Tag: Hirwandi Gafar

  • Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Jakarta

    Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA), Máxima, memberikan apresiasi atas inovasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Inovasi yang dimaksud adalah mengurangi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menukarkan sampah rumah tangga.

    Program bertajuk ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ ini dinilai sebagai terobosan inklusi keuangan hijau yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mengurangi beban sampah nasional di tingkat unit masyarakat terkecil.

    Apresiasi tersebut disampaikan Ratu Belanda ini saat meninjau langsung kawasan hunian BTN di Perumahan Grand Harmoni. Maxima menyampaikan program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ merupakan contoh nyata bagaimana inovasi sederhana dapat memberi dampak besar bagi kehidupan masyarakat

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan program tersebut menjadi salah satu poin yang dilihat oleh Máxima dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai wujud peran aktif BTN di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (environment, social, and governance/ESG). Selain upaya BTN memberikan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan literasi keuangan kepada masyarakat.

    “Dari sisi ESG, ini tahun kedua kita sangat aktif mendorong project ESG di mana sampah rumah tangga dikumpulkan dan dikonversi menjadi rupiah, kemudian masuk ke tabungan untuk mengurangi angsuran yang bisa mencapai 10-15% per bulan. Jadi, kalau angsurannya sekitar Rp1,1-1,2 juta per bulan, nasabah bisa menabung dari sampah rumah tangga sekitar Rp100-200 ribu per bulan. Ini sekaligus membantu negara, bumi, dan lingkungan agar lebih bersih dan green,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Hal itu disampaikan Nixon usai kunjungan Máxima di Cibitung, Bekasi, Rabu (26/11). Nixon melanjutkan keluarga Indonesia rata-rata mampu menghasilkan hingga empat kilogram sampah per hari.

    “Sampah yang selama ini dianggap beban ternyata punya nilai ekonomi. Melalui program ini, sampah dipilah, ditimbang, dan dikonversi menjadi tabungan untuk mengurangi cicilan rumah. Semakin rajin memilah, semakin ringan cicilan mereka,” ujar Nixon.

    Sementara itu, program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ telah diterapkan di beberapa lokasi. Hingga akhir 2026, BTN membidik akan melaksanakan program tersebut di 100 titik di Pulau Jawa. Program ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pengembangan ekonomi hijau dan akselerasi penanganan sampah nasional.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Selain terkait inovasi tersebut, Máxima juga mengunjungi rumah rendah emisi yang dibiayai dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Máxima juga melakukan dialog dengan para debitur KPR Subsidi BTN, yakni Mursidi yang bekerja sebagai tukang bubur, Aisyah yang berkarier sebagai tenaga kesehatan, dan Fahrudin, pekerja di bengkel.

    Máxima juga meninjau langsung akad massal KPR Subsidi bagi berbagai golongan pekerja, termasuk pekerja informal seperti sopir taksi dan pengusaha barang bekas.

    Nixon menyampaikan pengembangan pembiayaan rumah rendah emisi BTN memiliki roadmap jangka panjang. BTN menargetkan pembangunan 150.000 unit rumah rendah emisi pada tahun 2029. Untuk tahap awal, BTN menjalankan proyek percontohan yang melibatkan delapan pengembang dengan total 1.317 unit rumah yang telah dibangun dan dipasarkan.

    “Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30 persen porsi penggunaan material eco-friendly yang dibiayai BTN hingga 2029,” terang Nixon.

    Dalam kesempatan tersebut, Máxima juga melihat langsung interaksi antara BTN, developer, dan konsumen hingga proses akad pembelian rumah. Ia mengamati akses ke pembiayaan rumah yang terjangkau akan meningkatkan kesehatan keuangan nasabah karena memungkinkan mereka untuk menabung dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

    Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menegaskan pentingnya kesehatan keuangan bagi para debitur. Menurut dia, kemampuan mengelola keuangan akan sangat menentukan keberlangsungan hidup nasabah setelah memiliki kredit pemilikan rumah (KPR).

