Xcloud.id

Tag: Hinsa Siburian

  • Terungkap! BSSN Sempat Prediksi Serangan Ransomware Sebelumnya

    Terungkap! BSSN Sempat Prediksi Serangan Ransomware Sebelumnya

    Jakarta –

    Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian meminta maaf kepada masyarakat terkait insiden tumbangnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 usai diserang ransomware Brain Cipher sejak Kamis (20/6).

    Akibat terinfeksinya pusat data tersebut, data instansi pemerintah disandera hacker hingga membuat layanan publik tersendat, salah satunya layanan keimigrasian.

    “Saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dari pemerintah tentunya karena sesuai yang disampaikan tadi memang terganggu masyarakat ini. Jadi, sebagai pemerintah kita menyampaikan permohonan maaf,” ujar Hinsa di hadapan Komisi I DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

    Sebelumnya, Hinsa mengungkapkan bahwa BSSN telah memprediksi serangan siber di tahun 2024, di antaranya mengenai ransomware yang bikin PDNS 2 gangguan karena terjangkit Brain Cipher.

    Untuk mengantisipasi kejadian itu, BSSN telah menyampaikan ke semua kementerian lembaga.

    Sebagai informasi, data instansi pemerintah ditempatkan di PDNS 1 yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan, PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur, serta cadangan di Batam, Kepulauan Riau. Adapun yang diserang ransomware yakni PDNS 2.

    “Yang terdampak serangan ini ada di Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya. Ini terhubung dengan yang di Serpong,” kata Hinsa.

    Dalam mengatasi ini, BSSN kemudian menggunakan Perpres no. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber usai mengetahui adanya serangan siber ransomware pada Kamis (20/6/2024).

    “Kami segera melakukan rapat koordinasi hari itu juga dengan incident response team yang ada di PDNS 2, Kominfo. Pada rapat itu disampaikan Telkom selaku pengelola data center sementara ini harus melakukan isolasi seluruh infrastruktur dan sudah dibangun infrastruktur sementara,” tuturnya.

    “Melakukan pencarian VM yang bisa diakusisi untuk dapat dilakukan forensik, Melakukan pengumpulan log perangkat keamanan, melakukan proses recovery awal, hingga menginventarisasi data yang terdampak,” sambungnya.

    Selanjutnya, Kominfo selaku pengelola PDNS 2 kemudian memetakan aset tenant yang terdampak, memberikan informasi awal terkait kondisi pada seluruh tenant, verifikasi informasi tenant yang memiliki backup, pendataan layanan terdampak, sampai menyiapkan standing statement terkait insiden yang terjadi.

    Sementara itu, dalam penanganan insiden ini, BSSN menerapkan mwngakusisi barang bukti digital untuk dianalisis forensik, mengambil ransomware untuk dilakukan analisis, dan mengamankan proses recovery awal data.

    (rns/rns)

  • Bjorka Bikin Geger Satu Negara, BSSN Nilai Masih Intensitas Rendah

    Bjorka Bikin Geger Satu Negara, BSSN Nilai Masih Intensitas Rendah

    Depok, CNN Indonesia —

    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan aksi pembocoran data oleh hacker Bjorka masih terbilang berintensitas rendah.

    “[Aksi Bjorka] ini masih terbilang intensitas rendah,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian, di kantornya, Depok, Selasa (13/9).

    “Tapi kita tetap tindaklanjuti,” lanjutnya.

    Terlepas dari itu, Hinsa mengakui data-data yang dibocorkan oleh Bjorka terbilang penting bagi masyarakat.

    “Saya kira data-data itu penting, saya setuju,” ucapnya.

    Sebelumnya, keamanan siber di Indonesia menuai kritik tajam warga dan aktivis lantaran rentetan kebocoran data pribadi oleh user BreachForums Bjorka, mulai dari data pelanggan Tokopedia, IndiHome, registrasi SIM card, KPU, hingga surat untuk Presiden Jokowi.

    Data-data yang dibocorkan mencakup NIK, nomor KK, nomor telepon, hingga user dan password pelanggan.

    Ia pun menjadi fenomena baru. Namanya jadi trending topic di Twitter. Pejabat-pejabat berkomentar, termasuk yang kena doxing. Istana pun menggelar rapat khusus membahasnya.

    Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan serangan Bjorka ini menjadi bukti sistem keamanan siber pemerintah lemah.

    “Dan ini menjadi pelajaran buat pemerintah bahwa ya ini lho sistem Anda itu lemah lho. Anda itu harus melindungi masyarakat gitu,” terang Pratama.

    “Akhirnya yang rugi siapa? Balik lagi masyarakat. Akhirnya menjadi korban penipuan, datanya digunakan untuk iklan judi online, penipu pinjol ilegal, dan lain-lain gitu,” jelas dia.

    Kepala BSSN Hinsa Siburian mengakui pihaknya masih membangun sistem.

    “Relatif lah ya. Pengertian lemah kita juga melihat memang saya katakan tadi, latar belakang kita sedang ya sedang membangun. Saya juga tidak mengatakan bahwa kita sudah sudah aman, sudah kuat, karena memang banyak hal yang harus kita bangun,” ujar Hinsa saat diwawancara di CNN Indonesia TV Newsroom, Minggu (11/9) malam.

