Xcloud.id

Tag: Hetifah Sjaifudian

  • Gaji Dosen di Bawah UMR, P2G: Ajak Serukan Kesejahteraan Bersama

    Gaji Dosen di Bawah UMR, P2G: Ajak Serukan Kesejahteraan Bersama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri bersuara persoalan gaji dosen.

    Ini berkaitan dengan munculnya kabar sampai saat ini masih ada gaji dosen yang dibawah UMR.

    Karena itu, lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Iman Zanatul Haeri bersuara lantang

    Ia memberikan dukungan penuhnya untuk mendukung kesejahteraan para dosen.

    Tidak hanya untuk dosen, melainkan tenaga pendidik lainnya termasuk para guru.

    “Mari sama-sama dukung kesejahteraan dosen. Guru dan Dosen,” tulisnya dikutip Kamis (1/1/2025).

    Sebelumnya, Serikat Pekerja Kampus dan sejumlah dosen menggugat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Para dosen meminta agar gaji pokok dosen setara dengan upah minimum regional (UMR).

    Merespons gugatan ini, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, isu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk dosen saat ini menjadi isu strategis dalam proses revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

    Revisi UU Sisdiknas ini termasuk kodifikasi UU Guru dan Dosen.

    “Dalam draf RUU Sisdiknas yang masih pada tahap penyusunan, ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas keprofesionalannya,” kata Hetifah dalam keterangannya.

    “Dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum serta jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • KPPG Dorong Perempuan Golkar Lebih Siap Bersaing di Dunia Politik

    KPPG Dorong Perempuan Golkar Lebih Siap Bersaing di Dunia Politik

    JAKARTA – Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perempuan Partai Golkar pada Senin 15 Desember. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 1 DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, dan diikuti jajaran pengurus harian serta kader perempuan Golkar dari berbagai daerah.

    Ketua Umum PP KPPG Hetifah Sjaifudian menegaskan militansi dan loyalitas kader perempuan Partai Golkar tidak perlu diragukan. Ia menyebut keterlibatan kader KPPG selama ini selalu terlihat aktif dalam berbagai agenda dan kerja-kerja partai, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Namun demikian, Hetifah menilai semangat dan loyalitas saja belum cukup untuk menghadapi dinamika politik yang semakin kompetitif. Karena itu, peningkatan kapasitas melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan politik dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

    “Kader KPPG sudah memiliki semangat, keberanian, dan loyalitas. Namun itu saja tidak cukup, mereka juga harus dibekali dengan pengetahuan politik agar mampu bertahan dan bersaing secara sehat,” kata Hetifah dalam sambutannya.

    Hetifah yang juga menjabat Ketua Komisi X DPR RI menuturkan bahwa dunia politik masih menyimpan banyak tantangan bagi perempuan. Meski demikian, ia optimistis perempuan mampu bertahan dan berkompetisi sepanjang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keberanian yang memadai.

    “Penguatan kapasitas menjadi kunci agar perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga punya pengaruh dalam pengambilan keputusan politik,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Hetifah menyampaikan KPPG akan terus diperkuat hingga ke tingkat kecamatan, bahkan desa dan kelurahan. Upaya tersebut bertujuan memperluas basis kader perempuan sekaligus memastikan proses kaderisasi berjalan dari tingkat akar rumput.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai perempuan memiliki posisi strategis dalam partai politik. Ia mengingatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai wajib memenuhi ketentuan minimal 30 persen, termasuk di lingkungan Partai Golkar.

    Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut, keterlibatan perempuan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kuota semata. Perempuan, kata dia, harus terlibat aktif dalam diskusi, rapat, dan proses pengambilan keputusan sehari-hari agar merasa nyaman dan percaya diri di dunia politik.

    “Dalam daftar calon legislatif juga berlaku ketentuan 30 persen perempuan. Artinya peluang bagi perempuan sebenarnya sudah terbuka,” kata Sarmuji.

    Meski Partai Golkar telah memenuhi ketentuan tersebut, Sarmuji mengakui masih terdapat tantangan dalam pengaderan perempuan, salah satunya terkait kepercayaan diri dalam proses pencalonan legislatif.

