Xcloud.id

Tag: Hetifah Sjaifudian

  • Komisi X nilai keberhasilan SPMB bergantung pada persiapan yang matang

    Komisi X nilai keberhasilan SPMB bergantung pada persiapan yang matang

    Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. ANTARA/HO-Humas DPR RI.

    Komisi X nilai keberhasilan SPMB bergantung pada persiapan yang matang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 02 Februari 2025 – 10:29 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai keberhasilan penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mendatang dalam mengatasi beragam persoalan terkait dengan penerimaan murid baru, bergantung pada persiapan yang matang.

    “Perubahan sistem -Penerimaan Peserta Didik Baru- PPDB menjadi SPMB jalur domisili bisa menjadi langkah yang tepat jika diimplementasikan dengan persiapan yang matang dan komitmen untuk terus memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruh,” kata Hetifah ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan langkah perubahan sistem PPDB menjadi SPMB jalur domisili bisa dianggap tepat jika dilakukan berdasarkan evaluasi mendalam terhadap masalah-masalah dalam sistem zonasi sebelumnya. Kedua, menurut Hetifah, penerapan SPMB perlu pula diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan di semua sekolah, terutama di daerah yang selama ini tertinggal. Ketiga, diperlukan sosialisasi yang luas dan transparan kepada masyarakat.

    “Keempat, ada mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan sistem baru ini berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.

    Selanjutnya, Hetifah mengungkapkan terdapat sejumlah potensi tantangan serta risiko dalam penerapan SPMB mendatang. Di antaranya adalah yang berkenaan dengan kesiapan infrastruktur serta fasilitas sekolah. Lalu, ada pula tantangan terkait potensi kemunculan resistensi dari masyarakat, seperti orang tua dan siswa yang terbiasa dengan sistem sebelumnya dimungkinkan akan merasa kebingungan dengan perubahan tersebut.

    “Bahkan juga adanya risiko ketidakadilan baru, misalnya, jika tidak dirancang dengan hati-hati, sistem SPMB jalur domisili bisa menimbulkan ketidakadilan baru, seperti siswa yang tinggal di daerah dengan sedikit sekolah berkualitas akan kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang baik,” ujar Hetifah.

    Pada dasarnya, menurut Hetifah, dari beragam tantangan yang berpotensi menanti di masa penerapannya, terdapat aspek positifnya perubahan sistem PPDB menjadi SPMB, yaitu sistem itu diharapkan dapat mengatasi masalah dalam sistem zonasi, memperbaiki proses seleksi, dan dapat mendorong pemerataan pendidikan.

    Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti telah menyampaikan bahwa pihaknya melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian guna mematangkan implementasi SPMB.

    “Kami memang menyampaikan kepada Bapak Mendagri bahwa sehubungan dengan sistem yang sekarang kami siapkan peraturannya, ada beberapa yang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah,” kata dia.

    Pihaknya tengah menyiapkan peraturan Mendikdasmen tentang SPMB. Koordinasi kali ini, kata dia, merupakan lanjutan dari uji publik yang telah dilakukan oleh Kemendikdasmen pada Kamis (30/1) kemarin terkait berbagai aturan yang akan diimplementasikan. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebutkan dalam pertemuan itu sejumlah hal teknis dibahas, khususnya pada hal yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah untuk sekolah-sekolah swasta.

    “Ternyata itu sudah ada di dalam Peraturan Mendagri Tahun 2023. Sehingga nanti berdasarkan itu, akan menjadi rujukan kami dalam konsiderans Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,” lanjutnya.

