Xcloud.id

Tag: Hidayat Nur Wahid

  • MPR apresiasi MK hapus “presidential treshold” guna kualitas demokrasi

    MPR apresiasi MK hapus “presidential treshold” guna kualitas demokrasi

    MK dengan putusan terakhir yang menghapus PT dengan argumentasi konstitusi, rasio dan etika serta moralitas itu dapat menegakkan semua aturan konstitusi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan hasil pemilu bukan hanya pilpres saja

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) meski telat, guna meningkatkan kualitas demokrasi.

    Menurutnya, selain sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat luas, hal itu juga sejalan dengan konstitusi yang membuka harapan akan hadirnya pilpres yang lebih demokratis dengan bisa majunya lebih banyak lagi capres dan cawapres yang berkualitas.

    “Sekalipun telat, tapi keputusan penting itu tetap diapresiasi, agar ke depan tidak terulang lagi pembelahan di tingkat Rakyat akibat dari hanya adanya kandidat capres/cawapres yang sangat terbatas akibat adanya PT 20 persen,” kata pria yang akrab disapa HNW dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Meski begitu, dia mengakui MK sendiri di dalam putusan ini juga seperti mengkhawatirkan adanya jumlah calon presiden yang terlalu banyak, sehingga memberikan amanat kepada DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering) dengan melakukan revisi UU Pemilu.

    HNW menambahkan agar MK dengan putusan terakhir yang menghapus PT dengan argumentasi konstitusi, rasio dan etika serta moralitas itu dapat menegakkan semua aturan konstitusi.

    Hal ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan hasil pemilu bukan hanya pilpres saja. Untuk itu, ia juga berharap agar MK konsisten menegakkan atau memberlakukan ketentuan-ketentuan konstitusi dengan merevisi/meluruskan beberapa putusan MK lainnya.

    Dirinya mencontohkan salah satunya adalah terkait dengan masih diberlakukannya ambang batas pencalonan kepala daerah, di mana di dalam putusan terakhirnya soal pilkada, MK masih menetapkan adanya ambang batas pencalonan sekalipun sudah jauh di bawah 20 persen.

    HNW menyebutkan putusan MK mengenai pileg dan pilpres yang dilakukan secara serentak dan mulai diberlakukan pada Pileg dan Pilpres tahun 2019 juga perlu dipertimbangkan untuk dievaluasi dan dikoreksi oleh MK.

    Masalahnya, bila merujuk kepada Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan ketentuan lain dalam konstitusi, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan bahwa pemilu (pileg dan pilpres) dilakukan secara serentak.

    Ia mengusulkan agar poin-poin itu juga sebaiknya menjadi bahan pembahasan di DPR sebagaimana amanat dari MK untuk melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Setelah Ambang Batas Pilpres, PKS Minta MK Hapuskan Ambang Batas Pilkada

    Setelah Ambang Batas Pilpres, PKS Minta MK Hapuskan Ambang Batas Pilkada

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid angkat suara. Terkait diterimanya Judicial Riview (JR) terkait ambang bagas Pemilihan Presiden (Pilpres).

    Mantan Ketua MPR RI itu mengatakan pihaknya telah mengajukan gugatan serupa sebelumnya.

    “Setelah sebelumnya banyak pihak termasuk @PKSejahtera mengajukan JR ke MK terkait PT 20%, akhirnya #MKRI mengabulkan,” kata Hidayat Nur Wahid dikutip dari unggahannya di X, Jumat (3/1/2025).

    “Kami dukung,” tambahnya.

    Meski begitu, ia menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) mestinya konsisten. Bukan hanya ambang batas Pilpres, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga mesti dihapuskan.

    “Dan agar konsisten dengan argumen MK, mestinya treshold terkait Pilkada juga dihapuskan,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga menyoroti Pilpres dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan serentak. Menurutnya itu inkonstitusional.

    “Pilpres & Pileg serentak juga dikoreksi karena tidak sesuai dengan Konstitusi,” terangnya.

