Tag: Hidayat Nur Wahid

  • HNW Nilai Lawatan Prabowo ke Timur Tengah Efektif untuk Hentikan Genosida di Gaza – Halaman all

    HNW Nilai Lawatan Prabowo ke Timur Tengah Efektif untuk Hentikan Genosida di Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi lawatan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara di Timur Tengah.

    Adapun satu di antara agenda kunjungan kepala negara adalah membahas penyelesaian masalah Palestina.

    “Kunjungan yang dilakukan Presiden Prabowo adalah respons positif beliau untuk mewujudkan harapan agar Indonesia berperan lebih aktif dan menemukan solusi efektif untuk mengakhiri genosida di Gaza, menyelamatkan warga, dengan hadirnya perdamaian dan merdekanya Palestina,” kata Hidayat dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

    Pria yang akrab disapa HNW itu juga berharap agar kunjungan Prabowo tersebut, bisa mendorong direalisasikannya kesepakatan-kesepakatan penting.

    Yakni berhentinya penjajahan dan tragedi kemanusiaan, ditolaknya proposal Donald Trump terkait warga Gaza, dan terbayarnya utang sejarah Indonesia yaitu terwujudnya kemerdekaan Palestina.

    “Ini sejalan dengan sikap Presiden Prabowo yang selalu mendukung perjuangan bangsa Palestina yang disampaikan secara terbuka dalam berbagai kesempatan, seperti pada pidato pelantikan sebagai Presiden di depan Sidang Paripurna MPR (20 Oktober 2024) dan juga saat menghadiri KTT D-8 di Kairo pada 17-19 Desember 2024 lalu,” ujar HNW.

    “Bahkan dalam kesempatan itu Presiden Prabowo secara terbuka menyerukan pentingnya menghimpun kekuatan seluruh anggota D8 dan OKI untuk membela Palestina agar merdeka,” imbuhnya. 

    HNW mengatakan kunjungan Prabowo yang antara lain bertemu dengan empat pimpinan negara anggota Liga Arab (Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar dan Yordania), diharapkan bisa menyegarkan komitmen terhadap apa yang mereka setujui.

    Dan menjadi keputusan bersama dalam KTT Liga Arab dan KTLB Menlu OKI, dan menyamakan persepsi dalam menyelamatkan dan membantu rakyat Gaza serta mewujudkan perdamaian dan negara Palestina Merdeka. 

    Selain itu, negara lain yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo adalah Turki yang merupakan negara anggota OKI yang sangat berpengaruh. 

    “Turki bersama Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar dan Yordania juga hadir pada Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-OKI) pada 7 Maret 2025 lalu di Jeddah, Arab Saudi. Di dalam KTM LB OKI itu, di mana Menlu RI Sugiono, juga hadir, di antara keputusan utamanya adalah mendukung keputusan-keputusan KTT Liga Arab di atas,” ucapnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto disambut hangat Presiden Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Turkiye, Rabu (9/4/2025). (Biro Pers Setpres) (/Biro Pers Setpres)

    Namun, lanjut HNW, setelah sejumlah pertemuan dan kesepakatan penting di atas, kondisi di Gaza tidak semakin membaik sebagaimana diharapkan dari keputusan-keputusan tersebut. 

    Malah semakin memburuk, karena Israel mengingkari kesepakatan gencatan senjata, bahkan memblokade total Gaza dengan melarang masuknya bantuan kemanusiaan, logistik, listrik dan air.

    Bahkan kembali melakukan serang-serangan yang lebih gila dengan senjata-senjata 
    mematikan bantuan dari AS yang menewaskan lebih dari seribu warga Gaza pasca gencatan senjata atau menambah korban lebih dari 50 ribu jiwa pasca serangan Israel sejak 2023.

    Sebagian besar mereka warga sipil dari anak2, kaum perempuan, lansia, tenaga medis dan wartawan.

    “Wajar bila Dunia semakin mengecam Israel yang terus melakukan genosida bahkan holocaust terhadap warga Gaza. Israel makin menampakkan diri sebagai negara yang tidak menginginkan perdamaian, tidak menghendaki adanya negara Palestina,” kata HNW.

