Tag: Hinsa Siburian

  • Mengingat Sepak Terjang Hacker Bjorka yang Dulu Hebohkan RI

    Mengingat Sepak Terjang Hacker Bjorka yang Dulu Hebohkan RI

    Jakarta

    Polisi mengungkap sosok pria berinisial WFT (22) di Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut), yang mengaku hacker ‘Bjorka’ dan mengklaim meretas 4,9 juta data nasabah bank. Apakah dia adalah Bjorka yang sama dengan sang hacker yang dulu sempat bikin heboh dengan berbagai kasus peretasan data skala nasional?

    WFT disebut bukan ahli information technology (IT). “Jadi yang bersangkutan ini bukan ahli IT, hanya orang yang tidak lulus SMK,” kata Wakil Direktur Siber Direktorat Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, Kamis (2/10/2025).

    WFT belajar IT otodidak melalui media sosial dan dia tidak memiliki pekerjaan. “Namun sehari-hari secara otodidak dia selalu mempelajari IT, jadi dia mempelajari segala sesuatu itu hanya dari IT, melalui komunitas-komunitas media sosial,” ujarnya.

    Wakil Direktur Siber Direktorat Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan WFT diduga bertransaksi data ilegal di dark web sejak 2020. WFT aktif di dark web dengan username Bjorka. Pelaku sempat berganti username menjadi SkyWave, Shint Hunter, hingga Oposite6890 untuk menyamarkan aksinya.

    Fia menyebutkan WFT mengklaim mendapatkan data institusi luar negeri ataupun dalam negeri, perusahaan kesehatan, hingga perusahaan swasta untuk diperjualbelikan. Dia diduga menjual dan bertransaksi dengan mata uang kripto.

    “Berapa uang yang didapatkan ini juga kita belum bisa mendapatkan fakta secara jelas. Tapi pengakuannya sekali dia menjual data itu kurang lebih nilainya puluhan juta. Jadi tergantung orang-orang yang membeli data yang dia jual, melalui dark forum. Pada saat diperjualbelikan pelaku menerima pembayaran dengan menggunakan crypto currency,” ujarnya.

    Bjorka yang dulu bikin heboh

    Penangkapan ini langsung memantik reaksi warganet. Di media sosial, ramai beredar tangkapan layar Instagram Stories akun @Bjorkanism yang berisi tulisan provokatif: “you think its me? everyone uses my name, but you dont realize im still FREE the one who appeared in 2022.”

    Unggahan itu memunculkan spekulasi bahwa ‘Bjorka’ asli masih bebas berkeliaran dan ada sosok hacker lain yang menggunakan nama tersebut. Tagar #Bjorka bahkan sempat trending di X dengan berbagai opini yang mempertanyakan keaslian tersangka.

    Mengingat sepak terjangnya, hacker Bjorka mulai bikin heboh pada 2022 dan 2023. Setelah beberapa lama menghilang, dia sempat sekali lagi bikin geger pada September 2024 dengan membocorkan NPWP Jokowi dan sejumlah menteri. Berikut sebagian sepak terjang hacker Bjorka.

    1. Kebocoran Data Pelanggan IndiHome

    Bjorka mengklaim telah mengantongi 26 juta history browsing pelanggan IndiHome. Datanya mencakup keyword, email, nama, jenis kelamin, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    Namun perwakilan Telkom Group menyatakan, bahwa data-data yang bocor tidak valid dan merupakan hasil fabrikasi. Menurut Ahmad Reza, SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom, Telkom tidak menggunakan email @telkom.net, baik untuk kepentingan perusahaan maupun layanan bagi pelanggan.

    “Jadi fungsinya bukan sebagai email,” jelas Reza.

    2. Kebocoran Data Registrasi SIM Card Prabayar

    Tak hanya sampai di situ, Bjorka terus membuat kehebohan di dunia maya. Target selanjutnya, mengarah kepada kebocoran yang diduga data registrasi SIM Card Prabayar.

    Bjorka mengaku memiliki 1,3 miliar data yang berukuran 87GB. Di dalamnya berisi NIK, nomor telepon, operator seluler, dan tanggal registrasi.

    3. Kebocoran Data KPU

    Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data penduduk Indonesia, di mana dugaan saat ini milik KPU. Serupa dengan data-data di atas, sang hacker juga membagikannya di forum online Breached.to.

    Data-data tersebut berukuran 20GB dan berisi informasi seperti NIK, Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Bjorka sendiri menjualnya seharga USD 5 ribu atau setara Rp 7,4 juta.

    4. Kebocoran Data Dokumen Rahasia Presiden Republik Indonesia

    Aktivitas nyolong data yang dilakukan Bjorka masih berlanjut. Bahkan setelah menyebut Kominfo bodoh, dia menargetkan dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia.