    “Sebetulnya pemahaman politik perempuan sudah sangat baik. Tantangannya lebih pada kemampuan negosiasi dan kerja sama politik yang biasanya terasah melalui pengalaman,” ujarnya.

    Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan Partai Golkar ini digelar selama tiga hari, pada 15–17 Desember 2025, di Jakarta dan Bogor. Sebanyak 196 peserta yang merupakan pengurus PP KPPG dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan tersebut.

    Sejumlah narasumber dari unsur pimpinan Partai Golkar serta kementerian terkait dihadirkan untuk menyampaikan materi penguatan organisasi, kepemimpinan, pengelolaan keuangan, literasi digital, kependudukan, serta peran sosial dan kemanusiaan. Seluruh peserta juga telah mengikuti need assessment sebagai dasar pemetaan kebutuhan penguatan kapasitas.

    Ketua Penyelenggara Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan Partai Golkar, Ratu Dian Hatifa, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

    “Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan Partai Golkar serta para narasumber yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” kata Ratu Dian Hatifa.

  • Pengajian Al-Hidayah gelar doa bersama untuk korban banjir Sumatera

    Pengajian Al-Hidayah gelar doa bersama untuk korban banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Organisasi sayap perempuan muslim Partai Golkar, Pengajian Al-Hidayah, di Jakarta pada Sabtu menggelar acara doa dan munajat bersama untuk korban bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Selain doa bersama, Pengajian Al-Hidayah juga melaksanakan penggalangan donasi. Sejak awal DPP dilantik sampai dengan saat acara doa dan munajat bersama digelar, total donasi yang terkumpul sebesar Rp157.550.000.

    Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah Hetifah Sjaifudian dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu, menegaskan pentingnya persatuan umat dalam menghadapi musibah.

    “Kita sebagai organisasi perempuan harus memiliki komitmen sosial dan kepedulian yang tinggi. Oleh sebab itu, kegiatan ini bukanlah sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab moral dan tanggung jawab keagamaan kita merupakan satu amanat,” ucapnya.

    Dirinya berharap doa yang dilantunkan dapat meringankan para korban bencana.

    “Semoga Allah SWT memberikan ketabahan kepada para korban dan mempercepat pemulihan di daerah-daerah yang terdampak bencana,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat DPP Pengajian Al-Hidayah Sri Suparni Bahlil berpesan agar semua pihak terus menjaga semangat gotong-royong dan kebersamaan dalam upaya membantu korban bencana.

    Ia pun mengapresiasi Pengajian Al-Hidayah yang telah menginisiasi acara doa dan munajat bersama.

    “Kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan serta bisa melalui ujian dan musibah ini dengan ikhlas dan segera berlalu,” ucapnya.

    “Semoga acara ini membawa kebaikan bagi kita semua. Ini adalah gambaran Al-Hidayah yang sesungguhnya bergerak tanpa menunggu dan hadir tanpa diminta,” imbuhnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi X DPR minta evaluasi kompetensi petugas distribusi MBG

    Komisi X DPR minta evaluasi kompetensi petugas distribusi MBG

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah mengevaluasi kompetensi petugas distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) usai adanya insiden kendaraan pengangkut makanan MBG di SDN Kalibaru 01 Jakarta Utara.

    Dia mengatakan bahwa program sebesar dan sepenting MBG itu tidak boleh berjalan tanpa memastikan keamanan maksimal bagi peserta didik. Menurut dia, keselamatan anak-anak dan guru di lingkungan sekolah adalah prioritas yang tidak dapat dinegosiasikan.

    “Insiden ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” kata Hetifah di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Dia mengharapkan siswa maupun guru yang menjadi korban, dapat segera ditangani dan segera sehat kembali.

    Dia pun meminta penyelidikan oleh penegak hukum dilakukan secara transparan dan tuntas untuk memperjelas dugaan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam proses distribusi.

    Di sisi lain, dia mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah turun tangan membiayai kebutuhan terkait penanganan dan biaya rumah sakit. Namun pihak terkait yang bertanggung jawab perlu segera memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah manapun.

    Dia memastikan Komisi X DPR akan mengawal dan memantau seluruh proses ini dan mendorong perbaikan kebijakan yang diperlukan.

