Xcloud.id

Tag: Hidayat Nur Wahid

  • HNW ingatkan fokus dukungan pada Gaza di tengah konflik Iran-Israel

    HNW ingatkan fokus dukungan pada Gaza di tengah konflik Iran-Israel

    Dokumentasi – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) pada acara Tablig Akbar di depan Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/6/2025). ANTARA/HO-MPR

    HNW ingatkan fokus dukungan pada Gaza di tengah konflik Iran-Israel
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com –  Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan umat Islam untuk tetap fokus pada situasi di Gaza dan memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina di tengah konflik yang berkecamuk antara Iran dan Israel saat ini.

    “Masyarakat Islam harus tetap waspada karena Palestina belum benar-benar merdeka, termasuk ketika Republik Islam Iran membalas serangan Israel, masyarakat Islam harus tetap fokus pada pokok masalah, yaitu penjajahan dan kejahatan perang atau kemanusiaan Israel atas Gaza, Palestina dan Masjidilaqsa,” kata HNW dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya saat berorasi pada acara Tablig Akbar dalam rangka aksi Bekasi bela Palestina yang diikuti puluhan ribu peserta dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam maupun santri berbagai pondok pesantren di depan Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/6).

    “Dari Bekasi, kami umat Islam dan bangsa Indonesia mengirimkan pesan tegas ini sebagai kontribusi untuk mengakhiri penjajahan dan kejahatan kemanusiaan Israel untuk menghadirkan perdamaian untuk menyelamatkan peradaban global,” ucapnya.

    Diingatkan pula bahwa genosida yang dilakukan Israel terhadap Gaza masih berlangsung dan blokade terus dilakukan, bahkan ditambah dengan blokade internet yang dimatikan di seluruh wilayah Gaza.

    “Ingat, perang di Gaza/Palestina belum selesai, sekarang bahkan Israel memperluas medan perang dengan menyerang Iran. Sebelumnya, menyerang Yaman, Lebanon, dan Suriah. Palestina belum merdeka,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengajak umat Islam untuk tidak melupakan Gaza, Palestina, dan Masjidilaqsa meski hanya sesaat sebab Palestina belum merdeka sampai saat ini, serta masih menjadi korban kejahatan perang oleh Israel.

    Di sisi lain, dia memandang bahwa kemenangan Gaza dan kemerdekaan Palestina sudah berada di depan mata. Hal itu tampak makin banyaknya lembaga internasional, negara, maupun sukarelawan dan aktivis global yang mendukung Gaza dan mengucilkan Israel dari pergaulan dunia.

    HNW menyebut ribuan aktivis dari berbagai penjuru dunia pun tengah melakukan aksi konvoi Long March to Gaza untuk mengakhiri blokade dan tragedi kemanusiaan atas Gaza.

    “Ribuan dari mereka membawa sudah sampai di Libya dan Mesir. Akan tetapi, sangat disayangkan pemerintah di Libya dan Mesir justru tidak membantu, malah menghalangi sehingga mereka belum bisa sampai ke Gaza,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, dia mengajak peserta aksi memanjatkan doa demi mendukung konvoi Long March to Gaza dalam mengakhiri blokade di Gaza.

    “Dengan berdoa, semoga kita bisa membukakan jalan bagi mereka yang masih di Libya dan Mesir agar sukses sampai Gaza, mengakhiri blokade, masukkan bantuan kemanusiaan, hentikan genosida, termasuk tentunya sukarelawan Long March to Gaza dari Indonesia agar dijaga Allah disukseskan dan dimenangkan,” katanya.

    Ia juga meminta agar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo, Mesir, membantu dan melindungi para peserta aksi Long March to Gaza dari Indonesia yang melintasi kawasan tersebut.

    “Yang mereka lakukan justru sesuai dengan konstitusi dan sikap resmi Indonesia,” ucap dia.

