Xcloud.id

Tag: Hidayat Nur Wahid

  • Harta Kekayaan Hidayat Nur Wahid, Pejabat yang Bingung Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    Harta Kekayaan Hidayat Nur Wahid, Pejabat yang Bingung Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    PIKIRAN RAKYAT – Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR tiga periode sejak 2014 sampai sekarang. Politisi PKS ini juga pernah menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2004-2009. Kini ia masih bekerja di lembaga legislatif tersebut.

    Belum lama ini, pria yang juga dikenal dengan HNW tersebut mengaku siap naik transportasi umum ke gedung DPR jika layanannya sudah memadai. Menurutnya, aksesnya masih terbatas sehingga akan membuat pejabat terlambat bekerja.

    “Kalau transportasi umum itu sudah siap, kenapa tidak. Anda lihat sekarang, kalau kita mau ke sini (DPR), transportasi umum dari mana. Terus kalau mau rapat, terus kalau semuanya telat, nanti dibully lagi. Itu telat,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Sabtu 1 Februari 2025.

    Pernyataannya ini dikecam publik dalam unggahan terbarunya di Instagram. Padahal unggahan itu adalah tentang kegiatan Hidayat Nur Wahid selama Januari 2025.

    “Kalau nggak mau telat naik transportasi umum, dateng pagi… sesuain jadwal.. sya masyarakat masuk kerja jam 8 jam set 7 udah berngkat biar gk telat. Jgn cuman omon2,” kata akun Instagram @riz***.

    “2004 udah jadi Ketua MPR, asumsinya minimal udah 20 tahun tinggal di Jakarta. Masa nggak paham pak kalau takut telat solusinya berangkat lebih awal. Wkwk. Malu sama karyawan di Jakarta yang rumahnya di Tangerang/Bekasi/Bogor, mereka pada berangkat ke stasiun habis solat subuh,” tulis akun @byr***

    “Anak sekolah aja tauu masuk jam 7 pagi, biar gak telat dari rumah, berangkat jam 6 atau setengah 6 pagi. Dulu masih sekolah berangkat jam brp sih pakk??” ujar akun @mau***

    Profil Hidayat Nur Wahid Nama lengkap: Muhammad Hidayat Nur Wahid TTL: Klaten, Jawa Tengah 8 April 1960 Partai politik: PKS Karier politik Hidayat Nur Wahid Anggota DPR: 2004-2009 (Dapil DKI Jakarta II) Anggota DPR 2019-2014 (Dapil Jawa Tengah V) Anggota DPR: 2014 sampai sekarang (Dapil DKI Jakarta II) Ketua MPR: 2004-2009 Wakil Ketua MPR: 2014-2019, 2019-2024, 2024-2029 Harta kekayaan Hidayat Nur Wahid

    Diketahui Hidayat Nur Wahid terakhir kali melaporkan harta kekayaan LHKPN ke KPK pada 28 Maret 2024 atau periode 2023. Berdasarkan pantauan Pikiran-rakyat.com hari ini, Minggu 2 Februari 2025 pukul 8.30 WIB, belum ada data kekayaan terbaru atau periode 2024 yang sudah dilaporkan. Berikut selengkapnya:

    Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp208.362.000
    Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp360.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp343.464.000 Tanah Seluas 68 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp117.096.000 Tanah dan Bangunan Seluas 532 m2/302 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI, Rp7.236.390.000 Tanah dan Bangunan Seluas 665 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI, Rp3.795.525.000

    Total tanah dan bangunan: Rp12.060.837.000

    Daftar kendaraan milik Hidayat Nur Wahid

    Tercatat HNW punya 2 mobil mewah, yaitu:

    MOBIL, TOYOTA FORTUNER MIDSIZE SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI, Rp534.000.000 MOBIL, ALPHARD MICRO/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp1.300.000.000

    Total kendaraan: Rp1.834.000.000

    Daftar harta lainnya milik Hidayat Nur Wahid HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp500.070.000 SURAT BERHARGA: Rp63.913.750.000 KAS DAN SETARA KAS: Rp759.275.008 HARTA LAINNYA: Rp16.237.000.000 UTANG: Rp23.523.477.560

    Total harta kekayaan: Rp71.781.454.448

    Demikian profil dan harta kekayaan Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR yang ngaku bingung soal cara naik transportasi umum ke Gedung DPR tempatnya bekerja, ia mengaku siap tidak pakai mobil pribadi asalkan kendaraan umum sudah siap kondisinya. Berdasarkan LHKPN KPK, ia punya 2 mobil mewah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR yang Tak Tahu Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    Profil Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR yang Tak Tahu Cara Naik Transportasi Umum ke DPR

    PIKIRAN RAKYAT – Pejabat Hidayat Nur Wahid sedang menjadi pembicaraan publik. Ia merupakan Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang belum lama ini mempertanyakan transportasi umum apa yang bisa dinaiki menuju Gedung DPR tempatnya bekerja.