    Sebelumnya diberitakan, syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan inkonstitusional.

    Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan yang dilayangkan Enika Maya Oktavia dalam perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, Kamis (2/1/2024).

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan yang dibacakan Ketua MK, Suhartoyo.

    “Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah secara nasional,” sambung Suhartoyo, membacakan poin putusan berikutnya.
    (Arya/Fajar)

  • Hentikan Konflik, Ibas Ajak Negara OKI Perkuat Kebersamaan

    Hentikan Konflik, Ibas Ajak Negara OKI Perkuat Kebersamaan

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyerukan agar negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat memperkuat persatuannya. Menurut Ibas, karena Islam mencintai kedamaian dan kesejahteraan.

    Ia menegaskan bahwa segala bentuk konflik yang merenggut hak-hak asasi kemanusiaan harus berakhir. Pengeboman, pembunuhan, dan jangan sampai ada tangisan lebih banyak lagi di dunia. Hal tersebut disampaikan Ibas dalam pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama (OKI) Islam di Jeddah, Arab Saudi (18/12).

    “Terima kasih banyak atas kesempatan untuk berbicara dengan kami hari ini. Nama saya Edhie Baskoro. Saya dari Indonesia,” kata Ibas ketika mengawali penyampainnya, dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

    Menurut Ibas, Indonesia dan OKI memiliki semangat yang sama dalam kepedulian, khususnya semangat ukhuwah islamiyah.

    “Kita adalah satu. Indonesia dan negara-negara OKI berbagi kepedulian terhadap banyak hal yang serupa. Dalam semangat ukhuwah Islamiyah, bersatu dalam persaudaraan nilai-nilai Islam,” ungkapnya.

    “Kita telah melakukan banyak diskusi dan merumuskan berbagai solusi. Kini, saatnya melanjutkan langkah bersama dengan memperkuat upaya politik, komitmen, dan kebersamaan kita demi menghadapi berbagai tantangan, seperti keamanan, konflik, serta isu kemanusiaan seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya” lanjut Ibas.

    “Kita tidak ingin melihat lebih banyak pengeboman. Kita tidak ingin melihat lebih banyak pembunuhan. Kita tidak ingin melihat banyak pertempuran. Kita tidak ingin melihat lebih banyak tangisan,” kata Ibas.

    “Hal ini terutama bagi saudara-saudara kita Palestina, Sudan, Suriah, Yaman, dan negara anggota OKI lainnya yang masih dilanda konflik atau pertikaian,” imbuhnya.

    “Saya juga ingin menyampaikan dukungan untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam dan melawan segala bentuk Islamofobia,” ujarnya.

    Menurut Ibas, perlunya perubahan nyata dalam diskusi global mengenai hal ini.

    “Sehingga Islam dapat dipahami sebagai agama yang menawarkan kehidupan, harapan, dan persaudaraan,” ungkapnya.

    “Islam adalah kehidupan, pemuda, dan keluarga. Islam adalah cinta. Islam adalah kedamaian. Islam adalah keramahan. Islam senang dalam kemajuan; dan Islam juga bersahabat dalam produktifitas,” lanjut Ibas.

    Ibas juga mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan dukungan kita pada berbagai agenda penting, termasuk keamanan, kesehatan, ekonomi, sosial, sains, teknologi, kemanusian, pelestarian budaya, dan pendidikan. Hal tersebut salah satunya dengan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi melalui bantuan nyata, dialog terbuka, dan tindakan kuat.

    “Semua ini demi menyelamatkan dunia, menciptakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, tidak hanya dalam Islam tetapi juga untuk seluruh umat manusia,” katanya.

    Di akhir pemaparannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRI ini menjelaskan tiga point utama yang perlu diperjuangkan bersama.

    “Pertama mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian, mendorong genjatan senjata, dan memberikan bantuan kemanusian khusus. Terakhir menyukseskan solusi dua negara sebagai jalan damai,” tuturnya.