    Sumber : Antara

  • Hidayat Nur Wahid Minta Libya dan Mesir Buka Akses Relawan Kemanusiaan untuk Masuk ke Gaza – Page 3

    Hidayat Nur Wahid Minta Libya dan Mesir Buka Akses Relawan Kemanusiaan untuk Masuk ke Gaza – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa jutaan warga Indonesia siap membersamai masyarakat global bergerak menyelamatkan rakyat Palestina di Gaza yang terus menjadi korban kejahatan Zionis Israel.

    Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Aksi Bela Palestina yang diselenggarakan oleh Forum Umat Islam Bekasi (FUIB) di Taman Sehati, Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/6/2025).

    HNW menyebut, rakyat Indonesia selalu siap bergerak secara damai bersama para aktivis dan relawan global, membela dan menyelamatkan rakyat Gaza dari kejahatan kemanusiaan dan praktek holocaust serta genosida oleh penjajah Israel.

    “Maka sudah seharusnya pihak-pihak berwenang di Libya, Mesir, dan lain-lain tidak menghalangi malah mestinya membantu dengan minimal membukakan jalan bagi para relawan kemanusiaan dari Indonesia dan dari berbagai belahan dunia lainnya juga,” sebutnya.

    Di sisi lain, HNW mewanti-wanti adanya sebagian pihak di Indonesia yang secara terbuka mendukung sikap Israel untuk melakukan genosida bahkan holocaust atas Gaza, serta mengabaikan banyak Resolusi PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya.

    “Bahkan mirisnya sebagian pihak menyuarakan bahwa kita tidak wajib membela Palestina dengan alasan status konflik,” ujarnya. 

    “Padahal penyesatan semacam ini mengaburkan fakta pendudukan Israel atas tanah Palestina, dan ketentuan konstitusi yang berlaku di Indonesia, bahkan fakta sejarah bahwa Indonesia berutang mewujudkan kemerdekaan Palestina,” jelas HNW.

    Dirinya pun mengajak pemerintah, parlemen, ormas, NGO dan para warganya tidak ketinggalan bersama dengan lembaga-lembaga internasional, negara-negara di dunia serta para aktivis global lainnya meningkatkan gerakan kolektif dan upaya efektif untuk menyelamatkan Gaza/Palestina dari kejahatan Zionis Israel.

  • Bentuk Pengurus Baru, PKS Ingin Dikenal Partai Rahmatan Lil Alamin

    Bentuk Pengurus Baru, PKS Ingin Dikenal Partai Rahmatan Lil Alamin

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah membentuk pengurus baru masa bakti 2025–2030. PKS berkeinginan ke depan memberikan pelayanan dan manfaat kepada seluruh masyarakat, muslim maupun non-muslim.

    Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan dahulu PKS memang disebut sebagai Partai Dakwah, tetapi kini PKS ingin dikenal sebagai partai Islam rahmatan lil alamin.

    “Jadi ini merupakan spirit PKS ke depan,” ujar Sohibul dalam acara Live Podcast Report Penyembelihan Kurban PKS 1446 Hijriah dikutip dari Antara, Sabtu (7/6/2025).

    Semangat tersebut, kata dia, seiring dengan baru terpilihnya kepemimpinan pengurus PKS masa bakti 2025–2030 melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.

    Tak hanya melibatkan semua umat di luar muslim, Sohibul menuturkan PKS juga akan banyak melibatkan generasi muda dalam memberikan pelayanan ke depan.

    Dirinya menyadari bahwa untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka PKS membutuhkan energi yang lebih segar dan besar, yang dapat disaring dari para pemuda.

    Untuk itu dalam kepengurusan PKS di pusat, disebutkan bahwa beberapa pengurusnya berasal dari generasi muda, yakni Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid dan Bendahara Umum PKS Noer Hadi.

    Ia menyebutkan Kholid dan Hadi masih berusia di sekitaran 30-40 tahun, sehingga akan mengimbangi presiden PKS yang sudah lumayan berumur.