    Oleh sebab itu Mendikdasmen mengucapkan terima kasih atas kerja sama dari Kemendagri terkait hal ini. Ia berharap implementasi SPMB dapat berjalan lancar di seluruh Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Komisi X Ingatkan Kampus Jangan Sibuk Berbisnis Tambang Nasional 27 Januari 2025

    Komisi X Ingatkan Kampus Jangan Sibuk Berbisnis Tambang Nasional 27 Januari 2025

    Komisi X Ingatkan Kampus Jangan Sibuk Berbisnis Tambang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua
    Komisi X DPR
    Hetifah Sjaifudian mengingatkan, perguruan tinggi hendaknya fokus pada pendidikan dan riset, bukan aktivitas bisnis.
    Hal ini disampaikan Hetifah merespons wacana memberikan izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba).
    “Jika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat, dikhawatirkan kampus justru lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada akademik,” ujar Hetifah kepada 
    Kompas.com
    , Senin (27/1/2025).
    Apalagi, jelas Hetifah, tidak semua perguruan tinggi memiliki kapasitas dan pengalaman dalam industri pertambangan.
    Di sisi lain, kesalahan dalam pengelolaan bisa berdampak pada eksploitasi berlebihan, kerusakan lingkungan, maupun dampak sosial di sekitar lokasi tambang.
    Hetifah menyebutkan, badan usaha milik perguruan tinggi harus mempertimbangkan potensi dan manfaat sebelum diberikan izin tambang.
    “Jika dikelola dengan baik, keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor tambang dapat meningkatkan riset, inovasi teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pertambangan dan lingkungan,” kata politikus Partai Golkar itu.
    Kendati demikian, Hetifah menilaitambang yang dikelola perguruan tinggi dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi kampus, mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah, dan meningkatkan kualitas pendidikan.
    Keterlibatan akademisi dalam pengelolaan tambang juga diharapkan bisa lebih memperhatikan aspek keberlanjutan, sosial, dan lingkungan.
    Hetifah pun menyebut ada sejumlah catatan mengenai wacana ini, pertama, soal evaluasi kelayakan bagi perguruan tinggi yang akan mengelola tambang.
    “Perguruan tinggi yang tertarik mengelola tambang harus benar-benar memiliki kapasitas teknis, akademik, dan manajerial yang memadai,” ujar dia.
    Kedua, fokus pada riset dan pendidikan, dalam arti pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi sebaiknya lebih difokuskan untuk mendukung riset dan pengembangan teknologi pertambangan berkelanjutan.
    Ketiga, pentingnya pengawasan ketat terhadap izin pengelolaan tambang untuk kampus.
    “Pemerintah dan masyarakat perlu memastikan ada mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan,”  kata Hetifah.
    Lebih lanjut, Hetifah juga menyebutkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas turut dibahas dalam pengelolaan tambang untuk kampus.
    Artinnya, perguruan tinggi harus transparan dalam pengelolaan tambang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam pengambilan keputusan.
    Hetifah pun meminta agar pendekatan yang diambil dalam pembahasan
    RUU Minerba
    harus mempertimbangkan keseimbangan antara potensi manfaat dan risiko, dengan tetap mengedepankan kepentingan akademik, keberlanjutan, dan kepentingan masyarakat luas.
    Untuk diketahui, DPR telah menetapkan revisi UU Minerba sebagai RUU usul inisiatif DPR.
    Salah satu ketentuan dalam revisi UU itu adalah memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi.
    Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan mengatakan, usul revisi itu muncul agar publik tidak hanya menerima dampak buruk dari tambang, tetapi punya peluang untuk mengelola tambang.
    “Bahwa kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, tidak lagi di dalam areal pertambangan itu masyarakat hanya terkena debu dan bara, atau akibat-akibat dari eksploitasi minerba, tapi hari-hari ini merupakan peluang bagi masyarakat di RI,” kata Bob, Senin (20/1/2025).
    Setelah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR, revisi UU Minerba bakal dibahas bersama pemerintah sebelum disahkan menjadi undang-undang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setelah Rapat Tertutup 3 Jam dengan DPR, Mendikti Satryo Soemantri Brodjonegoro Bungkam

    Setelah Rapat Tertutup 3 Jam dengan DPR, Mendikti Satryo Soemantri Brodjonegoro Bungkam

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro bungkam saat keluar dari rapat bersama dengan Komisi X DPR, Kamis (23/1/2025). Rapat tersebut dilakukan secara tertutup dari pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB.

    Saat ditanya oleh media mengenai pembahasan rapat tersebut, Satryo Soemantri Brodjonegoro memilih bungkam dan terus berjalan menuju ke mobil.

    Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyebutkan ada beberapa poin pembahasan pada rapat yang dilakukan. Khususnya membahas terkait tunjangan kinerja (tukin), program unggulan, dan terkait isu terkini terkait Mendiktisaintek.

    “Pembahasan tadi, pemerintahan Pak Prabowo Sudianto sudah menganggarkan tukin pada 2025 terbayarkan Rp 2,5 triliun. Sebanyak 33.957 dosen kita yang akan dibayarkan tukinnya, itu yang pertama. Yang kedua, soal sekolah unggulan,” ujar Lalu kepada awak media, Kamis (23/1/2025)

    Lalu juga menjelaskan bahwa permasalahan Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan para ASN sudah diselesaikan dengan baik dan sudah ada titik temu.

    “Semua sudah selesai, Pak Menteri tadi sudah menyampaikan, sudah tidak ada persoalan, sudah ada titik temu,” tegasnya.

    Diketahui, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro hadir di ruang rapat Komisi X DPR sekitar pukul 13.40 WIB bersama jajarannya. Tampak dalam rapat tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.

    Tertulis dari papan agenda di depan ruang Komisi X DPR, pelaksanaan agenda digelar tertutup. “Tertutup karena ada beberapa kesepakatan kebijakan yang belum bisa di-share ke publik dulu. Banyak hal yang akan dibahas,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian terkait rapat dengan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

  • Guru ASN Boleh Mengajar di Sekolah Swasta, Komisi I DPR: Kesejahteraan Harus Terjamin Nasional 18 Januari 2025

    Guru ASN Boleh Mengajar di Sekolah Swasta, Komisi I DPR: Kesejahteraan Harus Terjamin Nasional 18 Januari 2025

    Guru ASN Boleh Mengajar di Sekolah Swasta, Komisi I DPR: Kesejahteraan Harus Terjamin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi I DPR RI
    Hetifah Sjaifudian
    mendukung kebijakan pemerintah yang mengizinkan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengajar di sekolah swasta.
    Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu
    redistribusi guru
    Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memastikan pemerataan tenaga pendidik di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang mengalami kekurangan guru.
    “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Hetifah saat dihubungi pada Sabtu (18/1/2025).
    “Bukan hanya sekadar pemindahan guru, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan guru dan kesiapan sekolah dalam menerima mereka,” ungkap dia lagi.
    Hetifah berharap, dengan adanya aturan ini, guru ASN atau PPPK yang sebelumnya mengajar di sekolah swasta dapat kembali ke sekolah asal mereka tanpa mengganggu kebutuhan guru di sekolah tersebut.
    Komisi X DPR RI, kata Hetifah, juga berkomitmen untuk mengawasi implementasi kebijakan ini agar redistribusi guru tidak menimbulkan masalah baru.
    Ia mencontohkan jangan sampai ada kekurangan guru di daerah tertentu atau berkurangnya jumlah guru swasta yang berpindah ke sekolah negeri setelah diangkat menjadi ASN.
    “(Jangan sampai) kekurangan guru di daerah tertentu ataupun misalnya, berkurangnya guru swasta yang berpindah ke sekolah negeri (karena diangkat menjadi ASN) padahal yayasannya dulu sudah menyekolahkannya,” imbuh politikus Partai Golkar itu.
    Lebih lanjut, Hetifah berharap kebijakan ini dapat melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi profesi guru, serta masyarakat, agar redistribusi guru berjalan dengan baik dan adil.
    “Kami tentu juga akan terus berdialog dengan Kemendikdasmen dan para pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai harapan dan membawa manfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia,” ujarnya.
    Kebijakan pemerintah yang mengizinkan guru berstatus
    PNS dan PPPK
    untuk mengajar di sekolah swasta diatur dalam Peraturan Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang
    Redistribusi Guru
    Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan, aturan baru ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat.
    “Sudah terbit itu (aturannya). Iya, istilahnya guru ASN, ya. ASN itu ada dua, guru ASN itu PNS dan PPPK. Bisa, bisa (mengajar di sekolah swasta),” kata Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
    Mu’ti menilai aturan ini juga bertujuan untuk memenuhi kekurangan guru di sekolah swasta serta mengatasi masalah distribusi guru yang tidak merata.
    “Sehingga terbitnya Permendikdasmen tentang penugasan guru ASN di sekolah-sekolah itu, mudah-mudahan bisa menjawab masalah kekurangan guru dan masalah distribusi guru,” ucapnya.
     