    Setelah mengumumkan rencananya di Telegram, hacker ini pun beraksi, dan kembali mengklaim berhasil merampas data rahasia Presiden RI periode 2019-2021 yang berukuran 189 MB. Di dalamnya, total ada 679.180 dokumen.

    Kendati demikian, juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto menepis kabar dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden bocor. Ia menyatakan bahwa itu kabar bohong.

    “Hoax itu, dokumen BIN aman terkendali, terenkripsi secara berlapis, dan semua dokumen pakai samaran,” kata Wawan kepada detikcom.

    5. Kebocoran Data Pribadi Sejumlah pejabat

    Kebocoran data yang terbaru datang secara personal dari Menkominfo kala itu, Johnny G Plate. Dari tangkapan layar yang dibagikan oleh DarkTracer, ada beberapa informasi pribadi Johnny, seperti nomor telepon, nama lengkap, jenis kelamin, NIK, KK, alamat rumah, nama istri dan masih banyak lagi.

    Setelah Johnny, Bjorka menyebarkan data Mendagri Tito Karnavian, Mochamad Iriawan yang saat itu menjabat Ketua Umum PSSI, Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, dan Kepala BSSN Hinsa Siburian. Zainudin Amali, yang saat itu menjabat sebagai Menpora juga dibocorkan data pribadinya terkait tragedi Kanjuruhan.

    Saat itu juru bicara BSSN Ariandi Putra menyebut data pribadi Hinsa Siburian yang dibocorkan itu sudah basi dan sebenarnya bisa didapat dari sumber terbuka.

    6. 34 Juta Data Paspor Warga RI

    Sebanyak 34 juta data paspor warga Indonesia diduga bocor dan kabar ini viral di media sosial. Hacker kawakan Bjorka diduga sebagai dalangnya.

    Kabar kebocoran data paspor ini pertama kali disampaikan oleh Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, di akun Twitter pribadinya.

    Teguh menyebut Bjorka yang muncul kali ini kemungkinan masih Bjorka yang sama yang membuat jagat maya riuh di sekitar pertengahan 2022 lewat sederet aksi pembocoran datanya dan sampai saat ini belum jelas identitasnya.

    Data paspor yang bocor ini diunggah di blogbjork.ai. Alamat blog ini sendiri belum pernah diungkap oleh Bjorka yang beraksi di 2022, baik itu via Telegram, akun BreachForums, maupun Twitter-nya. Adapun harga yang dipatok untuk 34 juta data paspor ini adalah USD 10 ribu atau di kisaran Rp 150 juta.

    7. Data BPJS Ketenagakerjaan

    Lama tak terdengar setelah melakukan pencurian data dari lima daftar di atas, Bjorka kembali beraksi. Baru-baru ini dirinya mencuri 19 juta data berukuran 5 GB, yang berisikan informasi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

    Adapun isinya meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, email, nomor ponsel, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, tempat bekerja dan lain-lain. Data-data itu dibanderol senilai USD 10 ribu atau kisaran Rp 153 juta dalam bentuk Bitcoin.

    8. Jutaan Data NPWP Termasuk Milik Presiden Jokowi dan Para Menterinya

    Di akhir 2024, pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, dan e-mail.

    “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, e-mail, dan lain-lain,” kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

    Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024. Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol dengan nilai USD 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

  • Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Hambalang, Bahas Ketahanan Nasional dan Kondisi Global

    Prabowo Gelar Rapat Tertutup di Hambalang, Bahas Ketahanan Nasional dan Kondisi Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara khusus melakukan pertemuan di kediamannya di Hambalang, Bogor dengan fokus utama membahas dinamika kondisi global dan dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia.

    Teddy mengamini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu ingin memastikan kesiapan pemerintahannya dalam menghadapi situasi global yang semakin kompleks dan penuh tantangan.

    “Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Budi Gunawan, beserta para menteri dan pejabat di bawah koordinasi Menko Polkam, di kediaman pribadinya di Hambalang,” ujar Teddy melalui rilisnya, Senin (23/6/2025). 

    Lebih lanjut, Letnal Kolonel itu pun menegaskan bahwa pertemuan ini digelar untuk merumuskan arah kebijakan strategis guna menjaga stabilitas nasional.

    “Pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan kondisi global dan dampaknya terhadap Indonesia, berserta langkah strategis yang harus dipersiapkan,” lanjutnya. 

    Presiden Prabowo, kata Teddy, dalam berbagai kesempatan, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan soliditas antar-lembaga dalam menghadapi gejolak internasional yang berpotensi memengaruhi situasi politik, keamanan, dan ekonomi nasional.