    “BTN mendorong para debitur untuk menjaga kemampuan menabung. Mereka harus memiliki dana darurat untuk menghadapi kebutuhan tak terduga,” ujar Setiyo.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Dia mencontohkan tiga nasabah yang ditemui bersama Máxima di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Bekasi, yakni, penjual bubur, perawat, dan karyawan pabrik. Dari interaksi tersebut, Máxima mengamati pentingnya kesehatan keuangan bagi nasabah karena membantu mereka untuk menabung dan mengelola keuangan dengan lebih baik.

    Setiyo menjelaskan, BTN memiliki program edukasi menabung dengan produk tabungan bulanan dengan sistem autodebet untuk memudahkan nasabah menyisihkan dana darurat secara konsisten. Termasuk, inisiatif yang saat ini digalakkan adalah menabung dengan memanfaatkan sampah rumah tangga melalui program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’.

    Sampah yang dikumpulkan dan dipilah, terutama jenis yang memiliki nilai ekonomi, dapat ditukarkan melalui Rekosistem menjadi saldo tabungan di BTN. Program ini tidak hanya mendorong kebiasaan menabung, tetapi juga membantu meringankan cicilan KPR.

    “Dari sampah bisa menjadi tabungan. Nilai sampah yang disetorkan ibu rumah tangga dapat masuk ke tabungan dan membantu mengurangi cicilan sekitar 10-15 persen,” jelas Setiyo.

    Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan kunjungan Máxima memberikan perhatian besar dunia terhadap keberlanjutan pembiayaan perumahan di Indonesia. Dia menilai, literasi keuangan menjadi tantangan yang harus terus dijawab BTN dengan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

    Hirwandi memandang edukasi tidak hanya berhenti pada cara memiliki rumah. Tapi juga pada kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan setelahnya, terutama menjaga kebiasaan menabung.

    “Menabung untuk pembiayaan angsuran rumah, pendidikan anak, maupun emergency funding atau dana darurat,” jelas Hirwandi.

    (akn/ega)

  • Siap transformasi jadi BSN, UUS BTN akan tambah dua jaringan di Aceh

    Siap transformasi jadi BSN, UUS BTN akan tambah dua jaringan di Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) berencana menambah dua jaringan kantor di Provinsi Aceh, sejalan kesiapan arah transformasi bisnis menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).

    Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar mengatakan BTN Syariah telah memiliki total 110 jaringan kantor di seluruh Indonesia.

    Dua jaringan baru di Aceh tersebut terletak di Meulaboh dan Langsa.

    “Kami akan menambah 2 jaringan kantor BTN Syariah di Aceh. Saat ini kami sudah punya di Banda Aceh dan Lhokseumawe dan akan tambah di Meulaboh dan Langsa. Dan, kami akan perbanyak outlet digital store juga,” tutur Hirwandi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hirwandi menambahkan usai menjadi bank umum syariah, BSN juga akan berinovasi di tengah era disrupsi digital dengan meluncurkan mobile banking Bale Syariah.

    Layanan ini diharapkan akan mempermudah masyarakat Indonesia untuk melakukan beragam transaksi keuangan dengan prinsip syariah yang berkah dan amanah.

    Selain Bale Syariah, UUS BTN atau BSN juga akan mengembangkan bisnisnya ke lini pembiayaan emas, tabungan emas, tabungan wakaf, tabungan infak, tabungan haji dan umroh, tabungan qurban, serta pembiayaan multimanfaat dan multijasa.

    “BTN Syariah pada akhir tahun ini akan bertransformasi menjadi bank umum syariah bernama BSN, sehingga akan bisa berkembang jauh lebih cepat. Selain tetap menjalankan core business di bidang pembiayaan perumahan, kami juga akan mengembangkan beragam produk dan layanan perbankan syariah termasuk membiayai sektor-sektor yang bisnisnya sedang tumbuh,” jelas Hirwandi.

    Pada Sabtu (20/9), aplikasi MyUSK diluncurkan yang mana BTN Syariah bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala sebagai salah satu channel pembayaran untuk setiap transaksi di aplikasi tersebut.

    Selain mendukung USK melalui layanan perbankan syariah yang mumpuni, Hirwandi juga memberikan kuliah umum bagi para mahasiswa kampus terbesar di Aceh tersebut agar adaptif di tengah disrupsi digital.