    “Nah, dengan adanya kekuatan muda ini, maka ke depan pelayanan PKS saya yakin akan semakin baik karena ada energi yang luar biasa fresh,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS periode 2020–2025 Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan Al Muzammil Yusuf terpilih secara aklamasi sebagai presiden PKS melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.

    “Ketua Majelis Syura mengusulkan dan kemudian dari pihak Majelis Syura membahas apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau di Majelis Syura kemarin tidak ada satu pun yang menolak, berarti aklamasi,” kata HNW, Kamis (5/6/2025).

    Menurut ia, Muzammil secara kapasitas mumpuni untuk memegang jabatan tersebut. Terlebih Muzammil menjadi salah satu tokoh yang ikut mendeklarasikan PKS setelah Partai Keadilan (PK) meleburkan diri di dalamnya.

  • Muzammil: Kepengurusan baru PKS ikhtiar bantu pemerintah

    Muzammil: Kepengurusan baru PKS ikhtiar bantu pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf menyatakan kepengurusan baru PKS di bawah pimpinannya berikhtiar membantu pemerintah, terutama karena partai berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada periode 2024–2029.

    “Membantu semampu kami, melalui seluruh kader kami, melalui seluruh pejabat publik kami,” ujar Muzammil dalam acara Live Podcast Report Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan hal tersebut seiring dengan komitmen kepengurusannya, yang akan menghidupkan kembali PKS yang lama, dengan moto “Bersih, Peduli, Profesional”.

    Muzammil menyebutkan langkah membantu pemerintah merupakan salah satu wujud kepedulian PKS, guna mencapai amanat sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Untuk itu kepedulian PKS dalam membantu pemerintah, kata dia, dilakukan dengan berbagai macam, seperti bersifat konstitusional, di mana PKS di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun sebagai pejabat publik membantu membuat undang-undang.

    Kemudian, ditambahkan bahwa terdapat kepedulian yang bersifat penganggaran, di mana setiap komisi DPR, dengan fraksi PKS di dalamnya, terus memperjuangkan anggaran yang berpihak kepada masyarakat, terkhusus masyarakat bawah.

    “Bagaimana pembangunan ini bisa mulai dari orang yang paling susah. Kalau orang yang paling susah aja kita angkat, yang di atas apalagi,” tuturnya.

    Pada momen Idul Adha, lanjut Muzammil, kepedulian PKS juga bersifat sosial, seperti menyembelih hewan kurban serta membagikannya kepada masyarakat.

    “Nah, ini lah kerja kami. Ada kerja praktis lapangan seperti hari ini,kerja konsep perundang-undangan, hingga kerja konsep penganggaran,” ungkap Muzammil menambahkan.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS periode 2020–2025 Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa Al Muzammil Yusuf terpilih secara aklamasi sebagai Presiden PKS melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.

    “Jadi, Ketua Majelis Syura mengusulkan dan kemudian dari pihak Majelis Syura membahas apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau di Majelis syuro kemarin tidak ada satu pun yang menolak, berarti aklamasi,” kata HNW, sapaan karibnya, ditemui usai mengisi diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6).

    Menurut ia, Muzammil secara kapasitas mumpuni untuk memegang jabatan tersebut. Terlebih Muzammil menjadi salah satu tokoh yang ikut mendeklarasikan PKS setelah Partai Keadilan (PK) meleburkan diri di dalamnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • PKS inginkan pelayanan dan manfaat tak hanya untuk umat Muslim

    PKS inginkan pelayanan dan manfaat tak hanya untuk umat Muslim

    Jakarta (ANTARA) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa partainya berkeinginan ke depan untuk memberikan pelayanan dan manfaat kepada seluruh masyarakat, bukan hanya bagi umat Muslim, melainkan juga seluruh rakyat Indonesia yang non-Muslim.

    Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan dahulu PKS memang disebut sebagai Partai Dakwah, tetapi kini PKS ingin dikenal sebagai Partai Islam Rahmatan Lil Alamin.