    Pertemuan di Hambalang ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam bidang strategis pertahanan dan keamanan negara.

    Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas bersama jajaran Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (23/6/2025).

    Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, beserta para menteri serta pejabat tinggi yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam. 

    Terlihat sejumlah pejabat yang hadir mulai dari ⁠Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, ⁠Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, ⁠Menteri Komdigi Meutya Hafid, ⁠Kapolri Listyo Sigit Prabowo, ⁠Panglima TNI Agus Subiyanto, ⁠Jaksa Agung ST Burhanuddin, ⁠Kepala BIN Muhammad Herindra dan ⁠Kepala BSSN Hinsa Siburian.

  • Tak Hanya Bali, Pulau Jawa dan Sumatera Pernah Terjadi Blackout, Jokowi Sampai Marah di Kantor PLN – Halaman all

    Tak Hanya Bali, Pulau Jawa dan Sumatera Pernah Terjadi Blackout, Jokowi Sampai Marah di Kantor PLN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Listrik padam secara massal atau blackout di Bali pada Jumat (2/5/2025) sore, bukan merupakan peristiwa yang pertama kali di Indonesia.

    Blackout pernah terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai Presiden RI pernah marah-marah di kantor PLN pusat, Jakarta.

    Adapun blackout di Bali setidaknya berlangsung selama 11 jam, di mana aliran listrik baru kembali ke seluruh pelanggan di Bali pada pukul 03.30 WITA pada Sabtu (3/5/2025).

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkap penyebab gangguan yang terjadi di wilayah Bali bukan merupakan serangan siber.

    “Secara teknis, indikasi gangguan terpantau terjadi pada sistem penyaluran kabel laut, namun kepastian penyebabnya masih terus ditelusuri dan bukan akibat dari serangan siber atau yang lainnya,” tutur Darmawan dalam keterangan resmi, Sabtu (3/5/2025).

    Berikut catatan peristiwa blackout:

    Listrik Padam Kawasan Jawa-Bali pada 1997

    Pada 13 April 1997, terjadi pemadaman listrik hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali. 

    Saat itu, blackout terjadi sekitar pukul 10.15 WIB dan berlangsung selama tiga jam. 

    Setelah listrik menyala, pemadaman kembali terjadi selama kurang lebih tiga jam pada pukul 17.00 WIB. 

    Saat itu, pasokan listrik ke Jawa dan Bali terhambat karena adanya gangguan pada saluran tegangan ekstra tinggi di PLTU Suralaya. 

    Akibat dari peristiwa tersebut, lampu lalu lintas tidak berfungsi dan menimbulkan kemacetan panjang. 

    Aktivitas di pusat perbelanjaan juga terhenti karena tidak adanya listrik menyebabkan fasilitas-fasilitas tidak bisa beroperasi. 

    Pemutusan Aliran Listrik di Jakarta dan Sekitarnya pada 2002 

    Mengutip dari Kompas.com, pemadaman aliran listrik berlangsung selama dua hari sejak tanggal 12-13 September 2002. 

    Putusnya aliran listrik terjadi akibat hubungan pendek di Gardu Induk Tegangan Ekstra (GITET) Cibinong sehingga transmisi ke arah Bekasi, Cawang, dan Gandul rusak. 

    Layanan publik seperti Kereta Rel Listrik (KRL) arah Tangerang, Bogor, dan Bekasi terganggu akibat pemadaman ini. 

    Selain layanan publik, PLN juga mencabut power supply yang digunakan Base Transceiver Station (BTS) dan Base Station Control (BSC) Jabodetabek, sehingga menimbulkan hambatan dalam layanan seluler. 

    Penggunaan lilin selama blackout yang terjadi di tahun 2002 memicu kebakaran di 13 lokasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Pada proses pemadaman, dua orang meninggal dunia.  

    Listrik Padam di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat 

    Pemadaman di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) berlangsung selama kurang lebih 8-18 jam. 

    Padamnya listrik disebabkan oleh gangguan pada transmisi SUTET 500kV PLN di Jawa Barat.  

    Kerugian dari pemadaman ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Aktivitas industri seperti konveksi, transportasi online, dan SPBU terkena imbas besar dari peristiwa ini. 

    Selain itu, pelayanan publik seperti MRT, commuter line, ATM, dan pintu tol juga turut dirugikan. 

    Hingga Senin (5/8/2019), sejumlah lokasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya kembali mengalami pemadaman listrik. 

    Selama peristiwa ini berlangsung, pihak PLN tidak memberi kejelasan mengenai kapan listrik akan kembali menyala. 