    Sementara itu, hingga Juni 2025, BTN Syariah mencatatkan aset senilai Rp65,56 triliun atau naik 18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Per Juni 2025, BTN Syariah juga telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp48,46 triliun atau naik 17 persen yoy dan menghimpun dana pihak ketiga senilai Rp55,23 triliun atau tumbuh 19,8 persen.

    Dengan kinerja tersebut, UUS BTN ini meraih laba bersih sebanyak Rp401 miliar atau tumbuh 8,3 persen yoy pada Juni 2025.

    Adapun, hingga kini proses spin-off BTN Syariah ditargetkan akan rampung pada akhir 2025. Usai spin-off, BTN Syariah akan bergabung dengan BSN dan berganti nama menjadi Bank Syariah Nasional.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rayakan HUT RI, BTN hadirkan paket kredit perumahan selama Agustus

    Rayakan HUT RI, BTN hadirkan paket kredit perumahan selama Agustus

    Hadirnya program ini diharapkan mampu mempercepat masyarakat untuk memiliki hunian impian baik dengan membeli maupun merenovasi.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) Tbk menghadirkan paket lengkap kredit perumahan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memiliki dan merenovasi hunian melalui Program Merdeka yang dapat diakses masyarakat mulai 1 hingga 31 Agustus 2025.

    Program ini diadakan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN ingin menjadikan momen kemerdekaan dapat bermakna bagi masyarakat lewat kebebasan dari beban biaya dan bunga tinggi saat ingin memiliki atau memperbaiki tempat tinggal.

    “Kami memahami bahwa kemerdekaan sejati tak hanya ditandai oleh bebasnya sebuah bangsa, tapi juga oleh kemandirian warganya dalam memenuhi kebutuhan dasar, salah satunya memiliki rumah yang layak dan menjadi milik sendiri. Hadirnya program ini diharapkan mampu mempercepat masyarakat untuk memiliki hunian impian baik dengan membeli maupun merenovasi,” kata Hirwandi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hirwandi menambahkan, BTN juga percaya bahwa rumah bukan sekadar bangunan, melainkan fondasi masa depan yang layak diperjuangkan, tempat pembentukan karakter dan kecerdasan insan Indonesia.

    Menurutnya, rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga aset yang nilainya terus meningkat dan menjadi investasi untuk masa depan.

    “Dengan Program Merdeka, BTN berupaya hadir sebagai solusi konkret dan nyata di tengah kebutuhan masyarakat karena memiliki rumah bukan lagi mimpi yang jauh, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini juga,” kata dia.

    “Program Merdeka” juga sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata BTN terhadap Program Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto dengan tujuan untuk memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Adapun Program Merdeka dari BTN menawarkan tiga layanan, yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Merdeka, Kredit Agunan Rumah (KAR) Merdeka, dan KPR Take Over Merdeka.

    Melalui KPR Merdeka, masyarakat bisa menikmati bunga super rendah mulai dari 2,65 persen fixed selama tiga tahun, lengkap dengan diskon biaya provisi dan administrasi hingga 80 persen.

    Promo ini dapat diakses melalui seluruh kantor cabang BTN maupun Call Center BTN 1500286.

    Tidak hanya untuk kepemilikan rumah baru, BTN juga menghadirkan KAR Merdeka. Program ini merupakan solusi pembiayaan agunan rumah yang bisa dimanfaatkan untuk merenovasi hunian, membiayai pendidikan anak, atau bahkan liburan keluarga.

    Dalam program ini, BTN membebaskan biaya provisi dan administrasi. Kemudian, khusus untuk nasabah eksisting, pengajuannya cukup dengan slip gaji tiga bulan terakhir.

    Selain itu, BTN juga menggelar program spesial bernama KPR Take Over Merdeka yang menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memindahkan cicilan ke BTN untuk menikmati bunga yang jauh lebih ringan.

    Dengan suku bunga mulai dari 3,5 persen fixed tiga tahun atau 4,5 persen fixed lima tahun, bebas biaya provisi dan administrasi, serta cashback biaya appraisal, program ini menjadi daya tarik besar bagi mereka yang ingin mengatur ulang cicilan secara lebih sehat.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank juga nilai kemampuan nasabah bayar paylater sebelum beri KPR

    Bank juga nilai kemampuan nasabah bayar paylater sebelum beri KPR

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Hirwandi Gafar menuturkan perbankan juga memperhitungkan kemampuan nasabah dalam membayar utang, termasuk layanan paylater, dalam proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk pembelian rumah bersubsidi.