    “Jadi ini merupakan spirit PKS ke depan,” ujar Sohibul dalam acara Live Podcast Report Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.

    Semangat tersebut, kata dia, seiring dengan baru terpilihnya kepemimpinan pengurus PKS masa bakti 2025–2030 melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.

    Tak hanya melibatkan semua umat di luar Muslim, Sohibul menuturkan pihaknya juga akan banyak melibatkan generasi muda dalam memberikan pelayanan ke depan.

    Dirinya menyadari bahwa untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka PKS membutuhkan energi yang lebih segar dan besar, yang dapat disaring dari para pemuda.

    Untuk itu dalam kepengurusan PKS di pusat, disebutkan bahwa beberapa pengurusnya berasal dari generasi muda, yakni Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid dan Bendahara Umum PKS Noer Hadi.

    Ia menyebutkan Kholid dan Hadi masih berusia di sekitaran 30-40 tahun, sehingga akan mengimbangi Presiden PKS, yang sudah lumayan berumur.

    “Nah, dengan adanya kekuatan muda ini, maka ke depan pelayanan PKS saya yakin akan semakin baik karena ada energi yang luar biasa fresh,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS periode 2020–2025 Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa Al Muzammil Yusuf terpilih secara aklamasi sebagai Presiden PKS melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.

    “Jadi, Ketua Majelis Syura mengusulkan dan kemudian dari pihak Majelis Syura membahas apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau di Majelis Syura kemarin tidak ada satu pun yang menolak, berarti aklamasi,” kata HNW, sapaan karibnya, ditemui usai mengisi diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6).

    Menurut ia, Muzammil secara kapasitas mumpuni untuk memegang jabatan tersebut. Terlebih Muzammil menjadi salah satu tokoh yang ikut mendeklarasikan PKS setelah Partai Keadilan (PK) meleburkan diri di dalamnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Muzzammil Jadi Presiden, PKS Target Suara 2 Digit pada Pemilu 2029

    Muzzammil Jadi Presiden, PKS Target Suara 2 Digit pada Pemilu 2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengumumkan struktur kepengurusan baru untuk periode 2025-2030, dengan menunjuk Al Muzzammil Yusuf sebagai Presiden PKS. Politisi senior PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) pun menyampaikan harapannya agar partai berbasis Islam ini mampu meraih dua digit suara pada Pemilu 2029.

    Dalam keterangannya kepada media pada Jumat (6/6/2025), HNW menyebut, Muzzammil merupakan sosok ideal untuk memimpin PKS. Penunjukan tersebut juga dinilai mendapat restu penuh dari para kader internal.

    “Beliau layak jadi presiden. Pak Muzzammil ini adalah tokoh yang dahulu mendeklarasikan Partai Keadilan Sejahtera,” ujar HNW.

    HNW juga membeberkan, Muzzammil bukan wajah baru di PKS. Ia merupakan tokoh kunci dalam menggalang massa pada masa awal pembentukan partai. Yang membedakan Muzzammil dari presiden-presiden sebelumnya adalah latar belakang akademiknya.

    “Mungkin ini presiden pertama PKS dari ilmu politik. Sebelumnya semua dari ilmu agama atau bidang lain,” jelas wakil ketua MPR itu.

    Ia menyebut, presiden-presiden PKS sebelumnya berasal dari berbagai disiplin ilmus seperti agama, sains, hingga teknik, seperti Tifatul Sembiring, Anis Matta, hingga Sohibul Iman.

    Dengan kepemimpinan baru, HNW optimis PKS bisa melesat lebih jauh pada pemilu mendatang. Ia menargetkan PKS bisa mendapatkan dua digit suara pada Pemilu Legislatif 2029, terutama karena tren suara PKS meningkat pada Pemilu 2024.

    “Mudah-mudahan target PKS untuk dapat dua digit suara di 2029 bisa terwujud,” ujarnya optimistis.

