Tag: Hetifah Sjaifudian

  • Komisi X Khawatir Pemecatan Shin Tae Yong Timbulkan Polemik Jangka Panjang

    Komisi X Khawatir Pemecatan Shin Tae Yong Timbulkan Polemik Jangka Panjang

    Komisi X Khawatir Pemecatan Shin Tae Yong Timbulkan Polemik Jangka Panjang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian khawatir pemecatan
    Shin Tae Yong
    (STY) dari posisi pelatih Tim Nasional Indonesia dapat menimbulkan polemik berkepanjangan.
    Pasalnya, STY Telah 5 tahun melatih timnas dan diterima oleh masyarakat luas sehingga Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (
    PSSI
    ) harus menjelaskan alasan pemecatan STY dengan baik.
    “Shin Tae Yong telah menjadi figur yang cukup diterima oleh masyarakat sepak bola Indonesia, sehingga pemecatannya harus dijelaskan dengan baik agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” jelas Hetifah kepada
    Kompas.com
    , dikutip Selasa (7/1/2025).
    Politikus Partai Golkar ini juga khawatir pemecatan STY bakal menurunkan dukungan publik terhadap Timnas Indonesia.
    Oleh karena itu, Hetifah menekankan, PSSI perlu menjelaskan keputusan
    pemecatan Shin Tae Yong
    secara transparan agar tidak berdampak pada program timnas ke depannya.
    “Keputusan ini harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang transparan, objektif, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap program jangka panjang sepak bola Indonesia,” ujar dia.
    Hetifah pun menantang PSSI untuk membuka hasil evaluasi kerja STY selama lima tahun menukangi Timnas.
    “PSSI perlu mempublikasikan hasil evaluasi kinerja Shin Tae Yong secara terbuka kepada masyarakat,” tutur Hetifah.
    Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeklaim, keputusan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia dilakukan atas berbagai pertimbangan dan evaluasi.
    Evaluasi itu menyoroti strategi permainan dan komunikasi antara pelatih dan pemain.
    “Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain,” kata Erick. 
    “Komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program lebih baik secara menyeluruh ke timnas,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Shin Tae-yong Curi Hati Masyarakat, PSSI Dituntut Buka Hasil Evaluasi Kinerja

    Shin Tae-yong Curi Hati Masyarakat, PSSI Dituntut Buka Hasil Evaluasi Kinerja

    Shin Tae-yong Curi Hati Masyarakat, PSSI Dituntut Buka Hasil Evaluasi Kinerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, Shin Tae-yong (STY) yang baru dipecat sebagai pelatih Tim Nasional (Timnas) Sepakbola Indonesia sebenarnya telah diterima oleh rakyat, khususnya para penggemar bola.
    Hetifah menyebut PSSI perlu menjelaskan alasan pemecatan STY kepada masyarakat.
    “Shin Tae-yong telah menjadi figur yang cukup diterima oleh masyarakat sepak bola Indonesia, sehingga pemecatannya harus dijelaskan dengan baik,” ujar Hetifah kepada Kompas.com, Senin (6/1/2024).
    Hetifah menjelaskan, alasan pemecatan perlu disampaikan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
    Selain itu, pemberian penjelasan juga dapat menurunkan tensi publik.
    Dia pun mendesak PSSI membuka hasil evaluasi kinerja Shin Tae-yong selama ini.
    “PSSI perlu mempublikasikan hasil evaluasi kinerja Shin Tae-yong secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini penting mengingat kiprah pelatih ini telah mendapatkan apresiasi atas peningkatan performa beberapa timnas kelompok umur, meskipun hasil di level tertentu mungkin belum optimal,” jelasnya.
    Hetifah berharap ada transparansi dan objektifitas dalam hasil evaluasi kinerja Shin Tae-yong.
    Keputusan untuk memecat Shin Tae-yong juga harus mempertimbangkan dampak panjang bagi sepakbola Indonesia. 
    PSSI mengumumkan pemberhentian pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dari jabatannya pada Senin (6/1/2025).
    Pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae-Yong, resmi dipecat oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) setelah isu pemecatannya ramai menjadi sorotan media.
    Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (6/1/2025).
    Menurut Erick, keputusan ini diambil demi kebaikan Skuad Garuda. Erick Thohir menegaskan bahwa hubungan antara PSSI dan Shin Tae-Yong tetap berjalan baik selama ini.
    “Kalau dilihat, PSSI satu setengah hingga dua tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten,” ujar Erick.
    Namun, Erick mengungkapkan bahwa evaluasi mendalam menunjukkan adanya kebutuhan akan perubahan dalam kepemimpinan. Dinamika internal di Timnas menjadi perhatian utama.
    “Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain,” jelas Erick.
     