     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bertemu Tokoh-tokoh Kritis, Dasco Ungkap Prabowo Tidak Antikritik

    Bertemu Tokoh-tokoh Kritis, Dasco Ungkap Prabowo Tidak Antikritik

    loading…

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghadiri pertemuan dengan tokoh-tokoh kritis di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (7/1/2025) siang. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghadiri pertemuan dengan tokoh-tokoh kritis di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (7/1/2025) siang. Dalam pertemuan itu, Dasco mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak antikritik.

    Sejumlah tokoh seperti Din Syamsuddin, Jumhur Hidayat , Syahganda Nainggolan, Hatta Taliwang, Said Didu, Edy Mulyadi, dan Bachtiar Nasir menghadiri acara yang digelar Sabang Merauke Circle (SMC) bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan bertajuk “Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan”.

    Dasco yang menjadi keynote speaker dalam acara itu mengungkapkan, pertemuannya dengan tokoh-tokoh kritis progresif itu merupakan pertemuan hebat di awal 2025. “Kita harus bangun harapan rakyat dalam pemerintahan Prabowo,” ujar Dasco.

    Dasco mengatakan, Prabowo harus diberi kesempatan melakukan hal-hal kecil untuk kesejahteraan rakyat, seperti makan siang gratis, mengumpulkan lahan-lahan sawit ilegal, efisiensi pemerintahan, serta evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Terhadap tokoh-tokoh kritis, Dasco menegaskan bahwa Prabowo tidak antikritik. Dia mengatakan, pemerintah butuh masukan dari masyarakat. “Saya sudah bantu beberapa orang bisa ketemu beliau, sehingga aspirasi bisa tetap tersalurkan,” ungkap Dasco.

    Ia menegaskan, pemerintah perlu dukungan rakyat, termasuk para aktivis dan cendekiawan, agar tidak terulang seperti kasus pembelokan masalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% seolah-olah naik 12%.

    Sementara itu, Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan mengatakan, Sufmi Dasco Ahmad membuat jarak rakyat termasuk para aktivis dan tokoh kritis dengan Presiden Prabowo menjadi seperti setipis selembar kertas.

    “Kita mulai percaya Presiden Prabowo itu ideologis, dan tugas kita adalah membantu supaya ide-ide kerakyatan Presiden Prabowo bisa segera dilaksanakan,” kata Syahganda, doktor politik UI itu.

    Masalah ideologis Prabowo, kata dia, sudah selesai. Karena itu, ia mengajak para aktivis, para cendekiawan, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu membantu Presiden Prabowo mempercepat program-program kerakyatan.

    Acara diskusi tersebut menampilkan sejumlah pembicara, yaitu Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerja Umum, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso, dan Bupati Lahat Terpilih Bursah Zarnubi.

    (rca)

