timur tetap dapat mengakses jalur lambat melalui Jalan Kuningan Madya dan Jalan Kuningan Mulya.
Dishub DKI Jakarta menyiapkan lokasi parkir di kawasan Rasuna Epicentrum dengan total 2.277 satuan ruang parkir (SRP), terdiri dari 1.122 SRP sepeda motor dan 1.155 SRP mobil.
Selain itu, operasional Bus Transjakarta yang melintasi area kegiatan akan mengalami perubahan pola operasi dan modifikasi lintasan secara situasional selama Jekate Running Series berlangsung.
“Para pengguna jalan diimbau agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan,” ujar Syafrin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: HOS Cokroaminoto
-

Rawan Konflik Sosial, DPRD Minta Proyek Jalan Cokro Kota Probolinggo Tidak Dikebut Tanpa Kajian
Probolinggo (beritajatim.com) – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo untuk melakukan preservasi Jalan Hos Cokroaminoto pada tahun 2026 mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Kota Probolinggo.
Dalam rapat pembahasan R-APBD 2026 bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP), Senin (24/11/2025), sejumlah anggota dewan menilai bahwa proyek tersebut harus dikaji secara menyeluruh sebelum memasuki tahap pengerjaan fisik.
Proyek preservasi yang diusulkan dengan alokasi anggaran sekitar Rp 8,5 miliar itu mencakup penyusunan detail engineering design (DED), kegiatan pengawasan, serta pelaksanaan pekerjaan pembangunan.
Namun, Komisi III menyatakan kekhawatirannya terkait potensi persoalan sosial, terutama keberadaan banyak bangunan permanen dan semi permanen yang berdiri di atas trotoar di sepanjang ruas Jalan Hos Cokroaminoto.
Kepala Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, Setyorini Sayekti, menjelaskan bahwa rencana preservasi tersebut sudah masuk dalam program prioritas karena kawasan tersebut kerap mengalami genangan air saat musim hujan. Selain itu, Jalan Hos Cokroaminoto merupakan salah satu jalur padat penduduk dan jalur penghubung vital di pusat kota.
“Dimulai dari sisi barat dulu. Di sana kawasan padat penduduk, sehingga menjadi prioritas kepala daerah untuk segera dibenahi,” terangnya.
Rini menyebut, penanganan yang dilakukan nantinya akan menyerupai pola penataan yang telah diterapkan di Jalan Ikan Tengiri, Kelurahan Mayangan, yang meliputi pembangunan sistem drainase baru, peningkatan kualitas trotoar, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), serta penataan fasilitas pendukung jalan lainnya.
“Modelnya nanti mengacu pada DED. Kita ingin kawasan itu lebih tertata, aman, dan bebas banjir,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Robet Riyanto, menyoroti minimnya informasi mengenai proses sosialisasi kepada warga sekitar. Menurutnya, potensi konflik sosial cukup besar karena banyak bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum.
“Kami perlu tahu apakah sudah ada sosialisasi kepada masyarakat. Efek sosialnya bisa cukup besar jika tidak ditangani sejak awal,” ujarnya.
Politisi PPP tersebut menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh pelaksanaan preservasi, namun meminta agar kajian teknis dan sosial diselesaikan terlebih dahulu.
“Bagus sebenarnya rencana ini. Tapi apakah kajiannya sudah selesai? Kalau Pak Wali berhasil menyelesaikan persoalan bangunan-bangunan itu, saya acungi jempol. Sebab ini bukan hal sepele, butuh komunikasi langsung dengan masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Rini membenarkan bahwa persoalan sosial merupakan bagian dari tantangan dalam pelaksanaan rencana pembangunan itu. Ia memastikan bahwa Pemkot akan menyelesaikan seluruh persoalan bangunan yang berdiri di atas trotoar sebelum proyek dimulai.
“Memang ada beberapa bangunan permanen dan semi permanen berdiri di atas trotoar. Itu akan kita selesaikan terlebih dahulu. Saya lebih suka semua clean and clear sebelum pengerjaan dimulai. Untuk teknis pembongkaran dan lainnya, kita menunggu hasil kajian,” jelasnya.
Anggota Komisi III lainnya, Eko Purwanto, juga mengingatkan agar Pemkot Probolinggo tidak terburu-buru dalam menjalankan proyek tersebut. Ia menilai kajian DED tidak seharusnya dilakukan bersamaan dengan tahun pengerjaan.
“Kami tadi menyoroti proses kajiannya. Kalau dilakukan bersamaan dengan tahun induk pengerjaan, khawatirnya banyak hal yang tumpang tindih. Kami minta agar diselesaikan dulu persoalan-persoalan bangunan itu, baru pengerjaan fisiknya dilakukan. Kalaupun harus bergeser ke penganggaran berikutnya, tidak apa-apa, yang penting tidak menimbulkan gesekan dengan masyarakat,” jelasnya.
Rini menyatakan bahwa Pemkot akan menampung seluruh masukan dari Komisi III dan siap menyesuaikan jika dibutuhkan. Menurutnya, keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada teknis pembangunan, tetapi juga pada keberhasilan komunikasi dan pendekatan dengan warga terdampak.
“Kami pastikan kajian akan diselesaikan sebelum pengerjaan dimulai. Masukan Komisi III akan kami tampung dan pertimbangkan dalam penyusunan langkah selanjutnya,” ujarnya.
Dengan penataan yang menyeluruh dan penyelesaian persoalan sosial sejak awal, diharapkan preservasi Jalan Hos Cokroaminoto tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga menciptakan ruang publik yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat Kota Probolinggo. (ada/ian)
-