    Dia juga menambahkan pentingnya komunikasi yang lebih baik serta implementasi program yang menyeluruh bagi kemajuan Timnas Indonesia.
    Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi Shin Tae-Yong selama melatih Timnas Indonesia sejak 2019.
    “Semua kita lakukan sangat transparan tanpa agenda tertutup. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-Yong selama ini,” kata Erick.
    Dia menegaskan bahwa keputusan ini bukan keputusan sepihak atau mendadak, tetapi telah melalui proses yang transparan dan evaluasi yang panjang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua Komisi X DPR Minta PSSI Publikasi Hasil Evaluasi STY ke Masyarakat

    Ketua Komisi X DPR Minta PSSI Publikasi Hasil Evaluasi STY ke Masyarakat

    Jakarta

    Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menanggapi pemberhentian kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Hetifah mengingatkan langkah yang diambil PSSI harus berdasarkan pertimbangan yang objektif.

    “Komisi X DPR RI, sebagai mitra pemerintah di bidang olahraga, tentu menghormati PSSI sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sepak bola nasional, termasuk keputusan strategis seperti pengakhiran kontrak pelatih timnas. Namun, keputusan ini harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang transparan, objektif, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap program jangka panjang sepak bola Indonesia,” kata Hetifah kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

    Legislator Golkar tersebut menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung kemajuan olahraga nasional dan tetap menghormati independensi federasi olahraga. Di samping itu, dia meminta PSSI perlu mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

    “Sebagai representasi masyarakat, kami Komisi X menilai bahwa keputusan besar seperti ini, perlu mempertimbangkan aspirasi publik,” ujarnya.

    Hetifah mengungkit kiprah Shin Tae-yong selama melatih Timnas Indonesia. Menurut dia, langkah pemberhentian terhadap Shin Tae-yong perlu dijelaskan PSSI ke publik dengan memublikasikan hasil evaluasinya.

    “Shin Tae Yong telah menjadi figur yang cukup diterima oleh masyarakat sepak bola Indonesia, sehingga pemecatannya harus dijelaskan dengan baik agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan menurunkan atensi dukungan publik terhadap Tim Nasional,” ujar Hetifah.

    “PSSI perlu mempublikasikan hasil evaluasi kinerja Shin Tae Yong secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini penting mengingat kiprah pelatih ini telah mendapatkan apresiasi atas peningkatan performa beberapa timnas kelompok umur, meskipun hasil di level tertentu mungkin belum optimal. Transparansi evaluasi dapat menjaga kepercayaan publik terhadap PSSI,” ujar Hetifah.

    (dwr/ygs)

  • Bahlil janji prioritaskan perempuan di pemerintahan maupun legislatif

    Bahlil janji prioritaskan perempuan di pemerintahan maupun legislatif

    “Saya berjanji kepada Ibu-Ibu semua, karena saya ini paling takut wanita soalnya. Kalau laki-laki saya tidak pernah takut. Kalau wanita takut memang betul,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berjanji ke depannya akan memprioritaskan perempuan kader Partai Golkar untuk mengisi jabatan di pemerintahan maupun lembaga legislatif jika ada kesempatan.

    Sejauh ini, menurut dia, Golkar sudah memposisikan tiga kader perempuan di lembaga eksekutif, di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti, dan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Christina Ariyani.

    “Saya berjanji kepada Ibu-Ibu semua, karena saya ini paling takut wanita soalnya. Kalau laki-laki saya tidak pernah takut. Kalau wanita takut memang betul,” kata Bahlil saat berpidato dalam Silaturahmi Perempuan Golkar dan Peringatan Hari Ibu di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengatakan aktivitas program Partai Golkar akan mengedepankan dan mengakomodir program para kader perempuan yang tergabung dalam organisasi perempuan dalam Partai Golkar.