    “Setiap program pemerintah yang menyentuh langsung anak-anak Indonesia harus berjalan dengan standar keamanan tertinggi,” katanya.

    Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mendukung penuh investigasi polisi untuk mengusut insiden mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta Utara yang menabrak siswa dan guru di SD Negeri Kalibaru 01, Cilincing, pada Kamis sekitar pukul 06.38 WIB.

    Kepala BGN Dadan Hindayana dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian tersebut dan memastikan pihaknya menanggung seluruh biaya pengobatan korban yang terluka.

    “Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian tragis yang menimpa para siswa dan guru di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara. Insiden ini menjadi evaluasi penting bagi kami, untuk itu kami mendukung investigasi polisi secara penuh. BGN akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban,” kata Dadan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi X DPR Dukung Prabowo Bangun 300 Ribu Jembatan, Singgung Keamanan Siswa

    Komisi X DPR Dukung Prabowo Bangun 300 Ribu Jembatan, Singgung Keamanan Siswa

    Jakarta –

    Politis Partai Golkar yang juga Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait keinginan untuk membangun 300 ribu jembatan di pelosok sebagai akses, khususnya bagi anak-anak sekolah. Hetifah menilai langkah tersebut merupakan upaya untuk memberi rasa aman bagi anak-anak untuk berangkat ke sekolah.

    “Kami merasa bahwa kebijakan yang diberikan oleh Bapak Presiden, pertama meningkatkan akses secara geografis. Karena banyak memang anak-anak sekolah, termasuk waktu kita ke Papua,” ujar Hetifah kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2025).

    “Itu harus berjalan jauh ataupun tadi, melewati sungai-sungai yang arusnya dan mengandung jeram atau riam-riam yang deras ya, itu memang sangat tidak aman. Jadi keamanan dan kenyamanan akan menjadi prioritas kita di dalam mendorong anak-anak untuk belajar,” lanjutnya.

    Hetifah menyebut, Presiden Prabowo juga menjanjikan 60 ribu revitalisasi sekolah di tahun 2026. Dia mengatakan, memang sampai saat ini masih ada sekolah yang tidak memiliki toilet ataupun sanitasi yang baik, termasuk air bersih yang mengalir.

    Menurutnya, upaya-upaya Presiden ini merupakan bentuk pemberian rasa aman dan nyaman bagi anak-anak sekolah.

    “Jadi aman secara fisik, tapi juga aman dalam arti bebas kekerasan maupun juga mudah dijangkau dan sebagainya,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan. Satgas tersebut ditugaskan membangun 300 ribu jembatan di seluruh pelosok Indonesia.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta, Jumat (28/11). Di sela-sela sambutannya, sempat ditayangkan cuplikan video anak di pelosok yang harus melewati sungai saat menuju sekolah.

    Jika ada jembatan, itu pun tak layak dilintasi.
    Prabowo prihatin dengan kondisi tersebut. Pihaknya pun menargetkan pembangunan 300 ribu jembatan di seluruh pelosok.

    “Saya sudah bentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan. Kita butuh membangun 300 ribu jembatan di seluruh pelosok-pelosok yang terpencil. Ada yang kecil, ada yang penyeberangan. Ini sedang kita rancang, Anak-anakku. Saya sedang bekerja, mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri,” kata Prabowo.

    Prabowo meminta Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengerahkan mahasiswa teknik sipil untuk terjun ke desa-desa. Ia pun meminta seluruh anggota TNI di daerah ikut membangun jembatan.

    “Saya juga minta polisi juga turun. Saya minta itu kompi-kompi Brimob, terjunkan, bantu rakyat di desa-desa untuk atasi ini. Masalah jembatan ini menjadi prioritas karena saya tidak rela anak-anak seperti itu tiap hari mempertaruhkan nyawanya untuk ke sekolah,” ujarnya.

    Prabowo lantas meminta para elite membuka mata, melihat kondisi di pelosok. Ia mengajak para elite tidak hanya mengusulkan teori, tapi bekerja nyata ikut membangun.

    “Jadi, hei elite-elite di Jakarta, hei kelompok orang pinter, lihat rakyatmu, kita atasi itu tidak dengan wacana, tidak dengan teori, tidak dengan gagasan, tidak dengan hardik-menghardik, tidak dengan maki-memaki, tidak ngenyek,” ujarnya.