  • Komisi X Khawatir Pemecatan Shin Tae Yong Timbulkan Polemik Jangka Panjang

    Komisi X Khawatir Pemecatan Shin Tae Yong Timbulkan Polemik Jangka Panjang

    Komisi X Khawatir Pemecatan Shin Tae Yong Timbulkan Polemik Jangka Panjang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian khawatir pemecatan
    Shin Tae Yong
    (STY) dari posisi pelatih Tim Nasional Indonesia dapat menimbulkan polemik berkepanjangan.
    Pasalnya, STY Telah 5 tahun melatih timnas dan diterima oleh masyarakat luas sehingga Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (
    PSSI
    ) harus menjelaskan alasan pemecatan STY dengan baik.
    “Shin Tae Yong telah menjadi figur yang cukup diterima oleh masyarakat sepak bola Indonesia, sehingga pemecatannya harus dijelaskan dengan baik agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” jelas Hetifah kepada
    Kompas.com
    , dikutip Selasa (7/1/2025).
    Politikus Partai Golkar ini juga khawatir pemecatan STY bakal menurunkan dukungan publik terhadap Timnas Indonesia.
    Oleh karena itu, Hetifah menekankan, PSSI perlu menjelaskan keputusan
    pemecatan Shin Tae Yong
    secara transparan agar tidak berdampak pada program timnas ke depannya.
    “Keputusan ini harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang transparan, objektif, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap program jangka panjang sepak bola Indonesia,” ujar dia.
    Hetifah pun menantang PSSI untuk membuka hasil evaluasi kerja STY selama lima tahun menukangi Timnas.
    “PSSI perlu mempublikasikan hasil evaluasi kinerja Shin Tae Yong secara terbuka kepada masyarakat,” tutur Hetifah.
    Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeklaim, keputusan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia dilakukan atas berbagai pertimbangan dan evaluasi.
    Evaluasi itu menyoroti strategi permainan dan komunikasi antara pelatih dan pemain.
    “Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain,” kata Erick. 
    “Komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program lebih baik secara menyeluruh ke timnas,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Shin Tae-yong Curi Hati Masyarakat, PSSI Dituntut Buka Hasil Evaluasi Kinerja

    Shin Tae-yong Curi Hati Masyarakat, PSSI Dituntut Buka Hasil Evaluasi Kinerja

    Shin Tae-yong Curi Hati Masyarakat, PSSI Dituntut Buka Hasil Evaluasi Kinerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, Shin Tae-yong (STY) yang baru dipecat sebagai pelatih Tim Nasional (Timnas) Sepakbola Indonesia sebenarnya telah diterima oleh rakyat, khususnya para penggemar bola.
    Hetifah menyebut PSSI perlu menjelaskan alasan pemecatan STY kepada masyarakat.
    “Shin Tae-yong telah menjadi figur yang cukup diterima oleh masyarakat sepak bola Indonesia, sehingga pemecatannya harus dijelaskan dengan baik,” ujar Hetifah kepada Kompas.com, Senin (6/1/2024).
    Hetifah menjelaskan, alasan pemecatan perlu disampaikan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
    Selain itu, pemberian penjelasan juga dapat menurunkan tensi publik.
    Dia pun mendesak PSSI membuka hasil evaluasi kinerja Shin Tae-yong selama ini.
    “PSSI perlu mempublikasikan hasil evaluasi kinerja Shin Tae-yong secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini penting mengingat kiprah pelatih ini telah mendapatkan apresiasi atas peningkatan performa beberapa timnas kelompok umur, meskipun hasil di level tertentu mungkin belum optimal,” jelasnya.
    Hetifah berharap ada transparansi dan objektifitas dalam hasil evaluasi kinerja Shin Tae-yong.
    Keputusan untuk memecat Shin Tae-yong juga harus mempertimbangkan dampak panjang bagi sepakbola Indonesia. 
    PSSI mengumumkan pemberhentian pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dari jabatannya pada Senin (6/1/2025).
    Pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae-Yong, resmi dipecat oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) setelah isu pemecatannya ramai menjadi sorotan media.
    Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (6/1/2025).
    Menurut Erick, keputusan ini diambil demi kebaikan Skuad Garuda. Erick Thohir menegaskan bahwa hubungan antara PSSI dan Shin Tae-Yong tetap berjalan baik selama ini.
    “Kalau dilihat, PSSI satu setengah hingga dua tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten,” ujar Erick.
    Namun, Erick mengungkapkan bahwa evaluasi mendalam menunjukkan adanya kebutuhan akan perubahan dalam kepemimpinan. Dinamika internal di Timnas menjadi perhatian utama.
    “Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain,” jelas Erick.
     