    Ia mengatakan kelayakan calon penerima KPR subsidi tidak hanya dinilai dari dari sisi administrasi dan penghasilan, tapi juga kemampuan finansial mereka untuk membayar cicilan.

    “Tentu kami harus lihat biaya-biaya yang dikeluarkan (nasabah), kemudian juga kewajiban-kewajiban yang sudah muncul,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

    “Terkait ini kan juga ada kredit-kredit sebelumnya, baik itu paylater atau BNPL (Buy Now, Pay Later), maupun utang ke koperasi, nah itu akan dihitung,” lanjutnya.

    Hirwandi menyatakan bahwa berbagai pengeluaran dan kewajiban calon nasabah penerima KPR subsidi tersebut kemudian akan dihitung untuk menentukan apakah mereka masih memiliki sisa penghasilan yang cukup untuk membayar cicilan pembelian rumah nantinya.

    Ia menyampaikan bahwa biasanya nominal angsuran maksimal untuk para nasabah KPR subsidi adalah sepertiga dari total penghasilan.

    Oleh karena itu, terdapat minimal jumlah penghasilan yang harus dipenuhi oleh para calon nasabah yang nominalnya bisa berbeda per wilayah.

    “Misalnya di daerah Sumatera, kalau (minimal) penghasilan pekerja single atau belum nikah itu adalah Rp8,5 juta, kemudian yang sudah menikah itu sekitar Rp10 juta,” tuturnya.

    “Dan Jabodetabek (minimal penghasilan) untuk yang single Rp12 juta, kemudian yang menikah itu sekitar Rp14 juta,” tambahnya.

    Untuk menghindari adanya rekayasa data, Hirwandi mengatakan bahwa perbankan juga melakukan verifikasi ke tempat kerja maupun tempat usaha calon nasabah untuk memastikan jumlah penghasilan yang dilaporkan sesuai.

    Ia menuturkan bahwa calon nasabah juga harus memenuhi syarat belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.

    Calon nasabah juga wajib terdaftar di aplikasi SiKasep milik Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan KPR secara online dan memantau status pengajuan secara real-time.

    “Jadi, (upaya-upaya) yang dilakukan bank seperti itu supaya tidak muncul nanti kredit yang bermasalah,” imbuh Hirwandi Gafar.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Maruarar dan Menkomdigi Cek Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Penampakannya – Halaman all

    Menteri Maruarar dan Menkomdigi Cek Rumah Subsidi untuk Wartawan, Begini Penampakannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengecek langsung rumah subsidi yang akan diberikan kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

    Pada Selasa ini, mereka direncanakan memberi 100 rumah subsidi untuk wartawan dari alokasi sebanyak 1.000. Secara simbolis, mereka akan menyerahkan kepada lima wartawan. 

    Rumah subsidi yang mereka cek berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Sebagaimana diketahui, wartawan merupakan satu dari sekian profesi tertentu yang dialokasikan Ara mendapatkan kuota khusus rumah subsidi. Selain wartawan, ada guru, tenaga kesehatan, buruh, dan lain-lain.

    Pantauan Tribunnews di lokasi, Ara dan Meutya meninjau bersama sekitar pukul 16.05 WIB.

    Selain mereka, turut hadir Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar.

    Ketika meninjau, Ara bersama Meutya mendapatkan informasi umum mengenai rumah subsidi ini dari pengembangnya, yaitu Vista Land Group.

    Rumah yang dihargai sebesar Rp 185 juta ini disebut memiliki akses 30 menit ke Stasiun Cibitung.

    Lalu, ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi di rumah ini. 

    Selain itu, Ara juga berbincang bersama Meutya bagaimana ia telah mengalokasikan rumah subsidi untuk beberapa profesi tertentu.

    Contohnya seperti pada tanggal 1 Mei lalu dilakukan serah terima 100 rumah subsidi ke buruh. Lalu sebelumnya lagi ada untuk guru dan tenaga kesehatan.