    Dia mengatakan para perempuan hebat dari Partai Golkar memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa dan negara. Selain itu, mereka juga menurutnya mendukung para laki-laki dalam membangun tanah air.

    “Semoga perempuan-perempuan hebat di Indonesia selalu mengambil peran dalam mengambil langkah pasangan hidup untuk mewujudkan pengabdian terbaiknya kepada bangsa dan negara,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

    Dia pun meminta kepada Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Golkar Hetifah Sjaifudian agar memfasilitasi dan mewadahi para istri kader Partai Golkar untuk masuk ke dalam kepengurusan organisasi.

    “Kalau boleh wadahnya ikuti wadah resmi di struktur Partai Golkar, ada HWK, KPPG, Al-Hidayah, pokoknya Ibu Hetifah koordinir masukan ke dalam situ, ini perintah ketua umum,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sorotan pada Anggaran Pembangunan Fasilitas Pendidikan

    Sorotan pada Anggaran Pembangunan Fasilitas Pendidikan

    JAKARTA – Empat atap bangunan kelas SDN Gentong, Gading Rejo, Pasuruan, Jawa Timur runtuh. Seorang siswa dan satu guru meninggal. Sebelas lainnya terluka dan dirawat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengirim tim investigasi merespons petaka tersebut.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan pihaknya akan segera mendalami penyebab runtuh. “Saya sudah mengirim tim dari inspektorat jenderal untuk pergi ke sana dan menginvestigasi,” kata Nadiem kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

    “Ini merupakan suatu tragedi yang sangat menyedihkan dan saya sudah berbicara dengan wakil wali kota di situ,” tambahnya yang ditemui usai rapat dengan Komisi X.

    Menurut Nadiem, investigasi adalah langkah awal untuk mencegah peristiwa semacam terjadi. Ia juga berkomitmen untuk mendukung pemerintah setempat untuk menyelesaikan persoalan sarana dan prasarana pendidikan di daerah.

    Sorotan pada eksekusi anggaran

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyoroti tingginya anggaran yang digelontorkan negara untuk membangun fasilitas. Runtuhnya kelas di SDN Gentong tentu jadi pertanyaan. 

    “Harus kita selidiki, di mana akar missed-nya? Apakah pihak sekolah yang tidak melaporkan kondisi bangunan sekolah yang sudah tidak layak, atau dari dinas pendidikan kota yang belum menindaklanjuti laporan,” kata Hetifah.

    Hetifah menjelaskan, sekolah dasar merupakan tanggung jawab pemerintah kota. Namun, banyak juga program bantuan dari pemerintah pusat, dalam bentuk dana alokasi khusus, misalnya.

    “Semua stakeholder pendidikan harus proaktif dalam mengajukan dan melaksanakan perbaikan sekolah-sekolah yang kurang layak. Baik dari pihak pemerintah kota, pihak sekolah, maupun orangtua murid,” tuturnya.

    Yanti Sriyulianti, pakar pendidikan yang juga penggagas Sekolah Aman menduga petaka ini terjadi karena bangunan yang telah lapuk. Kejadian ini juga harus jadi penggerak otoritas mengecek seluruh kondisi bangunan sekolah di seluruh Nusantara.

    “Menurut standar sarana prasarana Permendikbud, kekuatan bangunan adalah 20 tahun … Pada 2016, kami dari DPR sudah membuat Panja Sarana Prasarana Pendidikan Dasar. Pada saat itu, kami mengevaluasi rencana perbaikan Sarpras yang masih jauh dari kebutuhan dan meminta pemerintah mempercepat proses pembangunan sekolah rusak dengan dana dari sumber-sumber lain seperti DBH dan PAD,” kata Yanti, dihubungi VOI, Rabu (6/11/2019).

    Di tahun 2018, kata Hetifah, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk rehabilitasi ruang kelas, dan Rp765 miliar untuk renovasi. Jumlah tersebut ditargetkan menjangkau 22.446 ruang kelas dan 1.179 sekolah.

    “Semua stakeholder pendidikan harus proaktif dalam mengajukan dan melaksanakan perbaikan sekolah-sekolah yang kurang layak. Baik dari pihak pemerintah kota, pihak sekolah, maupun orangtua muri,” katanya.