    Dia juga menambahkan pentingnya komunikasi yang lebih baik serta implementasi program yang menyeluruh bagi kemajuan Timnas Indonesia.
    Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi Shin Tae-Yong selama melatih Timnas Indonesia sejak 2019.
    “Semua kita lakukan sangat transparan tanpa agenda tertutup. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-Yong selama ini,” kata Erick.
    Dia menegaskan bahwa keputusan ini bukan keputusan sepihak atau mendadak, tetapi telah melalui proses yang transparan dan evaluasi yang panjang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua Komisi X DPR Minta PSSI Publikasi Hasil Evaluasi STY ke Masyarakat

    Ketua Komisi X DPR Minta PSSI Publikasi Hasil Evaluasi STY ke Masyarakat

    Jakarta –

    Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menanggapi pemberhentian kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Hetifah mengingatkan langkah yang diambil PSSI harus berdasarkan pertimbangan yang objektif.

    “Komisi X DPR RI, sebagai mitra pemerintah di bidang olahraga, tentu menghormati PSSI sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sepak bola nasional, termasuk keputusan strategis seperti pengakhiran kontrak pelatih timnas. Namun, keputusan ini harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang transparan, objektif, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap program jangka panjang sepak bola Indonesia,” kata Hetifah kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

    Legislator Golkar tersebut menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung kemajuan olahraga nasional dan tetap menghormati independensi federasi olahraga. Di samping itu, dia meminta PSSI perlu mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

    “Sebagai representasi masyarakat, kami Komisi X menilai bahwa keputusan besar seperti ini, perlu mempertimbangkan aspirasi publik,” ujarnya.

    Hetifah mengungkit kiprah Shin Tae-yong selama melatih Timnas Indonesia. Menurut dia, langkah pemberhentian terhadap Shin Tae-yong perlu dijelaskan PSSI ke publik dengan memublikasikan hasil evaluasinya.

    “Shin Tae Yong telah menjadi figur yang cukup diterima oleh masyarakat sepak bola Indonesia, sehingga pemecatannya harus dijelaskan dengan baik agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan menurunkan atensi dukungan publik terhadap Tim Nasional,” ujar Hetifah.

    “PSSI perlu mempublikasikan hasil evaluasi kinerja Shin Tae Yong secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini penting mengingat kiprah pelatih ini telah mendapatkan apresiasi atas peningkatan performa beberapa timnas kelompok umur, meskipun hasil di level tertentu mungkin belum optimal. Transparansi evaluasi dapat menjaga kepercayaan publik terhadap PSSI,” ujar Hetifah.

    (dwr/ygs)

  • Bahlil janji prioritaskan perempuan di pemerintahan maupun legislatif

    Bahlil janji prioritaskan perempuan di pemerintahan maupun legislatif

    “Saya berjanji kepada Ibu-Ibu semua, karena saya ini paling takut wanita soalnya. Kalau laki-laki saya tidak pernah takut. Kalau wanita takut memang betul,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berjanji ke depannya akan memprioritaskan perempuan kader Partai Golkar untuk mengisi jabatan di pemerintahan maupun lembaga legislatif jika ada kesempatan.

    Sejauh ini, menurut dia, Golkar sudah memposisikan tiga kader perempuan di lembaga eksekutif, di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Christina Ariyani.

    “Saya berjanji kepada Ibu-Ibu semua, karena saya ini paling takut wanita soalnya. Kalau laki-laki saya tidak pernah takut. Kalau wanita takut memang betul,” kata Bahlil saat berpidato dalam Silaturahmi Perempuan Golkar dan Peringatan Hari Ibu di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengatakan aktivitas program Partai Golkar akan mengedepankan dan mengakomodir program para kader perempuan yang tergabung dalam organisasi perempuan dalam Partai Golkar.

    Dia mengatakan para perempuan hebat dari Partai Golkar memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa dan negara. Selain itu, mereka juga menurutnya mendukung para laki-laki dalam membangun tanah air.

    “Semoga perempuan-perempuan hebat di Indonesia selalu mengambil peran dalam mengambil langkah pasangan hidup untuk mewujudkan pengabdian terbaiknya kepada bangsa dan negara,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

    Dia pun meminta kepada Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Golkar Hetifah Sjaifudian agar memfasilitasi dan mewadahi para istri kader Partai Golkar untuk masuk ke dalam kepengurusan organisasi.

