Xcloud.id

Tag: Hidayat Nur Wahid

  • HNW Tak Bantah Mendikti Saintek Brian Yuliarto Pernah Jadi Kader PKS

    HNW Tak Bantah Mendikti Saintek Brian Yuliarto Pernah Jadi Kader PKS

    loading…

    Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) tak membantah Mendikti Saintek Prof Brian Yuliarto pernah menjadi kader PKS. Foto/Dok SindoNews

    JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) tak membantah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Prof Brian Yuliarto pernah menjadi kader PKS . Ia menilai, Prof Brian menjadi kader PKS saat zaman kuliah.

    Menurutnya, keterlibatan Prof Brian di PKS hal biasa yang dilakukan mahasiswa ingin berorganisasi. “Ya mungkin waktu beliau masih kuliah ya (Brian permah terlibat di PKS), waktu beliau masih kuliah. Hal itu bisa saja terjadi kalau beliau masih seorang mahasiswa, dan kemudian beliau aktif di organisasi yang legal dan diakui negara saya kira sah-sah saja,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Namun, dia membantah PKS yang mengusulkan Prof Brian Yuliarto menjabat Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. “Enggak-enggak, PKS tidak mengusulkan,” kata HNW.

    Sebelumnya, Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyangkal representasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masuk Kabinet Prabowo-Gibran. Pengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro ini menekankan bahwa dirinya berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

    “Saya dari ITB, saya dari ITB,” kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Brian Yuliarto sebagai Mendikti Saintek di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (19/2/2025). Brian dilantik menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Pelantikan Brian tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 B Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan undang-undang dengan selurus-lurusnya,” demikian kutipan pengambilan sumpah yang dibacakan Prabowo yang diikuti Brian.

    (rca)

  • Prabowo Didorong Gerindra Maju Pilpres 2029, Ini Kata PKS

    Prabowo Didorong Gerindra Maju Pilpres 2029, Ini Kata PKS

    loading…

    Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, Prabowo Subianto tak melanggar UU bila maju kembali sebagai capres di Pilpres 2029. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didorong kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Permintaan itu disampaikan kader dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Kamis (13/2/2025).

    Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, mendorong Prabowo Subianto kembali maju di Pilpres 2029 merupakan hak Partai Gerindra. Apalagi, ia menilai, Prabowo tak melanggar UU bila maju kembali sebagai Capres 2029.

    “Selain tidak ada UU yg dilanggar, apalagi beliau mendapatkan kepercayaan secara aklamasi dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum artai Gerindra (2025-2030),” kata HNW saat dihubungi, Senin (17/3/2025).

    Wakil Ketua MPR ini mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di atas Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat presiden. Menurutnya, hal itu menjadi modal bagi Prabowo maju di Pilpres 2029.

    “Dalam 100 hari pertama beliau Pak PS (Prahowo Subianto) mendapatkan kepuasan publik yang jauh lebih tinggi dari Jokowi ketika awal jadi Presiden. Modal besar yang sudah Presiden PS dapat itu mestinya akan beliau pertahankan,” katanya

    “Bahkan mestinya ditingkatkan, agar kepuasan publik itu semakin menjadi ‘modal’ untuk dapat melaksanakan janji2 kampanye dan ketentuan Konstitusi, agar dapat kembali memenangkan pilihan Rakyat dalam Pilpres 2029,” imbuhnya.

    Saat disinggung kans PKS mendukung Prabowo pada 2029, HNW tak menjawab. Ia hanya mengatakan, PKS tengah fokus sukseskan program Prabowo saat ini. “Fokus PKS sekarang ikut menyukseskan program-program prorakyat yang dijanjikan dalam kampanye oleh Presiden Prabowo,” katanya.

    (abd)

  • Wakil Ketua MPR ajak masyarakat sampaikan aspirasi RUU Haji dan Umrah

    Wakil Ketua MPR ajak masyarakat sampaikan aspirasi RUU Haji dan Umrah

    “Supaya perspektif penyusunan revisi bisa semakin luas sehingga dapat menghasilkan muatan-muatan UU yang komprehensif,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid alias HNW mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Dia berharap dibukanya partisipasi masyarakat bisa meningkatkan kualitas regulasi yang akan dihasilkan oleh DPR RI, sebagai pelaksanaan dari prinsip “meaningfull participation”. Menurutnya berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerhati haji dan umrah, para penyelenggara dan asosiasi, ormas-ormas Islam, serta masyarakat pada umumnya bisa turut serta memberikan aspirasi.

