Xcloud.id

Tag: Hirwandi Gafar

  • Himperra Ungkap SLIK Masih Jadi Hambatan MBR Beli Rumah

    Himperra Ungkap SLIK Masih Jadi Hambatan MBR Beli Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengungkapkan aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) masih menjadi hambatan dalam kepemilikan rumah. 

    Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono mengapresiasi upaya yang tengah diperjuangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pasalnya, selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan. 

    “Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu,” ujarnya dilansir Antara, Minggu (20/4/2025).

    Dia menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

    “Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp3 juta – Rp14 juta. Kebijakan ini sangat baik. Jangan dibalik, hanya masyarakat yang bergaji Rp14 jt saja yang dapat beli rumah subsidi seperti di TikTok,” katanya. 

    Ari mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp8 juta hingga Rp14 juta agar bisa membeli rumah. Hal ini agar masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp185 jt sampai dengan Rp400 jutaan bisa menikmati insentif bunga murah.

    “Suku bunga KPR-nya bisa 2% hingga 3% di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” ucapnya. 

    Dia meyakini konsumen milenial akan sangat tertarik selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah subsidi. 

    Ari mendukung himbauan pemerintah akan pembangunan perumahan subsidi yang berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk sekolah Himperra dalam membina dan mendidik anggota untuk meningkatkan skil sehingga memiliki kualitas dan kapasitas dalam membangun rumah MBR. 

    “Himperra juga secara khusus menunjuk bidang khusus yang menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program  pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo,” tutur Ari.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menuturkan selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp14 juta, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat yaitu sebanyak 440.000 unit rumah sepanjang 2025. Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil (harga rumah Rp400 juta) dengan kuota hingga 100.000 unit melalui mekanisme pasar.

    “Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp47 trilun dan SMF Rp7,9 triliun,” ujarnya. 

    Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar berpendapat adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

    “Kami sambut baik kenaikan kuota tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas,” katanya. 

  • BTN bidik pertumbuhan bisnis naik tiga kali lipat lewat KPR

    BTN bidik pertumbuhan bisnis naik tiga kali lipat lewat KPR

    Gedung PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) di Jakarta. ANTARA/HO-BTN/aa.

    BTN bidik pertumbuhan bisnis naik tiga kali lipat lewat KPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 13 April 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) membidik pertumbuhan bisnis naik tiga kali lipat lewat fokus penetrasi di pasar kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi. Target tersebut dicapai dengan melaksanakan transformasi menyeluruh terhadap tenaga sales-nya untuk mendukung program perumahan nasional.

    “Pasalnya, BTN mencatat adanya kenaikan produktivitas di antara tim sales-nya setelah melakukan uji coba transformasi di sejumlah kantor cabang,” kata Direktur Consumer Banking Hirwandi Gafar dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Ia menjelaskan, program transformasi tenaga penjual bertajuk “New Sales Force Management” tersebut pertama kali diadakan pada Juli 2024 hingga September 2024 di lima kantor cabang (KC), yang dilanjutkan dengan kick off di 16 KC tambahan pada Februari 2025. Dilanjutkan Launching Sales Force management pada Sabtu, 12 April 2025 secara nasional keseluruh Kantor Cabang BTN.

    Hirwandi menuturkan, program transformasi New Sales Force Management merupakan inisiatif strategis Consumer Banking BTN untuk mengasah kemampuan tim sales sebagai ujung tombak bisnis perseroan di tengah persaingan yang ketat di industri perbankan.

    “Program ini dirancang untuk mengubah perilaku dan kebiasaan tenaga sales BTN, sehingga mereka bisa lebih produktif dalam kegiatan sales dan marketing kepada calon debitur. Jika produktivitas tenaga sales bisa ditingkatkan hingga minimal 95 persen saja, maka pertumbuhan bisnis bisa meningkat tiga kali lipat dari hasil selama ini,” kata dia.

    Hirwandi mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan dan akan dilanjutkan dengan beberapa inisiatif lain untuk mengubah kebiasaan lama tim sales BTN menjadi lebih produktif dan berkualitas. Yaitu penetapan target sales, monitoring produktifitas sales, perhitungan insentif yang lebih kompetitif dan tinggi nilainya serta fair, perubahan pada structure dan role serta branding bagi para team sales, serta menambahkan standardisasi kompetensi sales.