    “Kalau boleh wadahnya ikuti wadah resmi di struktur Partai Golkar, ada HWK, KPPG, Al-Hidayah, pokoknya Ibu Hetifah koordinir masukan ke dalam situ, ini perintah ketua umum,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sorotan pada Anggaran Pembangunan Fasilitas Pendidikan

    Sorotan pada Anggaran Pembangunan Fasilitas Pendidikan

    JAKARTA – Empat atap bangunan kelas SDN Gentong, Gading Rejo, Pasuruan, Jawa Timur runtuh. Seorang siswa dan satu guru meninggal. Sebelas lainnya terluka dan dirawat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengirim tim investigasi merespons petaka tersebut.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan pihaknya akan segera mendalami penyebab runtuh. “Saya sudah mengirim tim dari inspektorat jenderal untuk pergi ke sana dan menginvestigasi,” kata Nadiem kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

    “Ini merupakan suatu tragedi yang sangat menyedihkan dan saya sudah berbicara dengan wakil wali kota di situ,” tambahnya yang ditemui usai rapat dengan Komisi X.

    Menurut Nadiem, investigasi adalah langkah awal untuk mencegah peristiwa semacam terjadi. Ia juga berkomitmen untuk mendukung pemerintah setempat untuk menyelesaikan persoalan sarana dan prasarana pendidikan di daerah.

    Sorotan pada eksekusi anggaran

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyoroti tingginya anggaran yang digelontorkan negara untuk membangun fasilitas. Runtuhnya kelas di SDN Gentong tentu jadi pertanyaan. 

    “Harus kita selidiki, di mana akar missed-nya? Apakah pihak sekolah yang tidak melaporkan kondisi bangunan sekolah yang sudah tidak layak, atau dari dinas pendidikan kota yang belum menindaklanjuti laporan,” kata Hetifah.

    Hetifah menjelaskan, sekolah dasar merupakan tanggung jawab pemerintah kota. Namun, banyak juga program bantuan dari pemerintah pusat, dalam bentuk dana alokasi khusus, misalnya.

    “Semua stakeholder pendidikan harus proaktif dalam mengajukan dan melaksanakan perbaikan sekolah-sekolah yang kurang layak. Baik dari pihak pemerintah kota, pihak sekolah, maupun orangtua murid,” tuturnya.

    Yanti Sriyulianti, pakar pendidikan yang juga penggagas Sekolah Aman menduga petaka ini terjadi karena bangunan yang telah lapuk. Kejadian ini juga harus jadi penggerak otoritas mengecek seluruh kondisi bangunan sekolah di seluruh Nusantara.

    “Menurut standar sarana prasarana Permendikbud, kekuatan bangunan adalah 20 tahun … Pada 2016, kami dari DPR sudah membuat Panja Sarana Prasarana Pendidikan Dasar. Pada saat itu, kami mengevaluasi rencana perbaikan Sarpras yang masih jauh dari kebutuhan dan meminta pemerintah mempercepat proses pembangunan sekolah rusak dengan dana dari sumber-sumber lain seperti DBH dan PAD,” kata Yanti, dihubungi VOI, Rabu (6/11/2019).

    Di tahun 2018, kata Hetifah, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk rehabilitasi ruang kelas, dan Rp765 miliar untuk renovasi. Jumlah tersebut ditargetkan menjangkau 22.446 ruang kelas dan 1.179 sekolah.

    “Semua stakeholder pendidikan harus proaktif dalam mengajukan dan melaksanakan perbaikan sekolah-sekolah yang kurang layak. Baik dari pihak pemerintah kota, pihak sekolah, maupun orangtua muri,” katanya.

    Hetifah menegaskan, kuatnya struktur bangunan menjadi hal yang penting bagi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Menurut standar sarana prasarana Permendikbud, kekuatan bangunan adalah 20 tahun.

    “Gedung ini masih berusia dua tahun. Seharusnya, jika dibangun dengan baik, gedung ini masih memenuhi standar kelayakan. Perlu dilakukan investigasi lebih lanjut mengenai penyebab ambruknya bangunan sekolah tersebut. Perlu diselidiki, apakah memang ada terjadi gagal konstruksi sejak awal. Pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab ” jelasnya.