Bergerak ke Madiun, KPK Geledah Rumah Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo
Madiun (beritajatim.com) – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo, dr Yunus Mahatma, Kamis petang (13/11/2025). Penggeledahan dilakukan di rumah pribadinya yang berada di Jalan Sumatera Nomor 17, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
Pantauan di lokasi, enam anggota kepolisian bersenjata lengkap berjaga di depan pagar rumah bercat putih tersebut. Sejumlah petugas terlihat keluar-masuk membawa berkas dan beberapa barang dari dalam rumah.
Di halaman rumah, tampak satu unit Daihatsu Terios terparkir. Dua anggota polisi tampak berjaga di depan pintu ruang tamu dan area garasi. Sementara itu, dua mobil Avanza hitam sempat berhenti di depan rumah, namun sekitar pukul 18.17 WIB salah satunya meninggalkan lokasi.
Menariknya, petugas sempat memanggil seorang pria yang diduga ahli kunci. Pria tersebut datang menggunakan sepeda motor, namun tak lama kemudian meninggalkan lokasi tanpa diketahui alasannya.
Dari luar, tampak beberapa petugas naik-turun ke sejumlah ruangan di dalam rumah. Diduga, penyidik tengah mencari dokumen tambahan terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.
Hingga Kamis malam, penggeledahan masih berlangsung di rumah milik dr Yunus Mahatma tersebut.
Sebelumnya, pada hari yang sama, KPK juga menggeledah rumah dinas Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo di Jalan HOS Cokroaminoto serta ruang Sekretariat Dinas PUPKP Ponorogo sekitar pukul 11.00 WIB.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekda Agus Pramono, Dirut RSUD dr Harjono Ponorogo dr Yunus Mahatma, dan rekanan rumah sakit bernama Sucipto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Keempatnya diamankan usai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat (7/11/2025) lalu, dan resmi diumumkan sebagai tersangka sehari setelahnya, Sabtu (8/11/2025). (rbr/ian) -

18 PSK Warung Awang-Awang Mojosari Diamankan Satpol PP Mojokerto
Mojokerto (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mojokerto kembali menggelar operasi penertiban penyakit masyarakat (pekat) pada Sabtu malam (20/9/2025). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 21.00 WIB itu menyasar sejumlah warung di Desa Awang-Awang, Kecamatan Mojosari.
Operasi pekat dipimpin langsung Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (PPUD) Satpol PP Kabupaten Mojokerto. Sebelum pelaksanaan, petugas menggelar apel pengarahan sekaligus membagi tim untuk menyisir lokasi target. Sebanyak empat tim diturunkan ke dua titik operasi, tim 1 dan 2 bergerak di sekitar warung-warung di Jalan Hos Cokroaminoto.
Sedangkan tim 3 dan 4 melakukan penertiban di warung-warung yang berada di Jalan Raya Awang-Awang, sebelah selatan pom bensin. Hasilnya, 18 perempuan yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) berhasil diamankan petugas. Dari jumlah tersebut, delapan orang diamankan di tiga warung di Jalan Hos Cokroaminoto.
Sementara 10 lainnya diamankan dari empat warung di Jalan Raya Awang-Awang. Seluruh pelanggar telah didata dan diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai sebelum dibawa ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita (RSBKW) di Kediri untuk menjalani pembinaan lebih lanjut.
“Dari 18 orang yang diamankan, tujuh di antaranya berasal dari luar Kabupaten Mojokerto. Kami menegaskan penertiban ini sebagai langkah tegas dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perundang-undangan, Satpol PP Kabupaten Mojokerto, Zainul Hasan, Senin (22/9/2025).
Dengan adanya operasi tersebut, Satpol PP Kabupaten Mojokerto berharap masyarakat ikut berperan aktif menjaga ketertiban umum dan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif, bebas dari praktik penyakit masyarakat. [tin/but]
/data/photo/2024/12/30/6771a4e3038e8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5137791/original/066385900_1739961433-20250219-Penambahan_Jalur_Transjakarta-ANG_7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


/data/photo/2025/08/31/68b4270aa6ef0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/31/68b41f60c194b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)