    Atas peristiwa blackout pada akhir pekan, Jokowi pada esoknya Senin (5/8/2019) mendatangi kantor pusat PT PLN untuk mendapat penjelasan langsung dari jajaran direksi. 

    Saat itu, ia didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. 

    Jokowi dan rombongan langsung masuk ke dalam salah satu ruangan. Di sana sudah ada jajaran direksi PLN. 

    “Pagi hari ini saya datang ke PLN. Pertama saya ingin mendengar langsung peristiwa pemadaman total minggu kemarin,” kata Jokowi dikutip dari Kompas.com.

    Jokowi mengaku heran saat PLN terlihat tidak dapat berbuat banyak saat listrik padam. Padahal, PLN terbilang sebuah perusahaan besar. 

    Ia juga mengingatkan peristiwa padamnya listrik seperti ini juga pernah terjadi pada 2002 lalu di Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa jadi pelajaran bersama. 

    “Dengan manajemen besar tentu saja ada contingency plan, backup plan (rencana cadangan). Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan baik,” kata Jokowi. 

    Jokowi menyebut, pemadaman listrik ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN, tapi juga merugikan masyarakat. 

    Setelah itu, Jokowi langsung memberi kesempatan Direksi PLN untuk berbicara dan memberi penjelasan. 

    “Tolong disampaikan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang ya blak blakan saja. Sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa masa yang akan datang,” kata Jokowi.

    Blackout di Pulau Sumatera

    Blackout di Pulau Sumatera terjadi pada Senin (3/6/2024), di mana warga Aceh hingga Lampung merasakan gangguan pasokan listrik.

    Sejumlah pelanggan, terutama di Banda Aceh dan Aceh Besar mengeluhkan listrik padam yang berkepanjangan, bisa sampai 3 jam lebih.

    Bahkan hingga Selasa (4/6/2024) siang, masalah suplai listrik di Aceh juga belum selesai.

    Sejumlah pelanggan di beberapa desa masih mengalami pemadaman listrik berkepanjangan.

    Seorang warga di Limpok Aceh Besar, Ica mengaku listrik di rumahnya sudah padam sejak pukul 10:00 WIB, Selasa (4/6/2024).

    “Sudah dari jam 10 tadi, sampai sekarang belum hidup” ujarnya, saat ditanya Serambinews.com pukul 13:30 WIB.

    Dampak pemadaman listrik di Sumatera Selatan (Sumsel) turut berimbas pada aktivitas masyarakat tak terkecuali moda transportasi LRT Palembang, Selasa (4/6/2024).  

    Operasional LRT di Palembang terhenti total karena third Rail off/mati dampak dari gangguan listrik tersebut. 

    Akibatnya, penumpang yang terjebak dalam perjalanan LRT tidak dapat melanjutkan perjalanannya dan dievakuasi melalui walkway.
     
    “Namun sebelum dilakukan evakuasi, petugas kami telah memastikan kondisi power sistem di jalur sudah aman atau safety, dan ada petugas kami yang memandu proses tersebut, ” kata Manager Humas PTKAI Divre III Palembang Aida Suryanti, dikutip dari TribunSumsel.

    PLN Lampung membenarkan terjadi pemadaman listrik hampir di seluruh wilayah di Sumatera pada saat itu.

    Asisten Manager Komunikasi PT PLN UID Lampung, Darma Saputra mengatakan, pihaknya membenarkan adanya pemadaman listrik sejak beberapa jam lalu.

    “Benar padam listrik sebagian Sumatera, saat ini sedang ditangani petugas,” kata Asisten Manager Komunikasi PT PLN (Persero) UID Lampung Darma Saputra saat dihubungi Tribun Lampung, Selasa (4/8/2024).

    Ia mengatakan, padam listrik tersebut sehubungan dengan gangguan transmisi SUTT 275kV Lubuk Linggau – Lahat.

    Ia mengatakan, padam listrik tersebut bukan hanya di Provinsi Lampung saja, tetapi hampir sebagian Sumatera mengalami pemadaman listrik.

    “Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan gangguan tersebut,” kata Darma.

    “Terkait informasi kelistrikan di Lampung kami sampaikan kepada pelanggan PLN yang terhormat kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” kata Darma.

     

     

     

  • Siapa Saja yang Dilantik Prabowo Sore Ini? Baru 4 Bulan Menjabat Sudah Reshuffle

    Siapa Saja yang Dilantik Prabowo Sore Ini? Baru 4 Bulan Menjabat Sudah Reshuffle

     

     

     

    PIKIRAN RAKYAT – Baru empat bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sudah merombak isi kabinetnya. Ia mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Wakil Kepala BSSN dalam Kabinet Merah Putih.

