Xcloud.id

Tag: Hetifah Sjaifudian

  • Ketua Komisi X DPR Dukung Penguatan Kurikulum Pendidikan Olahraga

    Ketua Komisi X DPR Dukung Penguatan Kurikulum Pendidikan Olahraga

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendukung penguatan kurikulum pendidikan olahraga di sekolah yang akan berfokus pada pola hidup sehat anak untuk mencegah obesitas.

    Pernyataan ini disampaikan menyusul arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rapat tingkat menteri terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Jakarta pada 4 Desember 2024.

    “Kami menilai langkah ini relevan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesehatan anak Indonesia,” ujar Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian kepada wartawan, Sabtu (7/12/2024).

    Komisi X DPR, kata Hetifah, meyakini penguatan kurikulum tersebut sebagai wujud nyata dalam mendukung misi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak. Dia menilai arahan Wapres Gibran tersebut juga selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menekankan pentingnya olahraga sebagai bagian integral pendidikan.

    “Kurikulum pendidikan olahraga perlu dirancang komprehensif, mencakup strategi mengatasi obesitas dan membangun kebiasaan olahraga yang menyenangkan bagi anak. Dengan begitu, olahraga dapat menjadi bagian dari gaya hidup positif mereka,” imbuhnya.

    Terkait hal itu, Hetifah mendorong penguatan kerja sama antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan lembaga terkait lainnya untuk merancang kurikulum terintegrasi yang efektif. Selain itu, kata dia, pihaknya mendorong pemerintah untuk memastikan tersedianya fasilitas olahraga yang memadai di sekolah, serta pelatihan guru olahraga agar mampu melaksanakan program olahraga yang sesuai dengan kebutuhan anak.

    “Selain olahraga, pengenalan makanan bergizi seimbang dan pendidikan kesehatan mental juga perlu menjadi bagian dari kurikulum. Ini penting untuk mendukung tumbuh kembang optimal, daya tahan tubuh, serta konsentrasi belajar anak,” tegas dia.

    Hetifah mengatakan pelaksanaan kurikulum olahraga harus diawasi secara berkala. Hal tersebut untuk memastikan dampaknya dalam membentuk pola hidup sehat dan mengurangi risiko obesitas pada anak.

    “Melalui kebijakan ini, Komisi X DPR berharap kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia dapat terus ditingkatkan, untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan siap bersaing di masa depan,” pungkas Hetifah terkait penguatan kurikulum pendidikan olahraga.

  • Ketua Komisi X DPR Dukung Penguatan Kurikulum Pendidikan Olahraga

    Komisi X DPR Terima Laporan Bullying di Sekolah Setiap Hari

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima pengaduan mengenai perundungan di sekolah setiap hari. Hal ini disampaikan Hetifah setelah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di berbagai provinsi.

    “Kami (Komisi X) baru beberapa hari yang lalu memantau beberapa provinsi dan mencoba mengecek kondisi perundungan di sekolah. Kami semakin sering menerima pengaduan terkait hal ini,” ujar Hetifah Sjaifudian saat ditemui di acara Roots Day Cari Kawan Bukan Lawan di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2024).

    Hetifah menjelaskan salah satu faktor penyebab bullying di sekolah adalah penggunaan media digital yang tidak tepat. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan anak-anak juga menjadi masalah utama.

    “Kurangnya literasi digital dapat memicu anak-anak untuk melakukan kekerasan,” kata Hetifah.

    Lebih lanjut, Hetifah menegaskan Komisi X DPR yang dipimpinnya akan terus berupaya memperbaiki kebijakan yang ada terkait pencegahan perundungan. Ia juga menekankan keseriusan Komisi X dalam menangani kasus bullying di sekolah Indonesia.

    “Tentunya, kami akan terus memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ada dan berkomitmen untuk mengawasi agar kasus seperti yang terjadi di Subang tidak terulang lagi di manapun,” tuturnya.

  • Komisi X DPR Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Komisi X DPR Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Jakarta, Beritasatu.com – Langkah Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kesejahteraan guru mendapat apresiasi dari Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. Begitu juga dengan komitmen Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang mengurangi beban administrasi guru.

