Xcloud.id

Tag: Hidayat Nur Wahid

  • ASN Boleh WFA dan Jam Kerja Fleksibel, Makin Produktif atau Sulit Diawasi? – Page 3

    ASN Boleh WFA dan Jam Kerja Fleksibel, Makin Produktif atau Sulit Diawasi? – Page 3

    Peraturan menteri kadung berlaku. Saat ini, menurut Trubus, tinggal bagaimana dibuat aturan teknisnya. Termasuk terkait wilayah kerja tiap ASN.

    “Dibutuhkan yang namanya peraturan teknis. Ada juknis petunjuk teknis, ada juklak petunjuk pelaksanaan. Nah itu harus dibuat sesuai dengan instansi dan sektor pelayanannya,” ujar Trubus.

    “Kalau misalnya perpustakaan, ya bikinlah sesuai perpustakaan. Kalau cuma BRIN, riset, ya buat apa ke kantor? Ya bikin aja aturannya, yang penting ada laporan. Kalau yang sifatnya pemadam kebakaran, ya dia mau enggak mau harus rajin datang. Kan enggak bisa damkar kok WFA, nanti kebakar semua. Jadi harus dilihat aturan ini secara holistik,” jelasnya.

    Trubus juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan pelaporan terkait pelaksanaan fleksibilitas kerja ASN. “Iya harusnya ada laporan tiap bulan. Mereka kan dibebani pekerjaan kan. Nah, di satu sisi apakah targetnya terpenuhi atau tidak? Kalau enggak terpenuhi, ya harus diberikan sanksi, kata Trubus.

    Trubus menilai aturan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh ASN yang malas bekerja. “Karena ada bosnya aja mereka ogah-ogahan, apalagi enggak ada bosnya. Takutnya nanti enggak bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya, produktivitasnya,” kata Trubus.

    Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dede Yusuf Macan Effendi mengkritisi aturan baru work from anywhere bagi ASN. Dede Yusuf mengingatkan aturan tersebut bisa berdampak pada menurunnya pelayanan publik.

    “Jangan sampai work from anywhere ini malah menghilangkan tugas pelayanan publik yang sebenarnya,” kata Dede Yusuf pada wartawan, Jumat, 20 Juni 2025.

    Menurut Dede, aturan WFA dan jam kerja fleksibel tidak bisa diberlakukan pada semua ASN, terutama ASN di bidang pelayanan masyarakat.

    “Artinya, tidak bisa from anywhere seperti pengurusan KTP, pengurusan-pengurusan lainnya yang sifatnya berhadapan dengan masyarakat secara langsung,” ujar Dede.

    Dede menilai, hanya sebagian ASN di bidang administrasi saja yang bisa mengikuti aturan tersebut.

    “Mungkin bisa work from anywhere itu adalah yang berada di belakang meja, administrasi, dan lain-lain. Tapi kalau pelayanan publik itu tetap harus berhadapan dengan masyarakat,” kata Dede.

    Dede Yusuf berharap agar segera ada sistem evaluasi atau key performance indicator (KPI) bagi ASN yang menerapkan WFA.

    “Saya berharap harus ada fungsi KPI apabila ingin dilakukan WFA seperti ini, jadi KPI apa yang nanti bisa dilakukan evaluasi,” ujar Dede.

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai era teknologi saat ini memang memungkinkan untuk bekerja dari mana saja.

    Namun, HNW mengingatkan, harus ada evaluasi secara periodik bagi para ASN yang melakukan WFA. Sehingga, kebijakan fleksibilitas kerja ini tidak disalahgunakan.

    “Negara harus melakukan evaluasi, apakah dalam satu bulan atau satu kuartal kita lakukan evaluasi. Soalnya kalau tidak ada evaluasi dan ternyata bermasalah, nanti memperbaikinya tidak cukup mudah,” kata HNW di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 20 Juni 2025.

    Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu meminta para ASN jangan mengecewakan setelah diberikan fleksibilitas waktu dan tempat bekerja.

    “Bila pemerintah sudah mempercayakan ASN untuk bisa work from anywhere, maka jagalah kepercayaan itu,” ucap HNW.