    Pada hari ini, Rabu, 19 Februari 2025, Prabowo Subianto pun melantik tiga pengganti untuk posisi tersebut. Ketiganya adalah Brian Yuliarto yang dilantik sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Kemudian, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN menggantikan Letjen TNI (Pirn) Hinsa Siburian. Lalu, Pratama Dahlian Persadha sebagai Wakil Kepala BSSN menggantikan Rachmat Wibowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga melantik tiga orang lain sebagai pejabat negara. Ada Amalia Adininggar sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Agustina Arum Sari sebagai Wakil Kepala BPKP.

    Para Pejabat yang Ikut Hadiri Pelantikan

    Pelantikan para pejabat negara itu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan menteri dan sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

    Setelah itu, Prabowo Subianto pun membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh para pejabat yang baru dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Rabu, 19 Februari 2025.

    Acara pelantikan itu juga dihadiri oleh beberapa pejabat negara lainnya, yakni
    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selain itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

    Ada pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tampak pula Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN M. Herindra.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sosok Nugroho Sulistyo Budi, Eks Anggota Tim Mawar yang Dilantik Presiden Prabowo Jadi Kepala BSSN

    Sosok Nugroho Sulistyo Budi, Eks Anggota Tim Mawar yang Dilantik Presiden Prabowo Jadi Kepala BSSN

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Letjen (Purn) TNI Nugroho Sulistyo Budi yang kini dilantik menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Nugroho Sulistyo Budi dilantik pada Rabu (19/2/2025).

    Ia dilantik untuk menggantikan Letjen (Purn) TNI Hinsa Siburian pada Rabu (19/2/2025).

    Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

    “Menetapkan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Drs. Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara,” kata protokoler di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

    Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto mengambil sumpah dari Nugroho.

    “Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara.”

    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Nugroho menirukan Prabowo.

    Setelah mengucapkan sumpah, Nugroho pun menandatangani berita acara terkait jabatan barunya sebagai Kepala BSSN baru.

    Lalu seperti apa profil dari Nugroho Sulistyo Budi? Berikut ulasannya.

    Profil Nugroho Sulistyo Budi

    Letjen (Purn) TNI Nugroho Sulistyo Budi merupakan pria kelahiran Januari tahun 1967 atau saat ini telah berusia 57 tahun.

    Dia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991 dan satu angkatan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Letjen Purn Nugroho merupakan salah satu eks anggota Tim Mawar yang diduga menjadi dalang di balik operasi penculikan aktivis Reformasi tahun 1998.

    Saat menjadi Tim Mawar, dirinya diduga memiliki tugas untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kegiatan yang bersifat radikal.

    Nugroho bersama Tim Mawar pun disebut-disebut yang menangkap sembilan aktivis yaitu Desmond Mahesa, Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam, Nezar Patria, Mugiyanto, Andi Arief, Faisol Riza, Raharja Waluyo Jati, dan Aan Rusdianto.

    Pada suatu hari, Nugroho dan anggota Tim Mawar lainnya mendapat perintah dari Kapten Fauzani untuk menangkap Desmond Mahesa, aktivis sekaligus pengacara Lembaga Bantuan Hukum Nasional.

    Dalam operasi itu, Desmond ditangkap saat sedang turun dari mikrolet.

    Dengan tangan terikat dan mata ditutup kain hitam, Desmond dibawa ke markas Kopassus di Cijantung.

    Setelah itu kariernya semakin moncer dan sempat menjadi anak buah Prabowo saat masih menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Dia sempat bertugas di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik Kemhan RI sejak tahun 2020 hingga 2024.

    Kemudian, dia menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) pada tahun 2024.

    Terkait jabatannya kini, ada fakta menarik di mana dirinya terlebih dahulu dimutasi sebelum dilantik menjadi Kepala BSSN.

    Adapun mutasi terhadap Nugroho menjadi Perwira Tinggi (pati) TNI lantaran akan masuk masa pensiun.

    Mutasi itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 tertanggal 3 Januari 2025.

    Harta Nugroho Capai Rp7,5 M, Tak Punya Utang

    Menurut LHKPN KPK, harta kekayaan Nugroho mencapai Rp7,5 miliar untuk periodik 2023 yang dilaporkannya pada 26 Januari 2024.

    Mayoritas harta miliknya berasal dari lima unit tanah dan bangunan yang tersebar di Semarang, Kabupaten Sleman, dan Bogor senilai Rp6 miliar.

    Lalu, dirinya juga memiliki dua kendaraan berupa mobil Toyota Corolla senilai Rp130 juta dan sepeda motor Verza senilai Rp10 juta.