    “Kita harus atasi jembatan itu dengan kerja nyata, pikiran nyata. Dan tiap jembatan bagaimanapun butuh sumber daya, butuh uang, ini sedang tambah lagi pusing Purbaya. Nggak apa-apa, Purbaya. Pusingmu mulia untuk rakyat. Aku lihat kau belum botak, jadi masih kuat, kau,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/maa)

  • Komisi X desak pemerintah hapus status guru honorer demi kesejahteraan

    Komisi X desak pemerintah hapus status guru honorer demi kesejahteraan

    Pada Hari Guru Nasional ini, pemerintah harus menunjukkan penghormatan nyata kepada guru, pastikan masa depan mereka terjamin. Reformasi kepegawaian harus menjadi revolusi kesejahteraan guru, bukan beban baru

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah menerbitkan kebijakan penghapusan status guru honorer pada akhir 2025 dan memastikan tidak menciptakan ketidakpastian hingga kerentanan baru bagi para pendidik.

    Ia menegaskan bahwa Hari Guru yang jatuh pada Selasa hari ini, bukanlah sekadar seremoni, tetapi panggilan moral melindungi profesi guru beserta mewujudkan kesejahteraan guru dalam kebijakan nyata.

    “Pada Hari Guru Nasional ini, pemerintah harus menunjukkan penghormatan nyata kepada guru, pastikan masa depan mereka terjamin. Reformasi kepegawaian harus menjadi revolusi kesejahteraan guru, bukan beban baru,” kata Hetifah dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Hetifah menjelaskan bahwa guru yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri harus diprioritaskan dalam proses penataan, baik melalui pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun seleksi terbuka yang adil dan tidak diskriminatif.

    “Tidak boleh lagi pengabdian belasan tahun menjadi alasan tertunda tanpa kepastian,” katanya.

    Penghapusan status tersebut, sebut Hetifah, tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan hak. Menurutnya, kebijakan baru nanti wajib menetapkan penghasilan yang layak, tunjangan tetap, jaminan sosial serta perlindungan hukum.

    “Ini bukan bonus, ini hak dasar”, ucapnya.

    Adapun, Hetifah menyoroti kasus status guru sekolah umum dan madrasah dalam regulasi yang berbeda. Ia menekankan perlunya koordinasi erat antara Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), pemerintah daerah, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar tidak ada guru yang terlantar.

    “Jangan sampai reformasi kepegawaian justru menciptakan dua kecepatan, satu guru yang diuntungkan, yang lain tertinggal,” ucapnya.

    Status guru non-ASN atau honorer, kata Hetifah, akan berakhir di akhir tahun 2025 sebagaimana amanat UU ASN, aturan turunan hingga Surat Edaran KemenPANRB untuk menghapus nomenklatur tersebut. Seluruh guru non-ASN, berhak masuk skema PPPK sesuai persyaratan yang berlaku.

    Proses skema PPPK Paruh Waktu, kata Hetifah, saat ini masih menunggu terbitnya ketentuan teknis resmi dari Kementerian PANRB, dan BKN. Keterlambatan regulasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi guru honorer di daerah.

    Oleh karena itu, ia menggarisbawahi pemerintah daerah tetap dapat mengusulkan kebutuhan tenaga guru melalui formasi instansional masing-masing pemerintah daerah kepada Kemenerian PANRB, apabila formasi nasional belum dibuka.

    Hal itu diperuntukkan untuk menghindari kekosongan layanan pendidikan, terutama di daerah. Menurut Hetifah, mekanisme itu penting agar sekolah tetap terpenuhi kebutuhan gurunya tanpa menyalahi ketentuan Kepegawaian yang berlaku.

    Hetifah menegaskan bahwa ketentuan status guru honorer bukan masalah administratif belaka. Ia juga menambahkan pendidikan guru bukanlah investasi, melainkan melaksanakan prinsip keadilan sosial hingga menegakkan kedaulatan pendidikan nasional.