    RUMAH SUBSIDI WARTAWAN – Pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan. Ini berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Meutya terkesima dengan hal tersebut. Dengan jadwal serah terima kunci yang padat, ia menilai rumah subsidi yang disediakan tetap berkualitas baik.

    Sebagai informasi, berdasarkan brosur yang dilihat Tribunnews, cicilan rumah subsidi ini mulai dari sekitar Rp 1 juta per bulan.

    Rumah yang ditinjau ini merupakan tipe 27 dan memiliki tanah seluas 60 meter persegi.

    Akses transportasinya sekitar 8 menit dari pintu Tol Gabus, 25 menit ke Stasiun Cikarang atau Stasiun Cibitung, dan 5 menit ke pemberhentian Transportasi K36. 

    Lalu, perumahan ini disebut memiliki jarak tempuh sekitar 20 menit Jakarta Utara Kawasan Industri Marunda dan 30 menit ke pusat Jakarta Timur. 

    RUMAH SUBSIDI WARTAWAN – Pemerintah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan. Ini berlokasi di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Berikut spesifikasinya:

    – Pondasi: Batu Kali
    – Dinding: Batako
    – Cat: Jotun atau sekelas
    – Lantai: Keramik
    – Rangka Atap: Baja Ringan
    – Plafon: GRC/ Triplek Finishing Cat
    – Kusen: Depan Alminium
    – Kamar Mandi: Shower
    – Water Closet (WC): Kloset Jongkok
    – Septic Tank: Biofil
    – Carport: Rabat selebar carport
    – Listrik: Sesuai Ketentuan PLN
    – Sumur: Pipa hisap 1/2″, pipa casing 1 1/2″, kedalaman 18m

     

  • Himperra Ungkap SLIK Masih Jadi Hambatan MBR Beli Rumah

    Himperra Ungkap SLIK Masih Jadi Hambatan MBR Beli Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengungkapkan aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) masih menjadi hambatan dalam kepemilikan rumah. 

    Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono mengapresiasi upaya yang tengah diperjuangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pasalnya, selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan. 

    “Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu,” ujarnya dilansir Antara, Minggu (20/4/2025).

    Dia menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

    “Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp3 juta – Rp14 juta. Kebijakan ini sangat baik. Jangan dibalik, hanya masyarakat yang bergaji Rp14 jt saja yang dapat beli rumah subsidi seperti di TikTok,” katanya. 

    Ari mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp8 juta hingga Rp14 juta agar bisa membeli rumah. Hal ini agar masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp185 jt sampai dengan Rp400 jutaan bisa menikmati insentif bunga murah.

    “Suku bunga KPR-nya bisa 2% hingga 3% di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” ucapnya. 

    Dia meyakini konsumen milenial akan sangat tertarik selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah subsidi. 

    Ari mendukung himbauan pemerintah akan pembangunan perumahan subsidi yang berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk sekolah Himperra dalam membina dan mendidik anggota untuk meningkatkan skil sehingga memiliki kualitas dan kapasitas dalam membangun rumah MBR. 

    “Himperra juga secara khusus menunjuk bidang khusus yang menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program  pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo,” tutur Ari.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menuturkan selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp14 juta, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat yaitu sebanyak 440.000 unit rumah sepanjang 2025. Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil (harga rumah Rp400 juta) dengan kuota hingga 100.000 unit melalui mekanisme pasar.

    “Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp47 trilun dan SMF Rp7,9 triliun,” ujarnya. 

    Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar berpendapat adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

    “Kami sambut baik kenaikan kuota tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas,” katanya. 

  • BTN bidik pertumbuhan bisnis naik tiga kali lipat lewat KPR

    BTN bidik pertumbuhan bisnis naik tiga kali lipat lewat KPR

    Gedung PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) di Jakarta. ANTARA/HO-BTN/aa.

    BTN bidik pertumbuhan bisnis naik tiga kali lipat lewat KPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 13 April 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) membidik pertumbuhan bisnis naik tiga kali lipat lewat fokus penetrasi di pasar kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi. Target tersebut dicapai dengan melaksanakan transformasi menyeluruh terhadap tenaga sales-nya untuk mendukung program perumahan nasional.