    Baca juga Usulan Pensiun PNS 70 Tahun, Wakil Ketua MPR: Jangan Abaikan Regenerasi

  • MPR ingatkan ASN jaga kepercayaan atas penerapan kebijakan WFA

    MPR ingatkan ASN jaga kepercayaan atas penerapan kebijakan WFA

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk senantiasa menjaga kepercayaan dalam menjalankan tugas kerjanya dengan diberlakukannya kebijakan bekerja secara fleksibel dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA).

    “Bila kemudian pemerintah sudah mempercayakan kepada ASN untuk bisa work from anywhere, maka jagalah kepercayaan itu,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia mengingatkan agar kebijakan tersebut justru tak dipandang sebagai bentuk kelonggaran kerja bagi ASN sehingga tidak produktif dan mencapai target kerja yang ditetapkan pemerintah.

    “Artinya, jangan kemudian sudah diberi kesempatan work from anywhere, kemudian ternyata tidak melakukan work from anywhere, tapi melakukan hal-hal yang kemudian tidak sesuai daripada harapan pemerintah,” katanya.

    Sebaliknya, dia meminta kebijakan tersebut mampu menjadi pendorong bagi ASN agar dapat semakin produktif dan berkinerja baik.

    “Harapan pemerintah itu agar betul-betul menjadi pemicu untuk sudah dipercaya, maka buktikan bahwa kepercayaan itu bisa dilakukan dengan yang terbaik,” ucapnya.

    Menurut dia, kebijakan tersebut didukung pula dengan perkembangan teknologi informasi dan digital saat ini dalam menghadirkan fleksibilitas kerja.

    “Memang sekarang ini era digitalisasi, era zoom dan lain sebagainya, memang lebih fleksibel kita bisa bekerja, dan dengan demikian maka kinerja juga lebih bagus, semakin kerja lebih bagus, dan kemudian tidak dikecewakan lah negara yang sudah memberikan kelonggaran semacam ini,” tuturnya.

    Meski demikian, dia mengingatkan agar kebijakan tersebut patut dibarengi pula dengan pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah atas penerapannya, apakah pemberlakuannya membawa kebaikan atau justru sebaliknya.

    “Pemerintah juga harus melakukan evaluasi. Kalau memang ternyata ini tidak produktif (kebijakannya) ya harus dikembalikan, tapi kalau ternyata ini sangat produktif dan sangat membantu kinerja yang lebih bagus, ya boleh saja itu dilanjutkan,” kata dia.

    Sebelumnya, Selasa (17/6), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) telah menerbitkan aturan terkait hal ini melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah.

    Aturan ini membuka peluang bagi instansi pemerintah untuk mengadopsi model kerja yang lebih adaptif sehingga ASN bisa bebas bekerja dari mana saja (Work From Anywhere/WFA) sesuai kebutuhan.

    Fleksibilitas kerja yang diatur mencakup kerja dari kantor, rumah, lokasi tertentu, serta pengaturan jam kerja dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7 Mengapa Penentuan Kuota Haji 2024 Diselidiki KPK? Nasional