    “Jika kebijakan ini gagal, kita mengirim pesan bahwa pengabdian guru bukanlah investasi bangsa, melainkan beban yang bisa dicabut kapan saja. Kita berbicara tentang ribuan guru yang mempertaruhkan kehidupan mereka demi generasi bangsa. Pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka adalah prioritas, bukan pelengkap anggaran,” tambahnya.

    DPR RI, ucap Hetifah, akan memastikan terus penggunaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mengawal transisi ini berjalan adil, manusiawi, serta sesuai amanat undang-undang.

    “Kita menegaskan bahwa penghargaan terhadap guru harus diterjemahkan dalam regulasi, anggaran, dan tindakan nyata,” ujarnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Darurat Kekerasan Anak, Ketua Komisi X Dorong Guru BK Lebih Perhatian

    Darurat Kekerasan Anak, Ketua Komisi X Dorong Guru BK Lebih Perhatian

    Darurat Kekerasan Anak, Ketua Komisi X Dorong Guru BK Lebih Perhatian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyorot telah terjadinya darurat kekerasan di sekolah, mengingat banyaknya kasus perundungan atau
    bullying
    di sekolah.
    “Jadi, kita kan sudah
    darurat kekerasan
    , dan pasti itu banyak sebabnya,” kata Hetifah, saat ditemui di lapangan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2025).
    Menurutnya, kasus-kasus tersebut harus menjadi pendorong bagi para guru bimbingan konseling (BK) untuk lebih memberi perhatian.
    Ia tak ingin para
    guru BK
    memiliki pandangan bahwa tugasnya hanya mencegah dan menangani kasus yang terjadi di lingkungan sekolah.
    Sebab, kasus perundungan juga kerap terjadi di luar sekolah bahkan di rumah.
    “Jadi berarti kan harus betul-betul dikenali. Setiap anak itu kondisinya seperti apa kalau ada perubahan. Baik guru maupun orang tuanya harus lebih
    care
    (peduli) gitu. Sekarang, enggak bisa cuek lagi,” ujar Hetifah.
    Di samping itu, ia mengingatkan peran semua pihak untuk mencegah
    kasus kekerasan
    kembali terjadi kepada anak.
    “Bukan cuma dari anak, tapi juga dari orangtua, guru, dan juga masyarakat di sekitarnya,” tegas Hetifah.
    Politikus Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya mengetahui pergaulan, komunikasi, hingga permainan yang anak-anak akses.
    Langkah ini dinilai penting untuk mewaspadai potensi paparan paham radikalisme pada anak.
    “Dan itu bukan semata-mata karena game, tapi banyak cara-cara yang dibuat untuk penetrasi anak-anak kita. Nah, itu juga menjadi satu peringatan yang sangat serius,” ujar Hetifah.
    Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 1.052 kasus yang dilaporkan sepanjang 2025, serta 16 persen diantaranya atau 165 kasus terjadi di lingkungan sekolah.
    Komisioner KPAI Aris Adi Leksono mengatakan hal itu tidak bisa dianggap remeh, sebab 26 kasus diantaranya berujung pada kematian. Anak-anak tersebut memilih mengakhiri hidupnya di rumah atau menggantung diri di sekolah.
    “Sepertiga (kasus bunuh diri) terjadi di satuan pendidikan,” kata Aris, dilansir dari Kompas.com, Selasa (18/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi X DPR soroti kesenjangan pendidikan wilayah pedalaman Kaltim

    Komisi X DPR soroti kesenjangan pendidikan wilayah pedalaman Kaltim

    Evaluasi pendidikan melalui tes kemampuan akademik diperlukan bukan untuk membuat daerah tertinggal merasa rendah diri

    Samarinda (ANTARA) – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan kawasan pedalaman yang hingga kini masih sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi masyarakat.

    “Problem utamanya adalah ketidaksetaraan antarwilayah karena data BPS memperlihatkan pemilik pendidikan tinggi hanya ada di kota-kota,” kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat berbicara di hadapan pegiat pendidikan Kaltim di Samarinda, Kamis.

    Ia mengungkapkan bahwa penduduk yang tinggal di wilayah desa dan pedalaman Kalimantan Timur umumnya masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar.

    Kondisi sosial ekonomi siswa terbukti berbanding lurus dengan capaian skor kemampuan akademik baik dalam literasi membaca maupun matematika.