    Nugroho juga memiliki aset berupa harta bergerak lainnya Rp153 juta, kas dan setara kas Rp739 juta, serta harta lainnya senilai Rp475 juta.

    Selengkapnya berikut rincian harta kekayaan Nugroho Sulistyo Budi:

    TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.049.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 843 m2/305 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/55 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 271.500.000

    3. Tanah Seluas 129 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 193.500.000

    4. Tanah dan Bangunan Seluas 796 m2/645.3 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000

    5. Tanah Seluas 1568 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 784.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 140.000.000

    1. MOTOR, HONDA VERZA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

    2. MOBIL, TOYOTA COROLA ALTIS SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

    HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 153.000.000

    KAS DAN SETARA KAS Rp. 739.283.828

    HARTA LAINNYA Rp. 475.000.000

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 7.556.283.828

  • Bukan Dipecat, Satryo Soemantri Resign Jadi Mendikti Karena Alasan Ini

    Bukan Dipecat, Satryo Soemantri Resign Jadi Mendikti Karena Alasan Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa alih-alih diberhentikan dan di-reshuffle, dirinya yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

    Ia menjelaskan, surat pengunduran diri itu bahkan telah rampung ditulis pada Selasa, 18 Februari 2025 malam.

    Surat lantas diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara, untuk kemudian diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya baru saja ke Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai Mendiktisaintek,” kata Satryo, di kantor Kemdiktisaintek, pada Rabu, 19 Februari 2025, dikutip dari Antara.

    Adapun, alasannya melepas jabatan itu, kata Satryo, karena upayanya selama empat bulan terakhir tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah Indonesia.

    “Saya lebih baik mundur daripada diberhentikan,” ujar Satryo.

    Adapun Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kini dijabat oleh Brian Yuliarto. Sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro dilantik menjadi Mendiktisaintek pada 21 Oktober 2024.

    Siapa Saja yang Dilantik Hari Ini?

    Baru empat bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sudah merombak isi kabinetnya. Ia mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Wakil Kepala BSSN dalam Kabinet Merah Putih.

    Pada hari ini, Rabu, 19 Februari 2025, Prabowo Subianto pun melantik tiga pengganti untuk posisi tersebut. Ketiganya adalah Brian Yuliarto yang dilantik sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Kemudian, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN menggantikan Letjen TNI (Pirn) Hinsa Siburian. Lalu, Pratama Dahlian Persadha sebagai Wakil Kepala BSSN menggantikan Rachmat Wibowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga melantik tiga orang lain sebagai pejabat negara. Ada Amalia Adininggar sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Agustina Arum Sari sebagai Wakil Kepala BPKP. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kepala BSSN sebut perlu bangun kepedulian untuk lindungi data pribadi

    Kepala BSSN sebut perlu bangun kepedulian untuk lindungi data pribadi

    Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, ….

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Letjen TNI Purn. Nugroho Sulistyo Budi memandang perlu kepedulian (awareness) untuk membangun kewaspadaan dalam melindungi data-data pribadi.

    Nugroho, saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa kepedulian dan kewaspadaan menjadi penting karena keduanya dapat menghalau upaya penipuan yang menggunakan perangkat-perangkat digital.

    “Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, bahwa BSSN bukan merupakan badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Butuh kerja keras dan kepedulian bersama karena sekali lagi bicara cyber, bicara data, bukan hanya bicara sistem, perangkat keras, melainkan juga awareness,” kata Kepala BSSN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

    Ia melanjutkan kesadaran untuk berhati-hati itu juga dapat mencegah segala bentuk modus penipuan berbasis digital seperti phising—tindakan mengelabui korban untuk mendapatkan data-data pribadi mereka.

    “Yang mana (mencegah phising) tidak bisa dilakukan secara sistem maupun perangkat karena itu berpulang pada bagaimana pihak penyerang melakukan social engineering, eksploitasi pemikiran sehingga dia salah pencet, salah melakukan sesuatu. Ini yang harus diwaspadai,” sambung Kepala BSSN.

    Dalam kesempatan yang sama, Nugroho juga meminta bantuan jurnalis melalui kanal medianya masing-masing untuk membantu meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya berhati-hati saat membagikan data-data pribadinya di ruang-ruang digital.

    Nugroho pada Rabu sore resmi menjabat sebagai Kepala BSSN setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara. Upacara pelantikan Nugroho bersamaan dengan kepala dan wakil kepala badan dari BPKP, BPS, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto.

    Pengangkatan Nugroho sebagai Kepala BSSN ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 P Tahun 2025.