    “Kalau transportasi umum itu sudah siap, kenapa tidak. Anda lihat sekarang, kalau kita mau ke sini (DPR), transportasi umum dari mana? Terus kalau mau rapat, terus kalau semuanya telat, nanti dibully lagi. Itu telat,” kata HNW kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Sabtu 1 Februari 2025.

    Menurut Hidayat Nur Wahid, Patwal tetap diperlukan pejabat agar mereka tidak terlambat datang ke agenda rapat. Petugas Patroli dan Pengawalan itu hendaknya bisa bekerja dengan baik, tidak justru melukai masyarakat.

    “Saya yakin juga warga tidak suka kalau kemudian rapat di lembaga-lembaga negara telat gara-gara peserta rapat tidak bisa datang tepat waktu karena kemacetan jalanan,” kata HNW melanjutkan.

    Bagaimana profil Hidayat Nur Wahid?

    Berikut selengkapnya:

    Profil Hidayat Nur Wahid Nama lengkap: Muhammad Hidayat Nur Wahid TTL: Klaten, Jawa Tengah 8 April 1960 Partai politik: PKS Karier politik Hidayat Nur Wahid Anggota DPR: 2004-2009 (Dapil DKI Jakarta II) Anggota DPR 2019-2014 (Dapil Jawa Tengah V)
    Anggota DPR: 2014 sampai sekarang (Dapil DKI Jakarta II) Ketua MPR: 2004-2009 Wakil Ketua MPR: 2014-2019, 2019-2024, 2024-2029 Harta kekayaan Hidayat Nur Wahid

    Tercatat HNW memiliki 2 mobil mewah menurut LHKPN harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK pada 28 Maret 2024 atau periode 2023. Pantauan Pikiran-rakyat.com hari ini, Minggu 2 Februari 2025 pukul 9.30 WIB, belum ada laporan harta terbaru untuk periode 2024. Adapun dua jenis mobil yang bernilai total Rp1,8 M yang dimiliki HNW adalah sebagai berikut:

    TOYOTA FORTUNER MIDSIZE SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI, Rp534.000.000 ALPHARD MICRO/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp1.300.000.000

    Sedangkan untuk harta lainnya, Hidayat tercatat memiliki 6 tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Bogor, dan Jakarta Selatan. Baik mobil maupun tanah-bangunan tersebut diketahui merupakan hasil sendiri, bukan pemberian orang lain atau warisan.

    Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp208.362.000 Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp360.000.000 Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp343.464.000 Tanah Seluas 68 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI, Rp117.096.000 Tanah dan Bangunan Seluas 532 m2/302 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp7.236.390.000 Tanah dan Bangunan Seluas 665 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI, Rp3.795.525.000

    Total tanah dan bangunan: Rp12.060.837.000

    Harta lainnya milik Hidayat Nur Wahid adalah harta bergerak Rp500.070.000, surat berharga Rp63.913.750.000, kas dan setara kas Rp759.275.008, dan harta lainnya senilai Rp16.237.000.000. Dengan utang senilai Rp23.523.477.560, total harta kekayaan milik Anggota DPR itu adalah Rp71.781.454.448.

    Demikian profil Hidayat Nur Wahid dilengkapi harta kekayaan miliknya. Ia merupakan Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR yang mengakui tak tahu cara naik transportasi umum ke gedung tempatnya bekerja.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • HNW Respons Donald Trump: Kalau Ingin Perdamaian, Bawa Saja Orang Israel ke Amerika – Halaman all

    HNW Respons Donald Trump: Kalau Ingin Perdamaian, Bawa Saja Orang Israel ke Amerika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), memberi respons wacana untuk merelokasi masyarakat Palestina, dari Gaza.

    Wacana itu sebelumnya disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    HNW justru menyarankan agar Trump membawa warga Israel untuk pindah ke Amerika.

    “Lebih baik kalau Donald Trump justru melaksanakan janji kampanyenya, menghentikan perang, menghadirkan perdamaian, bawa saja orang-orang Israel itu ke Amerika Serikat,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Sebab HNW menegaskan bahwa konflik yang terjadi di Jalur Gaza selama ini, karena adanya Israel yang menduduki wilayah Palestina.

    Sehingga HNW menyarankan agar warga Israel yang direlokasi.

    “Pasti masyarakat Amerika juga tidak keberatan kalau orang-orang Israel dipindah ke sana,” ucapnya.

    HNW menambahkan, Indonesia dan negara lain yang tergabung dalam liga Arab menolak wacana relokasi masyarakat Palestina. 

    HNW menduga usulan Trump itu untuk memuluskan Israel menduduki wilayah Palestina seutuhnya.