    “Supaya perspektif penyusunan revisi bisa semakin luas sehingga dapat menghasilkan muatan-muatan UU yang komprehensif,” kata HNW di Jakarta, Kamis.

    Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Haji, menurut dia, ada banyak isu yang perlu diselesaikan dalam pembahasan revisi RUU Perubahan terkait penyelenggaraan Haji dan Umroh.

    Salah satunya, kata dia, soal peran kelembagaan antara Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo dengan segala konsekuensinya.

    Selain itu, dia mengatakan ada isu soal kuota haji, peningkatan ekosistem ekonomi haji, digitalisasi layanan, haji khusus, hingga umrah mandiri, yang perlu dibahas. Menurut dia, RUU tersebut juga semakin dibutuhkan dalam rangka menyesuaikan perubahan kebijakan di Arab Saudi yang mengarah pada pengembangan pariwisata dan turisme.

    “Apalagi pada penyelenggaraan haji tahun 2024 terdapat beberapa pelanggaran yang kemudian dibentuk pansus haji di DPR. Harapannya RUU Perubahan atas UU haji dan umrah bisa secara fundamental menindaklanjuti rekomendasi Pansus,” kata dia.

    Dia menyampaikan bahwa aspirasi mengenai RUU tersebut dapat disampaikan melalui berbagai kanal, baik langsung kepada kesekretariatan Komisi VIII DPR RI, maupun Fraksi PKS yang juga membuka hari aspirasi setiap hari Selasa.

    Secara pribadi, dia pun membuka saluran aspirasi RUU ini melalui seluruh media sosial miliknya dan juga bisa melalui WhatsApp dengan nomor 0878-9328-0050.

    “Semoga dengan keterbukaan ini bisa diperoleh banyak masukan konstruktif, agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan semakin berpihak pada kepentingan umat, menghadirkan manfaat dan maslahat sebesar-besarnya khususnya bagi calon jamaah haji dan umrah Indonesia, dan haji dan umroh mereka mabrur dengan segala dampak ikutannya,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Donald Trump Ingin AS Membeli Jalur Gaza dan Membangun Properti

    Donald Trump Ingin AS Membeli Jalur Gaza dan Membangun Properti

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut ingin membeli Jalur Gaza, lalu, membangun properti di wilayah tersebut. “Dan anggaplah itu (wilayah Gaza) sebagai lokasi pengembangan properti yang besar,” ujarnya.

    Ia pun membuka pintu untuk negara-negara lain turut bekerja sama membangun wilayah yang saat ini porak poranda menjadi tempat yang indah. Siapa pun, jelasnya, boleh mendatanginya. Daerah ini akan bernama Riviera di Timur Tengah.

    Sementara itu, warga Palestina yang tinggal di sana akan dipindahkan. Ia menjanjikan tempat yang aman dan indah untuk warga Palestina. Ia pun menyebut Jalur Gaza tak layak huni sehingga ingin penduduk setempat meninggalkannya.

    Menariknya, meskipun berjanji akan membangun tempat baru yang indah, nyaman, dan aman, untuk warga Palestina, Trump Ingin agar negara lain termasuk Arab Saudi menampung mereka.

    Sebabnya, menurutnya, negara-negara ini memiliki uang banyak untuk membuat orang lain merasa nyaman. “Uang mereka banyak sekali,” ujarnya.

    Namun, ia menolak menjawab apakah pemerintah Amerika Serikat akan menerima mereka. Presiden yang menggantikan Joe Biden ini hanya berujar menyebut jarak dari Gaza ke Amerika Serikat sangat jauh.

    Rencana Trump ini dikecam sejumlah negara, khususnya negara-negara Arab. Pemerintah Indonesia pun termasuk juga yang mengecamnya. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI, mengungkapkan rencana itu masuk akal.

    Hamas pun termasuk yang mengecamnya. Organisasi garis keras perjuangan Palestina ini menyebut AS terlibat dalam kejahatan yang dilakukan negara zionis tersebut.

    Ia pun ingin komunitas internasional bersatu menggagalkan keinginan tersebut. Selain itu, menyayangkan juga pernyataan kontroversial tersebut diucapkan oleh seorang pemimpin dunia.

    Beberapa hari sebelumnya, Trump yakin bahwa warga Palestina tak ingin lagi tinggal di Gaza. Ia pun yakin mereka pulang ke kampung halaman karena tak ada pilihan. Trump pun yakin negara-negara lain akan menerima mereka.

    Namun, pernyataan ini dikecam banyak negara. Yordania dan Mesir menegaskan menolak mentah-mentah rencana ambisius tersebut.