    7 Mengapa Penentuan Kuota Haji 2024 Diselidiki KPK? Nasional

    Mengapa Penentuan Kuota Haji 2024 Diselidiki KPK?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    KPK
    menyelidiki kuota haji era Menteri Agama (Menag)
    Yaqut Cholil Qoumas
    , masalah yang sudah disorot parlemen sejak tahun lalu.
    Aparat penegak hukum sudah diharapkan oleh pihak parlemen periode lalu. DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk menelisik kasus ini.
    Pansus Haji DPR tahun lalu menyoroti sejumlah poin penyelenggaraan ibadah
    haji 2024
    era Menag Yaqut.
    Pansus memanggil Yaqut untuk hadir memberikan keterangan di DPR, namun Yaqut tak pernah hadir.
    Berikut adalah sejumlah sorotan dari DPR terhadap penyelenggaraan haji 2024.
    Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji kepada Indonesia. Saat itu, Kemenag mengklaim bahwa kuota dibagi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, atas perintah Arab Saudi.
    Namun, anggota Pansus Haji Marwan Jafar, berbicara pada 24 September 2024, mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah Saudi tidak pernah mengatur soal pembagian kuota tersebut.
    Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah dugaan adanya 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa antre pada tahun lalu. Padahal, mestinya mereka baru berangkat tahun 2031.
    Marwan juga menilai dapur katering tidak sesuai standar dan menduga adanya praktik patgulipat antara pihak katering dan Kemenag yang merugikan jemaah.
    DPR pun menduga bahwa Kemenag lebih fokus pada keuntungan finansial, alih-alih penguatan pelayanan kepada jemaah.
    1 Agustus 2024, kelompok bernama Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK) melapor ke KPK perihal penyelenggaraan ibadah haji 2024.
    “Hari ini saya bersama teman-teman mendatangi KPK untuk melaporkan Gus Yaqut,” kata Koordinator FPAK, Rahman Hakim, saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK saat itu.
    Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK menilai barang bukti dalam laporan yang disampaikan masih kurang.
    Kabar terbaru, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
    “Ya benar (penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenag),” kata Asep saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).
    Sejumlah pihak terkait mulai dipanggil penyelidik.
    Asep tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup.
    KPK menyelidiki kasus ini lantaran KPK menerima laporan mengenai dugaan perkara haji tersebut.
    Meski begitu, sorotan Pansus Haji DPR periode lalu dinilai bisa dijadikan rujukan oleh KPK.
    “Sekalipun saya bukan anggota Pansus, ya, tapi secara umum tentu bisa karena itu bagian dari peristiwa publik yang kemudian menjadi dokumen publik dan sudah dipublikasikan juga. Tentu adalah hak KPK untuk mempergunakannya,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/6/2025) tadi.
    Tahun depan, penyelenggaraan ibadah haji akan diurus oleh Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BP Haji). Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan menyampaikan arahan tegas Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan baik.
    Gus Irfan menyampaikan bahwa BP Haji telah merekrut delapan mantan penyidik dari KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ibadah haji. Mereka kini mengisi posisi strategis di eselon 2 BP Haji.
    “Itu semua dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Saya kira itu,” tambahnya. Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi pesan Presiden dan diharapkan dapat membentengi pelaksanaan haji dari praktik-praktik koruptif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HNW ingatkan fokus dukungan pada Gaza di tengah konflik Iran-Israel

    HNW ingatkan fokus dukungan pada Gaza di tengah konflik Iran-Israel

    Dokumentasi – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) pada acara Tablig Akbar di depan Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/6/2025). ANTARA/HO-MPR

    HNW ingatkan fokus dukungan pada Gaza di tengah konflik Iran-Israel
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 18 Juni 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com –  Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan umat Islam untuk tetap fokus pada situasi di Gaza dan memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina di tengah konflik yang berkecamuk antara Iran dan Israel saat ini.

    “Masyarakat Islam harus tetap waspada karena Palestina belum benar-benar merdeka, termasuk ketika Republik Islam Iran membalas serangan Israel, masyarakat Islam harus tetap fokus pada pokok masalah, yaitu penjajahan dan kejahatan perang atau kemanusiaan Israel atas Gaza, Palestina dan Masjidilaqsa,” kata HNW dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya saat berorasi pada acara Tablig Akbar dalam rangka aksi Bekasi bela Palestina yang diikuti puluhan ribu peserta dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam maupun santri berbagai pondok pesantren di depan Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/6).

    “Dari Bekasi, kami umat Islam dan bangsa Indonesia mengirimkan pesan tegas ini sebagai kontribusi untuk mengakhiri penjajahan dan kejahatan kemanusiaan Israel untuk menghadirkan perdamaian untuk menyelamatkan peradaban global,” ucapnya.

    Diingatkan pula bahwa genosida yang dilakukan Israel terhadap Gaza masih berlangsung dan blokade terus dilakukan, bahkan ditambah dengan blokade internet yang dimatikan di seluruh wilayah Gaza.

    “Ingat, perang di Gaza/Palestina belum selesai, sekarang bahkan Israel memperluas medan perang dengan menyerang Iran. Sebelumnya, menyerang Yaman, Lebanon, dan Suriah. Palestina belum merdeka,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mengajak umat Islam untuk tidak melupakan Gaza, Palestina, dan Masjidilaqsa meski hanya sesaat sebab Palestina belum merdeka sampai saat ini, serta masih menjadi korban kejahatan perang oleh Israel.