    Ibas menutup dengan semangat optimisme untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah.

    “Dengan semangat persaudaraan dan kerja sama ini, saya yakin kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi dunia Islam dan umat manusia secara keseluruhan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Organisation of Islamic Cooperation (OIC) adalah sebuah organisasi antar pemerintah dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa.

    OKI bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak muslim di seluruh dunia. Memajukan perdamaian dan stabilitas internasional, serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara-negara muslim. Berfokus juga pada isu global seperti perdamaian, HAM, kemiskinan, hingga pendidikan.

    Lebih lanjut, pada pertemuan ini hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani; Wakil Ketua MPR dari PKS, Hidayat Nur Wahid; Wakil Ketua MPR dari PAN Eddy Soeparno; dan Wakil Ketua MPR dari DPD Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

    (akn/ega)

  • Sempat Sakit, Habib Rizieq Gembira Bisa Kumpul Reuni Akbar 212

    Sempat Sakit, Habib Rizieq Gembira Bisa Kumpul Reuni Akbar 212

    GELORA.CO -Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, menyampaikan rasa syukurnya karena dapat hadir dalam Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat, pada Senin pagi, 2 Desember 2024.

    Habib Rizieq mengungkapkan dirinya sempat terancam tidak bisa menghadiri reuni Akbar 212 lantaran kondisi kesehatannya yang menurun.

    “Karena beberapa hari lalu saya masih berada di kota suci Makkah hampir-hampir saya tidak bisa pulang karena terkena demam yang tinggi,” ujar Habib Rizieq di hadapan ribuan umat muslim yang memadati lokasi acara.

    Habib Rizieq menambahkan bahwa dengan perawatan intensif dari tim dokter, kondisinya berangsur membaik sehingga dapat pulang ke tanah air dan menghadiri acara tersebut. 

    “Alhamdulillah akhirnya saya bisa pulang, bisa kembali, didampingi para dokter, dirawat sampai hari ini dan akhirnya bisa berkumpul,” katanya.

    Habib Rizieq tak bisa menyembunyikan kegembiraannya bisa bertemu kembali dengan para ulama, habaib, aktivis, dan pimpinan ormas Islam dalam acara ini. 

    Menurutnya, reuni akbar 212 sebagai ajang silaturahmi sekaligus bukti kuatnya semangat umat Islam untuk terus berjuang menegakkan ajaran Islam di Indonesia.

    “Kumpulnya umat pada hari ini membuktikan bahwa kita tetap istiqomah untuk menegakkan Islam di Indonesia,” tegasnya.

    Habib Rizieq juga menyampaikan apresiasinya kepada para panitia dan peserta yang hadir dalam semangat kebersamaan dan persatuan untuk membela nilai-nilai Islam dan bangsa.

    Selain Habib Rizieq, sejumlah tokoh dan ulama yang turut hadir di Monas adalah Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) KH. Yusuf Martak, Ketua Umum FPI KH. Buya Qurtubi, Ketua Persada 212  Ahmad Sobri Lubis,  KH. Maulana Kamal Yusuf.

    Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Anggota DPD RI Fahira Idris, Ustazah Umanah Hulwani, dan Cawagub Jakarta Suswono.

  • Reuni PA 212 Digelar di Monas Besok, Prabowo Bakal Hadir? – Page 3

    Reuni PA 212 Digelar di Monas Besok, Prabowo Bakal Hadir? – Page 3

    Beberapa tokoh nasional yang diundang telah mengonfirmasi hadir, di antaranya Habib Rizieq Shihab, Wakil Ketua MPR yang juga politikus PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), serta Ustaz Bachtiar Nasir.

    “Beliau (Habib Rizieq) baru saja tadi pagi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Mekkah, insyaallah beliau hadir untuk acara 212. Insyaallah beliau sudah fix, bahkan beliau ikut mengundang,” ujar Husein.

    Husein menyatakan, Reuni Akbar 212 merupakan momentum untuk kembali merajut persatuan dan kesatuan pasca-pesta demokrasi Pemilu 2024.