    “Pasalnya, BTN mencatat adanya kenaikan produktivitas di antara tim sales-nya setelah melakukan uji coba transformasi di sejumlah kantor cabang,” kata Direktur Consumer Banking Hirwandi Gafar dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Ia menjelaskan, program transformasi tenaga penjual bertajuk “New Sales Force Management” tersebut pertama kali diadakan pada Juli 2024 hingga September 2024 di lima kantor cabang (KC), yang dilanjutkan dengan kick off di 16 KC tambahan pada Februari 2025. Dilanjutkan Launching Sales Force management pada Sabtu, 12 April 2025 secara nasional keseluruh Kantor Cabang BTN.

    Hirwandi menuturkan, program transformasi New Sales Force Management merupakan inisiatif strategis Consumer Banking BTN untuk mengasah kemampuan tim sales sebagai ujung tombak bisnis perseroan di tengah persaingan yang ketat di industri perbankan.

    “Program ini dirancang untuk mengubah perilaku dan kebiasaan tenaga sales BTN, sehingga mereka bisa lebih produktif dalam kegiatan sales dan marketing kepada calon debitur. Jika produktivitas tenaga sales bisa ditingkatkan hingga minimal 95 persen saja, maka pertumbuhan bisnis bisa meningkat tiga kali lipat dari hasil selama ini,” kata dia.

    Hirwandi mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan dan akan dilanjutkan dengan beberapa inisiatif lain untuk mengubah kebiasaan lama tim sales BTN menjadi lebih produktif dan berkualitas. Yaitu penetapan target sales, monitoring produktifitas sales, perhitungan insentif yang lebih kompetitif dan tinggi nilainya serta fair, perubahan pada structure dan role serta branding bagi para team sales, serta menambahkan standardisasi kompetensi sales.

    Dirinya menegaskan, tenaga sales BTN juga lebih diarahkan untuk memperlebar penetrasinya ke konsumen atau nasabah end-user selain para mitra pengembang (developer). Salah satu caranya adalah melalui cross-selling skema D2C dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan institusi yang selama ini telah menjadi nasabah BTN dari sisi funding atau pendanaan.

    “BTN selalu memikirkan agar tim sales memiliki kemampuan luar biasa untuk memenangkan persaingan di lapangan. Kita sudah mampu menawarkan suku bunga yang kompetitif, tetapi bagaimana caranya untuk memiliki daya juang dan menciptakan demand kepada developer, sehingga ketergantungan developer ke BTN menjadi sangat tinggi,” tutur Hirwandi.

    Lebih lanjut, meskipun BTN dikenal sebagai pemain utama KPR subsidi secara nasional, sudah saatnya BTN bergerak untuk menggenjot penyaluran KPR non-subsidi secara simultan untuk menciptakan profitabilitas yang lebih berkelanjutan di masa depan.

    “Kami berharap porsi penyaluran KPR non-subsidi setiap tahunnya harus lebih meningkat sehingga akan berdampak positif terhadap yield (keuntungan) perusahaan. Meskipun BTN terus berjuang meningkatkan yield KPR subsidi, itu berada di bawah kendali pemerintah, sehingga tidak mudah. Jadi, bagaimana KPR non-subsidi yang adalah produk BTN dan di bawah kendali BTN sendiri, dapat kita tumbuhkan beyond target,” ucap Hirwandi.

    Hingga akhir 2024, penyaluran KPR non-subsidi BTN tercatat mencapai Rp105,95 triliun, meningkat 10,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari tahun sebelumnya. Dari total portofolio kredit BTN, porsi KPR non-subsidi BTN hampir mencapai 30 persen per Desember 2024, sedangkan sisanya merupakan KPR subsidi, kredit konstruksi, kredit lainnya terkait perumahan, serta kredit non-perumahan.