    Bersama Muzzammil Yusuf sebagai presiden, Muhammad Khalid dipercaya menjadi sekretaris jenderal, dan Nur Hadi sebagai bendahara umum.

  • Hidayat NW sebut surat pemakzulan Gibran sudah di Ketua MPR

    Hidayat NW sebut surat pemakzulan Gibran sudah di Ketua MPR

    Hidayat Nur Wahid (Foto : pribadi)

    Hidayat NW sebut surat pemakzulan Gibran sudah di Ketua MPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 06 Juni 2025 – 06:18 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani.  “Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR,” ujar Hidayat Nur wahid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Meski begitu, ia tak mengetahui apakah ketua MPR RI, Ahmad Muzani sudah membaca surat tersebut. Itu karena DPR/MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Hidayat Nur Wahid menyampaikan surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI periode 2024-2029. Maka Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI juga masih menanti arahan Muzani soal pembahasan surat ini.

    “Untuk hal itu, kami menunggu saja surat undangan dari Sekjen MPR. Kalau sudah ada surat undangan rapat dengan agenda itu, tentunya akan dibahas juga,” ujarnya.

    Hidayat pun menyebut, selaku paket pimpinan MPR RI, menunggu tentang kapan surat ini akan dibahas. “Per hari Kamis ini, kami selaku pimpinan MPR RI, belum mendapatkan undangan untuk membahas surat tersebut jadi kita tunggu saja nanti pimpinan MPR diundang oleh Ketua MPR untuk membahas surat tersebut,” katanya.

    “Termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. itu terserah Pak Ketua,” tambah Hidayat Nur Wahid.

    Menurut Hidayat Nur Wahid, MPR RI baru bisa membahas usulan tersebut, ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Hidayat pun menyebut, proses pembahasan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Menurut Hidayat Nur Wahid, usulan pemakzulan keputusannya ada di DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang.

    Sebagai informasi, usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Mereka kali ini mengajukan surat resmi kepada MPR dan DPR agar usulan tersebut dipertimbangkan.

    Forum Purnawirawan ini menyerahkan pandangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara terkait proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi Wapres pada Pemilu 2024 lalu. Usulan Pemakzulan Wapres RI Gibran Raka Buming Raka di tulis dengan nomor surat 003/FPPTNI/V/2025

    Surat usulan pemakzulan itu per tanggal 26 Mei 2025 tersebut ditandatangani 4 Jenderal Purnawirawan TNI yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. Selain itu, juga sudah ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Rocky Gerung Sebut Proses Pemakzulan Gibran Bakal Menyeret Jokowi, Ini Analisanya

    Rocky Gerung Sebut Proses Pemakzulan Gibran Bakal Menyeret Jokowi, Ini Analisanya

    GELORA.CO – Saat ini sedang ramai isu pemakzulan atau penggulingan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Wacana pemakzulan itu diusung oleh pensiunan atau purnawirawan jenderal TNI.

    Ada empat purnawirawan jenderal TNI yang menandatangani surat pemakzulan yang dikirim ke DPR RI pada 26 Mei 2025 tersebut, yakni: 

    Jenderal TNI (Purn) Fachrul RaziMarsekal TNI (Purn) Hanafie AsnanJenderal TNI (Purn) Tyasno SoedartoLaksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto

    Pengamat politik Rocky Gerung menilai, proses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bakal tidak mudah.

    Sebab, harus melalui prosedur panjang yang melibatkan proses politik dan hukum di MPR, DPR, dan Mahkamah Konstitusi.

    Selain itu, ada pendapat bahwa Gibran adalah satu paket dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, Rocky Gerung mengatakan, satu paket itu tidak berlaku.

    Hal ini dia sampaikan dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (4/6/2025).

    “Iya, pasti ada banyak keberatan prosedural, karena dianggap bahwa ini kan satu paket dengan Pak  Prabowo. Itu soal yang secara teknis bisa diselesaikan,” kata Rocky dikutip dari Tribunnews.com.