    “Dan bahkan Perdana Menteri Netanyahu menegaskan bahwa targetnya bukan hanya menguasai Gaza, tetapi juga mengubah peta Timur Tengah dengan menghadirkan mimpi negara Israel raya. Ini menunjukkan wajah asli Israel sebagai negara penjajah dan ekspansionis,” lanjutnya. 

    HNW mengatakan kunjungan Prabowo itu dengan membawa semangat Gerakan Non-Blok yang dahulu diinisiasi oleh Presiden Soekarno.

    Namun dia menyadari bahwa Presiden Prabowo juga tahu bahwa sekalipun saat itu Presiden Soekarno menyerukan gerakan non-blok, tetapi sikapnya terkait isu Palestina sangat jelas dan tegas tidak non-blok, di mana Bung Karno berada pada blok pro kemerdekaan Palestina. 

    Oleh karena itu, di saat kunjungan Presiden Prabowo terjadi di bulan April, bulan Konferensi Asia Afrika Bandung, dan di tahun 2025 sebagaiamana biasa, akan diselenggarakan peringatan 10 tahunan KTT Afrika Asia, Presiden Prabowo dapat kembali menyegarkan hadirnya semangat tersebut. 

    “Semoga kunjungan Presiden Prabowo membawa hasil positif dengan memastikan dilaksanakannya semua hasil KTT Liga Arab dan KTM LB OKI yang menginginkan perang dihentikan, bantuan kemanusian bisa segera masuk agar tragedi kemanusiaan atas warga Gaza bisa segera diatasi, serta membangun kembali Gaza tanpa mengusir warga Gaza keluar dari Palestina,” ujarnya.

    “Sehingga warga Gaza tetap aman dan tenteram, dan negara Palestina merdeka segera dapat diwujudkan. Dan dengan kemerdekaan penuh Palestina bersama warganya termasuk warga Gaza tetap berada di Palestina, maka hutang mensejarah Indonesia terhadap Palestina sudah berhasil dibayar lunas. Dan itu akan menjadi legacy dari Presiden Prabowo,” tandas HNW.

     

  • Pramono Lepas 1.700 Santri Pondok Pesantren Gontor di Monas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 April 2025

    Pramono Lepas 1.700 Santri Pondok Pesantren Gontor di Monas Megapolitan 8 April 2025

    Pramono Lepas 1.700 Santri Pondok Pesantren Gontor di Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    melepas ribuan santri yang bakal kembali ke Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, di Monas Sisi Tenggara, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
    “Pemprov DKI Jakarta mengantarkan santri Gontor yang jumlahnya kurang lebih 1.700 siswa. Saya secara khusus mendoakan santri ini mudah-mudahan berhasil dalam menuntut ilmu,” ucap Pramono, Selasa.
    Dalam acara tersebut, ribuan santri tampak mengenakan seragam khas berupa kemeja putih, celana bahan hitam, dan peci hitam. Mereka berbaris rapi di lapangan Monas sebelum diberangkatkan menggunakan sembilan unit bus.
    Tampak pula keluarga para santri yang turut mengantar dan melepas kepergian anak-anak mereka dengan haru dan doa.
    Menurut Pramono, Gontor jadi salah satu ponpes yang telah melahirkan banyak tokoh nasional.
    Ia mencontohkan sejumlah tokoh nasional yang merupakan alumni Gontor, di antaranya mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
    “Seperti kita ketahui bersama Gontor melahirkan santri-santri yang modern, yang NKRI banget, yang terbuka wawasannya dan sudah terbukti diantara santri itu menjadi pemimpin pada level nasional saat ini,” kata Pramono.
    Pramono berharap para santri kelak kembali ke Jakarta untuk mengembangkan ilmunya di berbagai bidang, baik keagamaan, pendidikan, maupun umum.
    “Terakhir, karena mereka berangkat dari Jakarta, begitu lulus mereka bisa kembali ke Jakarta untuk mengembangkan apakah ilmunya dibidang keagamaan, pendidikan, umum, karena saya tahu Gontor mempunyai keunggulan keahlian dalam hal itu,” ujarnya.
    Pramono tak pernah ragu
    Ponpes Gontor
    mampu mencetak generasi pemimpin bangsa.
    “Secara khusus saya mendoakan mudah-mudahan Gontor tetap pada posisi dan perannya melahirkan pemimpin bangsa bagi republik ini,” ungkap Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terpopuler, usulan soal Hari NKRI hingga Indonesia kalahkan Korsel