    Menurut Hetifah, hal tersebut merupakan solusi nyata atas permasalahan yang dihadapi para guru di Indonesia. “Kesejahteraan guru dan penyederhanaan administrasi adalah gebrakan yang ditunggu-tunggu. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada pendidikan sejak awal masa jabatan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

    Hetifah juga menegaskan Komisi X akan terus mengawal kebijakan tersebut, termasuk program makanan bergizi. “Kami akan memastikan kebijakan ini tepat sasaran melalui kajian dan pengawasan berbasis data. Semua upaya ini bertujuan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” tutur Hetifah.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu’ti serta ribuan guru dari seluruh Indonesia menghadiri puncak perayaan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta, pada Kamis (28/11/2024). Hetifah juga turut hadir di acara tersebut.

    Dalam sambutannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengumumkan terobosan untuk mengurangi beban administrasi guru, memungkinkan mereka fokus mengajar. “Mulai 2025, penilaian kinerja guru akan lebih sederhana, dilakukan setahun sekali tanpa unggah dokumen berlebihan,” ujarnya, disambut riuh para guru.

    Sementara itu Presiden Prabowo menegaskan komitmennya terhadap pendidikan dengan menetapkan pendidikan 2025 sebagai yang tertinggi dalam sejarah APBN. Ia juga mengumumkan beberapa skema percepatan peningkatan kesejahteraan guru.

    Selain itu, Prabowo memastikan pembangunan fasilitas sekolah akan menjadi prioritas, termasuk perbaikan toilet, ruang kelas, dan distribusi televisi canggih di sekolah dasar daerah 3T. Prabowo Subianto juga menegaskan pelaksanaan program makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil sebagai bentuk janji kampanyenya.

  • DPR dukung penuh upaya Menpora cegah judi online lewat surat edaran

    DPR dukung penuh upaya Menpora cegah judi online lewat surat edaran

    Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo. (ANTARA/HO-Kemenpora)

    DPR dukung penuh upaya Menpora cegah judi online lewat surat edaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Komisi X DPR RI menyatakan mendukung penuh upaya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dalam mencegah masyarakat, terutama anak muda terjerat judi online dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11.7.42 Tahun 2024.

    “Sebagai Ketua Komisi X DPR RI, penting bagi saya untuk menekankan bahwa Komisi X mendukung penuh inisiatif ini dan siap bekerja sama dengan Kemenpora dalam mengawasi pelaksanaannya,” kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Hetifah mengatakan Surat Edaran tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Online di Lingkungan Kemenpora itu merupakan langkah positif dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif perjudian online. Hal tersebut, ujar dia melanjutkan, sejalan pula dengan tanggung jawab Kemenpora dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif bagi pemuda di tanah air.

    Meskipun begitu, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tetap harus diiringi dengan upaya edukasi yang kuat agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami bahaya perjudian online.

    “Sosialisasi perlu dilakukan secara masif melalui media digital, program komunitas, dan kerja sama dengan berbagai stakeholder (pemangku kepentingan),” ujar Hetifah.
     

    Selain itu, kata dia menambahkan, implementasi kebijakan tersebut juga harus diawasi agar tidak hanya menjadi dokumen administratif. Berikutnya, menurut Hetifah, evaluasi berkala pun perlu dilakukan guna memastikan efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang diambil.

    “Yang tidak kalah penting adalah SE ini juga harus menjadi momentum untuk memperkuat program-program pemberdayaan pemuda yang memberikan mereka alternatif positif, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan olahraga, dan akses ke peluang ekonomi,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan pula bahwa perjudian online sebenarnya merupakan isu lintas sektor sehingga memerlukan kolaborasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Kominfo untuk pemblokiran situs serta aparat penegak hukum untuk penindakan tegas terhadap pelanggaran.

    Sebelumnya, Menpora Dito menyampaikan bahwa surat edaran itu menginstruksikan pimpinan dan pegawai Kemenpora agar aktif menyampaikan imbauan atau menyelenggarakan kegiatan edukatif yang menjelaskan bahaya judi online.

    Kemenpora juga menjadikan pencegahan judi online sebagai salah satu fokus program kepemudaan dan olahraga dengan menyelenggarakan kegiatan positif.

    “Melalui kegiatan-kegiatan positif ini, tentunya mereka tidak akan terpikir untuk mencoba judi online,” kata Dito.

    Sumber : Antara

  • Gandeng McKinsey, Sri Mulyani Mau Rombak LPDP

    Gandeng McKinsey, Sri Mulyani Mau Rombak LPDP

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah polemik isu harus pulang atau tidaknya alumni penerima beasiswa pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memanggil tim McKinsey Indonesia ke kantornya.