    “Jadi sekali lagi, kami bersama dengan PBB bersama dengan OKI liga Arab, Bersama juga dengan anggota tetap dewan keamanan PBB minus Amerika, kami menolak Karena itu memang bentuk lain daripada ethnic cleansing. Itu bentuk lain daripada memuluskan jalan Israel untuk menguasai sepenuhnya tanah-tanah Palestina,” pungkas HNW.

    Sebelumnya, Trump telah menyerukan keinginannya untuk merelokasi warga Gaza pada hari Sabtu (25/1/2025).

    Trump mengklaim bahwa pihaknya ‘hanya ingin membersihkan’ Gaza.

    Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan panggilan telepon dengan  Raja Abdullah II dari Yordania pada hari sebelumnya dan akan berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania.

    “Saya ingin Mesir menerima orang-orang,” kata Trump, dikutip dari Al Jazeera.

    “Anda berbicara tentang sekitar satu setengah juta orang, dan kita hanya membersihkan semuanya dan berkata: ‘Anda tahu, ini sudah berakhir,” tambahnya.

    Trump mengatakan ia memuji Yordania karena telah berhasil menerima pengungsi Palestina.

    Kemudian ia mengklaim bahwa raja harus menerima lebih banyak warga Palestina karena ingin membersihkan Jalur Gaza.
    “Saya ingin Anda menerima lebih banyak pengungsi, karena saya sedang melihat seluruh Jalur Gaza sekarang, dan semuanya kacau. Benar-benar kacau,” terangnya.

    Menurut pengakuan Trump, pemindahan bisa bersifat sementara atau bahkan selamanya.

    “Penduduk Gaza dapat dipindah untuk sementara atau bisa juga untuk jangka panjang,” katanya.

  • Hidayat Nur Wahid: Hubungan PKS dan Partai Gelora Baik-baik Saja Nasional 31 Januari 2025

    Hidayat Nur Wahid: Hubungan PKS dan Partai Gelora Baik-baik Saja Nasional 31 Januari 2025

    Hidayat Nur Wahid: Hubungan PKS dan Partai Gelora Baik-baik Saja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan, hubungan antara PKS dan Partai Gelora tetap berjalan baik, tanpa ada permasalahan apa pun.
    Hal itu disampaikan HNW saat menanggapi laporan terhadap politikus PKS, Mardani Ali Sera, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas tuduhan menghina Partai Gelora.
    “Kita baik-baik saja (hubungannya),” ujar HNW di Kompleks Parlemen, Jumat (31/1/2025).
    Dia bahkan mengaku sempat bertemu dengan beberapa politikus Gelora dalam acara yang digelar di MPR RI.
    Dalam acara tersebut, HNW mengaku saling bertegur sapa dan bersalaman.
    “Tadi ada kawan Gelora yang datang juga. Saya juga salaman dengan mereka, enggak masalah,” jelas HNW.
    Terkait laporan terhadap Mardani, HNW menyatakan bahwa PKS menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada MKD.
    Ia menekankan bahwa Mardani, sebagai anggota DPR, memiliki hak jawab untuk mengklarifikasi tuduhan yang dilayangkan.
    “MKD memiliki mekanismenya, dan Pak Mardani sebagai anggota DPR tentu juga mempunyai imunitas. Tapi sekaligus juga mempunyai hak jawab. Saya persilakan semuanya pergunakan hak yang diberikan oleh undang-undang,” kata HNW.
    Lebih lanjut, HNW menekankan bahwa PKS menghormati Partai Gelora sebagai salah satu peserta pemilu yang memiliki hak dan kewenangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
    Wakil Ketua MPR RI itu juga memastikan bahwa PKS akan tetap menghormati semua proses yang berlangsung di DPR RI, termasuk mekanisme pelaporan ke MKD.
    “Gelora adalah salah satu partai politik yang ikut pemilu sebagaimana yang lain. Semuanya melaksanakan hak dan kewenangannya sesuai aturan yang ada. Tentu saja kita menghormati aturan-aturan yang ada, termasuk yang berlaku di DPR,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR sekaligus politikus PKS, Mardani Ali Sera, dilaporkan ke MKD karena dianggap telah menghina dan mengolok-olok Partai Gelora.
    “Terkait aduan saya itu, kalau saya bilang menyalahi kode etik. Karena dia selalu mengolok-ngolok Partai Gelora dengan partai 0 koma. Dan tidak hanya sekali, dia pun suka mengolok-ngolok, selalu mengolok-ngolok Partai Gelora,” kata simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
    Ika mengatakan, pernyataan Mardani yang ia permasalahkan terjadi saat acara ‘Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina’ pada Selasa (21/1/2025) lalu.
    Ika menilai Mardani tidak pantas melakukan hal itu, apalagi dia menduduki jabatan Ketua BKSAP DPR.
    “Saya sebagai simpatisan Partai Gelora itu tidak terima. Itu melanggar kode etik, apalagi beliau itu kan ketua BKSAP. Di mana di acara itu dia menjelaskan, mengolok-ngolok dengan dalil bahwa ‘PKS jangan dekat-dekat Partai Gelora’, dengan tertawa yang terbahak-bahak,” tuturnya.
    “Kalau saya pikir sudah melanggar kode etik ya, karena dia selaku anggota dewan, sebagai Ketua BKSAP juga seharusnya tidak seperti itu bicaranya,” sambung Ika.
    Adapun di dalam laporan yang Ika sampaikan ke MKD DPR, tertulis bahwa Mardani dinilai menghina Partai Gelora.
    “Laporan dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan Teradu dalam sebuah acara resmi DPR RI (Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina) pada 21 Januari 2025 kepada Partai Gelora yang dianggap sebagai penghinaan, diskriminasi, sarkasme, tidak adil, dan lebih mengutamakan golongannya yang dilakukan secara sadar terbuka yang ditayangkan oleh TVR Parlemen sehingga diketahui oleh masyarakat luas,” bunyi laporan tersebut.
    Dihubungi terpisah, Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari simpatisan Gelora itu.
    Dek Gam menyebut MKD akan menindaklanjuti seluruh laporan tanpa tebang pilih.
    “Kita terima yang lapornya itu Eneng Ika Haryati melaporkan Mardani Ali Sera, laporan terkait dengan pernyataan teradu dalam sebuah acara resmi di DPR RI. Kita enggak ada urusan mau siapa pun yang melaporkan ke MKD, pastikan akan saya panggil,” kata Dek Gam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HNW Minta Dampak Pelantikan Kepala Daerah Diundur Dibahas Komisi II DPR