    Dirinya menegaskan, tenaga sales BTN juga lebih diarahkan untuk memperlebar penetrasinya ke konsumen atau nasabah end-user selain para mitra pengembang (developer). Salah satu caranya adalah melalui cross-selling skema D2C dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan institusi yang selama ini telah menjadi nasabah BTN dari sisi funding atau pendanaan.

    “BTN selalu memikirkan agar tim sales memiliki kemampuan luar biasa untuk memenangkan persaingan di lapangan. Kita sudah mampu menawarkan suku bunga yang kompetitif, tetapi bagaimana caranya untuk memiliki daya juang dan menciptakan demand kepada developer, sehingga ketergantungan developer ke BTN menjadi sangat tinggi,” tutur Hirwandi.

    Lebih lanjut, meskipun BTN dikenal sebagai pemain utama KPR subsidi secara nasional, sudah saatnya BTN bergerak untuk menggenjot penyaluran KPR non-subsidi secara simultan untuk menciptakan profitabilitas yang lebih berkelanjutan di masa depan.

    “Kami berharap porsi penyaluran KPR non-subsidi setiap tahunnya harus lebih meningkat sehingga akan berdampak positif terhadap yield (keuntungan) perusahaan. Meskipun BTN terus berjuang meningkatkan yield KPR subsidi, itu berada di bawah kendali pemerintah, sehingga tidak mudah. Jadi, bagaimana KPR non-subsidi yang adalah produk BTN dan di bawah kendali BTN sendiri, dapat kita tumbuhkan beyond target,” ucap Hirwandi.

    Hingga akhir 2024, penyaluran KPR non-subsidi BTN tercatat mencapai Rp105,95 triliun, meningkat 10,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari tahun sebelumnya. Dari total portofolio kredit BTN, porsi KPR non-subsidi BTN hampir mencapai 30 persen per Desember 2024, sedangkan sisanya merupakan KPR subsidi, kredit konstruksi, kredit lainnya terkait perumahan, serta kredit non-perumahan.

    Sumber : Antara

  • Kekayaan Surya Utomo, Dirjen Pajak yang Diangkat Jadi Komisaris Utama BTN – Page 3

    Kekayaan Surya Utomo, Dirjen Pajak yang Diangkat Jadi Komisaris Utama BTN – Page 3

    Dalam RUPST BTN, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus. Adapun susunan pengurus perseroan sesuai dengan hasil RUPST adalah sebagai berikut:

    Dewan Komisaris

    •⁠ ⁠Komisaris Utama : Suryo Utomo*

    •⁠ ⁠Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo*

    •⁠ ⁠Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh*

    •⁠ ⁠Komisaris Independen: Ida Nuryanti*

    •⁠ ⁠Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit*

    •⁠ ⁠Komisaris: Fahri Hamzah*

    Dewan Direksi

    •⁠ ⁠Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu

    •⁠ ⁠Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo

    •⁠ ⁠Direktur Human Capital, Compliance & Legal: Eko Waluyo

    •⁠ ⁠Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra

    •⁠ ⁠Direktur Consumer Banking : Hirwandi Gafar

    •⁠ ⁠Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo

    •⁠ ⁠Direktur IT: Tan Jacky Chen*

    •⁠ ⁠Direktur Network and Retail Funding: Rully Setiawan*

    •⁠ ⁠Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa*

    •⁠ ⁠Direktur CoRp orate Banking: Helmy Afrisa Nugroho*

    •⁠ ⁠Direktur Commercial Banking: Hermita Akmal*

    •⁠ ⁠Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti*

    *efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  • RUPST BTN, Nixon LP Napitupulu Tetap Dirut, Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut – Halaman all

    RUPST BTN, Nixon LP Napitupulu Tetap Dirut, Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo Ditunjuk menjadi komisaris utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). 

    Penunjukan tersebut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Rabu (26/3/2025). 

    BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sebagai komisaris perseroan.

    RUPST BTN hari ini juga kembali menetapkan Nixon LP Napitupulu menjadi Direktur Utama BTN.

    Nixon memang baru menjabat posisi orang nomor satu bank berkode saham BBTN itu pada 2023. Namun, dia telah menjadi direksi BTN selama 8 tahun.