    “Pilpres, pileg, pilkada, artinya sudah saatnya umat kembali merajut kesatuan, merajut persaudaraan. Jangan lagi terkotak-kotak dan kita datang dalam rangka ya minta sama Allah supaya mereka-mereka yang terpilih betul-betul amanah,” ujar Husein.

    “Kalau enggak amanah ya bukannya berkah, tapi musibah. Nah makanya kalau mereka-mereka yang enggak amanah kita minta sama Allah bagaimana caranya mereka segera diganti. Kita kepingin Indonesia ini baik, berkah, damai, sejahtera, tentram,” ucap Husein.

     

  • Gelar Reuni Akbar, Persaudaraan Alumni 212 Undang Prabowo

    Gelar Reuni Akbar, Persaudaraan Alumni 212 Undang Prabowo

    GELORA.CO –  Persaudaraan Alumni 212 bersiap menggelar reuni akbar yang akan berlangsung di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada hari Senin, 2 Desember 2024. Acara ini turut mengundang Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah politikus dari Partai Gerindra.

    “Seluruh ormas kita undang, seluruh ormas yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia (MUI) semuanya kita undang. Pejabat negara pun kita undang. Prabowo kita undang, Dasco, Habiburokhman kita undang. Ya banyaklah kita undang,” kata Buya Husein kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

    Buya Husein menjelaskan bahwa Reuni Akbar 212 akan diselenggarakan di kawasan Monas pada 2 Desember 2024, dimulai dari pukul 02:00 WIB hingga 08:00 WIB.

    “Untuk lokasi alhamdulillah sudah fix di Monas. Alhamdulillah, semua perizinan sudah selesai, sudah 100 persen selesai,” ujar Husein.

    Buya Husein memperkirakan bahwa Reuni Akbar 212 ini akan dihadiri oleh sekitar 15 ribu orang, meskipun jumlah tersebut bisa saja meningkat.

    “Ya kita berharap massa yang datang sebanyak-banyaknya seperti reuni-reuni sebelumnya. Walaupun di pemberitahuan masuk ke kepolisian kita masukin 15 ribu,” ujar Husein.

    Beberapa tokoh nasional yang diundang telah mengonfirmasi kehadiran mereka, termasuk ulama besar Habib Rizieq Syihab, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, serta Ustaz Bachtiar Nasir.

    “Beliau (Habib Rizieq) baru saja tadi pagi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Mekkah, insyaallah beliau hadir untuk acara 212. Insyaallah beliau sudah fix, bahkan beliau ikut mengundang,” ujar Husein.

    Reuni Akbar 212 Merajut Umat Pasca-Pemilu 2024

    Husein menyatakan, Reuni Akbar 212 merupakan momentum untuk kembali merajut persatuan dan kesatuan pascapesta demokrasi Pemilu 2024.

    “Pilpres, pileg, pilkada, artinya sudah saatnya umat kembali merajut kesatuan, merajut persaudaraan. Jangan lagi terkotak-kotak dan kita datang dalam rangka ya minta sama Allah supaya mereka-mereka yang terpilih betul-betul amanah,” ujar Husein.

    “Kalau enggak amanah ya bukannya berkah, tapi musibah. Nah makanya kalau mereka-mereka yang enggak amanah kita minta sama Allah bagaimana caranya mereka segera diganti. Kita kepingin Indonesia ini baik, berkah, damai, sejahtera, tentram,” ucap Husein.

  • Bentuk KKPB MPR, Ahmad Muzani: Kebangsaan dan Pembangunan Harus Berjalan Seiring

    Bentuk KKPB MPR, Ahmad Muzani: Kebangsaan dan Pembangunan Harus Berjalan Seiring

    “Hari ini kita akan memulai perjalanan panjang kebangsaan dengan membentuk Kaukus Kebangsaan untuk Pembangunan Berkelanjutan.”