    Di sisi lain, dia memandang bahwa kemenangan Gaza dan kemerdekaan Palestina sudah berada di depan mata. Hal itu tampak makin banyaknya lembaga internasional, negara, maupun sukarelawan dan aktivis global yang mendukung Gaza dan mengucilkan Israel dari pergaulan dunia.

    HNW menyebut ribuan aktivis dari berbagai penjuru dunia pun tengah melakukan aksi konvoi Long March to Gaza untuk mengakhiri blokade dan tragedi kemanusiaan atas Gaza.

    “Ribuan dari mereka membawa sudah sampai di Libya dan Mesir. Akan tetapi, sangat disayangkan pemerintah di Libya dan Mesir justru tidak membantu, malah menghalangi sehingga mereka belum bisa sampai ke Gaza,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, dia mengajak peserta aksi memanjatkan doa demi mendukung konvoi Long March to Gaza dalam mengakhiri blokade di Gaza.

    “Dengan berdoa, semoga kita bisa membukakan jalan bagi mereka yang masih di Libya dan Mesir agar sukses sampai Gaza, mengakhiri blokade, masukkan bantuan kemanusiaan, hentikan genosida, termasuk tentunya sukarelawan Long March to Gaza dari Indonesia agar dijaga Allah disukseskan dan dimenangkan,” katanya.

    Ia juga meminta agar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo, Mesir, membantu dan melindungi para peserta aksi Long March to Gaza dari Indonesia yang melintasi kawasan tersebut.

    “Yang mereka lakukan justru sesuai dengan konstitusi dan sikap resmi Indonesia,” ucap dia.

    Sumber : Antara

  • Hidayat Nur Wahid Minta Libya dan Mesir Buka Akses Relawan Kemanusiaan untuk Masuk ke Gaza – Page 3

    Hidayat Nur Wahid Minta Libya dan Mesir Buka Akses Relawan Kemanusiaan untuk Masuk ke Gaza – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa jutaan warga Indonesia siap membersamai masyarakat global bergerak menyelamatkan rakyat Palestina di Gaza yang terus menjadi korban kejahatan Zionis Israel.

    Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Aksi Bela Palestina yang diselenggarakan oleh Forum Umat Islam Bekasi (FUIB) di Taman Sehati, Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/6/2025).

    HNW menyebut, rakyat Indonesia selalu siap bergerak secara damai bersama para aktivis dan relawan global, membela dan menyelamatkan rakyat Gaza dari kejahatan kemanusiaan dan praktek holocaust serta genosida oleh penjajah Israel.

    “Maka sudah seharusnya pihak-pihak berwenang di Libya, Mesir, dan lain-lain tidak menghalangi malah mestinya membantu dengan minimal membukakan jalan bagi para relawan kemanusiaan dari Indonesia dan dari berbagai belahan dunia lainnya juga,” sebutnya.

    Di sisi lain, HNW mewanti-wanti adanya sebagian pihak di Indonesia yang secara terbuka mendukung sikap Israel untuk melakukan genosida bahkan holocaust atas Gaza, serta mengabaikan banyak Resolusi PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya.

    “Bahkan mirisnya sebagian pihak menyuarakan bahwa kita tidak wajib membela Palestina dengan alasan status konflik,” ujarnya. 

    “Padahal penyesatan semacam ini mengaburkan fakta pendudukan Israel atas tanah Palestina, dan ketentuan konstitusi yang berlaku di Indonesia, bahkan fakta sejarah bahwa Indonesia berutang mewujudkan kemerdekaan Palestina,” jelas HNW.

    Dirinya pun mengajak pemerintah, parlemen, ormas, NGO dan para warganya tidak ketinggalan bersama dengan lembaga-lembaga internasional, negara-negara di dunia serta para aktivis global lainnya meningkatkan gerakan kolektif dan upaya efektif untuk menyelamatkan Gaza/Palestina dari kejahatan Zionis Israel.