    Agresi militer Israel ke Jalur Gaza, dimulai sejak Oktober 2023. Agresi menyebabkan wilayah ini porak poranda dan tak layak huni. Selain itu, menurut otoritas kesehatan setempat, menewaskan 48.000 penduduk setempat. Beberapa diantaranya anak-anak.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Donald Trump Ingin AS Membeli Jalur Gaza dan Membangun Properti

    Rencana Donald Trump Relokasi Warga Gaza Ditolak Mentah-Mentah

    PIKIRAN RAKYAT – Mesir, Aljazair, Irak, Libya, dan Hamas menolak usulan Donald Trump untuk mengambil alih Gaza dan merelokasi warganya. Sikap yang disampaikan pada tanggal 6 Februari 2025 ini menambah pihak yang menolak usulan tersebut.

    Sebelumnya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Oman, serta beberapa organisasi internasional, termasuk Liga Arab dan Dewan Kerja Sama Teluk GCC menyatakan sikap yang sama.

    Sebelumnya, pada Hari Selasa 4 Februari 2025, Donald Trump bersama Benjamin Netanyahu menyebut bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Gaza dan merelokasi warganya.

    Dua hari setelahnya, yaitu pada Hari Kamis 6 Februari 2025, Donald Trump menjelaskan bahwa warga Gaza akan nyaman dan bahagia di tempat yang baru. Presiden Amerika Serikat ini pun menjanjikan akan membangun rumah yang indah, aman, nyaman, dan modern.

    Perumahan bagi warga Gaza yang disebut Riviera Timur Tengah ini jelas Trump, akan menjadi salah satu yang terhebat di dunia. Sebabnya, Amerika Serikat akan bekerja sama beberapa developer terbaik di dunia. Sebelumnya, muncul kabar bahwa Warga Gaza akan direlokasi ke negara-negara tetangga Palestina.

    Mesir, sebagai salah satu negara yang menolaknya, menegaskan menolak setiap usulan yang bertujuan melenyapkan perjuangan Palestina. Baik dengan mencabut hak warga Palestina maupun merelokasi secara sementara maupun permanen.

    Aljazair pun mengutarakan hal yang sama. Negara yang berada di tanduk Afrika ini mengecam rencana apa pun untuk mengusir warga Gaza. Irak dan Libya pun, selain mengutarakan hal yang sama, meminta komunitas internasional agar mengambil tindakan tegas.

    Sedangkan Hamas menyerukan pertemuan darurat negara-negara Arab untuk menolak rencana Trump tersebut. Organisasi garis keras Palestina ini pu mengecam pernyataan Donald Trump.

    Sementara itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut rencana tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Ia menegaskan bahwa Gaza menjadi bagian dari wilayah Palestina.

    Ia pun menegaskan menolak campur tangan pihak asing dalam menentukan nasib dan masa depan Palestina. Warga Gaza pun menolaknya. Mereka menyebut tak tunduk dengan rencana tersebut.

    Sikap Pemerintah Indonesia

    Di media sosial, Kementerian Luar Negeri RI merilis kecamatan terhadap rencana ambisius Trump tersebut. Tindakan ini dinilai melenceng dari cita-cita Solusi Dua Negara. Dalam solusi ini, Israel dan Palestina hidup berdampingan dengan damai dan tanpa perang.

    Sementara itu, Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI menyebut rencana tersebut tak masuk akal. Bahkan, termasuk ke dal tindakan pembersihan etnis. Ia pun menyayangkan pernyataan kontroversial tersebut disebutkan oleh Donald Trump yang merupakan seorang pemimpin besar dunia.

    Agar keinginan tersebut tak terwujud, Nur Wahid mendukung komunitas Internasional bekerja sama menggagalkan pencaplokan wilayah Gaza dan relokasi warganya. “…mereka (komunitas internasional) perlu berkolaborasi agar dapat lebih efektif menggagalkan manuver Trump yang didukung Israel itu,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • HNW dukung komunitas Internasional kolaborasi gagalkan manuver Trump

    HNW dukung komunitas Internasional kolaborasi gagalkan manuver Trump

    “Dunia internasional sudah menyatakan kritik terbuka dan penolakan keras. Maka agar berhasil, mereka perlu berkolaborasi agar dapat lebih efektif menggagalkan manuver Trump yang didukung Israel itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung seluruh komunitas Internasional berkolaborasi untuk menggagalkan rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merelokasi warga Palestina ke luar Jalur Gaza dan mengambil alih Jalur Gaza yang berlawanan dengan hukum internasional.