    Hetifah menegaskan, kuatnya struktur bangunan menjadi hal yang penting bagi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Menurut standar sarana prasarana Permendikbud, kekuatan bangunan adalah 20 tahun.

    “Gedung ini masih berusia dua tahun. Seharusnya, jika dibangun dengan baik, gedung ini masih memenuhi standar kelayakan. Perlu dilakukan investigasi lebih lanjut mengenai penyebab ambruknya bangunan sekolah tersebut. Perlu diselidiki, apakah memang ada terjadi gagal konstruksi sejak awal. Pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab ” jelasnya.

  • Ketua Komisi X DPR Dukung Penguatan Kurikulum Pendidikan Olahraga

    Ketua Komisi X DPR Dukung Penguatan Kurikulum Pendidikan Olahraga

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendukung penguatan kurikulum pendidikan olahraga di sekolah yang akan berfokus pada pola hidup sehat anak untuk mencegah obesitas.

    Pernyataan ini disampaikan menyusul arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rapat tingkat menteri terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Jakarta pada 4 Desember 2024.

    “Kami menilai langkah ini relevan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesehatan anak Indonesia,” ujar Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian kepada wartawan, Sabtu (7/12/2024).

    Komisi X DPR, kata Hetifah, meyakini penguatan kurikulum tersebut sebagai wujud nyata dalam mendukung misi peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak. Dia menilai arahan Wapres Gibran tersebut juga selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menekankan pentingnya olahraga sebagai bagian integral pendidikan.

    “Kurikulum pendidikan olahraga perlu dirancang komprehensif, mencakup strategi mengatasi obesitas dan membangun kebiasaan olahraga yang menyenangkan bagi anak. Dengan begitu, olahraga dapat menjadi bagian dari gaya hidup positif mereka,” imbuhnya.

    Terkait hal itu, Hetifah mendorong penguatan kerja sama antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan lembaga terkait lainnya untuk merancang kurikulum terintegrasi yang efektif. Selain itu, kata dia, pihaknya mendorong pemerintah untuk memastikan tersedianya fasilitas olahraga yang memadai di sekolah, serta pelatihan guru olahraga agar mampu melaksanakan program olahraga yang sesuai dengan kebutuhan anak.

    “Selain olahraga, pengenalan makanan bergizi seimbang dan pendidikan kesehatan mental juga perlu menjadi bagian dari kurikulum. Ini penting untuk mendukung tumbuh kembang optimal, daya tahan tubuh, serta konsentrasi belajar anak,” tegas dia.

    Hetifah mengatakan pelaksanaan kurikulum olahraga harus diawasi secara berkala. Hal tersebut untuk memastikan dampaknya dalam membentuk pola hidup sehat dan mengurangi risiko obesitas pada anak.

    “Melalui kebijakan ini, Komisi X DPR berharap kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia dapat terus ditingkatkan, untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan siap bersaing di masa depan,” pungkas Hetifah terkait penguatan kurikulum pendidikan olahraga.

  • Ketua Komisi X DPR Dukung Penguatan Kurikulum Pendidikan Olahraga

    Komisi X DPR Terima Laporan Bullying di Sekolah Setiap Hari

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima pengaduan mengenai perundungan di sekolah setiap hari. Hal ini disampaikan Hetifah setelah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di berbagai provinsi.

    “Kami (Komisi X) baru beberapa hari yang lalu memantau beberapa provinsi dan mencoba mengecek kondisi perundungan di sekolah. Kami semakin sering menerima pengaduan terkait hal ini,” ujar Hetifah Sjaifudian saat ditemui di acara Roots Day Cari Kawan Bukan Lawan di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2024).

    Hetifah menjelaskan salah satu faktor penyebab bullying di sekolah adalah penggunaan media digital yang tidak tepat. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan anak-anak juga menjadi masalah utama.

    “Kurangnya literasi digital dapat memicu anak-anak untuk melakukan kekerasan,” kata Hetifah.

    Lebih lanjut, Hetifah menegaskan Komisi X DPR yang dipimpinnya akan terus berupaya memperbaiki kebijakan yang ada terkait pencegahan perundungan. Ia juga menekankan keseriusan Komisi X dalam menangani kasus bullying di sekolah Indonesia.