    Terpopuler, usulan soal Hari NKRI hingga Indonesia kalahkan Korsel

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita populer yang menarik disimak pada Sabtu pagi, ada usulan terkait Hari NKRI oleh Pimpinan MPR hingga Indonesia kalahkan Korsel pada laga perdana Piala Asia U-17. Berikut rangkuman beritanya:

    1. Pimpinan MPR usul Presiden Prabowo tetapkan 3 April sebagai Hari NKRI

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar menerbitkan keputusan Presiden (keppres) yang menetapkan tanggal 3 April sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Apa alasannya? Baca di sini.

    2. Indonesia kalahkan Korsel 1-0 pada laga perdana Piala Asia U-17

    Timnas U-17 Indonesia mengawali laga perdana Piala Asia U-17 2025 dengan meraih tiga poin setelah menang 1-0 atas Korea Selatan (Korsel) U-17 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat (4/4). Baca di sini.

    3. Rusia dan Korut tak kena tarif Trump, Gedung Putih membela diri

    Gedung Putih membela keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengecualikan empat negara, termasuk Rusia dan Korea Utara, dari kebijakan tarif impor yang baru. Selengkapnya di sini.

    4. KPU RI: PSU Pilkada dilaksanakan di 6 wilayah pada 5 dan 9 April 2025

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengemukakan bahwa jajarannya di daerah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di enam wilayah pada tanggal 5 dan 9 April 2025. Penjelasannya di sini.

    5. Trump tunda pemblokiran TikTok, beri perpanjangan waktu 75 hari

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memperpanjang tenggat waktu pemblokiran TikTok selama 75 hari. Selengkapnya di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik kemarin, PSU Pilkada hingga penyesuaian FWA untuk 8 April

    Politik kemarin, PSU Pilkada hingga penyesuaian FWA untuk 8 April

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik terjadi pada Jumat (4/4), dan berikut lima berita pilihan yang telah kami rangkum untuk dapat dibaca kembali pada pagi ini, yakni mulai dari pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 hingga penyesuaian flexible working arrangement (FWA) untuk 8 April 2025.

    1. KPU RI: PSU Pilkada dilaksanakan di 6 wilayah pada 5 dan 9 April 2025

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengemukakan bahwa jajarannya di daerah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di enam wilayah pada 5 dan 9 April 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Kementerian PANRB tetapkan penyesuaian FWA atasi kepadatan arus balik

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan penyesuaian flexible working arrangement (FWA) tanggal 8 April 2025 untuk mengurai kepadatan arus balik masa libur Idul Fitri 1446 H, dan Nyepi Tahun Baru Saka 1947.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Presiden terima ucapan Idul Fitri dari PM Anwar sampai Erdogan

    Presiden Prabowo Subianto menerima ucapan Idul Fitri, dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah kepada kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Pimpinan MPR usul Presiden Prabowo tetapkan 3 April sebagai Hari NKRI

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar menerbitkan keputusan presiden (keppres) yang menetapkan 3 April sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Kemenko Polkam pastikan arus balik via Tol Cikampek lancar terkendali

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemantauan Lebaran menggelar peninjauan lapangan guna memastikan arus balik yang akan melalui Tol Cikampek lancar dan terkendali.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Wejangan Jokowi untuk Vicky Prasetyo dan Calon Kepala Daerah, Jaminan 5 Kali Menang Pemilu – Halaman all

    Ini Wejangan Jokowi untuk Vicky Prasetyo dan Calon Kepala Daerah, Jaminan 5 Kali Menang Pemilu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memberikan wejangan politik ke artis Vicky Prasetyo, Vicky Shu, dan calon kepala daerah.