    “Dunia internasional sudah menyatakan kritik terbuka dan penolakan keras. Maka agar berhasil, mereka perlu berkolaborasi agar dapat lebih efektif menggagalkan manuver Trump yang didukung Israel itu,” kata HNW, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    HNW menilai hal itu juga bentuk nyata dari pembersihan etnis (ethnic cleansing) serta menjadi model ‘penjajahan’ baru, di samping pengalihan isu kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina saat gencatan senjata diberlakukan.

    “Itu adalah rencana yang sangat tidak masuk nalar pikiran orang yang akalnya sehat, dan tidak layak disampaikan oleh pemimpin suatu negara besar seperti Amerika Serikat. Rencana Trump itu termasuk ke dalam kategori pembersihan etnis, kejahatan internasional, dan penjajahan model baru yang tidak bisa diterima oleh masyarakat yang beradab,” ujarnya.

    Dia mengatakan bahwa dunia internasional tegas menolak rencana Trump tersebut, tak terkecuali Mesir dan Yordania yang dibidik Trump sebagai lokasi warga Gaza setelah diusir dari Palestina.

    “Presiden otoritas Palestina Mahmud Abbas yang sering memusuhi pejuang Gaza juga menolak usulan Trump itu. Bahkan, Arab Saudi yang sering difitnah Trump, juga keras menolak ide relokasi warga Gaza keluar Palestina dan menegaskan dukungannya terhadap Palestina merdeka,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut dia, negara-negara yang tergabung sebagai anggota Liga Arab maupun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), hingga negara-negar di benua Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa maupun non Uni Eropa juga menolak langkah Trump tersebut.

    “Belahan dunia lain, seperti di Amerika Selatan sejumlah negara seperti Brasil, Kolombia dan Kuba juga bersikap sama; menolak konspirasi Trump, dan yang tak kalah penting adalah semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB di luar Amerika Serikat, seperti Inggris, Perancis, Rusia dan China juga secara terbuka menyatakan penolakan,” paparnya.

    Dia lantas mengamini penolakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres terhadap rencana Trump tersebut dan pelapor Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina Francesca Albanese.

    Untuk itu, HNW pun mengapresiasi sikap tegas Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang mengeluarkan pernyataan terbuka menolak rencana Trump tersebut, serta memastikan tetap berlakunya hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self determination) warga Palestina terhadap wilayahnya.

    Dia juga sependapat dengan sikap Kemlu RI yang menilai bahwa akar penyebab konflik ialah pendudukan Israel yang ilegal dan berkepanjangan di wilayah Palestina sehingga apabila AS menghendaki perdamaian tercipta di Gaza hal tersebut yang harusnya dibenahi, bukan justru ingin menguasai Gaza dan mengusir warganya keluar dari tanahnya sendiri.

    “Karena manuver itu jelas membantu Israel meluaskan pendudukannya, padahal pendudukan Israel atas Palestina adalah illegal sebagaimana advisory opinion dari Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang diakomodasi PBB menjadi Resolusi Majelis Umum PBB,” katanya.

    Dia berharap sikap Kemlu RI dapat berhasil diwujudkan sehingga penting bagi Indonesia memaksimalkan momentum tersebut dengan lebih efektif berkolaborasi dengan negara-negara yang sudah menyatakan menolak ambisi Trump untuk menguasai Gaza dan mengusir warganya.

    Menurut dia, kolaborasi bisa dilakukan baik dengan negara-negara yang tergabung di OKI, Liga Arab, maupun PBB.

    “Maka penting bagi Indonesia untuk mengusulkan segera diselenggarakannya sidang darurat, selain untuk bersama-sama menggagalkan rencana itu, juga untuk mengawal semua ketentuan pelaksanaan gencatan senjata, dan menghukum Israel karena terbukti tidak melaksanakan secara benar semua butir dan tahapan gencatan senjata dengan Hamas,” ujarnya.

    HNW juga menyatakan bahwa sikap Trump yang terus berpihak pada Israel yang telah melanggar berbagai resolusi PBB itu dapat menjadi momentum untuk mereformasi sistem yang berlaku di PBB agar bisa lebih adil dan beradab, salah satunya terkait sistem veto yang ada di Dewan Keamanan PBB yang kerap digunakan AS untuk melindungi Israel.