    Sri Mulyani mengatakan, pemanggilan tim McKinsey itu untuk mendiskusikan reformasi tata kelola LPDP. Menurutnya, LPDP semakin strategis dalam menciptakan kualitas SDM Indonesia yang lebih baik sebagai modal wajib agar Indonesia bisa keluar dari Middle Income Trap.

    “Kami berdiskusi mengenai reformasi tata kelola dari @lpdp.ri yang merupakan salah satu institusi penting penggerak pendidikan dan penelitian Indonesia,” tulis Sri Mulyani dalam akun instagramnya, dikutip Selasa (12/10/2024).

    Dia menganggap LPDP sebagai institusi pengelola dana abadi pendidikan menjadi tumpuan dari berbagai aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, tata kelolanya harus terus diperbaiki

    “Dan saya berharap dari diskusi bersama tim McKinsey hari ini, kita bisa mendapatkan insight tentang bagaimana mengembangkan institusi LPDP agar dapat terus diandalkan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin berkualitas Indonesia di masa depan,” ungkapnya.

    Dia berharap dengan upaya ini, bangsa ini bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045, dan cita-cita Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera.

    Sebagaimana diketahui, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan alasan pemerintah ingin membolehkan penerima beasiswa LPDP untuk tidak pulang ke Indonesia, sebab negara ini belum dapat menjamin pekerjaan bagi para alumni tersebut.

    Sebagai gantinya, para penerima beasiswa LPDP ke depannya tetap bisa berkontribusi untuk Indonesia dengan berkarya di luar negeri.

    “Sekarang kan dilihat aja. Kalau dia di luar negeri itu berprestasi, membawa nama Indonesia dengan baik, kan juga baik. Iya kan? Nggak ada masalah. Pasti pulang suatu hari,” ucapnya usai rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (6/11/2024), seperti dilansir detikcom.

    Sementara itu, para anggota dewan di DPR menganggap seharusnya penerima beasiswa pulang ke Indonesia. Di samping harus bisa berkarya bagi tanah air dengan menciptakan lapangan kerja sendiri, mereka juga telah menikmati uang negara untuk sekolah.

    Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai alumni LPDP ogah balik ke Tanah Air akan dapat sentimen negatif dari masyarakat.

    “Dari sisi rights dan mendorong potensi maksimal, sebenarnya bagus. Tapi sentimen masyarakat pada mereka yang sekolah dengan biaya negara tapi tidak kembali akan negatif karena ada opportunity cost besar yang bisa digunakan untuk membiayai kuliah di dalam negeri atau untuk membiayai kepentingan pendidikan lainnya,” kata Hetifah kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

    Hetifah meminta anggaran untuk beasiswa LPDP diprioritaskan bagi mereka yang pasti akan kembali ke Indonesia usai menempuh pendidikan di luar negeri. Jika memilih tinggal di luar negeri, maka pelajar itu harus menjadi diaspora yang tetap membawa nama baik Indonesia.

    “Namun kalau lihat contoh negara China dan India, mereka menjadi diaspora tidak dengan menggunakan government scholarship. Tokoh-tokoh yang dianggap diaspora sukses (Habibie, Stella Christie, Carina Joe) tidak pakai government scholarship kan,” tegasnya.

    (haa/haa)

  • Komisi X nilai naturalisasi Kevin Diks mendesak untuk perkuat timnas

    Komisi X nilai naturalisasi Kevin Diks mendesak untuk perkuat timnas

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan bahwa naturalisasi Kevin Diks merupakan hal yang mendesak karena pemain tersebut berpotensi meningkatkan performa dan daya saing Timnas Indonesia dalam mengejar prestasi di kancah sepak bola Asia dan dunia.

    “Dengan waktu persiapan yang terbatas, naturalisasi dini akan memungkinkan mereka beradaptasi dengan iklim dan ritme latihan tim nasional,” kata Hetifah di Jakarta, Selasa.

    Selain Kevin Diks, program naturalisasi juga dilakukan terhadap dua pesepak bola perempuan, yaitu Estella Loupattij dan Noa Leatomu.

    Dengan mendatangkan mereka sesegera mungkin, Hetifah mengatakan Indonesia dapat memperkuat tim di berbagai kompetisi besar pada tahun 2024 dan 2025, salah satunya memastikan persiapan maksimal menuju AFC Asian Cup 2026 dan kejuaraan bergengsi lainnya.