    Jaminan lima kali Jokowi menang di Pemilu mulai dari tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, dan Presiden.

    Pasca menerima wejangan dari Jokowi, Vicky Prasetyo tetap melanjutkan niat terjun ke dunia politik. 

    Vicky Prasetyo mengaku menerima wejangan agar tetap berkiprah di politik.

    Salah satu wejangan itu berupa lebih dekat ke masyarakat.

    “Harus punya agresi politik lagi hasrat politiknya jangan hilang. Evaluasi kemarin aku di pilkada. Sama-sama banyak pembelajaran. Rajin turun setiap saat untuk ke depannya waktu ruang yang panjang,” ujarnya.

    Vicky Prasetyo Tetap Terjun ke Politik

    Dia sendiri mengaku masih ingin berkarir di politik mesti telah menemui kegagalan.

    “Ya memang sudah diagendakan kita nanti seperti apa ke depannya. Insyaallah tetap di politik,” jelasnya.

    Ia bersama sejumlah koleganya berencana akan masuk menjadi kader partai.

    Namun ia enggan mengungkapkan partai mana yang akan ia masuki.

    “Ya yang pasti penyesuaian setelah ini. Aku ada Vicky Shu ada teman-teman semua ramai-ramai di satu partai,” tuturnya.

    Pertemuan Jokowi dan Vicky Prasetyo dan Vicky Shu

    Pada Jumat (14/3/2025) ini, Vicky Prasetyo dan Vicky Shu menerima wejangan politik dari Joko Widodo di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

    Ini dilakukan Vicky Prasetyo pasca kegagalan di Pilkada Pemalang. Sementara itu, Vicky Shu yang juga calon Wakil Bupati Cilacap tumbang pada Pilkada 2024.

    Pertemuan berlangsung pada Jumat pukul 10.52 WIB. Pertemuan berlangsung setengah jam.

    Di tengah guyuran hujan, ia pun keluar dari dalam kediaman Jokowi sekitar pukul 11.40 WIB. 

    Jokowi Sebut Selebritis Minta Wejangan

    Jokowi mengakui bahwa selebritis tersebut mendatanginya untuk meminta masukan di dunia politik.

    Sebagai orang belum lama terjun di dunia politik, mereka perlu mencari sudut pandang orang berpengalaman.

    Jokowi membenarkan bila Vicky Prasetyo mengunjunginya di Solo. 

    Dia menyebut selebritis yang terjun ke politik itu bertanya banyak hal. 

    Salah satunya tentang sudut pandang politik dari orang yang berpengalaman.

    Sebagai orang belum lama terjun di dunia politik, mereka perlu mencari sudut pandang orang berpengalaman.

    “Ya banyak (minta masukan). Ya soal politik. Kelihatannya seperti itu (Vicky baru saja terjun di dunia politik),” jelasnya. 

    Vicky Prasetyo dan Vicky Shu Gagal di Pilkada

    Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi maju di Pilkada Pemalang 2024. Mereka mendapat 121.158 suara atau 19,39 persen.

    Mereka di peringkat ketiga setelah Anom Widyantoro-Nurkholes meraih 278.043 suara atau 44,51 persen dan Mansur Hidayat-Muhammad Bobby Dewantara 225.503 suara atau 36,10 persen.

    Sementara itu, Veranita Yudhasoka atau Vicky Shu maju di Pilkada Cilacap 2024 berpasangan dengan Awaluddin Muuri. Mereka meraih 333.258 suara atau 35.22 persen.

    Di urutan pertama ada Syamsul Aulia Rachman-Ammy Amalia Fatma Surya 414.553 suara atau 43,81 persen.

    Sementara itu, Imam Tobroni-Mochamad Sonhaji Imron 127.152 suara atau 13,44 persen, dan Setyo Budi Wibowo-Fahrur Rozi 71.300 suara atau 7,53 persen.