    Sebelumnya ia sempat menjadi dirut PT Bank Mantap, anak usaha Bank Mandiri, sebelum akhirnya berlabuh ke BTN pada 2017. Ia dipercaya mengurusi masalah kredit bermasalah dan manajemen aset selama 2 tahun.

    Nixon juga sempat menjadi Direktur Finance, Planning dan Treasury selama 2 tahun, dan pada 2021 dia dipercaya menjadi wakil direktur utama.

    Selain itu, Oni Febriarto Rahardjo juga tetap mendampingi Nixon menjadi Wakil Direktur Utama BTN. Adapun direksi lain yang tetap pada jabatannya setelah RUPST kali ini ada Setiyo Wibowo, Hirwandi Gafar, Nofry Rony Poetra, dan Eko Waluyo.

    Sementara jajaran direksi yang tersingkir ada Andi Nirwoto, Elisabeth Novie Riswanti, Jasmin, Hakim Putratama, dan Muhammad Iqbal.

    Berikut susunan lengkap jajaran direksi dan komisaris BTN terbaru: 

    Dewan Komisaris
    • Komisaris Utama : Suryo Utomo
    • Wakil Komisaris Utama : Dwi Ary Purnomo
    • Komisaris Independen : Pietra Machreza Paloh
    • Komisaris Independen : Ida Nuryanti
    • Komisaris Independen : Panangian Simanungkalit*
    • Komisaris : Fahri Hamzah

    Dewan Direksi
    • Direktur Utama : Nixon LP Napitupulu
    • Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo
    • Direktur Human Capital, Compliance & Legal    : Eko Waluyo
    • Direktur Finance & Strategy            : Nofry Rony Poetra
    • Direktur Consumer Banking            : Hirwandi Gafar
    • Direktur Risk Management            : Setiyo Wibowo
    • Direktur IT                : Tan Jacky Chen
    • Direktur Network and Retail Funding        : Rully Setiawan
    • Direktur Operations                : I Nyoman Sugiri Yasa
    • Direktur Corporate Banking            : Helmy Afrisa Nugroho
    • Direktur Commercial Banking            : Hermita Akmal
    •Direktur Treasury & International Banking        : Venda Yuniarti

  • Dividen Rp751,8 Miliar, Segini Harga per Sahamnya

    Dividen Rp751,8 Miliar, Segini Harga per Sahamnya

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 26 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, BTN memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp751,8 miliar atau Rp53,57 per saham, dengan rasio 25% dari laba bersih tahun buku 2024.

    Dividen dan Kinerja Keuangan BTN

    Meski membagikan dividen yang cukup menarik bagi pemegang saham, kinerja BTN sepanjang 2024 mengalami penurunan. BTN mencatat laba bersih sebesar Rp3 triliun, turun 14,1% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan dengan laba tahun 2023 yang mencapai Rp3,5 triliun.

    Pendapatan bunga BTN pada 2024 tercatat tumbuh 4,5% yoy menjadi Rp29,55 triliun. Namun, lonjakan beban bunga sebesar 21,9% yoy hingga Rp17,84 triliun membuat pendapatan bunga bersih tergerus 14,1% menjadi Rp11,73 triliun.

    Di sisi lain, pendapatan non-bunga BTN justru melonjak 17,6% yoy mencapai Rp4,61 triliun. Namun, beban operasional juga meningkat 12,1% yoy menjadi Rp10,44 triliun. Meski demikian, BTN tetap berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan senilai Rp357,97 triliun — tumbuh 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp333,69 triliun.

    Spin-Off BTN Syariah dan Akuisisi Bank Victoria Syariah

    Selain pembagian dividen, RUPST BTN 2025 juga membahas rencana besar lainnya, yaitu pemisahan unit usaha syariah (spin-off) BTN Syariah dan rencana akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Dua agenda ini menjadi langkah strategis BTN untuk memperkuat bisnis di sektor perbankan syariah.

    “Restu dua agenda tersebut menjadi jalan pembuka selanjutnya bagi BTN untuk mencapai target agar BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS) pada tahun ini,” ucap manajemen BTN dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, juga menyatakan dukungannya terhadap langkah BTN ini.