    HNW Minta Dampak Pelantikan Kepala Daerah Diundur Dibahas Komisi II DPR

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), merespons jadwal pelantikan kepala daerah tak sengketa di Mahkamah Konsitusi (MK) akan mundur dari jadwal semula. HNW meminta wacana tersebut untuk disampaikan dan dibahas dengan Komisi II DPR RI.

    “Ya itu memang kemudian sekarang kita berada dalam kondisi yang sudah tidak pasti gitu ya. Artinya, semula tanggal 6 kemudian diwacanakan berubah. kan semula, diwacanakan untuk dibarengkan setelah semuanya selesai. Jadi, kalau menurut kami hendaknya itu dibahas dengan maksimal dengan Komisi II supaya dengan demikian maka terukur betul, semua dampak-dampaknya,” kata HNW di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    HNW mengatakan hal tersebut juga harus mempertimbangkan komunikasi kinerja presiden atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ia mengatakan kinerja usai 100 hari Presiden Presiden Prabowo perlu didukung oleh semua pihak.

    “Karena kan kalau itu dimundurkan Itu berarti yang menjadi gubernur sekarang adalah Plt atau Plh yang tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan mendasar terkait dengan Pembangunan kawasan,” ujar HNW.

    “Sementara kan Presiden Prabowo Sudah begitu banyak melakukan program-programnya. Sudah dinilai 100 harinya, dan itu kan pasti memerlukan back up yang penuh dari pemerintah daerah,” tambahnya.

    Ia mengatakan kebijakan itu jangan sampai berdampak ke pemerintah pusat. Di sisi lain, HNW juga mendukung jika pelantikan kepala daerah menunggu sengketa di MK tuntas.

    “Kalau pemerintah daerah tidak segera dilantik apa tidak berdampak kepada kinerja daripada Presiden Prabowo? Tentu yang dilantik adalah yang sudah tidak punya sengketa di MK. Tapi, kalau ada sengketa ya memang penting untuk menunggu selesainya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengusulkan tanggal pelantikan kepala daerah non-sengketa dan kepala daerah hasil dari putusan dismissal MK antara 18, 19, 20 Februari 2025. Tito masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait tanggal pasti pelantikan dari yang diusulkan.

    “Jadi Presiden yang menentukan jadwalnya. Dan saya menyampaikan exercise-nya. Ya kira-kira 18, 19, 20 (Februari) kira-kira gitu. Dan kemudian tanggal yang dipilih beliau yang mana, ya nanti saya masih menunggu,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    (dwr/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dianggap Mengolok-olok Partai Gelora, Mardani PKS Akan Dilaporkan ke MKD DPR

    Dianggap Mengolok-olok Partai Gelora, Mardani PKS Akan Dilaporkan ke MKD DPR

    loading…

    Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera akan dilaporkan ke MKD DPR oleh simpatisan Partai Gelora pada Kamis (30/1/2025) hari ini. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera akan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR oleh simpatisan Partai Gelora pada Kamis (30/1/2025). Pelaporan Mardani karena dianggap telah mengolok-olok Partai Gelora dalam forum Silaturahmi Nasional BKSAP dengan Ormas dan Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    “InsyaAllah, Kamis (30/1/2025) sekitar pukul 11.00 WIB, saya sebagai simpatisan Partai Gelora akan mengadukan saudara Mardani selaku Ketua BKSAP dari Fraksi PKS ke MKD DPR,” kata simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati dalam keterangannya dikutip, Kamis (30/1/2025).

    Eneng meminta agar MKD DPR memecat Mardani dari jabatan Ketua BKSAP DPR. Pasalnya, kata dia, Mardani secara sengaja telah mengolok-olok dan menghina Partai Gelora di dalam acara resmi DPR yang dibuka Wakil Ketua MPR dari PKS Hidayat Nur Wahid.

    “Mardani Ali Sera selaku Anggota DPR RI selalu menghina dan mengolok-olok Partai Gelora, sebelumnya dia bersama istrinya (Siti Onah) mengolok-olok Partai Gelora sebagai partai ‘Nol Koma,” tutur Ika.

    “Sekarang dia mengolok-olok lagi di acara Silaturahmi Nasional dengan dihadiri 103 Ormas dan Lembaga Peduli Kemanusiaan Palestina yang disiarkan langsung oleh TVParlemen pada Selasa (21/1/2025),” imbuhnya.

    Ika menganggap Mardani Ali Sera telah merendahkan DPR seklaigus BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR. Apalagi, katanya, sesungguhnya acara Silaturahmi Nasional dengan ormas-ormas tidak ada korelasinya dengan Tupoksi BKSAP.

    “Dengan ini patut diduga kuat BKSAP dimanfaatkan oleh saudara Mardani yang posisinya sebagai ketua/pimpinan BKSAP untuk kepentingan PKS,” ujar Ika Haryati.

    Sebab, Tupoksi BKSAP DPR telah diatur dalam Pasal 113 sampai Pasal 116 Udang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3), namun hal itu disalahgunakan oleh politisi PKS tersebut.

    “Acara ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan PKS, tidak hanya oleh saudara Mardani Ali Sera dan tapi juga oleh saudara Hidayat Nurwahid sebagai alat konsolidasi dengan ormas dan lembaga Islam dengan dalih Ormas dan Lembaga yang peduli Palestina,” terang Ika.

    Untuk diketahui, pernyataan kontroversial Mardani itu terjadi saat perwakilan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia atau Pusdok Tamadun, Hadi Nur Rahmat memaparkan capaian organisasinya dalam membantu Palestina. Ketika Hadi menyebut kerja sama dengan berbagai partai, termasuk Gerindra, PDIP, PKS, dan Gelora, Mardani tiba-tiba menyela, “PKS jangan dekatin ke Gelora,” ungkapnya sambil tertawa terkekeh-kekeh.

    Aksi tersebut terekam dalam siaran langsung di TVR Parlemen dan memicu hujatan dari netizen di media sosial. “Mardani Ali Sera ketawa terbahak bahak panjang sekaligus berdalih mengatakan bercanda dalam menit 03:06 dan 03:19:19. Atas dasar itu saya mengadukan saudara Mardani Ali Sera ke MKD DPR RI,” kata Ika.

    (abd)

  • Rencana Presiden Trump Bocor, Pemindahan Warga Palestina Bagian dari Pembersihan Etnis

    Rencana Presiden Trump Bocor, Pemindahan Warga Palestina Bagian dari Pembersihan Etnis

    GELORA.CO – Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid menolak keras usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke sejumlah negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania. Di sisi lain, Wakil Ketua MPR yang kerap disapa HNW ini menilai langkah tersebut sebagai bentuk membantu Israel dalam mewujudkan misi penjajahan untuk mewujudkan ‘klaim’ negara Israel Raya. Termasuk, hal itu juga bagian dari pembersihan etnis (ethnic cleansing) yang wajib ditolak oleh semua pihak yang cinta kemanusiaan dan perdamaian.

    “Usulan merelokasi warga Gaza ke negara-negara lain, ternyata bukan lagi sekadar wacana tim transisi Donald Trump sebagaimana yang bocor ke publik, melainkan sikap Trump yang secara terbuka dinyatakan sendiri oleh Trump. Dan betapa seriusnya proposal ini, sehingga Trump mengaku bahwa dirinya berkomunikasi langsung dengan Presiden Mesir dan Raja Yordania, walau kemudian ditolak oleh kedua pemimpin negara tersebut,” kata HNW dalam keterangan tertulis dikutip di Jakarta, Rabu (28/1/2025).

    Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI 2009-2014 ini pun mengapresiasi sikap Presiden Mesir dan Raja Yordania yang menolak mentah-mentah usulan tersebut, apapun alasannya. Sikap Presiden Mesir itu juga sejalan dengan sikap Universitas Al Azhar yang menolak relokasi.

    “Penolakan juga datang dari sejumlah negara Eropa, seperti Inggris dan Jerman, serta Liga Arab. Memang sudah seharusnya ditolak karena relokasi tersebut bukan solusi yang tepat untuk menghadirkan keadilan dan perdamaian di Palestina, melainkan hanya dalih/kedok untuk memudahkan Israel melakukan pendudukan dan melanggengkan penjajahan terhadap Gaza/Palestina,” terang HNW.

    Lebih lanjut, HNW juga sependapat dengan Senator AS Bernie Sanders yang menyebut rencana dan tindakan Trump itu sebagai bentuk pembersihan etnis dan merupakan kejahatan perang. Secara bahasa, pembersihan etnis adalah upaya untuk menciptakan wilayah geografis yang homogen secara etnis melalui deportasi atau pemindahan paksa orang-orang yang termasuk dalam kelompok etnis tertentu.

    “Secara definisi, apa yang diusulkan oleh Trump jelas bentuk dari ethnic cleansing, walaupun dengan kedok relokasi,” kata politikus senior PKS ini.

    HNW menambahkan, daripada Donald Trump mengusulkan usulan yang kontraproduktif dan tidak menjadi solusi untuk mengakhiri perang dan menciptakan perdamaian seperti yang dia kampanyekan saat maju sebagai calon Presiden, akan lebih baik apabila AS sebagai sekutu Israel paling fanatik, untuk mendesak agar Israel mematuhi dan tidak melanggar semua butir perjanjian gencatan senjata.

    “Atau bila perlu, Trump mempertimbangkan usulan menerima semua warga Israel untuk direlokasi, dipindahkan dan diberikan tanah di AS yang sangat luas itu, dengan difasilitasi oleh AS. Itu akan jadi terobosan yang efektif mewujudkan janji kampanye Trump untuk mengakhiri perang dan menghadirkan perdamaian di Palestina,” lanjut HNW menegaskan.

    Selain itu, ujar dia, usulan solutif ini juga bermanfaat bagi warga AS, yang tidak perlu protes karena uang pajak yang mereka bayarkan justru digunakan untuk membantu Israel dalam melanjutkan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya terhadap warga Gaza. Bahkan bisa membantu keuangan AS, yang telah membantu mendukung Israel sejak 7 Oktober 2023 sebesar 356,7 triliun Dolar AS. “Jumlah itu akan sangat membantu AS membangun kembali kawasan2 di AS yang hancur karena kebakaran seperti LA/California,” tambahnya.

    Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto yang baru saja bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menegaskan kuatnya komitmen kedua negara dalam mendukung kemerdekaan Palestina, untuk lebih aktif dan efektif menggalang kebersamaan dengan negara-negara OKI, Liga Arab dan PBB, untuk bersama-sama memastikan dilaksanakannya semua butir gencatan senjata, dan menolak keras usulan Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke luar Palestina.

    “Apalagi di awal munculnya proposal relokasi itu, nama Indonesia juga sempat disebut-sebut sebagai tujuan relokasi untuk warga Gaza/Palestina,” ujar HNW.

  • Ketua MPR tekankan peranan penting pesantren bagi Bangsa Indonesia

    Ketua MPR tekankan peranan penting pesantren bagi Bangsa Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan bahwa peranan pesantren sangat penting bagi Bangsa Indonesia, bahkan jauh sebelum kemerdekaan diraih.

    “Bangsa Indonesia berhutang budi kepada pesantren karena telah melakukan pendidikan bagi anak bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka,” kata Muzani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya dalam seminar nasional bertajuk “Strategi Penguatan dan Pengembangan SDM Unggul untuk Penguatan Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam Menyongsong Indonesia Emas 2045” di Gedung MPR RI, Jakarta, Kamis (23/1).

    Dia pun mengapresiasi peran dan kontribusi Assalam Fil Alamin (ASFA) dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) di pesantren. Dia menekankan bahwa negara akan meningkatkan perhatian terhadap upaya serupa.

    “Hal ini dapat menjadi benchmark bagi berbagai pihak untuk memikirkan kelangsungan pesantren di masa depan. Ia juga,” ucapnya.

    Ditemui usai acara berlangsung, Muzani merinci bahwa ASFA Foundation pada kesempatan tersebut memberikan beasiswa kepada 508 mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.

    “Mereka akan memberi pengabdian kepada masyarakat dan akan memberi di tengah-tengah masyarakat, setelah ada yang lima tahun (studi), rata-rata lima tahun belajar di luar negeri dan akan kembali ke tengah-tengah masyarakat atas beasiswa dari ASFA Foundation,” katanya kepada wartawan.

    Dia pun mengingatkan bahwa baik pesantren modern maupun pesantren salafiyah atau tradisional harus menekankan kepada pengabdian bagi bangsa dan negara.

    “Intinya adalah satu, bagaimana para santri, para alumni, para santri itu bisa memberi pengabdian yang baik kepada bangsa dan negara karena akhirnya negara ini harus diisi oleh orang-orang terbaik yang ikhlas, yang bersumber dari mana pun,” ucap dia.

    Terkait potensi besar pengembangan SDM, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid pun mengingatkan akan tantangan besar pada degradasi moral generasi muda bangsa Indonesia.

    “Judi online dan narkoba adalah dua tantangan paling berat yang mesti kita selesaikan melalui penguatan kerjasama seperti ini,” ujarnya.

    Adapun Ketua ASFA Foundation Komjen Syafruddin menjelaskan bahwa pembangunan SDM ke depan mesti disiapkan dengan serius dan dikerjakan secara bersama-sama dalam semangat sinergi dan kolaborasi.

    Ia juga menekankan pentingnya peran lembaga filantropi guna mendukung gerakan penguatan SDM ini.

    Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 350 kiai pengasuh pesantren dari seluruh Indonesia, sivitas akademika, dan sejumlah duta besar negara Timur Tengah.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • HNW: Gencatan senjata Israel-HAMAS tak lupakan kejahatan Israel

    HNW: Gencatan senjata Israel-HAMAS tak lupakan kejahatan Israel

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan gencatan senjata Israel dengan Palestina (HAMAS) bukan untuk memaafkan kejahatan kemanusiaan Israel terhadap warga Gaza, sebagaimana diputuskan oleh International Court of Juctice (ICJ) dan International Criminal Court (ICC).

    “Sambil kita menyambut baik gencatan senjata itu, tapi juga mengingatkan soal keputusan-keputusan ICJ dan ICC atas kejahatan-kejahatan Israel yang tetap harus dilaksanakan, tidak malah dilupakan atau dimaafkan. Karena gencatan senjata yang ditandatangani oleh Israel dan Hamas (Palestina) serta negara-negara mediator memang bukan untuk melupakan keputusan-keputusan ICC dan ICJ,” kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Oleh karena itu, dia juga meminta agar pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mementingkan hal itu dan untuk ikut pro aktif bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara mediator seperti Qatar, Mesir dan Amerika Serikat untuk memastikan gencatan senjata di Gaza, Palestina, yang telah disepakati, dan diumumkan mulai berlaku tanggal 19 Januari 2024, dapat ditaati bersama dan tidak dilanggar oleh Israel.

    “Indonesia juga perlu ikut pro aktif mengawal gencatan senjata itu agar ditaati dan dilaksanakan semua butirnya, dengan melibatkan negara-negara sahabat di PBB, OKI, negara-negara mediator dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Ini sangat perlu dilakukan agar genosida dan kejahatan kemanusiaan di Gaza oleh Israel dapat segera dihentikan, dan penjahatnya dikenakan sanksi hukum sebagaimana keputusan ICC dan ICJ,” ujarnya.

    HNW sapaan akrabnya mengatakan upaya untuk mengawal perjanjian gencatan senjata itu sangat perlu dilakukan dengan melihat track record Israel yang seringkali melanggar apa yang telah disepakati. Salah satunya adalah gencatan senjata pada November 2024 lalu dengan Lebanon, yang berulangkali dilanggar Israel dengan tetap menyerang Lebanon pasca perjanjian itu disepakati.

    Dia juga meminta agar Pemerintah Indonesia membangun komunikasi dengan negara-negara anggota PBB, terutama dengan negara-negara mediator – seperti Qatar, Mesir dan Amerika Serikat – untuk memastikan bahwa Israel menaati seluruh kesepakatan gencatan senjata yang telah mereka tandatangani. Secara khusus, ia menyoroti bahwa pemimpin AS yang saat ini dan akan datang,

    Presiden Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump sama-sama mendukung agar gencatan senjata ini segera dilakukan. Bahkan, gencatan senjata itu diumumkan oleh Presiden Joe Biden.

    “Oleh karena itu, apabila Israel kembali membangkang dengan melanggar perjanjian gencatan senjata itu, maka selain jelas menunjukkan perlawanan terhadap keputusan/policy Amerika Serikat dan arus besar warga dunia yang menyambut baik gencatan senjata, maka seharusnya Israel diberikan sanksi hukum dengan pengucilan Israel dari keanggotaan lembaga2 internasional termasuk dari keanggotaannya di PBB maupun IPU. Dan sudah semestinya kalau pemerintah dan parlemen AS makin menyadari bahwa perilaku Israel justru merugikan kepentingan luar negeri AS, sehingga sudah saatnya AS berpikir serius untuk mempertimbangkan kembali dukungan mutlaknya kepada Israel yang dilakukannya selama ini,” ujarnya.

    HNW menjelaskan catatan ini perlu diberikan karena, meski Israel sudah mulai menarik mundur pasukannya, dan kantor perdana menteri Israel sudah menandatangani naskah gencatan senjata, dan jalan-jalan di Jenin mulai dibuka, tetapi tanda-tanda pelanggaran perjanjian yang sudah disepakati sudah mulai terlihat. Pasca perjanjian gencatan senjata itu ditandatangani, Israel masih terus menyerang dan mengakibatkan tewasnya 73 warga di Gaza, Palestina, termasuk korbannya adalah anak-anak dan perempuan sipil yang lagi merayakan kemenangan Gaza dengan adanya gencatan senjata tersebut.