    Rekor Jokowi Menang 5 Kali Pemilu

    Jokowi sudah lima kali menang di Pemilu mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Presiden.

    Joko Widodo pertama kali mengikuti pemilu di Pemilihan Umum Wali Kota Surakarta 2005 yang diselenggarakan 27 Juni 2005.

    Saat itu, Jokowi menggandeng F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil calon walikota Solo.

    Hasilnya, pasangan Jokowi-Rudy memenangkan Pilkada Solo 2005 dengan perolehan 99.747 suara atau 36,62 persen.

    Jokowi-Rudy mengalahkan Achmad Purnomo-Istar Yuliadi (PAN) yang memperoleh 79.213 suara atau 29,08% serta dua kandidat lainnya.

    Jokowi kembali mengikuti Pilkada di tahun 2010.

    Pemilihan Umum Wali Kota Surakarta 2010 diselenggarakan 26 April 2010 untuk memilih Wali Kota Surakarta periode 2010-2015.

    Jokowi kembali menggandeng F.X. Hadi Rudyatmo sebagai calon wakil walikota melawan Eddy Wirabhumi-Supradi Kertamenawi.

    Hasilnya, Jokowi-Rudy meraih kemenangan telak dengan 248.243 suara atau 90,09%.

    Dari Solo, Jokowi “terbang” ke Jakarta untuk mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017.

    Joko Widodo menggandeng Basuki T. Purnama sebagai calon wakil gubernur.

    Terdapat lima kandidat lain di Pilkada DKI Jakarta 2012 putaran pertama ini, yaitu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria, Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini, Faisal Batubara-Biem Triani Benjamin, dan Alex Noerdin-Nono Sampono.

    Di putaran pertama, Joko Widodo-Basuki T. Purnama unggul 42,6% diikuti Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dengan 34,05%.

    Kemudian, pada putaran kedua, empat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur tereliminasi, tersisa Joko Widodo-Basuki T. Purnama dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

    Di putaran kedua yang merupakan penentu, Joko Widodo-Basuki T. Purnama meraih suara paling banyak yaitu 2.472.130 suara atau 53,82%.

    Rival mereka, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli kalah dengan perolehan 2.120.815 suara atau 46,18%.

    Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019.

    Pemilihan umum ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla.

    Hasilnya, pasangan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla memenangkan Pilpres 2014 dengan perolehan 70.997.833 atau persentase 53.15%.

    Sedangkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 62.576.444 suara dengan 46.85%.

  • PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran

    PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran

    PKS Usulkan Prabowo Tabuh Beduk Saat Malam Takbiran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VIII DPR RI dari PKS,
    Hidayat Nur Wahid
    (HNW), mengusulkan agar Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menabuh beduk saat momentum malam Takbiran menjelang
    Hari Raya Idul Fitri
    1446 Hijriah.
    HNW mengusulkan ini kepada Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
    HNW menyarankan Presiden Prabowo melanjutkan tradisi menabuh beduk di malam takbiran.
    “Yang ingin saya usulkan adalah dulu betapa umat itu sangat nyaman dengan menyambut Hari Raya Idul Fitri karena malam takbiran itu diselenggarakan bahkan di Istana atau di Istiqlal, presiden waktu itu bahkan ikut takbiran nabuh beduk,” ucap Hidayat kepada Menag.
    “Jadi saya usulkan agar sunah ini dihidupkan kembali, Bapak,” usulnya.
    Menurutnya, usulan ini bisa menjadi ungkapan syukur akan hadirnya Hari Raya Idul Fitri.
    Terlebih, Lebaran tahun ini kemungkinan digelar serentak sehingga tidak ada perbedaan.
    “Insya Allah nanti
    hari raya Idul Fitri
    -nya bareng sehingga dengan demikian maka kekhawatiran berbeda itu tidak ada,” tuturnya.
    Selain itu, Wakil Ketua Majelis Syura Hidayat Nur Wahid (HNW) juga mengusulkan Istana menggelar peringatan Nuzulul Qur’an.
    Ia mencontohkan, sejak era Presiden ke-1 RI Soekarno, peringatan Nuzulul Qur’an selalu diadakan di Istana.
    “Dulu selalu Nuzulul Qur’an, bahkan sejak zaman Presiden Soekarno sekalipun, hari-hari besar Islam itu juga diselenggarakan peringatannya di Istana Negara. Tapi kemarin entah ke mana itu, muter-muter di seluruh Indonesia,” kata HNW.
    Wakil Ketua MPR RI ini berharap Prabowo bisa kembali menghidupkan tradisi tersebut.
    Hal ini, kata dia, akan memberikan suasana positif.
    “Nah menurut saya sangat baik kalau kemudian ini dihidupkan kembali, sunah ini baik hidupkan lagi, sunah dari Istana Negara kemudian hari besar keagamaan itu diperingati dan itu akan memberikan nuansa yang sangat-sangat positif,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNPB pastikan kecukupan bantuan untuk ribuan korban banjir di Jakarta