    “Kedua hal tersebut, yaitu kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan, memang penting sekali untuk selalu kita kaitkan sebab upaya pembangunan tidak akan mencapai hasil optimal jika tanpa digerakkan oleh semangat kebangsaan yang tinggi”.
     
    Ungkapan demikian disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat memberi sambutan  pembentukan Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesian (KKPB MPRRI).

    Acara yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta (26/11/2024), itu juga dihadiri oleh para Wakil Ketua MPR, yakni Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

    Juga hadir para anggota MPR lainnya dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bapenas, Febrian Alphyanto Ruddyard.
     
    Lebih lanjut Ahmad Muzani mengatakan sebaliknya, seandainya pun upaya pembangunan sukses, ia akan kehilangan makna jika mengorbankan kebangsaan, persatuan dan kesatuan kita. “Ini adalah harga yang terlalu mahal untuk kita bayar. Maka keduanya harus berjalan seiring,” katanya.
     
    “Pembentukan kaukus ini bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, yang akan dimulai besok pagi. Maka ini merupakan momentum yang tepat untuk menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan lokal dengan visi nasional,” ujar Sekjen Partai Gerindra itu.
     
    Pilkada disebut dapat menjadi sarana untuk menyosialisasikan pentingnya keberlanjutan pembangunan kepada masyarakat luas dan mendorong partisipasi warga dalam upaya tersebut.

  • Ketua MPR ingin sosialisasi Empat Pilar MPR RI lebih inovatif

    Ketua MPR ingin sosialisasi Empat Pilar MPR RI lebih inovatif

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Ketua MPR ingin sosialisasi Empat Pilar MPR RI lebih inovatif
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 26 November 2024 – 15:53 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menginginkan agar sosialisasi Empat Pilar MPR RI lebih inovatif agar pendekatan-pendekatan nilai kebangsaan bisa dipahami oleh para generasi muda.

    Dia mengatakan inovasi itu diperlukan karena model sosialisasi Empat Pilar yang dilakukan MPR RI masih menggunakan model pendekatan belasan tahun lalu, atau sejak masa Ketua MPR RI dipimpin oleh Hidayat Nur Wahid, dan periode setelahnya oleh Taufiq Kiemas.

    “Mungkin mulai perlu dipikirkan tentang inovasi dan pengembangan dengan materi yang tetap, tetapi perlu inovasi sehingga pendekatan-pendekatan yang dilakukan di masyarakat bisa lebih inovatif,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, nilai-nilai tentang Empat Pilar MPR RI harus ditransfer ke generasi yang sudah jauh lebih muda. Jika dulu para tokoh bangsa memikirkan alih generasi dari generasi 1945 ke generasi pasca 1945, maka kini perlu dipikirkan untuk alih generasi ke generasi Z.

    “Bagaimana generasi yang lahir tahun 80-90 bisa memahami dan memberikan kesadaran terhadap bernegara terhadap Pancasila, dan UUD 1945 sebagai kesadaran berbangsa dan bernegara, menjadi kesadaran penuh,” kata dia.

    Untuk itu, dia pun meminta inovasi dalam sosialisasi Empat Pilar itu dilakukan oleh Badan Sosialisasi MPR RI dan juga Sekretariat Jenderal MPR RI, melalui desk khusus yang menangani pengembangan inovasi. Adapun sosialisasi Empat Pilar MPR RI meliputi wawasan tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UU NRI) 1945 sebagai konstitusi negara dan TAP MPR.

    Kemudian wawasan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

    Sumber : Antara

  • Ahmad Muzani Soal Kaukus Pembangunan MPR: Kebangsaan dan Pembangunan Harus Berjalan Seiring

    Ahmad Muzani Soal Kaukus Pembangunan MPR: Kebangsaan dan Pembangunan Harus Berjalan Seiring

    Jakarta, Beritasatu.com – MPR membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB). Kaukus itu menegaskan pembagunan berkelanjutan dan kebangsaan harus berjalan seiring, tidak boleh menegasi satu sama lainnya.

    Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani pembangunan berkelanjutan akan kehilangan maknanya jika dilakukan tanpa semangat kebangsaan. “Kedua hal tersebut penting sekali selalu kita kaitkan sebab upaya pembangunan tidak akan mencapai hasil optimal jika tanpa digerakkan oleh semangat kebangsaan yang tinggi,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Acara tersebut dihadiri para wakil ketua MPR, yakni Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Juga hadir para anggota MPR lainnya dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard.

    Muzani mengatakan bukan kebetulan pembentukan kaukus MPR bertepatan dengan pencoblosan Pilkada 2024 yang akan dimulai pada Rabu (27/11/2024). Menurut dia, pilkada merupakan momentum yang tepat untuk menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan lokal dengan visi nasional.

    “Pilkada dapat menjadi sarana untuk mensosialisasikan pentingnya keberlanjutan pembangunan kepada masyarakat luas dan mendorong partisipasi warga dalam upaya tersebut. Sebab hanya dengan partisipasi aktif dari warga maka demokrasi bisa mendapatkan makna substantifnya, bukan hanya nilai-nilai proseduralnya,” urainya.

    Muzani menjelaskan, perlu menyusun strategi yang tepat dan komprehensif agar pemenang pilkada mampu menjalankan program pembangunan yang selaras dengan visi nasional. Strategi tersebut antara lain, pertama, menyosialisasikan nilai kebangsaan, yakni menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 kepada para kepala daerah.

    Kedua, mendorong kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan badan legislatif untuk memastikan kesinambungan kebijakan. Ketiga, pembentukan forum khusus di daerah untuk koordinasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.  

    Selain itu, perlu pula dibentuk divisi pemantauan pencapaian di daerah-daerah setelah pilkada. Dengan cara ini maka tahap-tahap kemajuan pelaksanaan tersebut di semua daerah dapat diukur dari waktu ke waktu.

    “Kita harus selalu ingat bahwa pilkada adalah pilar penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Pilkada berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin daerah yang memahami kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus mencerminkan kedaulatan rakyat,” jelasnya.

  • Hidayat Nur Wahid Singgung Kampanye Terakhir Pram-Rano yang Tidak Dihadiri Ketum Partai Koalisi

    Hidayat Nur Wahid Singgung Kampanye Terakhir Pram-Rano yang Tidak Dihadiri Ketum Partai Koalisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, memberikan komentar tajam terkait situasi pada kampanye akbar pasangan calon (Paslon) calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Dikatakan Hidayat, Paslon nomor urut 03, Pramono Anung dan Rano Karno tidak dihadiri oleh satu pun Ketua Umum partai pendukung.

    “Saat kampanye terakhir Pramono dan Rano juga tidak dihadiri satupun Ketum Partai pendukung 03,” ujar Hidayat dalam keterangannya di aplikasi X @hnurwahid (24/11/2024).

    Hal ini dianggapnya cukup mencolok, terlebih media juga mengabarkan absennya bendera dari partai-partai pengusung.

    “Media-media malah kabarkan, bendera PDIP dan partai pendukung 03 juga absen,” tukasnya.

    Hidayat menegaskan bahwa berbeda dengan pasangan 03, kampanye pasangan calon presiden nomor urut 01 tetap menunjukkan soliditas partai pendukungnya.

    “Kalau kampanye akbar 01, bendera dari partai-partai pendukung 01 seperti Gerindra, Golkar, PKS dll tetap berkibar,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2024), mencuri perhatian publik.

    Namun, sorotan utama bukan pada jalannya kampanye, melainkan absennya seluruh Ketua Umum partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang mengusung pasangan ini.

    Acara tersebut hanya dihadiri oleh sejumlah elite partai dari koalisi pendukung.

    Nama-nama yang tampak dalam kampanye itu termasuk Hidayat Nur Wahid dari PKS, politisi senior Golkar Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati, Sekjen Golkar Sarmuji, Ketua DPD Golkar Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, dan elite PSI Grace Natalie.