  • Bentuk Pengurus Baru, PKS Ingin Dikenal Partai Rahmatan Lil Alamin

    Bentuk Pengurus Baru, PKS Ingin Dikenal Partai Rahmatan Lil Alamin

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah membentuk pengurus baru masa bakti 2025–2030. PKS berkeinginan ke depan memberikan pelayanan dan manfaat kepada seluruh masyarakat, muslim maupun non-muslim.

    Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan dahulu PKS memang disebut sebagai Partai Dakwah, tetapi kini PKS ingin dikenal sebagai partai Islam rahmatan lil alamin.

    “Jadi ini merupakan spirit PKS ke depan,” ujar Sohibul dalam acara Live Podcast Report Penyembelihan Kurban PKS 1446 Hijriah dikutip dari Antara, Sabtu (7/6/2025).

    Semangat tersebut, kata dia, seiring dengan baru terpilihnya kepemimpinan pengurus PKS masa bakti 2025–2030 melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.

    Tak hanya melibatkan semua umat di luar muslim, Sohibul menuturkan PKS juga akan banyak melibatkan generasi muda dalam memberikan pelayanan ke depan.

    Dirinya menyadari bahwa untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka PKS membutuhkan energi yang lebih segar dan besar, yang dapat disaring dari para pemuda.

    Untuk itu dalam kepengurusan PKS di pusat, disebutkan bahwa beberapa pengurusnya berasal dari generasi muda, yakni Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid dan Bendahara Umum PKS Noer Hadi.

    Ia menyebutkan Kholid dan Hadi masih berusia di sekitaran 30-40 tahun, sehingga akan mengimbangi presiden PKS yang sudah lumayan berumur.

    “Nah, dengan adanya kekuatan muda ini, maka ke depan pelayanan PKS saya yakin akan semakin baik karena ada energi yang luar biasa fresh,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS periode 2020–2025 Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan Al Muzammil Yusuf terpilih secara aklamasi sebagai presiden PKS melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.

    “Ketua Majelis Syura mengusulkan dan kemudian dari pihak Majelis Syura membahas apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau di Majelis Syura kemarin tidak ada satu pun yang menolak, berarti aklamasi,” kata HNW, Kamis (5/6/2025).

    Menurut ia, Muzammil secara kapasitas mumpuni untuk memegang jabatan tersebut. Terlebih Muzammil menjadi salah satu tokoh yang ikut mendeklarasikan PKS setelah Partai Keadilan (PK) meleburkan diri di dalamnya.

  • Muzammil: Kepengurusan baru PKS ikhtiar bantu pemerintah

    Muzammil: Kepengurusan baru PKS ikhtiar bantu pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf menyatakan kepengurusan baru PKS di bawah pimpinannya berikhtiar membantu pemerintah, terutama karena partai berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada periode 2024–2029.

    “Membantu semampu kami, melalui seluruh kader kami, melalui seluruh pejabat publik kami,” ujar Muzammil dalam acara Live Podcast Report Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan hal tersebut seiring dengan komitmen kepengurusannya, yang akan menghidupkan kembali PKS yang lama, dengan moto “Bersih, Peduli, Profesional”.

    Muzammil menyebutkan langkah membantu pemerintah merupakan salah satu wujud kepedulian PKS, guna mencapai amanat sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Untuk itu kepedulian PKS dalam membantu pemerintah, kata dia, dilakukan dengan berbagai macam, seperti bersifat konstitusional, di mana PKS di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun sebagai pejabat publik membantu membuat undang-undang.

    Kemudian, ditambahkan bahwa terdapat kepedulian yang bersifat penganggaran, di mana setiap komisi DPR, dengan fraksi PKS di dalamnya, terus memperjuangkan anggaran yang berpihak kepada masyarakat, terkhusus masyarakat bawah.

    “Bagaimana pembangunan ini bisa mulai dari orang yang paling susah. Kalau orang yang paling susah aja kita angkat, yang di atas apalagi,” tuturnya.

    Pada momen Idul Adha, lanjut Muzammil, kepedulian PKS juga bersifat sosial, seperti menyembelih hewan kurban serta membagikannya kepada masyarakat.