    (arh/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • BSSN Jawab Tudingan Keamanan Siber RI Lemah: Relatif, Sedang Membangun

    BSSN Jawab Tudingan Keamanan Siber RI Lemah: Relatif, Sedang Membangun

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjawab kritikan yang menyebut keamanan siber Indonesia lemah. Menurut Kepala BSSN, Hinsa Siburian lemah atau tidaknya hal itu adalah relatif.

    “Relatif lah ya. Pengertian lemah kita juga melihat memang saya katakan tadi, latar belakang kita sedang ya sedang membangun. Saya juga tidak mengatakan bahwa kita sudah sudah aman, sudah kuat, karena memang banyak hal yang harus kita bangun,” kata Hinsa saat diwawancara di CNN Indonesia TV Newsroom, Minggu (11/9) malam.

    Keamanan siber Indonesia mendapat kritik dari warganet usai munculnya peretas (hacker) Bjorka. Hacker tersebut awalnya meretas data pelanggan Tokopedia dan Indihome.

    Selanjutnya, Bjorka meretas data KPU hingga kemudian membocorkan data-data pribadi milik sejumlah pejabat seperti Menkominfo, Johnny G. Plate; Ketua DPR, Puan Maharani; Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan; hingga Gubernur DKI, Anies Baswedan.

    Bjorka mengatakan, aksinya itu bertujuan untuk memberi publik informasi soal betapa tidak becusnya pemerintah mengurus data-data pribadi warga.

    “this is a new era to demonstrate differently. nothing would change if fools were still given enormous power. the supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed forces. because they are just stupid people,” kicau Bjorka.

    (ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, red).

    Masih di acara yang sama, Hinsa mengatakan BSSN masih dalam proses memvalidasi data-data yang bocor. Menurutnya, BSSN tidak bisa serta-merta menuduh sistem elektronik yang membocorkan data tersebut.

    “Karena kadang-kadang kan mereka tidak merasa kehilangan atau diserang,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Hinsa juga mengatakan proses pembeberan data itu juga tidak serta merta hasil peretasan. Menurutnya, bisa saja data tersebut hasil jual-beli di dark web.

    “Apakah ini prosesnya diambil dari sistem elektronik? Apakah ini memang hasil jual-beli di dark web yang tadinya pasar gelap kemudian dimunculkan, ini semua harus kita validasi,” kata Hinsa.

    “Tidak bisa serta merta BSSN langsung men-judge ini dan itu,” katanya menambahkan.

    Di sisi lain, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan serangan Bjorka menjadi pelajaran bagi pemerintah. Menurutnya, hal ini menjadi bukti sistem keamanan siber pemerintah lemah.

    “Dan ini menjadi pelajaran buat pemerintah bahwa ya ini lho sistem Anda itu lemah lho. Anda itu harus melindungi masyarakat gitu,” katanya.

    Menurutnya, masyarakat sudah memercayakan data pribadi mereka ditangani oleh pemerintah. Sayangnya, pemerintah gagal menjaga data pribadi itu dengan baik.

    “Ini yang menjadi persoalan kan masyarakat sudah mempercayakan data kepada pemerintah, untuk disimpan, untuk diolah oleh pemerintah, tapi pemerintah tidak mengamankan data itu dengan baik. Akhirnya yang rugi siapa? Balik lagi masyarakat. Akhirnya menjadi korban penipuan, datanya digunakan untuk iklan judi online, penipu pinjol ilegal, dan lain-lain gitu,” katanya mengakhiri.

    (lth/arh)

  • Hacker Klaim Bocorkan Ribuan Surat untuk Jokowi, Termasuk dari BIN

    Hacker Klaim Bocorkan Ribuan Surat untuk Jokowi, Termasuk dari BIN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah dokumen surat menyurat milik Presiden Joko Widodo diduga menjadi korban kebocoran data peretas Bjorka pada Jumat (9/9) malam.

    Bjorka yang sebelumnya mengklaim di balik balik peretasan 1,3 miliar data registrasi SIM Card kini menyasar orang nomor satu di Republik Indonesia.

    Di situsbreached.to, Bjorka mengunggah sejumlah dokumen yang diklaim milik Presiden Jokowi pada periode 2019- 2021.

    “Berisi transaksi surat tahun 2019 – 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia,” tulisnya di situs tersebut.

    Bjorka mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompres.

    Bjorka juga melampirkan beberapa sampel dokumen dalam unggahan tersebut.

    Dalam sampel tersebut tampak beberapa judul surat seperti “Surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup,” “Permohonan Dukungan Sarana dan Prasana,” dan “Gladi Bersih dan Pelaksanaan Upacara Bendera pada Peringatan HUT Ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI Tahun 2019.”

    Dugaan Kebocoran Dokumen Presiden Jokowi. Foto: (Tangkapan layar Breached Forums)

    Dalam grup telegram, Bjorka menyebut data yang baru saja ia unggah akan berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat yang ingin mengetahui dengan siapa Presiden berinteraksi.

    “Data yang baru saya bagikan sangat berguna untuk jurnalis dan organisasi masyarakat untuk melihat dengan siapa Presiden berinteraksi pada waktu tertentu,” tulisnya.

    CNNIndonesia.com sudah menghubungi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian lewat pesan singkat dan telepon namun belum merespons.

    Selain itu,  Kepala Staf Presiden Moeldoko, Juru Bicara Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto, dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono pun dihubungi terkait dengan dugaan kebocoran itu. Namun, ketiganya belum merespons mengenai kabar tersebut.

    (asa/asa)