    Nugroho, yang merupakan purnawirawan bintang tiga TNI Angkatan Darat, sempat mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala BSSN oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto semasa dia masih aktif sebagai perwira tinggi TNI.

    Promosi itu diberikan Agus sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang ditandatangani Agus Subiyanto pada 6 Desember 2024.

    Namun, berselang kurang dari sebulan, Panglima kembali mencopot nama Nugroho sebagai Kepala BSSN karena dia memasuki masa pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 pada 3 Januari 2025.

    Posisi Kepala BSSN saat itu pun masih diampu oleh pejabat lamanya, Hinsa Siburian sampai akhirnya Nugroho dilantik oleh Presiden sore ini.

    Nugroho, yang menjadi pilihan Prabowo untuk memimpin BSSN karena punya pengalaman panjang di dunia intelijen selama berkarier di militer.

    Ia pernah menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Direktur Komunikasi Massa BIN.

    Semasa Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, Nugroho dipercaya sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepala BSSN ungkap arahan Presiden fokus jaga kerahasiaan data

    Kepala BSSN ungkap arahan Presiden fokus jaga kerahasiaan data

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi mengungkap beberapa arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di antaranya terkait dengan perlindungan data pribadi dan menjaga data-data sensitif yang rahasia.

    Nugroho menyebut arahan-arahan Presiden itu juga menyangkut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Bapak Presiden tadi menyampaikan terkait sekali dengan BPS tadi dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dihubungkan dengan era sekarang yang penyelenggaraannya menggunakan digitalisasi,” kata Kepala BSSN yang baru saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Nugroho, yang merupakan purnawirawan bintang tiga TNI Angkatan Darat, dilantik sebagai Kepala BSSN oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah kepala dan wakil kepala badan di Istana Negara sore ini. Pengangkatan Nugroho sebagai Kepala BSSN juga ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 P Tahun 2025.

    “BSSN ditekankan untuk dapat mengawal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sebagaimana yang seharusnya sehingga data itu dapat betul-betul digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan ke depan,” kata Nugroho menjelaskan poin-poin arahan Presiden kepada dirinya sebagai Kepala BSSN.

    Dalam kesempatan yang sama, Nugroho menyebut perlindungan data pribadi, dan perlindungan terhadap laman-laman pemerintah juga menjadi perhatian BSSN.

    “Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, bahwa BSSN bukan merupakan badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Kita butuh kerja keras, dan kepedulian bersama karena sekali lagi bicara cyber, bicara data, bukan hanya bicara sistem, perangkat keras, tetapi juga awareness,” kata Kepala BSSN menjawab pertanyaan ANTARA.

    Nugroho, yang resmi menjabat Kepala BSSN, sempat mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala BSSN oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto semasa Nugroho masih aktif sebagai perwira tinggi TNI. Promosi itu diberikan Agus sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang ditandatangani Agus Subiyanto pada 6 Desember 2024.

    Namun, berselang kurang dari sebulan, Panglima kembali mencopot nama Nugroho sebagai Kepala BSSN karena dia memasuki masa pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 yang diteken oleh Jenderal Agus Subiyanto pada 3 Januari 2025. Posisi Kepala BSSN pun saat itu masih diampu oleh pejabat lamanya, Hinsa Siburian sampai akhirnya Nugroho dilantik oleh Presiden sore ini.

    Nugroho Sulistyo yang menjadi pilihan Prabowo untuk memimpin BSSN punya pengalaman panjang di dunia intelijen selama berkarier di militer. Dia pernah menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN), Direktur Komunikasi Massa BIN, dan semasa Presiden menjabat menteri pertahanan, Nugroho dipercaya sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Nugroho Sulistyo Budi, nakhoda baru BSSN

    Profil Nugroho Sulistyo Budi, nakhoda baru BSSN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik Letnan Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian di Istana Negara, Rabu.

    Antara sempat merangkum profil singkat perwira tinggi TNI berpangkat bintang tiga ini.

    Nugroho merupakan perwira tinggi TNI AD jebolan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang memiliki pengalaman cukup banyak di dunia militer.

    Beberapa posisi telah dia pegang selama berkarir di TNI diantaranya pernah tergabung dalam grup IV Kopassus yakni Tim Mawar, pada masa aktivis pro-demokrasi tahun 1997-1998.

    Setelah itu, Nugroho juga pernah mengemban jabatan strategis saat menjadi perwira tinggi yakni sebagai Dandim 0733/BS pada tahun 2009-2011 di bawah Komando Daerah Militer IV/Diponegoro.

    Setelah itu, Nugroho pindah tugas menjadi Agen Madya BIN daerah Jawa Tengah sebelum akhirnya menjabat sebagai Direktur Komunikasi Massa Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN berdasarkan Keputusan Panglima TNI No. Kep/463/VI/2016.