    Sumber : Antara

  • Kekayaan Surya Utomo, Dirjen Pajak yang Diangkat Jadi Komisaris Utama BTN – Page 3

    Kekayaan Surya Utomo, Dirjen Pajak yang Diangkat Jadi Komisaris Utama BTN – Page 3

    Dalam RUPST BTN, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus. Adapun susunan pengurus perseroan sesuai dengan hasil RUPST adalah sebagai berikut:

    Dewan Komisaris

    •⁠ ⁠Komisaris Utama : Suryo Utomo*

    •⁠ ⁠Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo*

    •⁠ ⁠Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh*

    •⁠ ⁠Komisaris Independen: Ida Nuryanti*

    •⁠ ⁠Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit*

    •⁠ ⁠Komisaris: Fahri Hamzah*

    Dewan Direksi

    •⁠ ⁠Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu

    •⁠ ⁠Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo

    •⁠ ⁠Direktur Human Capital, Compliance & Legal: Eko Waluyo

    •⁠ ⁠Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra

    •⁠ ⁠Direktur Consumer Banking : Hirwandi Gafar

    •⁠ ⁠Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo

    •⁠ ⁠Direktur IT: Tan Jacky Chen*

    •⁠ ⁠Direktur Network and Retail Funding: Rully Setiawan*

    •⁠ ⁠Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa*

    •⁠ ⁠Direktur CoRp orate Banking: Helmy Afrisa Nugroho*

    •⁠ ⁠Direktur Commercial Banking: Hermita Akmal*

    •⁠ ⁠Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti*

    *efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  • RUPST BTN, Nixon LP Napitupulu Tetap Dirut, Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut – Halaman all

    RUPST BTN, Nixon LP Napitupulu Tetap Dirut, Dirjen Pajak Suryo Utomo Jadi Komut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo Ditunjuk menjadi komisaris utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). 

    Penunjukan tersebut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Rabu (26/3/2025). 

    BTN juga mengangkat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sebagai komisaris perseroan.

    RUPST BTN hari ini juga kembali menetapkan Nixon LP Napitupulu menjadi Direktur Utama BTN.

    Nixon memang baru menjabat posisi orang nomor satu bank berkode saham BBTN itu pada 2023. Namun, dia telah menjadi direksi BTN selama 8 tahun.

    Sebelumnya ia sempat menjadi dirut PT Bank Mantap, anak usaha Bank Mandiri, sebelum akhirnya berlabuh ke BTN pada 2017. Ia dipercaya mengurusi masalah kredit bermasalah dan manajemen aset selama 2 tahun.

    Nixon juga sempat menjadi Direktur Finance, Planning dan Treasury selama 2 tahun, dan pada 2021 dia dipercaya menjadi wakil direktur utama.

    Selain itu, Oni Febriarto Rahardjo juga tetap mendampingi Nixon menjadi Wakil Direktur Utama BTN. Adapun direksi lain yang tetap pada jabatannya setelah RUPST kali ini ada Setiyo Wibowo, Hirwandi Gafar, Nofry Rony Poetra, dan Eko Waluyo.

    Sementara jajaran direksi yang tersingkir ada Andi Nirwoto, Elisabeth Novie Riswanti, Jasmin, Hakim Putratama, dan Muhammad Iqbal.

    Berikut susunan lengkap jajaran direksi dan komisaris BTN terbaru: 

    Dewan Komisaris
    • Komisaris Utama : Suryo Utomo
    • Wakil Komisaris Utama : Dwi Ary Purnomo
    • Komisaris Independen : Pietra Machreza Paloh
    • Komisaris Independen : Ida Nuryanti
    • Komisaris Independen : Panangian Simanungkalit*
    • Komisaris : Fahri Hamzah

    Dewan Direksi
    • Direktur Utama : Nixon LP Napitupulu
    • Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo
    • Direktur Human Capital, Compliance & Legal    : Eko Waluyo
    • Direktur Finance & Strategy            : Nofry Rony Poetra
    • Direktur Consumer Banking            : Hirwandi Gafar
    • Direktur Risk Management            : Setiyo Wibowo
    • Direktur IT                : Tan Jacky Chen
    • Direktur Network and Retail Funding        : Rully Setiawan
    • Direktur Operations                : I Nyoman Sugiri Yasa
    • Direktur Corporate Banking            : Helmy Afrisa Nugroho
    • Direktur Commercial Banking            : Hermita Akmal
    •Direktur Treasury & International Banking        : Venda Yuniarti

  • Dividen Rp751,8 Miliar, Segini Harga per Sahamnya

    Dividen Rp751,8 Miliar, Segini Harga per Sahamnya

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 26 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, BTN memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp751,8 miliar atau Rp53,57 per saham, dengan rasio 25% dari laba bersih tahun buku 2024.

    Dividen dan Kinerja Keuangan BTN

    Meski membagikan dividen yang cukup menarik bagi pemegang saham, kinerja BTN sepanjang 2024 mengalami penurunan. BTN mencatat laba bersih sebesar Rp3 triliun, turun 14,1% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan dengan laba tahun 2023 yang mencapai Rp3,5 triliun.

    Pendapatan bunga BTN pada 2024 tercatat tumbuh 4,5% yoy menjadi Rp29,55 triliun. Namun, lonjakan beban bunga sebesar 21,9% yoy hingga Rp17,84 triliun membuat pendapatan bunga bersih tergerus 14,1% menjadi Rp11,73 triliun.

    Di sisi lain, pendapatan non-bunga BTN justru melonjak 17,6% yoy mencapai Rp4,61 triliun. Namun, beban operasional juga meningkat 12,1% yoy menjadi Rp10,44 triliun. Meski demikian, BTN tetap berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan senilai Rp357,97 triliun — tumbuh 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp333,69 triliun.

    Spin-Off BTN Syariah dan Akuisisi Bank Victoria Syariah

    Selain pembagian dividen, RUPST BTN 2025 juga membahas rencana besar lainnya, yaitu pemisahan unit usaha syariah (spin-off) BTN Syariah dan rencana akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Dua agenda ini menjadi langkah strategis BTN untuk memperkuat bisnis di sektor perbankan syariah.

    “Restu dua agenda tersebut menjadi jalan pembuka selanjutnya bagi BTN untuk mencapai target agar BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS) pada tahun ini,” ucap manajemen BTN dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, juga menyatakan dukungannya terhadap langkah BTN ini.

    “OJK senantiasa mendukung dan mendorong konsolidasi perbankan, termasuk konsolidasi di industri perbankan syariah, melalui spin-off UUS yang disertai penggabungan usaha agar menghasilkan BUS yang lebih sehat dan dengan skala usaha lebih besar,” tuturnya.

    Perubahan Susunan Pengurus BTN

    RUPST BTN 2025 juga membahas perubahan susunan pengurus. Salah satu yang paling menonjol adalah perpindahan Hakim Putratama, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operations & Customer Experience di BTN, kini resmi ditunjuk sebagai Direktur Operations di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

    Sementara itu, posisi Direktur Utama BTN tetap dipegang oleh Nixon L.P. Napitupulu, yang masa jabatannya masih berjalan hingga satu periode ke depan. Jabatan Nixon ini sudah efektif sejak 7 Juni 2023.

    Adapun beberapa nama di jajaran direksi dan komisaris yang sudah melewati satu periode masa jabatan antara lain:

    Andi Nirwoto (Direktur Information Technology) Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Asset Management) Jasmin (Direktur Distribution & Institutional Funding) Hirwandi Gafar (Direktur Consumer) Setiyo Wibowo (Direktur Risk Management)

    Di jajaran komisaris juga terdapat nama-nama yang sudah lama menjabat, seperti Chandra M. Hamzah (Komisaris Utama/Independen), Andin Hadiyanto (Komisaris), serta Armand B. Arief (Komisaris Independen).

    Target dan Optimisme BTN ke Depan

    Meski laba bersih BTN mengalami penurunan, bank spesialis pembiayaan perumahan ini tetap optimis untuk terus bertumbuh. Pada 2025, BTN menargetkan total aset mencapai Rp500 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang solid.

    BTN juga berencana terus memperkuat posisinya di pasar perbankan syariah melalui transformasi BTN Syariah menjadi bank umum syariah. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

    Dengan dividen Rp53,57 per saham yang sudah diputuskan, serta berbagai aksi korporasi besar seperti spin-off dan akuisisi, BTN tampaknya semakin agresif dalam mengamankan posisi dan memperluas pasar di tengah persaingan ketat industri perbankan nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News