    “Apakah karena satu paket? Kalau pendamping presiden itu bermasalah, maka presiden juga mesti dinyatakan di dalam kondisi yang sama? Kan enggak begitu,” tambahnya.

    Selanjutnya, Rocky Gerung menyebut bahwa dasar legitimasi pemakzulan Gibran adalah opini publik.

    Sehingga, MPR meski mengambil langkah sesuai prosedur, tetapi yang harus dipersoalkan adalah legitimasinya.

    “Justru kita mau lihat apa dalil yang akan diajukan di dalam perdebatan publik nanti. Ketika surat permintaan pemakzulan Gibran itu sudah masuk ke MPR, nggak mungkin MPR berdiam diri,” kata Rocky.

    “Iya, tunggu prosedur, tetapi ini soal legitimasi, dan dasar legitimasi itu adalah opini publik,” jelasnya.

    “Opini publik artinya, kesungguhan hati publik untuk mempersoalkan hal-hal yang bagi publik tidak masuk akal,” lanjutnya.

    “Gibran jadi wakil presiden tidak masuk akal. Gibran disodorkan, lalu dimanipulasi melalui Mahkamah Konstitusi itu sangat tidak masuk akal,” tambahnya.

    Selanjutnya, Rocky Gerung menegaskan, jika nanti Jokowi dimintai keterangan dalam proses pemakzulan Gibran, hal tersebut tidak boleh dianggap berbahaya.

    Sebab, ia tidak ingin demokrasi di Indonesia tercoreng.

    “Jadi tentu Pak Jokowi akan dimintai keterangan dan proses-proses semacam ini kita mesti anggap sebagai proses yang nggak berbahaya, karena justru kita ingin tidak ada flek, tidak ada goresan di dalam demokrasi kita,” papar Rocky Gerung.

    “Sejak Gibran dinyatakan sebagai wakil presiden, justru banyak goresan di situ,” tegasnya. 

    “Karena kedudukan dia itu dihasilkan dengan cara-cara yang oleh pikiran publik itu dianggap tidak layak, tidak fit and proper dengan tata cara bernegara yang benar dan baik,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan, surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI kini sudah berada di meja Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

    “Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR. Tapi sekarang lagi reses memang jadi kalau saya ada di sini kan ada Dapil saya di Jakarta,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6/2025), dilansir Tribunnews.

    Namun, terkait peluang MPR RI akan menindaklanjuti surat tersebut dengan mengagendakan pemanggilan terhadap Forum Purnawirawan Prajurit TNI, HNW tak mau berspekulasi mengenai hal tersebut. 

    Ia menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

    “Itu terserah Pak Ketua,” ucapnya.

    Kendati demikian, HNW mengatakan bahwa proses pemakzulan itu memang tidak mudah dikarenakan harus melalui proses dan mekanisme yang cukup panjang. 

    “Sebagaimana ada dalam surat yang rekan-rekan bagikan itu, dari pihak para Forum Purnawirawan juga menyebutkan bahwa MPR baru bisa melakukan itu atas usulan DPR,” ujarnya.

    “Nah jadi mungkin MPR pun juga nunggu kapan DPR bersidang untuk membahas apa yang menjadi usulan daripada (Forum Purnawirawan TNI), karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang itu ya,” ucapnya.

    Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai, langkah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR  untuk membahas pemakzulan Gibran sudah tepat.

    Pasalnya menurut dia, memang sudah seharusnya para purnawirawan TNI itu kirim surat ke DPR yang notabene sebagai lembaga negara untuk menangkap aspirasi para warganya termasuk para purnawirawan.

    Hal itu juga tepat dilakukan para purnawirawan agar isu pemakzulan tidak berkembang liar di masyarakat dan langsung dibahas oleh yang semestinya dalam hal ini DPR.