    “Nah, ini lah kerja kami. Ada kerja praktis lapangan seperti hari ini,kerja konsep perundang-undangan, hingga kerja konsep penganggaran,” ungkap Muzammil menambahkan.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS periode 2020–2025 Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa Al Muzammil Yusuf terpilih secara aklamasi sebagai Presiden PKS melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.

    “Jadi, Ketua Majelis Syura mengusulkan dan kemudian dari pihak Majelis Syura membahas apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau di Majelis syuro kemarin tidak ada satu pun yang menolak, berarti aklamasi,” kata HNW, sapaan karibnya, ditemui usai mengisi diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6).

    Menurut ia, Muzammil secara kapasitas mumpuni untuk memegang jabatan tersebut. Terlebih Muzammil menjadi salah satu tokoh yang ikut mendeklarasikan PKS setelah Partai Keadilan (PK) meleburkan diri di dalamnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • PKS inginkan pelayanan dan manfaat tak hanya untuk umat Muslim

    PKS inginkan pelayanan dan manfaat tak hanya untuk umat Muslim

    Jakarta (ANTARA) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa partainya berkeinginan ke depan untuk memberikan pelayanan dan manfaat kepada seluruh masyarakat, bukan hanya bagi umat Muslim, melainkan juga seluruh rakyat Indonesia yang non-Muslim.

    Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan dahulu PKS memang disebut sebagai Partai Dakwah, tetapi kini PKS ingin dikenal sebagai Partai Islam Rahmatan Lil Alamin.

    “Jadi ini merupakan spirit PKS ke depan,” ujar Sohibul dalam acara Live Podcast Report Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.

    Semangat tersebut, kata dia, seiring dengan baru terpilihnya kepemimpinan pengurus PKS masa bakti 2025–2030 melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.

    Tak hanya melibatkan semua umat di luar Muslim, Sohibul menuturkan pihaknya juga akan banyak melibatkan generasi muda dalam memberikan pelayanan ke depan.

    Dirinya menyadari bahwa untuk bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka PKS membutuhkan energi yang lebih segar dan besar, yang dapat disaring dari para pemuda.

    Untuk itu dalam kepengurusan PKS di pusat, disebutkan bahwa beberapa pengurusnya berasal dari generasi muda, yakni Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid dan Bendahara Umum PKS Noer Hadi.

    Ia menyebutkan Kholid dan Hadi masih berusia di sekitaran 30-40 tahun, sehingga akan mengimbangi Presiden PKS, yang sudah lumayan berumur.

    “Nah, dengan adanya kekuatan muda ini, maka ke depan pelayanan PKS saya yakin akan semakin baik karena ada energi yang luar biasa fresh,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS periode 2020–2025 Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa Al Muzammil Yusuf terpilih secara aklamasi sebagai Presiden PKS melalui Musyawarah I Majelis Syura pada 3–4 Juni 2025.

    “Jadi, Ketua Majelis Syura mengusulkan dan kemudian dari pihak Majelis Syura membahas apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau di Majelis Syura kemarin tidak ada satu pun yang menolak, berarti aklamasi,” kata HNW, sapaan karibnya, ditemui usai mengisi diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/6).

    Menurut ia, Muzammil secara kapasitas mumpuni untuk memegang jabatan tersebut. Terlebih Muzammil menjadi salah satu tokoh yang ikut mendeklarasikan PKS setelah Partai Keadilan (PK) meleburkan diri di dalamnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Muzzammil Jadi Presiden, PKS Target Suara 2 Digit pada Pemilu 2029

    Muzzammil Jadi Presiden, PKS Target Suara 2 Digit pada Pemilu 2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengumumkan struktur kepengurusan baru untuk periode 2025-2030, dengan menunjuk Al Muzzammil Yusuf sebagai Presiden PKS. Politisi senior PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) pun menyampaikan harapannya agar partai berbasis Islam ini mampu meraih dua digit suara pada Pemilu 2029.

    Dalam keterangannya kepada media pada Jumat (6/6/2025), HNW menyebut, Muzzammil merupakan sosok ideal untuk memimpin PKS. Penunjukan tersebut juga dinilai mendapat restu penuh dari para kader internal.

    “Beliau layak jadi presiden. Pak Muzzammil ini adalah tokoh yang dahulu mendeklarasikan Partai Keadilan Sejahtera,” ujar HNW.