    Hal ini juga telah terkonfirmasi dan diingatkan oleh Hamas sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, dimana pihaknya sudah mentaati butir-butir gencatan senjata, tetapi dari pihak Israel masih menunjukkan perilaku pembangkangan.

    “Saya sepakat dan setuju dengan sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang secara terbuka mengutuk keras tindakan kejahatan israel sesudah ditandatanganinya gencatan senjata tersebut. Semoga pada 19 Januari besok, setelah gencatan senjata itu resmi berlaku, tidak ada lagi pelanggaran atas kesepakatan tersebut,” tuturnya.

    Selanjutnya, HNW juga berpesan agar pemerintah Indonesia juga terus menjalin dukungan negara-negara di PBB untuk menaati dan menjalankan keputusan ICC dan ICJ dengan terus menuntut Israel dan pimpinannya terhadap kejahatan genosida, apartheid dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya.

    Dia mengatakan gencatan senjata tersebut bukan berarti melupakan dan memaafkan berbagai kejahatan yang telah dilakukan oleh Israel dan pimpinannya.

    Oleh karena itu, proses di ICJ dan ICC serta upaya untuk menangkap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant serta mereka yang terlibat sebagaimana diputuskan oleh ICJ harus tetap berjalan dan dituntaskan.

    “Hendaknya itu terus dilaksanakan sebagai komitmen penegakan keadilan dan hukum internasional serta menyelamatkan marwah organisasi dan peradilan internasional, seperti PBB, ICJ dan ICC dan peradaban global. Dalam mengawal ini, wajarnya Indonesia menjadi garda terdepan sesuai perintah Konstitusi (alinea ke 4 Pembukaan UUDNRI 1945), sekalian juga untuk membayar hutang sejarah dengan bangsa Palestina yang membantu kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Zakat dan Duit Koruptor untuk Biayai Makan Bergizi Gratis, Memangnya Boleh? – Page 3

    Zakat dan Duit Koruptor untuk Biayai Makan Bergizi Gratis, Memangnya Boleh? – Page 3

    Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, untuk membuat program makan bergizi gratis (MBG) sukses tidak perlu melanggar aturan agama.

    Hal itu disampaikan HNW menanggapi usulan pembiayaan program makan bergizi gratis menggunakan dana zakat.

    “Sebagai bentuk dukungan agar program makan bergizi itu sukses gitu ya, tetapi agar sukses ya tidak perlu melanggar aturan agama,” kata HNW kepada wartawan, Kamis, 16 Januari 2025.

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menyebut, pendanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu sudah diatur menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga, pemerintah hanya perlu mengoptimalkan anggaran yang sudah disediakan.

    “Makan bergizi gratis itu adalah program dari pemerintah yang basisnya adalah APBN, dan karenanya sudah sangat sewajarnya dibiayai oleh APBN. Jangan sampai nanti malah APBN yang diperuntukkan malah tidak terkawal dengan baik karena dipakainya sumber dana dari yang lain yaitu zakat,” ujar politikus PKS.

    “Karena itu kita membantu dengan mengingatkan agar APBN-nya betul-betul APBN yang disediakan sekitar 71 triliun itu. Tahap pertama itu betul-betul terlaksana dengan amanah, terlaksana dengan fokus yang benar, sehingga menyasar kepada pihak-pihak yang benar. Dengan demikian maka tujuan daripada makan bergizi gratis tadi bisa terpenuhi,” sambungnya.

    Menurut HNW, meskipun APBN dan zakat diperuntukan bagi masyarakat namun keduanya memiliki aturan masing-masing.

    “Zakat dipergunakan untuk membantu para fakir dan miskin di luar dari yang terkait dengan makan bergizi gratis,” ucap HNW.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menilai usulan penggunaan zakat untuk biaya makan bergizi gratis (MBG) harus lewat kajian dengan para ulama terlebih dahulu.

    “Harus dilakukan kajian dulu. Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?” kata Saleh dalam keterangannya, Kamis, 16 Januari 2025.

    “Ini persoalan keagamaan. Wilayahnya para ulama. Mereka yang berhak memberi pendapat,” tambah Saleh.

    Saleh mempertanyakan, apakah semua siswa penerima program MBG bisa dikategorikan sebagai bagian dari asnaf penerima zakat atau fakir miskin.

    “Bukankah di antara siswa kita itu ada juga yang orang tuanya mampu? Dan di antara para siswa kita ada juga yang beragama non-Muslim. Apakah mereka mau menerima?” kata dia.

    “Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianalogikan seperti itu?” sambungnya.

    Selain itu, Saleh menyinggung wacana lama yakni aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. “Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk. Silahkan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” pungkasnya.