    “OJK senantiasa mendukung dan mendorong konsolidasi perbankan, termasuk konsolidasi di industri perbankan syariah, melalui spin-off UUS yang disertai penggabungan usaha agar menghasilkan BUS yang lebih sehat dan dengan skala usaha lebih besar,” tuturnya.

    Perubahan Susunan Pengurus BTN

    RUPST BTN 2025 juga membahas perubahan susunan pengurus. Salah satu yang paling menonjol adalah perpindahan Hakim Putratama, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operations & Customer Experience di BTN, kini resmi ditunjuk sebagai Direktur Operations di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

    Sementara itu, posisi Direktur Utama BTN tetap dipegang oleh Nixon L.P. Napitupulu, yang masa jabatannya masih berjalan hingga satu periode ke depan. Jabatan Nixon ini sudah efektif sejak 7 Juni 2023.

    Adapun beberapa nama di jajaran direksi dan komisaris yang sudah melewati satu periode masa jabatan antara lain:

    Andi Nirwoto (Direktur Information Technology) Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Asset Management) Jasmin (Direktur Distribution & Institutional Funding) Hirwandi Gafar (Direktur Consumer) Setiyo Wibowo (Direktur Risk Management)

    Di jajaran komisaris juga terdapat nama-nama yang sudah lama menjabat, seperti Chandra M. Hamzah (Komisaris Utama/Independen), Andin Hadiyanto (Komisaris), serta Armand B. Arief (Komisaris Independen).

    Target dan Optimisme BTN ke Depan

    Meski laba bersih BTN mengalami penurunan, bank spesialis pembiayaan perumahan ini tetap optimis untuk terus bertumbuh. Pada 2025, BTN menargetkan total aset mencapai Rp500 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang solid.

    BTN juga berencana terus memperkuat posisinya di pasar perbankan syariah melalui transformasi BTN Syariah menjadi bank umum syariah. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

    Dengan dividen Rp53,57 per saham yang sudah diputuskan, serta berbagai aksi korporasi besar seperti spin-off dan akuisisi, BTN tampaknya semakin agresif dalam mengamankan posisi dan memperluas pasar di tengah persaingan ketat industri perbankan nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perombakan Direksi Bank BUMN Dimulai, Ini Calon Bosnya

    Perombakan Direksi Bank BUMN Dimulai, Ini Calon Bosnya

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, dunia perbankan tanah air dihebohkan dengan kabar perombakan besar-besaran di jajaran direksi dan komisaris bank-bank pelat merah.

    Empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), bersiap menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan agenda utama merombak susunan kepengurusan.

    BRI: Siap Berganti Nahkoda

    BRI menjadi bank pertama yang memulai RUPST pada Senin, 24 Maret 2025, setelah sebelumnya dijadwalkan pada 11 Maret. Penundaan tersebut terjadi karena peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang kini menjadi pemegang saham mayoritas BUMN dengan kepemilikan 99%, sementara Kementerian BUMN masih memegang 1% saham Merah Putih.

    Pada RUPST kali ini, pergantian direksi menjadi agenda utama. Sunarso, yang menjabat Direktur Utama sejak 2019, dikabarkan akan digantikan. Beberapa nama santer disebut sebagai calon penggantinya, termasuk Catur Budi Harto, Wakil Direktur Utama BRI yang telah berkarier lama di bank tersebut dan memiliki pengalaman di BNI serta BTN.

    Selain itu, Hery Gunardi, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), juga muncul sebagai kandidat kuat karena keberhasilannya memimpin BSI pasca-merger.

    Di jajaran direksi lainnya, nama-nama seperti Handayani, Supari, Agus Sudiarto, Agus Noorsanto, dan Ahmad Solichin Lutfiyanto, yang telah menjabat lebih dari satu periode, diperkirakan turut mengalami rotasi. Begitu pula dengan sejumlah komisaris, termasuk Kartika Wirjoatmodjo dan Rofikoh Rokhim.

    Bank Mandiri: Stabilitas atau Perubahan?

    Bank Mandiri, yang semula menjadwalkan RUPST pada 12 Maret, memundurkan rapat menjadi 25 Maret 2025. Agenda utama yang diusung adalah persetujuan perombakan direksi dan komisaris.