    BNPB pastikan kecukupan bantuan untuk ribuan korban banjir di Jakarta

    Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Lukmansyah bersama Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (kiri) meninjau dan memberikan bantuan kepada warga korban banjir di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (3/3/2025) (ANTARA/HO-BNPB)

    BNPB pastikan kecukupan bantuan untuk ribuan korban banjir di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan kecukupan jumlah bantuan logistik barang kebutuhan dasar bagi ribuan korban banjir di Jakarta Selatan.

    “Apabila kurang bisa minta kembali, kami siap untuk membantunya,” kata Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Lukmansyah dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    BNPB mendistribusikan bantuan barang kebutuhan dasar seperti sembako, makanan siap saji dan juga barang keperluan pengungsian yang meliputi matras, kasur selimut dan terpal kepada warga terdampak banjir, pada Senin (3/3) sore.

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid hadir dalam pendistribusian bantuan logistik dari BNPB itu dan sekaligus meninjau langsung lokasi terdampak banjir pada kawasan pemukiman padat penduduk di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

    Lukmansyah memastikan bahwa BNPB segera memetakan langkah penanggulangan banjir sehingga bencana serupa tidak berulang di kemudian hari atau setidaknya mengurangi dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan data sementara BNPB, korban terdampak ada sebanyak 485 keluarga atau 1.446 orang dan sebanyak 224 unit rumah di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, yang terendam banjir dengan ketinggian muka air 50 centimeter-1,5 meter.

    Dalam waktu dekat, menurut Lukmansyah, BNPB akan melakukan rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah di Jakarta dan pihak terkait lainnya yang difokuskan pada pemecahan masalah terkait penyebab utama banjir.

    “Dari banjir ini tidak seperti biasanya. Biasanya 4-5 jam surut tetapi ini sampai sore belum surut juga. Diharapkan setelah dicarikan solusinya, risikonya tidak terlalu banyak,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Pimpin Taruna Merah Putih Sulawesi Selatan, Erika Tansil Siap Memperkuat Peran Politik Anak Muda – Halaman all

    Pimpin Taruna Merah Putih Sulawesi Selatan, Erika Tansil Siap Memperkuat Peran Politik Anak Muda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPD Taruna Merah Putih (TMP) Sulawesi Selatan kini memiliki pemimpin baru setelah Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel, H. Ridwan A. Wittiri, mengukuhkan dua sayap partai, yakni Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) dan Taruna Merah Putih (TMP).

    Acara ini berlangsung di Claro Hotel Makassar, Sulsel, Minggu (23/2/2025).

    Erika Tansil, S.H kader perempuan potensial PDI Perjuangan Kota Makassar, resmi ditunjuk sebagai Ketua DPD TMP Sulsel.

    Dalam sambutannya, Erika menyampaikan komitmennya untuk membawa organisasi ini semakin maju.

    “Ini adalah amanah yang harus saya jalankan. Sebagai Ketua DPD TMP Sulsel, saya bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi PDI Perjuangan melalui Taruna Merah Putih,” ujar Erika melalui keterangan tertulis, Senin (24/2/2025)

    Ketua Komunitas UMKM Maju Bersama itu menekankan pentingnya pembinaan generasi muda, khususnya milenial, dalam memperkuat peran strategis TMP.