    “Ya memang ke sana harusnya purnawirawan TNI untuk kirim surat, dan sebelumnya saya bilang DPR harus menangkap aspirasi para purnawirawan TNI ini agar tidak liar sehingga isu pemakzulan ini ditangani secara lembaga,” kata pria yang akrab disapa Hensa dalam keterangannya, Kamis (5/6/2025).

    Hensa menambahkan, penanganan melalui lembaga seperti DPR penting agar isu tersebut tidak memicu polemik yang tidak terkendali.

    Terlebih dalam surat yang dilayangkan oleh para Purnawirawan TNI itu tidak hanya berisi soal pemakzulan Gibran, melainkan juga ada urusan tata negara.

    “Sebab 8 usulan tersebut juga membahas terkait tata negara, makanya menurut saya harus ditangkap oleh legislatif atau DPR agar isunya tidak liar,” jelasnya.

    Di sisi lain, Hensa melihat langkah purnawirawan TNI ini seperti menindaklanjuti saran Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto.

    Di mana, pada 25 April 2025, Wiranto sempat mengatakan bahwa tuntutan para purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran bukan bidang Prabowo sebagai presiden untuk menanggapi.

    “Kelihatannya para purnawirawan tersebut menerjemahkan pesan Wiranto. Saat itu, setelah Wiranto bertemu Prabowo, Wiranto seperti memberikan tips bahwa untuk membahas pemakzulan Gibran ini bukan dengan Prabowo, karena Prabowo sebagai Presiden kan eksekutif saja,” tandas dia.

  • Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran? Nasional 6 Juni 2025

    Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran? Nasional 6 Juni 2025

    Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    MPR RI
    masih belum menentukan langkah tindak lanjut terhadap surat yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
    Meski surat dari
    Forum Purnawirawan TNI
    itu sudah diterima pihak Parlemen, surat tersebut harus melalui jalan panjang sebelum ditindaklanjuti.
    Wakil Ketua MPR RI
    Hidayat Nur Wahid
    mengungkapkan, pihaknya baru bisa membahas soal surat usulan pemakzulan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu jika sudah mendapatkan usulan dari
    DPR RI
    .
    “Memang sebagaimana ada dalam surat yang rekan-rekan bagikan itu, dari pihak Forum Purnawirawan juga menyebutkan bahwa MPR baru bisa melakukan itu (membahas) atas usulan DPR,” kata HNW, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
    Menurut pimpinan MPR RI dari Fraksi PKS itu, MPR RI baru bisa membahas soal ini setelah DPR RI menggelar sidang terkait usulan pemakzulan tersebut.
    Setelah usulan dalam surat itu dibahas di DPR RI, proses selanjutnya harus dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dikembalikan lagi ke DPR RI.
    Setelahnya, barulah hasil pembahasan terkait surat itu diserahkan dan dibahas di MPR RI. Oleh karena itu, prosesnya masih panjang.
    “Karena kalau apapun keputusannya kan DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi, masih panjang itu ya,” tegas HNW.
     