    Meskipun Darmawan Junaidi disebut-sebut akan melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua, sejumlah nama lain sempat mengemuka, seperti Alexandra Askandar dan Riduan. Namun, kedua nama terakhir ini kabarnya akan diproyeksikan ke posisi lain.

    Selain posisi Direktur Utama, beberapa jabatan strategis di jajaran direksi dan komisaris juga diperkirakan akan mengalami perubahan. Nama-nama seperti Aquaris Rudianto, Toni E. B. Subari, Rohan Hafas, dan Sigit Prastowo masuk dalam daftar yang masa jabatannya akan dievaluasi. Begitu pula dengan komisaris Arif Budimanta dan Loeke Larasati.

    BNI: Perombakan di Tengah Jalan

    BNI juga turut menjadwal ulang RUPST dari 13 Maret ke 26 Maret 2025. Perubahan susunan direksi menjadi sorotan utama, terutama dengan kabar bahwa Royke Tumilaar akan digantikan setelah menyelesaikan satu periode kepemimpinan sejak 2020. Nama Putrama Wahju Setywan, bankir senior yang sempat menjabat Direktur di BNI dan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia, muncul sebagai kandidat kuat pengganti.

    Selain posisi Direktur Utama, tiga direksi lainnya — Novita Widya Anggraini, David Pirzada, dan Ronny Venir — juga dikabarkan akan digantikan seiring berakhirnya masa jabatan mereka. Novita dan David dikenal sebagai “bawaan” Royke dari Bank Mandiri, sedangkan Ronny adalah bankir karir di BNI.

    BTN: Nixon Tetap Bertahan?

    BTN dijadwalkan menggelar RUPST bersamaan dengan BNI pada 26 Maret 2025. Berbeda dengan BRI, Bank Mandiri, dan BNI, pucuk pimpinan BTN diperkirakan tidak akan mengalami perubahan signifikan.

    Nixon L.P. Napitupulu, yang baru diangkat sebagai Direktur Utama pada 2023, diprediksi akan tetap bertahan. Nixon memiliki rekam jejak panjang di BTN, termasuk menangani kredit bermasalah dan manajemen aset.

    Meski posisi Direktur Utama tampak aman, sejumlah direksi BTN yang telah menjabat lebih dari satu periode, seperti Elisabeth Novie Riswanti, Jasmin, Hirwandi Gafar, Setyo Wibowo, dan Andi Nirwoto, diperkirakan akan dievaluasi.

    Di jajaran komisaris, nama-nama seperti Chandra M. Hamzah, Armand B. Arief, dan Andin Hadiyanto juga masuk dalam radar perubahan.

    Dinamika Besar di Perbankan Pelat Merah

    Perombakan direksi dan komisaris di bank-bank BUMN kali ini bukan sekadar rotasi biasa. Ini merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan struktur kepemimpinan dengan kebijakan baru di bawah payung BPI Danantara.

    Dengan komposisi kepemilikan 99% di tangan Danantara dan 1% saham Merah Putih yang dipegang Kementerian BUMN, rotasi ini dinilai krusial dalam membentuk kepemimpinan yang lebih adaptif terhadap arah pengembangan BUMN ke depan.

    Para pemegang saham dan publik kini menantikan hasil akhir dari RUPST masing-masing bank, yang akan menentukan wajah baru kepemimpinan perbankan pelat merah. Akankah rotasi ini membawa angin segar bagi kinerja bank BUMN? Atau justru memicu gejolak baru di pasar keuangan? Semua mata tertuju pada hasil RUPST yang akan datang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BI fokus pada upaya jaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan

    BI fokus pada upaya jaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI fokus pada upaya jaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Maret 2025 – 16:20 WIB

    Elshinta.com – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyampaikan bahwa Bank Indonesia fokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

    Kebijakan makroprudensial tetap diarahkan pro-growth dan longgar untuk mendorong intermediasi sesuai dengan siklus keuangan melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

    “Mulai 1 April 2025, penguatan KLM yang sebelumnya ditetapkan 4 persen dari DPK, ditingkatkan menjadi 5 persen per 1 April 2025 dengan potensi tambahan likuiditas lebih dari Rp80 triliun, sehingga secara total menjadi Rp375 triliun,” kata Juda melalui keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

    Kebijakan ini, menurut bank sentral, ditujukan untuk mendorong kredit perbankan ke sektor riil atau sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi dalam penciptaan lapangan kerja, yang sejalan dengan program Asta Cita pemerintah.