    Dia juga menegaskan bahwa organisasi ini harus membangun kekuatan politik berlandaskan nasionalisme, kebersamaan, dan kepedulian terhadap masyarakat.

    “TMP bukan sekadar organisasi, tetapi wadah bagi pemuda-pemudi yang siap berkontribusi dalam membangun bangsa. Kita harus menemukan cara baru untuk melakukan penggalangan dan memperkuat peran politik anak muda,” katanya.

    Dalam kepengurusannya, Erika akan didampingi oleh A. Rahmat Ansyari sebagai Sekretaris dan Hidayat Nur Wahid sebagai Bendahara.

    Dengan kepemimpinan baru ini, TMP Sulsel diharapkan semakin solid dalam mengembangkan peran politik dan sosialnya di tengah masyarakat.

  • HNW: Efisiensi Anggaran di Kementerian Agama Tidak Boleh Mengurangi Kualitas Pelayanan Haji – Halaman all

    HNW: Efisiensi Anggaran di Kementerian Agama Tidak Boleh Mengurangi Kualitas Pelayanan Haji – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), menyampaikan pandangannya terkait efisiensi anggaran 2025 yang diterapkan di Kementerian Agama (Kemenag).

    Menurutnya, meskipun pemotongan anggaran di berbagai sektor memang diperlukan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk efisiensi, namun hal ini tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan yang berkaitan dengan haji, pendidikan, dan kebutuhan pokok rakyat.

    Hal itu disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI itu saat wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com pada Jumat (21/2/2025).

    “Ya, pertama memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita berada dalam satu sistem negara di mana ada eksekutif, ada legislatif, di mana kemudian kewenangan membuat undang-undang ataupun kebijakan tentang APBN itu prinsipnya ada di eksekutif,” kata HNW, sapaan akrabnya.

    HNW menjelaskan bahwa Presiden sebagai bagian dari eksekutif telah mengeluarkan instruksi mengenai efisiensi anggaran, yang berdampak pada pemotongan anggaran di berbagai lembaga negara, termasuk di MPR, DPR, dan seluruh kementerian.

    “Eksekutif dalam konteks ini, presiden sudah membuat inpres yang secara umum atau secara prinsip berlaku pada seluruh lembaga negara termasuk di eksekutif, legislatif, judikatif, bahkan juga kami di MPR juga terkena potongan 50 persen. Di PR secara keseluruhan juga terkena pemotongan sampai 1, berapa triliun begitu,” ujarnya.

    Namun, ia menegaskan bahwa pemotongan anggaran tersebut harus dilakukan secara selektif dan tidak boleh mengganggu hal-hal yang bersifat prinsip dan terkait langsung dengan pelayanan kepada rakyat, seperti pendidikan dan penyelenggaraan ibadah haji.

    “Memang dalam keputusan itu kan juga ditegaskan bahwa prinsip dari efisiensi itu adalah untuk hal-hal yang tidak menyentuh hajat prinsip daripada rakyat, tapi itu hal-hal yang bersifat sekunder, termasuk perjalanan dinas, termasuk juga yang terkait dengan pembelian alat-alat kantor, terkait juga mungkin sebagian seminar, sebagian focus group discussion, dan lain sebagainya,” ucapnya.

    Terkait dengan Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji, Hidayat menyebutkan bahwa meskipun ada pemotongan anggaran, hal tersebut tidak boleh mengurangi kualitas penyelenggaraan haji. 

    Ia juga menyampaikan bahwa dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada 3 Februari lalu, telah disepakati bahwa pemotongan anggaran tidak boleh menyentuh sektor-sektor utama yang penting bagi rakyat, seperti pendidikan, KIP Madrasa, dan BOS.