    Pemerintah pusat kini berupaya memutus mata rantai kendala ekonomi tersebut melalui intervensi program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah.

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut mendukung upaya pemerataan akses tersebut melalui peluncuran program beasiswa “Gratispol” bagi para pelajar dan mahasiswa.

    Evaluasi pendidikan melalui tes kemampuan akademik diperlukan bukan untuk membuat daerah tertinggal merasa rendah diri.

    Pemetaan hasil evaluasi justru bertujuan memastikan strategi peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan secara setara di semua wilayah.

    “Masukan dari para guru dan kepala sekolah di daerah sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dirumuskan pusat benar-benar aplikatif di lapangan,” ungkap Hetifah.

    Kebijakan strategis yang disusun tanpa menyerap aspirasi daerah sering kali menimbulkan kegaduhan dan penolakan saat diimplementasikan.

    Pihaknya kini tengah menggodok revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional guna memperkuat landasan hukum bagi pemerataan layanan pendidikan nasional.

    “Revisi regulasi ini kami harapkan mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik daerah agar standar pendidikan di pedalaman bisa setara dengan di perkotaan,” demikian Hetifah.

    Pewarta: Ahmad Rifandi
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendikdasmen Sebut Penggunaan Aplikasi Hemat Anggaran 60 Persen Regional 18 November 2025

    Kemendikdasmen Sebut Penggunaan Aplikasi Hemat Anggaran 60 Persen Regional 18 November 2025

    Kemendikdasmen Sebut Penggunaan Aplikasi Hemat Anggaran 60 Persen
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Aplikasi dan platform Rumah Pendidikan milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diproyeksi mampu menekan pembiayaan pengembangan teknologi lebih dari 60 persen.
    Pasalnya platform ini mengonsolidasikan hampir seribu
    aplikasi
    yang sebelumnya tersebar di berbagai kanal, sehingga efektif dalam kegiatan belajar mengajar (
    KBM
    ).
    “Platform ini inklusif dan sangat partisipatif. Semoga bisa keberlanjutan,” ujar Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian dalam rilisnya, Selasa (18/11/2025).
    Dengan penyatuan layanan, guru, kepala sekolah, operator sekolah, dinas pendidikan, hingga orang tua murid tak lagi harus membuka aplikasi berbeda untuk kebutuhan yang saling berkaitan.
    Dari sisi keuangan negara, konsolidasi ini diproyeksikan menekan pembiayaan pengembangan teknologi hingga lebih dari 60 persen.
    Rumah Pendidikan
    dikembangkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin)
    Kemendikdasmen
    dan telah digunakan ratusan ribu pengguna sejak diluncurkan pada 23 Januari 2025.
    Kepala Pusdatin Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha menjelaskan, platform tersebut merangkum 986 aplikasi ke dalam delapan ruang layanan.
    “Delapan ruang tersebut adalah Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Ruang Murid, Ruang Sekolah, Ruang Bahasa, Ruang Pemerintah, Ruang Mitra, Ruang Publik, dan Ruang Orang Tua,” tutur dia.
    Ia merinci bahwa Ruang Murid menyediakan sumber belajar, bank soal, rapor digital, hingga akun pendidikan.
    Ruang GTK memuat kelas daring, pelatihan mandiri, pengelolaan kinerja, dan portal pembelajaran. Ruang Sekolah menyediakan profil sekolah, rencana belanja, serta layanan bantuan operasional.
    Untuk aspek bahasa, Ruang Bahasa menghadirkan Kamus Belajar, layanan UKBI, dan materi BIPA.
    Sementara Ruang Pemerintah memuat data penting seperti neraca pendidikan daerah, rapor pendidikan, dan informasi kebijakan.
    Tak hanya efisiensi internal, Rumah Pendidikan juga meraih pengakuan global. Aplikasi ini memenangkan dua silver medals dalam International Customer Experience Awards (ICXA) 2025 di London, Inggris.
    “Alhamdulillah, kami memperoleh dua penghargaan internasional, yakni Best Business Transformation untuk kriteria Strategic Approach, serta Best Business Transformation untuk
    organisasi dengan lebih dari 5.000 pegawai,” katanya.
    Sri Safitri, Chairlady ICXP Indonesia, menyebut penghargaan ini semakin bermakna karena kompetisi berhadapan dengan perusahaan besar seperti Wipro India, Saudi Electricity Company, hingga EON Jerman.
    Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, mendorong pemanfaatan platform ini untuk mempercepat transformasi pembelajaran di sekolah.
    Ia menekankan pentingnya konten berbasis permainan dan pengembangan laboratorium digital.
    “Agar setiap murid di Indonesia dapat merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan, menantang, dan relevan dengan zamannya. Apalagi kami telah memberikan ratusan ribu Papan Interaktif Digital ke banyak sekolah, dengan konten dapat diakses melalui Rumah Pendidikan ini. Selain itu, tunjangan guru sekarang juga langsung diberikan kepada guru yang bersangkutan, tidak lagi tertahan di kas daerah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi X desak pemerintah hapus status guru honorer demi kesejahteraan