    Dukungan kebijakan makroprudensial juga dilakukan melalui sinergitas Bank Indonesia dengan kebijakan kementerian/lembaga yang saat ini difokuskan pada dua sektor utama, yaitu perumahan dan pertanian, termasuk hilirisasi dan ketahanan pangan.

    Komitmen Bank Indonesia yang terus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan telah terangkum dalam buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 44, Februari 2025 (KSK 44) yang diluncurkan pada Rabu di Jakarta.

    Buku KSK 44 juga mencatat bahwa stabilitas sistem keuangan pada 2024 tetap terjaga dan mendukung kinerja ekonomi Indonesia agar tetap bertumbuh.

    Hal ini turut ditopang dengan tingkat inflasi yang berada di dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga baik, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat.

    Sejalan dengan itu, intermediasi perbankan juga tumbuh didukung faktor penawaran dari minat penyaluran kredit dan kecukupan kapasitas pembiayaan oleh perbankan dan industri keuangan non-bank.

    Adapun peluncuran buku KSK ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mitra strategis untuk memahami kondisi terkini stabilitas sistem keuangan Indonesia.

    Dengan begitu, langkah-langkah mitigasi dapat dirumuskan, membangun kepercayaan pelaku sektor keuangan terhadap sistem keuangan, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial.

    Sebagai penutup rangkaian acara peluncuran buku KSK 44, Bank Indonesia menggelar seminar “Peran Pembiayaan Sektor Prioritas Untuk Mendukung Terwujudnya Asta Cita” yang mengulas topik-topik hangat seperti arah kebijakan makroprudensial yang sejalan dengan Asta Cita, strategi perbankan untuk mendorong intermediasi yang sehat, dan dukungan pembiayaan perbankan pada sektor perumahan.

    Sejumlah narasumber hadir dalam seminar tersebut antara lain Asisten Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro, Direktur Consumer PT Bank Tabungan Nasional (Persero) Tbk Hirwandi Gafar, serta Ketua Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota DPP Real Estate Indonesia Adri Istambul Lingga Gayo. 

    Sumber : Antara

  • Genjot Program 3 Juta Rumah, BTN Transformasi KPR – Page 3

    Genjot Program 3 Juta Rumah, BTN Transformasi KPR – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperkuat perannya dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah.

    Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melakukan transformasi menyeluruh terhadap tim sales atau tenaga penjualan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) Non Subsidi.

    Transformasi ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan, sekaligus memperkuat posisi BTN sebagai pemain utama di industri perumahan nasional.

    Transformasi Tim Sales untuk Tingkatkan Produktivitas

    Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar, mengungkapkan bahwa transformasi tim sales merupakan inisiatif strategis yang dimulai pada awal 2025.

    Langkah ini diambil untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas tim sales dalam menangani KPR Non Subsidi, yang menjadi salah satu fokus utama BTN.

    “Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi BTN untuk melakukan transformasi pengelolaan tim sales. Kami ingin memastikan bahwa tim kami memiliki sistem kerja yang lebih terstruktur, efisien, dan berorientasi pada hasil. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah dan memberikan layanan terbaik kepada nasabah serta mitra developer,” ujar Hirwandi, Senin (3/2/2025).

    Sistem Pengelolaan Baru dengan Insentif Berbasis Kinerja

    BTN memperkenalkan sistem pengelolaan baru untuk tim sales, yang mencakup struktur organisasi yang lebih jelas, skema insentif berbasis performa, dan sistem monitoring digital.

    Hirwandi menjelaskan, sistem ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas penjualan dan memastikan setiap individu dalam tim dapat berkontribusi secara optimal.

    “Dengan sistem baru ini, kami dapat mengevaluasi kinerja tim sales secara lebih akurat. Setiap anggota tim akan mendapatkan insentif sesuai dengan kontribusinya, sementara kekurangan dalam tim dapat diidentifikasi dan diperbaiki dengan cepat. Ini juga menjadi kesempatan bagi tim untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan edukasi,” jelas Hirwandi.