    “Pada tanggal 3 Februari yang lalu, sudah disepakati bahwa ada pemotongan, tetapi disepakati bahwa pemotongan atau efisiensi anggaran itu tidak boleh dalam konteks yang prinsip, menyentuh hal-hal yang terkait dengan masalah pendidikan, yang terkait dengan masalah termasuk KIP Madrasa, BOS, dan lain sebagainya. Termasuk bila itu terkait dengan haji, maka tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dan penyelenggaraan haji,” katanya.

    HNW juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini pembahasan mengenai pemotongan anggaran tersebut masih berlangsung. 

    Dalam rapat sebelumnya, Kementerian Agama baru bisa menyisir pemotongan anggaran hingga angka Rp 7,2 triliun.

    “Sampai hari ini saya kira belum pada tingkat final, 14,2 triliun itu finalnya bagaimana pemotongan? Karena kemarin dalam rapat tanggal 3 Februari itu, pihak kementerian agama baru bisa menyisir di angka 7,2 triliun,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti kemungkinan pemotongan anggaran yang terkait dengan biaya haji, yang memang memiliki unsur perjalanan dinas. 

    Namun, Hidayat menekankan bahwa pemotongan harus dilakukan secara rasional dan tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan haji.

    “Memang ada unsur perjalanan dinas di sana, termasuk juga para pendamping, termasuk juga para pihak yang nanti mungkin termasuk juga amirul hajj dan lain sebagainya. Kalau pemotongan itu tetap sebagaimana semula, memang akan banyak dampaknya. Tapi kita sempat dialog dengan Dirijen Penyelenggara Haji dan Umroh, dan dia menyampaikan bahwa ini memerlukan sebuah pendetilan,” kata dia.

    Dengan begitu, HNW memastikan bahwa pemotongan anggaran akan dilakukan secara selektif, sehingga kualitas pelayanan haji tetap terjaga.

    “Saya tetap berkeyakinan bahwa pada ujung akhirnya pemotongan itu akan selektif, memang hal-hal yang tidak bisa terhindarkan seperti berhaji itu, ya dia memang ada unsur perjalanan dinasnya, tapi tentu tidak bisa kemudian disamakan dengan perjalanan dinas yang lain,” tandasnya.

     

     

  • PKS Tegaskan Mendiktisaintek Brian Yuliarto Bukan Kadernya, HNW: ASN Tidak Boleh di Parpol – Halaman all

    PKS Tegaskan Mendiktisaintek Brian Yuliarto Bukan Kadernya, HNW: ASN Tidak Boleh di Parpol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid atau HNW menegaskan bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) yang baru, Brian Yuliarto bukanlah kader PKS. 

    HNW menepis kabar tersebut usai beredar kabar Brian merupakan representasi dari PKS.

    HNW mengatakan bahwa Brian adalah guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sudah pasti Brian berlatar belakang aparatur sipil negara (ASN).

    “Aturannya sudah jelas kalau ASN tidak boleh di partai politik,”” ujar HNW kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

    Karena itulah, HNW membantah bahwa PKS mengusulkan Brian untuk menjadi menteri di Kabinet Merah Putih.

    Namun, HNW memahami soal latar belakang Brian yang pernah menjabat sebagai Ketua Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP PKS) di Jepang. 

    Dia mengatakan bahwa hal tersebut terjadi lantaran Brian masih belum menjadi ASN

    “Waktu beliau masih kuliah. Hal itu bisa saja terjadi kalau beliau masih seorang mahasiswa, dan kemudian beliau aktif di organisasi yang legal dan diakui negara saya kira sah-sah saja,” tandas HNW.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (19/2/2025).

    Pelantikan dimulai dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan pembacaan Keppres pelantikan. Adapun pelantikan Brian dilakukan berdasarkan Keppres nomor 27 P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan kabinet merah putih periode tahun 2024-2029.

    Keppres ditetapkan 18 Februari 2025 oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Usai pembacaan Keppres, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.

    “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD RI tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bhakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalan tugas dan jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi sumpah jabatan tersebut.

    Prabowo bersama sejumlah pejabat yang hadir lalu memberikan selamat kepada Prof. Brian Yuliarto.

    Adapun pejabat yang hadir diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Hadir pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Ketenegakerjaan Yassierli, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.