    “Trump juga telah menyatakan akan keluar dari WHO dan Dewan HAM PBB, atau Trump seharusnya tidak perlu tanggung-tanggung, sekalian saja keluar dari Dewan Keamanan PBB atau bersama Israel keluar dari keanggotaan di PBB,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Profil Japto yang Rumahnya Digeledah KPK: Anak Kolong Pimpin Ormas PP 44 Tahun – Halaman all

    Profil Japto yang Rumahnya Digeledah KPK: Anak Kolong Pimpin Ormas PP 44 Tahun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggeledah kediaman Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10 RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    Pengggeledahan tersebut terkait kasus gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang ditangani KPK.

    Sebelumnya, terkait kasus yang sama, penyidik KPK sudah menggeledah rumah mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem sekaligus mantan pengurus ormas Pemuda Pancasila (PP) Sulawesi Tengah Ahmad Ali.

    Satu tim penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Ahmad Ali di Kompleks Perumahan Taman Kebon Jeruk Intercon, Jalan Taman Kebon Jeruk Utama, Blok H2 nomor 1, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Dari penggeledahan yang berlangsung sejak pagi ini, penyidik menyita dokumen, tas, jam tangan, hingga uang dalam mata uang rupiah dan valas.

    “Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang ada juga tas dan jam,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    Pada hari yang sama, tim penyidik KPK lainnya juga menggeledah rumah pimpinan ormas Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno.

    Dari penggeledahan di kediaman orang nomor satu ormas Pemuda Pancasila itu, tim KPK menyita 11 mobil, uang rupiah dan valuta asing, dokumen hingga barang bukti elektronik (BBE).

    “Hasil sita rumah JS: 11 kendaraan bermotor roda empat,” jelas Tessa.

    KPK menyatakan penggeledahan di rumah Ahmad Ali dan Japto adalah dalam rangka mencari, menyita dan memulihkan aset-aset diduga hasil gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

    Dalam proses penyidikan berjalan, KPK lebih dulu menggeledah rumah kediaman pengusaha batu bara yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kalimantan Timur (Kaltim) Said Amin pada Juni 2024 lalu.

    Said Amin pun telah diperiksa pihak KPK pada 27 Juni 2024.

    Penyidik mendalami perihal sumber dana pembelian ratusan mobil yang telah disita sebelumnya.

    KPK juga telah memeriksa dan menggeledah rumah kediaman Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin alias Paulin Tan, di Surabaya, Jawa Timur.

    Diberitakan, eks Bupati Kukar Rita Widyasari sejak 2017 menjalani hukuman di Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur atas vonis 10 tahun penjara.

    Ia terbukti menerima gratifikasi Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

    Dalam perkembangannya, pihak KPK menemukan bukti adanya pidana korupsi lainnya yang diduga dilakukan Rita Widyasari.

    Rita Widyasari kembali diproses hukum KPK karena diduga menerima gratifikasi berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar 3,3 dolar Amerika Serikat (AS) hingga 5 dolar AS per metrik ton batu bara.

    Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan pasal TPPU.

    Sejumlah aset yang disinyalir bersumber dari hasil korupsi masih terus didalami. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memeriksa saksi-saksi.

    Rita Widyasari bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018.

    Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 436 miliar. 

    Mereka disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya.

    Profil Japto Soerjosoemarno

    Tokoh pemuda dengan nama asli Kanjeng Pangeran Haryo Japto Soelistio Soerjosoemarno lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 16 Desember 1949 (usia 73).

    Lahir di Surakarta atau Solo, Japto adalah keturunan Belanda yang dibesarkan di tengah keluarga ningrat.

    Japto merupakan anak pasangan Mayor Jenderal (Purn) Ir. KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Soetarjo  Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius, serta adik dari artis Marini Soerjosoemarno.

    GRATIFIKASI HASIL TAMBANG – Presiden Joko Widodo mendapat kartu anggota luar biasa dari Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno di Musyawarah Besar (Mubes) X dan Perayaan HUT ke-60 Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019). KPK kini mengusut kasus gratifikasi hasil tambang dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang diduga melibatkan Japto.

    Japto menikah dengan Retno Suciati, dikaruniai tiga anak yaitu Golda Nayawitri Betha Ridhuhita Kartika, Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno, dan Jedidiah Shenazar Kertidarpito Soerjosoemarno.

    Putranya Raden Mas Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno menikah dengan aktris Yasmine Wildblood.

    – Organisasi

    Japto muda pada usia 21 tahun sempat mendirikan geng bernama Siliwangi Boys Club alias Siliwangi Boys Communitty (SBC) di lingkungan tempat tinggalnya di Siliwangi, komplek perumahan prajurit TNI Angkatan Darat (AD) di Jakarta Pusat.