    Nugroho lalu ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik.

    Pada 18 Oktober 2024, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengeluarkan keputusan promosi dan mutasi beberapa terhadap perwira di lingkungan kepresidenan, salah satunya Nugroho yang terpilih menjadi Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

    Nugroho pun melakukan serah jabatan dengan Brigjen TNI Endro Satoto pada 8 November 2024 yang dipimpin oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Namun, jabatan terakhir sebagai Inspektur Utama BIN tidak dituntaskan hingga akhir periode karena dia ditunjuk sebagai Kepala BSSN.

    Nugroho sebenarnya sudah ditunjuk sebagai Kepala BSSN pada Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang ditandatangani Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 6 Desember 2024.

    Namun demikian Nugroho terkena mutasi dalam rangka pensiun berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 tertanggal 3 Januari 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

    Hal tersebut membuat jabatan Kepala BSSN sempat kosong untuk beberapa waktu. Nugroho dicanangkan akan dipasangkan dengan ahli siber Pratama Dahlian Persadha yang akan menempati jabatan Wakil Kepala BSSN.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nugroho Sulistyo Resmi Jadi Kepala BSSN, Berapa Total Kekayaannya?

    Nugroho Sulistyo Resmi Jadi Kepala BSSN, Berapa Total Kekayaannya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letjen TNI (Purnawirawan) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada hari ini, Rabu (19/2/2025).

    Setelah dilantik, Nugroho Sulistyo Budi resmi menggantikan posisi Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian sebagai Kepala BSSN.

    “Terhitung sejak pelantikan mengangkat Letjen TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN,” bunyi Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan, Rabu (19/2/2025).

    Nugroho hadir dan membacakan sumpah jabatannya di hadapan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi penggalan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

    Kekayaan Nugroho Sulistyo Budi

    Berdasarkan data LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), lulusan Akademi Militer tahun 1991 memiliki total harta kekayaan sebesar Rp7.556.283.828 atau Rp7,55 miliar.

    Adapun, Nugroho diketahui melaporkan harta kekayaannya pada 26 Januari 2024, periodik 2023. Di mana, saat itu sang Jenderal
    bintang tiga ini masih tercatat menjabat sebagai Staf Ahli Khusus Bidang Politik di Kementerian Pertahanan.

    Nugroho tercatat memiliki harta kekayaan meliputi 5 tanah dan bangunan yang berada di wilayah Semarang, Sleman, dan Bogor dengan nilai mencapai Rp6 miliar.

    Lalu, terdapat 2 unit alat transportasi dan mesin yaitu motor Honda Verza tahun 2015 senilai Rp10 juta dan mobil Toyota Corola Altis tahun 2012 senilai Rp130 juta

    Kemudian, dalam daftar kekayaannya terdapat harta bergerak sebesar Rp153 juta, kas dan setara kas mencapai Rp739,2 juta, dan harta lainnya senilai Rp475 juta.

    Sementara, surat berharga dan beban hutang tidak tercatum dalam data LHKPN milik Nugroho. Hal ini membuat jumlah harta kekayaan milik Nugroho bebas dari hutang.

    Profil Nugroho Sulistyo Budi

    Nugroho Sulistyo Budi merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1991, yang merupakan salah satu perwira tinggi TNI-AD yang telah berpangkat Letnan Jenderal.

    Pria kelahiran 1967 ini memegang jabatan sebagai Perwira Tinggi (Pati) di Mabes TNI Angkatan Darat (AD), dan kini memasuki masa pensiun.

    Adapun, pada tahun 2016, Nugroho dimutasi menjabat sebagai Direktur Komunikasi Massa Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN.

    Setelah empat tahun di BIN, Nugroho mengemban tugas di lingkungan Menteri Pertahanan RI. Tercatat, selama periode 2020-2024, Nugroho dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik dibawah komando Prabowo Subianto yang menjadi Menteri Pertahanan.

    Kemudian, 18 Oktober 2024 Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengeluarkan keputusan promosi dan mutasi terhadap perwira tinggi untuk bertugas di lingkungan kepresidenan.

    Salah satu nama yang terpilih adalah Nugroho yang mengemban tugas menjadi Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

    Nugroho kemudian mendapatkan tugas baru menjadi Kepala BSSN berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 yang diteken oleh Jenderal Agus Subiyanto (3/1).

    “Dalam surat keputusan (SKep) itu, Panglima belum menetapkan pengganti Letjen Nugroho yang akan memimpin BSSN ke depannya,” ujarnya dikutip dari Antara, Senin (6/1/2025).