    Baca juga: Rapat Paripurna DPR RI setujui naturalisasi Kevin Diks

    Dia mengatakan bahwa ajang internasional sudah dekat, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan pertandingan penting melawan Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024.

    “Jika tanggal 15 November pertandingan maka tanggal 7 November harus sudah masuk ke FIFA suratnya. Menurut info PSSI, pada tanggal 7 November (Kevin Diks) akan disumpah di Denmark,” kata Hetifah.

    Kemudian pada kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, Indonesia juga akan menghadapi Australia dan Bahrain pada bulan Maret 2025.

    “Mereka perlu memulai latihan di Indonesia sesegera mungkin untuk penyesuaian taktik dan chemistry tim,” tambahnya.

    Baca juga: Komisi XIII setuju naturalisasi Kevin Diks dan pesepak bola perempuan

    Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi kepada pesepak bola keturunan Indonesia Kevin Diks.

    Kevin Diks merupakan pesepak bola asal Belanda berdarah Indonesia dari keturunan kakeknya yang lahir di Morotai dan neneknya lahir di Ambon.

    Pemain dengan posisi bek tengah berusia 28 tahun itu kini memperkuat FC Copenhagen, Denmark.

    Baca juga: Arya Sinulingga sebut Diks diharapkan dapat bergabung pada Maret
    Baca juga: Erick Thohir isyaratkan PSSI segera proses naturalisasi Kevin Diks

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kasus BEM Fisip Unair, DPR RI Minta Kebebasan Berorganisasi Tak Dibatasi

    Kasus BEM Fisip Unair, DPR RI Minta Kebebasan Berorganisasi Tak Dibatasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyayangkan pembekuan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Airlangga (Unair) oleh Dekanat Fakultas.

    Perlu diketahui, pembekuan tersebut adalah buntut dari karangan bunga satire untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dipasang BEM Fisip Unair.

    “Kalau memang ingin ditegur, jangan membekukan organisasinya, tetapi berilah masukan agar suatu hal yang menjadi concern mahasiswa bisa tersampaikan dengan cara yang sesuai,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024).

    Politikus Golkar ini berkata demikian lantaran dirinya khawatir akan masa depan kebebasan berorganisasi di kalangan mahasiswa. Dia berharap, kebebasan berorganisasi tidak akan dibatasi.

    “Karena saya kira di satu sisi, kita juga ingin adik-adik mahasiswa itu memang memiliki atau mengasah daya kritisi mereka. Kemudian kita juga memiliki Undang-Undang untuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berasosiasi,” imbuhnya. 

    Kendati demikian, dia menegaskan di sisi lain tentunya juga diperlukan cara tertentu untuk menyampaikan pendapat yang sesuai dengan budaya Indonesia.

    “Tapi di sisi lain, kita juga tentunya mengharapkan ada satu cara mengkomunikasikan sesuatu yang lebih mungkin dianggap lebih proper atau lebih sesuai dengan iklim budaya kita. Khususnya kepada seorang pemimpin,” tandasnya.

    Sebelumnya, Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur secara resmi mencabut surat pembekuan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP yang sebelumnya menjadi sorotan publik. 

    “Pembekuan ini sebelumnya dilakukan karena penggunaan diksi oleh BEM FISIP yang dianggap tidak sesuai dengan kultur akademik,”kata Dekan FISIP Unair Prof. Bagong Suyanto dilansir dari Antara, Senin (28/10/2024).  

    Dia menegaskan pentingnya menjaga marwah akademik dan mendorong mahasiswa untuk menghindari bahasa yang kasar dalam kegiatan politik.

  • Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN Nasional 29 Oktober 2024

    Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN Nasional 29 Oktober 2024

    Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
    Tim Redaksi
     
    KOMPAS.com
    – Ketua Komisi X
    DPR
    RI Hetifah Sjaifudian menanggapi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memecah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menjadi tiga kementerian.
    Ketiga kementerian itu, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Kementerian Kebudayaan. 
    Menanggapi hal itu, Hetifah menekankan pentingnya mempertimbangkan efisiensi anggaran terkait pemisahan pada setiap kementerian tersebut. 
    “Kami berharap perubahan ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan membuat alokasi anggaran lebih efektif,” ujarnya melansir dpr.go.id, Selasa (29/10/2024).
    Politisi Fraksi Golkar itu mengatakan, anggaran kementerian harus efisien agar bisa fokus untuk program prioritas masyarakat. 
    “Kami ingin anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program langsung, seperti Makan Siang Bergizi Gratis dan pembangunan sekolah unggulan,” katanya.
    Pertimbangan itu juga ia usulkan guna menegaskan agar anggaran kementerian tahun 2025 tidak tergerus untuk pengelolaan tambahan operasional akibat pemisahan kementerian.  
    Lebih lanjut, dia menyatakan akan menunggu pembahasan terkait isu
    Ujian Nasional
    (UN) yang rencananya akan diberlakukan kembali Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti bersama Komisi X DPR RI. 
    Walaupun begitu, Hetifah menyampaikan, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil evaluasi, bukan sekadar mengikuti tren saja. 
    “Kebijakan yang baik dipertahankan, yang kurang disempurnakan. Jangan sampai masyarakat merasa kebijakan berubah setiap ada pergantian menteri,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua DPR sebut pimpinan 11 komisi di DPR sudah ditetapkan

    Ketua DPR sebut pimpinan 11 komisi di DPR sudah ditetapkan

    “Nama-nama pimpinan itu ditetapkan di komisi dan usulannya itu tadi sudah diusulkan oleh setiap fraksi ke kesekjenan,”Jakarta (ANTARA) –

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan 11 komisi di DPR RI yang terdiri dari ketua dan wakil ketua sudah ditetapkan setelah komposisi pimpinan komisi disetujui dalam rapat paripurna.

     Namun pimpinan komisi yang ditetapkan baru dari Komisi I DPR RI hingga Komisi XI DPR RI, sedangkan pimpinan Komisi XII DPR RI dan Komisi XIII DPR RI bakal ditetapkan pada Rabu (22/10).

     “Nama-nama pimpinan itu ditetapkan di komisi dan usulannya itu tadi sudah diusulkan oleh setiap fraksi ke kesekjenan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

     Menurut dia, pemilihan atau penetapan pimpinan komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat yang kemudian disetujui dalam rapat konsultasi dan rapat pimpinan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

     Walaupun sudah pimpinan dan para anggotanya sudah ditetapkan, menurut dia, komisi-komisi di DPR RI bakal mulai bekerja pada pekan depan. Karena, kata dia, masih ada beberapa mekanisme di internal DPR RI yang perlu dilakukan.

     “Kita akan bekerja sebaik-baiknya bersama dengan eksekutif untuk bangsa dan negara,” katanya.

     Berikut nama-nama pimpinan komisi di DPR RI yang sudah ditetapkan:

     Komisi I

     Ketua: Utut Adianto

     Wakil Ketua: Dave Laksono, Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, Anton Sukartono

     Komisi II

     Ketua: Rifqinizamy Karsayuda

     Wakil Ketua: Aria Bima, Zulfikar Arse, Bahtra, Dede Yusuf

     Komisi III
     

    Ketua: Habiburokhman

     

    Wakil Ketua: Dede Indra Permana, Sari Yuliati, Rano Alfath, Ahmad Sahroni

     

    Komisi IV

     

    Ketua: Siti Hediati Soeharto

     

    Wakil Ketua: Alex Indra Lukman, Abdul Kharis, Ahmad Yohan

     

    Komisi V

     

    Ketua: Lasarus

     

    Wakil Ketua: Andi Iwan Darmawan, Syaiful Huda, Roberth Rouw

     

    Komisi VI

     

    Ketua: Anggia Erma Rini

     

    Wakil Ketua: Adisatrya Suryosulisto, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo

     

    Komisi VII

     

    Ketua: Saleh Partaonan Daulay

     

    Wakil Ketua: Evita Nursanti, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Chusnunia Chalim

     

    Komisi VIII

     

    Ketua: Marwan Dasopang

     

    Wakil Ketua: Abidin Fikri, Abdul Wachid, Anshori Siregar

     

    Komisi IX

     

    Ketua: Felly Estelita Runtuwene

     

    Wakil Ketua: Charles Honoris, Putih Sari, Nihayatul Wafiroh

     

    Komisi X

     

    Ketua: Hetifah Sjaifudian

     

    Wakil Ketua: Esti Wijayanti, Himmatul Aliyah, Lalu Hadrian Irfani, Mahfudz Abdurrahman

     

    Komisi XI

     

    Ketua: Muhammad Misbakhun

     

    Wakil Ketua: Dolfie, Mohamad Hekal, Hanif Dakhiri

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024