    Selanjutnya, ia terjun ke organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemuda Pancasila.

    Hal itu bermula dari Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III yang digelar di Cibubur tahun 1981 menetapkan Japto Soerjosoemarno sebagai Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, hingga terus memimpin Pemuda Pancasila hingga saat ini.

    Mengutip Wikipedia, pada Musyawarah Besar Pemuda Pancasila IX tahun 2014 di Batu – Malang, dirinya kembali dikukuhkan menjadi Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila hingga tahun 2019.

    Japto merupakan salah satu tokoh organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila. Ia pun disebut-sebut menjadi satu-satunya tokoh utama organisasi tersebut lantaran memimpin ormas PP sejak 1981 atau sekitar 44 tahun.

    Selain aktif di Pemuda Pancasila, dia juga aktif di organisasi FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI). Didunia politik ia juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Patriot.

    Di samping bergelut di dunia politik, dia juga adalah seorang tokoh penyayang dan pelestarian binatang WWF.

    Namun, ia ia juga mempunyai hobi berburu yang dapat dilihat dari trophy yang diperolehnya dari “Big Five” di Afrika dan serta koleksi binatang-binatang yang di-offset seperti hidup yang menghiasi interior rumahnya di kawasan Ciganjur, Jakarta.

    – Politik: Dirikan Partai Patriot hingga Dukung Anies di Pilpres 2024

    Japto juga terjun ke dunia politik pada 2001. Ia mendirikan Partai Patriot, sebelumnya bernama Partai Patriot Pancasila, pada 1 Oktober 2001.

    Partai Patriot lahir dibidani oleh kader-kader Pemuda Pancasila (PP).

    Partai dengan simbol burung garuda Patriot itu pun ikut menjadi salah satu partai politik peserta Pemilu Legislatif 2004 dan 2009.

    Pada Pemilu Presiden 2024, Japto Soerjosoemarno bergabung dalam jajaran tim pemenangan dari capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN).

    Ia mendapat posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN, yang bekerja di bawah pimpinan ketua K.H Syukron Makmun.

    Japto merupakan salah satu dari tujuh orang wakil ketua Dewan Penasihat Timnas AMIN. Adapun enam orang wakil ketua lainnya adalah Letjen (Purn) Sutiyoso, Muhammad Hidayat Nur Wahid, K.H. Manarul Hidayat, Sutrisno Bachir, Michael Manufandu, Komjen Oegroseno.
     

     

  • Harta Kekayaan Hidayat Nur Wahid, Pejabat yang Bingung Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    Harta Kekayaan Hidayat Nur Wahid, Pejabat yang Bingung Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    PIKIRAN RAKYAT – Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR tiga periode sejak 2014 sampai sekarang. Politisi PKS ini juga pernah menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2004-2009. Kini ia masih bekerja di lembaga legislatif tersebut.

    Belum lama ini, pria yang juga dikenal dengan HNW tersebut mengaku siap naik transportasi umum ke gedung DPR jika layanannya sudah memadai. Menurutnya, aksesnya masih terbatas sehingga akan membuat pejabat terlambat bekerja.

    “Kalau transportasi umum itu sudah siap, kenapa tidak. Anda lihat sekarang, kalau kita mau ke sini (DPR), transportasi umum dari mana. Terus kalau mau rapat, terus kalau semuanya telat, nanti dibully lagi. Itu telat,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Sabtu 1 Februari 2025.

    Pernyataannya ini dikecam publik dalam unggahan terbarunya di Instagram. Padahal unggahan itu adalah tentang kegiatan Hidayat Nur Wahid selama Januari 2025.

    “Kalau nggak mau telat naik transportasi umum, dateng pagi… sesuain jadwal.. sya masyarakat masuk kerja jam 8 jam set 7 udah berngkat biar gk telat. Jgn cuman omon2,” kata akun Instagram @riz***.