    Di sisi lain, HNW mengungkapkan bahwa surat usulan pemakzulan Wapres Gibran yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu sudah masuk di meja Ketua MPR Ahmad Muzani.
    Akan tetapi, ia tidak mengetahui apakah surat itu sudah dibaca Muzani atau belum, karena DPR/MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
    “Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR, tapi sekarang lagi reses, memang jadi kalau saya ada di sini kan ada dapil saya di Jakarta,” papar dia.
    Menurut HNW, surat tersebut ditujukan kepada Ketua MPR RI 2024-2029.
    Oleh karenanya, HNW selaku Wakil Ketua MPR RI juga menunggu arahan Muzani soal pembahasan surat ini, termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang bergantung pada Ketua MPR RI.
    “Kami paket pimpinan menunggu tentang kapan surat ini akan dibahas. Per hari ini kami belum mendapatkan undangan untuk membahas surat tersebut, jadi kita tunggu saja nanti pimpinan MPR diundang oleh Ketua MPR untuk membahas surat tersebut,” ujar dia.
    Secara terpisah, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto menyampaikan, pihaknya akan menggelar rapat pimpinan (rapim) jika ada surat masuk.
    Namun, MPR RI akan menyaring surat tergantung urgensinya, sehingga hanya yang dianggap penting yang dibahas lewat rapim untuk ditindaklanjuti.
    “Begini, kalau ada surat resmi masuk, ya pimpinan MPR itu kan masuknya ke sekretariat. Di sekretariat itu, kalau itu dianggap penting, baru kita lakukan rapim,” ujar Bambang, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/6/2025).
    Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada informasi mengenai rapim untuk menindaklanjuti surat tersebut.
    Politikus PDI-P itu hanya menegaskan bahwa jadwal rapim untuk membahas tindak lanjut surat tersebut menjadi kewenangan Ahmad Muzani selaku Ketua MPR RI.
    “Nah, ini rapimnya belum ada. Nanti yang bisa mengatur rapim sesuai dengan tatib, itu adalah siapa yang memimpin rapat. Yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatibnya Ketua MPR yang menentukan. Jadi, dikau tanyanya ke Pak Muzani,” pungkas dia.
     
    Sementara itu, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca surat soal pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan kepada DPR.
    Dasco menyebutkan bahwa surat tersebut masih berada di tangan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.
    “Iya, ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjen-nya juga enggak ada. Saya pengen lihat suratnya, suratnya masih di Sekjen. Jadi, belum sempat lihat surat,” ujar Dasco, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).
    Dia pun enggan memberikan tanggapan lebih jauh karena memang belum membaca isi suratnya.
    “Belum baca, gimana nanggapin,” imbuh Dasco.
    Pihak Kompas.com sudah mencoba menghubungi staf khusus (stafsus) dari Gibran, Tina Talisa, namun belum mendapat jawaban hingga berita ini ditulis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik kemarin, Dasco temui Megawati hingga Presiden PKS baru

    Politik kemarin, Dasco temui Megawati hingga Presiden PKS baru

    “Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1 persen. Diikuti penegakan hukum (67,8 persen), stabilitas politik (70,8 persen), dan kinerja ekonomi makro (67,4 persen,”

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (5/6). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Dasco dan Mensesneg temui Megawati, bahas masukan untuk negara

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengunjungi kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih.

    Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, diposting melalui akun Instagram @prasetyo_hadi yang ditautkan dengan akun @sufmi_dasco, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Seskab Teddy bantah rumor Kapolri akan diganti

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah rumor yang menyebutkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo akan diganti.

    Seskab menyebut Kapolri masih rutin memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Tujuh bulan pemerintahan Prabowo catat stabilitas politik 70,8 persen

    Survei nasional terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi tinggi dari publik dalam tujuh bulan pertamanya, khususnya pada aspek stabilitas politik dan penegakan hukum.

    “Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1 persen. Diikuti penegakan hukum (67,8 persen), stabilitas politik (70,8 persen), dan kinerja ekonomi makro (67,4 persen,” demikian dikutip dari laporan LSI Denny JA, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo yakin RI jadi solusi pangan untuk negara dilanda kekeringan

    Presiden RI Prabowo Subianto meyakini Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia dan menjadi solusi untuk negara lain yang tengah dilanda kekeringan dan kelaparan.

    Usai melakukan panen raya jagung serentak dan melepas ekspor jagung perdana ke Malaysia di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis, Presiden optimistis Indonesia tidak hanya berhasil mewujudkan swasembada pangan, tetapi juga lumbung pangan dunia.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Muzammil terpilih sebagai Presiden PKS secara aklamasi

    Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2020–2025 Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa Al Muzammil Yusuf terpilih secara aklamasi sebagai Presiden PKS melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.

    “Jadi, Ketua Majelis Syura mengusulkan dan kemudian dari pihak Majelis Syura membahas apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau di Majelis syuro kemarin tidak ada satu pun yang menolak, berarti aklamasi,” kata HNW.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.