    “Tentunya, kami akan terus memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ada dan berkomitmen untuk mengawasi agar kasus seperti yang terjadi di Subang tidak terulang lagi di manapun,” tuturnya.

  • Komisi X DPR Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Komisi X DPR Apresiasi Langkah Presiden Prabowo Tingkatkan Kesejahteraan Guru

    Jakarta, Beritasatu.com – Langkah Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kesejahteraan guru mendapat apresiasi dari Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian. Begitu juga dengan komitmen Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang mengurangi beban administrasi guru.

    Menurut Hetifah, hal tersebut merupakan solusi nyata atas permasalahan yang dihadapi para guru di Indonesia. “Kesejahteraan guru dan penyederhanaan administrasi adalah gebrakan yang ditunggu-tunggu. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada pendidikan sejak awal masa jabatan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

    Hetifah juga menegaskan Komisi X akan terus mengawal kebijakan tersebut, termasuk program makanan bergizi. “Kami akan memastikan kebijakan ini tepat sasaran melalui kajian dan pengawasan berbasis data. Semua upaya ini bertujuan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” tutur Hetifah.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu’ti serta ribuan guru dari seluruh Indonesia menghadiri puncak perayaan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta, pada Kamis (28/11/2024). Hetifah juga turut hadir di acara tersebut.

    Dalam sambutannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengumumkan terobosan untuk mengurangi beban administrasi guru, memungkinkan mereka fokus mengajar. “Mulai 2025, penilaian kinerja guru akan lebih sederhana, dilakukan setahun sekali tanpa unggah dokumen berlebihan,” ujarnya, disambut riuh para guru.

    Sementara itu Presiden Prabowo menegaskan komitmennya terhadap pendidikan dengan menetapkan pendidikan 2025 sebagai yang tertinggi dalam sejarah APBN. Ia juga mengumumkan beberapa skema percepatan peningkatan kesejahteraan guru.

    Selain itu, Prabowo memastikan pembangunan fasilitas sekolah akan menjadi prioritas, termasuk perbaikan toilet, ruang kelas, dan distribusi televisi canggih di sekolah dasar daerah 3T. Prabowo Subianto juga menegaskan pelaksanaan program makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil sebagai bentuk janji kampanyenya.

  • DPR dukung penuh upaya Menpora cegah judi online lewat surat edaran

    DPR dukung penuh upaya Menpora cegah judi online lewat surat edaran

    Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo. (ANTARA/HO-Kemenpora)

    DPR dukung penuh upaya Menpora cegah judi online lewat surat edaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Komisi X DPR RI menyatakan mendukung penuh upaya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dalam mencegah masyarakat, terutama anak muda terjerat judi online dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11.7.42 Tahun 2024.

    “Sebagai Ketua Komisi X DPR RI, penting bagi saya untuk menekankan bahwa Komisi X mendukung penuh inisiatif ini dan siap bekerja sama dengan Kemenpora dalam mengawasi pelaksanaannya,” kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Hetifah mengatakan Surat Edaran tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Online di Lingkungan Kemenpora itu merupakan langkah positif dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif perjudian online. Hal tersebut, ujar dia melanjutkan, sejalan pula dengan tanggung jawab Kemenpora dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif bagi pemuda di tanah air.

    Meskipun begitu, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tetap harus diiringi dengan upaya edukasi yang kuat agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami bahaya perjudian online.

    “Sosialisasi perlu dilakukan secara masif melalui media digital, program komunitas, dan kerja sama dengan berbagai stakeholder (pemangku kepentingan),” ujar Hetifah.
     

    Selain itu, kata dia menambahkan, implementasi kebijakan tersebut juga harus diawasi agar tidak hanya menjadi dokumen administratif. Berikutnya, menurut Hetifah, evaluasi berkala pun perlu dilakukan guna memastikan efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang diambil.

    “Yang tidak kalah penting adalah SE ini juga harus menjadi momentum untuk memperkuat program-program pemberdayaan pemuda yang memberikan mereka alternatif positif, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan olahraga, dan akses ke peluang ekonomi,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan pula bahwa perjudian online sebenarnya merupakan isu lintas sektor sehingga memerlukan kolaborasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Kominfo untuk pemblokiran situs serta aparat penegak hukum untuk penindakan tegas terhadap pelanggaran.