    “2004 udah jadi Ketua MPR, asumsinya minimal udah 20 tahun tinggal di Jakarta. Masa nggak paham pak kalau takut telat solusinya berangkat lebih awal. Wkwk. Malu sama karyawan di Jakarta yang rumahnya di Tangerang/Bekasi/Bogor, mereka pada berangkat ke stasiun habis solat subuh,” tulis akun @byr***

    “Anak sekolah aja tauu masuk jam 7 pagi, biar gak telat dari rumah, berangkat jam 6 atau setengah 6 pagi. Dulu masih sekolah berangkat jam brp sih pakk??” ujar akun @mau***

    Profil Hidayat Nur Wahid Nama lengkap: Muhammad Hidayat Nur Wahid TTL: Klaten, Jawa Tengah 8 April 1960 Partai politik: PKS Karier politik Hidayat Nur Wahid Anggota DPR: 2004-2009 (Dapil DKI Jakarta II) Anggota DPR 2019-2014 (Dapil Jawa Tengah V) Anggota DPR: 2014 sampai sekarang (Dapil DKI Jakarta II) Ketua MPR: 2004-2009 Wakil Ketua MPR: 2014-2019, 2019-2024, 2024-2029 Harta kekayaan Hidayat Nur Wahid

    Diketahui Hidayat Nur Wahid terakhir kali melaporkan harta kekayaan LHKPN ke KPK pada 28 Maret 2024 atau periode 2023. Berdasarkan pantauan Pikiran-rakyat.com hari ini, Minggu 2 Februari 2025 pukul 8.30 WIB, belum ada data kekayaan terbaru atau periode 2024 yang sudah dilaporkan. Berikut selengkapnya:

    Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp208.362.000
    Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp360.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp343.464.000 Tanah Seluas 68 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp117.096.000 Tanah dan Bangunan Seluas 532 m2/302 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI, Rp7.236.390.000 Tanah dan Bangunan Seluas 665 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI, Rp3.795.525.000

    Total tanah dan bangunan: Rp12.060.837.000

    Daftar kendaraan milik Hidayat Nur Wahid

    Tercatat HNW punya 2 mobil mewah, yaitu:

    MOBIL, TOYOTA FORTUNER MIDSIZE SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI, Rp534.000.000 MOBIL, ALPHARD MICRO/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp1.300.000.000

    Total kendaraan: Rp1.834.000.000

    Daftar harta lainnya milik Hidayat Nur Wahid HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp500.070.000 SURAT BERHARGA: Rp63.913.750.000 KAS DAN SETARA KAS: Rp759.275.008 HARTA LAINNYA: Rp16.237.000.000 UTANG: Rp23.523.477.560

    Total harta kekayaan: Rp71.781.454.448

    Demikian profil dan harta kekayaan Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR yang ngaku bingung soal cara naik transportasi umum ke Gedung DPR tempatnya bekerja, ia mengaku siap tidak pakai mobil pribadi asalkan kendaraan umum sudah siap kondisinya. Berdasarkan LHKPN KPK, ia punya 2 mobil mewah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR yang Tak Tahu Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    Profil Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR yang Tak Tahu Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    PIKIRAN RAKYAT – Pejabat Hidayat Nur Wahid sedang menjadi pembicaraan publik. Ia merupakan Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang belum lama ini mempertanyakan transportasi umum apa yang bisa dinaiki menuju Gedung DPR tempatnya bekerja.

    “Kalau transportasi umum itu sudah siap, kenapa tidak. Anda lihat sekarang, kalau kita mau ke sini (DPR), transportasi umum dari mana? Terus kalau mau rapat, terus kalau semuanya telat, nanti dibully lagi. Itu telat,” kata HNW kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Sabtu 1 Februari 2025.

    Menurut Hidayat Nur Wahid, Patwal tetap diperlukan pejabat agar mereka tidak terlambat datang ke agenda rapat. Petugas Patroli dan Pengawalan itu hendaknya bisa bekerja dengan baik, tidak justru melukai masyarakat.

    “Saya yakin juga warga tidak suka kalau kemudian rapat di lembaga-lembaga negara telat gara-gara peserta rapat tidak bisa datang tepat waktu karena kemacetan jalanan,” kata HNW melanjutkan.

    Bagaimana profil Hidayat Nur Wahid?

    Berikut selengkapnya:

    Profil Hidayat Nur Wahid Nama lengkap: Muhammad Hidayat Nur Wahid TTL: Klaten, Jawa Tengah 8 April 1960 Partai politik: PKS Karier politik Hidayat Nur Wahid Anggota DPR: 2004-2009 (Dapil DKI Jakarta II) Anggota DPR 2019-2014 (Dapil Jawa Tengah V)
    Anggota DPR: 2014 sampai sekarang (Dapil DKI Jakarta II) Ketua MPR: 2004-2009 Wakil Ketua MPR: 2014-2019, 2019-2024, 2024-2029 Harta kekayaan Hidayat Nur Wahid

    Tercatat HNW memiliki 2 mobil mewah menurut LHKPN harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK pada 28 Maret 2024 atau periode 2023. Pantauan Pikiran-rakyat.com hari ini, Minggu 2 Februari 2025 pukul 9.30 WIB, belum ada laporan harta terbaru untuk periode 2024. Adapun dua jenis mobil yang bernilai total Rp1,8 M yang dimiliki HNW adalah sebagai berikut:

    TOYOTA FORTUNER MIDSIZE SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI, Rp534.000.000 ALPHARD MICRO/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp1.300.000.000

    Sedangkan untuk harta lainnya, Hidayat tercatat memiliki 6 tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Bogor, dan Jakarta Selatan. Baik mobil maupun tanah-bangunan tersebut diketahui merupakan hasil sendiri, bukan pemberian orang lain atau warisan.

    Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp208.362.000 Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp360.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp343.464.000 Tanah Seluas 68 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp117.096.000 Tanah dan Bangunan Seluas 532 m2/302 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp7.236.390.000 Tanah dan Bangunan Seluas 665 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp3.795.525.000

    Total tanah dan bangunan: Rp12.060.837.000

    Harta lainnya milik Hidayat Nur Wahid adalah harta bergerak Rp500.070.000, surat berharga Rp63.913.750.000, kas dan setara kas Rp759.275.008, dan harta lainnya senilai Rp16.237.000.000. Dengan utang senilai Rp23.523.477.560, total harta kekayaan milik Anggota DPR itu adalah Rp71.781.454.448.

    Demikian profil Hidayat Nur Wahid dilengkapi harta kekayaan miliknya. Ia merupakan Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR yang mengakui tak tahu cara naik transportasi umum ke gedung tempatnya bekerja.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • HNW Respons Donald Trump: Kalau Ingin Perdamaian, Bawa Saja Orang Israel ke Amerika – Halaman all

    HNW Respons Donald Trump: Kalau Ingin Perdamaian, Bawa Saja Orang Israel ke Amerika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), memberi respons wacana untuk merelokasi masyarakat Palestina, dari Gaza.

    Wacana itu sebelumnya disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    HNW justru menyarankan agar Trump membawa warga Israel untuk pindah ke Amerika.

    “Lebih baik kalau Donald Trump justru melaksanakan janji kampanyenya, menghentikan perang, menghadirkan perdamaian, bawa saja orang-orang Israel itu ke Amerika Serikat,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Sebab HNW menegaskan bahwa konflik yang terjadi di Jalur Gaza selama ini, karena adanya Israel yang menduduki wilayah Palestina.

    Sehingga HNW menyarankan agar warga Israel yang direlokasi.

    “Pasti masyarakat Amerika juga tidak keberatan kalau orang-orang Israel dipindah ke sana,” ucapnya.

    HNW menambahkan, Indonesia dan negara lain yang tergabung dalam liga Arab menolak wacana relokasi masyarakat Palestina. 

    HNW menduga usulan Trump itu untuk memuluskan Israel menduduki wilayah Palestina seutuhnya.

    “Jadi sekali lagi, kami bersama dengan PBB bersama dengan OKI liga Arab, Bersama juga dengan anggota tetap dewan keamanan PBB minus Amerika, kami menolak Karena itu memang bentuk lain daripada ethnic cleansing. Itu bentuk lain daripada memuluskan jalan Israel untuk menguasai sepenuhnya tanah-tanah Palestina,” pungkas HNW.

    Sebelumnya, Trump telah menyerukan keinginannya untuk merelokasi warga Gaza pada hari Sabtu (25/1/2025).

    Trump mengklaim bahwa pihaknya ‘hanya ingin membersihkan’ Gaza.

    Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan panggilan telepon dengan  Raja Abdullah II dari Yordania pada hari sebelumnya dan akan berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania.

    “Saya ingin Mesir menerima orang-orang,” kata Trump, dikutip dari Al Jazeera.

    “Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kita hanya membersihkan semuanya dan berkata: ‘Anda tahu, ini sudah berakhir,” tambahnya.

    Trump mengatakan ia memuji Yordania karena telah berhasil menerima pengungsi Palestina.

    Kemudian ia mengklaim bahwa raja harus menerima lebih banyak warga Palestina karena ingin membersihkan Jalur Gaza.
    “Saya ingin Anda menerima lebih banyak pengungsi, karena saya sedang melihat seluruh Jalur Gaza sekarang, dan semuanya kacau. Benar-benar kacau,” terangnya.

    Menurut pengakuan Trump, pemindahan bisa bersifat sementara atau bahkan selamanya.

    “Penduduk Gaza dapat dipindah untuk sementara atau bisa juga untuk jangka panjang,” katanya.