    Komisi X DPR RI minta aparat selidiki tuntas ledakan di SMA 72 Jakarta

    “Saya sangat berduka atas peristiwa ini. Tidak seharusnya lingkungan pendidikan menjadi tempat yang menimbulkan ancaman bagi keselamatan siswa dan guru. Saya mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas insiden ini dan memastikan kejadian serupa ti

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinan mendalam atas ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat ini dan meminta aparat keamanan menyelidiki tuntas insiden tersebut.

    Hetifah, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, menyatakan bahwa dirinya mengutuk keras ledakan itu. Oleh sebab itu, dia mendesak seluruh aparat terkait segera menyelidiki penyebab ledakan demi memastikan keamanan dunia pendidikan.

    “Saya sangat berduka atas peristiwa ini. Tidak seharusnya lingkungan pendidikan menjadi tempat yang menimbulkan ancaman bagi keselamatan siswa dan guru. Saya mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas insiden ini dan memastikan kejadian serupa tidak terulang,” kata ketua komisi urusan pendidikan itu.

    Ia juga menekankan pentingnya pemulihan kondisi fisik dan psikologis para korban, baik siswa maupun tenaga pendidik yang terdampak. Pascainsiden, kata dia, dukungan moral dan pendampingan emosional sangat dibutuhkan agar proses belajar segera pulih.

    “Selain memastikan penanganan medis yang optimal, penting juga memberikan pendampingan psikologis agar warga sekolah dapat pulih dari trauma dan kembali merasa aman di lingkungan sekolahnya,” ucapnya.

    Kemanan sekolah, imbuh dia, harus menjadi prioritas nasional. Untuk itu, Hetifah mendorong pemerintah daerah dan seluruh satuan pendidikan memperkuat sistem pengawasan serta prosedur keselamatan di lingkungan sekolah.

    “Sekolah seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak kita. Karena itu, setiap pihak harus memastikan protokol keamanan dijalankan dengan serius,” dia berpesan.

    Hetifah lebih lanjut menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya.

    “Kita percayakan kepada aparat untuk mengungkap penyebab kejadian ini secara profesional dan transparan. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan dan pemulihan para korban,” demikian Ketua Komisi X DPR RI.

    Diketahui, sebuah ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta yang berlokasi di Kelapa Gading pada Jumat siang. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyatakan ledakan itu bersumber dari speaker.

    Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebut sebanyak 54 orang mengalami luka-luka dalam ledakan tersebut.

    Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan TKP dengan memberikan garis polisi. Sterilisasi juga telah dilakukan oleh penjinak bom.

    Di samping itu, Polda Metro Jaya membuka dua posko, yakni di RS Yarsi dan RS Islam Cempaka Putih, tempat para korban dilarikan.

    “Guna membantu keluarga-keluarga korban, untuk mencari anak-anak didiknya yang sedang dirawat,” kata Asep saat konferensi pers di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

    Adapun Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya benda yang menyerupai senjata api di lokasi ledakan. Namun, polisi masih menyelidiki temuan senjata itu.

    “Kita belum bisa memastikan rakitan atau pabrikan, tapi benar ada benda seperti senjata,” kata Budi saat dikonfirmasi.

    Hingga saat ini, Polda Metro Jaya masih mendalami penyebab ledakan tersebut.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.