    Sebelumnya, Menpora Dito menyampaikan bahwa surat edaran itu menginstruksikan pimpinan dan pegawai Kemenpora agar aktif menyampaikan imbauan atau menyelenggarakan kegiatan edukatif yang menjelaskan bahaya judi online.

    Kemenpora juga menjadikan pencegahan judi online sebagai salah satu fokus program kepemudaan dan olahraga dengan menyelenggarakan kegiatan positif.

    “Melalui kegiatan-kegiatan positif ini, tentunya mereka tidak akan terpikir untuk mencoba judi online,” kata Dito.

    Sumber : Antara

  • Gandeng McKinsey, Sri Mulyani Mau Rombak LPDP

    Gandeng McKinsey, Sri Mulyani Mau Rombak LPDP

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah polemik isu harus pulang atau tidaknya alumni penerima beasiswa pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memanggil tim McKinsey Indonesia ke kantornya.

    Sri Mulyani mengatakan, pemanggilan tim McKinsey itu untuk mendiskusikan reformasi tata kelola LPDP. Menurutnya, LPDP semakin strategis dalam menciptakan kualitas SDM Indonesia yang lebih baik sebagai modal wajib agar Indonesia bisa keluar dari Middle Income Trap.

    “Kami berdiskusi mengenai reformasi tata kelola dari @lpdp.ri yang merupakan salah satu institusi penting penggerak pendidikan dan penelitian Indonesia,” tulis Sri Mulyani dalam akun instagramnya, dikutip Selasa (12/10/2024).

    Dia menganggap LPDP sebagai institusi pengelola dana abadi pendidikan menjadi tumpuan dari berbagai aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, tata kelolanya harus terus diperbaiki

    “Dan saya berharap dari diskusi bersama tim McKinsey hari ini, kita bisa mendapatkan insight tentang bagaimana mengembangkan institusi LPDP agar dapat terus diandalkan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin berkualitas Indonesia di masa depan,” ungkapnya.

    Dia berharap dengan upaya ini, bangsa ini bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045, dan cita-cita Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera.

    Sebagaimana diketahui, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan alasan pemerintah ingin membolehkan penerima beasiswa LPDP untuk tidak pulang ke Indonesia, sebab negara ini belum dapat menjamin pekerjaan bagi para alumni tersebut.

    Sebagai gantinya, para penerima beasiswa LPDP ke depannya tetap bisa berkontribusi untuk Indonesia dengan berkarya di luar negeri.

    “Sekarang kan dilihat aja. Kalau dia di luar negeri itu berprestasi, membawa nama Indonesia dengan baik, kan juga baik. Iya kan? Nggak ada masalah. Pasti pulang suatu hari,” ucapnya usai rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (6/11/2024), seperti dilansir detikcom.

    Sementara itu, para anggota dewan di DPR menganggap seharusnya penerima beasiswa pulang ke Indonesia. Di samping harus bisa berkarya bagi tanah air dengan menciptakan lapangan kerja sendiri, mereka juga telah menikmati uang negara untuk sekolah.

    Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai alumni LPDP ogah balik ke Tanah Air akan dapat sentimen negatif dari masyarakat.

    “Dari sisi rights dan mendorong potensi maksimal, sebenarnya bagus. Tapi sentimen masyarakat pada mereka yang sekolah dengan biaya negara tapi tidak kembali akan negatif karena ada opportunity cost besar yang bisa digunakan untuk membiayai kuliah di dalam negeri atau untuk membiayai kepentingan pendidikan lainnya,” kata Hetifah kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

    Hetifah meminta anggaran untuk beasiswa LPDP diprioritaskan bagi mereka yang pasti akan kembali ke Indonesia usai menempuh pendidikan di luar negeri. Jika memilih tinggal di luar negeri, maka pelajar itu harus menjadi diaspora yang tetap membawa nama baik Indonesia.

    “Namun kalau lihat contoh negara China dan India, mereka menjadi diaspora tidak dengan menggunakan government scholarship. Tokoh-tokoh yang dianggap diaspora sukses (Habibie, Stella Christie, Carina Joe) tidak pakai government scholarship kan,” tegasnya.

    (haa/haa)