    HNW juga membeberkan, Muzzammil bukan wajah baru di PKS. Ia merupakan tokoh kunci dalam menggalang massa pada masa awal pembentukan partai. Yang membedakan Muzzammil dari presiden-presiden sebelumnya adalah latar belakang akademiknya.

    “Mungkin ini presiden pertama PKS dari ilmu politik. Sebelumnya semua dari ilmu agama atau bidang lain,” jelas wakil ketua MPR itu.

    Ia menyebut, presiden-presiden PKS sebelumnya berasal dari berbagai disiplin ilmus seperti agama, sains, hingga teknik, seperti Tifatul Sembiring, Anis Matta, hingga Sohibul Iman.

    Dengan kepemimpinan baru, HNW optimis PKS bisa melesat lebih jauh pada pemilu mendatang. Ia menargetkan PKS bisa mendapatkan dua digit suara pada Pemilu Legislatif 2029, terutama karena tren suara PKS meningkat pada Pemilu 2024.

    “Mudah-mudahan target PKS untuk dapat dua digit suara di 2029 bisa terwujud,” ujarnya optimistis.

    Bersama Muzzammil Yusuf sebagai presiden, Muhammad Khalid dipercaya menjadi sekretaris jenderal, dan Nur Hadi sebagai bendahara umum.

  • Hidayat NW sebut surat pemakzulan Gibran sudah di Ketua MPR

    Hidayat NW sebut surat pemakzulan Gibran sudah di Ketua MPR

    Hidayat Nur Wahid (Foto : pribadi)

    Hidayat NW sebut surat pemakzulan Gibran sudah di Ketua MPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 06 Juni 2025 – 06:18 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk di meja Ketua DPR RI Ahmad Muzani.  “Yang saya dengar sudah sampai di meja Ketua MPR,” ujar Hidayat Nur wahid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Meski begitu, ia tak mengetahui apakah ketua MPR RI, Ahmad Muzani sudah membaca surat tersebut. Itu karena DPR/MPR RI saat ini sedang masuk masa reses atau berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Hidayat Nur Wahid menyampaikan surat itu ditujukan kepada Ketua MPR RI periode 2024-2029. Maka Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI juga masih menanti arahan Muzani soal pembahasan surat ini.

    “Untuk hal itu, kami menunggu saja surat undangan dari Sekjen MPR. Kalau sudah ada surat undangan rapat dengan agenda itu, tentunya akan dibahas juga,” ujarnya.

    Hidayat pun menyebut, selaku paket pimpinan MPR RI, menunggu tentang kapan surat ini akan dibahas. “Per hari Kamis ini, kami selaku pimpinan MPR RI, belum mendapatkan undangan untuk membahas surat tersebut jadi kita tunggu saja nanti pimpinan MPR diundang oleh Ketua MPR untuk membahas surat tersebut,” katanya.

    “Termasuk rencana melakukan klarifikasi ke Forum Purnawirawan Prajurit TNI bergantung oleh Ketua MPR RI. itu terserah Pak Ketua,” tambah Hidayat Nur Wahid.

    Menurut Hidayat Nur Wahid, MPR RI baru bisa membahas usulan tersebut, ketika DPR RI sudah menggelar sidang terkait usulan itu. Hidayat pun menyebut, proses pembahasan pemakzulan masih panjang untuk bisa dibahas di MPR RI. Menurut Hidayat Nur Wahid, usulan pemakzulan keputusannya ada di DPR dulu, setelah itu baru ke MK, MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Jadi masih panjang.

    Sebagai informasi, usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Mereka kali ini mengajukan surat resmi kepada MPR dan DPR agar usulan tersebut dipertimbangkan.

    Forum Purnawirawan ini menyerahkan pandangan hukum kepada lembaga-lembaga tinggi negara terkait proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi Wapres pada Pemilu 2024 lalu. Usulan Pemakzulan Wapres RI Gibran Raka Buming Raka di tulis dengan nomor surat 003/FPPTNI/V/2025

    Surat usulan pemakzulan itu per tanggal 26 Mei 2025 tersebut ditandatangani 4 Jenderal Purnawirawan TNI yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. Selain itu, juga sudah ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta